LAPORAN TUTORIAL

MODUL GEMPA

OLEH:

KELOMPOK IV

KETUA: MUHAMMAD IRSYANDI

ANGGOTA:

ARIANTI AMIN ASRINA SYARUDDIN

RAHMATI ISKANDAR SITI KUMALASARI

HAYYU SITORESMI ISNAH ARIANTI

SITTI RUKMANA FANY

RIKAWATI NUR AKMAL

DARMIA DALLE

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr.wb

Puji sukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berkatnya laporan ini dapat

terselesaikan. Laporan ini kami buat dari hasil toturial mengenai gempa

Dalam laporan ini di uraikan tentang banyak hal, terutama mengenai bencana, tahapan

bencana, penanganannya dan dampak dari bencana.

Kami mengucapkan terimah kasih kepada teman-teman karena atas partisipasinya

laporan ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya, kami menyadari bahwa laporan ini masih

jauh dari kesmpurnaan , karena berhubung ilmu yang kami miliki masih sangat minim, oleh

karena itu kritik dan saran akan sangat kami harapkan kepada para pembaca.

Akhir kata

wassalam

Makassar, April 2011

penulis

SKANARIO

Pada hari senin tanggal 11 april 2011 jam 09.00 wita, Makassar diguncang oleh gempa yang

berkekuatan 8,7 SR. gempa yang disertai tsunami ini menghabiskan 2/3 kota Makassar yang

dimulai dari tanjung bunga sampai kelurahan sudiang, kejadian ini mengakibatkan jatuhnya

korban luka sebanyak 1000 orang meninggal 500 orang dan banyak kerusakan rumah maupun

gedung yang belum bisa dihitung, kejadian ini menimbulkan dampak dan kerugian yang besar

disebabkan karena masih kurangnay manajemen bencana dari pemerintah terkait dengan mitigasi

dan kesiapsiagaannya.

INDENTIFIKASI MASALAH

- Gempa

- Tsunami

- Menghabiskan 2/3 kota Makassar

- Korban luka 1000 orang

- Meninggal 500 orang

- Kerusakan rumah dan gedung yang belum bisa dihitung

- urangnya manajemen bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan)

MIND MAP

BENCANA

TAHAPANPENGERTIAN KLASIFIKASI/ JENIS

PRINSIP MANAJEN

DAMPAK BENCANA

PENANGANAN PRE, INTRA, POST

PERTAYAAN PENTING

1. jelaskan definisi bencana?

2. Jelaskan klasifikasi / jenis?

3. Jelaskan prinsip-prnsip manejemen bencana?

4. Jelaskan tahapan-tahapan manajemen bencana?

5. Jelaskan penanganan Pre,intra,dan post pada bencana?

6. Jelaskan dampak bencana bagi kesehatan masyarakat?

Jawaban

1. DEFINISI BENCANA

Menurut Departemen Kesehatan Republic Indonesia (2001), definisi bencana adalah

peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan

ekologi,kerugian kehidupan manusia ,serta memburuknya kesehatan dan pelayanan

kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Sedangkan,definisi bencana (disaster) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang

menyebabkan kerusakan ,gangguan ekologis ,hilangnya nyawa manusia , atau

memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tetentu yang

memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Menurut Bakornas PBB ,bencana dapat juga didefinisikan sebagai situasi dan kondisi

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tergantung pada cakupannya, bencana ini bisa

mengubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat normal menjadi

rusak ,menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur social

masyarakat ,serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar.

2. KLASIFIKASI BENCANA

Usep salahuddin (2005) mengelompokkan bencana menjadi 2 jenis yatu sebagai berikut :

Bencna alam (natural disaster), yaitu kejadian-kejadian alami seperti

banjir,genangan ,gempa bumi,gunung meletus ,badai,kekeringan,wabah,serangan

serangga dan lainnya.

Bencana ulah manusia (man made disaster),yaitu kejadian-kejadian karena

perbuatanmanusia seperti tabrakan pesawat udara atau

kendaraan ,kebakaran,sabotase,ledakan,gangguan listrik,gangguan

komunikasi ,gangguan transportasi dan lainnya.

Sedangkan,berdasarkan cakupan wilayahnya,bencana terdiri atas berikut ini :

Bencana local,bencana ini biasanya memberikan dampak pada wilayah sekitarnya

yang berdekatan. Bencana terjadi pada sebuah gedung atau bangunan-bangunan

disekitarnya. Biasanya karena akibat factor manusia seperti

tabrakan,ledakan ,terorisme ,kebocoran bahan kimia dan lainnya.

Bencana regional ,jenis bencana ini memberikan dampak atau pengaruh pada area

geogrfis yang cukup luas dan biasanya disebabkan oleh factor alam seperti

badai,banjir,letusan genung,tornado dan lainnya.

3. FASE-FASE BENCANA

Menurut Barbara santamaria (1995) ada tiga fase dalam terjadinya suatu bencana, yaitu:

a. Fase pre-impact. merupakan warning phase, tahap awal dari bencana. informasi didapat

dari badan satelit dan meteorology cuaca. seharusnya pada fase inilah segala persiapan

dilakukan dengan baik oleh pemerintah, lembaga, dan warga masyarakat.

b. Fase impact. merupakan fase terjadinya klimaks dari bencana. inilah saat-saat dimana

manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup (survive). fase impact ini terus

berlanjut hingga terjadi kerusakan dan bantuan darurat dilakukan.

c. Fase post-impact. merupakan saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase

darurat, juga tahap dimana masyarakat mulai berusaha kembali pada fungsi komunitas

normal. secara umum, dalam fase ini para korban akan mengalami tahap respons

psikologis mulai dari penolakan (denial), marah (angry), tawar-menawar (bargaining),

depresi (depression), hingga penerimaan (acceptance).

Manajemen bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan

menghadapi bencana, berupa strategi dan kebijakan dalam antisipasi, pencegahan, dan

penanganan bencana. Tujuannya, mencegah, memprediksi dan mengantisipasi bencana

sebatas kemampuan serta meminimalkan kerugian.

Tahapan proses manajemen bencana melibatkan empat tahapan, yaitu:

a. mitigasi

Mitigasi merupakan pencegahan dampak bencana sampai pada tahap minimal.  Kebijakan

mitigasi dalam manajemen bencana ini adalah sebuah kebijakan jangka panjang, bersifat

strukural maupun non struktural.

Kebijakan yang bersifat struktural menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan

kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang

bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi

terjadinya gelombang tsunami.

Sedangkan kebijakan non struktural meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi.

Kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari

risiko yang tidak perlu dan merusak. Tentu, sebelum perlu dilakukan identifikasi risiko terlebih

dahulu. Penilaian risiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi tentang kemungkinan

terjadinya bencana dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat non struktural harus

saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

b. kesiapsiagaan (preparedness)

Dalam tahap preparedness disusun rencana aksi yang harus dilakukan apabila bencana

terjadi. Kebijakan preparedness yang biasa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana

adalah pelatihan terhadap petugas medis dalam memberikan pertolongan pertama, pembangunan

dan pelatihan sistem peringatan akan terjadinya bencana yang dikombinasikan dengan tempat

tinggal darurat dan rencana evakuasi, penyediaan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan

dalam keadaan darurat, dan lain sebagainya.

Untuk mendukung rencana aksi ini, kunci utamanya adalah koordinasi, yang telah terbukti

menjadi kelemahan kita selam ini. Diharapkan setiap pihak dapat saling berhubungan dalam

suasana yang kondusif, serta saling mengisi dan memanfaatkan kekuatan masing-masing agar

dapat meminimalkan risiko kerugian.

Tak kalah penting adalah tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk terlaksananya

rencana aksi ini.

Sumberdaya yang disalurkan harus dipastikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal

dan transparan. Peluang bagi partisipasi seluruh komponen masyarakat harus dibuka seluas-

luasnya, dengan cataatan tetap harus ada koordinasi.  

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemantauan, informasi dan komunikasi.

b. Mengamati perkembangan aktivitas lingkungan, saling menginformasikan dan

mengkomunikasikan perkembangan.

c. Merencanakan dan Mensosialisasikan Kesepakatan tanda bahaya misalnya: kentongan,

sirine, peluit atau apa yang disepakati.

d. Merencanakan dan Mensosialisasikan Kesepakatan jalur evakuasi, disepakati jalur mana

yang akan dilewati untuk penyelamatan.

e. Merencanakan dan Mensosialisaasikan Kesepakatan Tujuan/Tempat Pengungsian,

disepakati tujuan pengungsian ke tempat yang lebih aman.

f. Mensosialisasikan Persiapan Masing Masing  Keluarga, yang diselamatkan : surat-surat

berharga, ternak, pakaian secukupnya.

c. tanggapan (response)

Tahapan berikutnya adalah tahapan response, yang melibatkan mobilisasi tenaga emergency

yang dibutuhkan untuk memberikan pertolongan pertama, seperti tenaga medis, polisi, dan

tenaga sukarelawan. Tenaga emergency terlatih yang didukung oleh rencana aksi yang disusun

pada tahap sebelumnya memudahkan koordinasi upaya  penyelamatan.

Pada tahap ini kemampuan tenaga emergency menjadi sangat penting, karena mereka

dituntut untuk memberi bantuan, bukan hanya secara fisik dan medis, tetapi juga memberikan

dorongan yang bersifat psikologis.

d. pemulihan (recovery).

Tahap terakhir adalah tahap recovery, yaitu bagaimana membangun kembali daerah yang

terkena bencana agar pulih kembali. Usaha recovery berkaitan dengan pembangunan bangunan

dan aset yang hancur, terutama infrastruktur vital. Diantaranya menghitung nilai kerugian yang

diderita akibat bencana dan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali.

Tahap recovery ini juga saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali manajemen bencana

yang telah diterapkan, sebagai masukan  untuk menerapkan manajemen bencana yang lebih baik.

Tahap recovery ini juga merupakan peluang emas untuk melakukan perubahan dalam aspek-

aspek kehidupan lainnya.

Manajemen bencana bukan hanya tindakan kuratif setelah bencana terjadi saja, tetapi juga

berupa tindakan preventif berupa antisipasi dan action plan. Dan tidak dapat hanya bertumpu

kepada kebijakan yang bersifat struktural belaka, tetapi mesti melibatkan pula  kebijakan non

struktural. Semoga kekurangan kita kali ini dapat kita evaluasi untuk menyusun manajemen

bencana yang lebih baik.

Transportasi Pasien luka bakar

memperlakukan perawatan pasien luka bakar secara rutin seperti pada pasien trauma dengan

primary survey segera setelah memindahkan ke tempat yang aman, pada saat menentukan pasien

stabil dan sedang “load and go”, harus bias menghentikan proses progresivitas dan luka bakar

tersebut secepat mungkin dengan cara mendinginkan segera pada perlukaan luka.

pasien jangan dievakuasi dalam selimut basah, handuk basah atau pakaian basah dan es adalah

kontra indikasi utama dalam kasus ini. es akan membekukan luka dan mengakibatkan

vasokontriksi dan menurunkan suplay darah pada jaringan yang sudah masak. lebih baik jangan

mendinginkan luka bakar dan pendinginan sendiri mengganggu dan menyebabkan hipotermi

serta menambah kerusakan jaringan.

Transportasi ke fasilitas yang lebih lengkap sebaiknya dilakukan dalam 1 jam; bila tak mungkin,

masih dapat dilakukan dalam 24 - 48 jam pertama dengan pengawasan ketat selama perjalanan.

lebih dari 48 jam sebaiknya ditunda sampai hari keempat dan kelima setelah keadaan umum

stabil

Khusus untuk luka bakar di daerah wajah, posisi kepala harus lebih tinggi dari tubuh; perhatikan

kemungkinan edema larings, bila perlu lakukan trakeotomi.

Transport lanjutan Pasien Luka Bakar

luka bakar yang luas biasanya tidak terjadi dilokasi yang bias cepat diangkut ke RS yang

mempunyai combustion center. jika demikian transport dan RS pertama ke RS yang lebih besar

penanganan luka bakar sangat diperlukan setelah pertolongan pertama (biasanya memerlukan

waktu 1-3 jam) dan segera kirimkan ke RS untuk kebaikan pasien.

selamam pengiriman tersebut sangat perlu untuk meneruskan resusitasi prioritas transport

lanjutan ini, pasien yang dikirim hendaknya secara komplit mengikuti syarat-syarat :

1. pernapasan dan fungsi haemodinamika stabil, mungkin sudah di intubasi dan telah

terpasang 2 iv kateter ukuran besar (16-14)

2. pemeriksaan dan perawatan luka-luka lain

3. laporan data-data laboratorium (khususnya BOA)

4. terpasang NG tube kalau luka >20 Vo BSA

5. pemeriksaan sirkulasi peripheral dan pengobatan luka-luka lain

6. tetap melapor dan konsultasi dengan RS penerima

Penting !!!

1. menggunakan pengaman yang memadai ketika memindahkan korban dari tempat

kejadian

2. penanganannya sama dengan pasien trauma lain-primary survey, critical intervention,

transport decision dan secondary survey, perawatan krisis, dan reassessment

(pemeriksaan ulang)

3. gunakan pendingin pada luka superficial panas segera setelah kejadian kebakaran

4. hamper semua jenis luka bakar disertai denganjejas inhalasi

5. luka bakar kimia secara umum memerlukan waktu lama dalam irigasi dan membutuhkan

air yang banyak

6. segeralah memeriksa status jantung pada korban sengatan listrik

7. rencana menyeluruh, transport lanjutan ke combustion center yang lebih besar dan

efektivitaskan resusitasi terus menerus selama perjalanan.

Transportasi pada pasien henti jantung

klien henti jantung sebaiknya diberikan intervensi secepatnya. penanganannya dengan dilakukan

primary survey, critical intervention, transport decision dan secondary survey, perawatan krisis,

dan reassessment (pemeriksaan ulang). Primary survey dilakukan untuk mengkaji stabilitas

ABC, pertahankan ABC klien. Dalam transportasi pasien ke RS stabilitas ABC harus

dipertahankan dan tidak lupa memperhatikan cara evakuasi atau pengangkatan klien dengan

metode yang aman bagi klien dan penolong. Yang terpenting adalah mempertahankan stabilitas

airway, breathing, dan circulation.

4. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN

Koordinasi dan komunikasi

Komunikasi berperan sebagai penghubung semua fase penanganan

kegawatdaruratan, yaitu :

1. Komunikasi pra rumah sakit, intra rumah sakit, antar rumah sakit

2. Komunikasi lintas sektor

Komunikasi menjadi sangat penting karena disaster response memerlukan kerja

tim dalam satu koordinasi bukan kerja individu, dan hal ini tidak mungkin berlangsung

tanpa komunikasi. Adapun penerapan sistem komunikasi – informasi dalam bencana

adalah sebagai berikut:

JARING KOMUNIKASI ALAT KOMUNIKASI

Komunikasi Informasi TELP Emg (one way comm

Komunikasi koordinasi Telp , Fax, Radio, Telex

Komunikasi adminstrasi logistik Telp , Fax, Radio, Telex

Komunikasi pengendalian operasi Radio komunikasi (two way comm, terbatas)

Fasilitas komunikasi harus terintegrasi (dapat saling berhubungan – dalam satu

sistem).

Dapat menghubungkan titik pelayanan terendah sampai pusat rujukan tertinggi.

Dapat mengatasi keadaan terjelek dari segi teknis

Adapun prosedur umum dalam mengaplikasikan sistem informasi-komunikasi di

atas adalah sebagai berikut:

1. Tahu cara memanggil stasiun radio tujuan: SEBUTKAN KODE PANGGIL KITA

DAN KODE PANGGIL SATSIUN YG DITUJU

2. Bicara dengan jelas (Talk brief and clear)

3. Tahu cara mengeja kata-kata sulit, misalnya: A=Alfa, B=Bravo, C= Charlie ..dst atau

menggunakan nama kota yang kita kenal bersama di Indonesia misal A = Ambon, B

= Bandung, C = Cirebon

4. Jangan diskusikan keadaan pasien, gunakan kata sandi/ kode untuk menyampaikan

berita terbatas misalnya pasien berlabel merah (tidak perlu disebut pasien dengan

ancaman kematian), DOA (Death on arrival = pasien meninggal saat datang)

5. Bila memungkinkan berbicara dengan operator radio yang tetap dengan memenuhi

aturan yang berlaku

Prosedur umum dalam mengirim berita/ laporan adalah :

1. Sebut sifat berita (laporan umum, terbatas/rahasia)

2. Sebut tingkat prioritas ( berita penting/urgent, biasa)

3. Sebutkan jenis laporan (laporan keadaan pasien, KLB, laporan khusus, laporan

rujukan)

4. Gunakan formulir khusus (formulir pelaporan, formulir khusus, formulir isian)

5. Gunakan sandi yang sudah disepakati (berlatih bila belum terbiasa menggunakan

komunikasi radio)

Contoh formulir pengiriman berita

Contoh formulir penerima berita

Prosedur umum komunikasi dengan rumah sakit penerima adalah :

1. Rumah sakit penerima seharusnya menerima data dari Posko tentang jumlah korban

yang akan dikirim, jenis kasus dan alat transportasi yang digunakan.

2. Dari petugas dilapangan komunikasi untuk RS yang akan menerima tujuan pasien

adalah konfirmasi tentang jumlah korban yang dikirim, keadaan pasien dan

ditambahkan tindakan pertama yang diberikan serta tindakan selama transportasi.

3. Rumah sakit penerima korban bencana harus selalu menyiapkan fasilitas walaupun

pasien dikirim tanpa informasi dari lapangan.

4. Untuk rumah sakit tanggap bencana, rumah sakit harus memiliki sistem

kewaspadaan (alerting system ) khususnya bagian / Unit Gawat Darurat berupa

sistem informasi dan sistem bagaimana menyatakan kesiagaan penanganan bencana

(how to declare disaster situation) serta adanya sentra pengendalian (switchboard

control). Tidak lupa pula untuk mengaktifkan HOSPITAL DISASTER PLAN

(HOSDIP), memobilisasi SDM dan fasilitas

5. Untuk komunikasi dalam rumah sakit:

a. Ditetapkan area penerimaan korban (reception area) , sebaiknya seluruh

korban masuk melalui satu pintu (I dan perlu didisain area penerimaan

korban dengan rencana pencatatan administrasi waktu masuk (plan for

admission registration)

b. Perpindahan pasien dari satu unit ke unit lain (UGD ke ICU, UGD ke OK,

UGD ke radiologi dll ) memerlukan komunikasi informasi .

c. SOP atau pedoman kegiatan di UGD akan banyak membantu bagi setiap

petugas medis relawan yang akan membantu

Dalam Penanganan Korban Massal

Laporan Awal Laporan Lanjutan Laporan Akhir

– Lokasi kejadian (Location

of incident)

– Jenis kasus

(trauma/medical)

– Perkiraan awal jumlah

korban

– Perkiraan awal kasus gawat

darurat

– Tindakan awal yang sudah

dilakukan

Dari lokasi kejadian dapat

dilaporkan

– Jumlah korban yang

ditangani berdasarkan

pengelompokkan label

(Triage category)

– Melaporkan keadaan

khusus (Age/Gender)

– Menetapkan tujuan

pengiriman pasien/ korban

– Jumlah alat transportasi

yang tersedia dilapangan

– Mendata ulang dan

memastikan posisi/ lokasi

semua korban atau pasien

baik yang dikirim maupun

yang di tangani di

lapangan.

SISTEM INFORMASI :

1. Diperlukan data atau informasi untuk penyusunan kebijakan maupun perencanaan

dalam upaya pencegahan dan penyiagaan untuk menghadapi ancaman terjadinya

bencana.

2. Informasi tentang adanya bahan berbahaya/ bahan kimia di sebuah intitusi kesehatan

(RS) harus diberikan , sebagai antisipasi pertolongan pertama bila terjadi bencana.

3. Pembuatan peta tentang

a. Daerah dengan ancaman bahaya (hazard mapping, risk mapping),

b. Alur untuk bantuan medis dan alur penanganan medis

c. Lokasi fasilitas kesehatan untuk rujukan

4. Kegiatan pelaporan dan monitoring serta evaluasi dari berbagai usaha sejak penyiagaan

sampai dengan penanganan, dilakukan secara periodik dan teratur, dengan pola tertentu

agar dapat dievaluasi untuk perbaikan atau pengembangan yang diperlukan.

5. Data dan informasi ini dapat dimanfaatkan oleh semua fihak yang memerlukan, sehingga

terjalin suatu kesamaaan konsep dan keterpaduan dalam upaya penanganan.

INFORMASI UNTUK MASYARAKAT

1. Diperlukan informasi yang sudah disiapkan untuk media masa

2. Informasi yang diberikan harus akurat dan jangan memberi pernyataan untuk hal hal yang

belum jelas (jangan spekulatif)

3. Informasi yang diberikan secara teratur / periodik akan lebih baik dan menguntungkan

4. Petugas Humas yang diberi tugas menyampaikan informasi harus dipilih karena

kemampuannya dan tetap berada dibawah pos komando / sentra pengendalian.

PERMASALAHAN KOMUNIKASI DI INDONESIA

1. Fasilitas komunikasi yang ada belum memadai dan belum merata (pulau terpencil tanpa

fasilitas telepon, telepon satelit mahal)

2. Fasilitas komunikasi umum tidak terjamin dari terjadinya bebas gangguan (kerusakan

telepon/ gangguan teknis)

3. Toleransi minimal untuk pelayanan kasus emergensi bila terjadi hambatan komunikasi

MASALAH YANG TERJADI BILA TIDAK ADA KOMUNIKASI

1. Sulit memperkirakan apa yang terjadi, baik keadaan bencana, keadaan korban

2. Seluruh anggota team penanganan bencana memerlukan komunikasi antar team maupun

antar lapangan dan Posko . Sulit melakukan koordinasi antar instansi

3. Dalam skala besar tidak dapat berkomunikasi baik secara regional, nasional maupun

internasional

4. Terjadi konflik antara instrusksi atau informasi yang ada

5. Menyebabkan kebingungan petugas dilapangan maupun korban

6. Tidak dapat dilakukan upaya penanganan yang efektif

KOMUNIKASI & PERINGATAN DINI

Tahapan ini memiliki tujuan untuk menilai efektivitas sebuah informasi peramalan

potensi bencana dapat dikomunikasikan hingga ke tingkat komunitas yang terancam.Sehingga

saat terjadi sebuah bencana komunitas memiliki waktu untuk menyelamatkan aset-aset

kehidupannya. Disamping itu sebuah sistem komunikasi dan peringatan dini dapat membantu

sebuah komunitas yang terancam dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan yang perlu

dan tepat dalam merespon ancaman.

Tantangan yang seringkali muncul dalam sistem peringatan dini adalah bagaimana

menterjemahkan informasi teknis menjadi informasi yang mudah diterima dan dipahami oleh

masyarakat, sehingga masyarakat dapat bertindak pada saat yang tepat. Tantangan tersebut

sebenarnya dapat direduksi melalui keterlibatan komunitas yang terancam dan pihak yang

berwenang dalam memberikan informasi tersebut. Untuk itu maka sebuah sistem informasi

peringatan dini harus memiliki parameter sebagai berikut:

1. Menjangkau sebanyak mungkin anggota masyarakat

2. Segera

3. Tegas, jelas dan tidak membingungkan

4. Bersifat resmi atau disepakati oleh semua pihak.

Sistem peringatan dini biasanya melalui jalur komunikasi yang menginformasikan

ramalan ancaman dari suatu lembaga yang berwenang hingga ke satuan kelompok masyarakat

terkecil. Penyampaian informasi peringatan dini harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Menginformasikan peringatan secara bertingkat ke masyarakat. Setiap perubahan

tingkat peringatan bermakna pada peningkatan kewaspadaan yang harus

dilakukan masyarakat

2. Penyeragaman dan kesepakatan informasi mengenai tanda, simbol dan suara baik dari

lembaga yang berwenang maupun dari tim siaga desa sehingga semua pihak dapat

mengerti dan memahami informasi peringatan dini yang disamapaikan

3. Menyepakati atau penunjukan terhadap individu yang berwenang di tingkat

dusun, desa atau kota untuk membunyikan tanda peringatan dini apabila terjadi

ancaman berpotensi menimbulkan risiko

4. Penggunaan alat sistem informasi peringatan dini yang tepat guna. Peralatan

informasi peringatan dini yang digunakan tidaklah harus berteknologi tinggidan

mahal, yang penting dapat berfungsi efektif dan cepat dalam memberikan

informasinya.Disamping itu pemilihan alat peringatan dini harus mempertimbangkan

waktu ancaman berlangsung mulai dari sumber ancaman hingga sampai di areal

pemukiman. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki alat-alat tradisional yang

berfungsi untuk menyampaikan informasi peringatan

5. Penempatan alat peringatan dan papan informasi di tempat yang strategis sehingga

semua orang bisa mengetahui dan mendengarnya

6. Saran tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat harus konkret dan spesifik.

7. Saran mengenai tindakan yang tidak boleh dilakukan masyarakat sehingga dapat

mengurangi risiko

8. Bahasa penyampaian informasi sesederhana mungkin dan dalam bahasa

lokal/setempat agar dapat dimengerti seluruh orang

9. Melakukan latihan simulasi sistem komunikasi dan peringatan dini yang teratur

dalam periode tertentu di kawasan yang rawan bencana. Hal ini bertujuan untuk

membentuk kebiasaan dan melatih naluri penduduk untuk selalu siap siaga dalam

menghadapi ancaman. Disamping itu sebagai kontrol dan penilaian efektivitas

dari sistem komunikasi dan peringatan dini yang dilakukan di sebuah kawasan

rawan bencana serta pengecekan apakah alat komunikasi dan peringatan dini

masih berfungsi dengan baik atau tidak.

Pendekatan komperhensif :

Pencegahan (prevention) :

Tujuan dari persiapan dan pencegahan bencana:

Mengurangi kemungkinan bencana

Mengurangi korban akibat bencana

Meringankan penderitaan korban bencana

Hasil yang diharapkan:

Masyarakat mengerti akan proses penanggulangan bencana

Masyarakat mampu mengambil tindakan yang tepat saat terjadi bencana

Masyarakat bisa bekerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan penanggulangan

bencana

Rencana Pencegahan Bencana:

Penentuan tujuan dan sasaran

Supaya bisa mencapai hasil yang maksimal harus ditentukan tujuan dan sasarannya

sebelum melakukan kegiatan. Secara sederhana tujuan bisa diartikan hasil maksimal dari

tindakan, sedangkan sasaran adalah usaha untuk mencapai tujuan.

Tindakan yang dilakukan

Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di daerah bencana. Perlu

ditentukan apakah rencana penanganan bencana ini untuk jangka pendek, menengah atau

jangka panjang. Dapat dipastikan bahwa tindakan langsung pada saat terjadinya bencana

adalah menyelamatkan diri. Rencanakanlah menurut kemampuan sendiri jangan dulu

bergantung pada bantuan dari luar. Dengan rencana dan pelaksanaan yang baik, banyak

hasil yang bisa didapat dari usaha masyarakat itu sendiri

Empat Pertimbangan dalam Perencanaan:

Prioritas: segala kegiatan utama dalam proses pencegahan bencana. Misalnya untuk

mencegah tanah longsor yang utama adalah menjaga kelestarian hutan.

Rencana pelaksanaan:disesuaikan sumber yaitu sumber dana, bahan dan waktu yang

dibutuhkan.

Tindakan pelaksanaan: segala tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana

tersebut.

Pengawasan: memastikan kelancaran jalannya proses pelaksanaan dan mencapai tujuan

yang diharapkan,

Upaya pada 3 level pencegahan:

Pencegahan primer: promosi kesehatan untuk mengurangi atau meniadakan penyebab

termasuk pendidikan kesehatan mengenai penyakit yang biasa terjadi di daerah bencana,

pelatihan menghadapi bencana dengan kerjasama lintas sektoral(sebelum bencana

terjadi), seperti :

1. Promosi kesehatan dilakukan perawat komunitas bekerjasama dengan dinas

kesehatan mengenai penyakit-penyakit yang biasa menyerang di daerah bencana

2. Promosi kesehatan lingkungan bekerjasama dengan dinas kesehatan lingkungan

mengenai tata cara pencegahan bencana:

a. Tidak menebang atau merusak hutan

b. Melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan berakar kuat, seperti nimba, bambu,

akar wangi, lamtoro dan sebagainya, pada lereng-lereng yang gundul

c. Membuat saluran air hujan

d. Membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal

e. Memeriksa keadaan tanah secara berkala

f. Mengukur tingkat kederasan hujan

g. Mengukur tingkat aktivitas gunung berapi

h. Mengukur tingkat aktivitas tektonik tanah untuk mengukur gempa

3. Melakukan pelatihan menghadapi bencana bekerjasama dengan tim SAR,tim

meteorologi dan geofisika: pelatihan menghadapi tsunami, banjir bandang, gunung

meletus, dll, sekaligus promosi tempat pengungsian yang aman:

a. tanah longsor: tempat yang datar dan jauh dari lokasi bencana

b. gunung meletus: tempat tinggi terlindung dari debu dan gas beracun

c. tsunami: tempat tinggi berjarak 1 kilometer dari pantai

d. banjir: tempat yang tinggi

e. gempa bumi: di tempat terbuka/luar bangunan

Pencegahan sekunder: kerjasama kelompok di pengungsian, pemberian pendidikan

kesehatan cara mencegah dan pertolongan pertama terhadap penyakit yang di derita,

pengobatan akibat penyakit dan luka bekerjasama dengan pihak terkait (saat bencana

terjadi)

1. Kerjasama lintas sektoral dengan TNI, polisi, lembaga kepemudaan, tim SAR untuk

membangun/menyiapkan tempat pengungsian

2. Kerjasama kelompok di pengungsian

a. membentuk kelompok-kelompok di pengungsian dan membagi tugas, ada yang

memasak, mengambil bantuan bahan makanan dan obat obatan, dan sebagainya

b. kerjasama kelompok membersihkan lingkungan tempat pengungsian agar

terhindar dari berbagai penyakit.

3. Pemberian pelayanan kesehatan

4. promosi kesehatan cara pencegahan dan pertolongan pertama yang harus diberikan

terhadap penyakit yang biasa menyerang daerah bencana.

5. Bekerjasama dengan dokter, PMI, LSM yang bergerak di bidang kesehatan dan

lembaga kepemudaan (seperti PMR, pramuka, pecinta alam) melakukan

pemeriksaan dan pengobatan kepada warga yang teserang penyakit dan luka-luka

6. Bekerjasama dengan dinas kesehatan dan lembaga sosial membagikan obat-obatan.

7. Bekerjasama dengan lembaga sosial dan dokter, psikolog, psikiater untuk mengani

masalah psikologis atau kejiwaan dari warga korban bencana

Pencegahan tersier: rehabilitasi bangunan fisik dan kondisi fisik dan mental masyarakat

dengan kerjasama kelompok dan kerjasama lintas sektoral (setelah bencana terjadi)

Mitigation (mitigasi) :

Upaya yg meminimalkan dampak yg ditimbulkan oleh bencana, ada 2 bentuk mitigasi :

Mitigasi structural (bendungan, tanggul sungai dll)

Mitigasi non Struktural (peraturan, tata ruang, pelatihan)

Planning/Response/recovery:

Response :

upaya yg dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yg

ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.

Recovery :

Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yg terkena bencana dgn memfungsikan kembali

sarana dan prasarana pada keadaan semula. Upaya : memperbaiki..

Proses pemulihan keadaan setelah bencana dibagi menjadi dua tahapan.

Tahap 1 : Pemulihan Keadaan Jangka Pendek Setelah Bencana

Tujuan dari pemulihan keadaan setelah bencana jangka pendek adalah:

Memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat yang diutamakan pada tersedianya

kebutuhan dasar seperti : makanan dan pelayanan kesehatan.

Memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan

seperti tempat tinggal, air, listrik, dan sanitasi.

Organisasi-organisasi dari luar lebih cenderung untuk memberikan bantuan pada saat kondisi

semacam ini. Masyarakat harus mencari bantuan dari pihak luar secepat mungkin dan

memikirkan kebutuhan jangka panjangnya.

Tahap 2 : Pemulihan Keadaan Jangka Panjang Setelah Bencana

Pemulihan keadaan jangka panjang meliputi program-program sebagai berikut :

Memastikan tersedianya cadangan pangan masyarakat

Menentukan kebutuhan pendidikan untuk setiap keluarga

Mengembangkan usaha dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat

Pembangunan jalan, jembatan dan sarana umum

Proses pemulihan keadaan jangka panjang bisa menghabiskan waktu lama. Masyarakat bisa

mempercepat jalannya proses ini dengan :

Memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Merencanakan proses pelaksanaannya.

Mengusulkan program-program kepada donor-donor yang berkeinginan untuk membantu

KONTROL

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan

Bencana yang memuat ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan, tanggung jawab dan

wewenang (pemerintah dan pemerintah daerah), kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat,

peran lembaga usaha dan lembaga internasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana,

pendanaan dan pengolaan bantuan bencana,pengawasan, penyelesaian sengketa dan ketentuan

pidana, ketentuan peralihan, dan penutup.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ini masih mensyaratkan beberapa peraturan pemerintah

dan peraturan lain di bawahnya namun secara fisiologis sudah memuat ketentuan pokok

penanggulangan bencana seperti berikut:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang

pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,

terkoordinasi, dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dilaksanakan

sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana (pusatdan/atau daerah) yang terdiri

atas unsure pengarah dan pelaksana.

Penyelenggaraan penanggulan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat

dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan

keterampilan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal penanggulangan

bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra-bencana, saat tahap

tanggap darurat, dan pasca-bencana yang masing-masing mempunyai krakteristik

penanganan yang berbeda.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat didukung oleh

anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau daerah (APBN dan/atau APBD) juga

didukung oleh dengan dana siap pakai yang pertanggungjawaban dilakukan melalui

mekanisme khusus.

Penyelenggaraan penanggulan bencana diawasi oleh pemerintah dan masyarakat agar

tidak terjadi penyimpangan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam korteks undang-undang ini memuat

sanksi pidana dan perdata agar ditaati dan/atau menimbulkanefek jera bagi para pihak

yang karena perbuatanya menimbulkan bencana.

Undang-undang iniememuat tanggung jawab wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana serta hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Secara rinci, tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut:

Penanggulan resiko bencana dan pengurangan resiko bencana dengan program

pembangunan.

Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengunsi yang terkena bencana secara adil

dan sesuai dengan setandar pelanyanan minimum.

Pemilihan kondisidari damopak bencana.

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan

belanja Negara yang memadai.

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalm bentuk dana siap pakai.

Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak

bencana.

Wewenang pemerintah adalah sebagai berikut:

Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan

nasional.

Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsure-unsur kebijakan

penanggulangan bencana.

Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Negara lain,

badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain.

Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang

melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.

Pengandalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.

Sementara itu, hak setiap orang adalah sebagai berikut:

Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat

rentan bencana.

Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulan

bencana.

Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program

penyediaan bantuaan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.

Berpartisipasindalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan

bencana, khususnya yang berkaitan dengan cirri dan komunitasnya.

Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan

penanggulangan bencana.

5. PENANGANAN BENCANA

PENANGANAN BENCANA

1. PRE BENCANA

a. Pendataan, early warning system, dengan melakukan pengkajian terhadap potensi

terjadinya masalah, solusi, kebutuhan, sumber daya yang ada, membangun partisipasi

Koordinasi (titik berat) pelaksana

Koordinasi (titik berat) pelaksana

TIDAK ADA BENCANA Perencanaan penanggulangan bencanapengurangan resiko bencanapencegahan pemanduan dalam perencanaan pembangunananalisis resiko bencana pelaksanaan & penegakan rencana tata ruang

TIDAK ADA BENCANA Perencanaan penanggulangan bencanapengurangan resiko bencanapencegahan pemanduan dalam perencanaan pembangunananalisis resiko bencana pelaksanaan & penegakan rencana tata ruang

KESIAP-SIAGAANMitigasi Kesiapan Peringatan dini

KESIAP-SIAGAANMitigasi Kesiapan Peringatan dini

PADA SAAT DARURATKajian kilatPenetapan keadaan bencanaPemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan kelompok rentanPemulihan sarana

PADA SAAT DARURATKajian kilatPenetapan keadaan bencanaPemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan kelompok rentanPemulihan sarana

PEMULIHANRehabilitasi Rekonstruksi

PEMULIHANRehabilitasi Rekonstruksi

KESIAP-SIAGAANKOMANDO

PELAKSANA

KESIAP-SIAGAANKOMANDO

PELAKSANA

b. Menjaring sukarelawan bencana

c. Melatih sukarelawan bencana

d. Koordinasi tentang penyelamatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak (BMG,

TNI/POLRI/SAR, departemen/pemerintah daerah, kalangan professional, LSM,

media, ulama dan tokoh masyarakat)

e. Informasi dan demonstrasi pada masyarakat bila terjadi bencana (kemana

menyelamatkan diri, dll), penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman

bencana kepada masyarakat

f. Promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakatdalam menghadapi

bencana meliputi hal-hal berikut:

Usaha pertolongan diri sendiri (pada masyarakat tersebut)

Pelatihan pertolongan pertama dalam keluarga seperti menolong anggota keluarga

lain

Pembekalan informasi tentang bagaimana menyimpan dan membawa persediaan

makanan dan penggunaan air yang aman

Memberikan informasi tempat-tempat alternative penampungan atau posko-posko

bencana

Memberikan beberapa alamat dan nomor telepon darurat seperti dinas kebakaran,

rumah sakit, dan ambulans

Memberikan informasi tentang perlengkapan yang dapat dibawa seperti pakaian

seperlunya, radio portable, senter serta baterainya dan lain sebagainya

g. Menyiapkan system anggaran darurat cepat cair dan system audit keuangan terpadu.

2. SAAT TANGGAP DARURAT

a. Bertindak cepat

b. Pemetaan (lokasi korban pengungsi, identifikasi jenis korban, identifikasi pengungsi,

identifikasi trauma psikis, identifikasi kebutuhan seperti kesehatan, makanan, air,

listrik, shelter darurat, pendidikan darurat)

c. Koordinasikan dan fasilitasi seluruh bantuan baik dari pemerintah ataupun swasta

d. Aktifkan partisipasi masyarakat dan system pertolongan serta peringatan dini

e. Menginformasikan kejadian bencana misalnya pada forum desa dan petugas kesehatan

f. Memberitahukan pada warga (kentongan, dll)

g. Membantu melakukan PPGD bersama petugas kesehatan lainnya

h. Melakukan evakuasi dan transportasi dengan benar

i. Memberi bantuan perlengkapan / logistic (dapur umum, tenda, posko, dll)

j. Distribusi bahan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan

k. Pencatatan dan pelaporan (data korban, data logistic)

l. Pengaktifan system perlindungan dan keamanan terpadu

3. PASCA BENCANA

a. Pengamatan terhadap dampak bencana (fisik, social, dan psikologis korban)

b. Membantu memulihkan kondisi emosi korban, tim kesehatan bersama masyarakat dan

profesi lain yang terkait bekerja sama dengan unsur lintas sector menangani masalah

kesehatan masyarakat pasca gawat darurat serta mempercepat fase pemulihan menuju

keadaan sehat dan aman

c. Rehabilitasi :

Sediakan shelter semi permanen untuk kelompok rentan (ibu hamil, bayi, anak, dan

lansia)

Sediakan fasilitas pendidikan semi permanen

Evaluasi korban sakit / post operasi

Evaluasi trauma psikis

Monitoring dan evaluasi

d. Rekonstruksi :

Evaluasi impact dan resived

Perencanaan pembangunan infrastruktur

Monitoring dan evaluasi

e. Pemberdayaan : pembangunan integrative partisipatif 9libatkan pemerintah dan LSM

integrative)

6. DAMPAK DARI BENCANA BAGI KESEHATAN

Dampakbencana bagi kesehatan penduduk dapat dibagi menjadi

dua yaitu:

1. dampak langsung (misalnya luka/cedera dan trauma psikologis) dan

2. dampak tidak langsung

(misalnya meningkatnya tingkat penyakit infeksi, kekurangan gizi dan komplikasi

penyakit menahun).

Dampak tidak langsung dari bencana terhadap kesehatan penduduk terkena

bencana biasanya terkait dengan faktor-faktor seperti tidak memadainya jumlah

dan kualitas air bersih, tidak berfungsinya sanitasi,lingkungan yang kotor dan

tercemar, terputusnya pasokan makanan, terganggunya pelayanan kesehatan dan

jumlah pengungsi yang terlalu padat di satu lokasi pengungsian.

Pemanasan Global

Peningkatan sushu global sangat besar pengaruhnya pada vektor serangga dalam

penyebaran penyakit disamping iklim sendiri merupakan salah satu faktor yang

penting bagi berbagai jenis penyakit yang ditularkan melalui vektor (hewan yang

membawa mikroorganisme patogen), penyakit saluran cerna, dan penyakit yang

berhubungan dengan penularan melalui air. Salah satu vektor tersebut adalah nyamuk

yang menularkan malaria dan penyakit virus seperti dengue dan demam kuning.

Nyamuk membutuhkan genangan air untuk berkembang biak dan nyamuk dewasa

membutuhkan kondisi yang lembab agar dapat hidup. Suhu yang lebih hangat

meningkatkan perkembangbiakan nyamuk dan mempersingkat waktu pematangan

dalam badan vektor tersebut sehingga vektor lebih cepat menjadi infeksius. Selain itu,

suhu mempengaruhi perilaku nyamuk yang memungkinkan terjadinya penularan.

Suhu yang lebih hangat cenderung meningkatkan perilaku menggigit nyamuk dan

menghasilkan nyamuk dewasa yang lebih kecil sehingga membutuhkan darah yang

lebih banyak agar dapat bereproduksi.

Salah satu penyakit menular yang disebarkan oleh nyamuk yang paling sensitif

terhadap perubahan iklim jangka panjang adalah malaria. Penyakit ini banyak

terdapat di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia, namun dengan

memanasnya permukaan bumi akan terjadi penyebaran nyamuk ke negara-negar yang

sebelumnya bersuhu lebih rendah yang tidak terdapat nyamuk malaria sehingga akan

beresiko terjadinyan peningkatan kaus penyakit malari di seluruh dunia.

Selain malaria, penyakit yang juga disebarkan oleh nyamuk adalah dengue. Dengue

umumnya terjadi pada cuaca yang lebih hangat dan lembab. Perubahan iklim

berkaitan dengan pola hujan. Pola hujan dapat mempengaruhi penyebaran berbagai

mikroorganisme yang dapat menyebarkan penyakit.

Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan pembentukan polutan udara selain

karbondioksida. Gas yang berasal dari pembakaran bahan bakar seperti minyak dan

batu bara menambah polusi udara. Paparan polutan tersebut dapat memperberat

penyakit kardiovaskular dan pernapasan sehingga dapat menyebabkan kematian dini.

Perubahan iklim global disertai dengan peningkatan frekuensi dan intensitas

gelombang panas (heatwaves). Suhu yang terlalu ekstrem dapat menyebabkan

kematian, selama musim dingin tingkat kematianlebih tinggi 25-30% dibandingkan

selama musim panas. Sebagian besar kematian terjadi pada orang-orang yang

sebelumnya sudah memiliki penyakit tertentu terutama penyakit kardiovaskular dan

penyakit pernapasan. Lansia dan anak-anak merupakan golongan yang paling rentan.

Pemanasan global juga menyebabkan musim penyerbukan berlangsung lebih lama

sehingga meningkatkan resiko munculnya penyakit yang ditimbulkan oleh kutu di

wilayah Eropa Utara. Peyakit lain yang teridentifikasi adalah lyme, yang disebabkan

oleh semacam bakteri di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Gejalanya berupa sakit

kepala, kejang, dan nyeri sendi. Penyakit itu berpindah melalui gigitan sejenis kutu

rusa yang yang telah terinfeksi lyme. Bakteri yang sama juga benyek ditemukan pada

tikus.

Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Secara psikososial bisa diperkirakan, akan bereaksi terhadap pengalaman traumatik

ekstrem dengan menampilkan gejala ketakutan, keputusasaan, ketakberdayaan,

penghidupan kembali peristiwa traumatik dalam jiwa mereka, dan perilaku

menghindar terhadap ingatan traumatik. Bahkan peristiwa ini akan dialami kembali

peristiwa traumatik itu dalam mimpi-mimpi dan pembicaraan mereka sehari-hari.

Mereka akan menghindari segala sesuatu yang diperkirakan bakal membawa kembali

ingatan akan peristiwa traumatik yang pernah terjadi.

Mereka yang mengalami bencana akan mengalami penderitaan biopsikososial berupa

penumpulan kemampuan dan perasaan dalam menanggapi lingkungan. Dan di sana-

sini kehidupan mereka akan terganggu oleh kewaspadaan dan kepekaan berlebih

terhadap sekadar perubahan suara, perubahan keadaan, dan aneka perubahan kecil

lain yang sebenarnya wajar terjadi di tengah kehidupan sehari-hari.

Semua gejala itu di sana-sini bakal berlangsung lebih dari sebulan setelah bencana hal

akan sangat memengaruhi kehidupan orang –orang yang mengalami bencana tersebut

misalnya dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan.

Dalam ilmu kedokteran jiwa, himpunan gejala-gejala itu dikenal dengan sebutan

gangguan stres pascatrauma. Gejala-gejala gangguan stres pascatrauma bisa mulai

muncul tujuh hari hingga 30 tahun setelah peristiwa traumatik ekstrem. Jadi kurun

waktu efek trauma bisa begitu panjang.

KENDATI efek trauma gempa dan tsunami begitu dahsyat, harapan perbaikan dan

kesembuhan tetap ada. Perbaikan dan kesembuhan amat terkait dengan ketersediaan

dukungan sosial serta pengelolaan profesional (pengobatan dan psikoterapi) untuk

korban. Pada tahun 2003 dua psikiater tersohor, BJ Sadock dan VA Sadock, menulis

dalam buku mereka, insan-insan yang memiliki atau terlayani oleh jejaring dukungan

sosial yang baik lebih mungkin terhindar dari gangguan stres pascatrauma, atau jika

mereka mengidap gangguan stres pascatrauma, tingkat keparahannya tidak akan

terlalu tinggi dan mengalami perbaikan serta penyembuhan lebih cepat.

Bencana Banjir

Dapat mencemari air dengan cara memindahkan kotoran manusia dan hewan ke air

tanah. Organisme yang ditemukan antara lain kriptosporodium, giardia, dan E.coli

yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare. Penularan penyakit saluran cerna

seperti diare bukan hanya melalui kontaminasi air, tetapi juga dapat meningkat akibat

suhu tinggi, melalui efek langsung pada pertumbuhan organisme di lingkungan.

Banjir juga dapat memberikan tempat yang sesuai untuk nyamuk berkembang biak

sehingga jumlahnya bertambah. Banjir juga menimbulkan penyakit menular seperti

leptospirosis akibat adanya kontaminasi air dengan kotoran tikus. Penyakit-penyakit

yang disebabkan oleh tercemarnya air dengan mikroorganisme patogen umumnya

terjadi di negara-negara miskin, dimana pasokan air dan sanitasi tidak adekuat.

Wabah seperti kolera, tifoid, dan diare timbul setelah banjir, sedangkan kekeringan

menyebabkan kurangnya air yang tersedia untuk mencuci dan sanitasi serta

meningkatkan resiko terjadinya penyakit menular..

Apa yang hurus dilakukan

Kita sebagai tenaga kesehatan sangat berperan dalam mengurangi dampak secara

langsung dengan meningkatkan pelayanan kesehatan primer, terutama untuk populasi

yang rentan seperti balit, hal ini dapat dilakukan denga peningkatan pelayanan balita

secara MTBS, karen pelayanan MTBS ini merupakan pelayanan terpadu dan

menyerlurh terhadap kesehatan balita.

DAFTAR PUSTAKA

http://dcolz.files.wordpress.com/2010/12/asuhan-keperawatan-bencana.pdf

Barbara C. Long. 1996. Perawatan Medikal Bedah. Bandung

WWW.legalitas.org