bahan paparan irjen 2015 - · pdf filepokok permasalahan 1. belum selarasnya dokumen...

Rapat Koordinasi Nasional

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jakarta, 29 Juli 2015

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Oleh:

Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc.

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

http://www.google.co.id/imgres?q=logo+kementerian+dalam+negeri&um=1&hl=id&sa=N&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=2n2R1CurkFrxWM:&imgrefurl=http://www.depdagri.go.id/profil/arti-logolambang&docid=D_4VxqM_34xniM&imgurl=http://www.depdagri.go.id/media/images/2011/09/23/d/e/depdagrilogo.png&w=375&h=488&ei=LbUCT7KfDsLsrAf999zvDw&zoom=1

1. Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa;

3. Dana Desa;

4. Alokasi Dana Desa;

5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;


FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA


POKOK PERMASALAHAN

1. Belum selarasnya dokumen perencanaan pembangunan desa dan APBDes;

2. Transparansi belum tercipta;

3. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan APBDes belum optimal;

4. PADes belum sesuai dengan berbagai potensi yang ada;

5. Rendahnya Pemahaman Terhadap Standar Akutansi Pemerintah (Transfer Dana Desa).



Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kewenangan Kepala Desa:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

2. Menetapkan PTPKD (Pemegang Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);

3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.


PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


LEM-

BAGA

JAK

UANG

KEKA-

YAAN

DISERAH

KAN

HAK

ASAL

USUL

LAIN-

NYA

TP

INSPEKTORAT

KABUPATEN

KDH

Pengawasan atas penyelenggaraan desa

adalah proses kegiatan yg ditujukan untuk

menjamin agar Pemdes berjalan secara

efisien dan efektif sesuai rencana dan

ketentuan per UU (PMDN 7/2008)

ADUM

URUSAN

Audit Program, a.l:

- Periksa Perda ttg ADD

- Periksa apakah telah

mempertimbangkan

pemerataan, keadilan

dan potensi desa

- Periksa APBDes memuat

sumber pendapatan

- Periksa proses

penyusunan APBDes

- Periksa Penggunaan

Alokasi Dana

Perimbangan Desa

- Periksa kekayaan Desa

- dll

DESA &

PENGAWASAN DESA SAAT INI



PEMBINAAN

PENYELENG-

GARAAN

PEMERIN-

TAHAN

DAERAH

PENGELO-

LAAN

DAN

PENATA-

USAHAAN

DANA DESA

PEMERINTAHAN

PEMBANGUNAN

PEMBERDAYAAN

DAN

PEMBINAAN

MASYARAKAT

KESEJAH-

TERAAN

&

KEMAN-

DIRIAN

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 112 ayat (1)

Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot Membina dan

Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 373 ayat (3)

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Secara Nasional di Koordinasikan

oleh Kementerian Dalam Negeri

PP No. 79 Tahun 2005

tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

PP No. 43 Tahun 2014,

Jo. PP No. 22 Tahun 2015

Dan


Jo. PP No. 22 Tahun 2015

MA

SYA

RA

KA

T

6

• Permendagri No. 23,

24, 25 Tahun 2007

• Permendagri No. 2 dan

No. 7 Tahun 2008

• Permendagri No. 78

Tahun 2014

Permendagri 111,

112, 113 dan 114

Tahun 2014

KEBIJAKAN UMUM BINWAS DESA



Tentang SPIP

PEMBINAAN

DAN

PENGAWASAN

PEMERIN-

TAHAN

DESA


DANA DESA

BINA PEMDES

KEMENKEU

PEMDES

PEMDA

S P I P

P

SPIP O

A

C

ARAH KEBIJAKAN WAS DESA



KEUANGAN

DESA

APBD

PAJAK ADD BAN

KEU

APBN

DANA

DESA TP

PAD

HASIL

USAHA

HASIL

ASET

SWADA

YA

Penyelenggaraan Pemerintahan, PEMBANGUNAN, Pembinaan Kemasyarakatan

dan PEMBERDAYAAN

PP 43/

2014

Jo. PP

47/2015

Pendapatan Belanja Pembiayaan

APBDes

FOKUS DALWAS

HIBAH/

SUMBANG

KEUANGAN DESA DAN FOKUS DALWAS



9

AKUNTABILITAS, RESIKO DAN PENGENDALIAN



IDENTIFI-KASI

RESIKO

1. PENGANG-

GARAN

2. PELAKSA-NAAN

3. PENATA

USAHAAN 4. PELAPO-

RAN

5. PERTG-JWBN

IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [1]


Mulai Dari....


PENGANG-GARAN

• Kemampuan Fiskal tidak mencukupi

• Kebijakan penganggaran Dana Desa pada APBD kepada Desa tidak sesuai SAP (Hibah/Bansos)

• Kebutuhan riil desa tidak terverifikasi memadai

• Anggaran tidak mencerminkan performance budget (tidak sesuai kebutuhan)

• Tidak ada data base profile desa/tidak valid

PELAKSA-NAAN

• Realisasi belanja tidak sesuai peruntukan

• Mekanisme penyaluran tidak sesuai ketentuan (terlambat/kurang dan lebih bayar/dana mengendap)

• Pungutan liar oleh Kabupaten/Kota

• realisasi tumpang tindih (double accounting) dengan sumber pendapatan lainnya

• Fiktif/mark up dan memperkaya diri sendiri

PENATA-USAHAAN

• Kompetensi perangkat desa tidak memahami akuntansi/memadai

• Bukti Belanja tidak dicatat, disimpan dan di arsipkan secara memadai

• Pendapatan Daerah tidak dicatat dalam APBDes

• Mencatat tidak sesuai Standar yang ditentukan

• Rekening liar

PELAPORAN

• Laporan tidak disampaikan/terlambat disampaikan

• Tidak ada format pelaporan yang seragam atau Isi laporan tidak sesuai format

• Laporan proforma

PERTGG-JWBN

• Mekanisme akuntabilitas kepada publik belum terbangun

• Mekanisme pengendalian internal oleh manajemen belum memadai

• Pengawasan internal tidak memadai

• Reward and punishment tidak berjalan

IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [2]



Memberikan keyakinan yang memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi dan Efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Memberikan peringatan dini (Early Warning System) dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah;

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah (Good Governance).


PERAN INSPEKTORAT PADA

PEMERINTAH DESA


YANG PERLU DIMONITOR:

1. Penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;

2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa;

3. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

YANG PERLU DIEVALUASI:

1. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota;

2. Realisasi penggunaan Dana Desa.

13


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN

DANA DESA [1]


HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tergantung pada Pemerintahan Desa

dan merupakan subjek Audit BPK;

2. Pengawasan dilakukan disetiap level pemerintahan sesuai dengan

kewenangan;

3. Masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan

atas Dana Desa dan dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum;

4. Monitoring dan pengawasan penggunaan Dana Desa, utamanya

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

14


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN

DANA DESA [2]


15

PEMERINTAH

PUSAT

PEMERINTAH

KAB/KOTA PEMERINTAH

DESA

Realisasi

Penggunaan

1 Realisasi

Penyaluran

2

Realisasi

Penyaluran dan

Konsolidasi

Penggunaan

4

Konsolidasi

Realisasi

Penggunaan

3

PELAPO-

RAN

JENIS

LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSI

Desa Ke

Kab/Kota

Semester I

Semester II

Minggu IV bulan Juli TA berjalan

Minggu IV bulan Januari TA

berikutnya

Dalam hal laporan

tidak/terlambat disampaikan,

maka Kepala Daerah/ Menteri

Keuangan dapat menunda

penyaluran s.d. diterimanya

laporan tersebut.

Kab/Kota Ke

Pusat Tahunan

Minggu ke IV bulan Maret TA

berjalan


ALUR PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIC KETERANGAN

• Menganggarkan Dana Desa dalam APBN Kemenkeu Telah dianggarkan dalam APBNP 2015

sebesar Rp20.766,2 T

• Menetapkan rincian Dana Desa setiap

kabupaten/kota melalui Perpres

Lampiran Rincian APBN 2015, dalam

Perpres No. 36 Tahun 2015

• Menyalurkan Dana Desa ke kab./kota Tahap I April 2015

• Menetapkan pedoman umum dan prioritas

penggunaan Dana Desa

Kemendes Permendesa No. 5 Tahun 2015

• Pendampingan Telah dianggarkan dalam APBNP 2015

sebesar Rp2,1 T

• Capacity Building bagi aparat Desa Kemendagri Telah dianggarkan dalam APBNP 2015

sebesar Rp1,4 T

• Penyusunan paket kebijakan pelaksanaan

Dana Desa

Kemenkeu,

Kemendagri,

Kemendes

• Permendagri No. 111, 112, 113, 114

Tahun 2014

• Permendes No.1,2,3,4,5 Tahun 2015

• Monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi • PP 60/2014 jo. PP 22/2015 dan

Permenkeu 93/2015 16


PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA

(PEMERINTAH PUSAT)


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN

• Menganggarkan Dana Desa dalam APBD Penganggaran didasarkan pada

Perpres rincian Dana Desa

• Membuat Perbup/Perwali mengenai pembagian

Dana Desa ke setiap Desa

• Perbup/Perwali menjadi persyaratan

penyaluran Dana Desa tahap

pertama;

• Menyalurkan Dana Desa dari RKUD (Rekening Kas

Umum Daerah) ke RKU Desa sesuai ketentuan

Penyaluran Dana Desa dilakukan

paling lambat 7 hari setelah diterima

di RKUD.

• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi

penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana

Desa

Laporan tahunan disampaikan paling

lambat akhir Maret tahun anggaran

berikutnya.

• Pendampingan

17



(PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA)


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN

• Menyusun APB Desa APB Desa menjadi syarat

penyaluran Dana Desa tahap I

dari RKUD ke RKU Desa

• Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa Sesuai dengan besaran alokasi

dalam perbup/perwali

• Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan

Dana desa diprioritaskan untuk

mendanai kegiatan

pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat

• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi

penggunaan Dana Desa ke Kab./Kota

Laporan bersifat semesteran

18



(PEMERINTAH DESA)


Data Base Profile Desa yang Tervalidasi dan Terverifikasi

Pembinaan Secara Berkelanjutan

Performance Budget System

Sistem Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Manajemen secara Berjenjang

Pengawasan Preventive


HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN PEMDA


1 • Akuntabilitas dan Kinerja Terjaga

2 • Membangun Pengendalian

3 • Pengawasan Preventive

4 • Sinergi dan Koordinasi


SIMPULAN


bahan paparan irjen 2015 - · pdf filepokok permasalahan 1. belum selarasnya dokumen...

Documents