Aliran Hukum Positif

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membahas tentang tingkah laku dengan mempelajari hakikat hukum secara filosofis yang dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya. Hukum adalah keselutuhan norma yang memaksa, yang berlaku dalam suatu negara. Mengenai tingkah laku orang sebagai suatu masyarakat untuk menjamin keselamatan, kebahagian dan tata tertib dalam masyarakat. Objek filsafat hukum adalah hukum maka masalah yang dibahas oleh filsafat hukum antara lain seperti hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hubungan hukum positif dan masalah-masalah filsafat hukum.Oleh karena itu filsafat mempunyai beberapa aliran salah satunya aliran hukum positif mengenai pembahasan hukum sekarang yang berlaku yang dipandang melalui ajaran filsafat.Timbulnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menujukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum, apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingana dari pada filsuf yang akan dijadikan bahan kajian oleh para ahli hukum.Positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya / antara dassein dan dassollen), dalam kaca mata positif, tiada hukum lain kecuali perinta penguasa. Bahkan bagian dari hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.

Aliran hukum positif dapat dibedakan dalam dua cara :1. Aliran hukum positif analitis.2. Aliran hukum murni.

Hukum Aliran positif analitis.

Aliran hukum positif analitis yang dipelopori oleh John Austin (1790-1859), yang dimana memberikan bahwa hukum itu perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri terletak pada unsur perintah itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Dalam bukunya the province of jurisprudence determinet, Austin mengatakan, “ a law is o command which obliges a person or person’s ....laws and other commands are said to proceed from superriors and to bind or oblige inferiors”.Lebih jauh Austin menjelaskan pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa yang dapt saja bijaksa dan adil atau sebaliknya (lyons, 1983 : 7-8).

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam 2 jenis : yaitu1. Hukum dari Tuhan untuk manusia 2. Hukum yang dibuat oleh manusia

Hukum yang dibuat oleh manusia dibagi dalam 2 : hukum yang sebenarnya, disebut juga hukum positif yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yangtidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum seperti ketentuan dari suatu organisasi. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur yaitu : perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum Aliran Murni

Aliran hukum murni dipelopori oleh Hans Kelsen (1881-1973), yamg mengatakan bahwa “hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang

non yuridis seperti unsur sosiologis, politisme, histori bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal sebagai hukum murni.Hukum adalah suatu Sollenskategorie (kategori keharusan atau ideal) bukan seins kategorie (kategori faktual). Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” tetapi “apa hukumnya”. Dengan demikian hukum itu kategori keharusan yang dipakai adalah hukum positif bukan hukum yang dicita-citakan.Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin ( fried man, 1990:169). Walaupun demikian asal usul filosofi antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada neokantianisme sedangkan Austin pada Utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai kaum neokantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma) bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Disisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyatannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarkat yang diatur sudah tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidan misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi sehingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi terutama secara sosiologis.

Kelsen, selain dikenal sebagai pencetus teori hukum murni juga dianggap berjasa mengembangkan teori jenjang yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896). Teori ini hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin absrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi memiliki puncak piramida dengan nama grundnorm (norma dasar) atau ursprungnorm.Teori jenjang dari Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya bernama Hans nawiasky. Berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhusukan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif diartikannya identik dengan perundang-undangan (peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa) yang disebut Die lehre von dem stufenaufbau der rechtsordnung.Oleh karena itu, aliran hukum positif membahas tentang hukum yang dibuat oleh penguasa untuk ditaati agar menjamin keselamatan, kebahagian, memberikan perlindungan, dan tata tertib hidup berbangsa dan bernegara. John Austin dan Hans Kelsen sebagai pelopor dari aliran hukum positif serta muridnya Hans Kelsen bernama Hans Nawiasky yang melanjutkan pembahasan aliran hukum positif. Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Han Kelsen dan Hans Nawiasky. Hal ini tampak jelas dalam ketetapan MPRS no. XX / MPRS/ 1966 tentang momerandum DPR – GR mengenai sumber tertib hukum republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan republik Indonesia. Ketetpan ini diperkuat lagi dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa ketetapan-ketepatan MPR sementara republik Indonesia dan ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang perlunya penyempurnaan yang termaktub dalam pasal 3 ketetapan MPR RI No. V/MPR/1973.

Dua ketetapan yang disebutkan terakhir memperkuat keberlakuan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, sekalipun dengan catatan perlu disempurnakan. Sayangnya, penyempurnaan yang diamanatkan oleh dua ketetapan tersebut sampai sekarang belum optimal sekalipun sudah diberlakukan MPR No. III/MPR/2000. Beberapa ahli hukum seperti A. Hamid S. Attamimi telah mencoba memberikan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.Dalam hal ini aliran filsafat hukum positif mempelajari tentang hukum yang berlaku sekarang bukan hukum yang dicita-citakan, menurut John Austin dan Hans Kelsen aliran hukum positif merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa untuk ditaati dan dipatuhi oleh bangsa sehingga dapat menimbulkan keamanan, kesejahteraan, perlindungan, dan kemakmuran.Oleh karena itu, aliran hukum positif mengajarkan juga tentang etika dan norma prilaku hidup. Etika tersebut dalam hal ini mempelajari tentang hal yang benar diaturan tersebut, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu etika itu . dalam pendekatan sosiologis masyarakat dipelajari yang berhubungan dengan hukum yang berlaku sekarang. Hal inilah yang membuktikan bahwa aliran hukum positif mempengaruhi masyarakat secara hukum yang dapat diterima oleh masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Filsafat hukum yang alirannya adalah aliran hukum positif yang ditujukan oleh masyarakat dan Negara. John Austin selalu mengatakan bahwa hokum itu dibuat oleh penguasa dalam hal ini pemerintahan yang mengaturnya dalam mekanisme tata aturan hukum untuk mengatur masyarakat dan tata tertib berkehidupan. Hans Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyatannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi, karena kepentingan masyarkat yang diatur sudah tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian penguasa pun tidak dapat diatur oleh masyarakat. Jadi, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat susah bersatu. Dewasa saat ini pemerintahan sudah banyak menyusahkan masyarakat karena aturan yang dibuat oleh pemerintahan yang

sewenang-wenangnya membuat aturan tanpa sosialisasi dengan masyarakat.Filsafat itu adalah pengetahuan yang tidak tertabatas sehingga aliran hokum positif dapat digali secara mendalam dan terinci. Dengan demikian, aliran hukum positif adalah aliran filsafat yang mempelajari tentang hukum yang diberlaku sekarang dan dibuat oleh penguasa untuk ditaati.

Tugas individu

“ ALIRAN HUKUM POSITIF ”

Di susun oleh

NAMA : fandy afriyanto MNO. STAMBUK : 040280455

KE;AS : L W 6 . 6

Dosen Pengajar

DR. Hj. HIKMAWATI MUSTAMIN SH. MH

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA