Proceding

Islam dan Hukum

Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)

Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung

Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kampus Kota Metro Lampung

Telp. 0725-41507, fax 0725-47296

Email : stainjusi@stainmetro.ac.id

Website : http://www.stainmetro.ac.id

Proceding

Islam dan Hukum

Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)

Penanggungjawab

Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons

Editor

Dharma Setyawan, MA

ISBN : 978-602-74579-2-8

Diterbitkan oleh:

Islam dan Hukum

Pandangan tentang pentingnya legislasi hukum dalam suatu negara pada

dasarnya berangkat dari aliran positivisme hukum. Menurut aliran ini hukum

yang utama adalah hukum yang berasal atau diciptakan oleh manusia, yakni

hukum positif. Setelah manusia membentuk organisasi negara, hukum positif

adalah hukum yang dibuat oleh badan-badan negara dan pemerintah.Hukum

diartikan sebagai perintah atau larangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau

badan-badan negara dan pemerintah yang pemberlakuannya dipaksakan.

Hukum tidak lain adalah kaidah normatif yang memaksa, eksklusif, hirarkis,

sistematis dan dapat berlaku seragam, yang dapat dianggap sebagai hukum

adalah produk legislasi (peraturan perundang-undangan). Aturan-aturan di luar

legislasi hanya merupakan norma moral. Legislasi dianggap sebagai satu-

satunya hukum karena merupakan pengungkapan atau pembadanan hukum

yang dianggap positif atau dapat ditangkap dengan panca indera.Selain itu,

legislasi dibuat oleh negara dan pemerintah yang telah dianggap sebagai

organisasi yang mengatasnamakan kehendak umum

Noel J. Coulson dengan menyusun teori pilihan hukum; yaitu enam

pasangan pilihan hukum yang dimaksud adalah: 1) pilihan antara wahyu dan

akal (al-wahyu wa al-aqlu, revelation and reason); 2) pilihan antara kesatuan dan

keragamaan (al-ittifaq wa al-ikhtilaf, unity and diversity); 3) pilihan antara otoritas

keilmuan dan liberal (authoritarianism and liberalism); 4) pilihan antara kebenaran

ideal dengan kebenaran nyata (idealism and realism); 5) pilihan antara hukum dan

moralitas (law and morality); dan 6) pilihan antara stabilitas dan perubahan

(stability and change).

Sedangkan Muhammad Imarah menjelaskan empat pilihan dalam tathbiqh

hukum Islam: 1) pilihan antara kesempurnaan agama dan pembaharuan (iktiml

al-dn wa tajdduhu); 2) pilihan antara nashsh dan ijtihad (al-nashsh wa al-ijtihd); 3)

pilihan antara hukum agama dan hukum negara (al-dn wa al-dawlah); dan 4)

pilihan antara musyawarah dan syariah (al-syr al-basyariyyah wa al-syarah al-

ilhiyyah).

Sebegitu pentingnya Islam memandang Hukum, maka beberapa tulisan

dalam Proceeding ini mengulas mengenai Islam dan Hukum lewat sudut

pandang dari berbagai penulis. Semoga bermanfaat, selamat membaca.[N]

Metro, Desember 2016

Redaksi

Daftar isi

ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

Jaih Mubarok 1-16

POSITIVISASI HUKUM EKONOMI ISLAM

Isa Ansori 17-28

PEMBERIAN ASI; UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Enizar 29-43

KONTROVERSI PEMBARUAN HUKUM ISLAM: MELACAK RESPON MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA TERHADAP COUNTER LEGAL DRAFT (CLD) ATAS KHI

Tobibatussaadah 44-63

MEMAHAMI IJTIHD HUKUM ISLAM UMAR BIN AL- KHATTB

Solihin Panji 64-85

BAHASA ARAB DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM (TELAAH ATAS FUNGSI DAN PENGARUH HURUF MAANI TERHADAP KHILAFIAH DALAM ISTINBATH HUKUM)

Husnul Fatarib 86-97

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN GENDER DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Ida Umami 98-107

ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

Jaih Mubarok Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Asas secara umum bersifat penyimpul (mirif dengan makna kaidah) dari rincian hukum yang ada, dan adakalanya berifat antisipatif-prediktif guna menyelesaikan masalah yang belum atau tidak diatur dalam hukum yang bersangkutan. Asas hukum yang menjadi landasan perbuatan hukum itu sendiri termasuk wilayah ijtihadi. Oleh karena itu, asas suatu hukum dapat ditelusuri dan digali secara akademik yang pada level peraturan perundang-undangan, penetapan sesuatu sebagai asas hukum memerlukan proses ijma-jamai yang sekarang ini diartikan sebagai proses kesepakatan antara ahli hukum Islam dengan pihak eksekutif dan legislative sebuah Negara. Asas Tandhidh, asas Tertib Administratif, dan asas fungsi, merupakan tawaran yang diharapkan dapat memperkaya wacana yang bila dipandang layak oleh pihak-pihak pemangku yang terlibat, disahkan sebagai asas dalam pembagian harta warisan. Kata Kunci: Asas, Kewarisan

A. Pengantar

Asas merupakan unsur fundamental hukum yang pada umumnya

mendasari dan mencakup substansi hukum dan teknik-teknik menjalankan/

mengoperasikannya. Oleh karena itu, asas secara umum bersifat penyimpul

(mirif dengan makna kaidah) dari rincian hukum yang ada, dan adakalanya

berifat antisipatif-prediktif guna menyelesaikan masalah yang belum atau tidak

diatur dalam hukum yang bersangkutan. Tulisan ini disusun dalam kerangka

menjelaskan asas-asas hukum waris Islam yang telah dijelaskan oleh pakarnya,

serta tawaran yang mudah-mudahan layak untuk dipertimbangkan oleh para

penyusun naskah akademis hukum (baca: RUU) kewarisan Islam.

B. Teori-Teori Pilihan Hukum

Noel J. Coulson dengan menyusun teori pilihan hukum; yaitu enam

pasangan pilihan hukum yang dimaksud adalah: 1) pilihan antara wahyu dan

akal (al-wahyu wa al-aqlu, revelation and reason); 2) pilihan antara kesatuan dan

keragamaan (al-ittifaq wa al-ikhtilaf, unity and diversity); 3) pilihan antara otoritas

keilmuan dan liberal (authoritarianism and liberalism); 4) pilihan antara kebenaran

ideal dengan kebenaran nyata (idealism and realism); 5) pilihan antara hukum dan

moralitas (law and morality); dan 6) pilihan antara stabilitas dan perubahan

(stability and change).

Sedangkan Muhammad Imarah menjelaskan empat pilihan dalam tathbiqh

hukum Islam: 1) pilihan antara kesempurnaan agama dan pembaharuan (iktiml

al-dn wa tajdduhu); 2) pilihan antara nashsh dan ijtihad (al-nashsh wa al-ijtihd); 3)

pilihan antara hukum agama dan hukum negara (al-dn wa al-dawlah); dan 4)

Jaih Mubarok Asas-Asas Hukum

Proceding Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS) STAIN Jurai Siwo Metro

2

pilihan antara musyawarah dan syariah (al-syr al-basyariyyah wa al-syarah al-

ilhiyyah).1

Pertama, Coulson menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki dua sisi. Di

satu sisi, ulama menjelaskan bahwa hukum Islam adalah divine law (hukum yang

diwahyukan Allah); sedangkan di sisi yang lain, ulama juga menjelaskan bahwa

hukum Islam adalah hasil pemikiran mujtahid (human reasoning of jurists).2 Dua

sisi ini saling tarik-menarik (dalam perspektif ketegangan) dan saling

melengkapi (dalam perspektif harmoni).

Kedua, pilihan antara Kesatuan dan Keragaman; terdapat terminology

dalam hokum Islam yang menjadi pasangan untuk melihat kesatuan dan

keragaman. Al-ittifq digunakan untuk menggambarkan proses ijtihad yang

menghasilkan pendapat yang sama (seragam); terminology lain yang lebih

popular adalah ijm; dan terminologi al-ikhtilf digunakan untuk

memperlihatkan pendapat yang ragam.

Ketiga, pilihan antara Autoritarianisme dan Liberalisme; pembahasan

mengenai posisi ulama dalam hubungannya dengan Allah dan kitab suci layak

untuk diperhatikan. Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w.

684 H.) dalam kitab Syarh Tanqh al-Fushl f Ikhtishr al-Mahshl f al-Ushl,

menjelaskan tiga istilah yang berkenaan dengan ijtihad, yaitu al-wadh, al-istiml,

dan al-haml. 3 Terminologi al-ijtihd (Mujtahid), al-ittib (Muttabi), dan al-taqld

(Muqallid) relevan dengan teori pilihan ini.

Keempat, pilihan antara Idealisme dan Realisme; kebenaran dalam ilmu

filsafat ada dua: 1) kebenaran ideal (gagasan), dan 2) kebenaran real (nyata, apa

adanya). Metode untuk mencapai kebenaran ideal adalah rasio (al-aql) dan

metode untuk mencapai kebenaran real adalah empiris (positivistik). M. Atho

Mudzhar secara implisit menjelaskan bahwa pilihan terhadap fikih termasuk

domain pilihan idealisme; sedangkan pilihan terhadap fatwa, qanun, dan qadha

merupakan domain realisme.

Kelima, pilihan antara Hukum dan Moralitas; di antara filosof membagi

etika menjadi tiga: 1) etika deskriptif (descriptive ethic), yaitu penyeledikan

tingkah-laku manusia secara individu atau pribadi-pribadi (personal morality),

kelompok (social morality), dan di dalamnya dikaji mengenai motif perbuatan

dan perbuatan yang terbuka; 2) etika normatif (normative ethic), penyelidikan

tingkah-laku manusia secara individu atau pribadi (personal morality) dan

kelompok (social morality) yang penyelidikannya dilakukan atas dasar prinsip-

prinsip yang harus dipakai dalam kehidupan. Etika deskriptif adalah

penyelidikan yang dilakukan untuk menggambarkan tingkah laku manusia;

sedangkan etika normatif adalah penyelidikan yang sudah membandingkan

1 Muhammad Imarah, Maalim al-Manhaj al-Islami (Kairo: Dar al-Syuruq. 1991). 2Noel J. Coulso