teori perundang-undangan (ontologi/kognitif)

Click here to load reader

Download Teori Perundang-undangan (Ontologi/Kognitif)

Post on 14-Jan-2016

230 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROSES. Ilmu Perundang-undangan (Epistemologi/Normatif). METODA. TEKNIK. Teori Perundang-undangan (Ontologi/Kognitif). ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN. Orientasi: - menjelaskan - memahamkan. : melakukan perbuatan/ pengaturan. (Aksiologi/Kemanfaatan). 1. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • *Orientasi: - menjelaskan - memahamkan: melakukan perbuatan/ pengaturan(Aksiologi/Kemanfaatan)

  • *Pengertian Ilmu Pengetahuan Perundangan-undanganMenurut Burkhardt Krems Ilmu Pengetahuan Perundangan-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi. Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dua, yaitu:Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungs theorie) dan Ilmu Perundang-undangan (Gesetzsgebungslehre). Proses Perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren)Metode Perundang-undangan (Gesetzgebungsmethode), dan Teknik Perundang-undangan (Gesetzgebungs technik)

  • *Istilah yang sering digunakan : Legal DraftingLegislative DraftingIstilah yang lain juga masih ada tetapi tidak dibahas dalam kesempatan ini, seperti: Wetgevingstechnick, legalistik, dll.

    Istilah Legislative Drafting

  • *Legislative Drafting:is both a science and an art. It is a science in so far as certain rules can be laid down which are of universal application to all kinds of measures that come up for drafting and in so far as a certain set of rules is always abserved by all drafts men for the purpose of securing method in their drafts.(L.M. Bakshi, 1872)

    Pengertian Legislative Drafting:

  • Teori Perundang-undangan* Legal Drafting, meliputi; Perancangan/penyusunan kontrak (nasional dan/atau internasional)Perancangan putusan hakim/pengadilan

    Legislative Drafting, lebih tertuju pada; jenis peraturan negara yang mengikat secara umum, baik yang dikeluarkan atau yang ditetapkan oleh:Legislatif, seperti : Keputusan Pimpinan DPR/D.Eksekutif dengan persetujuan Legislatif, seperti: Undang-Undang, Peraturan Daerah.Eksekutif, seperti: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Daerah, (Gubernur/Bupati/Walikota).Ruang Lingkup Legislative Drafting

  • *Jenis Norma: Norma Susila Norma Sosial Norma Agama Norma Hukum

  • * Jenis Norma Hukum Norma Hukum Umum dan Norma Hukum Individual.Norma hukum dapat dibedakan dari segi alamat yang dituju (addressat) atau siapa yang dituju. Norma hukum umum ditujukan kepada orang banyak, sedangkan norma hukum individual ditujukan kepada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang tertentu.Norma Hukum Abstrak dan Norma Hukum Konkrit.Norma hukum dapat dibedakan berdasarkan hal atau perbuatan yang diatur menjadi norma hukum abstrak dan norma konkrit. Norma hukum abstrak merumuskan suatu perbuatan secara abstrak, sedangkan norma hukum konkrit merumuskan perbuatan secara nyata.

  • *Norma Hukum Einmahlig dan Norma Hukum Dauerhaftig.Norma hukum einmahlig adalah norma yang berlaku sekali selesai, sedangkan norma hukum dauerhaftig adalah norma hukum yang berlaku terus-menerus.Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan.Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri atau suatu norma hukum yang tidak diikuti norma hukum lain. Isi norma hukum ini hanya merupakan suatu suruhan (das Sollen) untuk bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum berpasangan terdiri dari beberapa norma, norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan cara penanggulangan kalau norma hukum primer ternyata tidak dilaksanakan.

  • *Norma HukumMenentukan Sikap/Hubungan Antar Pribadi;- Jangan mencuri- Membayar pajakRumusan SanksiDalam rumusan Norma Hukum Primer & Sekunder, sering disatukan. Jadi norma hukum selalu mencerminkan dua norma (Primer & Sekunder)

  • *Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah di lindungi oleh norma susila, sosial dan agama, mis terkait lalu lintas, pajakSanksi-sanksi terhadap norma- norma etika (susila, sosial dan agama) bersifat psychis sangat abstrak, sedangkan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bersifat physik dan nyata (konkrit).Sifat memaksanya sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh alat perlengkapan negara (pemerintah) sedangkan norma etika tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah (hanya berupa dorongan dari dalam diri manusia).Norma Hukum Masih Diperlukan Karena:

  • *Ketiga tata kaedah yang lain daripada kaedah hukum tidak cukup meliputi keseluruhan kehidupan manusia, misalnya kelahiran, perkawinan, lalu lintas;Kemungkinan hidup bersama menjadi tidak pantas atau tidak seyogyanya apabila hanya diatur oleh ketiga tata kaedah tersebut.Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Norma Hukum Masih Diperlukan Karena:

  • *Suruhan (gebod), yaitu berisi apa yang harus dilakukan oleh manusia berupa suatu perintah melakukan sesuatu;Larangan (verbod) yaitu berisi apa yang tidak boleh dilakukan;Kebolehan (mogen) berisi apa yang dibolehkan artinya tidak dilarang dan tidak di suruhMenurut Rosjidi Ranggawidjaja pada umumnya norma hukum berisikan

  • *perintah (gebod);Larangan (verbod);Pengizinan (teostemming);Pembebasan (vrijstelling).Menurut A Hamid S Attamimi, norma hukum mengandung sifat

  • *Imperatif, yaitu berupa perintah yang secara apriori harus ditaati, baik berupa suruhan maupun larangan.Fakultatif, yang tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sifat norma hukum:

  • *Memerintah (gebieten);Melarang (verbieten);Menguasakan (ermachtigen);Membolehkan (erlauben);Menyimpangkan dari ketentuan (derogieren).Fungsi Norma Hukum Menurut Hans Kelsen

  • Norma hukum itu tertuju kepada cita kedamaian hidup antar pribadi (het recht wil de vrede). Karena itu sering dikatakan bahwa penegak hukum itu bekerja to preserve peace. Dalam kedamaian atau keadaan damai selalu terdapat orde en rust.

  • menyangkut ketertiban dan keamanan

    Berkaitan dengan dimensi lahiriah

    berkenaan dengan ketentramandan ketenangan.

    Menyangkut dimensi batiniah

    OrdeRustKeadaan damai yang menjadi tujuan akhir norma hukumterletak pada keseimbangan antara orde dan rust yaitu antara dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan Ketentraman, antara keamanan dan ketenangan

  • Tujuan kedamaian hidup biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (certainty, zekerheid), keadilan (equity, billijkheid, evenredigheid) dan kebergunaan (utility)

  • *Tertulis & berlaku umum:a. Peraturan Perundang-undanganb. Peraturan Kebijakan - Lingkup Administrasi Negara - Lingkup Mahkamah Agung - Lingkup LegislatifTertulis & berlaku khusus: beschikking (Ketetapan/Keputusan)Tidak Tertulis:a. Hukum Adatb. Hukum Keagamaanc. Hukum Kebiasaan.Ruang Lingkup Hukum Positif

  • *Bagi Administrasi Negara:Peraturan Perundang-undangan memberikan landasan/dasar bertindak, sekaligus jaminan bahwa perbuatan administrasi negara itu tidak akan dituntut oleh masyarakat.Bagi Warga Negara:Peraturan Perundang-undangan berfungsi memberi perlindungan akan hak-hak dari tindakan tidak sewenang-wenang oleh administrasi negara.Arti Penting Peraturan Perundang-undangan

  • *Fungsi Peraturan Perundang-undangan bagi Administrasi Negara Sarana membatasi kekuasaan (fungsi normatif)Sarana untuk menggunakan kekuasaan (fungsi instrumental)Sarana perlindungan hukum bagi masyarakat (fungsi jaminan)

  • *Tujuan Peraturan Perundang-undangan Primer: mengedepankan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat (kodifikasi)Sekunder: memberi arah kepada perubahan dalam masyarakat (modifikasi).Nilai : - Sesuatu yang dianggap berguna/tidak berguna. - Sesuatu yang dianggap baik/tidak baik. - Sesuatu yang dianggap menyenangkan/tidak menyenangkan - Sesuatu yang dianggap adil/tidak adil. Norma: aturan yang berisi perintah dan/atau larangan misal: jangan membunuh, jangan mencuri.

  • *Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undanganpengayoman;kemanusiaan;kebangsaan;kekeluargaan;kenusantaraan;bhinneka tunggal ika;keadilan;kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;ketertiban dan kepastian hukum; dan/ataukeseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

  • *ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIKTerminologi/sistematika yang benarTentang dapat dikenali Perlakuan yang sama dalam hukumKepastian Hukum Pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan

    MATERIIL

    Tujuan yang jelasOrgan/lembaga yang tepatPerlunya peraturanDapat dilaksanakanKesesuaian antara jenis dan materi muatanKedayagunaan dan kehasilgunaanKejelasan rumusanKeterbukaanKonsensusFORMAL

    Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang Baik):

  • *SYARAT PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIKPertimbangan FilosofisPertimbangan YuridisPertimbangan PolitisPertimbangan SosiologisPertimbangan EkologisPertimbangan Ekonomis Pertimbangan Kultural

    TEKNIK PERANCANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

    Ketepatan StrukturKetepatan PertimbanganKetepatan Dasar HukumKetepatan Bahasa Hukum

  • *ASAS TERTIB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

    Kewenangan Berlaku Ke Depan/Tdk Berlaku Surut Peraturan Baru Kesampingkan yang LamaTata Urutan Peraturan Perundang-undangan Persamaan & Tidak MemihakKepastian, Kepatutan, & KeadilanKepentingan Umum

  • *Syarat Materiil, antara lain:Sesuai kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.Tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sederajat.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

    Syarat formal, antara lain:Dibuat oleh Pejabat yang berwenang.Mengikuti prosedur dan tata cara yang berlaku.Bentuk dan jenisnya sesuai de

View more