1

Perundang – undangan SPAM

Jantho, 28 Mei 2008Jantho, 28 Mei 2008

Oleh : Rudy Jusdian

2

1. UU No 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

2. UU No 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak berlakunya Berbagai Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

3. UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Perundangan- undangan / yang terkait dengan SPAM

3

1. PP No 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan SPAM

2. PP No 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Perundangan- undangan / yang terkait dengan SPAM

4

1. Permendagri No 23 Tahun 2006 Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM

2. Permendagri No 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM

3. Permenkes No. 907/MENKES/VII/2002

Peraturan Perundangan- undangan / yang terkait dengan SPAM

5

1. Kepmendagri No 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM

2. Kepmendagri No 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan BUMD

3. Kepmendagri dan Otda No 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM

4. Kepmendagri dan Otda No 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga

5. Kepmenpraswil No 409/KPTS/TAHUN 2002 Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan Dan Atau Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi

Peraturan Perundangan- undangan / yang terkait dengan SPAM

6

Dasar Berdirinya PDAMUU No 5 Tahun 1962• Perusahaan Daerah adalah semua

Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang – undang yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

• Perusahaan Daerah didirikan dengan Perda • Tujuan Perusahaan Daerah turut serta

pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur

7

Siapa Penyelenggara SPAM ?

PP No 16 Tahun 2005• Penyelenggaraan pengembangan

SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum

8

Tugas Pokok PDAM ?

”Menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang

mencakup aspek Sosial, Kesehatan dan

Pelayanan Umum”.

9

UU No 7 / 2004 – tentang SDA Intinya : Mengatur Pengelolaan

SDA• Negara menjamin hak setiap orang

untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

• Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

10

Apa Tugas Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air? Menurut UU No 7 / 2004 :• Menetapkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air• Mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi

kepentingan yang mendesak• Dalam keadaan memaksa, mengatur dan menetapkan penggunaan

sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air

• Pengembangan sistem penyediaan air minum dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air

• Mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan

• Melakukan pengawasan mutu pelayanan atas: Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola

sumber daya air; dan badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air

11

PP N0 16 / 2005 – Pengembangan

SPAM

Intinya :Mengatur Pengembangan dan

Pengelolaan SPAM

• Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang

berkualitas dengan harga yang terjangkau;• Tercapainya kepentingan yang seimbang antara

konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan• Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan

pelayanan air minum.

12

PP No 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Intinya :Mengatur Tata Cara Kerjasama

antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam proyek penyediaan infrastrukur termasuk air minum

13

Permendagri No 23 Tahun 2006 – Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAMIntinya :Mengatur Tata Cara Penyusunan

Tarif Air Minum PDAM• Tarif rendah• Tarif dasar• Tarif penuh• Tarif kesepakatan

14

Permendagri No 7 Tahun 2007 – Organ dan Kepegawaian PDAM

Intinya :Mengatur Organisasi – Manajemen

PDAM• Organ PDAM (Kepala Daerah, Dewan

Pengawas, Direksi)• Tugas & Wewenang• Pengangkatan & Perberhentian Karyawan• Hak – hak Karyawan• Larangan – sanksi - Penghargaan

15

Permenkes No. 907/MENKES/VII/2002Intinya :Mengatur Persyaratan dan Standar

Kualitas Air yang layak Minum• Persyaratan Kualtas Air Minum• Parameter yang digunakan • Perijinan• Pengawasan• Sanksi - Larangan

16

Permenkes No. 907/MENKES/VII/2002Intinya :Mengatur Persyaratan dan Standar

Kualitas Air yang layak Minum• Persyaratan Kualtas Air Minum• Parameter yang digunakan • Perijinan• Pengawasan• Sanksi - Larangan

17

Intinya :Pedoman dalam melakukan penilaian

kinerja PDAM

• Aspek Keuangan – Bobot 45• Aspek Operasional – Bobot 40• Aspek Administrasi – Bobot 15

Kepmendagri No 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM

18

Intinya :Pedoman tentang Kepengurusan

BUMD• Pengurus BUMD (Direksi, BP)• Pengangkatan &

Pemberhentian• Tugas & Wewenang• Hak – Hak Pengurus• Laporan Keuangan

Kepmendagri No 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan BUMD

19

Intinya :Pedoman Kebijakan dan

Perlakuan Akuntansi PDAM

• Kebijakan Akuntansi, Bagan Perkiraan, Pembukuan, Laporan Manajemen, Prosedur, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

• Penggolongan PDAM• Bentuk Organisasi PDAM

Kepmendagri dan Otda No 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM

20

Intinya :Pedoman – Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

• Persyaratan Kerjasama• Bentuk dan Tata Cara Kerjasama• Masa Kerjasama• Hasil Usaha• Pengawasan

Kepmendagri dan Otda No 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga

21

Intinya :Pedoman – Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

• Penyelenggaraan KPS• Pembinaan Teknis• Petunjuk Teknis – Penyiapan Kegiatan

KPS• Petunjuk Teknis – Prakualifikasi• Petunjuk Teknis - Pelelangan• Petunjuk Teknis – Penyiapan Perjanjian• Petunjuk Teknis – Monitoring dan Alih

Milik

Kepmenpraswil No 409/KPTS/TAHUN 2002 Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan Dan Atau Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi

22

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH