perundang-undangan sosial

20
LAPORAN HASIL OBSERVASI LAPANGAN “GAMBARAN UMUM MASYARAKAT INDONESIA” Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perundang-undangan Sosial Dosen Mata Kuliah Bali Widodo,S.H,M.Si Disusun oleh : 1. Ailia Siggi Jeni NRP 1204134 2. Lala Mareta Dwi PS NRP 1204237 3. Helent Shentia Ricky NRP 1204279 4. Sherly Nuari Said NRP 1204308 Kelas 1. J JURUSAN PEKERJAAN SOSIAL

Upload: helent-shentia-ricky

Post on 09-Dec-2014

141 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Perundang-undangan Sosial

LAPORAN

HASIL OBSERVASI LAPANGAN

“GAMBARAN UMUM MASYARAKAT INDONESIA”

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perundang-undangan Sosial

Dosen Mata Kuliah

Bali Widodo,S.H,M.Si

Disusun oleh :

1. Ailia Siggi Jeni NRP 1204134

2. Lala Mareta Dwi PS NRP 1204237

3. Helent Shentia Ricky NRP 1204279

4. Sherly Nuari Said NRP 1204308

Kelas 1. J

JURUSAN PEKERJAAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KOTA BANDUNG

TAHUN 2012

Page 2: Perundang-undangan Sosial

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan

karunia-Nya tugas mata kuliah Perundang-undangan Sosial ini dapat kami selesaikan

tepat pada waktunya.

Tujuan kami membuat makalah ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai

lanjut usia yang hidup dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan dimana kenyataan

ini bertolak belakang dengan Undang-undang Dasar 1945.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Kepada Allah SWT ;

2. Bapak Bali Widodo,S.H,M.Si selaku dosen mata kuliah ;

3. Bapak H. AS selaku (klien) ;

4. Rekan-rekan kelas 1.J ;

Dalam makalah ini tentunya masih banyak kekurangan yang harus kami perbaiki.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak agar menjadi

bahan koreksi untuk kami memperbaiki tulisan-tulisan berikutnya.

Bandung, 28 Februari 2013

Kelompok 2

Page 3: Perundang-undangan Sosial

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………………….

Daftar Isi ……...………………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang ………………………………………………………………….

b. Tujuan ………………………………………………………………………….

BAB II PEMBAHASAN

a. Hasil Wawancara ………………………………………………………….

b. Kaitan dengan UU Lansia ………………………………………………….

c. Peran Pemerintah ………………………………………………………….

d. Peran Swasta …………………………………………………………………

BAB III PENUTUP

a. Kesimpulan …………………………………………………………………

b. Kritik dan Saran …………………………………………………………………

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Page 4: Perundang-undangan Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini dirasakan masih sangat

memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan

yang layak untuk keberlangsungan hidupnya menjadi salah satu bahasan utama

dalam makalah ini.

Permasalahan ini dialami oleh sebagian warga masyarakat di Indonesia

khususnya para lanjut usia yang terus berjuang demi mempertahankan hidupnya.

Mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang

memadai serta minimnya pengalaman kerja, sehingga mengharuskan mereka

menjadi pengemis, pemulung dan sebagainya. Hal ini merupakan fenomena sosial

yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia,

terutama di daerah perkotaan (kota-kota besar).

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Fakir miskin

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ini menunjukkan betapa tinggi

hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila

masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya

serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi

oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Ini

Page 5: Perundang-undangan Sosial

memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan

jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya.

  Kenyataan yang ada tenyata masih banyak saudara-saudara kita yang

terbelakang, miskin, jauh dari kehidupan yang layak dan masih banyak lansia yang

hidup tidak tentu dan berkeliaran di sana-sini. Ini memberi bukti bahwa

pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini belum menjangkau saudara-

saudara kita dan pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah

belum merata.

Kota Bandung termasuk salah satu kota tujuan pendatang tidak terlepas pula

sebagai wilayah yang dihuni para lanjut usia yang jumlahnya cukup banyak. Oleh

karena itu masalah ini perlu untuk kami kaji lebih lanjut untuk memperoleh

informasinya.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab adanya lansia?

1. Bagaimana upaya dan peranan Pemerintah dalam menanggulangi lansia?

2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan

lansia?

3. Bagaimana kaitannya dengan UUD 1945?

III. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya lansia tunawisma.

2. Untuk mengetahui upaya dan peranan Pemerintah dalam menanggulangi

lansia tunawisma.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya

penanggulangan lansia tunawisma.

4. Untuk mengetahui kaitan UUD 1945 dengan keyataan yang ada.

Page 6: Perundang-undangan Sosial

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Lansia

Lansia Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh)

tahun keatas.

Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari 4 aspek yaitu

fisik, psikologik, sosial dan ekonomi. Masalah tersebut dapat berupa emosi labil,

mudah tersinggung, gampang merasa dilecehkan, kecewa, tidak bahagia,

perasaan kehilangan, dan tidak berguna. Lansia dengan problem tersebut menjadi

rentan mengalami gangguan psikiatrik seperti depresi, ansietas (kecemasan),

psikosis (kegilaan) atau kecanduan obat. Pada umumnya masalah kesehatan

mental lansia adalah masalah penyesuaian. Penyesuaian tersebut karena adanya

perubahan dari keadaan sebelumnya (fisik masih kuat, bekerja dan

berpenghasilan) menjadi kemunduran.

2.             Lansia juga identik dengan menurunnya daya tahan tubuh dan mengalami

berbagai macam penyakit. Lansia akan memerlukan obat yang jumlah atau

macamnya tergantung dari penyakit yang diderita. Semakin banyak penyakit pada

lansia, semakin banyak jenis obat yang diperlukan. Banyaknya jenis obat akan

menimbulkan masalah antara lain kemungkinan memerlukan ketaatan atau

menimbulkan kebingungan dalam menggunakan atau cara minum obat.

Disamping itu dapat meningkatkan resiko efek samping obat atau interaksi obat.3.

4. Pengertian Tunawisna

5. Hasil Wawancara

a. Pelaksanaan:

Hari : Rabu, 20 Februari 2013

Waktu : 11.00 – 11.25 WIB

Tempat : Alun-alun Kota Bandung

Klien : H. AS

Page 7: Perundang-undangan Sosial

Pekerjaan : Pemulung Botol Bekas

Umur : 75 Tahun.

Rabu, 20 Februari 2013 kami menyusuri sekitar alun-alun Masjid Agung Provinsi

Jawa Barat untuk menemui seorang pemulung lanjut usia yang akan kita ajak

berinterkasi berkaitan dengan kisah kehidupannya. Pukul 10:00 WIB kami sampai di

lokasi, sambil berjalan memengang kantong kresek yang didalam nya berisi nasi bungkus

dan air mineral kami mencoba mulai mencari target (klien). Kami coba mencari tahu

keberadaan klien dengan berjalan mengelilingi area tersebut. Tampaknya di lokasi

tersebut tidak ada aktivitas para pemulung seperti biasanya. Kemudian kami mencari

tahu apa sebabnya, setelah beberapa menit akhirnya kami tahu bahwa hari ini ada

pengajian di masjid agung, maka dari aparat Satual Polisi Pamong Praja (SatPolPP)

mensteriilkannya dari para pengemis dan gelandangan.

Sampai akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, sambil menunggu

sosok klien yang di maksud beraktifitas. Pukul 11.15 WIB kami melihat seorang bapak

paruh baya yang sedang mengambil sisa-sisa botol minuman di tong sampah. Kami

berusaha mengajak berkomunikasi untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupan

Bapak tua tersebut. Akhirnya selang beberapa saat, bapak tua tersebut bersedia untuk

meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan kami.

Sambil bersalaman dengan kami, beliau memperkenalkan diri. “Nama Bapak H.

AS”, kami sempat tercengang saat beliau mengatakan bahwa beliau sudah haji, siapa

sangka seorang bapak tua pemungut sisa-sisa botol bekas yang tampak keriput dan

rentan itu merupakan seorang haji. Tak berlangsung lama, kami pun meneruskan

perbincangan kami dengan klien (pak anwar kami memanggilnya), klien tinggal di

sekitaran alun-alun bersama para pemulung dan pedagang asongan lainnya dangan

sewa kontrakan Rp 200.000,00 per bulannya. Klien berumur 75 tahun merupakan anak

ke empat dari tujuh bersaudara. Klien lahir di Tasikmalaya, beliau sudah sembilan tahun

menjadi duda karena isterinya telah meninggal dunia. Klien mempunyai tiga orang anak

dan enam cucu, tetapi mereka semua tinggal di Kalimantan Barat. Bisa dikatakan semua

anaknya hidup berkecukupan ada yang membuka usaha salon, bekerja sebagai guru.

Page 8: Perundang-undangan Sosial

Namun klien memilih untuk hijrah ke Bandung dengan alasan tidak ingin menyusahkan

anak-anaknya, dan malu jika terus menerus tinggal bersama anak dan menantunya.

Klien sendiri tinggal di sekitar alun-alun sudah hampir setahun dengan kesehariannya

hanya memungut botol-botol bekas, klien mulai beraktifitas dari subuh hingga jam 7

malam,beliau mengkulakkan hasil botol-botol yang ia kumpulkan kepada pengkulak

dengan dihargai 2500 per kilo nya, dalam sehari beliau dapat mengumpulkan 5kg botol-

botol bekas,dam pada hari libur bisa sampai 10kg botol yang bisa beliau kumpulkan. Bisa

di bayangkan berapa penghasilan beliau setiap harinya,kami bertanya apakah anak-

anaknya tau kondisi beliau di bandung,namun beliau mengatakan bahwa anak-anaknya

hanya tau orang tuanya berjualan di sekitar alun-alun,karna beliau beralasan tidak ingin

membuat anak-anaknya terbebani. Beliau mengumpulkan botol bekas dengan harapan

uang yang ia kumpulkan dapat mengantarkan beliau mengunjungi anak-anaknya di

Kalimantan. Tahun 2003 beliau dan istrinya pergi ke tanah suci,menjalankan ibadah haji

dengan dibiayai oleh Sarwo Edi Wiboyo ( bapak dari ibu ani yudoyono),selang setahun

kemudian sang istri meninggal dunia.

Saat kami bertanya perihal keinginannya di masa tua,beliau pun menjawab sebenarnya

beliau ingin berkumpul bersama keluarga di Kalimantan dan beristirahat menikmati masa

tuanya, namun terkendala oleh dana yang belum memadai untuk menyambangi anak-

anaknya di kelimantan.

Beliau tidak hanya memulung botol-botol bekas namun juga sebagai mata-mata karena

di sekitar masjid masih banyak para pedagang asongan dengan tangan jahilnya

mengambil sandal para jamaah masjid,banyak juga para jamaah yang kehilangan

handphone dan dengan jujurnya beliau mengembalikan kepada pengurus masjid,dan

pengurus masjid akan menyiarkan berita kahilangan,hidup jujur merupakan kunci

kesuksesan seseorang,ujarnya.

Setelah puas kami bertanya dan kami rasa hari semakin panas,kami akhiri perbincangan

kami dengan pak anwar,tak lupa kami meminta dokumentasi sebagai bukti kegiatan

kami.

Page 9: Perundang-undangan Sosial

B. Undang-undang Lansia

Hukum Perlindungan Lansia

Empat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lanjut usia, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah ”bahwa

pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi

sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapah hidup makin meningkat,

sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah”.

Selanjutnya dalam ketentuan umum, memuat ketentuan-ketentuan yang antara lain

dimuat mengenai pengertian lanjut usia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60

tahun ke atas.

Asas peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah keimanan, dan ketakwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

dalam perikehidupan. Dengan arah agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga

berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan,

pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta

terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraannya.

Selanjutnya tujuan dari semua itu adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan

masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem

nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak

untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi :

• pelayanan keagamaan dan mental spiritual

Page 10: Perundang-undangan Sosial

• pelayanan kesehatan

• pelayanan kesempatan kerja

• pelayanan pendidikan dan pelatihan

• kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum

• kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

• perlindungan sosial

• bantuan sosial

Dalam undang-undang juga diatur bahwa Lansia mempunyai kewajiban, yaitu :

• membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan

pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka

menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

• mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan,

kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;

• memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang

menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Sedangkan pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya

upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, meliputi :

a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, antara lain adalah pembangunan sarana

ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.

Page 11: Perundang-undangan Sosial

b. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan

(kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik.

c. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam

penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan,

penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

d. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, yang dalam hal ini pelayanan

administrasi pemberintahan, adalah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur

hidup, memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah,

pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi,

pembayaran pajak, pembelian tiket untuk tempat rekreasi, penyediaan tempat duduk

khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para

lanjut usia. Selain itu juga diatur dalam penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada

bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat rekreasi, angkutan umum.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan diatur lebih

lanjut oleh Menteri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

a. Keanggotaan Komisi Lanjut Usia terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang

berjumlah paling banyak 25 orang.

b. Unsur pemerintah adalah pejabat yang mewakili dan bertanggungjawab di bidang

kesejahteraan rakyat, kesehatan, sosial, kependudukan dan keluarga berencana,

ketenagakerjaan, pendidikan nasional, agama, permukiman dan prasarana wilayah,

pemberdayaan perempuan, kebudayaan dan pariwisata, perhubungan, pemerintahan

dalam negeri. Unsur masyarakat adalah merupakan wakil dari organisasi masyarakat

yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia, perguruan tinggi, dan dunia

usaha.

c. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dibentuk Komisi

Provinsi/Kabupaten/Kota Lanjut Usia.

Page 12: Perundang-undangan Sosial

d. Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat

provinsi, dan oleh Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota.

4. Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 2005 Tentang Keanggotaan Komisi

Nasional Lanjut Usia.

a. Pengangkatan anggota Komnas Lansia oleh Presiden.

b. Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Sosial

Berbagai macam program/kegiatan di bidang pelayanan sosial lanjut usia baik melalui

dana APBD maupun APBN yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi

DIY, antara lain:

1. Bantuan UEP untuk Lansia yang masih produktif

2. Home Care (pendampingan dan perawatan LU di rumah)

3. Program Trauma Center bagi Lansia yang mengalami trauma

4. Pelayanan Harian Lanjut Usia (Day Care Service)

5. Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

6. Bantuan Permakanan bagi LUT yang sudah tidak potensial

7. Penguatan Kelembagaan bagi Orsos yang menangani LU, dsb.

Page 13: Perundang-undangan Sosial

Lampiran

Page 14: Perundang-undangan Sosial

Gambar 1.1: Helent – Sherly – Lala – Ailia – Bapak H.AS

Berfoto bersama diakhir wawancara.

Gambar 1.2 proses interaksi dengan klien

Page 15: Perundang-undangan Sosial

Gambar 1.3 : Klien menyampaikan informasi tentang kehidupannya.

Gambar 1.4 : Kegiatan wawancara dengan klien.

Daftar Pustaka

Page 16: Perundang-undangan Sosial

1. Fahrudin,Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. PT Refika

Aditama.Bandung.

2. www.dpr.go.id/uu/uu1998/UU_1998_13.pdf

di akses pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.05 WIB.

3. http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=621

di akses pada tanggal 27 Februari 2013 pukul 16.52 WIB.