peraturan perundang-undangan
DESCRIPTION
perudang-undangan kesehatanTRANSCRIPT
PP No. 51 tahun 2009PP No. 51 tahun 2009
AMANAH PASAL 108UNDANG-UNDANG NO. 36/ 2009
TENTANG KESEHATAN
PP Pekerjaan KefarmasianPP Pekerjaan Kefarmasian
Terdiri dari :Terdiri dari : - 7 BAB- 7 BAB - 64 Pasal- 64 Pasal
Merupakan :Merupakan : - Mengembalikan profesi kepada - Mengembalikan profesi kepada fungsinyafungsinya - Tuntutan masyarakat- Tuntutan masyarakat - Antisipasi globalisasi- Antisipasi globalisasi
PP Pekerjaan KefarmasianPP Pekerjaan Kefarmasian
I. Ketentuan UmumI. Ketentuan Umum1. Pengertian1. Pengertian2. Asas dan tujuan2. Asas dan tujuan
II. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasianII. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian 1. Umum1. Umum ( (lingkuplingkup)) pekerjaan kefarmasian pekerjaan kefarmasian 2. PK dlm pengadaan sediaan farmasi2. PK dlm pengadaan sediaan farmasi 3. PK dlm produksi sediaan farmasi3. PK dlm produksi sediaan farmasi 4. PK dlm distribusi 4. PK dlm distribusi atau penyaluran atau penyaluran sediaan farmasisediaan farmasi 5. PK 5. PK padapada fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan kekefarmasifarmasianan 6. Rahasian kedokteran & rahasia kefarmasian6. Rahasian kedokteran & rahasia kefarmasian 7. Kendali mutu dan kendali biaya 7. Kendali mutu dan kendali biaya
PP Pekerjaan KefarmasianPP Pekerjaan Kefarmasian
III. Tenaga kefarmasianIII. Tenaga kefarmasian a. Jenis dan klasifikasi tenaga kefarmasiana. Jenis dan klasifikasi tenaga kefarmasian b. Standard pendidikan tenaga kefarmasianb. Standard pendidikan tenaga kefarmasian c. Registrasi tenaga kefarmasianc. Registrasi tenaga kefarmasian
IV. Disiplin tenaga kefarmasianIV. Disiplin tenaga kefarmasian
V.V. Pembinaan dan pengawasanPembinaan dan pengawasan
VI. Ketentuan peralihanVI. Ketentuan peralihan
VII.Ketentuan penutupVII.Ketentuan penutup
TUJUANTUJUAN
1.1. Perlindungan kepada pasien dan Perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh sediaan masyarakat dalam memperoleh sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasianfarmasi dan pelayanan kefarmasian
2.2. Meningkatkan mutu pekerjaan Meningkatkan mutu pekerjaan kefarmasiankefarmasian
3.3. Memberikan kepastian hukum bagi Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasiankefarmasian
PENGERTIAN PEKERJAAN PENGERTIAN PEKERJAAN KEFARMASIANKEFARMASIAN
PEKERJAAN KEFARMASIAN :
PEMBUATAN TERMASUK PENGENDALIAN MUTU SEDIAAN FARMASI, PENGAMANAN, PENGADAAN, PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT, PENGELOLAAN OBAT, PELAYANAN OBAT ATAS RESEP DOKTER, PELAYANAN INFORMASI OBAT, SERTA PENGEMBANGAN OBAT, BAHAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL. (pasal 1, butir 1)
PELAKSANAANPELAKSANAANPEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
Didasarkan pada nilai ILMIAH, KEADILAN, KEMANUSIAAN,
KESEIMBANGAN, dan PERLINDUNGAN serta KESELAMATAN
PASIEN atau MASYARAKAT YANG BERKAITAN DENGAN
SEDIAAN FARMASI YANG MEMENUHI STANDAR dan
PERSYARATAN KEAMANAN, MUTU dan KEMANFAATAN (pasal 3)
11. PK dlm pengadaan sediaan farmasi. PK dlm pengadaan sediaan farmasi
22. PK dlm produksi sediaan farmasi. PK dlm produksi sediaan farmasi
33. PK dlm distribusi . PK dlm distribusi atau penyaluran atau penyaluran sediaan farmasisediaan farmasi
44. PK . PK padapada fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan kekefarmasifarmasianan
LINGKUP LINGKUP PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
APOTEKERAPOTEKER TENAGA TEKNIS KEFARMASIANTENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
SARJANA FAMASISARJANA FAMASI AHLI MADYA FARMASIAHLI MADYA FARMASI ANALIS FARMASIANALIS FARMASI TENAGA MENENGAH FARMASITENAGA MENENGAH FARMASI//ASISTEN APOTEKERASISTEN APOTEKER
Pasal 33Pasal 33
JENIS JENIS TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
PKPK dalam Pengadaan Sediaan Farmasi dalam Pengadaan Sediaan Farmasi
Pengadaan pada Pengadaan pada : : fasilitas p fasilitas produksiroduksi
fasilitas distribusi atau penyaluranfasilitas distribusi atau penyaluran
fasilitas pelayananfasilitas pelayanan
Dalam Pelaksanaan :Dalam Pelaksanaan : Tenaga KefarmasianTenaga Kefarmasian Menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiatMenjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat Diatur dengan PerDiatur dengan Peraturan Menteriaturan Menteri
FASILITAS PRODUKSI : FASILITAS PRODUKSI : Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, pabrik kosmetikIndustri Farmasi, Industri Obat Tradisional, pabrik kosmetik
APOTEKERAPOTEKER : : PJ Pemastian MutuPJ Pemastian Mutu PJ ProduksiPJ Produksi PJ Pengawasan MutuPJ Pengawasan Mutu
IOT dan Kosmetik : 1 (satu) orang Apoteker PJIOT dan Kosmetik : 1 (satu) orang Apoteker PJ
Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan :: Apoteker Penanggung JawabApoteker Penanggung Jawab Apoteker PendampingApoteker Pendamping Tenaga Teknis KefarmasianTenaga Teknis Kefarmasian
Harus menerapkan Harus menerapkan Cara Pembuatan yang BaikCara Pembuatan yang Baik
PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
PKPK dalam dalam ProduksiProduksi Sediaan Farmasi Sediaan Farmasi
Industri farmasi
PELAKSANA :PELAKSANA : APOTEKERAPOTEKER TENAGA TEKNIS KEFARMASIANTENAGA TEKNIS KEFARMASIAN APOTEKER :APOTEKER : HARUS MENJADI APOTEKER PJ HARUS MENJADI APOTEKER PJ
DILAKSANAKAN DENGAN CDOBDILAKSANAKAN DENGAN CDOB
SARANA :SARANA : {pasal 34, ayat (1).a}{pasal 34, ayat (1).a} PBFPBF PENYALUR ALAT KESEHATANPENYALUR ALAT KESEHATAN INSTANSI FARMASI MILIK PEMERINTAH, PEMDA PROV/KAB/KOTINSTANSI FARMASI MILIK PEMERINTAH, PEMDA PROV/KAB/KOTAA
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
PKPK dalam Distribusi atau dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan FarmasiPenyaluran Sediaan Farmasi
FASILITAS PELAYANAN FASILITAS PELAYANAN (PASAL 19)(PASAL 19) :: APOTEKAPOTEK INSTALASI FARMASIINSTALASI FARMASI RSRS PUSKESMASPUSKESMAS KLINIKKLINIK TOKO OBATTOKO OBAT PRAKTEK BERSAMAPRAKTEK BERSAMA
APOTEKER DAPAT DIBANTU APOTEKER PENDAMPING DAN TENAGA APOTEKER DAPAT DIBANTU APOTEKER PENDAMPING DAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIANTEKNIS KEFARMASIAN (PASAL 20)(PASAL 20)
STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DITETAPKAN MENTERI BERDASARKAN DITETAPKAN MENTERI BERDASARKAN JENIS FASILITAS PELAYANAN SEDIAAN FARMASIJENIS FASILITAS PELAYANAN SEDIAAN FARMASI
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
PKPK pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
APOTEKER HARUS MENETAPKAN STANDAR PROSEDUR APOTEKER HARUS MENETAPKAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONALOPERASIONAL
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL HARUS DIBUAT SECARA STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL HARUS DIBUAT SECARA TERTERTULIS DAN DIPERBAHARUI SECARA TERUS MENERUS TULIS DAN DIPERBAHARUI SECARA TERUS MENERUS SESUAI PERKEMBANGAN IPTEK DI BIDANG FARMASI DAN SESUAI PERKEMBANGAN IPTEK DI BIDANG FARMASI DAN KETENTUAN PERATURAN PERKETENTUAN PERATURAN PER-UU-UU-AN-AN
APOTEKER DAPAT APOTEKER DAPAT MENGGANTI OBAT MEREK DAGANG MENGGANTI OBAT MEREK DAGANG DENGAN OBAT GENERIK YANG SAMA KOMPONEN DENGAN OBAT GENERIK YANG SAMA KOMPONEN AKTIFNYA AKTIFNYA ATAU OBAT MEREK DAGANG LAIN ATAU OBAT MEREK DAGANG LAIN ATAS ATAS PERSETUJUAN PERSETUJUAN DOKTER DAN/ATAU DOKTER DAN/ATAU PASIENPASIEN
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
PKPK pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Lanjutan -1
APOTEKER DAAPOTEKER DAPAT PAT MENDIRIKAN APOTEK DENGAN MODAL MENDIRIKAN APOTEK DENGAN MODAL SENDIRI SENDIRI DAN/DAN/ATAU DENGAN MODAL PEMILIK MODAL BAIK ATAU DENGAN MODAL PEMILIK MODAL BAIK PERORANGAN MAUPUN PERUSAHAANPERORANGAN MAUPUN PERUSAHAAN
DALAM HAL APOTEKER BEKERJASAMA DENGAN PEMILIK DALAM HAL APOTEKER BEKERJASAMA DENGAN PEMILIK MODAL MAKA HARUS DILAKSANAKAN DENGAN MODAL MAKA HARUS DILAKSANAKAN DENGAN SEPENUHNYA OLEH APOTEKER YANG BERSANGKUTANSEPENUHNYA OLEH APOTEKER YANG BERSANGKUTAN
PELAYANAN KEFARMASIAN DI TOKO OBAT PELAYANAN KEFARMASIAN DI TOKO OBAT DILAKSANAKAN OLEH TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DILAKSANAKAN OLEH TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA [pasal 26 ayat (1)][pasal 26 ayat (1)]
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
PKPK pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Lanjutan -2
WAJIB MENYIMPAN RAHASIAWAJIB MENYIMPAN RAHASIA
HANYA DAPAT DIBUKA ATAS PERMINTAAN HAKIM HANYA DAPAT DIBUKA ATAS PERMINTAAN HAKIM DAN PASIEN SENDIRI DAN/ATAU BERDASARKAN DAN PASIEN SENDIRI DAN/ATAU BERDASARKAN KETENTUAN PER-UU-ANKETENTUAN PER-UU-AN
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERIDIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
Pasal 30Pasal 30
Rahasia Kedokteran dan Rahasia KefarmasianRahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANKEFARMASIAN
WAJIB MENYELENGGARAKAN PROGRAM KENDALI WAJIB MENYELENGGARAKAN PROGRAM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYAMUTU DAN KENDALI BIAYA
DILAKUKAN MELALUI AUDIT KEFARMASIANDILAKUKAN MELALUI AUDIT KEFARMASIAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AUDIT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AUDIT KEFARMASIAN DAN UPAYA LAIN DALAM KEFARMASIAN DAN UPAYA LAIN DALAM PENGENDALIAN MUTU DAN PENGENDALIAN BIAYA PENGENDALIAN MUTU DAN PENGENDALIAN BIAYA DILAKSANAKAN OLEH MENTERIDILAKSANAKAN OLEH MENTERI
Pasal 31 dan pasal 32Pasal 31 dan pasal 32
Kendali Mutu dan Kendali BiayaKendali Mutu dan Kendali Biaya
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
1.1. STANDAR PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER STANDAR PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER DI PERGURUAN TINGGIDI PERGURUAN TINGGI HARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKUHARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKU DIDISUSUN & DIUSULKAN SUSUN & DIUSULKAN ASOSIASI PENDIDIKAN FARMASIASOSIASI PENDIDIKAN FARMASI
DITETAPKAN OLEH MENTERIDITETAPKAN OLEH MENTERI
2.2. SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI (5 TAHUN)SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI (5 TAHUN) APOTEKER BARU APOTEKER BARU LANGSUNG LANGSUNG APOTEKER LAMA APOTEKER LAMA UJI KOMPETENSI UJI KOMPETENSI
3.3. STANDAR PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS FARMASISTANDAR PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS FARMASI HARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKUHARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKU HARUS MEMILIKI HARUS MEMILIKI IJAZAHIJAZAH DAN DAN REKOMENDASI REKOMENDASI APOTEKERAPOTEKER
STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PENDIDIKAN DAN DAN SERTIFIKASI SERTIFIKASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN
YANG AKAN MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DI YANG AKAN MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DI INDONESIA WAJIB MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASIINDONESIA WAJIB MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKERSURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER STRA STRA SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIANSURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
STRTTKSTRTTK
APOTEKER APOTEKER STRA Dikeluarkan oleh Menteri (5 TAHUN) STRA Dikeluarkan oleh Menteri (5 TAHUN) IJASAH APOTEKERIJASAH APOTEKER SERTIFIKAT KOMPETENSISERTIFIKAT KOMPETENSI SUMPAH/JANJI APOTEKERSUMPAH/JANJI APOTEKER SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK & MENTALSURAT KETERANGAN SEHAT FISIK & MENTAL PERNYATAAN MEMATUHI ETIKA PROFESIPERNYATAAN MEMATUHI ETIKA PROFESI
STRA TERDIRI DARI :STRA TERDIRI DARI : STRA STRA STRA SEMENTARA STRA SEMENTARA bagi WNA lulusan dalam/luar negeri < 3 THN bagi WNA lulusan dalam/luar negeri < 3 THN STRA KHUSUS STRA KHUSUS bagi WNA atas permintaan instansi pemerintah atau swasta < 1 thn) bagi WNA atas permintaan instansi pemerintah atau swasta < 1 thn)
REGISTRASI REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN STRTTK STRTTK Dikeluarkan Oleh Dikeluarkan Oleh Menteri, atau didelegasikan kepada Menteri, atau didelegasikan kepada Pejabat KesehatanPejabat KesehatanPemerintah Provinsi (Pemerintah Provinsi (berlaku berlaku 5 TAHUN)5 TAHUN) : :
PERSYARATAN :PERSYARATAN : IJAZAH SESUAI DGN PENDIDIKANIJAZAH SESUAI DGN PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTALSURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL REKOMENDASI DARI APOTEKER YANG MEMPUNYAI STRAREKOMENDASI DARI APOTEKER YANG MEMPUNYAI STRA DI DI
TEMPAT TTK BEKERJATEMPAT TTK BEKERJA PERNYATAAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN PERNYATAAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN
ETIKA KEFARMASIANETIKA KEFARMASIAN
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN YANG MEMILIKI STRTTK : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN YANG MEMILIKI STRTTK : BERWENANG MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BERWENANG MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DIBAWAH BIMBINGAN DAN PENGAWASAN APOTEKERDIBAWAH BIMBINGAN DAN PENGAWASAN APOTEKER Y YAANG NG MEMILIKI STRAMEMILIKI STRA SESUAI DENGAN PENDIDIKAN DAN SESUAI DENGAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILANKETERAMPILAN YANG DIMILIKINYA YANG DIMILIKINYA
REGISTRASI REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN
LANJUTAN-1
STRA, STRA Sementara, STRA Khusus dan STRTTKSTRA, STRA Sementara, STRA Khusus dan STRTTK
Tidak Berlaku Karena :Tidak Berlaku Karena :a.a. Dicabut atas dasar ketentuan per-UU-anDicabut atas dasar ketentuan per-UU-anb.b. Habis masa berlakunyaHabis masa berlakunyac.c. Permohonan yang bersangkutanPermohonan yang bersangkutand.d. Meninggal duniaMeninggal duniae.e. Dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang Dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang
berwenang pada pemerintah provinsiberwenang pada pemerintah provinsi
REGISTRASI REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN LANJUTAN-2
Surat Izin Praktek & Surat Izin KerjaSurat Izin Praktek & Surat Izin Kerja
Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan PK di Indonesia wajib Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan PK di Indonesia wajib memiliki Surat Izinmemiliki Surat Izin Sesuai Tempat Bekerja Sesuai Tempat Bekerja (pasal 52)(pasal 52) : :
a.a. SIPASIPA : Apoteker dipelayanan kesehatan: Apoteker dipelayanan kesehatan (Apotek, (Apotek, Puskesmas Puskesmas
atau IFRS)atau IFRS)b.b. SIPASIPA : Apoteker pendamping dipelayanan kesehatan: Apoteker pendamping dipelayanan kesehatanc.c. SIKSIK : Apoteker: Apoteker ( (di fasilitas kefarmasian didi fasilitas kefarmasian di luarluar
Apotek,Apotek, Puskesmas dan IFRS)Puskesmas dan IFRS)
d.d. SIKSIK : Tenaga Teknis Kefarmasian: Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan yang melakukan pekerjaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasiankefarmasian pada fasilitas kefarmasian
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
PERSYARATAN MEMPEROLEH SIPA/SIKPERSYARATAN MEMPEROLEH SIPA/SIK
1.1. MEMILIKI STRAMEMILIKI STRA, STRA KHUSUS ATAU STRTTK, STRA KHUSUS ATAU STRTTK2.2. TEMPAT TEMPAT ATAU ADA TEMPAT UNTUK DILAKUKAN PEKERJAAN ATAU ADA TEMPAT UNTUK DILAKUKAN PEKERJAAN
KEFARMASIANKEFARMASIAN YANG MEMILIKI IZIN YANG MEMILIKI IZIN3.3. MEMILIH REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI SETEMPATMEMILIH REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI SETEMPAT
SIPA/SIK :SIPA/SIK : DIKELUARKAN OLEH PEJABAT KESEHATAN BERWENANG DI DIKELUARKAN OLEH PEJABAT KESEHATAN BERWENANG DI
KAB/KOTA TEMPAT PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKANKAB/KOTA TEMPAT PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN TETAP BERLAKU SEPANJANG PEKERJKAAN KEFARMASIAN TETAP BERLAKU SEPANJANG PEKERJKAAN KEFARMASIAN
DILAKUKAN PADA TEMPAT SESUAI YANG TERCANTUM DALAM DILAKUKAN PADA TEMPAT SESUAI YANG TERCANTUM DALAM SURAT IZIN.SURAT IZIN.
PASAL 55PASAL 55
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
Surat Izin Praktek & Surat Izin KerjaSurat Izin Praktek & Surat Izin Kerja
APOTEKERAPOTEKER HANYA DAPAT MELAKSANAKAN HANYA DAPAT MELAKSANAKAN PRAKTIK DI PRAKTIK DI 1 (SATU)1 (SATU) APOTIK, ATAU APOTIK, ATAU PUSKESMAS ATAU INSTALASI FARMASI PUSKESMAS ATAU INSTALASI FARMASI RUMAH SAKITRUMAH SAKIT
APOTEKER PENDAMPING APOTEKER PENDAMPING HANYA DAPAT HANYA DAPAT MELAKSANAKAN PRAKTIK MELAKSANAKAN PRAKTIK PALING BANYAK PALING BANYAK DI 3 (TIGA)DI 3 (TIGA) APOTIK, ATAU PUSKESMAS APOTIK, ATAU PUSKESMAS ATAU INSTALASI FARMASI RUMAH SAKITATAU INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT
PRAKTIK PRAKTIK KEFARMASIAN KEFARMASIAN (pasal 54)(pasal 54)
PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN KEFARMASIAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-ANKETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEFARMASIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN SESUAI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN YANG BERLAKUYANG BERLAKU
DISIPLIN TENAGA KEFARMASIANDISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN
TUJUAN :TUJUAN : MELINDUNGI PASIEN DAN MASYARAKATMELINDUNGI PASIEN DAN MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU
PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PASIEN, MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PASIEN,
MASYARAKAT DAN TENAGA KEFARMASIANMASYARAKAT DAN TENAGA KEFARMASIAN
PELAKSANA :PELAKSANA :MENTERI, PEMDA PROVINSI, PEMDA KAB/KOTA MENTERI, PEMDA PROVINSI, PEMDA KAB/KOTA DAN ORGANISASI PROFESIDAN ORGANISASI PROFESI
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
APOTEKER :APOTEKER :TELAH MEMILIKI SURAT PENUGASAN/SIA/SIK SEBELUM PP TELAH MEMILIKI SURAT PENUGASAN/SIA/SIK SEBELUM PP INI BERLAKU INI BERLAKU TETAP DAPAT MENJALANKAN TETAP DAPAT MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN :TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN : TELAH MEMILIKI SIAA/SIK SEBELUM PP INI BERLAKU TELAH MEMILIKI SIAA/SIK SEBELUM PP INI BERLAKU
TETAP DAPAT MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIANTETAP DAPAT MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
MENJADI PENANGGUNG JAWAB PBF MENJADI PENANGGUNG JAWAB PBF DISESUAIKAN DISESUAIKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) TAHUNPALING LAMBAT 3 (TIGA) TAHUN
STRA, SIPA, STRTTK dan SIK :STRA, SIPA, STRTTK dan SIK :DISESUAIKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUNDISESUAIKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUN
KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN
PERAN PERAN DITJEN BINFAR DAN ALKESDITJEN BINFAR DAN ALKES
Pembinaan pelaksanaan PP 51Pembinaan pelaksanaan PP 51
Pelaksanaan registrasi tenaga Pelaksanaan registrasi tenaga kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasiankefarmasian
Penyiapan pedoman dan regulasi Penyiapan pedoman dan regulasi terkait terkait pelaksanaan PP 51pelaksanaan PP 51
PEMBINAAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PP 51PELAKSANAAN PP 51
Dilakukan bersama Dinas Kesehatan Dilakukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Organisasi Profesi (ISFI, PAFI)Profesi (ISFI, PAFI)
Menggunakan pedoman yang Menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatanditetapkan oleh Menteri Kesehatan
PELAKSANAAN REGISTRASI PELAKSANAAN REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN
Dilaksanakan sesuai pedoman yang Dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri Kesehatanditetapkan Menteri Kesehatan
Menggantikan regulasi Surat Menggantikan regulasi Surat Penugasan, Penugasan, Surat Izin Apoteker, Surat Izin Apoteker, Surat Izin Surat Izin Asisten Apoteker, dan Asisten Apoteker, dan Surat Izin KerjaSurat Izin Kerja
PENYIAPAN PEDOMAN PENYIAPAN PEDOMAN DAN REGULASIDAN REGULASI
Pedoman yang diperlukan antara lain :Pedoman yang diperlukan antara lain :
1.1. Registrasi, izin praktek, dan izin kerja Apt.Registrasi, izin praktek, dan izin kerja Apt.
2.2. Registrasi dan izin kerja TTKRegistrasi dan izin kerja TTK
3.3. Sertifikasi dan Kompetensi Apt.Sertifikasi dan Kompetensi Apt.
4.4. Pelaksanaan PK pada fasilitas produksi, Pelaksanaan PK pada fasilitas produksi, distribusi/penyaluran sed. farmasi, dan pelayanandistribusi/penyaluran sed. farmasi, dan pelayanan
5.5. Tata cara pengadaan sediaan farmasiTata cara pengadaan sediaan farmasi
6.6. Standar pelayanan kefarmasian per fasilitas Standar pelayanan kefarmasian per fasilitas pelayananpelayanan
7.7. Rahasia KefarmasianRahasia Kefarmasian
8.8. Tata cara penempatan dan kewenangan TTK Tata cara penempatan dan kewenangan TTK di daerah terpencildi daerah terpencil
9.9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PKPembinaan dan pengawasan pelaksanaan PK
PENYIAPAN PEDOMAN PENYIAPAN PEDOMAN DAN REGULASI … DAN REGULASI … LanjutanLanjutan
PENUTUPPENUTUP
Tuntutan profesionalitas tidak bisa ditawar Tuntutan profesionalitas tidak bisa ditawar seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu
PP 51 menciptakan peluang tumbuhnya PP 51 menciptakan peluang tumbuhnya profesionalitas tenaga kefarmasianprofesionalitas tenaga kefarmasian
Diperlukan optimisme dan perjuangan setiap Diperlukan optimisme dan perjuangan setiap stakeholder stakeholder kefarmasian untuk penegakan kefarmasian untuk penegakan profesionalitasprofesionalitas
Ditjen Binfar siap berdiskusi dengan berbagai Ditjen Binfar siap berdiskusi dengan berbagai pihak dalam implementasi PP 51pihak dalam implementasi PP 51