peraturan perundang-undangan

35
PP 51 TH. 2009 : PEKERJAAN PP 51 TH. 2009 : PEKERJAAN KEFARMASIAN KEFARMASIAN

Upload: lindhuettt

Post on 19-Jan-2016

74 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

perudang-undangan kesehatan

TRANSCRIPT

PP 51 TH. 2009 : PEKERJAAN PP 51 TH. 2009 : PEKERJAAN KEFARMASIANKEFARMASIAN

PP No. 51 tahun 2009PP No. 51 tahun 2009

AMANAH PASAL 108UNDANG-UNDANG NO. 36/ 2009

TENTANG KESEHATAN

PP Pekerjaan KefarmasianPP Pekerjaan Kefarmasian

Terdiri dari :Terdiri dari : - 7 BAB- 7 BAB - 64 Pasal- 64 Pasal

Merupakan :Merupakan : - Mengembalikan profesi kepada - Mengembalikan profesi kepada fungsinyafungsinya - Tuntutan masyarakat- Tuntutan masyarakat - Antisipasi globalisasi- Antisipasi globalisasi

PP Pekerjaan KefarmasianPP Pekerjaan Kefarmasian

I. Ketentuan UmumI. Ketentuan Umum1. Pengertian1. Pengertian2. Asas dan tujuan2. Asas dan tujuan

II. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasianII. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian 1. Umum1. Umum ( (lingkuplingkup)) pekerjaan kefarmasian pekerjaan kefarmasian 2. PK dlm pengadaan sediaan farmasi2. PK dlm pengadaan sediaan farmasi 3. PK dlm produksi sediaan farmasi3. PK dlm produksi sediaan farmasi 4. PK dlm distribusi 4. PK dlm distribusi atau penyaluran atau penyaluran sediaan farmasisediaan farmasi 5. PK 5. PK padapada fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan kekefarmasifarmasianan 6. Rahasian kedokteran & rahasia kefarmasian6. Rahasian kedokteran & rahasia kefarmasian 7. Kendali mutu dan kendali biaya 7. Kendali mutu dan kendali biaya

PP Pekerjaan KefarmasianPP Pekerjaan Kefarmasian

III. Tenaga kefarmasianIII. Tenaga kefarmasian a. Jenis dan klasifikasi tenaga kefarmasiana. Jenis dan klasifikasi tenaga kefarmasian b. Standard pendidikan tenaga kefarmasianb. Standard pendidikan tenaga kefarmasian c. Registrasi tenaga kefarmasianc. Registrasi tenaga kefarmasian

IV. Disiplin tenaga kefarmasianIV. Disiplin tenaga kefarmasian

V.V. Pembinaan dan pengawasanPembinaan dan pengawasan

VI. Ketentuan peralihanVI. Ketentuan peralihan

VII.Ketentuan penutupVII.Ketentuan penutup

TUJUANTUJUAN

1.1. Perlindungan kepada pasien dan Perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh sediaan masyarakat dalam memperoleh sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasianfarmasi dan pelayanan kefarmasian

2.2. Meningkatkan mutu pekerjaan Meningkatkan mutu pekerjaan kefarmasiankefarmasian

3.3. Memberikan kepastian hukum bagi Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasiankefarmasian

PENGERTIAN PEKERJAAN PENGERTIAN PEKERJAAN KEFARMASIANKEFARMASIAN

PEKERJAAN KEFARMASIAN :

PEMBUATAN TERMASUK PENGENDALIAN MUTU SEDIAAN FARMASI, PENGAMANAN, PENGADAAN, PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT, PENGELOLAAN OBAT, PELAYANAN OBAT ATAS RESEP DOKTER, PELAYANAN INFORMASI OBAT, SERTA PENGEMBANGAN OBAT, BAHAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL. (pasal 1, butir 1)

PELAKSANAANPELAKSANAANPEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

Didasarkan pada nilai ILMIAH, KEADILAN, KEMANUSIAAN,

KESEIMBANGAN, dan PERLINDUNGAN serta KESELAMATAN

PASIEN atau MASYARAKAT YANG BERKAITAN DENGAN

SEDIAAN FARMASI YANG MEMENUHI STANDAR dan

PERSYARATAN KEAMANAN, MUTU dan KEMANFAATAN (pasal 3)

11. PK dlm pengadaan sediaan farmasi. PK dlm pengadaan sediaan farmasi

22. PK dlm produksi sediaan farmasi. PK dlm produksi sediaan farmasi

33. PK dlm distribusi . PK dlm distribusi atau penyaluran atau penyaluran sediaan farmasisediaan farmasi

44. PK . PK padapada fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan kekefarmasifarmasianan

LINGKUP LINGKUP PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

APOTEKERAPOTEKER TENAGA TEKNIS KEFARMASIANTENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

SARJANA FAMASISARJANA FAMASI AHLI MADYA FARMASIAHLI MADYA FARMASI ANALIS FARMASIANALIS FARMASI TENAGA MENENGAH FARMASITENAGA MENENGAH FARMASI//ASISTEN APOTEKERASISTEN APOTEKER

Pasal 33Pasal 33

JENIS JENIS TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

PKPK dalam Pengadaan Sediaan Farmasi dalam Pengadaan Sediaan Farmasi

Pengadaan pada Pengadaan pada : : fasilitas p fasilitas produksiroduksi

fasilitas distribusi atau penyaluranfasilitas distribusi atau penyaluran

fasilitas pelayananfasilitas pelayanan

Dalam Pelaksanaan :Dalam Pelaksanaan : Tenaga KefarmasianTenaga Kefarmasian Menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiatMenjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat Diatur dengan PerDiatur dengan Peraturan Menteriaturan Menteri

FASILITAS PRODUKSI : FASILITAS PRODUKSI : Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, pabrik kosmetikIndustri Farmasi, Industri Obat Tradisional, pabrik kosmetik

APOTEKERAPOTEKER : : PJ Pemastian MutuPJ Pemastian Mutu PJ ProduksiPJ Produksi PJ Pengawasan MutuPJ Pengawasan Mutu

IOT dan Kosmetik : 1 (satu) orang Apoteker PJIOT dan Kosmetik : 1 (satu) orang Apoteker PJ

Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan :: Apoteker Penanggung JawabApoteker Penanggung Jawab Apoteker PendampingApoteker Pendamping Tenaga Teknis KefarmasianTenaga Teknis Kefarmasian

Harus menerapkan Harus menerapkan Cara Pembuatan yang BaikCara Pembuatan yang Baik

PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

PKPK dalam dalam ProduksiProduksi Sediaan Farmasi Sediaan Farmasi

Industri farmasi

PELAKSANA :PELAKSANA : APOTEKERAPOTEKER TENAGA TEKNIS KEFARMASIANTENAGA TEKNIS KEFARMASIAN APOTEKER :APOTEKER : HARUS MENJADI APOTEKER PJ HARUS MENJADI APOTEKER PJ

DILAKSANAKAN DENGAN CDOBDILAKSANAKAN DENGAN CDOB

SARANA :SARANA : {pasal 34, ayat (1).a}{pasal 34, ayat (1).a} PBFPBF PENYALUR ALAT KESEHATANPENYALUR ALAT KESEHATAN INSTANSI FARMASI MILIK PEMERINTAH, PEMDA PROV/KAB/KOTINSTANSI FARMASI MILIK PEMERINTAH, PEMDA PROV/KAB/KOTAA

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

PKPK dalam Distribusi atau dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan FarmasiPenyaluran Sediaan Farmasi

FASILITAS PELAYANAN FASILITAS PELAYANAN (PASAL 19)(PASAL 19) :: APOTEKAPOTEK INSTALASI FARMASIINSTALASI FARMASI RSRS PUSKESMASPUSKESMAS KLINIKKLINIK TOKO OBATTOKO OBAT PRAKTEK BERSAMAPRAKTEK BERSAMA

APOTEKER DAPAT DIBANTU APOTEKER PENDAMPING DAN TENAGA APOTEKER DAPAT DIBANTU APOTEKER PENDAMPING DAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIANTEKNIS KEFARMASIAN (PASAL 20)(PASAL 20)

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DITETAPKAN MENTERI BERDASARKAN DITETAPKAN MENTERI BERDASARKAN JENIS FASILITAS PELAYANAN SEDIAAN FARMASIJENIS FASILITAS PELAYANAN SEDIAAN FARMASI

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

PKPK pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

APOTEKER HARUS MENETAPKAN STANDAR PROSEDUR APOTEKER HARUS MENETAPKAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONALOPERASIONAL

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL HARUS DIBUAT SECARA STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL HARUS DIBUAT SECARA TERTERTULIS DAN DIPERBAHARUI SECARA TERUS MENERUS TULIS DAN DIPERBAHARUI SECARA TERUS MENERUS SESUAI PERKEMBANGAN IPTEK DI BIDANG FARMASI DAN SESUAI PERKEMBANGAN IPTEK DI BIDANG FARMASI DAN KETENTUAN PERATURAN PERKETENTUAN PERATURAN PER-UU-UU-AN-AN

APOTEKER DAPAT APOTEKER DAPAT MENGGANTI OBAT MEREK DAGANG MENGGANTI OBAT MEREK DAGANG DENGAN OBAT GENERIK YANG SAMA KOMPONEN DENGAN OBAT GENERIK YANG SAMA KOMPONEN AKTIFNYA AKTIFNYA ATAU OBAT MEREK DAGANG LAIN ATAU OBAT MEREK DAGANG LAIN ATAS ATAS PERSETUJUAN PERSETUJUAN DOKTER DAN/ATAU DOKTER DAN/ATAU PASIENPASIEN

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

PKPK pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Lanjutan -1

APOTEKER DAAPOTEKER DAPAT PAT MENDIRIKAN APOTEK DENGAN MODAL MENDIRIKAN APOTEK DENGAN MODAL SENDIRI SENDIRI DAN/DAN/ATAU DENGAN MODAL PEMILIK MODAL BAIK ATAU DENGAN MODAL PEMILIK MODAL BAIK PERORANGAN MAUPUN PERUSAHAANPERORANGAN MAUPUN PERUSAHAAN

DALAM HAL APOTEKER BEKERJASAMA DENGAN PEMILIK DALAM HAL APOTEKER BEKERJASAMA DENGAN PEMILIK MODAL MAKA HARUS DILAKSANAKAN DENGAN MODAL MAKA HARUS DILAKSANAKAN DENGAN SEPENUHNYA OLEH APOTEKER YANG BERSANGKUTANSEPENUHNYA OLEH APOTEKER YANG BERSANGKUTAN

PELAYANAN KEFARMASIAN DI TOKO OBAT PELAYANAN KEFARMASIAN DI TOKO OBAT DILAKSANAKAN OLEH TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DILAKSANAKAN OLEH TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA [pasal 26 ayat (1)][pasal 26 ayat (1)]

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

PKPK pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Lanjutan -2

WAJIB MENYIMPAN RAHASIAWAJIB MENYIMPAN RAHASIA

HANYA DAPAT DIBUKA ATAS PERMINTAAN HAKIM HANYA DAPAT DIBUKA ATAS PERMINTAAN HAKIM DAN PASIEN SENDIRI DAN/ATAU BERDASARKAN DAN PASIEN SENDIRI DAN/ATAU BERDASARKAN KETENTUAN PER-UU-ANKETENTUAN PER-UU-AN

DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERIDIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI

Pasal 30Pasal 30

Rahasia Kedokteran dan Rahasia KefarmasianRahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANKEFARMASIAN

WAJIB MENYELENGGARAKAN PROGRAM KENDALI WAJIB MENYELENGGARAKAN PROGRAM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYAMUTU DAN KENDALI BIAYA

DILAKUKAN MELALUI AUDIT KEFARMASIANDILAKUKAN MELALUI AUDIT KEFARMASIAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AUDIT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AUDIT KEFARMASIAN DAN UPAYA LAIN DALAM KEFARMASIAN DAN UPAYA LAIN DALAM PENGENDALIAN MUTU DAN PENGENDALIAN BIAYA PENGENDALIAN MUTU DAN PENGENDALIAN BIAYA DILAKSANAKAN OLEH MENTERIDILAKSANAKAN OLEH MENTERI

Pasal 31 dan pasal 32Pasal 31 dan pasal 32

Kendali Mutu dan Kendali BiayaKendali Mutu dan Kendali Biaya

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

1.1. STANDAR PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER STANDAR PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER DI PERGURUAN TINGGIDI PERGURUAN TINGGI HARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKUHARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKU DIDISUSUN & DIUSULKAN SUSUN & DIUSULKAN ASOSIASI PENDIDIKAN FARMASIASOSIASI PENDIDIKAN FARMASI

DITETAPKAN OLEH MENTERIDITETAPKAN OLEH MENTERI

2.2. SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI (5 TAHUN)SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI (5 TAHUN) APOTEKER BARU APOTEKER BARU LANGSUNG LANGSUNG APOTEKER LAMA APOTEKER LAMA UJI KOMPETENSI UJI KOMPETENSI

3.3. STANDAR PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS FARMASISTANDAR PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS FARMASI HARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKUHARUS MEMENUHI PER-UU-AN BERLAKU HARUS MEMILIKI HARUS MEMILIKI IJAZAHIJAZAH DAN DAN REKOMENDASI REKOMENDASI APOTEKERAPOTEKER

STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PENDIDIKAN DAN DAN SERTIFIKASI SERTIFIKASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN

YANG AKAN MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DI YANG AKAN MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DI INDONESIA WAJIB MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASIINDONESIA WAJIB MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKERSURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER STRA STRA SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIANSURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

STRTTKSTRTTK

APOTEKER APOTEKER STRA Dikeluarkan oleh Menteri (5 TAHUN) STRA Dikeluarkan oleh Menteri (5 TAHUN) IJASAH APOTEKERIJASAH APOTEKER SERTIFIKAT KOMPETENSISERTIFIKAT KOMPETENSI SUMPAH/JANJI APOTEKERSUMPAH/JANJI APOTEKER SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK & MENTALSURAT KETERANGAN SEHAT FISIK & MENTAL PERNYATAAN MEMATUHI ETIKA PROFESIPERNYATAAN MEMATUHI ETIKA PROFESI

STRA TERDIRI DARI :STRA TERDIRI DARI : STRA STRA STRA SEMENTARA STRA SEMENTARA bagi WNA lulusan dalam/luar negeri < 3 THN bagi WNA lulusan dalam/luar negeri < 3 THN STRA KHUSUS STRA KHUSUS bagi WNA atas permintaan instansi pemerintah atau swasta < 1 thn) bagi WNA atas permintaan instansi pemerintah atau swasta < 1 thn)

REGISTRASI REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN

TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN STRTTK STRTTK Dikeluarkan Oleh Dikeluarkan Oleh Menteri, atau didelegasikan kepada Menteri, atau didelegasikan kepada Pejabat KesehatanPejabat KesehatanPemerintah Provinsi (Pemerintah Provinsi (berlaku berlaku 5 TAHUN)5 TAHUN) : :

PERSYARATAN :PERSYARATAN : IJAZAH SESUAI DGN PENDIDIKANIJAZAH SESUAI DGN PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTALSURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL REKOMENDASI DARI APOTEKER YANG MEMPUNYAI STRAREKOMENDASI DARI APOTEKER YANG MEMPUNYAI STRA DI DI

TEMPAT TTK BEKERJATEMPAT TTK BEKERJA PERNYATAAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN PERNYATAAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN

ETIKA KEFARMASIANETIKA KEFARMASIAN

TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN YANG MEMILIKI STRTTK : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN YANG MEMILIKI STRTTK : BERWENANG MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BERWENANG MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DIBAWAH BIMBINGAN DAN PENGAWASAN APOTEKERDIBAWAH BIMBINGAN DAN PENGAWASAN APOTEKER Y YAANG NG MEMILIKI STRAMEMILIKI STRA SESUAI DENGAN PENDIDIKAN DAN SESUAI DENGAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILANKETERAMPILAN YANG DIMILIKINYA YANG DIMILIKINYA

REGISTRASI REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN

LANJUTAN-1

STRA, STRA Sementara, STRA Khusus dan STRTTKSTRA, STRA Sementara, STRA Khusus dan STRTTK

Tidak Berlaku Karena :Tidak Berlaku Karena :a.a. Dicabut atas dasar ketentuan per-UU-anDicabut atas dasar ketentuan per-UU-anb.b. Habis masa berlakunyaHabis masa berlakunyac.c. Permohonan yang bersangkutanPermohonan yang bersangkutand.d. Meninggal duniaMeninggal duniae.e. Dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang Dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang

berwenang pada pemerintah provinsiberwenang pada pemerintah provinsi

REGISTRASI REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN LANJUTAN-2

Surat Izin Praktek & Surat Izin KerjaSurat Izin Praktek & Surat Izin Kerja

Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan PK di Indonesia wajib Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan PK di Indonesia wajib memiliki Surat Izinmemiliki Surat Izin Sesuai Tempat Bekerja Sesuai Tempat Bekerja (pasal 52)(pasal 52) : :

a.a. SIPASIPA : Apoteker dipelayanan kesehatan: Apoteker dipelayanan kesehatan (Apotek, (Apotek, Puskesmas Puskesmas

atau IFRS)atau IFRS)b.b. SIPASIPA : Apoteker pendamping dipelayanan kesehatan: Apoteker pendamping dipelayanan kesehatanc.c. SIKSIK : Apoteker: Apoteker ( (di fasilitas kefarmasian didi fasilitas kefarmasian di luarluar

Apotek,Apotek, Puskesmas dan IFRS)Puskesmas dan IFRS)

d.d. SIKSIK : Tenaga Teknis Kefarmasian: Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan yang melakukan pekerjaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasiankefarmasian pada fasilitas kefarmasian

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

PERSYARATAN MEMPEROLEH SIPA/SIKPERSYARATAN MEMPEROLEH SIPA/SIK

1.1. MEMILIKI STRAMEMILIKI STRA, STRA KHUSUS ATAU STRTTK, STRA KHUSUS ATAU STRTTK2.2. TEMPAT TEMPAT ATAU ADA TEMPAT UNTUK DILAKUKAN PEKERJAAN ATAU ADA TEMPAT UNTUK DILAKUKAN PEKERJAAN

KEFARMASIANKEFARMASIAN YANG MEMILIKI IZIN YANG MEMILIKI IZIN3.3. MEMILIH REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI SETEMPATMEMILIH REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI SETEMPAT

SIPA/SIK :SIPA/SIK : DIKELUARKAN OLEH PEJABAT KESEHATAN BERWENANG DI DIKELUARKAN OLEH PEJABAT KESEHATAN BERWENANG DI

KAB/KOTA TEMPAT PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKANKAB/KOTA TEMPAT PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN TETAP BERLAKU SEPANJANG PEKERJKAAN KEFARMASIAN TETAP BERLAKU SEPANJANG PEKERJKAAN KEFARMASIAN

DILAKUKAN PADA TEMPAT SESUAI YANG TERCANTUM DALAM DILAKUKAN PADA TEMPAT SESUAI YANG TERCANTUM DALAM SURAT IZIN.SURAT IZIN.

PASAL 55PASAL 55

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

Surat Izin Praktek & Surat Izin KerjaSurat Izin Praktek & Surat Izin Kerja

APOTEKERAPOTEKER HANYA DAPAT MELAKSANAKAN HANYA DAPAT MELAKSANAKAN PRAKTIK DI PRAKTIK DI 1 (SATU)1 (SATU) APOTIK, ATAU APOTIK, ATAU PUSKESMAS ATAU INSTALASI FARMASI PUSKESMAS ATAU INSTALASI FARMASI RUMAH SAKITRUMAH SAKIT

APOTEKER PENDAMPING APOTEKER PENDAMPING HANYA DAPAT HANYA DAPAT MELAKSANAKAN PRAKTIK MELAKSANAKAN PRAKTIK PALING BANYAK PALING BANYAK DI 3 (TIGA)DI 3 (TIGA) APOTIK, ATAU PUSKESMAS APOTIK, ATAU PUSKESMAS ATAU INSTALASI FARMASI RUMAH SAKITATAU INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT

PRAKTIK PRAKTIK KEFARMASIAN KEFARMASIAN (pasal 54)(pasal 54)

PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN KEFARMASIAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-ANKETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN

PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEFARMASIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DILAKUKAN SESUAI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN YANG BERLAKUYANG BERLAKU

DISIPLIN TENAGA KEFARMASIANDISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN

TUJUAN :TUJUAN : MELINDUNGI PASIEN DAN MASYARAKATMELINDUNGI PASIEN DAN MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU

PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PASIEN, MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PASIEN,

MASYARAKAT DAN TENAGA KEFARMASIANMASYARAKAT DAN TENAGA KEFARMASIAN

PELAKSANA :PELAKSANA :MENTERI, PEMDA PROVINSI, PEMDA KAB/KOTA MENTERI, PEMDA PROVINSI, PEMDA KAB/KOTA DAN ORGANISASI PROFESIDAN ORGANISASI PROFESI

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

APOTEKER :APOTEKER :TELAH MEMILIKI SURAT PENUGASAN/SIA/SIK SEBELUM PP TELAH MEMILIKI SURAT PENUGASAN/SIA/SIK SEBELUM PP INI BERLAKU INI BERLAKU TETAP DAPAT MENJALANKAN TETAP DAPAT MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN

TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN :TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN : TELAH MEMILIKI SIAA/SIK SEBELUM PP INI BERLAKU TELAH MEMILIKI SIAA/SIK SEBELUM PP INI BERLAKU

TETAP DAPAT MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIANTETAP DAPAT MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

MENJADI PENANGGUNG JAWAB PBF MENJADI PENANGGUNG JAWAB PBF DISESUAIKAN DISESUAIKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) TAHUNPALING LAMBAT 3 (TIGA) TAHUN

STRA, SIPA, STRTTK dan SIK :STRA, SIPA, STRTTK dan SIK :DISESUAIKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUNDISESUAIKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUN

KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN

PERAN PERAN DITJEN BINFAR DAN ALKESDITJEN BINFAR DAN ALKES

Pembinaan pelaksanaan PP 51Pembinaan pelaksanaan PP 51

Pelaksanaan registrasi tenaga Pelaksanaan registrasi tenaga kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasiankefarmasian

Penyiapan pedoman dan regulasi Penyiapan pedoman dan regulasi terkait terkait pelaksanaan PP 51pelaksanaan PP 51

PEMBINAAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PP 51PELAKSANAAN PP 51

Dilakukan bersama Dinas Kesehatan Dilakukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Organisasi Profesi (ISFI, PAFI)Profesi (ISFI, PAFI)

Menggunakan pedoman yang Menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatanditetapkan oleh Menteri Kesehatan

PELAKSANAAN REGISTRASI PELAKSANAAN REGISTRASI TENAGA KEFARMASIANTENAGA KEFARMASIAN

Dilaksanakan sesuai pedoman yang Dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri Kesehatanditetapkan Menteri Kesehatan

Menggantikan regulasi Surat Menggantikan regulasi Surat Penugasan, Penugasan, Surat Izin Apoteker, Surat Izin Apoteker, Surat Izin Surat Izin Asisten Apoteker, dan Asisten Apoteker, dan Surat Izin KerjaSurat Izin Kerja

PENYIAPAN PEDOMAN PENYIAPAN PEDOMAN DAN REGULASIDAN REGULASI

Pedoman yang diperlukan antara lain :Pedoman yang diperlukan antara lain :

1.1. Registrasi, izin praktek, dan izin kerja Apt.Registrasi, izin praktek, dan izin kerja Apt.

2.2. Registrasi dan izin kerja TTKRegistrasi dan izin kerja TTK

3.3. Sertifikasi dan Kompetensi Apt.Sertifikasi dan Kompetensi Apt.

4.4. Pelaksanaan PK pada fasilitas produksi, Pelaksanaan PK pada fasilitas produksi, distribusi/penyaluran sed. farmasi, dan pelayanandistribusi/penyaluran sed. farmasi, dan pelayanan

5.5. Tata cara pengadaan sediaan farmasiTata cara pengadaan sediaan farmasi

6.6. Standar pelayanan kefarmasian per fasilitas Standar pelayanan kefarmasian per fasilitas pelayananpelayanan

7.7. Rahasia KefarmasianRahasia Kefarmasian

8.8. Tata cara penempatan dan kewenangan TTK Tata cara penempatan dan kewenangan TTK di daerah terpencildi daerah terpencil

9.9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PKPembinaan dan pengawasan pelaksanaan PK

PENYIAPAN PEDOMAN PENYIAPAN PEDOMAN DAN REGULASI … DAN REGULASI … LanjutanLanjutan

PENUTUPPENUTUP

Tuntutan profesionalitas tidak bisa ditawar Tuntutan profesionalitas tidak bisa ditawar seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu

PP 51 menciptakan peluang tumbuhnya PP 51 menciptakan peluang tumbuhnya profesionalitas tenaga kefarmasianprofesionalitas tenaga kefarmasian

Diperlukan optimisme dan perjuangan setiap Diperlukan optimisme dan perjuangan setiap stakeholder stakeholder kefarmasian untuk penegakan kefarmasian untuk penegakan profesionalitasprofesionalitas

Ditjen Binfar siap berdiskusi dengan berbagai Ditjen Binfar siap berdiskusi dengan berbagai pihak dalam implementasi PP 51pihak dalam implementasi PP 51