I. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. ARGUMENTASI DAN URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Landasan/ Aspek :a. Filosofis Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisonal dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.b. Sosiologis Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat , demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. c. Yuridis Rumusan pasal 188 : 2 : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang dan pasal 18 ayat 7 diatur secara sederhana atau sumir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diatur lebih rinci dan komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri.

B. BEBERAPA PENGERTIAN Dasar : Pasal 1 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalamsistem pemerintahan NKRI.3. PemerintahDesa adalah KepalaDesa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa Dasar : Pasal 26 Masa jabatan 6 tahun, 3 kali periode (boleh tidak berturut-turut) Boleh menjadi anggota parpol, tetapi dilarang menjadi pengurus parpol Dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Syarat Kepala Desa : Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat, berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar tidak ada batas atas, tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan Dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Pemilihan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/ Kota. Perangkat Desa Dasar : Pasal 48 Perangkat desa terdiri dari : Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota Persyaratan Perangkat Desa : Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, dan syarat lain yang ditentukan dalam Perda Kabupaten/ Kota Ada maksud agar jangan sampai terjadi ganti Kepala Desa ganti perangkat desa Hal penting status Sekretaris Desa adalah Non PNS, dan secara bertahap Sekretaris Desa yang PNS akan ditarik dan ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota stelah keluarnya peraturan pemerintah

Penghasilan Pemerintah Desa Dasar : Pasal 66 Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota (dana perimbangan) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB-Desa dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain Dasar : Pasal 55 Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahanyang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berfungsi : Menjalankan fungsi pemerintahan ; Membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun, paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain Dasar : Pasal 54 Adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa adalah forum antara BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat Musyawarah Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Hal strategis meliputi : penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi masuk ke Desa, pembentukan BUM-Desa, penambahan dan pelepasan asset desa, dan kejadian luar biasa spt ; bencana, wabah penyakit, gangguan keamanan. Hasil kesepakatan musyawarah desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

C. KEDUDUKAN, AZAS PENGATURAN DAN JENIS DESA Dasar : Pasal 5a. Kedudukan Desa berkedudukan dalam wilayah Kabupaten/ Kotab. Azas Utama Pengaturan Dasar : Pasal 3 Rekognisi, Pengakuan terhadap hak asal usul dan hak tradisonal

Subsidiaritas, Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa

c. Jenis Desa

Dasar : Pasal 6

Desa dan Desa Adat

D. KEWENANGAN DESA Dasar : Pasal 18a. Kewenangan Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul Sistem organisasi masyarakat adat Kelembagaan Pranata dan hukum adat Tanah Kas Desa serta Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa Kewenangan lokal berskala desa Tambatan perahu Pasar desa Tempat permandian umum Saluran irigasi Sanitasi lingkungan Embung desa dan Jalan desa Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, dalam bentuk ; Penyelenggaraan pemerintahan Pelaksanaan pembangunan Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Kewenangan Desa Adat Dasar : Pasal 103 Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli

Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat

Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat

Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah

Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai ketentuan peraturan perundangan

Pemeliharaan trantib masyarakat Desa Adat berdasarkan hokum adat yang berlaku di Desa Adat, dan

Pengembangan kehidupan hokum adat sesuai dengan kondisi sosial bidaya masyarakat Desa Adat.

c. Prinsip Penting Kewenangan Desa

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan local berskala desa diatur dan diurus oleh Desa dan Desa Adat

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain yang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota diurus oleh Desa dan Desa Adat

Penugasan disertai dengan biaya

Otonomi desa tidak lagi menjadi sisanya otonomi daerah (bersumber dari hak berian/ penyerahan sebagian urusan), melainkan menjadi wujud pengakuan atas hak asal usul yang dimiliki desa(bersumber dari hak bawaan)

d. Penataan Desa Adat

Dasar : Pasal 97

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat

Penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat : Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnyadipandangsesuai dengan perkembangan masyarakat, dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnyasesuai dengan prinsip NKRI Kesatuanmasyarakathukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :

masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok pranata pemerintahan adat harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau perangkat norma hukum adat

Kesatuan masyarakat hukum adatbeserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :

keberadaannya telah diakui berdasarkan undang- undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, dan

substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asas manusia.

Kesatuan masyarakat hokum adatbeserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :

keberadaannya telah diakui berdasarkan undang- undangyangberlakusebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, dan

substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabilakesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :

Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan

Substansi norma hukum adatnyasesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan kelembagaan,pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Ketentuan khusus tentang Desa Adat hanya berlaku untuk Desa Adat.

Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

E. PERATURAN DESA Dasar : Pasal 69

Kewenangan Produk Hukum Desa

Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa

Peraturan di Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi

Peraturan Desa dietapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Ranperdes tentang APB-Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapat evaluasi dari Bupati/ Walikota sebelum ditetapkan menajdi peraturan desa

Peraturan desa dalam formulasinya harus mengikutsertakan masyarakat desa Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa

Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

F. PEMBANGUNAN DESA

Dasar : Pasal 78

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana danprasaranaDesa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

PembangunanDesa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Rencana pembangunan desa meliputi ;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM/D) untuk jangka 6 tahun

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP/D) untuk jangka 1 tahunan

RPJM/D satu-satunya dokumen perencanaan desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membedakan antara Desa Membangun dengan Membangun Desa

Desa Membangun, adalah pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa oleh Pemerintah Desa

Membangunan Desa, adalah merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai konsekwensi kewenangan penugasan dan kewenangan lainnya.

G. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA Dasar : Pasal 71 1. Sumber Pendapatan Desa :a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari atas ; hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa

b. Alokasi APBN, terdiri atas ; 10 % dari dana transfer ke Daerah

c. Dana bagi hasil (DBH) Kabupaten/ Kota ; 10 % dari pajak dan retribusi daerah

d. Dana Perimbangan Kabupaten/ Kota 10 % dari DAU + DBH

e. Bantuan Keuangan, berasal dari ; APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/ Kota

f. Hibah dan sumbangan pihak ke tiga yang tidak mengikat, dan

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi dana APBN dan Dana Perimbangan Kabupaten/ Kota yang diperuntukkan untuk Desa, dialokasikan ke Desa melalui APBD Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa tersebut, diperkirakan desa memperoleh pendapatan antara 850 Juta 1,5 M.

H. ASET DESA Dasar : Pasal 76

Aset Desa dapat berupa ; tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Aset lainnya milik Desa antara lain ;

a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. hasil kerja sama Desa, dan

e. kekayaanDesayangberasaldari perolehan lainnya yang sah.

I. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa Dasar : Pasal 94

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatanDesa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desasebagai mitra Pemerintah Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, danlembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti ; rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasimasyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

2. Lembaga Adat Desa Dasar : Pasal 95

Pemerintah Desadanmasyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuhdan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan,melestarikan,dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

J. KEWAJIBAN KEPALA DESA Dasar : Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran

Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota

Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

SANKSI :

Kepala Desa yang tidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakanpemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Mekanisme pemberian sanksi ini harus terakomodir dalam Perda Provinsi, Kabupaten/ Kota.

K. PEMBERHENTIAN KEPALA DESADasar : Pasal 40

Kepala Desa berhenti karena :a. meninggal duniab. permintaan sendiri atau c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan karena ;

a. berakhir masa jabatannya

b. tidakdapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

KepalaDesadiberhentikan sementara oleh Bupati/Walikotasetelah dinyatakan sebagai terdakwa yangdiancamdengan pidanapenjara palingsingkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan

KepalaDesadiberhentikansementaraoleh Bupati/Walikotasetelahditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara

Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelahdinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

KepalaDesayangdiberhentikan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh)harisejak penetapan putusan pengadilanditerimaoleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasidan mengaktifkan kembaliKepalaDesayangbersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, dan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, Bupati/Walikotaharus merehabilitasi nama baik Kepala Desayang bersangkutan

Dalamhal Kepala Desa diberhentikan sementara, SekretarisDesa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal sisa masajabatanKepala Desayang diberhentikan tidaklebih dari 1(satu)tahun, Bupati/Walikota mengangkatPNS dari Pemerintah DaerahKabupaten/Kotasebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

PenjabatKepala Desamelaksanakan tugas, wewenang,kewajiban,danhakKepalaDesa

Dalam halsisamasa jabatanKepala Desayang diberhentikan lebihdari1(satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaiPenjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

Kepala Desa yang diberhentikan memiliki masa jabatan lebih dari 1 tahun, dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

Musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

L. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Dasar : Pasal 12

Pemerintah, PemerintahDaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Pemerintah Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Kemendagri dapat mendelegasikan kepada Dirjen PMD dan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPM-PD) dan atau setingkat Biro pada Setda

Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPM-PD) dan atau setingkat Bagian pada Setda.

2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH :a. Pemerintah : Dasar : pasal 113 meliputi:

Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa memberikan penghargaan, pembimbingan,dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasipenyelenggaraan Pemerintahan Desa,Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan memberikan penghargaan atasprestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur PemerintahanDesadan Badan Permusyawaratan Desa melakukanpenelitiantentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu mendorong percepatan pembangunan perdesaan memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa, dan menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendagri diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan juga Peraturan Menteri terkait.

b. Pemerintah Daerah Provinsi : Dasar : Pasal 114 meliputi ;

Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa

Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa

Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan

Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa

Melakukan pembinaa upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa

Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa

Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa

MembantuPemerintahdalam rangkap penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar- Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, harus terakomodir dalam : Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan perda secara teknis

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dasar : Pasal 115 meliputi ;

Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa

Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa

Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa

Mengawasipengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat Desa

Memberikan penghargaanatas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat Desa

Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa

Memberikansanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten/ Kota harus mengakomodir poin-poin pembinanaan dan pengawasan ini dalam :

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Desa atau Desa Adat, dan

Peraturan Kepala Daerah untuk pelaksanaan perda secara teknis.

M. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DESA

Pengertian Contrololling sebagai salah satu fungsi manajemen setidaknya ada 3 unsur/ bentuk pengawasan didalamnya yaitu ;

1. Pengendalian Dalam praktek pelaksanaan pembangunan, unsur pengendalian biasanya dilakukan oleh Lembaga Perencana seperti di Daerah adalah BAPPEDA. Maksudnya adalah untuk memonitor apakah pelaksanaan dari program/ kegiatan itu sudah sesuai dengan perencanaannya yang mengacu pada RPJMD dan RKPD

Begitu juga halnya pengendalian pembangunan oleh Pemerintah Desa apakah pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam RPJM/ Desa atau RKP/ Desa

2. Pengawasan Pengawasan sifatnya lebih mendalam dari pengendalian dan tujuannya juga lebih mendalam. Maksudnya adalah untuk mengawasi apakah proyek/ kegiatan itu mulai dari perencanaan sampai keluaran proyek/ kegiatan dapat berjalan atau terlaksana dengan baik

Pengawasan juga dapat dibagi atau dibedakan 3 bentuk :

a. Pengawasan Internal Internal control adalah pengawasan yang harus dilakukan oleh manajemen yang bertangung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengawasan Internal ini disebut juga dengan Pengawasan Melekat.

Di samping itu, secara internal Pemerintah Daerah juga memiliki lembaga pengawasan yaitu ; Inspektur Kabupaten/ Kota, Inspektur Provinsi dan juga secara internal Kementerian oleh Inspektur Jenderal yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tanggung jawab keuangan Negara, termasuk keuangan desa

b. Pengawasan Eksternal Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional Independen di luar Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga yaitu ; BPKP BEPEKA

c. Pengawasan Masyarakat Dasar : Pasal 82

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Dea wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

Masyarakat berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pengawasan masyarakat ini biasanya dilakukan oleh masyarakat secara perseorangan maupun oleh masyarakat secara kelompok seperti ; LSM, Media Massa termasuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang peduli 3. Pemeriksaan Pengawasan dapat berlanjut kepada Pemeriksaan, apabila laporan hasil pengawasan itu terlihat adanya hal yang mencurigakan atau hal yang ganjil.

Lembaga pengawasan fungsional seperti ; Inspektur Kabupaten/ Kota, Inspektur Provinsi maupun Irjen Kementerian/ Lembaga dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, baik secara berkala maupun isedentil.

Di samping itu ada lembaga pengawasan dan pemeriksaan yang memiliki otoritas dan independen adalah : BPKP dan BEPEKA. Kedua lembaga ini berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik di Pusat maupun di Daerah

Laporan hasil pemeriksaan atau laporan auditor dapat dipastikan bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan itu telah terjadi/ terindikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Untuk menindak lanjuti indikasi kerugian negara ini, maka ada lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu ; Kepolisian RI Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ketiga lembaga ini dapat memproses secara hukum sampai ke Badan Peradilan

N. KETENTUAN PERALIHAN Dasar : Pasal 116 Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa

PemerintahDaerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya

PenetapanDesa danDesaAdatpaling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajibmenyesuaikannyadengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peralihan ini

O. KETENTUAN PENUTUPDasar : Pasal 119 Semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini

Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Permasalahan : Diharapkan Peraturan Pemerintah (PP) segera keluar dalam tahun 2014 (tidak menunggu 2 tahun), bila PP terlambat maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota akan kesulitan dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa dan Desa Adat (paling lama 1 tahun sejak diundangkan).