direktorat jenderal tanaman pangan jl. aup no. 3 …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin ditjen...

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANJl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Kotak Pos 7264, 7201/JKSPMTelepon : (021) 7806819Faximile : (021) 7806309E-mail : [email protected],

[email protected] : http/tanamanpangan.pertanian.go.id

KEMENTAN RIDITJEN TP

2018

LAPORAN

KINERJA DIREKTO

RAT JENDERAL TAN

AMAN

PANG

ANTAHU

N 2017

Laporan Kinerja 2017

i Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 untuk melaporkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja ini

memberikan informasi capaian kinerja secara terukur atas target indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi dan daya saing tanaman pangan.

Program/kegiatan peningkatan produksi yang didukung oleh anggaran APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 menjadi bagian penunjang pencapaian indikator kinerja. Program ini bertujuan untuk menstimulus kelompok tani dalam upaya meningkatkan produktivitas dan menambah luas panen melalui bantuan benih, pupuk, pestisida, unit pengolahan pupuk organik, peralatan dan mesin pasca panen, penerapan pengendalian hama terpadu, penerapan pengelolaan dampak perubahan iklim, dan desa mandiri benih. Terobosan kegiatan melalui perluasan areal tanam baru terbukti mampu mendongkrak produksi dalam upaya percepatan luas tambah tanam. Sinergi yang baik dengan stakeholder terkait mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat lapangan, juga menjadi bagian upaya mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja.

Permasalahan dari masih terdapat target indikator kinerja yang belum tercapai di tahun 2017 menjadi tantangan yang harus dievaluasi, dan diupayakan solusi yang dapat diimplementasikan pada rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja pada tahun 2018. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas dan kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke depan dapat diwujudkan.

Jakarta, Februari 2018 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Dr.Ir.Sumarjo Gatot Irianto, MS.DAA NIP 196010241987031001


ii Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


iii Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prioritas pembangunan nasional dalam masa Kabinet Kerja 2015-

2019 adalah ketahanan pangan. Hal ini ditindaklanjuti Kementerian

Pertanian dengan memfokuskan tiga komoditas utama tanaman

pangan yaitu padi, jagung, dan kedelai. Untuk mendukung

pencapaian tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

menetapkan prioritas pada upaya peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu hasil produk tanaman pangan dengan

kegiatan utama yang dialokasikan tahun 2017 antara lain

pengelolaan produksi tanaman serealia, pengelolaan produksi

tanaman aneka kacang dan umbi, pengelolaan sistem penyediaan

benih tanaman pangan, penguatan perlindungan tanaman pangan

dari gangguan OPT dan DPI, pengolahan dan pemasaran hasil

tanaman pangan, pengembangan pengujian mutu benih, dan

pengembangan peramalan serangan OPT, serta dukungan

manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

Kegiatan peningkatan produksi yang didukung oleh anggaran APBN

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 tersebut menjadi

bagian penunjang pencapaian indikator kinerja utama yang tertuang

dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun 2017. Dari sembilan indikator kinerja utama, menghasilkan

enam indikator kinerja dengan capaian kategori Sangat Berhasil

(capaian diatas 100%) meliputi penggunaan benih unggul

bersertifikat padi, jagung dan kedelai serta luas aman tanaman padi,

jagung dan kedelai. Sedangkan tiga indikator dengan kategori

Berhasil (capaian 80-100%) yaitu produktivitas padi, jagung dan

kedelai.


iv Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Permasalahan umum belum tercapainya target produktivitas padi,

jagung dan kedelai adalah masih rendahnya adopsi teknologi

budidaya dan kurangnya penggunaan sarana produksi sebagai

penunjang pertumbuhan tanaman khususnya pada areal tanam

baru. Hal ini menjadi tantangan yang harus dievaluasi, dan

diupayakan solusi yang dapat diimplementasikan pada rencana aksi

tindak lanjut perbaikan kinerja pada tahun 2018.

Realisasi total serapan anggaran tahun 2017 (posisi sampai dengan

31 Desember 2017) mencapai Rp 6,38 triliun (89,01%) dari pagu Rp

7,16 triliun. Sedangkan realisasi fisik kegiatan, mencapai 92,58%.

Dengan demikian, efektifitas dan efisiensi serapan anggaran dan

realisasi kegiatan secara umum cukup efisien dan efektif.


v Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................. v

DAFTAR TABEL ...................................................................... vii

DAFTAR GRAFIK .................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1

1.1. Latar Belakang .............................................................. 1

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ..................................... 4

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ........................... 5

1.4. Sumber Daya Manusia .................................................. 13

1.5. Dukungan Anggaran ..................................................... 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................... 15

2.1. Rencana Strategis 2015-2019 ....................................... 15

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 ............................... 20

2.3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017 ............ 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... 23

3.1. Capaian Kinerja ............................................................. 23

3.2. Realisasi Anggaran ....................................................... 61

3.3 Analisis Efisien Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017 64

BAB IV PENUTUP ................................................................. 67

LAMPIRAN ............................................................................... 69


vi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


vii Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 ......... 17

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 ................................................ 21

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 .............................................................. 25

Tabel 4. Skala Kinerja Capaian Indikator Produktivitas Padi 2012-2017 ................................................................ 26

Tabel 5. Perbandingan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2012-2017 .............................. 28

Tabel 6. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen, dan Produksi Padi Tahun 2012-2017 .............................. 28

Tabel 7. Neraca Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2017 30

Tabel 8. Realisasi Kegiatan Penerapan Budidaya Padi Tahun 2017 .............................................................. 32 Tabel 9. Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Dalam Peningkatan Produktivitas Padi Tahun 2018 . 35

Tabel 10. Skala Kinerja Capaian Indikator Produktivitas Jagung 2012-2017 ................................................... 36

Tabel 11. Perbandingan Produktivitas, Luas Panen, dan Produksi Jagung Tahun 2012-2017 ......................... 37

Tabel 12. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Jagung Tahun 2012-2017 ......................... 38

Tabel 13. Neraca Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2017 .............................................................. 39 Tabel 14. Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Dalam Peningkatan Produktivitas Jagung Tahun 2018 ............................................................... 42

Tabel 15. Skala Kinerja Capaian Indikator Produktivitas Kedelai 2012-2017 ................................................... 43


viii Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tabel 16. Perbandingan Produktivitas, Luas Panen, dan Produksi Kedelai Tahun 2012-2017 ......................... 44

Tabel 17. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Kedelai Tahun 2012-2017 ......................... 45

Tabel 18. Neraca Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2017 .............................................................. 46

Tabel 19. Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Dalam Peningkatan Produktivitas Kedelai Tahun 2018 ............................................................... 51

Tabel 20. Tingkat Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2017 .......................... 52

Tabel 21. Perkembangan Tingkat Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Tahun 2012-2017 Padi, Jagung, Kedelai ........................................................ 53

Tabel 22. Penyebaran Penggunaan Varietas Unggul Padi Tahun 2017 .............................................................. 55

Tabel 23. Penyebaran Penggunaan Varietas Unggul Jagung Tahun 2017 .............................................................. 55

Tabel 24. Penyebaran Penggunaan Varietas Unggul Kedelai Tahun 2017 .............................................................. 56

Tabel 25. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI Pada Tanaman Padi Tahun 2017 dan Tahun 2016 .............................................................. 57

Tabel 26. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2017 dan 2016 ........ 58

Tabel 27. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2017 dan 2016 ........ 58

Tabel 28. Capaian Luas Pertanaman yang Aman Dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2012-2017 ............. 59

Tabel 29. Realisasi Serapan APBN Sektoral Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012-2017 ......... 61

Tabel 30. Realisasi Serapan APBN Sektoral Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Menurut Kegiatan Tahun 2017 .............................................................. 62


ix Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tabel 31. Realisasi Serapan APBN Menurut Jenis Belanja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 . 62

Tabel 32. Realisasi Serapan Anggaran Subsidi Benih Tahun 2017 .............................................................. 63

Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Output Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan ............................ 66


x Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


xi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2012-2017 .............................. 29

Grafik 2. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Jagung Tahun 2012-2017 .......................... 38

Grafik 3. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Kedelai Tahun 2012-2017 .......................... 46


xii Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


xiii Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 ............ 71

Lampiran 2. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 .......................... 73 Lampiran 3. Pemantauan Bulanan Rencana Aksi Pencapaian Indikator Tercapainya Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2017 ....................................................... 74

Lampiran 4. Pemantauan Bulanan Rencana Aksi Pencapaian Indikator Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2017 ....................................................... 77

Lampiran 5. Pemantauan Bulanan Rencana Aksi Pencapaian Indikator Luas Areal yang Aman Dari Gangguan OPT dan DPI Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2017 .......................................... 80

Lampiran 6. Luas Tanam Padi 2012-2017 (ha) ...................... 83

Lampiran 7. Luas Tanam Jagung 2012-2017 (ha) ................. 84

Lampiran 8. Luas Tanam Kedelai 2012-2017 (ha) ................. 85

Lampiran 9. Capaian Produktivitas Padi Tahun 2017 ........... 86

Lampiran 10. Capaian Produktivitas Jagung Tahun 2017 ....... 87

Lampiran 11. Capaian Produktivitas Kedelai Tahun 2017 ...... 88

Lampiran 12. Capaian Luas Panen Padi Tahun 2017 ............. 89

Lampiran 13. Capaian Luas Panen Jagung Tahun 2017 ........ 90

Lampiran 14. Capaian Luas Panen Kedelai Tahun 2017 ......... 91

Lampiran 15. Capaian Produksi Padi Tahun 2017 ................... 92

Lampiran 16. Capaian Produksi Jagung Tahun 2017 ............. 93

Lampiran 17. Capaian Produksi Kedelai Tahun 2017 ............. 94

Lampiran 18. Penggunaan Benih Padi Bersertifikat Tahun 2017 ....................................................... 95


xiv Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 19. Penggunaan Benih Jagung Bersertifikat Tahun 2017 ....................................................... 96

Lampiran 20. Penggunaan Benih Kedelai Bersertifikat Tahun 2017 ....................................................... 97

Lampiran 21. Luas Areal Aman dari Gangguan OPT dan DPI Padi Tahun 2017 ............................................... 98

Lampiran 22. Luas Areal Aman dari Gangguan OPT dan DPI Jagung Tahun 2017 ........................................... 99

Lampiran 23. Luas Areal Aman dari Gangguan OPT dan DPI Kedelai Tahun 2017 .......................................... 100

Lampiran 24. Realisasi Kegiatan APBN Tahun 2017 .............. 101

Lampiran 25. Realisasi Penjualan Benih Bersubsidi Tahun 2017 ....................................................... 107

Lampiran 26. Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2017 ......... 108


1 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian nasional,

sumbangannya terhadap pendapatan devisa negara di luar minyak

dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa

diabaikan. Dalam pembangunan nasional peranan sektor pertanian

antara lain : meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan

lapangan pekerjaan, perolehan nilai tambah dan daya saing,

pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri

dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam

berkelanjutan. Disamping itu tidak kalah pentingnya sektor pertanian

khususnya tanaman pangan mempunyai peran strategis dalam

menjaga stabilitas negara melalui ketersediaan dan ketahanan

pangan.

Oleh karena itu, pembangunan pangan merupakan prioritas

pembangunan nasional dalam masa Kabinet Kerja 2015-2019. Hal

ini ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan memfokuskan tiga

komoditas utama tanaman pangan yaitu padi, jagung, dan kedelai.

Khusus komoditas padi dan jagung diproyeksikan dapat mencapai

swasembada dan surplus berkelanjutan, sehingga tidak ada impor.

Selama periode pembangunan 2015-2019, telah ditetapkan sasaran

produksi komoditas unggulan nasional secara tahunan yang

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan. Untuk periode tahun 2017, sasaran produksi padi

diproyeksikan 78,13 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung

25,20 juta ton pipilan kering (PK), dan kedelai 1,2 juta ton biji kering

(BK).



Tahun 2017, Kementerian Pertanian kembali melanjutkan program

Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan

Kedelai yang telah dicanangkan tahun 2015 untuk mendorong dan

mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan. Program Upsus dimaksudkan untuk meningkatkan

integrasi, sinkronisasi, dan keterpaduan program dan kegiatan mulai

dari pusat sampai tingkat lapangan.

Program APBN pendukung capaian sasaran pembangunan

tanaman pangan tahun 2017 adalah Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil Produk Tanaman Pangan. Program

tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya

dalam rangka kesinambungan pembangunan pertanian tanaman

pangan periode 2015-2019. Beberapa kegiatan yang dialokasikan

tahun 2017 semua diarahkan pada peningkatan produksi padi,

jagung, dan kedelai, yaitu kegiatan utama pengelolaan produksi

tanaman serealia, pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan

umbi. Disamping itu ditambah dengan kegiatan pendukung yaitu:

pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, penguatan

perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pengembangan

pengujian mutu benih, dan pengembangan peramalan serangan

OPT, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan

tanaman pangan tersebut, ada berbagai tantangan dan

permasalahan, antara lain: peningkatan jumlah penduduk, bencana

alam di beberapa daerah, terus berkurangnya tenaga kerja di sektor

pertanian dan daerah sentra produksi pangan yang masih belum

merata. Sementara itu, berbagai permasalahan mendasar yang

dihadapi subsektor tanaman pangan antara lain: lahan (skala

penguasaan lahan oleh petani yang sangat kecil, status kepemilikan



sebagian besar belum memiliki sertifikat, alih fungsi, persaingan

antar komoditas), infrastruktur (sebagian jaringan irigasi dalam

keadaan rusak, terbatasnya jalan usaha tani/jalan produksi), sarana

produksi (belum tersedianya benih, pupuk, dan alsintan sesuai

dengan kriteria 6 tepat), regulasi, kelembagaan, sumber daya

manusia, akses permodalan, dan pemasaran hasil.

Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, upaya-

upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

pada Tahun 2017, antara lain: melanjutkan program Upaya Khusus

(Upsus) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai; refocusing

anggaran dari kegiatan yang kurang produktif (rapat, pertemuan,

konsinyering, perjalanan dinas) menjadi lebih produktif dan

berdayaguna di lapangan (diantaranya: memperluas fasilitasi

penerapan budidaya dan tambahan bantuan benih, penanganan

dan antisipasi dini OPT/DPI), meningkatkan koordinasi dan

sinergisme antar instansi, serta melakukan perampingan jumlah

Satker pengelola anggaran tahun 2017 menjadi 137 Satker dari

semula 210 Satker pada tahun 2016.

Mengingat kinerja subsektor tanaman pangan tidak sepenuhnya

tergantung pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka

diperlukan sinergi dan koordinasi yang harmonis dengan

pihak/instansi lain secara langsung maupun tidak langsung dalam

upaya menyelesaikan tantangan dan permasalahan pembangunan

yang ada. Dukungan seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian

seperti: Komisi IV DPR-RI, Kementerian PU dan Perumahan

Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,

Kemenko Perekonomian, Perum BULOG, Eselon I lain lingkup

Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah

(provinsi/kabupaten/kota), dunia usaha, perbankan, lembaga

pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani sebagai pelaku

utama pembangunan pertanian sangatlah diharapkan bagi



keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan subsektor

tanaman pangan dan sektor pertanian Indonesia.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu unit Eselon I

pada Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal

yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

produksi padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya, serta

menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,

penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen,

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung,

kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama

penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,

penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen,

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung,

kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama

penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya,

peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil

produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya,

serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman

pangan;



4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan

perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi,

jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta

pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman

pangan;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan

perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi,

jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta

pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman

pangan;

6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian, susunan organisasi Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan, meliputi: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal, (2)

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, (3) Direktorat Serealia, (4)

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, (5) Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan, dan (6) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan.

Selain enam unit kerja Eselon II tersebut, juga dilengkapi tiga Unit

Pelaksana Teknis, yaitu: (1) Balai Besar Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor

392/Kpts/OT.130/6/2004,(2) Balai Besar Pengembangan dan

Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2006,



dan (3) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sesuai Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.130/6/2004.

Masing-masing unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis

lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tersebut di atas

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, bertugas memberikan

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

serta menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran,

serta kerjasama di bidang tanaman pangan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan

masyarakat serta informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta

pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan.

2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, bertugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung,

kedelai, dan tanaman pangan lain, serta menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan

penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih

tanaman pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan

varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman

pangan;



c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan

produksi benih tanaman pangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang



e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang



f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan

Tanaman Pangan.

3. Direktorat Serealia, bertugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

produksi padi, jagung dan serealia lain, serta menyelenggarakan

fungsi:


produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan

kering serta jagung dan serealia lain;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi

irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta

jagung dan serealia lain;


peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan

dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;







f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Serealia.



4. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, bertugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan

aneka umbi lain, serta menyelenggarakan fungsi:


produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka

umbi lain;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi

kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;


produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka

umbi lain;


peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain,ubi kayu

dan aneka umbi lain;


peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu

dan aneka umbi lain;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Aneka Kacang dan

Umbi.

5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, bertugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan

perlindungan tanaman pangan, serta menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu

tumbuhan;

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan;

c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang

dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;



d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi,

serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia,

aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak

perubahan iklim;

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang



perubahan iklim;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang



perubahan iklim;

h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan.

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan, bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, serta



pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan

standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman

pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen,

pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta

pemasaran dan investasi tanaman pangan;


peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan



penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi

tanaman pangan;




tanaman pangan;




tanaman pangan;

f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta

penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan;

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

7. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH), bertugas

melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih dan

pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen

mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan

hortikultura, serta menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian

mutu benih dan bimbingan teknis penerapan sistem

manajemen mutu laboratorium pengujian benih;

b. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian

laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih

tanaman pangan dan hortikultura;

c. Pelaksanaan uji banding (uji profisiensi, unjuk kerja metode,

uji arbitrase dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih

tanaman pangan dan hortikultura;

d. Pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan

hortikultura yang beredar;



e. Pelaksanaan sertifikasi benih untuk tujuan ekspor (orange,

green, and blue certificate);

f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem

manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman

pangan dan hortikultura;

g. Pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak

penandaan SNI pada pelaku usaha perbenihan tanaman

pangan dan hortikultura;

h. Penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan

pengujian mutu benih dan pelaksanaan kerjasama

laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan

hortikultura;

i. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Balai Besar.

8. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

(BBPOPT), bertugas melaksanakan dan mengembangkan

peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan

rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta


a. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/

program;

b. Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT dan

faktor penentu perkembangan OPT;

c. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi

peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT berdasarkan

sistem Pengendalian Hama Terpadu;

d. Pelaksanaan perumusan peramalan, pengamatan dan

pengendalian OPT;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi

peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;



f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan

sistem mutu dan standar laboratorium Pengamatan Hama

dan Penyakit;

g. Pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan

peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan

hortikultura;

h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT.

9. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), bertugas

melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk

tanaman pangan, hortikultura, serta menyelenggarakanfungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan sampel pestisida, pupuk, dan

produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida,

pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan

perkebunan;

c. Pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian

mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan;

d. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan

dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan;

e. Pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang

beredar, serta produk tanaman pangan, hortikultura, dan

perkebunan;

f. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu

pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura,

dan perkebunan;

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMPT.



1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017

pada 6 unit kerja Eselon II dan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

sebanyak 715 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 4 orang,

golongan II 179 orang, golongan III 474 orang, dan golongan IV 58

orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya, terdiri dari: S3

sebanyak 7 orang, S2 118 orang, S1/D4 296 orang, SM/D3 48

orang, SLTA 222 orang, SLTP 14 orang, dan SD 10 orang.

Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan sebanyak 240 orang, Direktorat Perbenihan

Tanaman Pangan 56 orang, Direktorat Serealia 59 orang, Direktorat

Aneka Kacang dan Umbi 51 orang, Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan 61 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan 69 orang, Balai Besar Pengujian dan

Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura

(BBPPMBTPH) 56 orang, Balai Besar Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) 86 orang,dan Balai Pengujian

Mutu Produk Tanaman (BPMPT) 37 orang. Secara rinci jumlah

pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017 disajikan

pada lampiran 2.

1.5 Dukungan Anggaran

Pagu awal APBN Sektoral (BA.018) Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan tahun 2017 sebesar Rp 6,642 triliun. Dalam

pelaksanaannya, terjadi beberapa revisi, penambahan anggaran

melalui APBN-P, sehingga pagu terakhir menjadi Rp 7,162 triliun.

Sebagian besar (82,48%) anggaran APBN Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dialokasikan di daerah dalam bentuk dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sisanya (17,52%)

merupakan kegiatan dukungan manajemen kegiatan, koordinasi dan

pembinaan di Pusat. Pada tahun 2016, jumlah Satuan Kerja (Satker)



APBN lingkup Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 137 Satker, yakni:

3 Satker Pusat, 33 Satker Dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian

Provinsi, 33 Satker Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian

Provinsi, dan 68 Satker Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota.Sementara itu, jika dilihat alokasi anggaran

menurut kelompok kegiatan, meliputi: (1) Pengelolaan Produksi

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Rp1,040 triliun (14,53%), (2)

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp3,700 triliun (51,67%),

(3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Rp386,920 miliar (5,40%), (4) Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan

Dampak Perubahan Iklim Rp222,878 miliar (3,11%), (5) Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Rp1,555 triliun (21,72%),

(6) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan

Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Rp9,974 miliar (0,14%),

(7) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan Rp16,689 miliar (0,23%), dan (8) Dukungan Manajemen

dan Teknis Lainnya Rp229,436 miliar (3,20%).

Selain anggaran sektoral (BA.018), Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan juga mengelola anggaran subsidi benih padi inbrida, padi

hibrida dan kedelai (BA.999.07) dengan pagu Rp1,162 triliun yang

pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk Public Service Obligation

(PSO) oleh BUMN (PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015-2019

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah satu unit kerja

Eselon I Kementerian Pertanian bertindak sebagai penyelenggara

kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan

tanaman pangan lainnya memiliki peran penting dalam mendukung

pembangunan pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan

nasional sesuai kewenangan, tugas dan fungsi yang diembannya.

Untuk melanjutkan kontribusinya dalam pembangunan sektor

pertanian tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 yang

menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan tanaman pangan tahun 2015-2019

sebagai acuan dan arahan bagi seluruh jajaran unit kerja di lingkup

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan 2015-2019 secara menyeluruh,

terintegrasi dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub

sektor terkait.

Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015-2019 tersebut

disusun mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian,

yang mengamanatkan fokus pembangunan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.



Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,

berlandaskan pada pencapaian, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi dalam pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan,

serta memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016

dan mengacu pada Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2015-

2019, maka pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

telah melakukan Revisi Renstra 2015-2019, sebagaimana telah

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Nomor 59a/HK.310/C/6/2016 tanggal 6 Juni 2016. Dalam konteks ini

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyempurnakan kembali

visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Renstra 2015-2019 dengan

tetap berpedoman pada pencapaian kinerja yang berorientasi

outcome.

2.1.1 Visi dan Misi

Sesuai revisi Renstra 2015-2019, visi Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan adalah “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang

cukup secara berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan pangan”.

Visi tersebut memiliki makna yang luas dan penting dalam upaya

melaksanakan pembangunan pangan nasional. Dalam rangka

pencapaian visi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga

telah memperbarui misinya agar mencerminkan mandatnya dengan

lebih baik, yaitu: (1) mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup

dan berkelanjutan, (2) mengembangkan komoditas tanaman pangan

yang memiliki nilai tambah dan daya saing, dan (3)

mengembangkan komoditas tanaman pangan yang mendukung

bioindustri dan bioenergi.

Visi dan misi tersebut menjadi kerangka utama arah pengembangan

komoditas tanaman pangan selama periode 2015-2019. Pada tahun

2015-2019, terdapat empat komoditas utama tanaman pangan yang

menjadi prioritas dan harus ditingkatkan produksinya, yaitu: padi



dalam rangka swasembada, jagung untuk memenuhi kebutuhan

keragaman pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk

mengamankan pasokan dan kebutuhan konsumsi pengrajin tahu

dan tempe, dan ubi kayu sebagai penyedia bahan baku bioindustri.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan menetapkan tujuan dan sasaran

strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019. Tujuan

tersebut adalah: (1) terwujudnya swasembada padi, jagung dan

meningkatnya produksi kedelai, (2) berkembangnya komoditas

tanaman pangan bernilai ekonomi, dan (3) mendukung penyediaan

bahan baku bioindustri. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan

tersebut adalah: (1) terwujudnya peningkatan produksi dan daya

saing tanaman pangan, dan (2) terwujudnya peningkatan produksi

tanaman pangan mendukung penyediaan bahan baku bioindustri

dan bioenergi berkelanjutan.

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

VISI MISI TUJUAN SASARAN

1. Mewujudkan

ketersediaan pangan yang

cukup dan berkelanjutan.

1. Terwujudnya swasembada

padi, jagung dan meningkatnya

produksi kedelai.

1. Terwujudnya

peningkatan produksi dan

daya saing tanaman

pangan.

2. Mengembangkan

komoditas tanaman

pangan yang memiliki nilai

tambah dan daya saing.

2. Berkembangnya komoditas

tanaman pangan bernilai

ekonomi.

3. Mengembangkan

komoditas tanaman pangan

yang mendukung bioindustri.

3. Mendukung penyediaan bahan

baku bioindustri.

Terwujudnya

pemenuhan

kebutuhan

pangan yang

cukup secara

berkelanjutan

untuk

memperkuat

kedaulatan

pangan

2. Terwujudnya

peningkatan produksi

tanaman pangan

mendukung penyediaan

bahan baku bioindustri

dan bioenergi

berkelanjutan.



Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga telah menetapkan

indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam periode

2015-2019, hal tersebut sebagai penjabaran tujuan dan sasaran

strategis agar terukur dan dapat dicapai secara nyata.

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu:

1) Pengembangan gerakan penerapan teknologi;

2) Penguatan sentra penangkaran benih dengan memantapkan

hubungan penyediaan benih berdasarkan kelas benih dan tata

kelembagaan yang baik;

3) Penguatan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim dengan dukungan

sarana pengendalian;

4) Pengembangan penanganan pascapanen sesuai kebutuhan

lapangan;

5) Penguatan dukungan program tematik dan tata kelola

kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Strategi operasional peningkatan produksi tanaman pangan

ditempuh melalui dua strategi utama:

1) Perluasan Areal Tanam

Peluasan areal tanam dilakukan melalui upaya: peningkatan indeks

pertanaman (IP) pada lahan eksisting melalui optimalisasi lahan,

perbaikan jaringan irigasi JITUT, JIDES, TAM dan pompanisasi,

pencetakan lahan baru/cetak sawah, pemanfaatan lahan terlantar,

dan konservasi lahan yang berkelanjutan, serta penanaman

tumpang sari di lahan perkebunan dan kehutanan.

2) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui upaya: peningkatan

penggunaan benih unggul bermutu, perbaikan pengelolaan tanaman



terpadu (PTT), pengamanan tanaman dari gangguan OPT dan DPI

(banjir dan kekeringan), serta penguatan penanganan panen dan

pascapanen.

2.1.4 Program dan Kegiatan

Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

(RPP), dan mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian 2015-

2019, maka dalam Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2015-2019 telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan yakni “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan”. Program ini menjadi acuan

dalam menterjemahkan tujuan, sasaran strategis dan target kinerja

yang telah dirumuskan ke dalam kegiatan-kegiatan dan rencana

aksi yang bersifat operasional.

Melalui program ini ditetapkan empat sasaran strategis sebagai

berikut: (1) tercapainya produktivitas tanaman pangan, (2)

meningkatnya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat, (3)

terkendalinya luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan

DPI, dan (4) menurunnya susut hasil/losses tanaman pangan.

Kegiatan program yang dilaksanakan meliputi: (1) Pengelolaan

Produksi Tanaman Serealia, (2) Pengelolaan Produksi Tanaman

Aneka Kacang dan Umbi, (3) Pengembangan Sistem Penyediaan

Benih Tanaman Pangan, (4) Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan

Dampak Perubahan Iklim, (5) Penanganan Pascapanen Tanaman

Pangan, (6) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan

Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih, (7)

Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan, dan (8) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.



2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Sesuai dengan kedua peraturan tersebut diatas (Perpres No.

29/2014 dan Permen PAN & RB No. 53/2014), pada tahun 2017

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menetapkan Perjanjian

Kinerja sebagai komitmen dalam mewujudkan pencapaian sasaran

strategis pembangunan tanaman pangan tahun 2017. Perjanjian

Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017 tersebut

berisikan 9 indikator kinerja utama beserta targetnya dengan

mempertimbangkan kriteria: spesifik, dapat diukur (measureable),

dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound),

serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Di samping itu, dalam

rangka keterpaduan dan sinergitas pencapaian strategi organisasi

dan meningkatkan kinerja, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

juga telah melaksanakan penetapan/penandatanganan Perjanjian

Kinerja mulai dari level pejabat Eselon II hingga pejabat Eselon IV

lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.



Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017

telah ditetapkan bulan Januari 2017. Perjanjian Kinerja Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 disajikan pada lampiran 1

dan indikator kinerja yang tertuang dalam PK disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017

Sasaran Program

Indikator Kinerja Target

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan

1. Tercapainya produktivitas padi (Ku/Ha) 52,61

2. Tercapainya produktivitas jagung (Ku/Ha) 53,67

3. Tercapainya produktivitas kedelai (Ku/Ha) 16,00

4. Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk padi (%)

50,00

5. Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk Jagung (%)

50,00

6. Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk kedelai (%)

35,00

7. Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI padi (%)

93,00

8. Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI jagung (%)

98,00

9. Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI kedelai (%)

97,00

2.3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2017, Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan telah merumuskan rencana aksi pencapaian

kinerja selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu

periodik bulanan. Rencana aksi pencapaian indikator kinerja per

bulan selama tahun 2017 secara rinci disajikan pada lampiran 3.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian Sasaran Program dan Indikator Utama

Pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan telah menetapkan target kinerja pencapaian

sasaran program pembangunan tanaman pangan, yaitu:

“Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan”, dengan 9 indikator

kinerja utama.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan

realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja. Tingkat

capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan metode scoring dengan

kategori sebagai berikut: skala 1: sangat berhasil, dengan capaian >

100%; skala 2:berhasil, dengan capaian 80-100%; skala 3: cukup

berhasil, dengan capaian 60-79%; dan skala 4: kurang berhasil

dengan capaian < 60%.

Pengukuran realisasi indikator kinerja diperoleh dengan cara

sebagai berikut:

1) Indikator kinerja tercapainya produktivitas padi, jagung, kedelai

dan komoditas pangan lainnya diperoleh melalui hasil

pengukuran/survey ubinan di lapangan oleh petugas BPS

(Koordinator Statistik Kecamatan) dan Petugas Pertanian

(Mantri tani/KCD) di wilayah kerja kecamatan masing-masing.

Hasil pengukuran produktivitas dari lapangan selanjutnya

dikumpulkan dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat

kecamatan ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke provinsi

dan dari provinsi ke pusat (BPS dan Kementan/Ditjen Tanaman



Pangan) melalui Sistem Informasi Manajemen Tanaman

Pangan (SIMTP).

Luas tanam dan panen dihitung dan dikumpulkan oleh petugas

pertanian (Mantri Tani/KCD) di masing-masing wilayah kerja

kecamatan. Hasil penghitungan luas panen dilaporkan bulanan

secara berjenjang dari tingkat kecamatan ke kabupaten/kota,

dari kabupaten/kota ke provinsi dan dari provinsi ke pusat (BPS

dan Kementan/Ditjen Tanaman Pangan) melalui Sistem

Informasi Manajemen Tanaman Pangan (SIMTP). Penghitungan

angka produksi dilakukan dengan cara mengalikan data

produktivitas dan luas panen.

Status angka produktivitas, luas panen dan produksi tahun 2017

yang digunakan dalam Laporan Kinerja ini adalah angka revisi

rakor prakiraan ARAM II yang telah dibahas antara Kementan

(Direktorat Jenderal Tanaman Pangan) dengan BPS tanggal 25-

27 Oktober 2017.

2) Indikator kinerja terlaksananya penggunaan benih unggul

bersertifikat dihitung berdasarkan jumlah benih bersertifikat yang

digunakan oleh petani dibandingkan terhadap total penggunaan

benih dari seluruh pertanaman masing-masing komoditas pada

tahun yang bersangkutan.

Komponen yang digunakan dalam menghitung penggunaan

benih varietas unggul bersertifikat, meliputi penggunaan benih

dari pasar bebas (swadaya petani), bantuan benih, Cadangan

Benih Nasional dan Subsidi Benih. Data dikumpulkan oleh

Petugas Pengawas Benih di lapangan dilaporkan ke provinsi

(BPSBTPH) dan dari provinsi dilaporkan ke pusat (Direktorat

Perbenihan) setiap bulan melalui website, e-mail dan pos.



3) Indikator kinerja pengamanan tanaman dari gangguan OPT dan

DPI diperoleh melalui hasil perhitungan perbandingan luas

pertanaman yang terkena serangan OPT Utama dan DPI (banjir

dan kekeringan) menurut jenis komoditas dengan total luas

pertanaman selama tahun bersangkutan.

Data luas serangan OPT dan DPI diperoleh dari hasil

pengamatan Petugas POPT tingkat kecamatan dan dilaporkan

ke Koordinator POPT Kabupaten/kota, dari Koordinator ke

LPHP selanjutnya disampaikan ke provinsi (BPTPH Provinsi),

dan dari provinsi disampaikan ke pusat/Direktorat Perlindungan

Tanaman Ditjen Tanaman Pangan setiap dua mingguan melalui

Si_Lintan, e-mail dan pos.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1 Tercapainya produktivitas kedelai Ku/ha 16,00 15,20 95,00 BERHASIL

2 Tercapainya produktivitas padi Ku/ha 52,61 51,54 97,97 BERHASIL

3 Tercapainya produktivitas jagung Ku/ha 53,67 52,00 96,89 BERHASIL

4

Terlaksananya penggunaan benih unggul

bersertifikat untuk padi % 50 52,35 104,70 SANGAT BERHASIL

5


bersertifikat untuk jagung % 50 52,68 105,36 SANGAT BERHASIL

6


bersertifikat untuk kedelai % 35 49,35 141,00 SANGAT BERHASIL

7

Terlaksananya luas areal tanaman pangan

aman dari gangguan OPT dan DPI Padi % 93 95,30 102,47 SANGAT BERHASIL

8


aman dari gangguan OPT dan DPI Jagung % 98 98,57 100,58 SANGAT BERHASIL

9


aman dari gangguan OPT dan DPI Kedelai % 97 99,07 102,13 SANGAT BERHASILKeterangan: Realisasi produktivitas tahun 2017 = berdasarkan Angka Prakiraan



3.1.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Dari sembilan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan tahun 2017, menghasilkan kinerja enam indikator dengan

capaian kategori Sangat Berhasil (capaian diatas 100%) meliputi

penggunaan benih unggul bersertifikat padi, jagung dan kedelai

serta luas aman tanaman padi, jagung dan kedelai. Sedangkan tiga

indikator dengan kategori Berhasil (capaian 80-100%) yaitu

produktivitas padi, jagung dan kedelai.

3.1.2.1. Produktivitas Padi

Berdasarkan Angka Prakiraan 2017, produktivitas padi 51,54 ku/ha,

luas panen 15,79 juta ha dan produksi 81,39 juta ton GKG.

Produktivitas padi 2017 lebih rendah dibanding targetnya atau

hanya mencapai 97,97% dan menurun 0,82 ku/ha (1.57%) dari

produktivitas padi 2016 dan juga menurun 0,46 ku/ha (0,88%)

terhadap rerata produktivitas periode 2012-2017. Apabila

dibandingkan terhadap target produktivitas tahun 2019 (akhir

RPJMN 2015-2019) sebesar 53,14 ku/ha, produktivitas padi masih

harus mengejar peningkatan 1.6 ku/ha untuk mencapai target

RPJMN.

Tabel 4. Skala Kinerja Capaian Indikator Produktivitas Padi Tahun 2012-2017

Keterangan: *) Realisasi tahun 2017 merupakan angka prakiraan

2012 2013 2014 2015 2016

Rerata

2012-

2016

2017*)

1 Target (Ku/Ha) 50,10 52,00 51,83 51,40 52,35 51,54 52,61

2 Realisasi (Ku/Ha) 51,36 51,52 51,35 53,41 52,36 52,00 51,54

3 Capaian (%) 102,51 99,08 99,07 103,91 100,02 100,92 97,97

4 Kategori CapaianSangat

BerhasilBerhasil Berhasil

Sangat

Berhasil

Sangat

Berhasil

Sangat

BerhasilBerhasil

No. Uraian

Tahun



Meskipun capaian produkitivitas padi tahun 2017 terhadap target

lebih rendah dari rerata lima tahun sebelumnya, namun realisasi

produktivitas padi tahun 2017 masih lebih tinggi dari tahun 2012,

2013 dan 2014. Produktivitas padi tahun 2017 per provinsi

sebagaimana Lampiran 9.

Luas panen padi tahun 2017 mencapai 15,79 juta ha meningkat 633

ribu ha (4,18%) dibanding tahun 2016. Apabila dibandingkan

dengan target tahun 2017 mencapai 106,32%, dan telah mencapai

102,20% terhadap target 2019 (akhir RPJMN 2015-2019) sebesar

15,45 juta ha. Sedangkan bila dibandingkan terhadap rerata luas

panen periode 2012-2016, meningkat cukup signifikan seluas 1,719

juta ha (12,22%). Luas panen padi tahun 2017 per provinsi

tercantum dalam Lampiran 12.

Demikian juga, produksi padi tahun 2017 menunjukkan keberhasilan

yang cukup memuaskan mencapai 81,39 juta ton GKG atau

104,16% dari target 78,13 juta ton GKG. Selain mencapai target,

juga meningkat cukup tinggi 2,03 juta ton GKG (2,56%)

dibandingkan tahun 2016. Begitu juga terhadap rerata produksi

tahun 2012-2016 meningkat 8.20 juta ton GKG (11,20%). Apabila

dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir RPJMN 2015-2019)

produksi padi 2017 sudah melampuai target 2019 (80,08 juta ton

GKG). Produksi padi tahun 2017 mencapai 104,17% jika

dibandingkan dengan target produksi padi pada Perjanjian Kerja

Menteri Pertanian sebesar 78,13 juta ton GKG. Capaian produksi

padi tahun 2017 per provinsi tercantum dalam Lampiran 15.

Peningkatan produksi padi tahun 2017 dibandingkan dengan tahun

2016 dipengaruhi oleh peningkatan luas panen sebesar 0,63 juta ha.

Peningkatan luas panen pada tahun 2017 ini dipengaruhi oleh iklim

yang masih sesuai (ketersediaan air cukup) untuk pertanaman padi

dan pelaksanaan percepatan tanam padi Februari-April 2017 serta



pemanfaatan lahan bera dan adanya alih tanam dari komoditas

perkebunan ke padi.

Tabel 5. Perbandingan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Padi

Tahun 2012-2017


Dalam periode tahun 2012-2016, produktivitas padi meningkat rata-

rata 0,51% per tahun, dari 51,36 ku/ha pada tahun 2012 menjadi

52,36 ku/ha pada tahun 2016, sementara pada tahun 2017 justru

menurun 1,57%. Luas panen padi meningkat rerata 3,08% per

tahun, dari 13,45 juta ha pada tahun 2012 menjadi 15,16 juta ha

pada tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat 4,18%. Sementara itu

produksi padi rerata tumbuh 3,57% per tahun, dari 69,06 juta ton

GKG tahun 2012 menjadi 79,36 juta ton GKG pada tahun 2016,

tahun 2017 meningkat 2,56%.

Tabel 6. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen, dan Produksi Padi Tahun 2012-2017


No. Uraian

% Capaian Selisih % Capaian Selisih % Capaian Selisih

1 Produktvitas (Ku/Ha) 52,00 52,36 52,61 51,54 99,12 (0,46) 98,43 (0,82) 97,97 (1,07)

2 Luas Panen (000 Ha) 14.070 15.156 14.851 15.789 112,22 1.719 104,18 633 106,32 938

3 Produksi (000 Ton) 73.187 79.355 78.132 81.385 111,20 8.198 102,56 2.030 104,16 3.253

Target

2017

Rerata

2012-2016

Realisasi

2016

Realisasi

2017 *)Rerata 2012-2016

Perbandingan Realisasi 2017 Thd.

Realisasi 2016 Target 2017

Rerata Realisasi

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2017 *) 2012-2016 2016-2017

1 Produktvitas (Ku/Ha) 51,36 51,52 51,35 53,41 52,36 52,00 51,54 0,51 (1,57)

2 Luas Panen (000 Ha) 13.446 13.835 13.797 14.115 15.156 14.070 15.789 3,08 4,18

3 Produksi (000 Ton) 69.056 71.280 70.846 75.398 79.355 73.187 81.385 3,57 2,56

No. UraianRealisasi Tahun % Pertumbuhan



Grafik 1. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2012-2017

50.00

50.50

51.00

51.50

52.00

52.50

53.00

53.50

54.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Produktivitas (ku/ha)

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Luas Panen (000 ha)

Produksi padi tahun 2017 berdampak terhadap pencapaian

swasembada dan surplus beras yang cukup besar 15,74 juta ton

atau mencapai indeks swasembada 149,84%. Perhitungan tersebut

dilakukan dengan cara membandingkan antara produksi beras

dengan kebutuhan. Produksi padi tahun 2017 (Angka Prakiraan)

setara dengan 47,23 juta ton beras tersedia untuk konsumsi.

Sementara itu kebutuhan beras tahun 2017 sebesar 30,01 juta ton

meliputi: konsumsi langsung penduduk (tingkat konsumsi 114.60

kg/kapita/tahun, jumlah penduduk 261,89 juta jiwa), pakan

ternak/unggas, industri bukan makanan dan kehilangan

hasil/susut/tercecer.

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Produksi (000 ton)



Tabel 7. Neraca Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2017

Keterangan:

• Produksi merupakan angka prakiraan • Penghitungan (konsumsi gabah, gabah tersedia, beras tersedia, konsumsi beras)

berdasarkan formula BPS dan BKP • Konsumsi beras perkapita berdasarkan angka Bappenas dan BPS

Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi padi tahun 2017

melalui APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, adalah

sebagai berikut:

1) Penerapan Budidaya Padi

Kegiatan fasilitasi penerapan budidaya padi pada tahun 2017

mencakup sebelas kegiatan yang terdiri atas: kegiatan budidaya

padi inbrida, budidaya padi khusus, budidaya padi hibrida,

pengembangan padi sub optimal (hazton), budidaya padi salibu,

budidaya mina padi, pengembangan desa pertanian organik

untuk padi, budidaya padi inbrida rawa lebak, budidaya padi

jajar legowo super, pengembangan varietas unggul baru dan

budidaya padi teknologi pupuk hayati.

No. Uraian Volume Satuan

1 Produksi Padi/Gabah (GKG) 81.385.254 Ton

2 Kebutuhan/Konsumsi Gabah (7.3%) 5.941.124 Ton

3 Gabah Tersedia (Produksi Gabah (1) - Konsumsi Gabah (2)) 75.444.130 Ton

4 Beras tersedia (62,74% x Gabah Tersedia (3)) 47.333.647 Ton

5 Kebutuhan/Konsumsi Beras 30.012.697 Ton

6 Penggunaan Beras Non Pangan (3.33%*Beras Tersedia (4)) 1.576.210 Ton

7Neraca Surplus/Defisit (Beras Tersedia (4) - Konsumsi Beras (5)-

Penggunaan Beras Non Pangan (6))15.744.740 Ton

8 Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS 2010-2035) 261.890.000 Jiwa

9 Konsumsi Beras Perkapita 114,60 Kg/Kapita/Thn

10Indeks Swasembada (Beras Tersedia (4) / (Konsumsi Beras

(5)+Penggunaan Beras Non Pangan(6)))149,84 %



Total realisasi fisik bantuan pemerintah untuk sebelas kegiatan

fasilitasi penerapan budidaya padi hingga keadaan Desember

2017 mencapai 830.285 ha (94,40%) dari sasaran seluas

879.514 ha. Tingginya realisasi fisik kegiatan fasilitasi

penerapan budidaya padi menunjukan tingginya minat

masyarakat untuk mengadopsi penerapan berbagai teknologi

budidaya padi yang ditawarkan Pemerintah.

Realisasi tanam sebelas kegiatan fasilitasi penerapan budidaya

sampai bulan Desember 2017 menunjukan angka sementara

seluas 785.552 ha (94,61%) dari 830.285 ha. Adapun sisa

bantuan seluas 44.733 ha masih dalam proses persemaian.

Realisasi panen sebelas kegiatan fasilitasi penerapan budidaya

hingga keadaan Desember 2017 menunjukan angka sementara

seluas 314.240 ha (40,00%) dari realisasi tanam dengan

produktivitas menunjukan angka sementara sebesar 57,71

ku/ha dan produksi sebesar 1.813.557 ton. Apabila

dibandingkan dengan sasaran produktivitas padi yang tertuang

dalam Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015-2019

dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun 2017 sebesar 52,61 ku/ha maka produktivitas kegiatan

fasilitasi penerapan budidaya mencapai 109,69%. Adapun

rincian realisasi penerapan berbagai teknologi budidaya padi

melalui kegiatan fasilitasi penerapan budidaya padi hingga

keadaan Desember 2017 sebagai berikut:



Tabel 8. Realisasi Kegiatan Penerapan Budidaya Padi Tahun 2017

2) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bertujuan untuk

menyediakan fasilitas Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

mendukung sub sektor tanaman pangan khususnya kegiatan

pengembangan desa pertanian organik untuk padi. Kegiatan

UPPO menghasilkan pupuk organik yang digunakan sebagai

sarana budidaya padi yang berdampak pada peningkatan mutu

dan produktivitas tanah dan tanaman. Realisasi bantuan

pemerintah (SP2D) Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) hingga

Desember 2017 mencapai 1.499 unit dari target 1.500 unit

(99,93%).

3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Padi

Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih padi telah

mampu menyediakan benih yang berkualitas di lapangan

sehingga meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat

padi pada tahun 2017 yang mencapai 200.677 ton setara luas

8.027 juta ha atau 52,04% dari total luas tanam 15,33 juta ha.

Penggunaan benih padi unggul bersertifikat pada Lampiran 18

dan Luas Tanam pada Lampiran 6. Capaian tersebut didukung

Rencana Realisasi Fisik Realisasi Tanam Realisasi Panen Produktvitas Produksi

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ku/Ha) (Ton)

1 Padi Inbrida Sawah/tadah hujan/lahan kering 731.925 706.280 668.287 285.945 57,39 1.641.110

2 Padi Khusus 75 75 75 12 60,00 72

3 Padi Hibrida 60.000 41.534 41.529 21.526 60,49 130.214

4 Padi Sub Optimal/Teknologi Hazton 45.364 45.091 42.116 4.518 61,86 27.947

5 Padi Salibu 10.000 7.053 6.329 625 58,18 3.636

6 Mina Padi 4.000 3.934 3.840 1.101 71,55 7.878

7 Desa Pertanian Organik 14.000 13.905 9.491 513 52,61 2.699

8 Padi Inbrida Rawa Lebak 650 385 385 -

9 Padi Jajar Legowo Super 10.000 10.000 10.000 -

10 Varietas Unggul Baru 3.000 1.703 3.000 -

11 Padi Teknologi Pupuk Hayati 500 325 500 -

879.514 830.285 785.552 314.240 57,71 1.813.556

No. Uraian

Jumlah



oleh kegiatan: pemberdayaan penangkar, bantuan benih, subsidi

benih, penguatan dan pengembangan desa mandiri benih, serta

ketersediaan benih di pasar bebas yang cukup. Peningkatan

penggunaan benih unggul bersertifikat berpengaruh langsung

terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hasil.

4) Penguatan Perlindungan Tanaman Padi dari Gangguan OPT dan DPI

Dalam rangka mengamankan areal tanaman dari gangguan OPT,

telah dilaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama

Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan

Iklim (PPDPI), gerakan pengendalian OPT, penguatan

agroekosistem, dan penguatan perlindungan tanaman pangan.

Melalui kegiatan tersebut, telah berhasil mengamankan

pertanaman padi dari gangguan OPT dan DPI mencapai 95,30%

dari total pertanaman padi tahun 2017 seluas 15.33 juta ha. Hal

ini berarti sepanjang tahun 2017 pertanaman padi yang tidak

terkena gangguan OPT dan DPI mencapai 14,61 juta ha, dan

720,70 ribu ha (4,70%) pertanaman yang terserang OPT dan

terkena DPI, lebih tinggi dari tahun 2016 yang mencapai 1,80%.

Luas areal aman dari gangguan OPT dan DPI Padi Tahun 2017

terdapat pada Lampiran 21 dan luas tanam padi pada lampiran 6.

5) Penanganan Pascapanen Padi

Dalam rangka mendukung penurunan susut hasil dialokasikan

bantuan sarana pascapanen padi sebanyak 4.643 unit terdiri dari:

power thresher 269 unit, combine harvester kecil 789 unit,

combine harvester sedang 863 unit, combine harvester besar

2.634 unit, vertical dryer 19 unit, penggilingan 32 unit, moisture

tester 28 unit, sarana roda tiga 3 unit, dan packing grading 6 unit.

Berdasarkan realisasi bantuan sarana pascapanen padi tersebut,

diprediksi dapat menurunkan susut hasil padi sebesar 0,155%



atau mengamankan produksi padi pada tahun 2017 sebesar

125.984 ton GKG.

Tidak tercapainya target produktivitas padi tahun 2017 ini

disebabkan oleh:

1) Adanya penurunan produktivitas padi ladang yang disebabkan

kurang optimalnya pertumbuhan padi ladang pada fase vegetatif

pada periode April-September 2017, dimana tahun 2017 pada

sebagian wilayah Indonesia lebih basah dan pada sebagian lain

lebih kering.

2) Rendahya adopsi teknologi di tingkat petani pada

pengembangan areal tanam baru sehingga berpengaruh pada

kurang optimalnya produkitivitas.

3) Adanya serangan OPT dan penyakit pada beberapa daerah

sentra diantaranya hama WBC, tikus dan penggerek batang

serta penyakit hawar daun bakteri.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain :

1) Mengoptimalkan pertumbuhan padi khususnya di lahan kering.

Pertumbuhan padi di lahan kering dapat dioptimalkan dengan

meningkatkan ketersediaan air melalui pembuatan sumur suntik,

pompanisasi dan embung. Disamping itu, juga penggunaan

pupuk dan benih unggul diperlukan untuk meningkatkan

produktivitas tanaman. Seiring dengan upaya tersebut,

penyuluhan dan pengawalan serta diseminasi pemanfaatan

teknologi budidaya padi pada pengembangan areal tanam baru

seperti daerah lahan kering juga harus ditingkatkan.

2) Melakukan Gerakan Pengendalian (Gerdal) pada beberapa

daerah yang terkena serangan sehingga diharapkan dapat

mengamankan produksi padi yang terkena dampak OPT dan



penyakit yaitu hama WBC, tikus dan penggerek batang serta

penyakit hawar daun bakteri.

Tabel 9. Rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja dalam

peningkatan produktivitas padi pada tahun 2018

No. Kegiatan Waktu

pelaksanaan Penanggung

jawab

Ànggaran yang

dibutuhkan (Rp)

1

Mengalokasikan

kegiatan padi lahan

kering seluas 1.000.000

ha yang diberikan

stimulan berupa benih

dan pupuk dan atau

herbisida sehingga

diharapkan produktivitas

padi ladang lebih

optimal.

Jan-Des 18 Direktorat

Serealia 437.500.000.000

2

Meningkatkan

ketersediaan air di lahan

kering melalui fasilitasi

sarana mitigasi DPI

seluas 400 ha

Apr-Sept 18 Direktorat

Perlindungan 1.853.825.000

3

Peningkatan

perlindungan dari

serangan OPT melalui

PPHT padi 8.525 ha,

Gerdal 686 kali, dan

penguatan

agroekosistem 2175 ha


Perlindungan 19.087.156.000



3.1.2.2. Produktivitas Jagung

Berdasarkan Angka Prakiraan 2017, produktivitas jagung 52,00

ku/ha, luas panen 5,38 juta ha dan produksi 27,95 juta ton pipilan

kering. Produktivitas jagung 2017 lebih rendah dibanding targetnya

atau mencapai 96,89% dan menurun 1,05 ku/ha (1,98%) dari

produktivitas jagung 2016, namun demikian meningkat 1,64 ku/ha

(3,26%) terhadap rerata produktivitas periode 2012-2016.

Sementara itu apabila dibandingkan terhadap target produktivitas

tahun 2019 (akhir RPJMN 2015-2019) sebesar 55,84 ku/ha,

produktivitas jagung tahun 2017 baru mencapai 94,61%.

Tabel 10. Skala Kinerja Capaian Indikator Produktivitas Jagung Tahun 2012-2017

No. Uraian Rerata

2012-2016

1 Target (Ku/Ha) 48.73 48.34 47.95 50.54 52.63 49.64 53.67

2 Realisasi (Ku/Ha) 48.99 48.44 49.54 51.79 53.05 50.36 52.00

3 Capaian (%) 100.53 100.21 103.32 102.47 100.80 101.46 96.89


Berhasil

Sangat

Berhasil

Sangat

Berhasil

Sangat

Berhasil

Sangat

Berhasil

Sangat

BerhasilBerhasil

Tahun

2012 2013 2014 2015 2017*)2016


Luas panen jagung tahun 2017 selain mencapai target, juga

mengalami peningkatan 1,40 juta ha terhadap rerata luas panen

2012-2016 dan meningkat 930 ribu terhadap luas panen 2016.

Capaian luas panen jagung Tahun 2017 pada lampiran 13. Begitu

juga dengan produksi jagung tahun 2017 sebesar 27,95 juta ton

pipilan kering (pk) telah mencapai target yang ditetapkan (25,2 juta

ton pk) dan mengalami peningkatan 4,37 juta ton dari produksi 2016

dan 7,93 juta ton dari rerata produksi 2012-2016. Jika dibandingkan

dengan target produksi yang tertuang pada Perjanjian Kinerja

Menteri Pertanian sebesar 25,2 juta ton, maka produksi jagung

tahun 2017 juga sudah melampaui dari target yang ditetapkan.

Peningkatan produksi jagung tahun 2017 berasal dari kontribusi



peningkatan luas panen. Capaian produksi jagung Tahun 2017 per

provinsi pada Lampiran 16.

Tabel 11. Perbandingan Produktivitas, Luas Panen, dan Produksi Jagung Tahun 2012-2017

No. Uraian


1 Produktivitas (Ku/Ha) 50,36 53,05 53,67 52,00 103,26 1,64 98,02 (1,05) 96,89 (1,67)

2 Luas Panen (000 Ha) 3.970 4.444 4.695 5.375 135,40 1.405 120,93 930 114,47 680

3 Produksi (000 Ton) 20.020 23.578 25.200 27.949 139,61 7.929 118,53 4.370 110,91 2.749

Realisasi

2012-2016

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017 *)


Rerata 2012-2016 Realisasi 2016 Target 2017


Produktivitas jagung periode tahun 2012-2017 meningkat rata-rata

5,67% per tahun, dari 48,99 ku/ha pada tahun 2012 menjadi 53,05

ku/ha pada tahun 2016, sementara produktivitas tahun 2017 justru

mengalami penurunan sebesar 1,98% dari tahun 2016. Sementara

luas panen berfluktuasi dari tahun 2012 sampai 2015, mengalami

peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2016 yang

berkontribusi terhadap peningkatan produksi yang signifikan juga

dari tahun 2016. Capaian produktivitas jagung tahun 2017 per


Faktor yang mendukung meningkatnya luas panen yang

berkontribusi terhadap peningkatan produksi jagung nasional antara

lain adanya kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan impor

jagung serta adanya harga acuan pembelian jagung pipilan kering di

petani sebesar Rp3.150,- per kg (kadar air 15%) yang tertuang pada

Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017.

Kebijakan pengendalian impor berdampak pada keyakinan petani

untuk memberikan input yang cukup bagi tanaman sehingga mampu

mencapai produksi optimal. Penetapan harga minimum juga

berdampak pada petani bahwa usaha budidaya jagung yang mereka

laksanakan dapat memberikan pendapatan yang lebih baik bagi

keluarga mereka.



Peningkatan luas panen juga didorong oleh percepatan Luas

Tambah Tanam jagung yang bertarget untuk menambah luas tanam

sehingga mampu meningkatkan produksi untuk mencapai

swasembada jagung, dengan usaha dan kerja sama yang solid

antar stakeholder dari tingkat penyuluh, dinas terkait, TNI dan tim

upsus tingkat Kementerian.

Tabel 12. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Jagung Tahun 2012-2017


Grafik 2. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi

Jagung Tahun 2012-2017

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Produktivitas (ku/ha)

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Luas Panen (000 ha)

Produksi jagung tahun 2017 (Angka Prakiraan) sebesar 27,95 juta

ton pk apabila dibandingkan dengan kebutuhan tahun 2017 sebesar

18,77 juta ton, mengalami surplus sebesar 7,88 juta ton pk, atau

dengan indeks swasembada mencapai 142%. Kebutuhan jagung

tahun 2015 meliputi: kebutuhan benih, konsumsi langsung, pakan

(industri pakan dan peternak lokal), dan industri (pangan, non

pangan dan non pakan).

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Produksi (000 ton)

Rerata Realisasi

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2017 *) 2012-2016 2016-2017

1 Produktivitas (Ku/Ha) 48,99 48,44 49,54 51,78 53,05 50,36 52,00 5,67 1,98-

2 Luas Panen (000 Ha) 3.958 3.822 3.837 3.787 4.444 3.970 5.375 (4,33) 20,93

3 Produksi (000 Ton) 19.387 18.512 19.008 19.612 23.578 20.020 27.949 1,35 18,53

No. Uraian% PertumbuhanTahun



Tabel 13. Neraca Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2017


1 Produksi Jagung (Pipilan Kering) 27.948.662 Ton

2 Kehilangan/Tercecer 1.301.424 Ton

3 Jagung Tersedia (1-2) 26.647.238 Ton

4 Kebutuhan 18.765.974 Ton

5 Neraca Surplus/Defisit (3 - 4) 7.881.264 Ton

6 Indeks Swasembada (3 / 4) 142,00 %Keterangan:

• Produksi berdasarkan Angka Prakiraan

• Kebutuhan berdasarkan proyeksi dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT),

Asosiasi Peternak Lokal, Kompartemen Industri Makanan dan Minuman KADIN, dan BKP

(Neraca Bahan Makanan/NBM)

Beberapa kegiatan APBN yang mendukung terjadinya peningkatan

produktivitas, luas panen dan produksi jagung tahun 2017 antara

lain:

1) Penerapan Budidaya Jagung

Tujuan dari kegiatan pendukung ini adalah meningkatkan

produksi jagung melalui penambahan luas areal tanam baru

jagung (PATB) dan penambahan luas tanam jagung (PLTJ).

Penambahan luas areal tanam baru jagung (PATB) adalah

penanaman jagung pada lahan yang belum pernah ditanami

jagung. Penambahan Luas Tanam Jagung (PLTJ) adalah

penanaman jagung pada lahan bera, pergantian komoditas,

tumpang sari, tanaman sela perkebunan dan tanaman sela

kehutanan. Dari luas 3 juta ha penerapan budidaya jagung,

untuk kegiatan jagung komposit sebesar 234.173 ha dan

sisanya untuk kegiatan jagung hibrida. Pada masing-masing

kegiatan, dialokasikan untuk areal PATB (Perluasan Areal

Tanam Baru) dan areal PLTJ (Penambahan Luas Tanam

Jagung).



Realisasi bantuan untuk kegiatan penerapan budidaya jagung

adalah sebesar 2.816.563 ha, dengan realisasi tanam mencapai

2.453.526 ha (81,78%). Sisa pertanaman seluas 363.037 ha

akan ditanam sampai pada Februari 2018 sesuai batas

pertanaman yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan. Hal ini

disebabkan adanya revisi kegiatan jagung berupa realokasi ke

11 provinsi dan pengadaan DIPA Pusat dengan batas tanam

sampai Bulan Februari 2018. Produktivitas kegiatan penerapan

budidaya jagung hibrida 64,91 ku/ha, atau 120,94 % terhadap

target (53,67 ku/ha) dan produksi 6.095.151. Capaian

penerapan budidaya jagung tahun 2017 pada Lampiran 24.

2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Jagung

Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih jagung telah

mampu menyediakan benih yang berkualitas di lapangan.

Penggunaan benih unggul bersertifikat jagung pada tahun 2017

mencapai 62.061 ton setara luas 3,102 juta ha atau 52,66% dari

total luas tanam 5,89 juta ha. Penggunaan benih jagung

bersertifikat pada Lampiran 19 dan luas tanam jagung pada

Lampiran 7.

Capaian ini disebabkan oleh bantuan benih pada kegiatan

penerapan budidaya jagung, bantuan benih DIPA Pusat,

perbanyakan benih sumber, dan ketersediaan benih yang cukup

di pasar bebas terutama jagung hibrida.

3) Penguatan Perlindungan Tanaman Jagung Dari Gangguan OPT

dan DPI

Dalam rangka mengamankan produksi dari gangguan OPT,

telah dilaksanakan kegiatan PPPHT, gerakan pengendalian

OPT, pengadaan bantuan sarana pengendalian, penguatan

agroekosistem, dan penguatan perlindungan tanaman pangan.



Melalui kegiatan tersebut, telah berhasil mengamankan

pertanaman jagung dari gangguan OPT dan DPI mencapai

98,57% dari total pertanaman jagung tahun 2017 seluas 5,89

juta ha. Luas areal aman dari gangguan OPT dan DPI Jagung

Tahun 2017 terdapat pada Lampiran 22 dan luas tanam padi

pada lampiran 7.

4) Penanganan Pascapanen Jagung

Dalam rangka meningkatkan penanganan pascapanen untuk

meningkatkan kualitas hasil dan penurunan susut, pada tahun

2017 disalurkan bantuan sarana pascapanen jagung sebanyak

2.359 unit yang mencapai 100% dari target. Alsin yang

disalurkan terdiri dari: corn combine harvester 126 unit, corn

sheller 2.228 unit, dan vertical dryer 5 unit. Capaian sarana

pascapanen jagung pada Lampiran 3.

Dampak dari bantuan sarana pascapanen jagung tersebut,

diprediksi mampu menurunkan susut hasil jagung sebesar

0,1422% atau dapat mengamankan produksi jagung pada tahun

2017 sebesar 39.800 ton pipilan kering.

Tidak tercapainya target produktivitas jagung tahun 2017 ini

disebabkan oleh kurang terserapnya bantuan benih dan pupuk

sebagai penunjang pertumbuhan tanaman khususnya pada areal

tanam baru di lahan marjinal. Rekomendasi solusi atas

permasalahan tersebut, antara lain :

1) Dialokasikannya bantuan benih dan pupuk untuk lahan PATB di

tahun 2018 (15 kg per ha benih dan 50 kg pupuk urea)

2) Peningkatan penyuluhan dan pengawalan

3) Mendorong pemda untuk mendukung saprodi dan pengawalan

4) Peningkatan akses petani terhadap pemodalan usaha melalui

jalinan kerjasama dengan perbankan, BUMN dan pihak swasta



Tabel 14. Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Dalam

Peningkatan Produktivitas Jagung Pada Tahun 2018

No Rekomendasi

perbaikan

Waktu

pelaksanaan

Penanggung

Jawab

Ànggaran yang

dibutuhkan (Rp)

1

Mengalokasikan

kegiatan penerapan

budidaya jagung

sebesar 3.342.255 ha


Serealia 147.617.500.000

2

Koordinasi dgn Badan

SDMP untuk lebih

memberdayakan para

PP yg ada di

lapangan.

Jan-April 18 Direktorat

Serealia

2.216.659.000 3

Koordinasi dgn pemda

setempat dalam hal

penyediaan anggaran

utk pengadaan

saprodi agar tepat

sasaran

Jan-Mar 18 Direktorat

Serealia

4

Sosialisasi

pemanfaatan skim

kredit yang ada dan

meningkatkan

kemitraan dgn

Perbankan , BUMN,

pihak swasta

Jan-Sept 18 Direktorat

Serealia



3.1.2.3. Produktivitas Kedelai

Berdasarkan Angka Prakiraan tahun 2017, produktivitas kedelai

mencapai 15,20 ku/ha, luas panen 357 ribu ha dan produksi 542

ribu ton biji kering (bk). Capaian produktivitas kedelai 2017 lebih

rendah 0,80 ku/ha atau mencapai 95,00% dibanding target.

Meskipun tidak mencapai target, produktivitas kedelai tahun 2017

naik 0,30 ku/ha dari produktivitas tahun 2016 dan meningkat 0,18

ku/ha terhadap rerata produktivitas periode 2012-2016. Apabila

dibandingkan terhadap target produktivitas tahun 2019 (akhir

RPJMN 2015-2019) sebesar 17,00 ku/ha, maka capaian 2017 baru

mencapai 89,41%. Capaian produktivitas kedelai tahun 2017 per


Tabel 15. Skala Kinerja Capaian Indikator Produktivitas Kedelai Tahun 2012-2017


Luas panen kedelai tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target

hanya mencapai 47,60%. Sedangkan bila dibandingkan terhadap

tahun 2016, menurun 220 ribu ha (38,13%), dan dibandingkan

dengan rerata periode 2012-2016 menurun 228 ribu ha (38,97%).

Capaian luas panen kedelai tahun 2017 per provinsi pada Lampiran

14.

Produksi kedelai tahun 2017 mencapai 542 ribu ton bk, menurun

317 ribu ton bk (36,86%) dibandingkan terhadap produksi tahun

2016. Apabila dibandingkan terhadap target mencapai 45,20%,

sedangkan apabila dibandingkan terhadap rata-rata 2012-2016

No. Uraian Rerata

2012-2016

1 Target (Ku/Ha) 13,92 15,46 14,19 15,50 15,76 14,97 16,00

2 Realisasi (Ku/Ha) 14,85 14,16 15,51 15,68 14,90 15,02 15,20

3 Capaian (%) 106,68 91,59 109,30 101,16 94,54 100,36 95,00


BerhasilBerhasil

Sangat

Berhasil

Sangat

BerhasilBerhasil

Sangat

BerhasilBerhasil

Tahun

2015 2016 2017*)2012 2013 2014



menurun 338 ribu ton bk (38,41%). Sementara itu apabila

dibandingkan terhadap target 2019 (akhir RPJMN) 2015-2019 baru

mencapai 36,13% dari target 1,50 juta ton. Jika dibandingkan

dengan target produksi yang tertuang pada Perjanjian Kinerja

Menteri Pertanian sebesar 1.2 juta ton, maka produksi jagung tahun

2017 masih jauh dari target yang ditetapkan. Capaian produksi

kedelai tahun 2017 per provinsi pada Lampiran 17.

Tabel 16. Perbandingan Produktivitas, Luas Panen, dan Produksi Kedelai Tahun 2012-2017


Dalam periode tahun 2012-2016, perkembangan produktivitas

kedelai meningkat rata-rata 0,73% per tahun, dari 14,85 ku/ha pada

tahun 2012 menjadi 14,90 ku/ha pada tahun 2016, dan tahun 2017

meningkat lagi menjadi 15,20 ku/ha. Sementara itu luas panen turun

rerata 8,33% per tahun, dari 568 ribu ha pada tahun 2012 menjadi

577 ribu ha pada tahun 2016, dan tahun 2017 kembali turun menjadi

357 ribu ha.

Produksi kedelai memiliki pola yang sama dengan luas panen, yang

menunjukkan pertumbuhan yang negatif dari tahun 2012 sampai

dengan 2017. Pola tersebut menunjukkan bahwa penurunan

produksi dipengaruhi oleh penurunan luas panen. Penyebab utama

penurunan luas panen ini adalah penurunan areal tanam yang

disebabkan oleh kurangnya gairah petani menanam kedelai karena

No. Uraian


1 Produktivitas (Ku/Ha) 15,02 14,90 16,00 15,20 101,20 0,18 102,01 0,30 95,00 (0,80)

2 Luas Panen (000 Ha) 585 577 750 357 61,02 (228) 61,87 (220) 47,60 (393)

3 Produksi (000 Ton) 880 860 1.200 542 61,63 (338) 63,10 (317) 45,20 (658)

Rerata

2012-2016

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017*)


Rerata 2012-2016 Realisasi 2016 Target 2017



harga kedelai ditingkat petani relatif rendah dan meningkatnya

volume impor kedelai dengan harga yang murah.

Tabel 17. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Kedelai Tahun 2012-2017


Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi

kedelai, antara lain penetapan harga acuan pembelian di tingkat

petani Rp8.500, sesuai Permendag No.27/M-DAG/PER/5/2017

tahun 2017 dan penugasan Perum Bulog untuk membeli kedelai

dengan harga acuan dan HPP jika harga pasar di bawah harga

acuan atau HPP sesuai Perpres No 48 Tahun 2016. Namun upaya

tersebut ternyata belum mampu untuk meningkatkan produksi

kedelai tahun 2017. Untuk itu di akhir tahun 2017 dan awal tahun

2018, Ditjen Tanaman Pangan melakukan aksi sebagai berikut :

1. Penyusunan Permentan tentang penerapan jaminan mutu dan

pencantuman label kedelai produk rekayasa genetik dan non

produk rekayasa genetik untuk pangan segar dengan tujuan

untuk menaikkan branding kedelai non rekayasa genetik yang

diproduksi oleh petani.

2. Penyusunan Permentan tentang rekomendasi impor kedelai

dengan tujuan untuk membatasi impor sehingga diupayakan

memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

3. Membentuk tim promosi dan pemasaran kedelai nasional yang

bertugas menaikkan branding kedelai nasional dengan berbagai

upaya seperti melakukan edukasi dan promosi kedelai nasional

dan olahannya melalui gerai atau outlet, lomba pameran, festival

Rata-rata Realisasi

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2017 *) 2012-2016 2016-2017

1 Produktivitas (Ku/Ha) 14,85 14,16 15,51 15,68 14,90 15,02 15,20 0,73 1,91

2 Luas Panen (000 Ha) 568 551 616 614 577 585 357 (8,33) (35,83)

3 Produksi (000 Ton) 843 780 955 963 860 880 542 (7,44) (32,93)

No. UraianRealisasi/Tahun % Pertumbuhan



serta event nasional maupun regional, memantau tata niaga

pemasaran kedelai, menyusun pola-pola dan melakukan

terobosan kemitraan kedelai nasional, dll.

Grafik 3. Perkembangan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Kedelai Tahun 2011-2016

Produksi kedelai tahun 2017 (Angka Prakiraan) sebesar 542 juta ton

biji kering apabila dibandingkan dengan kebutuhan tahun 2017

sebesar 2,894 juta ton (termasuk konsumsi langsung, kebutuhan

benih, industri) mengalami defisit sebesar 2,385 juta ton, atau

dengan indeks swasembada mencapai 17,58%. Kondisi demikian

menggambarkan bahwa produksi dalam negeri belum mampu

mengimbangi kebutuhan, sehingga untuk mencukupinya masih

sangat bergantung impor.

Tabel 18. Neraca Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2017

Keterangan: • Produksi berdasarkan Angka Prakiraan • Kebutuhan berdasarkan proyeksi dari Kompartemen Industri Makanan dan Minuman

KADIN, dan BKP (NBM) • Konsumsi kedelai perkapita berdasarkan angka Susenas BPS

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Produktvitas (Ku/Ha)

-

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Luas Panen (000 Ha)

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

Produksi (000 Ton)


1 Produksi Kedelai (Biji Kering) 542.446 Ton

2 Kehilangan/Tercecer 33.758 Ton

3 Kedelai Tersedia (1-2) 508.688 Ton

4 Kebutuhan 2.893.798 Ton

5 Neraca Surplus/Defisit (3 - 4) (2.385.110) Ton

6 Indeks Swasembada (3 / 4) 17,58 %

7 Jumlah Penduduk 261.890.000 orang

8 Konsumsi Kedelai Per Kapita 7,18 kg/kap/tahun



Peningkatan produktivitas kedelai 2017 didukung oleh beberapa

faktor antara lain: perbaikan penerapan pengelolaan teknologi

budidaya akibat bantuan saprodi (bantuan benih, rhizobium, bahan

organik atau kapur pertanian), peningkatan penggunaan benih

unggul bersertifikat, peningkatan perlindungan tanaman dari

gangguan OPT dan DPI, serta perbaikan penanganan pascapanen.

Beberapa kegiatan APBN yang mendukung peningkatan

produktivitas, luas panen dan produksi kedelai tahun 2017 antara

lain:

1. Pengelolaan Produksi Melalui Teknologi Spesifik Lokasi

(PTT) Kedelai

Sasaran pelaksanaan pengelolaan produksi spesifik lokasi kedelai

tahun 2017 dialokasikan seluas 210.760 ha. Sarana produksi yang

diberikan yaitu benih kedelai bersertifikat, pupuk anorganik Urea

bersubsidi, pupuk organik, pupuk hayati (Rhizobium), pestisida

organik/anorganik. Realisasi fisik pelaksanaan PTT Kedelai 2017

mencapai 185.405 ha (85,49%), luas panen 66.509 ha, produktivitas

14,54 ku/ha dan produksi 96.701 ton. Rendahnya realisasi

pelaksanaan intensifikasi kedelai disebabkan antara lain adanya

pergeseran tanam akibat dampak perubahan iklim; dan terjadi

persaingan antar komoditi dengan jagung dan komoditas

hortikultura.

2. Pengelolaan Produksi Melalui Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) Kedelai

Sasaran pelaksanaan pengelolaan produksi spesifik lokasi kedelai

tahun 2017 seluas 6.010 ha. Untuk memfasilitasi pelaksanaan

penerapan teknologi BJA kedelai, pemerintah memberikan bantuan

berupa sarana produksi, dan pendampingan Petugas Penyuluh/

Mantri Tani maupun pendamping lainnya (Tim Pendamping khusus



dari IPB). Realisasi fisik pelaksanaan BJA kedelai mencapai 4.885

ha (81,28%), luas panen 3.060 ha, produktivitas 8.03 ku/ha dan

produksi 2.456 ton.

3. Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai melalui APBN-P Tahun 2017

Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai

melalui APBN-P Tahun 2017 berupa bantuan sarana produksi

meliputi benih kedelai bersertifikat, rhizobium, pupuk urea, bahan

organik, dolomit dan pestisida sesuai spesifikasi lokasi, yang

diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan/LMDH/lembaga

pemerintah/non pemerintah pelaksana Kegiatan Pengelolaan

Produksi Kedelai melalui APBN-P Tahun 2017.

Jumlah areal tanam yang dialokasikan mendapat bantuan sarana

produksi untuk kegiatan percepatan peningkatan produksi kedelai

seluas 500.000 hektar yang tersebar di 20 Provinsi. Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai melalui APBN-P Tahun

2017 dilakukan pada lahan bera, lahan tidur, pasang surut, lahan

perkebunan, lahan perhutani, serta lahan yang telah dipakai untuk

program PATB Jagung tahun 2017. Dengan diberikannya bantuan

sarana produksi, akan mendukung percepatan peningkatan produksi

kedelai nasional, penyediaan benih unggul, peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani. Realisasi fisik pelaksanaan

kegiatan APBN-P kedelai mencapai 416.712 ha (83,34%) dari

sasaran 500.000 ha.

4. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Kedelai

Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih kedelai telah

mampu menyediakan benih yang berkualitas di lapangan.

Penggunaan benih unggul bersertifikat kedelai pada tahun 2017

mencapai 11.643 ton setara luas 232.861 ha atau 49,35% dari total

luas tanam 471,84 ribu ha. Tingkat penggunaan benih unggul



bersertifikat tersebut lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya

mencapai 46.94%. Penggunaan benih unggul bersertifikat kedelai

tahun 2017 pada Lampiran 20 dan luas tanam kedelai pada

Lampiran 8.

Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat kedelai tahun

2017 karena adanya dukungan bantuan benih pada kegiatan

penerapan budidaya kedelai, perbanyakan benih sumber, subsidi

benih, dan sebagian dari benih pasar bebas.

5. Penguatan Perlindungan Tanaman Kedelai dari Gangguan OPT dan DPI

Dalam rangka mengamankan produksi dari gangguan OPT, telah

dilaksanakan kegiatan PPPHT, PPDPI, gerakan pengendalian OPT,

penguatan agroekosistem, dan penguatan perlindungan tanaman

pangan.

Melalui kegiatan tersebut, telah berhasil mengamankan pertanaman

kedelai dari gangguan OPT dan DPI mencapai 99,07% dari total

pertanaman kedelai tahun 2017 seluas 471,84 ribu ha. Luas areal

aman dari gangguan OPT dan DPI Kedelai Tahun 2017 terdapat

pada Lampiran 23 dan luas tanam padi pada lampiran 8.

6. Penanganan Pascapanen Kedelai

Fasilitasi bantuan sarana pascapanen kedelai pada tahun 2017

dialokasikan sebanyak 828 unit berupa power thresher multiguna

yang terealisasi 100%. Berdasarkan realisasi penyaluran bantuan

sarana pascapanen kedelai tersebut diprediksi dapat menurunkan

susut hasil kedelai sebesar 0,396% atau diperkirakan dapat

mengamankan produksi kedelai pada tahun 2017 sebesar 2.147 ton

bk.



Tidak tercapainya target produktivitas kedelai tahun 2017

disebabkan oleh:

1) Terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu baik dari segi

jumlah maupun kualitas

2) Banyaknya peluang terjadinya serangan hama maupun penyakit

sejak saat benih mulai tumbuh sampai panen dan pascapanen.

3) Ketersediaan alat, khususnya peralatan panen, pascapanen, dan

sarana gudang penyimpanan yang masih sangat terbatas.

4) Rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan produksi benih kedelai bersertifikat

2. Memperkuat perlindungan tanaman kedelai dengan kegiatan

PPHT kedelai, gerakan pengendalian OPT Kedelai dan

penguatan agroekosistem oleh para penyuluh dan POPT baik

pusat maupun daerah dan diharapkan petani melakukan

monitoring dan evaluasi pertanaman sejak dini guna

mengantisipasi gangguan dan kerusakan akibat hama dan

penyakit.

3. Dukungan alat pasca panen kedelai untuk menurunkan susut

hasil.

4. Diseminasi pemanfaatan teknologi budidaya kedelai yang mudah

dan murah.

Rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja dalam peningkatan

produktivitas kedelai pada tahun 2018, ditunjukkan pada tabel

berikut ini



Tabel 19. Rencana aksi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja

Peningkatan Produktivitas Kedelai 2018

No. Rekomendasi

Perbaikan Waktu

Pelaksanaan Penanggung

Jawab Ànggaran yang

dibutuhkan

1

Mengalokasikan bantuan saprodi budidaya kedelai seluas 1.500.000 ha

Jan-Des 18 Direktorat AKABI

Rp.1.428.000.000.000

2

Pengawalan sertifikasi benih pada lahan 100.000 ha

Jan-Juli 18 Direktorat Perbenihan

Rp. 5.000.000.000

3

Peningkatan perlindungan dari serangan OPT melalui PPHT kedelai 760 ha, Gerdal 65 kali, dan penguatan agroekosistem 160 ha

Jan-Des 18 Direktorat Perlindungan

Rp.2.417.000.000

4

Peningkatan fasilitasi sarana pascapanen kedelai sebesar 2.229 unit

Jan-Des 18 Direktorat P2HTP

Rp. 68.167.290.000

3.1.2.5. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Padi, Jagung,

Kedelai

Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat merupakan salah

satu faktor penentu keberhasilan peningkatan produktivitas dan

mutu hasil tanaman pangan. Semakin tinggi persentase

penggunaan benih unggul bersertifikat menunjukkan semakin luas

para petani dalam menggunakan sarana produksi benih yang

bermutu. Pada tahun 2017 tingkat penggunaan benih varietas



unggul bersertifikat padi, jagung dan kedelai semuanya mencapai

diatas target yang ditetapkan dalam sasaran indikator kinerja

(Sangat Berhasil), yakni padi 104,08%, jagung 105,36% dan

kedelai 141,00%. Target tingkat penggunaan benih padi, jagung,

dan kedelai selama periode Renstra 2015-2019 tetap, yaitu masing-

masing sebesar 50%, 50%, dan 35%.

Tabel 20. Tingkat Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2017 (%)

Keterangan: Realisasi 2017 data sementara s.d 31 Desember 2017

Tingkat penggunaan benih unggul bersertifikat padi tahun 2017

mencapai 200.677 ton seluas 8,03 juta ha atau mencapai 52,35%

dari total luas pertanaman padi tahun 2017 seluas 15,33 juta ha.

Capaian tersebut meningkat 8.52% dari tahun 2016 (43,52%).

Tingginya penggunaan benih unggul bersertifikat padi pada periode

2012-2016 karena dukungan program bantuan benih dari

pemerintah termasuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

sampai dengan tahun 2012. Penggunaan benih padi bersertifikat

tahun 2017 per provinsi terdapat pada Lampiran 18.

Penggunaan benih unggul bersertifikat jagung tahun 2017 mencapai

62.060 ton seluas 3.103 juta ha atau mencapai 52,68% dari total

luas pertanaman jagung tahun 2017 seluas 5,89 juta ha. Capaian

tersebut meningkat 0.38% dari tahun 2016 (52.28%). Penggunaan

benih jagung bersertifikat tahun 2017 per provinsi terdapat pada

Lampiran 19.

Rerata

2012-

2016

Realisasi

2016

Target

2017

1 Padi 47,98 43,52 50 52,35 104,70 4,37 8,83 2,35

2 Jagung 52,00 52,28 50 52,68 105,36 0,68 0,4 2,68

3 Kedelai 43,87 46,94 35 49,35 141,00 5,48 2,41 14,35

Capaian

2017

terhadap

target (%)

Selisih Realisasi 2017

terhadap

No Komoditas

Rerata

2012-

2016

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017



Penggunaan benih unggul bersertifikat kedelai tahun 2017

mencapai 11.643 ton seluas 232,86 ribu ha atau mencapai 49,35%

dari total luas pertanaman kedelai tahun 2017 seluas 471,84 ribu ha.

Capaian tersebut meningkat 2,41% dari tahun 2016 (46,94%).

Sementara itu apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun

2012-2016 (43,87%), mengalami peningkatan sebesar 6,11%. Sama

dengan tingkat penggunaan benih unggul padi periode 2012-2016,

penggunaan benih kedelai juga tinggi karena dukungan program

bantuan benih dari pemerintah termasuk Bantuan Langsung Benih

Unggul (BLBU) sampai dengan tahun 2012. Penggunaan benih

kedelai bersertifikat tahun 2017 per provinsi terdapat pada Lampiran

20.

Tabel 21. Perkembangan Tingkat Penggunaan Benih Unggul

Bersertifikat Tahun 2012-2017 Padi, Jagung, Kedelai (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2016-2017

1 Padi 55,93 46,63 45,90 47,94 43,52 47,98 52,35 (6,86) 16,87

2 Jagung 61,20 47,29 48,82 50,40 52,28 52,00 52,68 (4,89) 0,76

3 Kedelai 64,15 39,59 27,94 40,73 46,94 43,87 49,35 (14,78) 4,88

% PertumbuhanNo Komoditas

Realisasi/Tahun Rearata

2012-2016

Realisasi

2017

Keterangan: *) Realisasi 2017 data sementara s.d 31 Desember 2017

Penggunaan benih unggul bersertifikat padi, jagung, kedelai dari

tahun 2013 s.d 2017 mengalami peningkatan. Peningkatan

penggunaan benih unggul bersertifikat karena dukungan program

perbanyakan benih sumber, penguatan dan pengembangan desa

mandiri benih, bantuan benih (penerapan budidaya dan pengadaan

pusat), penguatan pengawasan dan sertifikasi benih, CBN, subsidi

benih dan sebagian dari benih pasar bebas. Hasil dari pelaksanaan

masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



a. Pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih sumber padi tahun

2017 seluas 273 Ha (93,17% dari target 293 ha), jagung 87 ha

(93,55% dari target 93,00 ha, kedelai 177 Ha (93,65% dari

target 189 ha).

b. Penguatan desa mandiri benih yang merupakan kelanjutan dari

kegiatan tahun 2016 dengan realisasi 9.560 ha (86,75% dari

target 11.020 ha).

c. Pengembangan desa mandiri benih 2.000 ha (100,00% dari

target 2.000 ha). Melalui kegiatan desa mandiri benih dapat

memenuhi kebutuhan benih yang berkualitas dan tepat waktu di

lokasi.

d. Bantuan benih padi tahun 2017 berasal dari kegiatan penerapan

budidaya padi 17.391,72 ton, pengadaan benih pusat 5.885,66

ton, subsidi benih 81.680.57 ton, dan CBN 260,19 ton.

e. Bantuan benih jagung 2017 berasal dari kegiatan penerapan

budidaya jagung 34,545 ton.

f. Bantuan benih kedelai berasal dari penerapan budidaya kedelai

10.768 ton dan subsidi 875,08 ton.

g. Sementara itu, penggunaan benih unggul bersertifikat tahun

2017 yang berasal dari pasar bebas padi 51.799 ton untuk luas

tanam 2,07 juta ha atau 13,43% dari total luas tanam, jagung

9.558 ton untuk luas tanam 477,91 ribu ha atau 7,96% dari total

luas tanam, dan untuk komoditas kedelai para petani

menggunakan benih dari program pemerintah baik pusat

maupun daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi, sebaran varietas unggul padi yang

dominan digunakan petani tahun 2017 meliputi lima varietas unggul,

yaitu: Ciherang 35,22%, Mekongga 14,99%, IR 64 9,13%,

Situbagendit 6,17% dan Inpari 30 seluas 4,80%, sisanya varietas

lain.



Tabel 22. Penyebaran Penggunaan Varietas Unggul Padi

Tahun 2017

Keterangan: *)Data sementara s.d 31 Desember 2017

Sementara itu, sebaran varietas unggul jagung yang dominan

digunakan petani meliputi lima varietas unggul, yaitu: Bisi 222

14,69%, Pioner 35 11,92%, Bisi 2 10,74%, Bisi 816 9,79%, dan

Bima 20 Uri 9,04%, sisanya varietas lain.

Tabel 23. Penyebaran Penggunaan Varietas Unggul Jagung

Tahun 2017

No VarietasLuas Penyebaran

(Ha)(%)

1 Bisi 222 865.531 14,69

2 Pioner 35 702.143 11,92

3 Bisi 2 632.738 10,74

4 Bisi 816 576.789 9,79

5 Bima 20 Uri 532.738 9,04

6 Varietas Unggul Lainnya 1.492.390 25,34

5.890.385 100,00Total

Keterangan: *)Data sementara s.d 31 Desember 2017

Sebaran penggunaan varietas unggul kedelai sebanyak lima

varietas unggul dominan, yaitu: Anjasmoro 44,26%, Anjasmoro

18,76%, Wilis 9,60%, Galunggung 5,54%, Lokon 1,99%, lokal

11,35%, sisanya varietas lain.

No VarietasLuas Penyebaran

(Ha)

1 Ciherang 5.399.074

2 Mekongga 2.298.555

3 IR 64 1.399.987

4 Situ Bagendit 946.103

5 Inpari 30 736.028

6 Lokal 1.514.992

7 Varietas unggul lainnya 3.039.184

15.333.923Total



Tabel 24. Penyebaran Penggunaan Varietas Unggul Kedelai

Tahun 2017

Varietas Luas Areal Tanam

(Ha) (%)

Grobogan 164.955,02 44,26

Anjasmoro 69.907,47 18,76

Lokal 42.294,27 11,35

Wilis 35.786,32 9,60

Galunggung 20.656,94 5,54

Lokon 7.429,21 1,99

Varietas Unggul Lainnya 31.692,37 8,50

Jumlah 372.721,60 100,00 Keterangan: *) Data sementara s.d 31 Desember 2017

3.1.2.6. Luas Pertanaman Padi, Jagung, Kedelai yang Aman Dari

Gangguan OPT dan DPI

Perlindungan tanaman dari gangguan serangan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan produksi

tanaman pangan baik kuantitas maupun kualitas. Upaya

pengamanan areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

dilakukan dengan: 1) Pengamatan dan sistem peringatan dini

OPT/DPI; 2) Gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI; 3)

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman;

4) Peran dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya manusia

perlindungan tanaman; dan 5) Penyediaan sarana penanggulangan

OPT/DPI.

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

tahun 2017, pencapaian sasaran strategis peningkatan produksi

tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai), diantaranya

ditentukan melalui pencapaian indikator kinerja utama

„Terlaksananya Luas Areal Tanaman Pangan yang Aman Dari

Gangguan OPT dan DPI‟, dengan target padi sebesar 93%, jagung



98%, dan kedelai 97%, dan target ini sama setiap tahun selama

periode Renstra 2015-2019.

Pada tahun 2017 capaian pengamanan pertanaman dari gangguan

OPT dan DPI padi mencapai 95,30% (102,47% dari target atau

Sangat Berhasil), jagung 98,57% (100,58% dari target atau Sangat

Berhasil), dan kedelai 99,07% (102,14% dari target atau Sangat

Berhasil).

Dari hasil pengukuran dan pengumpulan data lapangan, luas areal

pertanaman padi yang terkena serangan OPT, banjir dan

kekeringan seluas 720.695 ribu ha atau 4,70% dari total luas tanam

15,33 juta ha. Dengan demikian, maka luas pertanaman padi yang

aman dari serangan OPT dan DPI seluas 14,61 juta ha atau

mencapai 95,30% dari total luas tanam.

Luas serangan OPT dan DPI padi tahun 2017 lebih tinggi 421.095

ha dari tahun 2016, disebabkan meningkatnya luas serangan OPT

sebesar 259.042 ha, banjir seluas 114.169 ha dan kekeringan

seluas 47.885 ha.

Tabel 25. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI Pada Tanaman Padi Tahun 2017 dan Tahun 2016

Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso

1 Total Luas Tanam (Ha)

2 Luas OPT Utama (Ha) 149.390 4.539 408.432 7.077 259.042 2.537

3 Luas Terkena DPI (Ha) 150.210 80.752 312.263 89.970 162.054 9.218

- Banjir (Ha) 121.203 71.900 235.372 68.604 114.169 (3.297)

- Kekeringan (Ha) 29.007 8.852 76.892 21.367 47.885 12.515

4 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) 299.600 85.291 720.695 97.047 421.095 11.755

- % Thd Total Luas Tanam (%) 1,80 0,51 4,70 0,63 2,90 0,12

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Selisih 2017 Thd 2016

16.628.432 15.333.923 (1.294.509)

Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha) 16.328.832 14.613.228 (1.715.604)

- % Thd Total Luas Tanam (%) 98,20 95,30 (2,90)

Capaian Kinerja 105,59 102,47 (3,12)



Tabel 26. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2017 dan 2016

Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso

1 Total Luas Tanam (Ha)

2 Luas OPT Utama (Ha) 10.842 291 11.966 47 1.124 (244)

3 Luas Terkena DPI (Ha) 57.024 37.448 72.346 11.026 15.322 (26.422)

- Banjir (Ha) 23.174 15.577 19.446 6.914 (3.728) (8.663)

- Kekeringan (Ha) 33.850 21.871 52.900 4.112 19.049 (17.759)

4 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) 67.866 37.739 84.312 11.073 16.446 (26.666)

- % Thd Total Luas Tanam (%) 1,38 0,77 1,43 0,19 0,05 (0,58)

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Selisih 2017 Thd 2016

4.900.492 5.890.385 989.893

Capaian Kinerja 100,63 100,58 (0,05)

Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha) 4.832.626 5.806.073 973.447

- % Thd Total Luas Tanam (%) 98,62 98,57 (0,05)

Luas serangan OPT dan DPI jagung tahun 2017 lebih tinggi 16.446

ha dari tahun 2016, dengan luas serangan OPT dan kekeringan

meningkat masing-masing seluas 1.124 ha dan 19.049 ha,

sementara banjir menurun 3.728 ha.

Luas serangan OPT dan DPI kedelai tahun 2017 lebih rendah

12.823 ha dari tahun 2016, dengan penurunan luas serangan OPT,

banjir dan kekeringan masing-masing seluas 229 ha, 11.735 ha dan

858 ha.

Tabel 27. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI Pada Tanaman Kedelai Tahun 2017 dan 2016

Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso1 Total Luas Tanam (Ha)

2 Luas OPT Utama (Ha) 1.519 5 1.290 11 (229) 6

3 Luas Terkena DPI (Ha) 15.683 10.853 3.090 1.491 (12.593) (9.361)

- Banjir (Ha) 14.486 10.403 2.751 1.300 (11.735) (9.102)

- Kekeringan (Ha) 1.197 450 339 191 (858) (259)

4 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) 17.202 10.858 4.380 1.502 (12.823) (9.355)

- % Thd Total Luas Tanam (%) 3,21 2,03 0,93 0,32 (2,28) (1,71)

Capaian Kinerja 99,79 102,14 2,35

Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha) 518.974 467.460 (51.513)

- % Thd Total Luas Tanam (%) 96,79 99,07 2,28

Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Selisih 2017 Thd 2016

536.176 471.840 (64.336)

No



Capaian tingkat pertanaman yang aman dari gangguan OPT dan

DPI tahun 2017 untuk padi lebih rendah 1,15% dari rerata 2012-

2016, dan untuk jagung dan kedelai meningkat masing-masing

0,03% dan 1,59%.

Tabel 28. Capaian Luas Pertanaman Yang Aman Dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2012-2016 (%)

2012 2013 2014 2015 2016

Rerata

2012-

2016

Realisasi

2016

Target

2017

1 Padi 93,22 93,03 92,63 95,92 98,20 94,60 93,00 95,30 102,47 0,70 (2,90) 2,30

2 Jagung 98,51 98,58 98,58 98,45 98,62 98,55 98,00 98,57 100,58 0,02 (0,05) 0,57

3 Kedelai 98,35 97,69 97,06 97,51 96,79 97,48 97,00 99,07 102,14 1,59 2,28 2,07

Realisasi Selisih Realisasi 2017 Thd

No Komoditas

Rerata

2012-

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Terhadap

Target (%)

Kegiatan APBN dalam mengendalikan luas serangan OPT dan

penanganan DPI antara lain: Pemantapan Penerapan Pengendalian

Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak

Perubahan Iklim (PPDPI), Penguatan Agroekosistem dan Gerakan

Pengendalian OPT selain dilaksanakan oleh petugas POPT

bersama petani juga didukung oleh TNI/Babinsa, dem area,

penguatan Brigade Proteksi Tanaman, penguatan Laboratorium

Pengamatan Hama Penyakit (LPHP), dan Teknologi Pengamatan,

Peramalan, dan Pengendalian OPT (P3OPT). Hasil pelaksanaan

kegiatan tersebut yaitu:

1. Pada tahun 2017 kegiatan PPHT padi dialokasikan seluas

15.425 ha, jagung seluas 615 ha dan kedelai seluas 270 ha yang

tersebar di 33 provinsi, dengan realisasi PPHT padi mencapai

14.950 ha (96,92%), PPHT jagung 570 ha (92,68%), dan PPHT

kedelai 230 ha (85,19%). Capaian PPHT padi per bulan pada

Lampiran 3 dan realisasi PPHT tahun 2017 pada Lampiran 24.



2. Kegiatan PPDPI tahun 2017 dilaksanakan seluas 360 ha atau

100% dari target 360 ha di 17 provinsi. Diharapkan 36 kelompok

tani pelaksana dapat meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan antisipasi dan adaptasi DPI danditerapkannya

budidaya tanaman sehat sesuai iklim setempat. Capaian PPDPI

per bulan pada Lampiran 3 dan realisasi PPDPI tahun 2017 pada

lampiran 24.

3. Kegiatan gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi

direncanakan sebanyak 589 kali, jagung 146 kali, kedelai 60 kali,

dan TNI 4 kali yang tersebar di 33 provinsi. Realisasi

pelaksanaan gerakan pengendalian padi sebanyak 589 kali atau

100,00%, jagung 143 kali atau 97,95%, kedelai 60 kali atau

100,00%, dan gerakan pengendalian bersama TNI 4 kali atau

100,00%.

4. Kegiatan Penguatan Agroekosistem padi dialokasikan seluas

7.175 ha, jagung seluas 285 ha dan kedelai seluas 120 ha yang

tersebar di 33 provinsi, dengan realisasi Penguatan

Agroekosistem padi mencapai 7.025 ha (97,91%), jagung 270 ha

(94,74%), dan kedelai 100 ha (83,33%).

5. Dem Area atau Demonstrasi Area Budidaya Tanaman Sehat

yang dilaksanakan di tahun 2017 bertujuan memperluas skala

budidaya tanaman sehat dan pelestarian musuh alami. Alokasi

Dem area sebesar 13.990 ha dengan realisasi 13.610 ha

(97,28%). Rincian target dan realisasi kegiatan dem area

budidaya tanaman sehat pada lampiran 24.

6. Penguatan perlindungan tanaman pangan yang dilaksanakan di

BPTPH/Dinas Pertanian, LPHP, Laboratorium Pestisida dan

Brigade Proteksi Tanaman (BPT). Sebagai institusi terdepan,

LPHP/LAH yang terdapat di seluruh provinsi telah melaksanakan

fungsinya sebagai pusat pengembangan teknologi perlindungan



tanaman, pengamatan, peramalan, dan pengendalian

OPT/penanganan DPI serta pemasyarakatan agens

hayati/pestisida nabati.

Selain itu, dalam meningkatkan akurasi pengamatan dan peramalan

OPT, pada tahun 2017 telah berhasil dikembangkan model teknologi

Pengamatan Peramalan Pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan (P3OPT) sebanyak 15 model yang terdiri dari: teknologi

padi 9 model, jagung 3 model, kedelai 3 model. Model peramalan

tersebut merupakan pelengkap dari model yang selama ini telah

dikembangkan dan diaplikasikan di lapangan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan

Realisasi total serapan anggaran tahun 2017 (posisi sampai dengan

31 Desember 2017) mencapai Rp 6,38 triliun (89,01% dari pagu Rp

7,16 triliun). Jika dibandingkan pagu anggaran lima tahun

sebelumnya, anggaran tahun 2017 mencapai pagu tertinggi

sehingga capaian realisasi sebesar 89% merupakan realisasi

maksimal dari upaya percepatan serapan anggaran dari

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Realisasi serapan

anggaran Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2017 per provinsi pada

Lampiran 26.

Tabel 29. Realisasi Serapan APBN Sektoral Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2011-2016

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Serapan APBN Sektorat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2012 - 2017 (%)

Pagu Anggaran

(Rp Juta) (Rp Juta) Capaian (%)

1 2012 4.522.601 4.060.890 89,79

2 2013 2.887.230 2.337.314 80,95

3 2014 2.273.832 2.024.837 89,05

4 2015 2.882.204 2.636.064 91,46

5 2016 4.843.040 4.730.167 97,67

6 2017 7.162.403 6.375.344 89,01

RealisasiNo Tahun



Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan menunjukkan

yang tertinggi dicapai oleh kegiatan Pengembangan Peramalan

Serangan OPT di Balai Besar Peramalan OPT Jatisari sebesar

96,65% dan terendah adalah kegiatan pengelolaan sistem

penyediaan benih tanaman pangan di Direktorat Perbenihan

sebesar 74,44 %.

Tabel 30. Realisasi Serapan APBN Sektoral Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Menurut Kegiatan Tahun 2017

Serapan anggaran per jenis belanja menunjukkan jenis belanja modal (53) mencapai realisasi tertinggi sebesar 96,41%, diikuti belanja barang (52) dan belanja pegawai (51). Capaian tersebut menunjukkan bahwa Ditjen Tanaman Pangan masih harus berupaya menyalurkan Banper secara maksimal kepada kelompok tani dan penerima manfaat.

Tabel 31. Realisasi Serapan APBN Menurut Jenis Belanja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017

Pagu Anggaran

(Rp.000) (Rp.000) (%)

1 Pegawai 52.246.330 44.663.161 85,49

2 Barang 7.095.284.148 6.316.341.604 89,02

3 Modal 14.873.010 14.339.713 96,41

7.162.403.488 6.375.344.478 89,01

No. Jenis BelanjaRealisasi

Jumlah

Pagu DIPA

(Rp.000) (Rp.000) (%)

1 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 1.040.612.644 876.784.373 84,26

2 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 3.700.465.092 3.291.768.578 88,96

3 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 386.920.108 288.040.360 74,44

4 Penguatan Perlindungan TP Dari Gangguan OPT dan DPI 222.878.614 214.200.363 96,11

5 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 229.436.889 206.671.338 90,08

6 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 9.974.669 9.586.905 96,11

7 Pengembangan Peramalan Serangan OPT 16.689.224 16.129.897 96,65

8 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 1.555.426.248 1.472.162.663 94,65

7.162.403.488 6.375.344.478 89,01

No Kegiatan UtamaRealisasi

Jumlah



3.2.2. APBN Subsidi Benih (BA.999.07)

Selain mengelola APBN Sektoral, pada tahun 2017 Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan juga mengelola anggaran Subsidi Benih

(BA.999.07) dengan total pagu DIPA sebesar Rp1,291 triliun. Dari

jumlah pagu DIPA tersebut pagu kontrak sebesar Rp1,162 triliun,

dengan pelaksana PSO subsidi benih PT Sang Hyang Seri dan PT

Pertani. Total realisasi serapan anggaran subsidi benih tahun 2017

mencapai sebesar Rp 764,69 miliar atau 59,20% dari pagu DIPA

dan 65,81% dari pagu kontrak.

Rendahnya serapan anggaran subsidi benih disebabkan oleh

rendahnya minat petani dalam menggunakan benih berlabel, petani

menanam benih dari turunan benih yang ditanam sebelumnya dan

masih banyak juga yang menanam varietas lokal. Permasalahan

lain antara lain kurangnya kemampuan BUMN pelaksana PSO

subsidi benih dalam menyediakan dan menyalurkan benih tepat

waktu dan varietas yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Tabel 32. Realisasi Serapan Anggaran Subsidi Benih Tahun 2017

TahunPagu DIPA

(Rp.000)

% dari

DIPA

% dari

Kontrak

(1) (2) (3) (4) (4)=(3)/(2) (5)=(4)/(3)

2016 1.013.975.000 808.904.600 419.174.424 41,34% 51,82%

2017 1.291.600.000.000 1.161.995.500.000 764.691.338.276 59,20% 65,81%

Kontrak

(Rp.000)

Realisasi

(Rp.000)



3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber DayaTahun 2017

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan

menghitung penghematan anggaran dalam mencapai output

kegiatan, dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

• E : Efisiensi

• RVK : Realisasi volume keluaran

• RAK : Realisasi anggaran per keluaran

• TVK : Target volume keluaran

• PAK : Pagu anggaran per keluaran

• n : Jumlah jenis keluaran

Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator

kinerja yang maksimal maka nilai efisiensi samakin tinggi atau

dalam definisi lain, jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah

dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian

output kegiatan maka menunjukkan penggunaan anggaran efisien,

dan sebaliknya. Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya

untuk setiap capaian output kegiatan ditunjukkan pada tabel 33.

Efisiensi tertinggi terdapat pada capaian output kegiatan penerapan

budidaya jagung (8,21%), diikuti penerapan budidaya padi (6,19%),

penanganan pasca panen padi (5,56%), penanganan pasca panen

jagung (4,18%), dan PPHT Jagung (4,10%). Beberapa kegiatan

yang mengalami ketidakefisienan terjadi pada kegiatan penguatan

desa mandiri benih, PPHT Kedelai, dan perbanyakan benih sumber

padi, jagung, kedelai. Sisa kegiatan lainnya mengalami efisiensi 0-

2%. Ketidakefisienan PPHT kedelai disebabkan proses realisasi dan

pengajuan SP2D mengacu pada RAB sebelum refocusing

anggaran. Rata-rata efisiensi untuk keseluruhan kegiatan mencapai

n

ikeTVKikePAK

ikeRVKikeRAK

E

n

i

%100_/_

_/_1

1



1,09%. Ketidakefisienan perbanyakan benih sumber disebabkan

tidak dilaksanakannya pertanaman karena Balai Benih melakukan

kerjasama dengan pihak lain, sementara rekomendasi Itjen tidak

diperkenankan untuk kerjasama. Ketidakefisienan penguatan DMB

disebabkan pada saat pelaporan per 31 Desember 2017 masih ada

kelompok tani yang belum tanam karena beberapa faktor, seperti

menunggu musim hujan, lahan sedang digunakan tanaman lain dan

adanya perbaikan jaringan irigasi.

Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran tersebut

antara lain didukung adanya upaya perbaikan manajemen

pengelolaan anggaran, penerapan sistem pengadaan melalui

mekanisme e-catalouge, serta beberapa kegiatan seperti penerapan

budidaya padi, jagung, kedelai, dilaksanakan dalam bentuk bantuan

pemerintah melalui transfer barang (saprodi) atau transfer uang.

Nilai efisiensi ini juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dapat mengoptimalkan sumber daya anggaran

yang telah dialokasikan untuk menghasilkan capaian indikator

kinerja. Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran ini

juga merupakan gambaran upaya memaksimalkan penyerapan

anggaran untuk dimanfaatkan dalam rangka mendukung

peningkatan produktivitas, luas panen dan produksi tanaman

pangan.



Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Output Kegiatan

Ditjen Tanaman Pangan

Item keluaranSatuan

keluaran

Target

Volume

Keluaran

(TVK)

Realisasi

Volume

Keluaran (RVK)

Pagu Anggaran

per Keluaran

(PAK)

Realisasi

Anggaran per

Keluaran (RAK)

1 Penerapan Budidaya

Padi

Ha 879.514 830.285 557.703.063 493.915.721 6,19%

2 UPPO Unit 1.500 1.499 262.500.000 262.269.924 0,02%


Jagung

Ha 3.000.000 2.816.563 2.278.170.159 1.963.315.532 8,21%


Kedelai

Ha 716.770 607.002 965.971.752 815.977.443 0,25%

5 Penanganan Pasca

Panen Padi

Unit 4.643 4.631 1.313.459.908 1.237.247.646 5,56%

6 Penanganan Pasca

Panen Jagung

Unit 2.359 2.359 104.002.186 99.656.292 4,18%

7 Penanganan Pasca

Panen Kedelai

Unit 828 828 18.676.788 18.574.085 0,55%

8 Perbanyakan Benih

Sumber Padi, Jagung,

Kedelai

Ha 575 537 16.109.356 15.197.314 -1,01%

9 Penguatan Desa

Mandiri Benih

Ha 11.020 9.560 15.877.543 15.520.184 -12,68%

10 Pengembangan Desa

Mandiri Benih

Ha 2.000 2.000 44.000.000 44.000.000 0,00%

11 PPHT Padi Ha 15.425 14.950 19.952.625 19.151.517 0,97%

12 PPHT Jagung Ha 615 570 1.004.125 892.463 4,10%

13 PPHT Kedelai Ha 270 230 558.225 489.212 -2,88%

14 PPDPI Ha 360 360 1.390.275 1.358.796 2,26%

15 Gerdal Padi Ha 593 593 6.047.585 5.987.772 0,99%

16 Gerdal Jagung Ha 146 143 1.389.140 1.345.474 1,11%

17 Gerdal Kedelai Ha 60 60 570.650 565.689 0,87%

18 Penguatan

Agroekosistem Padi

Ha 7.175 7.025 2.491.125 2.414.760 1,00%

19 Penguatan

Agroekosistem

Jagung

Ha 285 270 162.500 153.125 0,53%

20 Penguatan

Agroekosistem

Kedelai

Ha 120 100 103.625 85.000 1,57%

1,09%

92,58Realisasi Fisik

Rata - Rata Efisiensi

No

Keluaran (output ) Volume keluaran Anggaran (000 Rp)

1-(RAK/RVK)/

(PAK/TVK)



BAB IV

PENUTUP

Capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

tahun 2017 menjadi tolak ukur keberhasilan upaya peningkatan

produksi tanaman pangan. Dari sembilan sasaran indikator kinerja

strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja program

pembangunan tanaman pangan, enam diantaranya dapat tercapai

dengan kategori sangat berhasil (capaian >100%) dan tiga indikator

dengan kategori berhasil (capaian 80-100%).

Enam indikator dengan capaian kategori Sangat Berhasil (capaian

diatas 100%) meliputi penggunaan benih unggul bersertifikat padi,

jagung dan kedelai serta luas aman tanaman padi, jagung dan

kedelai. Tiga indikator yang tidak mencapai target atau

dikategorikan berhasil antara lain produktivitas padi, jagung, dan

kedelai. Meskipun capaian produktivitas tidak mencapai target,

produksi komoditas tanaman pangan khususnya padi dan jagung

mengalami peningkatan. Produksi padi dan jagung tahun 2017

berdasarkan Angka Prakiraan meningkat cukup tinggi dibanding

tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan luas panen.

Program/kegiatan peningkatan produksi yang didukung oleh

anggaran APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga menjadi

bagian penunjang pencapaian indikator kinerja. Program ini

bertujuan untuk menstimulus kelompok tani dalam upaya

meningkatkan produktivitas dan menambah luas panen melalui

bantuan benih, pupuk, pestisida, unit pengolahan pupuk organik,

peralatan dan mesin pasca panen, penerapan pengendalian hama

terpadu, penerapan pengelolaan dampak perubahan iklim, dan desa

mandiri benih.



Permasalahan tidak tercapaianya target indikator kinerja khususnya

untuk capaian produktivitas padi, jagung dan kedelai di tahun 2017

menjadi catatan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan program tahun

2018. Penggunaan sumber daya anggaran tahun 2017 dalam upaya

mencapai output kegiatan menghasilkan efisiensi 1,09 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan merupakan hasil kerjasama semua pelaku pembangunan di

bidang tanaman pangan baik aparat pemerintahan sebagai

pengambil kebijakan, pelaku usaha, petani, penyuluh dan

masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran

Negara Republik Indonesia.



LAMPIRAN



Lampiran 1



Lampiran 1 (lanjutan)



Lampiran 2

JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2017

Posisi s.d Desember 2017

S3 S2 S1 D4 D3 SLTA SLTP SD I II III IV L P

1 Direktorat Jenderal TP 1 - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - 1

2 Sekretariat Direktorat Jenderal TP 1 28 89 - 9 97 9 6 239 4 88 136 11 239 156 83 239

3 Direktorat Perbenihan TP 0 15 27 - 2 10 - 2 56 - 7 39 10 56 29 27 56

4 Direktorat Serealia 1 17 22 - 3 13 2 1 59 - 12 39 8 59 37 22 59

5 Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 1 11 24 - 3 11 1 - 51 - 7 39 5 51 26 25 51

6 Direktorat Perlindungan TP 1 13 30 - 3 13 1 - 61 - 12 41 8 61 28 33 61

7 Direktorat PPHTP 1 15 33 - 7 12 - 1 69 - 11 50 8 69 34 35 69

8 BBPPMBTPH Cimanggis 1 10 22 - 5 18 - - 56 - 13 40 3 56 22 34 56

9 BBPOPT Jatisari - 5 27 1 9 43 1 - 86 - 24 59 3 86 63 23 86

10 Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman - 4 21 - 7 5 - - 37 - 5 31 1 37 11 26 37

7 118 295 1 48 222 14 10 715 4 179 474 58 715 407 308 715Jumlah

Jenis KelaminJumlah

Golongan/Ruang GajiJumlahNo. Unit Kerja

PendidikanJumlah



Lampiran 3

PEMANTAUAN BULANAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR TERCAPAINYA

PRODUKTIVITAS PADI, JAGUNG, KEDELAI TAHUN 2017

Volume (%) Volume (%) Volume (%) Volume (%)

I. Tercapainya Produktivitas Padi (Ku/Ha) 52,61 52,43 99,66 52,43 99,66 52,43 99,66 52,43 99,66

1 Fasilitas Budidaya Padi (Ha) 879.514 - - 100 0,01 11.000 1,25 105.500 12,00

2 UPPO (unit) 1.500 - - - - - - 85 5,67

3 Penyediaan benih:

a. Perbanyakan benih sumber (Ha) 293 - - 2 0,68 61 20,82 67 22,87

b. Desa mandiri benih (Ha) 13.020 - - - - - - 1.036 7,96

c. Bantuan benih pusat (Ha) 500.000 - - - - - -

d. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 57.424 1.200 2,09 7.300 12,71 13.499 23,51 13.925 24,25

d. Benih subsidi (Ton) 101.500 5.179 5,10 13.222 13,03 22.663 22,33 25.439 25,06

4 Pengendalian OPT dan DPI:

a. Pemantapan penerapan PHT (Ha) 15.425 - - 8 0,05 2.900 18,80 4.392 28,47

b. Pemantapan penanganan DPI (Ha) 360 - - 2 0,56 40 11,11 54 15,00

c. Gerakan pengendalian OPT reguler+TNI (Kali) 593 - - - - 29 4,89 91 15,35

d. Penguatan Agroekosistem Padi (Ha) 7.175 - - - - - 725 10,10

5 Sarana pasca panen padi (Unit) 4.643 32 0,69 340 7,32 697 15,01 1.002 21,58

II. Tercapainya Produktivitas Jagung (Ku/Ha) 53,67 51,56 96,07 51,56 96,07 51,56 96,07 51,56 96,07

1 Fasilitas Budidaya Jagung (Ha) 3.000.000 1.121 0,04 5.463 0,18 11.980 0,40 121.300 4,04

2 Penyediaan benih:

a. Perbanyakan benih sumber (Ha) 93 8 8,60 8 8,60 10 10,75 12 12,90

b. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 1.800 - - 281 15,61 419 23,28 518 28,78


a. Pemantapan penerapan PHT (Ha) 615 100 16,26 100 16,26 120 19,51 122 19,84

b. Gerakan pengendalian OPT reguler (Kali) 146 - - - - 10 6,85 25 17,12

c. Penguatan Agroekosistem (Ha) 285 - - - -

4 Sarana pascapanen jagung (Unit) 2.359 60 2,54 144 6,10 214 9,07 233 9,88

III. Tercapainya Produktivitas Kedelai (Ku/Ha) 16,00 15,14 94,63 15,14 94,63 15,14 94,63 15,14 94,63

1 Penerapan Budidaya Kedelai (Ha) 716.770 - - 25.200 3,52 54.028 17,86 67.900 9,47

2 Penyediaan benih:

a. Perbanyakan benih sumber (Ha) 189 - 5 2,65 6 3,17 10 5,29

b. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 7.491 - 522 6,97 1.284 17,14 1.299 17,34

b. Benih subsidi (Ton) 15.000 25 0,17 80 0,53 161 1,07 274 1,83


a. Pemantapan penerapan PHT (Ha) 270 - 50 18,52 50 18,52 55 20,37

b. Gerakan pengendalian OPT reguler (Kali) 60 - - - 1 1,67 1 1,67

c. Penguatan Agroekosistem (Ha) 120 - - - - -

4 Sarana pascapanen kedelai (Unit) 828 - - - 118 14,25 120 14,49

Februari AprilJanuariNo Kegiatan Target Maret

Realisasi



Lampiran 3 (Lanjutan)





1 Fasilitas Budidaya Padi (Ha) 879.514 201.250 22,88 310.429 35,30 320.200 36,41 412.000 46,84

2 UPPO (unit) 1.500 192 12,80 304 20,27 351 23,40 594 39,60

3 Penyediaan benih:


b. Desa mandiri benih (Ha) 13.020 2.450 18,82 4.950 38,02 5.950 45,70 6.832 52,47

c. Bantuan benih pusat (Ha) 500.000 - - - - 74.000 14,80 145.000 29,00

d. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 57.424 18.230 31,75 23.617 41,13 24.832 43,24 29.325 51,07



a. Pemantapan penerapan PHT (Ha) 15.425 9.237 59,88 9.525 61,75 10.400 67,42 11.000 71,31

b. Pemantapan penanganan DPI (Ha) 360 149 41,39 230 63,89 232 64,44 241 66,94

c. Gerakan pengendalian OPT reguler+TNI (Kali) 593 153 25,80 218 36,76 223 37,61 286 48,23

d. Penguatan Agroekosistem Padi (Ha) 7.175 876 12,21 1.125 15,68 1.680 23,41 2.736 38,13

5 Sarana pasca panen padi (Unit) 4.643 1.988 42,82 2.740 59,01 3.925 84,54 3.980 85,72


1 Fasilitas Budidaya Jagung (Ha) 3.000.000 331.441 11,05 554.218 18,47 672.000 22,40 1.022.339 34,08

2 Penyediaan benih:


b. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 1.800 566 31,44 631 35,06 671 37,28 719 39,94



b. Gerakan pengendalian OPT reguler (Kali) 146 32 21,92 36 24,66 40 27,40 47 32,19

c. Penguatan Agroekosistem (Ha) 285 2 0,70 2 0,70 52 18,25 81 28,42

4 Sarana pascapanen jagung (Unit) 2.359 700 29,67 1.224 51,89 1.356 57,48 2.020 85,63


1 Penerapan Budidaya Kedelai (Ha) 716.770 74.416 10,38 90.391 41,70 105.000 14,65 132.000 18,42

2 Penyediaan benih:


b. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 7.491 2.230 29,77 3.216 42,93 3.703 49,43 5.411 72,23






4 Sarana pascapanen kedelai (Unit) 828 344 41,55 489 59,06 520 62,80 522 63,04

MeiNo Kegiatan Target

Realisasi

Juni Juli Agust








1 Fasilitas Budidaya Padi (Ha) 879.514 595.017 67,65 625.000 71,06 768.000 87,32 830.285 94,40

2 UPPO (unit) 1.500 904 60,27 942 62,80 1.029 68,60 1.499 99,93

3 Penyediaan benih:


b. Desa mandiri benih (Ha) 13.020 7.700 59,14 8.406 64,56 9.307 71,48 11.560 88,79

c. Bantuan benih pusat (Ha) 500.000 168.637 33,73 172.100 34,42 214.900 42,98 235.735 47,15

d. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 57.424 31.427 54,73 - - - - -



a. Pemantapan penerapan PHT (Ha) 15.425 12.825 83,14 12.902 83,64 13.400 86,87 14.875 96,43

b. Pemantapan penanganan DPI (Ha) 360 330 91,67 336 93,33 358 99,44 360 100

c. Gerakan pengendalian OPT reguler+TNI (Kali) 593 309 52,11 387 65,26 407 68,63 593 100

d. Penguatan Agroekosistem Padi (Ha) 7.175 3.650 50,87 4.003 55,79 6.094 84,93 7.025 97,91

5 Sarana pasca panen padi (Unit) 4.643 4.083 87,94 4.200 90,46 4.300 92,61 4.600 99,07


1 Fasilitas Budidaya Jagung (Ha) 3.000.000 2.082.769 69,43 2.100.255 70,01 2.524.981 84,17 2.816.563 93,89

2 Penyediaan benih:


b. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 1.800 845 46,94 - - - - - -





4 Sarana pascapanen jagung (Unit) 2.359 2.185 92,62 2.185 92,62 2.285 96,86 2.359 100


1 Penerapan Budidaya Kedelai (Ha) 716.770 143.054 65,92 209.900 29,28 425.500 59,36 607.002 84,69

2 Penyediaan benih:


b. Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 7.491 8.777 117,17 8.777 117,17 8.777 117,17 8.777 117,17




b. Gerakan pengendalian OPT reguler (Kali) 60 30 50,00 33 55,00 48 80,00 60 100


4 Sarana pascapanen kedelai (Unit) 828 822 99,28 822 99,28 825 99,64 828 100

No Kegiatan Target

Realisasi

DesSept Okt Nov



Lampiran 4

PEMANTAUAN BULANAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR PENGGUNAAN

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT PADI, JAGUNG, KEDELAI

TAHUN 2017


I. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Padi (%) 50,00 24,09 48,18

1 Perbanyakan benih sumber padi (Ha) 293 - - 2 0,68 61 20,82 67 22,87

2 Desa mandiri benih (Ha) 13.020 - - - - - - 1.036 7,96

3 Bantuan benih pusat (Ha) 500.000 - - - - - -

4 Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 57.424 1.200 2,09 7.300 12,71 13.499 23,51 13.925 24,25

5 Benih subsidi (Ton) 101.500 5.179 5,10 13.222 13,03 22.663 22,33 25.439 25,06

II. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Jagung (%) 50,00 2,35 4,70

1 Perbanyakan benih sumber jagung (Ha) 93 8 8,60 8 8,60 10 10,75 12 12,90

2 Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 1.800 - - 281 15,61 419 23,28 518 28,78

III. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Kedelai (%) 35,00 56,70 162

1 Perbanyakan benih sumber kedelai (Ha) 189 - 5 2,65 6 3,17 10 5,29

2 Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 7.491 - 522 6,97 1.284 17,14 1.299 17,34

3 Benih subsidi (Ton) 15.000 25 0,17 80 0,53 161 1,07 274 1,83

AprilNo Kegiatan Target Januari Februari Maret

Realisasi






TAHUN 2017


I. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Padi (%) 50,00 34,97 69,94

1 Perbanyakan benih sumber padi (Ha) 293 92 31,40 146 49,83 151 51,54 169 57,68

2 Desa mandiri benih (Ha) 13.020 2.450 18,82 4.950 38,02 5.950 45,70 6.832 52,47

3 Bantuan benih pusat (Ha) 500.000 - - - - 74.000 14,80 145.000 29,00



II. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Jagung (%) 50,00 31,08 62,16


2 Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 1.800 566 31,44 631 35,06 671 37,28 719 39,94

III. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Kedelai (%) 35,00 40,45 115,57

1 Perbanyakan benih sumber kedelai (Ha) 189 22 11,64 43 22,75 43 22,75 58 30,69



Juni Juli AgustMeiNo Kegiatan Target

Realisasi






TAHUN 2017


I. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Padi (%) 50,00 36,92 73,84 52,35 104,70

1 Perbanyakan benih sumber padi (Ha) 293 174 59,39 186 63,48 267 91,13 273 93,17

2 Desa mandiri benih (Ha) 13.020 7.700 59,14 8.406 64,56 9.307 71,48 11.560 88,79

3 Bantuan benih pusat (Ha) 500.000 168.637 33,73 172.100 34,42 214.900 42,98 235.735 47,15

4 Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 57.424 31.427 54,73 - - - - -


II. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Jagung (%) 50,00 39,39 78,78 52,68 105,36


2 Pengawasan dan sertifikasi benih (Ha) 1.800 845 46,94 - - - - - -

III. Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Kedelai (%) 35,00 44,69 127,69 49,35 141,00

1 Perbanyakan benih sumber kedelai (Ha) 189 117 61,90 121 64,02 163 86,24 177 93,65



No Kegiatan Target

Realisasi

DesSept Okt Nov



Lampiran 5

PEMANTAUAN BULANAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR LUAS AREAL YANG AMAN

DARI GANGGUAN OPT DAN DPI PADI, JAGUNG, KEDELAI TAHUN 2017

Vol (%) Vol (%) Vol (%) Vol (%)

I.Luas Areal Tanaman yang Aman dari Gangguan OPT dan

DPI Padi (%)93,00 97,05 104,35

1 Pemantapan penerapan PHT Padi (Ha) 15.425 - - 8 0,05 2.900 18,80 4.392 28,47

2 Pemantapan penanganan DPI Padi (Ha) 360 - - 2 0,56 40 11,11 54 15,00

3 Gerakan pengendalian OPT reguler+TNI (Kali) 593 - - - - 29 4,89 91 15,35

4 Penguatan Agroekosistem Padi (Ha) 7.175 - - - - - 725 10,10

II.Luas Areal Tanaman yang Aman dari Gangguan OPT dan

DPI Jagung (%)98,00 99,32 101,35

1 Pemantapan penerapan PHT Jagung (Ha) 615 100 16,26 100 16,26 120 19,51 122 19,84

2 Gerakan pengendalian OPT reguler Jagung (Kali) 146 - - - - 10 6,85 25 17,12

3 Penguatan Agroekosistem Jagung (Ha) 285 - - - -

III.Luas Areal Tanaman yang Aman dari Gangguan OPT dan

DPI Kedelai (%)97,00 99,23 102,30

1 Pemantapan penerapan PHT (Ha) 270 - 50 18,52 50 18,52 55 20,37

2 Gerakan pengendalian OPT reguler (Kali) 60 - - - 1 1,67 1 1,67

3 Penguatan Agroekosistem (Ha) 120 - - - - -

AprilNo Kegiatan Target Januari Februari Maret

Realisasi






Vol (%) Vol (%) Vol (%) Vol (%)


DPI Padi (%)93,00 97,96 105,33

1 Pemantapan penerapan PHT Padi (Ha) 15.425 9.237 59,88 9.525 61,75 10.400 67,42 11.000 71,31

2 Pemantapan penanganan DPI Padi (Ha) 360 149 41,39 230 63,89 232 64,44 241 66,94

3 Gerakan pengendalian OPT reguler+TNI (Kali) 593 153 25,80 218 36,76 223 37,61 286 48,23

4 Penguatan Agroekosistem Padi (Ha) 7.175 876 12,21 1.125 15,68 1.680 23,41 2.736 38,13


DPI Jagung (%)98,00 99,62 101,65


2 Gerakan pengendalian OPT reguler Jagung (Kali) 146 32 21,92 36 24,66 40 27,40 47 32,19

3 Penguatan Agroekosistem Jagung (Ha) 285 2 0,70 2 0,70 52 18,25 81 28,42


DPI Kedelai (%)97,00 99,15 102,22

1 Pemantapan penerapan PHT (Ha) 270 85 31,48 110 40,74 110 40,74 133 49,26

2 Gerakan pengendalian OPT reguler (Kali) 60 2 3,33 6 10,00 10 16,67 28 46,67

3 Penguatan Agroekosistem (Ha) 120 1 0,83 1 0,83 46 38,33 60 50,00

MeiNo Kegiatan Target

Realisasi

Juni Juli Agust






Vol (%) Vol (%) Vol (%) Vol (%)


DPI Padi (%)93,00 98,49 105,90 95,30 102,47

1 Pemantapan penerapan PHT Padi (Ha) 15.425 12.825 83,14 12.902 83,64 13.400 86,87 14.950 96,92

2 Pemantapan penanganan DPI Padi (Ha) 360 330 91,67 336 93,33 358 99,44 360 100

3 Gerakan pengendalian OPT reguler+TNI (Kali) 593 309 52,11 387 65,26 407 68,63 593 100

4 Penguatan Agroekosistem Padi (Ha) 7.175 3.650 50,87 4.003 55,79 6.094 84,93 7.025 97,91


DPI Jagung (%)98,00 99,49 101,52 98,57 100,58


2 Gerakan pengendalian OPT reguler Jagung (Kali) 146 47 32,19 62 42,47 97 66,44 143 97,95

3 Penguatan Agroekosistem Jagung (Ha) 285 105 36,84 121 42,46 203 71,23 270 94,74


DPI Kedelai (%)97,00 99,63 102,71 99,07 102,13

1 Pemantapan penerapan PHT (Ha) 270 180 66,67 196 72,59 200 74,07 230 85,19

2 Gerakan pengendalian OPT reguler (Kali) 60 30 50,00 33 55,00 48 80,00 60 100

3 Penguatan Agroekosistem (Ha) 120 4 3,33 72 60,00 94 78,33 100 83,33

Realisasi

DesSept Okt NovNo Kegiatan Target



Lampiran 6

Luas Tanam Padi 2012-2017 (ha)

No Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 **)

1 Aceh 438.855 397.887 439.533 461.883 447.718 452.859

2 Sumatera Utara 769.174 739.040 729.451 760.709 918.567 965.444

3 Sumatera Barat 481.666 491.379 496.819 504.357 493.026 548.227

4 Riau 134.495 124.777 116.448 99.104 95.413 81.599

5 Jambi 155.828 156.528 140.068 129.157 182.792 173.219

6 Sumatera Selatan 787.385 786.313 798.563 907.356 1.035.900 999.350

7 Bengkulu 149.574 147.930 132.852 119.446 162.164 157.858

8 Lampung 648.297 655.962 626.744 683.909 917.814 818.949

9 Kep. Bangka Belitung 10.197 10.228 12.857 17.088 17.712 19.703

10 Kepulauan Riau 400 434 402 183 271 265

11 D.K.I. Jakarta 2.351 1.672 1.542 1.094 966 802

12 Jawa Barat 1.971.891 1.987.484 1.980.535 1.820.036 2.268.265 2.027.042

13 Jawa Tengah 1.788.529 1.815.981 1.804.761 1.864.540 2.160.584 1.980.978

14 D.I. Yogyakarta 150.625 164.596 154.020 151.264 166.825 156.208

15 Jawa Timur 1.925.625 2.074.500 2.026.820 2.105.427 2.546.729 2.125.598

16 Banten 417.993 376.014 368.067 384.478 468.221 424.136

17 Bali 148.309 146.284 134.351 134.846 150.960 141.117

18 Nusa Tenggara Barat 412.773 446.406 417.075 416.569 559.407 440.854

19 Nusa Tenggara Timur 193.441 246.281 247.071 256.299 315.636 309.834

20 Kalimantan Barat 444.334 480.594 451.946 463.548 538.936 557.219

21 Kalimantan Tengah 286.117 246.549 247.969 276.430 245.713 211.751

22 Kalimantan Selatan 505.300 467.610 494.179 540.448 578.302 559.781

23 Kalimantan Timur 128.116 106.877 99.152 103.685 108.448 80.036

24 Kalimantan Utara*) - 31.117 45.239 26.704 30.502 18.372

25 Sulawesi Utara 128.577 127.501 131.365 132.690 143.236 170.180

26 Sulawesi Tengah 227.107 224.916 213.683 212.085 243.754 253.999

27 Sulawesi Selatan 952.690 1.036.114 984.412 1.037.586 1.346.450 1.163.434

28 Sulawesi Tenggara 128.339 148.705 136.272 148.138 183.552 164.710

29 Gorontalo 56.502 60.396 62.993 57.223 69.671 66.858

30 Sulawesi Barat 83.466 94.634 88.246 93.447 150.856 146.444

31 Maluku 18.694 28.070 18.068 21.871 29.625 24.736

32 Maluku Utara 14.846 22.821 21.509 26.802 24.982 24.989

33 Papua Barat 8.169 7.664 7.270 7.202 6.367 4.175

34 Papua 33.025 53.984 38.652 45.785 55.285 63.199

13.602.690 13.907.248 13.668.934 14.011.389 16.664.646 15.333.923

Sumber : BPS

*) Pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

**) Tahun 2017 merupakan angka luas tanam Jan-Des PPD 2017 yang masih belum final

I n d o n e s i a



Lampiran 7

Luas Tanam Jagung 2012-2017 (ha)

No Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 **)

1 Aceh 51.788 47.160 52.326 60.217 73.851 94.404

2 Sumatera Utara 253.234 218.319 231.032 256.725 274.780 302.667

3 Sumatera Barat 80.556 88.427 94.765 91.662 119.225 156.052

4 Riau 14.874 14.071 13.368 18.362 16.120 12.334

5 Jambi 6.678 7.378 9.525 13.421 13.529 20.315

6 Sumatera Selatan 31.130 29.798 35.607 63.675 107.046 160.164

7 Bengkulu 23.554 22.867 16.638 18.497 23.460 25.774

8 Lampung 335.494 352.122 342.380 311.024 362.166 516.550

9 Kep. Bangka Belitung 798 788 700 553 671 2.030

10 Kepulauan Riau 660 573 653 682 690 628

11 D.K.I. Jakarta 3 - - - - -

12 Jawa Barat 174.630 156.268 160.079 167.101 215.196 203.368

13 Jawa Tengah 551.316 527.740 554.237 576.343 565.671 628.730

14 D.I. Yogyakarta 71.021 76.684 71.481 66.941 63.782 67.733

15 Jawa Timur 1.230.211 1.203.661 1.205.312 1.216.959 1.270.227 1.242.312

16 Banten 7.278 6.093 6.190 9.627 10.510 79.835

17 Bali 22.754 19.868 19.355 19.120 19.729 16.391






23 Kalimantan Timur 8.437 5.592 6.376 5.675 11.684 11.283

24 Kalimantan Utara*) 976 1.080 890 2.286 1.924

25 Sulawesi Utara 120.514 128.974 126.058 86.774 199.340 496.843

26 Sulawesi Tengah 45.347 42.785 40.512 43.164 71.172 89.636

27 Sulawesi Selatan 320.074 284.191 297.452 325.835 409.572 364.350


29 Gorontalo 140.995 142.030 135.307 181.214 232.421 320.680

30 Sulawesi Barat 28.148 31.011 23.404 35.523 65.093 173.444

31 Maluku 5.726 5.800 6.337 5.558 8.720 8.124

32 Maluku Utara 12.991 11.117 5.217 5.965 8.393 35.663

33 Papua Barat 1.485 2.066 2.101 1.721 2.241 1.258

34 Papua 3.836 3.837 4.092 4.051 4.487 5.617

3.998.676 3.941.778 4.001.273 4.061.802 4.935.002 5.890.385

Sumber : BPS



I n d o n e s i a



Lampiran 8

Luas Tanam Kedelai 2012-2017 (ha)

No Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 **)

1 Aceh 44.638 41.276 50.765 37.220 16.905 9.765

2 Sumatera Utara 5.450 4.175 5.004 7.812 7.398 5.875

3 Sumatera Barat 879 858 662 225 101 63

4 Riau 4.011 2.231 2.076 2.668 3.289 1.580

5 Jambi 3.545 2.969 6.354 7.253 8.315 8.701

6 Sumatera Selatan 7.123 6.447 8.627 13.939 16.570 9.522

7 Bengkulu 2.279 4.795 5.225 6.350 1.996 1.344

8 Lampung 6.714 5.514 9.574 13.538 6.319 29.083

9 Kep. Bangka Belitung 1 - 3 3 3 -

10 Kepulauan Riau 28 26 25 23 10 12

11 D.K.I. Jakarta - - - - - -

12 Jawa Barat 40.095 45.131 77.873 60.913 54.896 48.824

13 Jawa Tengah 87.184 68.601 70.485 67.982 54.276 66.241

14 D.I. Yogyakarta 28.985 20.336 15.869 13.209 12.982 6.496

15 Jawa Timur 231.985 203.083 209.071 218.176 165.840 147.488

16 Banten 8.057 10.003 6.680 7.361 9.538 11.752

17 Bali 6.493 5.645 5.508 5.285 5.693 3.913






23 Kalimantan Timur 1.270 942 958 1.314 2.061 603

24 Kalimantan Utara*) 82 102 3.511 853 844

25 Sulawesi Utara 2.354 5.969 5.486 5.735 15.514 17.791

26 Sulawesi Tengah 7.409 8.456 7.981 9.642 6.690 3.686

27 Sulawesi Selatan 30.100 40.073 32.671 59.526 20.529 8.190


29 Gorontalo 2.906 3.187 2.269 2.559 2.281 234

30 Sulawesi Barat 2.202 1.664 3.372 7.940 3.591 3.891

31 Maluku 253 339 359 1.156 1.901 542

32 Maluku Utara 1.030 822 533 777 1.184 350

33 Papua Barat 662 641 1.458 1.360 1.620 92

34 Papua 3.361 4.005 3.079 2.891 2.476 1.605

613.825 587.842 621.903 690.589 540.119 471.840

Sumber : BPS



I n d o n e s i a



Lampiran 9

CAPAIAN PRODUKTIVITAS PADI TAHUN 2017 PER PROVINSI

(Ku/Ha) (Ku/Ha) (Ku/Ha) (Ku/Ha) (%) (Ku/Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 51,34 50,52 52,97 1,63 3,17 2,45 4,85

2 Sumut 52,05 52,40 51,65 (0,40) (0,77) (0,75) (1,43)

3 Sumbar 50,90 50,66 52,45 1,55 3,05 1,79 3,53

4 Riau 37,57 39,23 39,25 1,68 4,47 0,02 0,05

5 Jambi 45,57 46,70 45,47 (0,10) (0,22) (1,23) (2,63)

6 Sumsel 50,03 46,27 48,48 (1,55) (3,10) 2,21 4,78

7 Bengkulu 43,29 42,83 43,94 0,65 1,50 1,11 2,59

8 Lampung 50,46 51,74 50,78 0,32 0,63 (0,96) (1,86)

9 Kep. Babel 22,79 32,43 22,16 (0,63) (2,76) (10,27) (31,67)

10 Kep. Riau 33,80 35,88 30,24 (3,56) (10,53) (5,64) (15,72)

11 DKI Jakarta 53,30 67,17 53,92 0,62 1,16 (13,25) (19,73)

12 Jabar 60,49 59,84 58,97 (1,52) (2,51) (0,87) (1,45)

13 Jateng 58,73 56,61 56,76 (1,97) (3,35) 0,15 0,26

14 DIY 55,82 58,52 56,46 0,64 1,15 (2,06) (3,52)

15 Jatim 59,84 60,50 57,27 (2,57) (4,29) (3,23) (5,34)

16 Banten 56,63 53,80 55,68 (0,95) (1,68) 1,88 3,49

17 Bali 60,60 60,97 58,80 (1,80) (2,97) (2,17) (3,56)

18 NTB 46,49 50,92 49,21 2,72 5,85 (1,71) (3,36)

19 NTT 35,65 33,97 35,23 (0,42) (1,18) 1,26 3,71

20 Kalbar 27,49 32,21 27,51 0,02 0,07 (4,70) (14,59)

21 Kalteng 29,01 35,05 31,54 2,53 8,72 (3,51) (10,01)

22 Kalsel 42,26 43,35 42,27 0,01 0,02 (1,08) (2,49)

23 Kaltim 38,00 45,84 42,25 4,25 11,18 (3,59) (7,83)

24 Kaltara 26,75 37,32 33,12 6,37 23,81 (4,20) (11,25)

25 Sulut 50,00 49,52 47,68 (2,32) (4,64) (1,84) (3,72)

26 Sulteng 48,26 49,02 47,51 (0,75) (1,55) (1,51) (3,08)

27 Sulsel 50,72 52,97 50,80 0,08 0,16 (2,17) (4,10)

28 Sultra 40,16 48,37 41,94 1,78 4,43 (6,43) (13,29)

29 Gorontalo 52,10 49,51 48,42 (3,68) (7,06) (1,09) (2,20)

30 Sulbar 45,18 51,18 45,99 0,81 1,79 (5,19) (10,14)

31 Maluku 46,11 43,80 41,75 (4,36) (9,46) (2,05) (4,68)

32 Malut 32,54 38,67 31,42 (1,12) (3,44) (7,25) (18,75)

33 Pabar 43,71 42,85 43,41 (0,30) (0,69) 0,56 1,31

34 Papua 46,26 44,90 47,63 1,37 2,96 2,73 6,08

52,36 52,61 51,54 (0,82) (1,57) (1,07) (2,03)

Capaian Prakiraan 2017 Thd

ATAP 2016 Sasaran 2017

Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016

Sasaran

2017

Prakiraan

2017



Lampiran 10

CAPAIAN PRODUKTIVITAS JAGUNG TAHUN 2017 PER PROVINSI


(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 45,22 43,86 47,78 2,56 5,66 3,92 8,94

2 Sumut 61,63 62,70 62,83 1,20 1,95 0,13 0,21

3 Sumbar 70,02 69,80 72,66 2,64 3,77 2,86 4,10

4 Riau 24,88 24,44 24,88 0,00 0,00 0,44 1,80

5 Jambi 60,77 61,70 61,42 0,65 1,07 (0,28) (0,45)

6 Sumsel 63,24 46,92 60,93 (2,31) (3,65) 14,01 29,86

7 Bengkulu 59,71 41,11 58,27 (1,44) (2,41) 17,16 41,74

8 Lampung 50,56 34,14 51,67 1,11 2,20 17,53 51,35

9 Kep. Babel 43,92 54,17 36,18 (7,74) (17,62) (17,99) (33,21)

10 Kep. Riau 17,84 61,15 21,23 3,39 19,00 (39,92) (65,28)

11 DKI Jakarta - - - - - - -

12 Jabar 81,68 77,46 79,90 (1,78) (2,18) 2,44 3,15

13 Jateng 59,74 45,06 60,50 0,76 1,27 15,44 34,27

14 DIY 47,27 52,55 47,92 0,65 1,38 (4,63) (8,81)

15 Jatim 50,69 38,95 49,85 (0,84) (1,66) 10,90 27,98

16 Banten 40,47 57,13 36,18 (4,29) (10,60) (20,95) (36,67)

17 Bali 33,17 26,78 31,92 (1,25) (3,77) 5,14 19,19

18 NTB 61,79 66,37 65,93 4,14 6,70 (0,44) (0,66)

19 NTT 25,95 26,37 25,91 (0,04) (0,15) (0,46) (1,74)

20 Kalbar 36,61 40,28 39,08 2,47 6,75 (1,20) (2,98)

21 Kalteng 36,94 33,43 44,60 7,66 20,74 11,17 33,41

22 Kalsel 58,71 59,73 55,41 (3,30) (5,62) (4,32) (7,23)

23 Kaltim 44,73 39,06 49,89 5,16 11,54 10,83 27,73

24 Kaltara 26,41 26,12 22,42 (3,99) (15,11) (3,70) (14,17)

25 Sulut 37,74 34,64 36,74 (1,00) (2,65) 2,10 6,06

26 Sulteng 51,10 54,71 46,18 (4,92) (9,63) (8,53) (15,59)

27 Sulsel 56,31 26,49 55,09 (1,22) (2,17) 28,60 107,97

28 Sultra 29,22 45,71 35,50 6,28 21,49 (10,21) (22,34)

29 Gorontalo 46,59 46,84 46,43 (0,16) (0,34) (0,41) (0,88)

30 Sulbar 55,35 52,01 50,74 (4,61) (8,33) (1,27) (2,44)

31 Maluku 33,95 37,16 29,52 (4,43) (13,05) (7,64) (20,56)

32 Malut 29,33 33,51 28,77 (0,56) (1,91) (4,74) (14,15)

33 Pabar 17,58 24,44 17,88 0,30 1,71 (6,56) (26,84)

34 Papua 28,49 17,37 25,09 (3,40) (11,93) 7,72 44,44

53,05 53,67 52,00 (1,05) (1,98) (1,67) (3,11)



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016

Sasaran

2017

Prakiraan

2017



Lampiran 11

CAPAIAN PRODUKTIVITAS KEDELAI TAHUN 2017 PER PROVINSI


(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 15,24 15,40 15,62 0,38 2,49 0,22 1,43

2 Sumut 12,80 11,83 12,94 0,14 1,09 1,11 9,38

3 Sumbar 11,31 10,48 10,58 (0,73) (6,45) 0,10 0,95

4 Riau 12,02 12,07 11,42 (0,60) (4,99) (0,65) (5,39)

5 Jambi 13,27 13,81 13,20 (0,07) (0,53) (0,61) (4,42)

6 Sumsel 15,44 17,04 17,47 2,03 13,15 0,43 2,52

7 Bengkulu 11,65 11,18 8,84 (2,81) (24,12) (2,34) (20,93)

8 Lampung 12,17 12,55 13,36 1,19 9,78 0,81 6,45

9 Kep. Babel 10,20 - - (10,20) (100,00) 0,00 0,00

10 Kep. Riau 8,57 11,01 8,00 (0,57) (6,65) (3,01) (27,34)

11 DKI Jakarta - - - - - - -

12 Jabar 16,74 13,63 17,41 0,67 4,00 3,78 27,73

13 Jateng 18,53 18,95 16,62 (1,91) (10,31) (2,33) (12,30)

14 DIY 12,90 12,21 13,30 0,40 3,10 1,09 8,93

15 Jatim 15,09 16,91 15,99 0,90 5,96 (0,92) (5,44)

16 Banten 14,13 13,48 13,31 (0,82) (5,80) (0,17) (1,26)

17 Bali 13,09 14,74 13,78 0,69 5,27 (0,96) (6,51)

18 NTB 12,99 19,51 12,14 (0,85) (6,54) (7,37) (37,78)

19 NTT 8,69 11,70 11,22 2,53 29,11 (0,48) (4,10)

20 Kalbar 14,37 15,86 15,53 1,16 8,07 (0,33) (2,08)

21 Kalteng 13,78 12,30 12,32 (1,46) (10,60) 0,02 0,16

22 Kalsel 14,25 14,67 13,94 (0,31) (2,18) (0,73) (4,98)

23 Kaltim 14,95 14,94 14,32 (0,63) (4,21) (0,62) (4,15)

24 Kaltara 11,74 10,23 14,93 3,19 27,17 4,70 45,94

25 Sulut 13,24 13,40 13,31 0,07 0,53 (0,09) (0,67)

26 Sulteng 17,32 17,40 14,65 (2,67) (15,42) (2,75) (15,80)

27 Sulsel 13,35 18,21 13,40 0,05 0,37 (4,81) (26,41)

28 Sultra 19,47 14,23 19,46 (0,01) (0,05) 5,23 36,75

29 Gorontalo 15,68 15,29 17,11 1,43 9,12 1,82 11,90

30 Sulbar 17,04 15,07 15,68 (1,36) (7,98) 0,61 4,05

31 Maluku 8,50 12,23 12,99 4,49 52,82 0,76 6,21

32 Malut 10,03 12,77 9,98 (0,05) (0,50) (2,79) (21,85)

33 Pabar 10,53 13,17 10,64 0,11 1,04 (2,53) (19,21)

34 Papua 12,03 13,10 12,29 0,26 2,16 (0,81) (6,18)

14,90 16,00 15,20 0,30 2,01 (0,80) (5,00)



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016

Sasaran

2017

Prakiraan

2017



Lampiran 12

CAPAIAN LUAS PANEN PADI TAHUN 2017 PER PROVINSI

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 429.486 427.643 501.843 72.357 16,85 74.200 17,35

2 Sumut 885.576 770.871 996.180 110.604 12,49 225.309 29,23

3 Sumbar 491.876 543.759 528.792 36.916 7,51 (14.967) (2,75)

4 Riau 99.430 117.304 95.176 (4.254) (4,28) (22.128) (18,86)

5 Jambi 165.207 173.630 172.010 6.803 4,12 (1.620) (0,93)

6 Sumsel 1.014.351 884.914 983.168 (31.183) (3,07) 98.254 11,10

7 Bengkulu 148.277 171.028 160.329 12.053 8,13 (10.699) (6,26)

8 Lampung 796.768 690.667 851.685 54.916 6,89 161.018 23,31

9 Kep. Babel 15.530 11.518 14.605 (924) (5,95) 3.087 26,81

10 Kep. Riau 186 419 213 27 14,61 (206) (49,26)

11 DKI Jakarta 1.002 1.468 923 (79) (7,92) (545) (37,13)

12 Jabar 2.073.203 2.127.190 2.122.781 49.579 2,39 (4.409) (0,21)

13 Jateng 1.953.593 1.939.988 2.012.212 58.619 3,00 72.224 3,72

14 DIY 158.132 164.968 158.896 765 0,48 (6.072) (3,68)

15 Jatim 2.278.460 2.150.490 2.291.982 13.522 0,59 141.492 6,58

16 Banten 416.452 412.943 432.038 15.586 3,74 19.095 4,62

17 Bali 139.529 153.997 141.550 2.022 1,45 (12.447) (8,08)

18 NTB 450.662 480.108 476.459 25.797 5,72 (3.649) (0,76)

19 NTT 259.270 260.746 302.611 43.340 16,72 41.865 16,06

20 Kalbar 496.358 517.155 545.724 49.367 9,95 28.569 5,52

21 Kalteng 266.974 263.461 243.309 (23.665) (8,86) (20.152) (7,65)

22 Kalsel 547.449 536.463 571.364 23.915 4,37 34.901 6,51

23 Kaltim 80.344 110.863 93.288 12.945 16,11 (17.575) (15,85)

24 Kaltara 30.601 36.828 24.124 (6.477) (21,16) (12.704) (34,50)

25 Sulut 135.623 139.983 153.498 17.875 13,18 13.515 9,66

26 Sulteng 228.346 251.168 241.297 12.952 5,67 (9.871) (3,93)

27 Sulsel 1.129.122 1.093.746 1.184.325 55.203 4,89 90.579 8,28

28 Sultra 173.118 143.104 164.347 (8.771) (5,07) 21.243 14,84

29 Gorontalo 66.199 68.503 71.498 5.299 8,00 2.995 4,37

30 Sulbar 121.421 100.666 136.580 15.160 12,49 35.914 35,68

31 Maluku 21.490 28.764 27.988 6.498 30,24 (776) (2,70)

32 Malut 25.264 21.250 26.634 1.370 5,42 5.384 25,34

33 Pabar 6.370 7.365 6.445 76 1,19 (920) (12,49)

34 Papua 50.500 47.820 55.554 5.054 10,01 7.734 16,17

15.156.166 14.850.790 15.789.429 633.263 4,18 938.639 6,32



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016

Sasaran

2017

Prakiraan

2017



Lampiran 13

CAPAIAN LUAS PANEN JAGUNG TAHUN 2017 PER PROVINSI

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 70.024 58.689 75.882 5.858 8,37 17.193 29,30

2 Sumut 252.729 278.708 272.874 20.145 7,97 (5.834) (2,09)

3 Sumbar 101.611 114.743 139.952 38.341 37,73 25.209 21,97

4 Riau 13.205 18.006 13.598 393 2,98 (4.408) (24,48)

5 Jambi 13.209 11.140 15.736 2.527 19,13 4.596 41,26

6 Sumsel 87.316 52.570 134.266 46.950 53,77 81.696 155,40

7 Bengkulu 22.424 20.847 25.057 2.632 11,74 4.210 20,19

8 Lampung 340.200 430.166 464.712 124.512 36,60 34.546 8,03

9 Kep. Babel 239 279 363 123 51,53 84 29,96

10 Kep. Riau 61 299 44 (17) (28,31) (255) (85,35)

11 DKI Jakarta - - - - - - -

12 Jabar 199.587 172.092 179.167 (20.420) (10,23) 7.075 4,11

13 Jateng 598.272 684.030 580.997 (17.275) (2,89) (103.033) (15,06)

14 DIY 65.632 71.467 62.614 (3.018) (4,60) (8.853) (12,39)

15 Jatim 1.238.616 1.304.561 1.241.507 2.891 0,23 (63.054) (4,83)

16 Banten 4.913 4.994 25.702 20.789 423,13 20.708 414,66

17 Bali 16.802 19.747 14.723 (2.079) (12,37) (5.024) (25,44)

18 NTB 206.885 170.834 306.444 99.558 48,12 135.610 79,38

19 NTT 265.318 337.825 311.352 46.034 17,35 (26.473) (7,84)

20 Kalbar 31.036 51.112 37.014 5.979 19,26 (14.098) (27,58)

21 Kalteng 4.415 3.089 9.083 4.668 105,73 5.994 194,05

22 Kalsel 33.788 25.777 55.070 21.282 62,99 29.293 113,64

23 Kaltim 4.948 3.137 11.108 6.159 124,48 7.971 254,09

24 Kaltara 1.244 670 2.114 870 69,95 1.444 215,55

25 Sulut 154.320 159.729 412.702 258.382 167,43 252.973 158,38

26 Sulteng 62.175 71.488 73.028 10.853 17,46 1.540 2,15

27 Sulsel 366.771 376.418 407.920 41.149 11,22 31.502 8,37

28 Sultra 30.836 26.325 42.311 11.475 37,21 15.986 60,72

29 Gorontalo 195.606 174.935 319.112 123.506 63,14 144.177 82,42

30 Sulbar 51.346 35.198 123.648 72.302 140,81 88.450 251,29

31 Maluku 4.167 5.851 4.952 785 18,83 (899) (15,37)

32 Malut 3.308 5.685 6.110 2.802 84,72 425 7,48

33 Pabar 1.093 1.258 1.055 (38) (3,49) (203) (16,17)

34 Papua 2.274 3.431 4.443 2.169 95,39 1.012 29,48

4.444.369 4.695.098 5.374.658 930.289 20,93 679.560 14,47



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016

Sasaran

2017

Prakiraan

2017



Lampiran 14

CAPAIAN LUAS PANEN KEDELAI TAHUN 2017 PER PROVINSI

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 14.559 51.833 4.356 (10.203) (70,08) (47.477) (91,60)

2 Sumut 3.955 19.012 6.506 2.550 64,48 (12.506) (65,78)

3 Sumbar 84 709 74 (10) (12,26) (635) (89,61)

4 Riau 2.207 5.793 1.044 (1.163) (52,69) (4.749) (81,97)

5 Jambi 8.543 10.560 7.762 (781) (9,14) (2.798) (26,50)

6 Sumsel 15.148 29.397 7.160 (7.988) (52,74) (22.238) (75,65)

7 Bengkulu 4.002 12.911 491 (3.511) (87,73) (12.420) (96,20)

8 Lampung 8.181 14.344 3.157 (5.024) (61,41) (11.187) (77,99)

9 Kep. Babel 5 - - (5) (100,00) 0 #DIV/0!

10 Kep. Riau 7 19 5 (2) (28,57) (14) (73,68)

11 DKI Jakarta - - - 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

12 Jabar 55.019 70.872 32.629 (22.390) (40,70) (38.243) (53,96)

13 Jateng 60.540 59.250 44.997 (15.543) (25,67) (14.253) (24,06)

14 DIY 12.990 13.580 6.544 (6.446) (49,62) (7.036) (51,81)

15 Jatim 181.810 181.631 141.602 (40.208) (22,12) (40.029) (22,04)

16 Banten 2.844 8.771 3.082 237 8,34 (5.690) (64,87)

17 Bali 5.182 5.822 4.263 (919) (17,73) (1.559) (26,77)

18 NTB 84.308 64.815 42.321 (41.987) (49,80) (22.494) (34,71)

19 NTT 6.711 8.141 7.250 539 8,03 (891) (10,94)

20 Kalbar 1.463 2.989 560 (903) (61,70) (2.429) (81,25)

21 Kalteng 1.946 2.689 3.483 1.538 79,02 794 29,54

22 Kalsel 18.218 31.890 5.879 (12.338) (67,73) (26.011) (81,56)

23 Kaltim 1.059 4.132 837 (222) (20,94) (3.295) (79,75)

24 Kaltara 924 4.938 813 (111) (12,01) (4.125) (83,54)

25 Sulut 11.975 18.435 5.533 (6.442) (53,80) (12.902) (69,99)

26 Sulteng 8.868 11.373 2.907 (5.961) (67,22) (8.466) (74,44)

27 Sulsel 46.489 72.522 11.187 (35.302) (75,94) (61.335) (84,57)

28 Sultra 8.289 19.444 5.043 (3.246) (39,16) (14.401) (74,07)

29 Gorontalo 2.494 3.117 149 (2.345) (94,03) (2.968) (95,22)

30 Sulbar 3.802 8.008 3.042 (760) (19,99) (4.966) (62,01)

31 Maluku 1.124 2.525 1.125 1 0,08 (1.400) (55,45)

32 Malut 786 2.693 781 (5) (0,61) (1.912) (71,01)

33 Pabar 1.610 3.022 507 (1.104) (68,54) (2.515) (83,24)

34 Papua 1.847 4.762 1.892 45 2,45 (2.870) (60,27)

576.987 750.000 356.979 (220.008) (38,13) (393.021) (52,40)



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016

Sasaran

2017

Prakiraan

2017



Lampiran 15

CAPAIAN PRODUKSI PADI TAHUN 2017 PER PROVINSI

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 2.205.056 2.160.342 2.658.287 453.231 20,55 497.945 23,05

2 Sumut 4.609.791 4.039.643 5.145.204 535.413 11,61 1.105.561 27,37

3 Sumbar 2.503.452 2.754.859 2.773.478 270.026 10,79 18.619 0,68

4 Riau 373.536 460.191 373.537 1 0,00 (86.654) (18,83)

5 Jambi 752.811 810.770 782.180 29.369 3,90 (28.590) (3,53)

6 Sumsel 5.074.613 4.094.456 4.766.837 (307.776) (6,07) 672.381 16,42

7 Bengkulu 641.881 732.503 704.493 62.612 9,75 (28.010) (3,82)

8 Lampung 4.020.420 3.573.182 4.324.445 304.025 7,56 751.263 21,03

9 Kep. Babel 35.388 37.352 32.370 (3.018) (8,53) (4.982) (13,34)

10 Kep. Riau 627 1.502 643 16 2,55 (859) (57,19)

11 DKI Jakarta 5.342 9.859 4.976 (366) (6,85) (4.883) (49,53)

12 Jabar 12.540.550 12.729.253 12.517.736 (22.814) (0,18) (211.517) (1,66)

13 Jateng 11.473.161 10.982.072 11.420.881 (52.280) (0,46) 438.809 4,00

14 DIY 882.702 965.456 897.056 14.354 1,63 (68.400) (7,08)

15 Jatim 13.633.701 13.010.181 13.125.414 (508.287) (3,73) 115.233 0,89

16 Banten 2.358.202 2.221.451 2.405.502 47.300 2,01 184.051 8,29

17 Bali 845.559 938.861 832.276 (13.283) (1,57) (106.585) (11,35)

18 NTB 2.095.117 2.444.768 2.344.691 249.574 11,91 (100.077) (4,09)

19 NTT 924.403 885.881 1.066.023 141.620 15,32 180.142 20,33

20 Kalbar 1.364.524 1.665.858 1.501.552 137.028 10,04 (164.306) (9,86)

21 Kalteng 774.466 923.471 767.469 (6.997) (0,90) (156.002) (16,89)

22 Kalsel 2.313.574 2.325.831 2.415.285 101.711 4,40 89.454 3,85

23 Kaltim 305.337 508.184 394.185 88.848 29,10 (113.999) (22,43)

24 Kaltara 81.854 137.423 79.895 (1.959) (2,39) (57.528) (41,86)

25 Sulut 678.151 693.186 731.843 53.692 7,92 38.657 5,58

26 Sulteng 1.101.994 1.231.275 1.146.359 44.365 4,03 (84.916) (6,90)

27 Sulsel 5.727.081 5.793.187 6.016.016 288.935 5,05 222.829 3,85

28 Sultra 695.329 692.203 689.205 (6.124) (0,88) (2.998) (0,43)

29 Gorontalo 344.869 339.155 346.167 1.298 0,38 7.012 2,07

30 Sulbar 548.536 515.203 628.157 79.621 14,52 112.954 21,92

31 Maluku 99.088 125.975 116.848 17.760 17,92 (9.127) (7,25)

32 Malut 82.213 82.176 83.685 1.472 1,79 1.509 1,84

33 Pabar 27.840 31.559 27.979 139 0,50 (3.580) (11,34)

34 Papua 233.599 214.733 264.580 30.981 13,26 49.847 23,21

79.354.767 78.132.000 81.385.254 2.030.487 2,56 3.253.254 4,16



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016Sasaran 2017

Prakiraan

2017



Lampiran 16

CAPAIAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2017 PER PROVINSI

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 316.645 262.500 362.581 45.936 14,51 100.081 38,13

2 Sumut 1.557.463 1.782.181 1.714.447 156.984 10,08 (67.734) (3,80)

3 Sumbar 711.518 816.710 1.016.821 305.303 42,91 200.111 24,50

4 Riau 32.850 44.878 33.834 984 3,00 (11.044) (24,61)

5 Jambi 80.267 69.465 96.651 16.384 20,41 27.186 39,14

6 Sumsel 552.199 330.750 818.134 265.935 48,16 487.384 147,36

7 Bengkulu 133.902 99.750 146.012 12.110 9,04 46.262 46,38

8 Lampung 1.720.196 2.376.448 2.401.393 681.197 39,60 24.945 1,05

9 Kep. Babel 1.051 1.170 1.312 261 24,83 142 12,14

10 Kep. Riau 109 1.039 93 (16) (14,68) (946) (91,05)

11 DKI Jakarta - - - 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

12 Jabar 1.630.238 1.359.434 1.431.486 (198.752) (12,19) 72.052 5,30

13 Jateng 3.574.331 3.984.921 3.514.772 (59.559) (1,67) (470.149) (11,80)

14 DIY 310.257 328.375 300.030 (10.227) (3,30) (28.345) (8,63)

15 Jatim 6.278.264 6.991.092 6.188.704 (89.560) (1,43) (802.388) (11,48)

16 Banten 19.882 19.835 93.002 73.120 367,77 73.167 368,88

17 Bali 55.736 53.928 46.990 (8.746) (15,69) (6.938) (12,87)

18 NTB 1.278.271 1.156.305 2.020.244 741.973 58,05 863.939 74,72

19 NTT 688.432 908.306 806.846 118.414 17,20 (101.460) (11,17)

20 Kalbar 113.624 209.926 144.635 31.011 27,29 (65.291) (31,10)

21 Kalteng 16.308 10.531 40.511 24.203 148,41 29.980 284,68

22 Kalsel 198.378 157.010 305.153 106.775 53,82 148.143 94,35

23 Kaltim 22.132 12.497 55.412 33.280 150,37 42.915 343,40

24 Kaltara 3.286 1.785 4.741 1.455 44,28 2.956 165,60

25 Sulut 582.331 564.298 1.516.072 933.741 160,35 951.774 168,67

26 Sulteng 317.717 341.458 337.239 19.522 6,14 (4.219) (1,24)

27 Sulsel 2.065.125 2.100.000 2.247.069 181.944 8,81 147.069 7,00

28 Sultra 90.090 71.120 150.191 60.101 66,71 79.071 111,18

29 Gorontalo 911.350 927.825 1.481.628 570.278 62,58 553.803 59,69

30 Sulbar 284.213 164.083 627.430 343.217 120,76 463.347 282,39

31 Maluku 14.147 22.176 14.617 470 3,32 (7.559) (34,09)

32 Malut 9.702 19.425 17.579 7.877 81,19 (1.846) (9,50)

33 Pabar 1.921 2.229 1.885 (36) (1,87) (344) (15,43)

34 Papua 6.478 8.550 11.148 4.670 72,09 2.598 30,39

23.578.413 25.200.000 27.948.662 4.370.249 18,53 2.748.662 10,91



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016Sasaran 2017

Prakiraan

2017



Lampiran 17

CAPAIAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2017 PER PROVINSI

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(6):(3) (8)=(5)-(4) (9)=(8):(4)

1 Aceh 22.184 79.842 6.802 (15.382) (69,34) (73.040) (91,48)

2 Sumut 5.062 22.497 8.419 3.357 66,32 (14.078) (62,58)

3 Sumbar 95 743 78 (17) (17,89) (665) (89,50)

4 Riau 2.654 6.992 1.192 (1.462) (55,09) (5.800) (82,95)

5 Jambi 11.338 14.581 10.243 (1.095) (9,66) (4.338) (29,75)

6 Sumsel 23.391 50.094 12.511 (10.880) (46,51) (37.583) (75,02)

7 Bengkulu 4.664 14.440 434 (4.230) (90,69) (14.006) (96,99)

8 Lampung 9.960 18.000 4.219 (5.741) (57,64) (13.781) (76,56)

9 Kep. Babel 5 - - (5) (100,00) - -

10 Kep. Riau 6 21 4 (2) (33,33) (17) (80,95)

11 DKI Jakarta - - - - - - -

12 Jabar 92.078 96.591 56.807 (35.271) (38,31) (39.784) (41,19)

13 Jateng 112.157 112.292 74.801 (37.356) (33,31) (37.491) (33,39)

14 DIY 16.763 16.583 8.706 (8.057) (48,06) (7.877) (47,50)

15 Jatim 274.317 307.094 226.418 (47.899) (17,46) (80.676) (26,27)

16 Banten 4.020 11.823 4.102 82 2,04 (7.721) (65,30)

17 Bali 6.784 8.580 5.874 (910) (13,41) (2.706) (31,54)

18 NTB 109.480 126.434 51.365 (58.115) (53,08) (75.069) (59,37)

19 NTT 5.834 9.527 8.136 2.302 39,46 (1.391) (14,60)

20 Kalbar 2.102 4.741 870 (1.232) (58,61) (3.871) (81,65)

21 Kalteng 2.682 3.308 4.293 1.611 60,07 985 29,78

22 Kalsel 25.951 46.788 8.198 (17.753) (68,41) (38.590) (82,48)

23 Kaltim 1.582 6.172 1.198 (384) (24,27) (4.974) (80,59)

24 Kaltara 1.085 5.050 1.214 129 11,89 (3.836) (75,96)

25 Sulut 15.859 24.707 7.367 (8.492) (53,55) (17.340) (70,18)

26 Sulteng 15.358 19.786 4.257 (11.101) (72,28) (15.529) (78,48)

27 Sulsel 62.054 132.061 14.996 (47.058) (75,83) (117.065) (88,64)

28 Sultra 16.136 27.678 9.813 (6.323) (39,19) (17.865) (64,55)

29 Gorontalo 3.911 4.766 255 (3.656) (93,48) (4.511) (94,65)

30 Sulbar 6.480 12.066 4.769 (1.711) (26,40) (7.297) (60,48)

31 Maluku 956 3.088 1.461 505 52,82 (1.627) (52,69)

32 Malut 788 3.438 779 (9) (1,14) (2.659) (77,34)

33 Pabar 1.696 3.979 539 (1.157) (68,22) (3.440) (86,45)

34 Papua 2.221 6.238 2.326 105 4,73 (3.912) (62,71)

859.653 1.200.000 542.446 (317.207) (36,90) (657.554) (54,80)



Jumlah

No. Provinsi

ATAP

2016Sasaran 2017

Prakiraan

2017



Lampiran 18

PENGGUNAAN BENIH PADI BERSERTIFIKAT TAHUN 2017

KEBUTUHAN PENGGUNAAN

BENIH PROGRAM NON PROGRAM JUMLAH BENIH

POTENSIAL (PASAR BEBAS) (THD KEB)

(TON)(%)

1 Aceh 452858,70 11321,47 3.207,33 5.422,00 8.629,33 76,22

2 Sumatera Utara 965443,90 24136,10 4.324,06 4.857,00 9.181,06 38,04

3 Sumatera Barat 548226,50 13705,66 1.533,82 2.187,00 3.720,82 27,15

4 Riau 81598,80 2039,97 630,85 248,00 878,85 43,08

5 Jambi 173219,00 4330,48 648,09 245,00 893,09 20,62

6 Sumatera Selatan 999350,20 24983,76 5.445,22 3.497,00 8.942,22 35,79

7 Bengkulu 157858,10 3946,45 510,46 - 510,46 12,93

8 Lampung 818948,60 20473,72 5.402,25 5.181,00 10.583,25 51,69

9 Kep. Bangka Belitung 19702,50 492,56 83,35 - 83,35 16,92

10 Kepulauan Riau 264,90 6,62 - - - -

Sumatera 4.217.471 105.437 21.785,42 21.637,00 43.422,42 41,18

11 DKI Jakarta 801,80 20,05 - 11,00 11,00 54,88

12 Jawa Barat 2027042,30 50676,06 16.212,47 10.415,00 26.627,47 52,54

13 Jawa Tengah 1980977,50 49524,44 16.405,77 15.500,00 31.905,77 64,42

14 DI Yogyakarta 156207,50 3905,19 1.045,65 597,00 1.642,65 42,06

15 Jawa Timur 2125598,40 53139,96 18.066,84 25.150,00 43.216,84 81,33

16 Banten 424136,10 10603,40 5.311,81 1.600,00 6.911,81 65,18

Jawa 6.714.764 167.869 57.042,54 24.408,81 110.315,54 65,72

17 Bali 141117,10 3527,93 779,71 1.317,00 2.096,71 59,43

18 Nusa Tenggara Barat 440854,10 11021,35 4.486,71 4.080,00 8.566,71 77,73

19 Nusa Tenggara Timur 309834,00 7745,85 166,50 565,00 731,50 9,44

Bali,Nusa Tenggara 891.805 22.295 5.432,91 3.027,63 11.394,91 51,11

20 Kalimantan Barat 557218,80 13930,47 2.844,81 935,00 3.779,81 27,13

21 Kalimantan Tengah 211750,80 5293,77 551,46 - 551,46 10,42

22 Kalimantan Selatan 559781,30 13994,53 2.789,88 1.370,00 4.159,88 29,73

23 Kalimantan Timur 80036,20 2000,91 787,65 800,00 1.587,65 79,35

24 Kalimantan Utara 18372,00 459,30 32,25 - 32,25 7,02

Kalimantan 1.427.159 35.679 7.006,05 609,35 10.111,05 28,34

24 Sulawesi Utara 170.179,50 4.254,49 220,80 169,00 389,80 9,16

25 Sulawesi Tengah 253.999,40 6.349,99 1.237,24 1.047,00 2.284,24 35,97

26 Sulawesi Selatan 1.163.433,80 29.085,85 8.414,19 8.276,00 16.690,19 57,38

27 Sulawesi Tenggara 164.709,50 4.117,74 1.711,92 1.000,00 2.711,92 65,86

28 Gorontalo 66.858,00 1.671,45 1.007,88 28,00 1.035,88 61,97

29 Sulawesi Barat 146.444,40 3.661,11 804,72 391,00 1.195,72 32,66

Sulawesi 1.965.625 49.141 13.396,74 1.545,40 24.307,74 49,47

30 Maluku 24.735,50 618,39 69,75 286,00 355,75 57,53

31 Maluku Utara 24.989,30 624,73 97,70 285,00 382,70 61,26

32 Papua 4.175,20 104,38 289,53 - 289,53 277,38

33 Papua Barat 63.198,90 1.579,97 97,50 - 97,50 6,17

Maluku & Papua 117.099 2.927 554,48 571,00 1.125,48 38,45

6.714.764 167.869 57.042,54 24.408,81 110.315,54 65,72

8.619.159 215.479 48.175,59 27.390,38 90.361,59 41,94

15.333.923 383.348 105.218,13 51.799,19 200.677,13 52,35 Keterangan :

*) Realisasi Luas Tanam Jan - Des 2017 (Data Sementara)

Kebutuhan benih padi per hektar sebanyak 25 kg

NO PROVINSI

(TON)

PENGGUNAAN BENIH BERSERTIFIKAT

JUMLAH

(TON)

Jumlah Jawa

Jumlah Luar Jawa

INDONESIA

(TON)

REALISASI

LUAS TANAM

TA 2017 (HA)

s.d Desember

2017*)



Lampiran 19

PENGGUNAAN BENIH JAGUNG BERSERTIFIKAT TAHUN 2017

KEBUTUHAN PENGGUNAAN

BENIH NON PROGRAM JUMLAH BENIH

POTENSIAL (PASAR BEBAS) (THD KEB)

(TON) (%)

1 Aceh 94.403,70 1.888,07 699,62 200,00 899,62 47,65

2 Sumatera Utara 302.667,30 6.053,35 2.166,32 259,50 2.425,82 40,07

3 Sumatera Barat 156.051,50 3.121,03 540,20 732,20 1.272,40 40,77

4 Riau 12.333,60 246,67 130,77 106,00 236,77 95,99

5 Jambi 20.315,40 406,31 155,83 17,00 172,83 42,54

6 Sumatera Selatan 160.163,70 3.203,27 1.042,91 - 1.042,91 32,56

7 Bengkulu 25.774,00 515,48 139,89 - 139,89 27,14

8 Lampung 516.549,50 10.330,99 2.865,50 1.498,00 4.363,50 42,24

9 Kep. Bangka Belitung 2.030,00 40,60 30,00 - 30,00 73,89

10 Kepulauan Riau 628,30 12,57 - - - -

Sumatera 1.290.917 25.818 7.771,02 626,86 10.583,72 40,99

11 DKI Jakarta - - - 17,00 17,00 -

12 Jawa Barat 203.368,20 4.067,36 1.482,18 512,00 1.994,18 49,03

13 Jawa Tengah 628.729,90 12.574,60 1.682,27 2.335,00 4.017,27 31,95

14 DI Yogyakarta 67.733,30 1.354,67 221,52 76,90 298,42 22,03

15 Jawa Timur 1.242.311,50 24.846,23 2.951,24 18.488,00 21.439,24 86,29

16 Banten 79.835,40 1.596,71 1.192,40 - 1.192,40 74,68

Jawa 2.221.978 44.440 7.529,60 8.722,00 28.958,50 65,16

17 Bali 16.390,90 327,82 80,73 52,00 132,73 40,49

18 Nusa Tenggara Barat 336.614,00 6.732,28 4.025,10 314,00 4.339,10 64,45

19 Nusa Tenggara Timur 338.760,20 6.775,20 1.455,38 620,00 2.075,38 30,63

Bali,Nusa Tenggara 691.765 13.835 5.561,21 27,65 6.547,21 47,32

20 Kalimantan Barat 50.725,70 1.014,51 286,98 9,00 295,98 29,17

21 Kalimantan Tengah 15.958,20 319,16 93,45 - 93,45 29,28

22 Kalimantan Selatan 55.759,00 1.115,18 501,90 63,00 564,90 50,66

23 Kalimantan Timur 11.283,10 225,66 84,29 115,00 199,29 88,31

24 Kalimantan Utara 1.924,00 38,48 16,50 - 16,50 42,88

Kalimantan 135.650 2.713 983,12 - 1.170,12 43,13

24 Sulawesi Utara 496.842,70 9.936,85 4.756,16 225,00 4.981,16 50,13

25 Sulawesi Tengah 89.635,90 1.792,72 612,15 132,00 744,15 41,51

26 Sulawesi Selatan 364.350,10 7.287,00 3.413,79 1.671,00 5.084,79 69,78

27 Sulawesi Tenggara 54.460,60 1.089,21 674,17 1,00 675,17 61,99

28 Gorontalo 320.679,70 6.413,59 1.882,50 - 1.882,50 29,35

29 Sulawesi Barat 173.444,20 3.468,88 883,91 51,00 934,91 26,95

Sulawesi 1.499.413 29.988 12.222,67 160,68 14.302,67 47,69

30 Maluku 8.124,00 162,48 159,07 - 159,07 97,90

31 Maluku Utara 35.663,00 713,26 278,35 - 278,35 39,02

32 Papua 1.257,50 25,15 15,00 21,00 36,00 143,14

33 Papua Barat 5.616,60 112,33 25,34 - 25,34 22,55

Maluku & Papua 50.661,10 1.013,22 477,75 21,00 498,75 49,22

2.221.978,30 44.439,57 7.529,60 8.722,00 28.958,50 65,16

3.668.406,40 73.368,13 27.015,75 836,19 33.102,45 45,12

5.890.384,70 117.807,69 34.545,35 9.558,19 62.060,95 52,68


Kebutuhan benih jagung per hektar sebanyak 20 kg (rata-rata komposit dan hibrida)

NO PROVINSI

REALISASI

LUAS TANAM TA

2017 (HA) s.d

Desember 2017


PROGRAM

(TON)JUMLAH

(TON)

Jumlah Jawa

Jumlah Luar Jawa

INDONESIA

(TON)



Lampiran 20

PENGGUNAAN BENIH KEDELAI BERSERTIFIKAT TAHUN 2017

PENGGUNAAN

NON PROGRAM

BENIH

BERSERTIFIKAT

(PASAR BEBAS)

(TON) (TON)(%)

1 Aceh 9765,30 488,27 265,00 - 265,00 54,27

2 Sumatera Utara 5874,90 293,75 239,00 - 239,00 81,36

3 Sumatera Barat 62,60 3,13 3,00 - 3,00 95,85

4 Riau 1579,90 79,00 42,70 - 42,70 54,05

5 Jambi 8700,60 435,03 256,00 - 256,00 58,85

6 Sumatera Selatan 9521,60 476,08 400,00 - 400,00 84,02

7 Bengkulu 1344,00 67,20 41,00 - 41,00 61,01

8 Lampung 29082,70 1454,14 991,00 - 991,00 68,15

9 Kep. Bangka Belitung 0,00 0,00 - - - -

10 Kepulauan Riau 12,00 0,60 - - - -

Sumatera 65.943,60 3.297,18 2.237,70 - 2.237,70 67,87

11 DKI Jakarta - - - - - -

12 Jawa Barat 48.823,70 2.441,19 1.289,00 - 1.289,00 52,80

13 Jawa Tengah 66.240,90 3.312,05 1.258,98 - 1.258,98 38,01

14 DI Yogyakarta 6.496,10 324,81 109,32 - 109,32 33,66

15 Jawa Timur 147.487,60 7.374,38 2.896,57 - 2.896,57 39,28

16 Banten 11.752,00 587,60 263,00 - 263,00 44,76

Jawa 280.800,30 14.040,02 5.816,87 - 5.816,87 41,43

17 Bali 3.912,90 195,65 82,36 - 82,36 42,10

18 Nusa Tenggara Barat 53.720,40 2.686,02 1.264,15 - 1.264,15 47,06

19 Nusa Tenggara Timur 12.720,90 636,05 428,00 - 428,00 67,29

Bali,Nusa Tenggara 70.354,20 3.517,71 1.774,51 - 1.774,51 50,45

20 Kalimantan Barat 1.261,30 63,07 31,00 - 31,00 49,16

21 Kalimantan Tengah 3.503,60 175,18 89,00 - 89,00 50,80

22 Kalimantan Selatan 10.634,80 531,74 480,00 - 480,00 90,27

23 Kalimantan Timur 602,50 30,13 - - - -

24 Kalimantan Utara 844,00 42,20 43,00 - 43,00

Kalimantan 16.846,20 842,31 643,00 - 643,00 76,34

24 Sulawesi Utara 17.791,00 889,55 396,00 - 396,00 44,52

25 Sulawesi Tengah 3.685,80 184,29 133,00 - 133,00 72,17

26 Sulawesi Selatan 8.189,70 409,49 360,00 - 360,00 87,92

27 Sulawesi Tenggara 1.516,30 75,82 91,00 - 91,00 120,03

28 Gorontalo 234,00 11,70 25,00 - 25,00 213,68

29 Sulawesi Barat 3.890,50 194,53 166,00 - 166,00 85,34

Sulawesi 35.307,30 1.765,37 1.171,00 - 1.171,00 66,33

30 Maluku 541,50 27,08 - - - -

31 Maluku Utara 349,80 17,49 - - - -

32 Papua 91,90 4,60 - - - -

33 Papua Barat 1.605,40 80,27 - - - -

Maluku & Papua 2.589 129 - - - -

280.800 14.040 5.816,87 - 5.816,87 41,43

191.040 9.552 5.826,21 - 5.826,21 60,99

471.840 23.592 11.643,08 - 11.643,08 49,35 Keterangan :


Kebutuhan benih kedelai per hektar sebanyak 50 kg

Jumlah Luar Jawa

INDONESIA

KEBUTUHAN

BENIH

POTENSIAL

(TON) JUMLAH (TON)

REALISASI

LUAS TANAM

TA 2017 (HA)

s.d Desember

2017

NO PROVINSI

Jumlah Jawa


PROGRAMTOTAL

(THD KEB)



Lampiran 21

LUAS AREAL AMAN DARI GANGGUAN OPT & DPI PADI TAHUN 2017

Luas

Tanam Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (%) (%)

1 Aceh 452.859 11.141 4 25.399 5.217 10.940 2.976 47.480 8.197 10,48 1,81 89,52

2 Sumut 965.444 7.193 27 14.985 3.786 1.457 50 23.635 3.863 2,45 0,40 97,55

3 Sumbar 548.227 2.126 67 3.090 314 175 5 5.390 386 0,98 0,07 99,02

4 Riau 81.599 2.286 3 6.538 448 1.842 87 10.665 538 13,07 0,66 86,93

5 Jambi 173.219 1.258 32 8.657 3.862 489 21 10.403 3.915 6,01 2,26 93,99

6 Sumsel 999.350 26.950 860 5.573 3.671 705 78 33.228 4.608 3,32 0,46 96,68

7 Bengkulu 157.858 2.139 7 67 17 20 - 2.226 24 1,41 0,01 98,59

8 Lampung 818.949 15.438 197 19.131 10.977 319 37 34.888 11.211 4,26 1,37 95,74

9 Kep. Babel 19.703 501 11 555 189 - - 1.055 200 5,36 1,01 94,64

10 Kep. Riau 265 - - - - - - - - - - 100,00

11 DKI Jakarta 802 76 - - - - - 76 - 9,45 - 90,55

12 Jabar 2.027.042 99.513 1.695 14.316 2.306 9.599 1.170 123.428 5.171 6,09 0,26 93,91

13 Jateng 1.980.978 84.817 2.484 29.327 6.649 2.917 188 117.061 9.321 5,91 0,47 94,09

14 DIY 156.208 5.080 3 6.493 885 20 3 11.594 891 7,42 0,57 92,58

15 Jatim 2.125.598 52.155 412 19.237 3.469 1.003 155 72.395 4.035 3,41 0,19 96,59

16 Banten 424.136 14.984 344 13.874 1.053 958 22 29.817 1.419 7,03 0,33 92,97

17 Bali 141.117 3.524 8 66 37 21 - 3.611 45 2,56 0,03 97,44

18 NTB 440.854 4.263 - 8.050 2.640 2.672 23 14.984 2.663 3,40 0,60 96,60

19 NTT 309.834 4.875 4 700 279 37 21 5.612 303 1,81 0,10 98,19

20 Kalbar 557.219 9.614 22 1.578 102 178 - 11.370 125 2,04 0,02 97,96

21 Kalteng 211.751 966 45 6.723 1.181 204 161 7.893 1.387 3,73 0,66 96,27

22 Kalsel 559.781 1.313 30 6.639 1.193 19 - 7.971 1.223 1,42 0,22 98,58

23 Kaltim 80.036 5.534 1 2.886 1.052 81 - 8.502 1.052 10,62 1,31 89,38

24 Kaltara 18.372 - - - - 100,00

25 Sulut 170.180 1.788 110 357 12 - - 2.145 122 1,26 0,07 98,74

26 Sulteng 253.999 6.267 296 1.988 294 - - 8.255 590 3,25 0,23 96,75

27 Sulsel 1.163.434 13.382 23 32.222 15.803 42.107 16.316 87.711 32.142 7,54 2,76 92,46

28 Sultra 164.710 16.960 166 3.603 2.653 43 16 20.606 2.835 12,51 1,72 87,49

29 Gorontalo 66.858 3.915 223 1.798 439 - - 5.713 661 8,54 0,99 91,46

30 Sulbar 146.444 7.386 6 710 52 422 7 8.518 65 5,82 0,04 94,18

31 Maluku 24.736 1.191 - 772 21 15 - 1.978 21 8,00 0,08 92,00

32 Malut 24.989 142 - - - - - 142 - 0,57 - 99,43

33 Pabar 4.175 418 - 11 - - - 429 - 10,27 - 89,73

34 Papua 63.199 1.237 1 28 5 651 31 1.915 37 3,03 0,06 96,97

15.333.923 408.432 7.077 235.372 68.604 76.892 21.367 720.695 97.047 4,70 0,63 95,30 Jumlah

Luas

Areal

Aman

No. Provinsi

OPT Banjir Kekeringan Jumlah % Thd Luas Tanam



Lampiran 22

LUAS AREAL AMAN DARI GANGGUAN OPT & DPI JAGUNG TAHUN 2017

Luas

No. Provinsi Tanam Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso


1 Aceh 94.404 1.358 - 4.314 1.153 - - 5.672 1.153 6,01 1,22 93,99

2 Sumut 302.667 256 - 361 50 41.170 3.409 41.787 3.459 13,81 1,14 86,19

3 Sumbar 156.052 48 - 1.005 484 125 16 1.178 500 0,75 0,32 99,25

4 Riau 12.334 60 2 109 30 131 - 300 33 2,43 0,27 97,57

5 Jambi 20.315 55 - 819 484 - - 875 484 4,31 2,38 95,69

6 Sumsel 160.164 729 - 201 31 20 - 950 31 0,59 0,02 99,41

7 Bengkulu 25.774 47 - - - - - 47 - 0,18 - 99,82

8 Lampung 516.550 490 - 49 35 916 - 1.455 35 0,28 0,01 99,72

9 Kep. Babel 2.030 - - - - - - - - - - 100,00

10 Kep. Riau 628 - - - - - - - - - - 100,00

11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - 100,00

12 Jabar 203.368 505 - 508 258 - - 1.013 258 0,50 0,13 99,50

13 Jateng 628.730 1.366 14 313 237 2.265 - 3.943 251 0,63 0,04 99,37

14 DIY 67.733 191 - 774 468 23 - 988 468 1,46 0,69 98,54

15 Jatim 1.242.312 1.486 17 1.214 641 142 2 2.842 660 0,23 0,05 99,77

16 Banten 79.835 1 - - - 6.978 164 6.979 164 8,74 0,21 91,26

17 Bali 16.391 - - 1 1 - - 1 1 0,00 0,00 100,00

18 NTB 336.614 472 - 422 269 192 - 1.085 269 0,32 0,08 99,68

19 NTT 338.760 644 - 192 100 30 - 866 100 0,26 0,03 99,74

20 Kalbar 50.726 94 - 42 10 - - 136 10 0,27 0,02 99,73

21 Kalteng 15.958 - - 80 50 - - 80 50 0,50 0,31 99,50

22 Kalsel 55.759 84 13 96 37 4 - 184 50 0,33 0,09 99,67

23 Kaltim 11.283 160 - - - - - 160 - 1,41 - 98,59

24 Kaltara 1.924 - - - - 100,00

25 Sulut 496.843 576 1 12 1 - - 588 2 0,12 0,00 99,88

26 Sulteng 89.636 96 - 967 531 15 - 1.077 531 1,20 0,59 98,80

27 Sulsel 364.350 388 - 484 467 849 521 1.720 988 0,47 0,27 99,53

28 Sultra 54.461 96 - 104 94 - - 200 94 0,37 0,17 99,63

29 Gorontalo 320.680 2.270 0 6.923 1.326 41 - 9.234 1.326 2,88 0,41 97,12

30 Sulbar 173.444 390 - 458 160 - - 848 160 0,49 0,09 99,51

31 Maluku 8.124 21 - - - - - 21 - 0,26 - 99,74

32 Malut 35.663 23 - - - - - 23 - 0,06 - 99,94

33 Pabar 1.258 48 - - - - - 48 - 3,81 - 96,19

34 Papua 5.617 13 - - - - - 13 - 0,23 - 99,77

5.890.385 11.966 47 19.446 6.914 52.900 4.112 84.312 11.073 1,43 0,19 98,57

OPT Banjir Kekeringan Jumlah % Thd Luas TanamLuas Areal

Aman

Jumlah



Lampiran 23

LUAS AREAL AMAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI KEDELAI TAHUN 2017

Luas

No. Provinsi Tanam Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso


1 Aceh 9.765 117 - 232 61 30 20 379 81 3,88 0,83 96,12

2 Sumut 5.875 11 - 5 - - - 16 - 0,26 - 99,74

3 Sumbar 63 - - 0 0 - - 0 0 0,42 0,42 99,58

4 Riau 1.580 51 - 221 181 7 - 279 181 17,65 11,42 82,35

5 Jambi 8.701 214 10 373 63 9 6 596 79 6,85 0,90 93,15

6 Sumsel 9.522 74 - 115 40 - - 189 40 1,98 0,42 98,02

7 Bengkulu 1.344 4 - - - - - 4 - 0,32 - 99,68

8 Lampung 29.083 97 - 127 127 - - 224 127 0,77 0,43 99,23

9 Kep. Babel - - - - - - - - - - - 100,00

10 Kep. Riau 12 - - - - - - - - - - 100,00

11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - 100,00

12 Jabar 48.824 51 - 581 201 66 - 698 201 1,43 0,41 98,57

13 Jateng 66.241 281 1 73 64 5 4 359 69 0,54 0,10 99,46

14 DIY 6.496 34 - 19 14 - - 53 14 0,82 0,22 99,18

15 Jatim 147.488 7 - 409 384 - - 416 384 0,28 0,26 99,72

16 Banten 11.752 - - - - - - - - - - 100,00

17 Bali 3.913 - - - - - - - - - - 100,00

18 NTB 53.720 173 - 45 - 6 - 224 - 0,42 - 99,58

19 NTT 12.721 40 - 10 10 - - 50 10 0,40 0,08 99,60

20 Kalbar 1.261 - - 376 15 - - 376 15 29,81 1,19 70,19

21 Kalteng 3.504 - - 33 33 161 161 194 194 5,54 5,54 94,46

22 Kalsel 10.635 - - 30 16 - - 30 16 0,28 0,15 99,72

23 Kaltim 603 - - - - - - - - - - 100,00

24 Kaltara 844 - - - - 100,00

25 Sulut 17.791 22 - - - - - 22 - 0,12 - 99,88

26 Sulteng 3.686 - - 11 11 - - 11 11 0,30 0,30 99,70

27 Sulsel 8.190 11 - 75 75 55 - 141 75 1,72 0,92 98,28

28 Sultra 1.516 34 - 2 2 - - 36 2 2,34 0,10 97,66

29 Gorontalo 234 - - - - - - - - - - 100,00

30 Sulbar 3.891 3 - 9 2 - - 12 2 0,31 0,06 99,69

31 Maluku 542 1 - - - - - 1 - 0,09 - 99,91

32 Malut 350 6 - - - - - 6 - 1,66 - 98,34

33 Pabar 92 26 - - - - - 26 - 27,75 - 72,25

34 Papua 1.605 34 - 7 3 - 0 41 3 2,55 0,19 97,45

471.840 1.290 11 2.751 1.300 339 191 4.380 1.502 0,93 0,32 99,07

Luas Areal

Aman

Jumlah

OPT Banjir Kekeringan Jumlah % Thd Luas Tanam



Lampiran 24

REALISASI KEGIATAN APBN TAHUN 2017 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No. Provinsi Rencana Rencana Rencana

(Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) (%)

1 Aceh 28.850 27.630 95,77 95.128 72.458 76,17 32.500 13.290 40,89

2 Sumut 34.810 34.210 98,28 144.423 144.423 100,00 37.900 28.336 74,77

3 Sumbar 27.640 27.640 100,00 36.013 36.013 100,00 15.000 13.518 90,12

4 Riau 16.760 16.760 100,00 8.578 8.578 100,00 7.200 5.721 79,46

5 Jambi 15.680 15.580 99,36 15.395 12.585 81,75 12.619 11.756 93,16

6 Sumsel 88.560 68.405 77,24 75.058 75.058 100,00 21.100 16.320 77,35

7 Bengkulu 10.190 8.890 87,24 9.328 9.328 100,00 4.188 3.886 92,78

8 Lampung 43.650 43.650 100,00 189.270 189.270 100,00 55.650 53.450 96,05

9 Kep. Babel 1.620 1.620 100,00 2.000 2.000 100,00 - -

10 Kep. Riau 190 - - - -

11 DKI Jakarta - -

12 Jabar 91.505 91.133 99,59 116.594 115.121 98,74 56.000 52.768 94,23

13 Jateng 51.615 50.541 97,92 113.535 112.151 98,78 44.860 44.736 99,72

14 DIY 2.277 2.239 98,33 19.500 14.768 75,73 1.500 1.500 100,00

15 Jatim 69.380 58.143 83,80 199.949 196.749 98,40 146.893 123.272 83,92

16 Banten 12.600 12.600 100,00 87.262 87.262 100,00 19.000 18.037 94,93

17 Bali 9.670 9.175 94,88 10.250 5.384 52,53 - - -

18 NTB 24.350 23.600 96,92 333.750 333.559 99,94 55.000 51.310 93,29

19 NTT 8.760 8.760 100,00 111.125 111.125 100,00 45.500 36.765 80,80

20 Kalbar 105.190 105.170 99,98 30.600 18.578 60,71 1.300 1.247 95,92

21 Kalteng 38.034 28.184 74,10 20.430 20.430 100,00 3.560 3.560 100,00

22 Kalsel 88.580 88.580 100,00 132.716 105.952 79,83 32.200 32.105 99,70

23 Kaltim 20.410 20.410 100,00 18.000 18.000 100,00 - -

24 Kaltara 1.670 1.290 77,25 4.750 1.100 23,16 1.000 875 87,50

25 Sulut 9.570 9.347 97,67 354.693 335.079 94,47 44.000 43.676 99,26

26 Sulteng 12.635 12.635 100,00 66.518 52.367 78,73 20.000 17.503 87,52

27 Sulsel 23.740 23.740 100,00 257.586 240.840 93,50 38.300 17.143 44,76

28 Sultra 7.400 7.400 100,00 57.370 53.634 93,49 10.500 5.228 49,79

29 Gorontalo 2.605 2.580 99,04 125.500 125.500 100,00 1.000 1.000 100,00

30 Sulbar 9.893 9.393 94,95 70.000 70.000 100,00 10.000 10.000 100,00

31 Maluku 3.380 3.380 100,00 25.063 25.063 100,00 - -

32 Malut 2.810 2.560 91,10 188.250 182.750 97,08 - -

33 Pabar 5.400 4.950 91,67 2.000 2.000 100,00 - -

34 Papua 10.090 10.090 100,00 1.000 1.000 100,00 - -

35 Pusat 78.367 38.439 49,05 - -

879.514 830.285 94,40 3.000.000 2.816.563 93,89 716.770 607.002 84,69

Realisasi Realisasi Realisasi

Jumlah

Penerapan Budidaya Padi Penerapan Budidaya Jagung Penerapan Budidaya Kedelai






(Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) (%)

1 Aceh 825 825 100,00 15 15 100 30 10 33,33

2 Sumut 625 625 100,00 15 15 100 - - -

3 Sumbar 875 875 100,00 45 45 100 - - -

4 Riau 300 300 100,00 45 15 33 - - -

5 Jambi 500 475 95,00 - - - 10 10 100,00

6 Sumsel 825 750 90,91 - - - 10 - -

7 Bengkulu 175 175 100,00 - - - - - -

8 Lampung 575 575 100,00 - - - 10 10 100,00

9 Kep. Babel 50 50 100,00 - - - - - -

10 Kep. Riau - - - - - - - - -

11 DKI Jakarta - - - - - - - - -

12 Jabar 1.350 1.350 100,00 45 45 100 30 30 100,00

13 Jateng 1.350 1.350 100,00 45 45 100 40 40 100,00

14 DIY 325 325 100,00 - - - 10 10 100,00

15 Jatim 1.525 1.525 100,00 45 45 100 30 30 100,00

16 Banten 400 400 100,00 15 15 100 20 20 100,00

17 Bali 300 300 100,00 - - - - - -

18 NTB 325 325 100,00 30 30 100 30 30 100,00

19 NTT 275 275 100,00 45 45 100 - - -

20 Kalbar 625 575 92,00 15 - - - - -

21 Kalteng 175 125 71,43 - - - - - -

22 Kalsel 675 675 100,00 45 45 100 - - -

23 Kaltim 300 300 100,00 - - - - - -

24 Kaltara - - - - - - - - -

25 Sulut 400 400 100,00 15 15 100 10 10 100,00

26 Sulteng 100 100 100,00 15 15 100 - - -

27 Sulsel 1.100 1.100 100,00 30 30 100 20 10 50,00

28 Sultra 400 400 100,00 90 90 100 20 20 100,00

29 Gorontalo 150 150 100,00 30 30 100 - - -

30 Sulbar 400 175 43,75 15 15 100 - - -

31 Maluku 150 100 66,67 - - - - - -

32 Malut 100 100 100,00 - - - - - -

33 Pabar 125 125 100,00 15 15 100 - - -

34 Papua 125 125 100,00 - - - - - -

15.425 14.950 96,92 615 570 92,68 270 230 85,19

PPHT Padi PPHT Jagung PPHT Kedelai


Jumlah






(Ha) (Ha) (%) (Kali) (Kali) (%) (Unit) (Unit) (%)

1 Aceh 20 20 100 53 53 100 81 81 100

2 Sumut 10 10 100 47 47 100 152 152 100

3 Sumbar 50 50 100 35 35 100 60 60 100

4 Riau 10 10 100 8 7 88 64 64 100

5 Jambi 10 10 100 16 16 100 67 67 100

6 Sumsel 30 30 100 41 41 100 389 389 100

7 Bengkulu 10 10 100 13 13 100 56 56 100

8 Lampung 20 20 100 26 26 100 228 228 100

9 Kep. Babel - - - 5 5 100 24 24 100

10 Kep. Riau - - - 1 1 100

11 DKI Jakarta - - - - - -

12 Jabar 30 30 100 48 48 100 290 290 100

13 Jateng 40 40 100 62 62 100 426 426 100

14 DIY 10 10 100 12 12 100 117 117 100

15 Jatim 40 40 100 44 44 100 566 566 100

16 Banten 20 20 100 23 21 91 92 92 100

17 Bali - - - 2 2 100 105 105 100

18 NTB - - - 26 26 100 173 173 100

19 NTT - - - 17 17 100 11 11 100

20 Kalbar - - - 15 15 100 134 134 100

21 Kalteng - - - 6 6 100 72 72 100

22 Kalsel - - - 24 24 100 101 101 100

23 Kaltim - - - 9 9 100 93 93 100

24 Kaltara - - - - - 24 24 100

25 Sulut - - - 15 15 100 45 45 100

26 Sulteng - - - 61 61 100 161 161 100

27 Sulsel 40 40 100 55 55 100 483 483 100

28 Sultra 20 20 100 46 46 100 50 50 100

29 Gorontalo - - - 24 24 100 96 96 100

30 Sulbar - - - 21 21 100 116 116 100

31 Maluku - - - 20 20 100 70 70 100

32 Malut - - - 15 15 100 58 58 100

33 Pabar - - - 4 4 100 62 62 100

34 Papua - - - 6 6 100 69 69 100

35 Pusat - - - - - - 3.282 3.282 100

360 360 100,00 799 796 99,62 7.818 7.818 100,00 Jumlah

PPDPI Gerakan Pengendalian OPT Sarana Pascapanen dan Pengolahan






Rencana Rencana

(Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) % (Ha) (Ha) %

1 Aceh 24 24 100,00 620 600 96,77 70 70 100,00

2 Sumatera Utara 34 34 100,00 460 450 97,83 150 150 100,00

3 Sumatera Barat 23 23 100,00 650 650 100,00 60 60 100,00

4 Riau 7 7 100,00 300 300 100,00 60 60 100,00

5 Jambi 21 16 76,19 270 260 96,30 60 60 100,00

6 Sumatera Selatan 9 9 100,00 500 500 100,00 130 130 100,00

7 Bengkulu 7 7 100,00 270 90 33,33 80 80 100,00

8 Lampung 19 18 94,74 570 560 98,25 40 40 100,00

9 Bangka Belitung 10 2 20,00 100 80 80,00 40 40 100,00

10 Kep Riau - - 0,00 - - - - - -

11 DKI Jakarta - - 0,00 - - - - - -

12 Jawa Barat 45 45 100,00 590 540 91,53 80 80 100,00

13 Jawa Tengah 14 14 100,00 530 260 49,06 100 100 100,00

14 DIY 8 8 100,00 150 120 80,00 40 40 100,00

15 Jawa Timur 30 30 100,00 600 410 68,33 70 70 100,00

16 Banten 12 12 100,00 190 180 94,74 60 60 100,00

17 Bali 8 4 50,00 60 60 100,00 - - -

18 NTB 43 40 93,02 350 350 100,00 80 80 100,00

19 NTT 31 29 93,55 360 330 91,67 70 70 100,00

20 Kalimantan Barat 20 20 100,00 420 420 100,00 70 70 100,00

21 Kalimantan Tengah 6 6 100,00 390 320 82,05 60 60 100,00

22 Kalimantan Selatan 18 18 100,00 510 510 100,00 60 60 100,00

23 Kalimantan Timur 9 9 100,00 310 270 87,10 40 40 100,00

24 Kalimantan Utara - - 0,00 - - - 20 20 100,00

25 Sulawesi Utara 22 19 86,36 380 380 100,00 60 60 100,00

26 Sulawesi Tengah 18 12 66,67 330 290 87,88 60 60 100,00

27 Sulawesi Selatan 37 35 94,59 570 270 47,37 90 90 100,00

28 Sulawesi Tenggara 17 17 100,00 270 270 100,00 60 60 100,00

29 Gorontalo 27 27 100,00 300 280 93,33 50 50 100,00

30 Sulawesi Barat 14 14 100,00 240 240 100,00 50 50 100,00

31 Maluku 11 11 100,00 120 110 91,67 60 60 100,00

32 Papua 14 14 100,00 200 200 100,00 50 50 100,00

33 Maluku Utara 5 5 100,00 240 240 100,00 40 40 100,00

34 Papua Barat 12 8 66,67 170 20 11,76 40 40 100,00

575 537 93,39 11.020 9.560 86,75 2.000 2.000 100,00 Jumlah

Realiasasi

Penguatan Desa Mandiri Benih Pengembangan Desa Mandiri

Rencana Realisasi

Perbanyakan Benih Sumber

RealisasiNo Provinsi





Bantuan Benih Pusat

(Ton)

1 Aceh 100,00

2 Sumatera Utara -

3 Sumatera Barat -

4 Riau -

5 Jambi 25,00

6 Sumatera Selatan 134,75

7 Bengkulu -

8 Lampung 23,13

9 Kep. Bangka Belitung -

10 Kepulauan Riau -

11 DKI Jakarta -

12 Jawa Barat 1.378,01

13 Jawa Tengah 767,78

14 DI Yogyakarta -

15 Jawa Timur 2.370,02

16 Banten 19,75

17 Bali -

18 Nusa Tenggara Barat 70,94

19 Nusa Tenggara Timur -

20 Kalimantan Barat -

21 Kalimantan Tengah -

22 Kalimantan Selatan -

23 Kalimantan Timur -

24 Kalimantan Utara -

24 Sulawesi Utara -

25 Sulawesi Tengah 264,25

26 Sulawesi Selatan 64,28

27 Sulawesi Tenggara 667,77

28 Gorontalo -

29 Sulawesi Barat -

30 Maluku -

31 Maluku Utara -

32 Papua -

33 Papua Barat -

5.885,66 INDONESIA

No Provinsi




REALISASI KEGIATAN APBN TAHUN 2017

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No. Provinsi Rencana Rencana

(Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) (%)

1 Aceh 400 400 100 - - -

2 Sumut 300 290 97 - - -

3 Sumbar 430 430 100 - - -

4 Riau 140 140 100 - - -

5 Jambi 225 225 100 - - -

6 Sumsel 385 375 97 1.100 1.100 100,00

7 Bengkulu 75 75 100 - - -

8 Lampung 260 260 100 200 200 100,00

9 Kep. Babel 25 25 100 - - -

10 Kep. Riau - - - - - -

11 DKI Jakarta - - - - - -

12 Jabar 625 625 100 6.860 6.480 94,46

13 Jateng 625 625 100 2.560 2.560 100,00

14 DIY 160 160 100 - - -

15 Jatim 700 700 100 2.380 2.380 100,00

16 Banten 215 200 93 890 890 100,00

17 Bali 150 150 100 - - -

18 NTB 175 175 100 - - -

19 NTT 115 115 100 - - -

20 Kalbar 275 275 100 - - -

21 Kalteng 75 75 100 - - -

22 Kalsel 340 340 100 - - -

23 Kaltim 150 150 100 - - -

24 Kaltara - - - - - -

25 Sulut 215 215 100 - - -

26 Sulteng 250 250 100 - - -

27 Sulsel 525 525 100 - - -

28 Sultra 230 230 100 - - -

29 Gorontalo 90 90 100 - - -

30 Sulbar 200 50 25 - - -

31 Maluku 75 75 100 - - -

32 Malut 50 50 100 - - -

33 Pabar 50 50 100 - - -

34 Papua 50 50 100 - - -

35 Pusat - - - - - -

7.580 7.395 97,56 13.990 13.610 97,28

Realisasi

Dem Area

Realisasi

Jumlah

Penguatan Agroekosistem PJK



Lampiran 25

REALISASI PENJUALAN BENIH BERSUBSIDI TAHUN 2017

Rencana Rencana Rencana

Ton Ton (%) Ton Ton (%) Ton Ton (%)

ACEH 3.177,78 2.965,65 93,32 - - - 937,15 - -

SUMUT 4.500 3.594,38 79,88 75,00 37,48 50 250,00 - -

SUMBAR 901 892,82 99,13 - - - - - -

RIAU 213 212,85 100,00 - - - 100,00 2,70 2,70

JAMBI 481 283,64 58,93 - - - 50,00 - -

SUMSEL 4.926 3.738,46 75,89 42,00 18,87 45 450,00 - -

BENGKULU 393 317,46 80,84 - - - 50,00 - -

LAMPUNG 4.375 4.305,47 98,41 108,00 105,15 97 250,00 - -

BABEL 50 42,85 85,70 - - - - - -

JABAR 16.125 12.645,87 78,42 152,50 51,19 34 1.350,00 - -

JATENG 17.625 14.236,74 80,78 300,00 187,29 62 1.500,00 8,98 0,60

DI YOGYAKARTA 1.300 975,12 75,01 75,00 16,11 21 250,00 34,32 13,73

JATIM 17.308 14.040,96 81,12 461,00 435,01 94 4.000,00 344,58 8,61

BANTEN 7.475 4.977,06 66,58 - - - 250,00 - -

KALBAR 338 236,94 70,20 - - - 50,00 - -

KALTENG 450 122,11 27,13 24,00 24,00 100 - - -

KALSEL 1.800 1.339,98 74,44 - - - 500,00 - -

KALTIM 288 287,40 99,97 - - - 50,00 - -

KALTARA - - - - - - 150,00 - -

SULUT - - - - - - 500,00 - -

SULTENG 700 667,12 95,30 - - - 250,00 - -

SULSEL 8.691 7.816,58 89,94 37,50 5,58 15 1.000,00 - -

SULTRA 1.113 861,53 77,44 - - - 350,00 - -

GORONTALO 1.273 943,38 74,14 - - - 200,00 - -

SULBAR 638 569,89 89,39 - - - 250,00 - -

BALI 750 586,33 78,18 - - - 150,00 82,36 54,91

NTB 4.825 3.840,34 79,59 225,00 118,79 53 1.562,85 402,15 25,73

NTT 50 - - - - - 250,00 - -

MALUKU - - - - - - 100,00 - -

MALUT 100 42,70 42,70 - - - 100,00 - -

PAPUA 138 137,50 100,00 - - - 50,00 - -

PAPUA BARAT - - - - - - 50,00 - -

JUMLAH 100.000 80.681,11 80,68 1.500,00 999,47 66,63 15.000,00 875,09 5,83

Benih Kedelai

RealisasiPROVINSI/

KABUPATENRealisasi

Benih Padi Inbrida Benih Padi Hibrida

Realisasi



Lampiran 26

REALISASI SERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2017

Pagu

(Rp.000) (Rp.000) (%)

1 Aceh 190.549.171 138.673.845 72,78

2 Sumut 251.523.292 214.948.820 85,46

3 Sumbar 99.168.390 94.785.410 95,58

4 Riau 68.301.868 64.174.701 93,96

5 Jambi 67.702.221 63.249.332 93,42

6 Sumsel 273.631.988 247.346.461 90,39

7 Bengkulu 60.136.501 57.992.348 96,43

8 Lampung 321.177.731 319.826.426 99,58

9 Kep. Babel 8.764.114 7.778.547 88,75

10 Kep. Riau 3.182.558 1.734.994 54,52

11 Jabar 321.463.817 311.079.241 96,77

12 Jateng 287.333.318 267.702.656 93,17

13 DIY 30.423.647 26.938.207 88,54

14 Jatim 501.657.818 419.592.494 83,64

15 Banten 127.591.827 122.384.770 95,92

16 Bali 33.177.682 29.047.118 87,55

17 NTB 436.750.175 381.947.194 87,45

18 NTT 221.488.459 194.215.542 87,69

19 Kalbar 278.956.546 267.748.746 95,98

20 Kalteng 99.353.040 88.421.787 89,00

21 Kalsel 256.568.741 245.945.305 95,86

22 Kaltim 80.066.469 74.734.893 93,34

23 Kaltara 12.086.309 8.121.969 67,20

24 Sulut 430.078.256 384.999.898 89,52

25 Sulteng 158.656.157 149.615.709 94,30

26 Sulsel 454.050.828 398.088.316 87,67

27 Sultra 121.490.589 99.358.956 81,78

28 Gorontalo 133.398.726 130.634.963 97,93

29 Sulbar 165.210.709 137.357.741 83,14

30 Maluku 50.923.381 48.584.880 95,41

31 Malut 188.089.558 184.122.441 97,89

32 Pabar 31.393.570 31.392.670 100,00

33 Papua 48.485.613 45.627.256 94,10

5.812.833.069 5.258.173.635 90,46

35 Pusat (Ditjen TP) 1.322.906.526 1.091.454.042 82,50

36 UPT Pusat 26.663.893 25.716.802 96,45

1.349.570.419 1.117.170.844 82,78

7.162.403.488 6.375.344.478 89,01

Jumlah Daerah (I)

Jumlah Total (II)

Jumlah

No. ProvinsiRealisasi

direktorat jenderal tanaman pangan jl. aup no. 3 …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin ditjen...

Documents