ii - :: sakip kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin 2016 dit p2htp.pdf ·...

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan ii | LAKIN

LAPORAN KINERJA 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………….. iii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….. v

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………….. vi

I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………. 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………. 1

1.2. Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi ………………………………….. 3

1.3. Sumberdaya Manusia Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan …………………………………..………………….. 6

1.4. Dukungan Keuangan …………………………………………….. 7

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................ 9

2.1. Rencana Strategis ........................................................................ 9

2.2. Perjanjian Kinerja ……………………………………………………. 14

III. AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 15

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ……………… 15

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016 ……………………… 15

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 …………….. 24

3.4. Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………. 42

3.5. Hambatan dan Kendala ………………………………………….. 44

3.6. Upaya dan Tindaklanjut …………………………………………….. 48

IV. PENUTUP …………………………………………………………………….. 52

4.1. Kesimpulan …………………………………………………………… 52

4.2. Saran .................................................................................................... 52

LAMPIRAN

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan iii | LAKIN


DAFTAR TABEL

No Uraian Halaman

1. Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016

2

2. Sasaran Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016

14

3. Capaian Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016

16

4. Capaian Strategis Penyaluran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Tahun 2016 Berdasarkan Target Penetapan Kinerja

16

5. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Tahun 2016

18

6 Perubahan Target Unit Pengolahan Hasil TA 2016 19

7 Capaian Strategis Penyaluran Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun

2016 Berdasarkan Target Penetapan Kinerja

20

8 Perubahan Target Sertifikasi Organik TA 2016 21

9 Capaian Strategis Peningkatan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan

Tahun 2016

21

10 Perkembangan Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi Organik Sampai

Dengan Bulan November 2016

22

11 Capaian Strategis Informasi Harga Tanaman Pangan Tahun 2016

Berdasarkan Target Penetapan Kinerja

23

12 Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Tahun 2016

25

13 Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai Target

Susut Hasil Tahun 2016

25

14 Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun

2016 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra

26

15 Perbandingan Realisasi Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Tahun

2015 dan Tahun 2016

26

16 Capaian Realisasi Penyaluran Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman

Pangan Tahun 2016

27

17 Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun 2016

Terhadap Produksi

27

18 Perbandingan Bantuan UPH Tahun 2015 dan Tahun 2016 28

19 Perbandingan Alokasi Target Sertifikasi Tahun 2016, Target Sertifikasi

dalam Renstra dan Alokasi Setelah Pemotongan Anggaran

28

20 Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2016

Dibandingkan Target PK Tahun 2016

31

21 Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2016 31

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan iv | LAKIN


22 Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2016


32

23 Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2016 33

24 Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2016


34

25 Kontribusi Bantuan Pascapanen Kedelai Tahun 2016 34

26 Capaian Kinerja Dalam Mendukung Produksi Padi di Luar Jawa 35

27 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Subdit Pengolahan 35

28 Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun 2016 36

29 Data Efektivitas Terkait Pengembangan Informasi Pasar 2016 37

30 Perjanjian Kinerja Subdirektorat Pemasaran dan Investasi 38

31 Realisasi Serapan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun 2016

42

32 Realisasi Anggaran Yang Dibayarkan Tahun 2016 43

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan v | LAKIN


DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016

2. Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2016

3. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2016

4. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Melalui Mekanisme Pengadaan Langsung/E- Purchasing.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengawalan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Penerapan Jaminan Mutu dan Sistem Pertanian Organik

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rapat Koordinasi UPSUS Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2016

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar

10. Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016

11. Prediksi Kontribusi Bansos Sarana Pascapanen Padi Terhadap Penyelamatan

Susut Hasil Padi Tahun 2016

12. Prediksi Kontribusi Bansos Sarana Pascapanen Jagung Terhadap

Penyelamatan Susut Hasil Jagung Tahun 2016

13. Prediksi Kontribusi Bansos Sarana Pascapanen Kedelai Terhadap

Penyelamatan Susut Hasil Kedelai Tahun 2016

14. Realisasi Kegiatan Unit Pengolahan Hasil Tahun 2016

15. Rekapitulasi Kabupaten/Kota Penerima Dana Dekon Pelayanan Informasi Pasar

16. Daftar Nominatif Pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016

17. Nama-nama Pejabat Eselon II, III dan IV

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan vi | LAKIN


IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan

pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Sasaran pembangunan pertanian 2015 – 2019 yaitu terbangunnya sistem bio

industri berkelanjutan menjadikan peranan penanganan pascapanen semakin

penting. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan pengembangan penanganan

pascapanen tanaman pangan difokuskan pada upaya pengamanan hasil dan upaya

mempertahankan kualitas hasil. Hal ini sesuai dengan tujuan penanganan

pascapanen dan peningkatan kualitas hasil komdoditas tanaman pangan yaitu

menurunkan susut hasil komoditas tanaman pangan, mempertahankan mutu hasil,

mempertahankan dan memperpanjang masa simpan, serta meningkatkan daya

saing komoditas tanaman pangan.

Adapun visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

dalam upaya mencapai tujuan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan

pemasarannya adalah : “Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing

dan Produk Olahan Komoditas Tanaman Pangan di Pasar Dalam Negeri dan

Luar Negeri”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menetapkan misi :

1. Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis tanaman pangan yang berdaya saing

dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi

tepat guna, kemitraan, dan peningkatan investasi tanaman pangan

2. Mendorong penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan keamanan pangan

dalam mendukung usaha agribisnis tanaman pangan terpadu

3. Mengembangkan pemasaran produk tanaman pangan dalam negeri dan luar

negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan vii | LAKIN


4. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Dalam upaya penyelamatan hasil melalui penurunan susut hasil tanaman pangan

serta peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui penerapan jaminan mutu dan

perluasan jaringan pemasaran, maka kebijakan yang dilaksanakan dalam

mendukung upaya tersebut antara lain :

1. Kebijakan Pasca Panen

Optimalisasi penanganan pascapanen tanaman pangan melalui fasilitasi sarana

pascapanen tanaman pangan untuk mencapai sasaran strategis yaitu

menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan melalui penyaluran

sarana pasca panen tanaman pangan yaitu :

a) Bantuan Sarana Pascapanen Padi yang dialokasikan tahun 2016 terdiri dari :

Pengadaan Pusat

Combine Harvester Kecil pengadaan pusat sebanyak 564 unit direvisi

menjadi:

a. Combine Harvester Kecil sebanyak 355 unit,

b. Combine Harvester Besar sebanyak 43 unit, dan

c. Power Thresher sebanyak 166 unit.

Pengadaan TP Provinsi

a. Combine Harvester Kecil semula sebanyak 4.016 unit yang direvisi

menjadi 6.224 unit, dan pada DIPA revisi 4 menjadi 5.928 unit.

b. Combine Harvester Sedang sebanyak 2.872 unit menjadi 2.884 unit

c. Combine Harvester Besar sebanyak 340 unit menjadi 403 unit

d. Power Thresher semula sebanyak 1.000 unit menjadi 3.042 unit

e. Vertical Dryer Padi Kap.30 Ton/proses+Bangunan sebanyak 2 unit

f. Vertical Dryer Padi Kap.3,5 - 6 Ton/proses+Bangunan sebanyak 3 unit

g. Sarana Pengering Padi (FBD) sebanyak 20 unit

h. Fasilitasi RMU sebanyak 115 unit (dibatalkan sesuai hasil RDP dengan

DPR tgl 15 Februari 2016) direvisi menjadi 23 unit untuk penyelesaian

tahun 2015

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan viii | LAKIN


i. Destoner sebanyak 2 unit

j. Polisher sebanyak 22 unit

b) Bantuan Sarana Pascapanen Jagung yang dialokasikan tahun 2016 terdiri

dari:

a. Corn Sheller sebanyak 6.240 unit menjadi 6.526 unit, dan pada DIPA

Revisi 4 direvisi menjadi 6.266 unit.

b. Vertical Dryer Jagung kapasitas 3,5 – 6 ton+bangunan sebanyak 4 unit

c. Vertical Dryer Jagung kapasitas 3,5 – 6 ton sebanyak 1 unit

d. Corn Combine Harvester sebanyak 180 unit menjadi 177 unit.

e. Gudang/Lantai Jemur Jagung sebanyak 1 paket (dibatalkan sesuai

hasil RDP dengan DPR tgl 15 Februari 2016)

c) Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai yang dialokasikan tahun 2016 yaitu

Power Thresher Multiguna sebanyak 6.500 unit.

d) Sarana Angkut Roda 3 sebanyak 700 unit menjadi 719 unit, dan pada

DIPA Revisi 4 direvisi menjadi 737 unit.

Capaian realisasi input bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun

2016 untuk bantuan sarana pascapanen dari target 26.912 unit, terealisasi 26.451

unit atau mencapai 98,29%.

Capaian kontribusi susut hasil padi tahun 2016 mencapai 0,146%

diperkirakan dapat mengamankan produksi padi pada tahun 2016 sebesar

115.544 ton atau senilai Rp.612,38 Milyar (asumsi harga gabah kering giling di

tingkat penggilingan Rp. 5.300/kg).

Capaian kontribusi susut hasil jagung tahun 2016 mencapai 0,517%

diperkirakan dapat mengamankan produksi jagung pada tahun 2016 sebesar

119.691 ton atau senilai Rp.323,16 Milyar (asumsi harga jagung pipil kering di

tingkat petani Rp. 2.700/kg).

Capaian kontribusi susut hasil kedelai tahun 2016 mencapai 0,998% atau

mencapai 153,54% dari target susut hasil kedelai 0,65%. Penurunan susut hasil

kedelai sebesar 0,65% diperkirakan dapat mengamankan produksi kedelai pada

tahun 2016 sebesar 8.838 ton atau senilai Rp.68,05 Milyar (asumsi harga kedelai

di tingkat petani Rp. 7.700/kg).

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan ix | LAKIN


Selain itu, untuk mencapai target penurunan susut hasil dibutuhkan

perubahan prilaku petani dalam penanganan panen dan pascapanen serta

penguatan manajemen kelompok melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi dan

bimbingan teknis yang telah dialokasikan di Pusat dan Daerah.

2. Kebijakan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Capaian strategis peningkatan nilai tambah produk olahan tanaman pangan

tahun 2016 adalah tersalurkannya pengolahan hasil tanaman pangan sejumlah

90 unit. Berdasarkan hasil realisasi fisik terhadap penyaluran UPH tanaman

pangan telah mencapai 86,66% atau 78 unit.

Untuk mendukung kegiatan Pengolahan, maka dilaksanakan kegiatan lain

sebagai berikut :

a) Sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi

pengolahan tanaman pangan

b) Pengawalan UPSUS Padi Jagung Kedelai di Provinsi Sumatera Selatan dan

Kalimantan Selatan.

c) Penyebarluasan informasi teknologi pengolahan tanaman pangan dalam

bentuk buku dan leaflet.

Fasilitasi bantuan sarana UPH Kedele dapat meningkatkan produksi

pembuatan tahu dan tempe sebesar 68% per hari, sedangkan UPH jagung

dapat meningkatkan produksi pangan olahan sebesar 33,33 % dibanding

sebelum mendapat bantuan UPH.

3. Kebijakan Standardisasi dan Mutu

Upaya meningkatkan mutu hasil tanaman pangan dilakukan dengan memberikan

fasilitasi untuk Sertifikasi Organik pada kelompok tani/gapoktan pada 22 Provinsi

dengan target 56 sertifikat dan telah tercapai realisasi sebanyak 32 sertifikat

(57,14%) dengan total luas lahan 457,04 Ha. Tidak tercapainya target

disebabkan oleh kurangnya persiapan daerah/kelompok tani penerima bantuan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan x | LAKIN


karena proses sertifikasi memerlukan waktu yang panjang dan prosedur detail,

serta adanya pemotongan anggaran.

4. Kebijakan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan

Upaya meningkatkan penguasaan pasar domestik dan luar negeri dilakukan

dengan adanya penyediaan informasi harga tanaman angan agar tercipta pasar

yang transparan dan minat terhadap produk dalam negeri untuk memenuhi

kebutuhan pasar dalam negeri dan mengisi peluang pasar pasar luar negeri akan

meningkat. Fasilitasi kegiatan pelayanan informasi pasar dialokasikan pada 271

kabupaten/kota di 34 Provinsi yang melibatkan Petugas Informasi Pasar telah

tercapai realisasi dengan penerimaan informasi harga pasar dari 270 kabupaten

atau 99,63%, dimana satu kabupaten yaitu Kabupaten Depok belum pernah

mengirimkan informasi harga karena petugas yang kurang kompeten.

Untuk mendukung kegiatan pengembangan pemasaran dan investasi, maka

dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

a) Koordinasi (Workshop, Focus Group Discussion (FGD)) pengembangan

pemasaran dan investasi tanaman pangan

b) Kegiatan Pemantauan stock, analisis usaha tani dan analisis biaya

pemasaran.

c) Sosialisasi dan bimbingan pengembangan pemasaran hasil dan investasi.

d) Promosi Investasi wilayah Jawa melalui kegiatan Pameran.

e) Penyusunan rancangan kebijakan pemasaran tanaman pangan.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada tahun 2016 senilai Rp.

1.936.150.288.000,- dengan nilai Self Blocking Rp. 195.515.848.137,- sehingga total

anggaran menjadi Rp. 1.740.634.439.863,- dan realisasi anggaran mencapai Rp.

1.733.075.747.328,- atau 99,57% dengan rincian :

1) Serapan anggaran Satker Pusat sebesar Rp. 47.636.950.469,- (45,13% dari

pagu Rp. 105.557.532.000,-)

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan xi | LAKIN


2) Dinas Provinsi (Dekon) sebesar Rp. 20.735.106.111,- (59,32% dari pagu Rp.

34.953.620.000,-)

3) Dinas Provinsi (Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 1.664.703.690.748,- (92,71%

dari Rp. 1.795.639.136.000,-)

Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebaik-

baiknya. Pada tahun 2016, Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan telah melaksanakan semua kegiatan dengan penyerapan anggaran yang

maksimal.

Sementara itu, analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran

masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif

atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan

efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan mengingat beberapa kegiatan bersifat

kuantitatif.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan1 | LAKIN


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian yang telah dilakukan sampai saat ini masih banyak

memerlukan penanganan yang cermat dan cepat. Tantangan pembangunan

pertanian yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini antara lain: 1) belum optimalnya

produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi serta masih

tingginya tingkat konversi lahan yang sulit dikendalikan; 2) kurangnya perbaikan dan

pembangunan infrastruktur lahan dan air; 3) masih kurangnya akses pembiayaan

pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani;4) belum tercapainya Millenium

Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan

rawan pangan; 5) kurangnya kebijakan yang proporsional untuk produk-produk

pertanian khusus; 6) lemahnya persaingan global dalam berbagai dimensi; 7)

menurunnya citra petani dan pertanian serta pentingnya diciptakan suatu keadaan

agar kembali diminati generasi muda; 8) masih lemahnya kelembagaan usaha

ekonomi produktif di perdesaan; 9) pentingnya sistem penyuluhan pertanian yang

inovatif; dan 10) perlunya kebijakan insentif yang tepat agar sektor pertanian menjadi

bidang usaha yang menarik dan menjanjikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut maka Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-

2019 adalah “Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang

menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis

sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Visi

Kementerian Pertanian tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah

2015 - 2019 yang dituangkan dalam Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita).

Agenda strategis yang berkaitan langsung dengan Kementerian Pertanian

tercantum pada agenda nomor 6 yaitu “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasarinternasional” dan agenda nomor 7 yaitu “Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi – domestik”.

Kemandirian ekonomi dapat terwujud dengan tercapainya kedaulatan pangan yang

berbasis agribisnis kerakyatan melalui: 1) pengendalian impor pangan,



2) penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani,

3) Reforma Agraria, dan 4) Pembangunan Bank Khusus Pertanian, UMKM dan

Koperasi. Penanggulangan kemiskinan pertanian dilakukan antara lain dengan

pengembangan pasar dan kelembagaan pasar secara merata dan pengembangan

ekonomi perdesaan dengan peningkatan investasi sebesar 15% per tahun.

Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian dalam mewujudkan Sembilan

Agenda Prioritas (Nawa Cita), Visi-Misi Kementerian Pertanian dan selanjutnya

dijabarkan dalam visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016 - 2019 adalah 1) Penurunan susut

hasil (losses) produksi tanaman pangan, 2) Peningkatan nilai tambah produk olahan

tanaman pangan, 3) Peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan, dan 4)

Peningkatan penguasaan pasar domestik dan luar negeri.

Dalam mencapai sasaran strategis diatas, diperlukan pemetaan yang sangat rinci

pada setiap daerah dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki,

teknologi yang dipakai, perilaku usaha yang berkembang, dan selera konsumen di

daerah tersebut. Seluruh faktor ini sangat penting diperhatikan sehingga tidak

menimbulkan ekses negatif atas pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Menurunnya susut hasil

(losses) produksi tanaman

pangan

1. Jumlah penyaluran sarana

pascapanen tanaman pangan

26.912 unit

2. Meningkatnya nilai

tambah produk olahan

tanaman pangan

2. Jumlah penyaluran pengolahan hasil

tanaman pangan

90 unit

3. Meningkatnya mutu hasil

produksi tanaman pangan

3. Jumlah pengembangan standardisasi

dan mutu

56sertifikat

4. Meningkatnya

penguasaan pasar

domestik dan luar negeri

4. Jumlah informasi harga tanaman

pangan

271 informasi

harga



1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan pascapanen,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen,

pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran

dan investasi tanaman pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,

standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi

tanaman pangan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan

pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta

pemasaran dan investasi tanaman pangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

pascapanen, pengolahan, standardisasi, dan penerapan standar mutu serta


e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

pasacapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta


f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar

mutu di bidang tanaman pangan; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan didukung oleh 4 (Empat) Sub Direktorat

yaitu Sub Direktorat Pascapanen, Sub Direktorat Pengolahan, Sub Direktorat



Standardisasi dan Mutu, Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi, serta

Kelompok Jabatan Fungsional dan Subbag Tata Usaha sebagaimana pada

Lampiran 1.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing – masing Sub Direktorat sebagai

berikut :

a. Sub Direktorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang peningkatan pascapanen tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pascapanen menyelenggarakan

fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan

penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan

penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;

3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman

pangan;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan

teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan; dan

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan

teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan.

b. Sub Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pengolahan menyelenggarakan

fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan

penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;



2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan

penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;


penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman

pangan;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi

dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan; dan

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan

teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan.

c. Sub Direktorat Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan

evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar,

dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Standardisasi dan Mutu


1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan

standar mutu hasil tanaman pangan;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan

standar mutu hasil tanaman pangan;

3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan

penerapan standar mutu hasil tanaman pangan;

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi

dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan; dan

5) Penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta

penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan.

d. Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan

investasi tanaman pangan.



Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi


1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran hasil,

promosi, dan investasi tanaman pangan;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran

hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;


peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan; dan

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan.

e. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta

kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan

perundang – undangan.

1.3. Sumberdaya Manusia Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Jumlah pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 72 orang yang terdiri dari

pegawai golongan II sebanyak 12 orang dan golongan III sebanyak 52 orang

dan golongan IV sebanyak 8 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah

SD – SMA sebanyak 15 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 6 orang, S1

sebanyak 34 orang, dan S2 sebanyak 17 orang. Jumlah pegawai tersebut

tersebar di Sub Direktorat Pascapanen 13 orang, Sub Direktorat Pengolahan

12 orang, Sub Direktorat Standardisasi dan Mutu 10 orang, Sub Direktorat

Pemasaran dan Investasi 11 orang, serta Subbag Tata Usaha 24 orang.



Secara rinci, sebaran jumlah pegawai Lingkup Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan seperti pada Tabel Lampiran 15.

Jumlah pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 8 orang jika

dibandingkan dengan tahun 2015 berjumlah 64 orang.

1.4. Dukungan Keuangan

Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

dalam bentuk anggaran Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.Sistem

Pengganggaran kegiatan di Daerah pada tahun 2016 dialokasikan pada

Satuan Kerja (Satker) Provinsi, sehingga terdapat DIPA Dekonsentrasi

(Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.

Untuk melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan tahun 2016, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Nomor : SP.DIPA-018.03.3.339055/2016 tanggal 07 Desember 2015,

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mendapatkan

alokasi anggaran APBN sebesar Rp.888.172.816.000,- meliputi kegiatan

Pusat Rp. 25.242.816.000,- Dekonsentrasi Rp. 34.204.000.000,- dan Tugas

Pembantuan Provinsi sebesar Rp.828.726.000.000,- (terdiri dari anggaran

dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 8.014

unit dengan anggaran sebesar Rp. 818.686.000.000,- dan anggaran

pembinaan, bimtek, monev sebesar Rp. 69.486.816.000,- di 32 provinsi dan

398 Kabupaten).

Berdasarkan revisi-1 Pasca Raker dengan DPR pada tanggal 25 Januari 2016

terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana

Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, sehingga total

anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

menjadi Rp.1.882.227.286.000,- (semula Rp. 888.172.816.000, naik111,92%)

yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar Rp.134.913.500.000,- (semula

Rp.25.242.816.000,- naik 434,46%) Dekonsentrasi sebesar

Rp.34.996.540.000,- (semula Rp. 34.204.000.000,- naik 2,32%) dan Tugas



Pembantuan Provinsi sebesar Rp. 1.712.317.246.000,- (semula

Rp. 828.726.000.000 naik 106.62%).

Berdasarkan revisi ke-2 tanggal 29 Maret 2016, terdapat penambahan

anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan

Hasil Tanaman Pangan, sehingga total anggaran Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menjadi Rp.2.126.546.759.000,- (semula

Rp.1.882.227.286.000, naik 12,98%) yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar

Rp.89.765.032.000,- (semula Rp.134.913.500.000,- turun 33,46%)

Dekonsentrasi sebesar Rp.35.192.540.000,- (semula Rp.34.996.540.000,- naik

0,56%) dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.2.001.589.187.000,-

(semula Rp. 1.712.317.246.000,- naik 16,89 %).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016

mengenai Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja

K/L dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

TA 2016, maka pada tanggal 26 Mei 2016 dilaksanakan pertemuan kebijakan

penghematan anggaran pada RAPBN-P lingkup Kementerian Pertanian TA

2016, sehingga anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan mengalami perubahan menjadi Rp.1.936.046.759.000,-

(semula Rp.2.126.546.759.000, turun 8,96%) yang terdiri dari anggaran Pusat

sebesar Rp.105.557.532.000,- (semula Rp.89.765.032.000,- naik 17,59%)

Dekonsentrasi sebesar Rp 34.902.265.000.,- (semula Rp. 35.192.540.000,-

turun 0,82%) dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar

Rp.1.795.586.962.000,- (semula Rp. 2.001.589.187.000,- turun 10,29 %).

Untuk mengatasi permasalahan pagu minus, pada bulan Desember tahun

2016 terjadi pergeseran alokasi anggaran di masing-masing satker, sehingga

anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

mengalami perubahan menjadi Rp.1.936.150.288.000,- (semula

Rp.1.936.046.759.000, naik 0,005%) yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar

Rp.105.557.532.000,- (tidak terjadi perubahan) Dekonsentrasi sebesar Rp

34.953.620.000.,- (semula Rp.34.902.265.000,- naik 0,147%) dan Tugas

Pembantuan Provinsi sebesar Rp.1.795.639.136.000,- (semulaRp.

1.795.586.962.000,- naik 0,003 %).



BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dalam upaya

mencapai tujuan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan pemasarannya

adalah: “Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Produk

Olahan Komoditas Tanaman Pangan di Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri”.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan olehDirektorat

Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman Pangan tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis tanaman pangan yang berdaya saing

dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi

tepat guna, kemitraan, dan peningkatan investasi tanaman pangan

2. Mendorong penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan keamanan pangan

dalam mendukung usaha agribisnis tanaman pangan terpadu

3. Mengembangkan pemasaran produk tanaman pangan dalam negeri dan luar

negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi

4. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas tinggi.

2.1.3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman

Pangan memfasilitasi penanganan pasca panen, menjaga mutu hasil dan

pengembangan pemasaran hasil tanaman pangan dalam rangka peningkatan

produksi dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tujuan yang akan



dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman Pangan

tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Berkembangnya agroindustri perdesaan yang menghasilkan produk aman,

bermutu dan berdaya saing.

2. Menghasilkan produk tanaman pangan yang aman, bermutu dan berdaya saing

baik di pasar domestik maupun internasional

3. Meningkatkan penguasaan pasar domestik dan luar negeri untuk produk

tanaman pangan strategis.

2.1.4. Sasaran

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah

sebagai berikut :

A. Sasaran Program

Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat JenderalTanaman

Pangan adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil

Produksi Tanaman Pangan”

Sasaran strategis Direktorat JenderalTanaman Pangan tahun 2015 – 2019

yaitu:

1. Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen)

2. Peningkatan Produktivitas

3. Penurunan Kehilangan Hasil Produksi

4. Peningkatan Mutu Hasil Produksi

B. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2016, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman

Pangan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut

adalah :

1. Menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan

2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman pangan

3. Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan

4. Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri



2.1.5. Kebijakan

Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok dan

fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka kebijakan

pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

ditetapkan sebagai berikut:

2.1.5.1. Kebijakan Pascapanen

Penanganan pascapanen tanaman pangan memegang peranan penting

dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan

pertanian secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan pascapanen tanaman

pangan tahun 2016 – 2019 antara lain :

1. Menurunkan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan

untuk mengamankan produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya

saing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan

mewujudkan program ketahanan pangan menuju kemandirian pangan

nasional.

2. Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices

(GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk

industri.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan

pascapanen tanaman pangan.

4. Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen tanaman

pangan.

5. Pengembangan manajemen pascapanen berbasis kawasan produksi

tanaman pangan.



2.1.5.2. Kebijakan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan yang

berkarakteristik usaha berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya,

memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan.

Kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan dalam

rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil tanaman

pangan yang akan dicapai melalui :

1. Peningkatan teknologi pengolahan dalam rangka pengembangan

agroindustri perdesaan berbasis kelompok.

2. Penerapan inovasi teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai

tambah, daya saing dan ekspor produk olahan hasil tanaman pangan.

3. Peningkatan kemampuan teknologi pengolahan dan Good

Manufacturing Practices (GMP) pada Sumber Daya Manusia

(SDM) di tingkat kelompok.

4. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan dan pengolahan

limbah hasil tanaman pangan.

2.1.5.3. Kebijakan Standardisasi dan Mutu

Kebijakan mutu hasil tanaman pangan saat ini masih

memfokuskan pada keberlanjutan kegiatan tahun sebelumnya,

dimana dalam perdagangan komoditas hasil pertanian di era

pasar bebas ini, aspek keamanan dan mutu produk merupakan

salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan

persaingan.

Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi yang

dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan mutu dan standardisasi

2. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.



3. Pengawasan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk

tanaman pangan

4. Pengembangan kerjasama dan harmonisasi standar

2.1.5.4. Kebijakan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan

Pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan untuk menggerakkan

dan memperlancar pemasaran hasil pertanian dari lokasi produksi ke lokasi

pemasaran, menjadikan produk pertanian yang dihasilkan oleh petani

domestik menjadi produk utama yang diperjualbelikan serta mendukung

pengembangan sistem pemasaran yang transparan dan berkeadilan bagi

petani pemasar maupun konsumen hasil pertanian. Untuk mencapai hal

tersebut maka kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan jaringan pemasaran domestik.

2. Pemantauan stok dan harga pasar tanaman pangan.

3. Mendorong akselerasi ekspor tanaman pangan.

4. Pengembangan pelayanan informasi pasar.

2.1.6. Strategi

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing

produk pertanian maka strategi yang akan ditempuh dalam empat tahun

mendatang sebagai berikut:

1. Penerapan penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling

Practices (GHP) guna menurunkan susut hasil pascapanen tanaman

pangan.

2. Penerapan standar mutu dan pengawasan sistem jaminan mutu komoditi

strategis sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu

negara tujuan ekspor.

3. Pengembangan agroindustri perdesaan berbasis sumber daya lokal

4. Memperkuat pelayanan informasi pasar serta jaringan pasar produk

pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen

sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga.

5. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan investasi, pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan, serta promosi produk tanaman pangan



6. Menggalakkan promosi dan informasi produk-produk tanaman pangan

andalan ekspor.

7. Penguatan informasi pasar (Market Inteligence) dan database rantai

pasok.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam

Laporan Kinerja, serta menilai keberhasilan Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil,

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menetapkan

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja ini merupakan

tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Mengacu Renstra 2016 – 2019

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pada tahun 2016, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

Tabel 2. Sasaran Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Menurunnya susut hasil

(losses) produksi tanaman

pangan

1. Jumlah penyaluran sarana

pascapanen tanaman pangan

26.912 unit

2. Meningkatnya nilai

tambah produk olahan

tanaman pangan

2. Jumlah penyaluran pengolahan hasil

tanaman pangan

90 unit

3. Meningkatnya mutu hasil

produksi tanaman pangan

3. Jumlah pengembangan standardisasi

dan mutu

56 sertifikat



4. Meningkatnya

penguasaan pasar

domestik dan luar negeri

4. Jumlah informasi harga tanaman

pangan

271 informasi

harga



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Gambaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan

dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan

capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun

2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu :

(1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3)

cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%)

terhadap target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian sasaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dan realisasi.

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016, Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan telah menetapkan pencapaian 4 (empat)

target indikator kinerja utama sasaran strategis tahun 2016 sebagaimana

tercantum pada Perjanjian Kinerja tahun 2016. Capaian kinerja utama

sasaran strategis tersebut yaitu 1) Menurunnya susut hasil (losses) produksi

tanaman pangan, 2) Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman

pangan, 3) Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan dan 4)

Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri sebagaimana

Tabel 3 berikut :



Tabel 3. Capaian Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi*) Capaian Kinerja

(%)

1. Menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan

Jumlah penyaluran sarana pascapanen tanaman pangan

26.912 unit 26.451 unit 98,29

2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman pangan

Jumlah penyaluran pengolahan hasil tanaman pangan

90 unit 78 unit 86,66

3. Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan

Jumlah pengembangan standardisasi dan mutu

56 sertifikat 32 sertifikat 57,14

4. Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri

Jumlah informasi harga tanaman pangan

271 informasi harga

270 informasi

harga

99,63

3.2.1. Capaian Strategis Penyaluran Sarana Pascapanen Tahun 2016

Capaian kinerja utama sasaran strategis penyaluran sarana pascapanen

tahun 2016 yaitu menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan

yang diperoleh dari tersalurnya bantuan sarana pascapanen tanaman pangan

yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan sebagaimana pada Tabel

4.

Tabel 4. Capaian Strategis Penyaluran Sarana Pascapanen Tanaman

Pangan Tahun 2016 Berdasarkan Target Penetapan Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan

Jumlah penyaluran sarana pascapanen tanaman pangan

26.912 unit 26.451 unit 98,29

Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada tahun 2016 telah

dialokasikan melalui dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1) Bantuan Sarana Pascapanen Padi yang dialokasikan tahun 2016 terdiri

dari:



Pengadaan Pusat

Combine Harvester Kecil pengadaan pusat sebanyak 564 unit direvisi

menjadi:

a. Combine Harvester Kecil sebanyak 355 unit,

b. Combine Harvester Besar sebanyak 43 unit, dan

c. Power Thresher sebanyak 166 unit.

Pengadaan TP Provinsi

a. Combine Harvester Kecil semula sebanyak 4.016 unit yang direvisi

menjadi 6.224 unit, dan pada DIPA revisi 4 menjadi 5.928 unit.

b. Combine Harvester Sedang sebanyak 2.872 unit menjadi 2.884 unit

c. Combine Harvester Besar sebanyak 340 unit menjadi 403 unit

d. Power Thresher semula sebanyak 1.000 unit menjadi 3.042 unit

e. Vertical Dryer Padi Kap.30 Ton/proses+Bangunan sebanyak 2 unit

f. Vertical Dryer Padi Kap.3,5 - 6 Ton/proses+Bangunan sebanyak 3 unit

g. Sarana Pengering Padi (FBD) sebanyak 20 unit

h. Fasilitasi RMU sebanyak 115 unit (dibatalkan sesuai hasil RDP dengan

DPR tgl 15 Februari 2016) direvisi menjadi 23 unit untuk penyelesaian

tahun 2015

i. Destoner sebanyak 2 unit

j. Polisher sebanyak 22 unit

2) Bantuan Sarana Pascapanen Jagung yang dialokasikan tahun 2016 terdiri

dari:

a. Corn Sheller sebanyak 6.240 unit menjadi 6.526 unit, dan pada DIPA

Revisi 4 direvisi menjadi 6.266 unit.

b. Vertical Dryer Jagung kapasitas 3,5 – 6 ton+bangunan sebanyak 4 unit

c. Vertical Dryer Jagung kapasitas 3,5 – 6 ton sebanyak 1 unit

d. Corn Combine Harvester sebanyak 180 unit menjadi 177 unit.

e. Gudang/Lantai Jemur Jagung sebanyak 1 paket (dibatalkan sesuai

hasil RDP dengan DPR tgl 15 Februari 2016)



3) Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai yang dialokasikan tahun 2016 yaitu

Power Thresher Multiguna sebanyak 6.500 unit.

4) Sarana Angkut Roda 3 sebanyak 700 unit menjadi 719 unit, dan pada

DIPA Revisi 4 direvisi menjadi 737 unit.

Tabel 5. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman

Pangan Tahun 2016

Unit % thd Target

PK

26,912 482 26,451 98.29

I Pusat 646 82 564 87.31

1 Combine Harvester Kecil 355 355 100.00

2 Combine Harvester Besar 43 43 100.00

3 Power Thresher 166 166 100.00

4 Sarana Pascapanen Jagung*) 82 82 - -

II Daerah (TP Provinsi) 26,266 400 25,887 98.56

1 Combine Harvester Kecil 5,928 5,931 100.05

2 Combine Harvester Sedang 2,884 2,884 100.00

3 Combine Harvester Besar 403 18 385 95.53

4 Power Thresher 3,042 110 2,932 96.38

5 Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kap 30 ton) 2 2 100.00

6 Vertical Dryer Padi + Bangunan (kap 3,6 -6 ton) 3 3 100.00

7 Pengering Padi*) 20 20 - -

8 RMU 23 23 100.00

9 Polisher 22 22 100.00

10 Destoner*) 2 2 - -

11 Gudang/Lantai Jemur - - -

12 Corn Combine Harvester 177 177 100.00

13 Corn Sheller 6,526 250 6,276 96.17

14 Vertical Dryer Jagung + Bangunan Kap (3,5 - 6) 15 15 100.00

15 Power Thresher Multiguna 6,500 6,500 100.00

16 Sarana angkut 719 737 102.50

Sarana Pascapanen (Pusat + TP Provinsi)

Realisasi Penyaluran

Penghematan

(unit)Jenis Kegiatan Pengadaan

Target

PK (unit)BASTB

*) Penghematan

3.2.2.Capaian Strategis :Penyaluran Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Fasilitasi pengolahan komoditas jagung dan kedelai adalah untuk

memfasilitasi kelompoktani/gapoktan/pelaku usaha pengolahan agar



meningkatkan efisiensi usaha perbaikan/standar unit pengolahan yang baik

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah

Pada tahun 2016,bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan

mengalokasikan 90 unit UPH yang terdiri UPH Jagung 60 unit dan UPH

kedelai 30 unit . Fasilitasi UPH pada TA 2016 mengalami perubahan.

Perubahan ini dikarenakan adanya penghematan anggaran seperti pada tabel

dibawah ini

Tabel 6.Perubahan Target Unit Pengolahan Hasil TA 2016

Capaian kinerja utama sasaran strategis meningkatnya nilai tambah produk

olahan tanaman pangan tahun 2016 untuk jumlah penyaluran pengolahan hasil

No Prov/Kab UPH Sblm

Penghematan UPH Stlh

Penghematan Realisasi

(Unit) Keterangan

1 Aceh 7 3 3

2 Sumut 6 0 0

3 Jambi 2 2 2

4 Sumsel 2 2 2

5 Bengkulu 4 4 0 Luncuran 2017 (4 unit)

6 Lampung 2 2 2

7 Jabar 3 2 2

8 Jateng 8 8 8

9 Jatim 2 2 2

10 Kalbar 1 1 1

11 Sulut 5 5 5

12 Sulteng 3 3 3

13 Sulsel 7 6 6

14 Sultra 11 11 11

15 Bali 4 4 4

16 NTB 1 1 1

17 NTT 7 7 1 Luncuran 2017(6 unit)

18 Maluku 3 3 3

19 Papua 3 3 3

20 Banten 1 1 1

21 Gorontalo 6 6 6

22 Sulbar 2 2 2



tanaman panganyang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan

sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7.Capaian Strategis Penyaluran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016 Berdasarkan Target Penetapan Kinerja


Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman pangan

Jumlah penyaluran pengolahan hasil tanaman pangan

90 unit 78 unit 86,66

3.2.3.Capaian Strategis :Peningkatan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan

Tahun 2016

Target jumlah pengembangan standardisasi dan mutu melalui fasilitasi

sertifikasi pertanian organik pada TA 2016 mengalami perubahan

sebagaimana pada tabel 8. Perubahan ini dikarenakan adanya penghematan

anggaran dan kurang siapnya daerah/kelompok tani dalam proses sertifikasi

organik.



Tabel 8. Perubahan Target Sertifikasi Organik TA 2016

1 Aceh 4 0 0 0 0

2 Sumut 4 4 4 4 100

3 Sumbar 2 2 2 3 150

4 Riau 2 1 0 0 0

5 Jambi 2 2 0 0 0

6 Sumsel 3 3 3 3 100

7 Bengkulu 3 0 0 0 0

8 Lampung 3 3 0 0 0

9 Jabar 7 7 7 7 100

10 Jateng 5 3 0 0 0

11 DIY 2 2 2 2 100

12 Jatim 5 3 3 3 100

13 Banten 1 1 1 1 100

14 Bali 3 3 3 3 100

15 NTB 2 0 0 0 0

16 NTT 4 4 3 3 75

17 Kalbar 4 2 1 0 0

18 Kalteng 4 4 1 0 0

19 Sulteng 1 1 1 1 100

20 Sulsel 5 5 2 2 40

21 Sultra 2 2 0 0 0

22 Sulbar 3 0 0 0 0

23 Gorontalo 1 1 0 0 0

24 Malut 1 1 0 0 0

25 Papua Barat 1 1 0 0 0

26 Papua 1 1 0 0 0

75 56 33 32 57.14

Realisasi***) Persentase**)

Total

No. Provinsi APBNP I*) APBNP IITarget

Sertifikasi Awal

Keterangan : *) Target Sertifikasi Sesuai Penetapan Kinerja (PK) **)Persentase realisasi dibanding dengan PK ***) Realisasi per 30 Desember 2016

Capaian kinerja utama sasaran strategis peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan tahun 2016 untuk jumlah pengembangan standardisasi dan mutu yang diperoleh melalui fasilitasi sertifikasi organik yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9.Capaian Strategis Peningkatan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan

Tahun 2016




Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan

Jumlah pengembangan standarisasi dan mutu

56 sertifikat

32 sertifikat

57,14

Tabel 10. Perkembangan Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi Organik Sampai

dengan 31 Desember 2016

Apresiasi /

Sosialisasi

Penyusunan

Doksistu

Penerapan

ICS

Pengajuan

SertifikasiSertifikasi

1 Sumut 4 4 4LSO Lesos, Luasan

44 Ha

2 Sumbar 2 2 3LSO Sumbar,

Luasan 16,73 Ha

3 Riau 1 0 Pemotongan Jilid II (1)

4 Jambi 2 0 Pemotongan Jilid II (2)

5 Sumsel 3 3 3LSO Sumbar,

Luasan 51 Ha

6 Lampung 3 0 Pemotongan Jilid II (3)

7 Jabar 7 7 7LSO Inofice,

Luasan 59,27 Ha

8 Jateng 3 0 Pemotongan Jilid II (3)

9 DIY 2 2 2LSO Persada, Luasan

8,73 Ha

10 Jatim 3 3 3LSO Lesos,

Luasan 60 Ha

11 Banten 1 1 1LSO Inofice, Luasan

22,68 Ha

12 Bali 3 3 3LSO Lesos,

Luasan 28,82 Ha

13 NTT 4 3 3LSO Inofice, Luasan

33,44 Ha

14 Kalbar 2 1 1 Pemotongan Jilid II (1)

15 Kalteng 4 1 1 Pemotongan Jilid II (3)

16 Sulteng 1 1 1LSO Inofice,

Luasan 37,5 Ha

17 Sulsel 5 2 2LSO Inofice,

Luasan 97,10 Ha

18 Sultra 2 0 Pemotongan Jilid II (2)

19 Gorontalo 1 0 Pemotongan Jilid II (1)

20 Malut 1 0 Pemotongan Jilid II (1)

21 Papua Barat 1 0 Pemotongan Jilid II (1)

22 Papua 1 0

56 33 1 1 32

Ket.

Total

No. Provinsi

Target

Setelah

APBNP

Target

Sertifikasi

Pada tahun 2016 proses sertifikasi organik yang sudah lulus sebanyak 32

sertifikat bagi poktan/gapoktan dengan total luas lahan mencapai 457,04 Ha.



Dalam proses pengajuan sertifikasi 1 poktan/gapoktan dan 1 poktan/gapoktan

masih dalam penerapan ICS(Internal Control System). Selain proses sertifikasi

diberikan juga dana pembinaan/pendampingan untuk petugas daerah dalam

membina poktan/gapoktan organik.

3.2.4. Capaian Strategis :Informasi harga tanaman pangan tahun 2016

Capaian kinerja utama sasaran strategis jumlah informasi harga tanaman

pangan tahun 2016 yaitu meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar

negeri yang diperoleh dari jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi hasil

tanaman pangan (informasi harga) yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman

Pangan sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11.Capaian StrategisInformasi Harga Tanaman Pangan Tahun 2016

Berdasarkan Target Penetapan Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri

Jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi hasil tanaman pangan (informasi harga)

271 informasi

harga

270 informasi

harga 99,63

Fasilitasi Pemasaran dan Investasi hasil tanaman pangan (informasi harga)

telah dialokasikan melalui dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1) Pertemuan Koordinasi Pelayanan Informasi Informasi Pasar Tanaman

Pangan Tahun 2016.

Kegiatan ini yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan

mensinergikan kegiatan pusat dengan daerah dalam pelaksanaan

kegiatan Pelayanan Informasi Pasar Hasil Tanaman Pangan. Pertemuan

dihadiri oleh perwakilan dari 33 Provinsi dan 250 Kabupaten yang terdiri

dari Pembina, Petugas PIP Provinsi dan Kabupaten. 21 perwakilan

kabupaten yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut dilakukan

pendampingan oleh Pembina PIP Provinsi dan Pusat sehingga dapat

mengirim data informasi harga sesuai ketentuan.



2) Pertemuan Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar Subsektor Tanaman

Pangan

Kegiatan pertemuan dilaksanakan di tingkat Provinsi yang bertujuan untuk

memberikan panduan teknis cara pelaksanaan kegiatan PIP bagi petugas

PIP provinsi dan kabupaten sehingga tercipta sistem pelayanan informasi

pasar yang cepat, tepat, kontinyu, up to date dan dapat dipercaya. Selain

informasi harga tanaman pangan, petugas PIP juga melakukan

pemantauan stock hasil tanaman pangan baik ditingkat rumah tangga

petani maupun penggilingan. Untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan

sarana produksi pertanian dan hasil panen dilakukan Analisis Usaha Tani

dan Analisis Biaya Pemasaran sehingga dapat dijadikan acuan dalam

pengambilan keputusan terutama dalam alokasi bantuan.

3) Sistem Aplikasi Informasi Harga dan Pasar Tanaman Pangan

Petugas PIP Provinsi dan Kabupaten melaporkan informasi harga

tanaman pangan setiap hari melalui alamat website

:https://aplikasi.pertanian.go.id/ smshargakab/ untuk harga tingkat

produsen, dan https://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/ untuk harga

tingkat konsumen.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

3.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016

3.3.1.1 Capaian Sasaran Strategis 1: Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Tanaman Pangan

Pencapaian sasaran kinerja penurunan susut hasil tanaman pangan diukur

dengan tercapainya Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran strategis

Menurunnya Susut Hasil (losses) Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016

berupa tersalurkannya sarana pascapanen tanaman pangan sejumlah

26.451 unit. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil

karena tercapainya realisasi bantuan 98,29% sesuai indikator kinerja yang

tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK).

https://aplikasi.pertanian.go.id/




Komodita

s

Target

Penurunan

Susut Hasil

(%)

Sasaran

Produksi

(Ton)

Prediksi

Harga (Rp)

Pengamanan

Produksi (Ton)

Kebutuhan Biaya

Investasi (Rp)

Padi 0.181 76,230,000 4,200 45,355 190,491,000,000

Jagung 0.480 21,329,418 3,750 102,381 383,928,750,000

Kedelai 0.650 2,111,000 7,000 13,824 30,240,000,000

Tabel 12. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016

UNIT % thd Target

1 Sarana Pascapanen Padi 12,893 12,746 98.86

2 Sarana Pascapanen Jagung 6,800 6,468 95.12

3 Sarana Pascapanen Kedelai 6,500 6,500 100.00

4 Sarana Angkut Roda 3 719 737 102.50

JUMLAH 26,912 26,451 98.29

REALISASI

Fisik

No Kegiatan Pendukung Target PK

Keterangan : Sarana angkut di Bengkulu terealisasi 57 unit dari target 38 unit dan Provinsi Sulut terealisasi 30 unit dari target 20 unit, dan terdapat penghematan 11 unit di Maluku Utara.

Rincian target penurunan susut hasil tanaman pangan dan kebutuhan biaya

investasi sesuai Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan 2016 - 2019 (konsep) terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai Target Penurunan Susut Hasil Tahun 2016

Kontribusi penurunan susut hasil tanaman pangan pada Indikator kinerja

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2016 berada diatas

sasaran susut hasil yang tercantum pada Renstra Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 2016 – 2019. Hal ini disebabkan jumlah



alokasi bantuan lebih besar dibandingkan kebutuhan sarana pascapanen

tahun 2016.

Tabel 14. Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra

Alokasi Kebutuhan

Bantuan (Renstra)

Alokasi Bantuan

2016 (PK)

(unit) (unit)

1. Padi 4,200 12,893

2. Jagung 1,486 6,800

3. Kedelai 1,700 6,500

4. Sarana Angkut Roda 3*) - 719 7,386 26,912

Jumlah bantuan sarana

Indikator Kinerja

JUMLAH

*) Untuk mendukung Desa Mandiri Benih

Berdasarkan realisasi bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan ke

poktan/gapoktan, angka susut hasil kontribusi bantuan sarana pascapanen

tanaman pangan tahun 2016 khususnya untuk jagung lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun 2015 karena meningkatnya fasilitasi bantuan

sarana pascapanen jagung pada tahun 2016. Sedangkan, untuk komoditas

padi dan kedelai pada tahun 2015 tidak ada alokasi bantuan sarana

pascapanen yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan.

Perbandingan alokasi bantuan sarana pascapanen dan capaian penurunan

susut tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Tahun 2015 dan Tahun 2016



Target Realisasi % Target PK Realisasi %

1. Padi 12,893 12,746 98.86 0.145

2. Jagung 212 205 96.70 0.021 6,800 6,468 95.12 0.517

3. Kedelai 6,500 6,500 100.00 0.998

Jumlah bantuan sarana

2016 Capaian Penurunan

Susut Hasil (%)Indikator Kinerja

2015 Capaian Penurunan

Susut Hasil (%)

Keterangan:

Capaian penurunan susut hasil diperoleh dari kontribusi 60% sarana pascapanen padi, 60% sarana pascapanen jagung, dan 75% sarana pascapanen kedelai yang telah dimanfaatkan.

3.3.1.2. Capaian Sasaran Strategis 2: Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Tanaman Pangan

Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran strategis Peningkatan Nilai

Tambah Produk Olahan Tanaman Pangan Tahun 2016 adalah

tersalurkannya pengolahan hasil tanaman pangan sejumlah 90 unit. Hasil

pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil karena

tercapainya realisasi bantuan 86,66% sesuai indikator kinerja yang tercantum

pada Perjanjian Kinerja (PK). Capaian realisasi penyaluran UPH tanaman

pangan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16.Capaian Realisasi Penyaluran Unit Pengolahan Hasil (UPH)

Tanaman Pangan Tahun 2016

K

o

n

t

ribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun 2016

Tabel 17.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun 2016

terhadap Produksi

NO KEGIATAN PENDUKUNG FISIK

TARGET REALISASI %

1 UPH Jagung 60 49 81,67

2 UPH Kedele 30 29 96,67

Jumlah 90 78 86,67



Berdasarkan data kontribusi fasilitasi bantuan sarana UPH kedele dan

jagung pada Tabel 17 diketahui bahwa fasilitasi UPH kedele dapat

meningkatkan produksi pembuatan tahu dan tempe sebesar 68% per hari

dibanding sebelumnya, sedangkan UPH jagung dapat meningkatkan

produksi pangan olahan sebesar 33,33% dibanding sebelumnya.

Tabel 18 Perbandingan Bantuan UPH Tahun 2015 dan Tahun 2016

Berdasarkan realisasi fasilitasi UPH yang telah disalurkan ke

poktan/gapoktan, tahun 2016 untuk jagung dan kedelai lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun 2015 karena meningkatnya fasilitasi bantuan

UPH pada tahun 2016 sebanyak 47 unit UPH atau 60,25%. Pada tahun 2015

alokasi bantuan UPH bersumber dari DIPA Ditjen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP).

3.3.1.3. Capaian Sasaran Strategis 3: Peningkatan Mutu Hasil Produksi

Tanaman Pangan

Pencapaian sasaran kinerja peningkatan mutu hasil produksi tanaman

pangan diukur dengan tercapainya Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran

strategis yaitu jumlah pengembangan standardisasi dan mutu yang diperoleh

dari fasilitasi sertifikasi organik sejumlah 32 sertifikat. Hasil pengukuran

terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil karena tercapainya realisasi

Target Realisasi %Target

(PK)

Target

RevisiRealisasi (%)

1 UPH Jagung 17 17 100 60 49 49 100

2 UPH Kedelai 14 14 100 30 29 29 100

31 31 100 90 78 78 100

Jumlah Bantuan UPH

2016

No Indikator Kinerja

Jumlah

2015



Alokasi Kebutuhan

Bantuan (Renstra)

Alokasi Bantuan

2016 (PK)

Alokasi setelah

Pemotongan

(unit) (unit) (unit)1. Sertifikasi Organik 75 56 33

Indikator Kinerja

bantuan 57,14 % sesuai indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian

Kinerja (PK).

Tabel 19. Perbandingan Alokasi Target Sertifikasi Tahun 2016, TargetSertifikasi dalam Renstra dan Alokasi Setelah Pemotongan Anggaran

Jika dibandingkan berdasarkan target setelah pemotongan (DIPA Revisi 4)

yaitu 33 sertifikat dan realisasi fasilitasi sertifikasi organik yaitu 32 sertifikasi

maka hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil

karena tercapainya realisasi bantuan mencapai 96.97 %. Realisasi keuangan

sebesar Rp. 4.300.214.569,- atau sebesar 60.34 % dari pagu yang sebesar

Rp. 7.126.849.000,-.

3.3.1.4. Capaian Sasaran Strategis 4: Peningkatan Penguasaan Pasar Domestik

dan Luar Negeri.

Pencapaian sasaran kinerja jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi hasil

tanaman pangan (informasi harga) dalam mencapai sasaran strategis

peningkatan penguasaan pasar domestik dan luar negeri berupa

terinformasikannya harga tanaman dari270kabupaten/kota. Hasil

pengukuran terhadap indikator sasaran ini berhasil karena tercapainya

realisasi informasi harga 99,63% dari target indikator kinerja yang tercantum

pada Perjanjian Kinerja (PK).Masih terdapat satu kabupaten yang sama

sekali tidak mengirimkan data informasi harga yaitu Kabupaten Depok. Hal

ini disebabkan kurang kompeten petugas PIP yang bersangkutan,

diharapkan tahun depan dapat dilakukan pergantian petugas.

Informasi pasar merupakan kebutuhan dalam penguasaan pasar dalam

negeri dan luar negeri. Dengan tersedianya informasi harga akan tercipta

pasar yang transparan dan minat terhadap produk dalam negeri untuk

memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mengisi peluang pasar pasar



luar negeri akan meningkat. Informasi harga disampaikan secara rutin setiap

hari melalui website :https://aplikasi.pertanian.go.id/ smshargakab/ untuk

harga tingkat produsen, dan https://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/

untuk harga tingkat konsumen. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga

kestabilan harga sehingga memberikan keuntungan bagi petani/produsen

dan menjamin kepastian harga bagi konsumen.

Fasilitasi Pelayanan Informasi Pasar dialokasikan pada 34 provinsi dalam

bentuk pertemuan koordinasi dan honor bagi petugas PIP, akan tetapi

anggaran terkait kegiatan PIP tidak dapat diserap secara maksimal karena

adanya penghematan yaitu di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan

Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.

3.3.2. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2016

3.3.2.1. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Tanaman Pangan

Upaya penurunan susut hasil tanaman pangan dalam rangka

mengamankan tercapainya produksi tanaman pangan tahun 2016

khususnya komoditas padi, jagung dan kedelai ditargetkan mampu

menurunkan susut hasil tanaman pangan pada saat proses panen dan

pascapanen sebesar 0,181% untuk komoditas padi, 0,48% untuk

komoditas jagung, dan 0,65% untuk komoditas kedelai (Renstra Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (konsep), 2016).

Analisa capaian terhadap penurunan susut hasil tanaman pangan sebagai

berikut:

A. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Padi

Upaya untuk mencapai target penurunan susut hasil padi tahun 2016 yang

tercantum pada Renstradiantaranya

kebutuhandukungananggaransebesarRp.462.550.000.000,-,dukungan anggaran

APBN untuk fasilitasi sarana pascapanen padi tahun 2016 yaitu sebesar

Rp.1.413.650.996.000,- atau 306% dari kebutuhan anggaran.





Kegiatan pendukung tercapainya sasaran produksi tahun 2016 melalui

penurunan susut hasil produksi padi yaitu penyaluran bantuan sarana

pascapanen padi yang semula sejumlah 8.936 unit menjadi 12.968 unit,

berdasarkan DIPA Revisi 4 mengalami perubahan alokasi menjadi 12.899 unit.

Realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen padi s/d bulan Desember

2016 dengan target 12.893 unit telah terealisasi 12.746 unit (98,86%). Tidak

tercapainya target sesuai PK disebabkan adanya penghematan 18 unit Combine

Harvester Besar, 110 unit Power Thresher, 20 unit Pengering Padi dan 2 unit

Destoner.

Tabel 20. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2016 Dibandingkan Target PK Tahun 2016

Alokasi Sarana

2016 (PK)

Realisasi

Sarana 2016

% thd

PK

Unit Unit

1 Power Thresher 3,208 3,098 96.57

2 Combine Harvester Kecil 6,283 6,286 100.05

3 Combine Harvester Sedang 2,884 2,884 100.00

4 Combine Harvester Besar 446 428 95.96

5 Vertical Dryer Padi 30 ton 2 2 100.00

6 Vertical Dryer Padi 3,5-6 ton 3 3 100.00

7 PPK/Penggilingan 23 23 100.00

8 Pengering Padi*) 20 - -

9 Polisher 22 22 100.00

10 Destoner*) 2 - -

Jumlah Sarana 12,893 12,746 98.86

No. Jenis Sarana

Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribusi dalam penurunan susut

hasil tanaman pangan dan diperhitungkan dalam perhitungan capaian target

susut hasil tanamanan pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 –

2019. Berdasarkan hasil monev di lapangan diketahui bahwa beberapa sarana



pascapanen padi sampai ke titik bagi setelah musim panen lewat dan alsin

belum digunakan karena belum adanya pelatihan dari penyedia barang.

Kontribusi penurunan susut hasil padi pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel

21.

Tabel 21. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2016

Target % Capaian 2016

2016 Terhadap Target

Produksi Padi (Ton GKG) 76,230,000 79,140,000 103.82

Penurunan Susut Hasil (%) 0.181 0.146 80.66

Pengamanan Produksi (Ton GKG) 137,976 115,544 83.74

Uraian Realisasi *)

*) Aram II BPS

Berdasarkan data kontribusi pada Tabel 21, diketahui bahwa bantuan sarana

pascapanen padi Tahun 2016 diprediksi menurunkan susut hasil padi sebesar

0,146% atau mencapai 80,66% dari target susut 0,181%. Penurunan susut hasil

sebesar 0,146% diperkirakan dapat mengamankan produksi padi pada tahun

2016 sebesar 115.544 ton atau senilai Rp.612,38 Milyar (asumsi harga gabah

kering giling di tingkat penggilingan Rp. 5.300/kg).

B. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Jagung

Upaya untuk mencapai target penurunan susut hasil jagung tahun 2016 yang

tercantum pada Renstra diantaranya kebutuhan dukungan anggaran sebesar

Rp.299.203.300.000,-, namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana

pascapanen jagung tahun 2016 yaitu sebesar Rp.249.962.265.000,- atau 83,5%

dari kebutuhan anggaran.

Kegiatan pendukung tercapainya sasaran produksi tahun 2016 melalui

penurunan susut hasil produksi jagung yaitu penyaluran bantuan sarana

pascapanen jagung yang semula sejumlah 6.426 unit menjadi 6.435 unit,

berdasarkan DIPA Revisi 4 mengalami perubahan alokasi menjadi 6.800 unit.

Realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen jagung s/d bulan Desember

2016 dengan target 6.800 unit telah terealisasi 6.468 unit (95,12%). Tidak

tercapainya target PK disebabkan adanya penghematan Corn Sheller (APBN-P)

sebanyak 250 unit dan Sarana Pascapanen Jagung Pusat sebanyak 82 unit.

Tabel 22. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2016 Dibandingkan Target PK Tahun 2016



Alokasi Sarana

2016 (PK)

Realisasi

Sarana 2016

% thd

PK

Unit Unit

1 Corn Combine Harvester 177 177 100.00

2 Corn Sheller 6,526 6,276 96.17

3Vertical Dryer Jagung 3,5 - 6

Ton 15 15 100.00

4 Sarana Pascapanen Jagung *) 82 - -

Jumlah Sarana 6,800 6,468 95.12

No. Jenis Sarana

Keterangan : Asumsi Sarana Pascapanen Padi yang telah dimanfaatkan 60% dari Sarana yang telah disalurkan

*) Penghematan

Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribusi dalam penurunan susut


susut hasil tanaman pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra



pascapanen jagung sampai ke titik bagi setelah musim panen lewat dan alsin


Kontribusi bantuan sarana pascapanen jagung tahun 2016 terdapat pada Tabel

23.

Tabel 23.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2016



Produksi Jagung (Ton PK) 21,329,418 23,160,000 108.58


Pengamanan Produksi (Ton PK) 102,381 119,691 116.91

Uraian Realisasi *)

Keterangan : Asumsi Sarana Pascapanen Jagung yang telah dimanfaatkan 60% dari Sarana

yang telah disalurkan

*) Aram II BPS

Berdasarkan data kontribusi pada Tabel 23, diketahui bahwa bantuan sarana

pascapanen jagung tahun 2016 diprediksi menurunkan susut hasil jagung

sebesar 0,517% atau mencapai 107,67%. Penurunan susut hasil sebesar

0,517% diperkirakan dapat mengamankan produksi jagung pada tahun 2016

sebesar 119.691 ton atau senilai Rp.323,16 Milyar (asumsi harga jagung pipil

kering di tingkat petani Rp. 2.700/kg).



C. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Kedelai

Upaya untuk mencapai target penurunan susut hasil kedelai tahun 2016 yang

tercantum pada Renstra diantaranya kebutuhan dukungan anggaran sebesar

Rp.53.550.000.000,- namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana

pascapanen kedelai tahun 2016 yaitu sebesar Rp.155.435.858.000,- atau

290,26% dari kebutuhan anggaran.

Kegiatan pendukung tercapainya sasaran produksi kedelai tahun 2016 melalui

penurunan susut hasil produksi kedelai yaitu penyaluran bantuan sarana

pascapanen kedelai sebanyak 6.500 unit. Realisasi penyaluran bantuan sarana

pascapanen kedelai s/d bulan Desember 2016 dengan target 6.500 unit telah

terealisasi 6.500 unit (100,00%).

Tabel 24. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2016


Alokasi Sarana

2016 (PK)

Realisasi Sarana

2016

% thd

PK

Unit Unit

1 Power Thresher Multiguna 6,500 6,500 100.0

Jumlah Sarana 6,500 6,500 100.0

No. Jenis Sarana

Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribsusi dalam penurunan susut


susut hasil tanaman pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra



pascapanen jagung sampai ke titik bagi setelah musim panen lewat dan alsin


Kontribusi bantuan sarana pascapanen kedelai tahun 2016 terdapat pada Tabel

25.

Tabel 25.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2016



Alokasi

(Unit) (Unit) %

Luar Jawa

Sarana Pascapanen Padi

1 CHK 4,098 4,101 100.07

2 CHS 2,302 2,302 100.00

3 CHB 403 385 95.53

4 PT 1,707 1,632 95.61

5 RMU 23 23 100.00

Sarana Angkut

Sarana Roda 3 582 600 103.09

RealisasiWilayah



Produksi Kedelai (Ton BK) 2,111,000 885,580 41.95


Pengamanan Produksi (Ton BK) 13,824 8,838 63.93

Uraian Realisasi *)

*) Aram II BPS

Berdasarkan data kontribusi bantuan sarana pascapanen kedelai pada Tabel

25, diketahui bahwa bantuan sarana pascapanen kedelai tahun 2016 diprediksi

menurunkan susut hasil kedelai sebesar 0,998% atau mencapai 153,54% dari

target susut hasil kedelai 0,65%. Penurunan susut hasil kedelai sebesar 0,65%

diperkirakan dapat mengamankan produksi kedelai pada tahun 2016 sebesar

8.838 ton atau senilai Rp.68,05 Milyar (asumsi harga kedelai di tingkat petani

Rp. 7.700/kg).

Tabel 26. Capaian Kinerja Dalam Mendukung Produksi Padi di Luar Jawa

Realisasi Combine Harvester Kecil melebihi target 3 unit yang

disebabkan adanya optimalisasi anggaran di Provinsi Bengkulu. Tidak

tercapainya target Combine Harvester Besar dan Power Thresher

disebabkan adanya penghematan anggaran.

3.3.2.2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Tanaman Pangan



Tabel 27. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Subdit Pengolahan

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya Peningkatan Pengolahan Tanaman Pangan

Jumlah Petunjuk Teknis Teknologi Pengolahan Hasil TP

1

Jumlah Bahan informasi pengolahan tanaman pangan (dokumen)

5

Jumlah laporan peningkatan pengolahan tanaman pangan (laporan)

3

Jumlah laporan pelaksanaan UPSUS PJK Sumsel da Kalsel (laporan)

2

Penyaluran fasilitasi UPH sebanyak 78 unit turut memiliki kontribusi dalam

peningkatan produksi. Kontribusi bantuan fasilitasi UPH jagung dan

kedelai tahun 2016 terdapat pada Tabel 28.

Tabel 28.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun

2016

Berdasarkan data kontribusi fasilitasi bantuan sarana UPH kedele dan

jagung pada Tabel. 28 diketahui bahwa fasilitasi UPH kedele dapat

meningkatkan produksi pembuatan tahu dan tempe sebesar 68% per hari

dibanding sebelumnya, sedangkan UPH jagung dapat meningkatkan

produksi pangan olahan sebesar 33,33 % dibanding sebelumnya.

3.3.2.3. Sasaran Strategis 3: Peningkatan Mutu Hasil Produksi Tanaman

Pangan

Upaya peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan pada tahun 2016

jumlah sertifikasi ditargetkan 75 sertifikat (Renstra Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (konsep, 2016). Upaya untuk



mencapai target peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan pada

tahun 2016 yang tercantum pada Renstra diantaranya kebutuhan

dukungan dana anggaran sebesar Rp. 1.446.000.000,- , dukungan

anggaran APBN untuk fasilitasi sertifikasi organik sebesar Rp.

2.250.000.000,- atau 155.60% dari kebutuhan anggaran. Karena terjadi

pemotongan anggaran target berubah menjadi 33 sertifikat. Realisasi

sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu 32 sertifikat yang terdiri dari

Sumatera Utara 5 sertifikat, Sumatera Barat 3 sertifikat, Sumatera Selatan

3 sertifikat, Jawa Barat 7 sertifikat, DIY 2 sertifikat, Jawa Timur 3 sertifikat,

Bali 3 sertifikat, NTT 3 sertifikat, Sulawesi Tengah 1 sertifikasi, Sulawesi

Selatan 2 sertifikasi dan Banten 1 sertifikasi. Sedangkan yang dalam

proses pengajuan sertifikasi yaitu Kalimantan Barat 1 sertifikasi.

Berdasarkan data realisasi sertifikasi organik sampai dengan 31

Desember 2016 sebanyak 32 sertifikasi, jika dibandingkan dengan target

renstra sebanyak 75 sertifikasi maka persentasenya sebesar 42,67%.

Target yang ditentukan pada renstra terjadi penurunan dikarenakan

kurang siapnya daerah/kelompok tani untuk sertifikasi organik dan adanya

pemotongan anggaran. Jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja maka

tercapai realisasi sebanyak 32 sertifikasi atau 57,14% dari target 56

sertifikasi.

3.3.2.4. Sasaran Strategis 4: Peningkatan Penguasaan Pasar Domestik Dan

Luar Negeri

Upaya peningkatan penguasaan pasar domestik dan luar negeri dalam

rangka pengembangan pemasaran melalui tersedianya informasi harga

pada 3 komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai (Renstra Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (konsep), 2016).

Pemantauan informasi harga komoditas tanaman pangan dilakukan setiap

hari pada komoditas padi, jagung dan kedelai dan diinput ke sistem untuk

memantau harga komoditas utama sehingga dapat diketahui harga

komoditas yang berada dibawah HPP. Selain ketiga komoditas utama



tersebut jika dilakukan pemantauan informasi harga secara berkala pada

empat komoditas lainnya yaitu ubi kayu, kacang tanah, kacang hijaudan

ubi jalar.

Untuk mengetahui tingkat keakuratan data yang disampaikan telah

dilakukan pemantauan pada kegiatan yang mendukung pengembangan

informasi pasar yang terdapat pada Tabel 29.

Tabel 29.DataEfektivitas Terkait Pengembangan Informasi Pasar 2016

Berdasarkan efektivitas penyampaian data terkait pengembangan informasi

pasar menunjukkan bahwa Petugas Informasi Pasar cukup aktif

menyampaikan data harga harian tanaman pangan yang ditunjukkan dengan

nilai keaktifan mencapai 68,84%. Sedangkan untuk penyampaian data

pendukung lainnya seperti Analisis Usaha Tani, Pemantaun Stok, Supply

Demand dan Biaya Pemasaran masih kurang efektif karena prosentasenya

kurang dari 10%. Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut

disebabkan oleh penghematan anggaran, terbatasnya petugas SDM yang

kompeten untuk melakukan penginputan dan analisis data.

Tabel30. Perjanjian Kinerja Subdirektorat Pemasaran dan Investasi

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JUMLAH

Terlaksananya pengembangan pemasaran dan investasi

Jumlah rancangan kebijakan pemasaran tanaman pangan (rancangan)

1

Jumlah Petunjuk Teknis pengembangan pemasaran dan investasi (dokumen)

1

Jumlah poktan/gapoktan yang mendapatkan fasilitasi akselerasi ekspor komoditas tanaman pangan (poktan/gapoktan)

10

Jumlah Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Pasar dan Stok (Dokumen)

1

Jumlah petugas PIP Tanaman Pangan yang 271

No Data Optimalisasi Keaktifan (%)

Aktif Tidak Aktif

1 Harga Tanaman Pangan 190 86 68.84

2 Analisa Usahatani 21 255 7.61

3 Pemantauan Stok 28 248 10.14

4 Supply Demand 1 275 0.36

5 Biaya Pemasaran 1 275 0.36



menghadiri kegiatan Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar (orang)

Jumlah laporan kegiatan pemasaran dan promosi (laporan)

6

Jumlah laporan penyusunan LAKIP Direktorat PPHTP (laporan)

1

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Subdit Pemasaran dan Investasi

yaitu “Peningkatan Penguasaan Pasar Domestik dan Luar Negeri”,

makatelah

dilaksanakan beberapa kegiatan seperti PK yang tercantum pada Tabel

30antara lain :

1. Melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan pengembangan pemasaran

hasil dan investasi tanaman pangan dengan pelaksanaan kegiatan

Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan. Pertemuan ini melibatkan

10 orang poktan/gapoktan yang difasilitasi oleh Dit. PPHTP, poktan binaan

dinas pertanian, eksportir, konsultan dan importir. Kegiatan ini menjadi

ajang untuk membuka peluang pemasaran dan memotivasi petani dalam

menciptakan produk tanaman pangan yang berdaya saing. Petani

melakukan penjajakan dengan eksportir/importir untuk memasok bahan

baku sesuai kebutuhan yang akan dikomunikasikan lebih lanjut. Selain itu

dialokasikan dana dekonsentrasi di 34 provinsi untuk memfasilitasi

pertemuan promosi dan investasi dalam rangka mempertemukan

petani/poktan/gapoktan dengan pelaku usaha/calon pembeli/calon

investor sehingga meningkatkan jaringan pemasaran produknya. Akan

tetapi kegiatan ini tidak terlaksana secara efektif karena dari 34 provinsi

hanya 10 provinsi (29,41%) yang melaksanakan kegiatan pertemuan

promosi dan investasi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Bengkulu, Banten, NTB, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan

Papua; sedangkan anggaran di propinsi lainnya terkena penghematan.

2. Melaksanakan Promosi Investasi wilayah Jawa melalui kegiatan Pameran

The 12th APKASI International Trade Investment Summit (AITIS) 2016 :

Indonesia Investment Week 2016. Kegiatan ini dilaksanakan dengan

memfasilitasi 4 pelaku usaha yang telah siap untuk ekspor yaitu :

Kelompok Wanita Tani Putri 21, CV. 1001, UD. Dhunuk Snack dan



Masyarakat Pelestari Padi Pandawangi Cianjur (MP3C). Kegiatan ini

bertujuan untuk memperkenalkan produk unggulan petani/pelaku usaha

sehingga dapat melakukan penetrasi pasar dan bersaing dengan produk

sejenis baik dari dalam maupun luar negeri, mengembangkan jaringan

pemasaran, serta menarik investor. Hasil kegiatan berupa pembelian

langsung, permintaan produk, rencana kerjasama antara CV. 1001

dengan pengusaha dari Negara Qatar, permintaan pelatihan pengolahan

mocaf dari aparat Pembina Provinsi Lampung.

3. Menyusun rancangan kebijakan pemasaran tanaman pangan berupa Draft

Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Ekspor Impor Beras

dan Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor

Jagung. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan

bagi petani dan kepastian dalam pemberian layanan rekomendasi

sehingga lebih efektif dan efisien.

Selain itu dialokasikan dana dekonsentrasi pada 34 provinsi dengan total

anggaran Rp. 11.604.520.000,00 dan mencapai realisasi sejumlah Rp.

7.217.962.382,00 atau 62,20%. Tidak tercapianya target realisasi secara

maksimal dikarenakan adanya penghematan. Dukungan kegiatan dalam

pelaksanaan dana dekosentrasi berupa :

1. Melaksanaan pertemuan promosi dan investasi tanaman pangan yang

bertujuan untuk mempertemukan petani/poktan/gapoktan dengan pelaku

usaha, eksportir/importir dan pengusaha retail. Dari hasil pertemuan telah

terjadi beberapa penawaran kerjasama antara poktan dan pengusaha

retail daerah seperti swalayan dan toserba untuk memasok produk

dengan persyaratan harus memiliki ijin usaha, serta rencana kerjasama

untuk memasok eksportir beras organik di Provinsi Sumatera Barat.

2. Melaksanaan pertemuan koordinasi Pelayanan Informasi Pasar dan

PemantauanStock yang bertujuan memberikan pendampingan secara

langsung bagi petugas kabupaten dalam hal pelaksanaan pengambilan

data dan informasi di lapangan. Pelaksanaan Pemantauan Stock pada

rentan waktu tertentu setiap bulan pada rumah tangga petani dan

penggilingan untuk memberikan gambaran secara umum kondisi stock



pangan suatu daerah terutama stock beras. Data tersebut dapat dijadikan

acuan dalam penentuan kebijakan terutama dalam penentuan impor beras

dalam rangka menjaga stock pangan nasional. Kendala dalam kegiatan ini

adalah musim panen yang terjadi tidak setiap saat sehingga pemantauan

stock hanya dapat dilakukan pada bulan – bulan tertentu setelah panen.

3. Melaksanakan Analisis Usaha Tani dan Analisis Biaya Pemasaran untuk

mengetahui tingkat efisensi petani dalam mengembangkan usaha

budidaya pertanian terutama komoditas tanaman pangan serta upaya

pemasaran produknya. Sehingga dapat menentukan langkah kebijakan

yang diambil untuk menekan biaya usaha tani berupa fasilitasi bantuan

sarana pasca panen dan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Dari hasil analisis usaha tani menunjukkan bahwa petani belum

mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil budidaya bertani.

Diharapkan dengan adanya kebijakan penentuan Harga Penetapan

Pemerintah (HPP) dapat meningkatkan harga jual hasil panen petani.

3.3.3. Capaian Kinerja Lainnya

Kegiatan Pendukung Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Selain pencapaian kinerja yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa

kegiatan pendukung untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing

dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan serta perluasan jaringan

pemasaran melalui bahan informasi, pembinaan, sosialisasi dan gerakan

panen yang difokuskan pada perubahan sikap dan perilaku petani pada saat

proses panen dan pasca panen serta memotivasi petani agar lebih inovatif

dalam mengolah produknya dan memasarkan hasilnya.

Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk penyebaran bahan informasi,

pembinaan, sosialisasi dan gerakan panen padi, jagung, ubi kayu, pengukuran

susut hasil pasca panen padi, jagung dan kedelai. Selain itu pembuatan



katalog pelaku usaha sebagai sarana untuk menginformasikan keunggulan

produk – produk yang siap ekspor bagi calon buyer dan investor.

Disamping kegiatan pendampingan, diperlukan penyediaan data dukung

sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan terutama penentuan kelompok

tani penerima bantuan dan fasilitasi melalui dana APBN tahun mendatang

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan. Upaya yang telah dilakukan

adalah pemutakhiran data base sarana pascapanen baik di tingkat pusat

maupun daerah melalui dana dekonsentrasi sejak tahun 2012 – 2016, serta

pemetaan Rice Milling Unite (RMU) berdasarkan data BPS melalui

pengambilan datasampling penggilingan di dua Provinsi yaitu Banten dan

Yogyakarta. Data hasil sampling tersebut belum dapat dijadikan acuan untuk

penentuan alokasi bantuan, akan tetapi dapat memberikan gambaran tentang

kondisi penggilingan di beberapa daerah sentra padi.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Kinerja serapan anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan tahun 2016 secara keseluruhan dapat dikategorikan

berhasil, dengan total realisasi serapan mencapai Rp. 1.733.075.747.328,-

atau 99,57% dari Pagu Anggaran Rp. 1.936.150.288.000,- dengan nilai self

blocking untuk penghematan Rp. 195.515.848.137,- sehingga total anggaran

menjadi Rp. 1.740.634.439.863,-. Rincian berdasarkan Satker

Pengelolaadalah sebagai berikut :

1) Serapan anggaran Satker Pusat sebesar Rp. 47.636.950.469,- (45,13%

dari pagu Rp. 105.557.532.000,-)

2) Dinas Provinsi (Dekon) sebesar Rp. 20.735.106.111,- (59,32% dari pagu

Rp. 34.953.620.000,-)

3) Dinas Provinsi (Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 1.664.703.690.748,-

(92,71% dari Rp. 1.795.639.136.000,-)



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi akuntabilitas

kinerja keuangan, bahwa output kegiatan telah terlaksana dengan kategori

berhasil dan capaian sasaran belum sesuai rencana. Pada Perjanjian Kinerja

yang telah ditandatangani antara Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan (PPHTP) dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

tercantum alokasi anggaran Direktorat PPHTP Tahun 2016

Rp.1.936.046.759.000,-. Alokasi anggaran ini jauh lebih tinggi dibandingkan

alokasi anggaran pada tahun 2015 yaitu Rp.78.498.554.000,- atau mengalami

kenaikan 2.366%.

Tabel 31. Realisasi Serapan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun

No Satuan Kerja Pagu (Rp) Realisasi 31 Desember 2016

(Rp) %

I. DIPA TANAMAN PANGAN

1 Pusat

- Ditjen TP Pusat 105.557.532.000 47.636.950.469 45,13

2 Dekonsentrasi

- Dinas Prop 34.953.620.000 20.735.106.111 59,32

3 Tugas Pembantuan

- Dinas Prop 1.795.639.136.000 1.664.703.690.748 92,71

Tabel 32. Realisasi anggaran yang dibayarkan tahun 2017

NO PROVINSI UNIT PENGOLAHAN HASIL (UPH)

SARANA PASCAPANEN FASILITASI SERTIFIKASI

ORGANIK (Rp)

UNIT ANGGARAN (Rp) UNIT ANGGARAN (Rp)

1 Pusat 253 27.275.205.000

2 Riau 215 19.552.200.000

3 Bengkulu 4 592.872.300 15 395.310.000

4 Kalsel 340 21.266.205.000

5 Kaltim 147 18.611.221.516

6 NTT 6 615.350.120 50 5.114.000.000

7 Yogyakarta 54.710.000

8 Sulteng 23.187.000

Total 10 1.208.222.420 1.020 92.214.141.516 77.897.000



Pada tahun 2016 terdapat kebijakan penghematan anggaran bantuan Pusat dan TP

sehingga pembayaran sejumlah 1.030 unit bantuan yang telah tersalurkan pada

poktan/gapoktan ditundapembayarannyasampai tahun 2017 dengantotal anggaran

senilaiRp. 93.500.260.936,00.Anggaran tersebut telah dialokasikan pada DIPA

tahun 2017 dan dibayarkan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3.5. HAMBATAN DAN KENDALA

Beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016, meliputi aspek

administrasi, teknis, SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain:

1) Aspek Administrasi

a. SK CPCL belum siap atau seringkali berubah pada saat barang akan

dikirimkan ke titik bagi.

b. Penentuan dan penetapan calon penerima/calon lokasi (CP/CL)

Gapoktan/kelompok tani penerima/pengelola bantuan peralatan masih

kurang cermat. Sehingga Gapoktan/kelompok terpilih kurang memenuhi

persyaratan atau belum siap menjalankan usaha pengolahan yang

disebabkan kurangnya kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan

(enterpreneurship) dalam pengelolaan usaha pengolahan.



c. Setelah DIPA Revisi 4 turun, terkait informasi adanya penghematan

anggaran maka sebagian besar daerah menunda proses pengadaan

bantuan sarana pascapanen APBN-P. Provinsi yang telah terlanjur

melaksanakan kegiatan APBN-P 2016 yaitu Provinsi Sumatera Selatan,

Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

d. Sebagian sarana Pascapanen masih import sehingga butuh waktu dalam

penyediaannya (corn combine harvester & combine harvester kecil).

e. Produsen sarana pascapanen sebagian produsen kecil/menengah,

sehingga pembelian melalui pesanan/perlu dirakit dulu.

f. Proses lelang bangunan menunggu proses hibah/hak guna pakai lahan

dari pemilik lahan ke poktan/gapoktan (Dinamis).

g. Tidak semua perusahan memproses uang muka/DP (+ 30%) karena

proses pencairan lebih lama dalam penyiapan dokumen. Produsen lebih

memilih percepatan distribusi barang secara langsung.

h. Proses pencairan uang muka dari BASTB menjadi SP2D memerlukan

waktu cukup lama (> 3 minggu), karena administrasi secara on line dari

satker daerah ke KPPN ternyata tidak mudah.

i. Penyelesaian doksistu dan dokumen penunjang lainnya masih sulit

diselesaikan poktan.

j. Penyelesaian doksistu untuk pengajuan registrasi PSAT terhambat.

2) Aspek Teknis

a) Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal dirasakan

masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan belum memahami

bantuan sarana pascapanen karena minimnya dana sosialisasi dan

kurangnya koordinasi Kabupaten dengan provinsi disebabkan jarak yang

terlalu jauh.



b) Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pada

pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang

menyebabkan CPCL sering berubah-ubah.

c) Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang memiliki

spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki test report.

d) Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di lokasi

penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin mengalami

kerusakan.

e) Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di

lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan.

f) Belum semua daerah mengirimkan BASTB ke pusat sehingga belum dapat

didokumentasikan secara lengkap untuk pertanggungjawaban

g) Dokumen hibah tidak segera diselesaikan

h) Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas lapang

i) Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim data ke

provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam

merekap data.

j) Sosialisasi tentang pertanian organik masih belum diketahui secara

detail/meluas terutama mengenai pentingnya sertifikasi mutu untuk jaminan

keamanan pangan.

k) Jaringan internet lemah di beberapa daerah sehingga menghambat proses

input data harga harian.

l) Data harga harian komoditas tanaman pangan dari beberapa kabupaten

masih kosong, kurang lebih 4%.

m) Musim panen tidak setiap bulan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran

stock komoditas tanaman pangan.

n) Lokasi sampel yang dipilih kurang mewakili informasi harga di Kabupaten.

o) Petani/Produsen belum memiliki produk yang bermutu sesuai dengan

permintaan calon pembeli atau konsumen.



3) Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan

a) Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi CPCL.

b) Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum memahami

dalam penyusunan RUKK, sehingga diperlukan pendampingan dari petugas

Kabupaten

c) Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL

disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD

d) Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program

pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker.

e) Dinas Provinsi kurang aktif memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan

sarana di ULP dan pencairan anggaran di bendahara

f) Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan

pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang

Tanaman Pangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pascapanen ditangani

pada bidang Binus/P2HP.

g) Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi

maupun Kabupaten terhadap upaya penanganan pascapanen tanaman

pangan, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari

Pemerintah Pusat.

h) Lemahnya manajemen administrasi poktan/gapoktan, sehingga pengelolaan

sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana pascapanen belum

berjalan sebagaimana yang diharapkan.

i) Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional dalam

mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi.

j) Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana

pascapanen yang rusak.



k) Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan sarana yang

diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses penanganan

pascapanen.

l) Terbatasnya petugas dinas propinsi dan kabupaten/kota yang menguasai

pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian dan terbatasnya

sumberdaya manusia pengelola unit usaha dalam Gapoktan/kelompok yang

menguasai teknologi dan pemasaran produk olahan.

m) Kemampuan pelaku usaha pengolah masih belum optimal dalam

penguasaan teknologi pengolahan, mutu produk dan aspek higienis dan

sanitari.

n) Perubahan struktur organisasi daerah mempengaruhi beban kerja petugas

PIP.

o) Keterbatasan jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten yang kompeten

dalam pemanfaatan aplikasi input data harga harian.

3.6. UPAYA DAN TINDAK LANJUT

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi (melalui surat, telepon,

SMS/ WA, Email, Kunjungan lapang ke Provinsi/Kabupaten) dalam rangka

percepatan pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kendala

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Dinas perlu melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan alsin serta

mempunyai basisdata informasi jenis sarana pascapanen yang sesuai

dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.



3. Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan

menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang

identifikasi CPCL.

4. Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan

administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta

harus aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan

terselenggara tepat waktu.

5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan

menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan

pelaksana kegiatan.

6. Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal

tahun anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan

dalam pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk

proses lelang ulang.

7. Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana

pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat

dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen tanaman pangan

Tahun 2015.

8. Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal

test report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.

9. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan

penanganan pascapanen tanaman pangan.

10. Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak

memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen.

11. Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu difasilitasi

oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan

saat droping sarana, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan

teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan dan

adanya jaminan purna jual untuk pembelian alsin tersebut.



12. Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat

kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan.

a) Telah dilakukan pengawalan baik melalui surat maupun langsung ke

lapangan:

1) Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Seluruh

Indonesia Nomor 135/PI/010/C6.02/02/2016 tgl 29 Februari 2016

Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;

2) Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang

Membidangi Tanaman Pangan Nomor 219/RC.110/C6.01/04/2016

tgl 4 April 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;



tgl 9 Mei 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;



tgl 7 Juni 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan.

b) Monitoring bantuan di wilayah binaan setiap minggu dan dilaporkan ke

Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Setditjen TP

c) Kunjungan langsung ke lapangan dan mendorong penyelesaian

CPCL

d) Pada saat Rakor Percepatan Pelaksanaan Kegiatan di Jakarta telah

disampaikan ke daerah untuk segera melakukan percepatan.

e) Mengawal ke LKPP untuk penayangan semua jenis sarana (Surat ke

Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Nomor

208/PL.010/C6.01/03/2016 tgl 20 Maret 2016 Tentang Percepatan

Pengadaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan Tahun 2016)

13. Penetapan calon penerima/calon lokasi harus atau tempat proses

pengolahan dilakukan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

14. Dinas Provinsi diminta untuk mengirimkan/membawa BASTB saat rakor

di Pusat



15. Bendahara agar lebih berhati-hati dalam mengurus dokumen

pembayaran

16. Dinas dan Pusat memproses BAST Hibah kurang dari 6 bulan setelah

barang diterima

17. Petugas baik dari dinas provinsi dan kabupaten harus menguasai

pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian dengan diberikannya

pelatihan tentang cara pengolahan hasil yang baik.

18. Poktan/Gapoktan perlu mendapat pelatihan tentang cara pengolahan hasil

tanaman pangan yang baik (GMP).

19. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

SDM baik dalam penerapan teknologi pengolahan maupun manajemen

usaha, sosialisasi dan bimbingan kepada pengelola unit pengolahan hasil

pertanian tentang standar mutu produk olahan yang dibutuhkan pasar,

dan peningkatan aksesbilitas SDM pengolahan

20. Membantu ketersediaan pasar untuk poktan/gapoktan

21. Melakukan pendampingan dalam penyusunan doksistu agar pengajuan ke

LSO tidak terlambat.

22. Melakukan sosialisasi tentang pertanian organik kepada pelaku usaha

organik dan masyarakat luas.

23. Dinas perlu melakukan pendataan terkait poktan/gapoktan yang sudah

menerapkan sistem pertanian organik agar segera bisa disertifikasi.

24. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan mutu

hasil produksi tanaman pangan

25. Petugas Kabupaten/Kota melaporkan harga data harian melalui sms ke

petugas PIP pusat untuk diinput secara langsung.

26. Melakukan komunikasi secara intensif kepada petugas Pembina Provinsi

dan petugas PIP bersangkutan terkait informasi harga komoditas tanaman

pangan.

27. Pengukuran stock dilakukan di rumah tangga petani dan penggilingan

dengan mengupdate data dari bulan sebelumnya.



28. Melakukan pendampingan terutama memberikan informasi terkait produk

yang diperlukan calon pembeli dan konsumen dan peluang investasi dari

perusahaan swasta atau kemitraan dengan BUMN.

29. Memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dan calon pembeli.

30. Menerbitkan SK bagi petugas PIP.

31. Menambah jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

32. Melakukan evaluasi, koordinasi dan peningkatan Pembina kepada

petugas atau melakukan penggantian petugas jika dipandang perlu

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2016, sebagian besar kegiatan berhasil

dilaksanakan sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja. Terlaksananya seluruh

kegiatan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sangat

mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman



Pangan. Kegiatan yang belum mencapai target akan dijadikan bahan evaluasi untuk

perbaikan kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

ke depan.

Pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

tahun 2016 terkendala oleh lambatnya serapan anggaran, kurang tersusunnya

rencana pelaksanaan kegiatan Pusat, belum tersosialisasikanya secara jelas

beberapa kegiatan ke petani terutama proses dan manfaatnya, ketidakpastian self

blocking baik di Pusat maupun di daerah, lambatnya proses pengerjaan bangunan

dryer, prasyarat yang kurang mendukung, permasalahan yang berada di luar

kewenangan. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan secara keseluruhan menjadi tidak optimal.

4.2. Saran

Dalam rangka memantapkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada masa mendatang, perlu

adanya koordinasi dan integrasi mengenai program dan kegiatan antara pusat dan

daerah serta instansi lintas sektoral, adanya perhitungan nilai tambah produk hasil

pengolahan, pembentukan dan pengembangan promosi terhadap produk hasil

olahan, pembuatan dokumentasi dan evaluasi terhadap hasil kinerja tahun

sebelumnya dengan menggunakan format baku, peningkatan terhadap

pengembangan dan pemanfaatan sentra pengolahan, sehingga kegiatan dapat

terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur

karena belum adanya tolak ukur yang sesuai untuk menilai efektif dan efisiensi

sebuah kegiatan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan

efisiensi kegiatan yang mengacu pada perjanjian kinerja.

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN

SUBDIT PASCAPANEN

SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI

PASCAPANEN

SEKSI SARANA PASCAPANEN

SUBDIT PENGOLAHAN

SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI

PENGOLAHAN

SEKSI SARANA PENGOLAHAN

SUBDIT STANDARDISASI

DAN MUTU

SEKSI STANDARDISASI

SEKSI MUTU

SUBDIT PEMASARAN DAN

INVESTASI

SEKSI PEMASARAN DAN PROMOSI

SEKSI INVESTASI

SUBBAG

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan Tahun 2016

Lampiran 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2016

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun Anggaran : 2016

NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman PanganUntuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

1. Terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing tanaman pangan

1. Tercapainya produktivitas kedelai (Ku/Ha)

15,76

2. Tercapainya produktivitas ubi kayu (Ku/Ha)

240,00

3. Tercapainya produktivitas padi (Ku/Ha)

52,35

4. Tercapainya produktivitas jagung (Ku/Ha)

52,63

5. Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk padi (%)

50,00

6. Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk jagung (%)

50,00

7. Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk kedelai (%)

35,00

8. Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI padi (%)

93,00

9. Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI jagung (%)

98,00

10. Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI kedelai (%)

97,00

Lampiran4. PengukuranKinerjaTahun 2016

Unit OrganisasiEselon I : DirektoratPengolahandanPemasaranHasilTanaman

Pangan, DirektoratJenderalTanamanPangan

TahunAnggaran : 2016

SasaranStrategis IndikatorKinerja Target (Unit)

Realisasi (Unit)

% Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Menurunnyasusuthasil (losses) produksitanamanpangan

Jumlahpenyaluransaranapascapanentanamanpangan

26.912 unit

26.451 unit

98,29 Pusat 105.557.532.000 47.636.950.469 45,13

Meningkatnyanilaitambahprodukolahantanamanpangan

Jumlahpenyaluranpengolahanhasiltanamanpangan

90 unit 78 unit 86,66 Dekonsentrasi 34.953.620.000 20.598.831.861 58.93

Meningkatnyamutuhasilproduksitanamanpangan

Jumlahpengembanganstandardisasidanmutu

56 sertifikat

32sertifikat

57,14 TugasPembantuan

1.795.639.136.000 1.664.158.849.748 92,68

Meningkatnyapenguasaanpasardomestikdanluarnegeri

Jumlahinformasihargatanamanpangan

271 informas

iharga

270informasiharga

99,63

Keterangan : Realisasikeuangan s/d 31Desember 2016 (Update 9 Januari 2017)

Lampiran 5.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016MELALUI MEKANISME PENGADAAN LANGSUNG / E-PURCHASING

NO. URAIAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETPUSAT PROVINSI KAB/KOTA DESKRIPSI RISIKO WAKTU DAMPAK

a. Keterlambatan kesiapananggaran untukmendukung pelaksanaankegiatan

b. Adanya revisi POK/DIPAdalam menunjangpengadaan barangmelalui pelelanganumum di Provinsi

NO. URAIAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET

1. Penyiapan dokumenkegiatan dan anggaran 1 bulan Pelaksanaan kegiatan

tidak tepat waktu

2.Penyiapan data dukungpenyusunan kegiatanbansos pascapanen


a. Keterlambatanpenyiapan kriteria teknis 1 bulan

Pelaksanaan kegiatantidak tepat waktu


tidak tepat waktu




b. Tidak tepatnya alokasibantuan sarana kekabupaten/kotapenerima

Bantuan saranapascapanen tidak tepatsasaran

3.

Penyiapan dataketersediaan dankebutuhan saranapascapanen

Tidak tepatnyaidentifikasi kebutuhansarana pascapanen didaerah

1 bulan

Bantuan saranapascapanen tidaksesuai dengan spesifiklokasi


3.



1 bulan


4.Penempatan anggaranbantuan saranapascapanen

Penempatan anggaranbelanja tidak sesuaidengan jenis belanjanya

Saat penyusunanRKAKL

Pelaksanaan kegiatankurang optimal

5.Penyusunan pedomanteknis dan pedomanPelaksanaan

Tidak terselesaikannyaPedoman BidangPascapanen tepat waktu

1 bulan

Pelaksanaan kegiatanpenangananpascapanen kurangoptimal




1 bulan


PUSAT PROVINSI KAB/KOTA DESKRIPSI RISIKO WAKTU DAMPAK

6

Penyebarluasan bukupedoman bidangpascapanen keprovinsi/kabupatenpenerima bansos

Keterlambatan distribusipedoman bidangpascapanen ke daerah

2 minggu

Keterlambatanpelaksanaan kegiatanpenangananpascapanen tanamanpangan di daerah


6



2 minggu


7Sosialisasi kegiatanpenanganan pascapanenpusat

Tidak adanyapemahaman yang samaantara pusat dan daerah

1 bulan

Kurang tepatnyasasaran kegiatanpenangananpascapanen



1 bulan


8Penyusunan pedomanpelaksanaan, Juklak danJuknis.

Tidak disusun ataulambatnya penyusunanJuklak dan Juknis

1 Bulan

Pelaksanaan kegiatanpenangananpascapanen kurangoptimal.



1 Bulan


9 Usulan CPCLTerlambat masuk usulandari Kabupaten/Kota keProvinsi

1 bulan

Mundurnya waktupelaksanaan kegiatanpenangananpascapanen


1 bulan


10 Identifikasi dan VerifikasiCPCL

Kurang telitinya petugasprovinsi dalammengidentifikasi CPCLterhadap saranapascapanen yangdibutuhkannya

1 bulan Bantuan yang diberikanmenjadi tidak berguna


11PenentuanGapoktan/Poktan penerimabantuan

Petugas provinsi kurangmemperhatikanketentuan dalampemilihan penerimabantuan

1 minggu

Pelaksanaanpenyaluran bansos tidaksesuai dengan tujuandan sasaran

a. CPCL tidak memenuhiketentuan dalamPedoman Teknis


12 Penetapan sertaPengesahan CPCL 3 hari

Pelaksanaanpenyaluran bansos tidaktepat waktu



1 minggu



b. Kesalahan dalam SKpenetapan CPCL olehPPK serta pengesahanoleh SK Kadis




13 Pengajuan RUK

RUK tidak sesuaidengan Pedoman Teknisdan kebutuhanpoktan/gapoktan

1 minggu Pengajuan RUKkembali (Revisi RUK)

14 Penyusunan KAK KAK tidak sesuai denganPedoman Teknis 1 minggu Kegiatan tidak berjalan

secara optimal




secara optimal

15

Pengadaan Langsung(<200 juta) melalui E-catalog (PerpresNo.70/2012)

Sarana pascapanenyang dibeli tidak sesuaidengan ketentuan dalamPedoman Teknis

1 bulanTujuan dari penangananpascapanen tidaktercapai

16 Kontrak dengan pihak ke 3(penyedia barang)

Penyedia barang tidakmemenuhi ketentuanpada kontrak

Berdasarkankesepakatan PPKdan ULP/Pejabat

Pengadaan

Bantuan tidak terkirimtepat jenis, waktu danjumlah





Pengadaan


PUSAT PROVINSI KAB/KOTA DESKRIPSI RISIKO WAKTU DAMPAKa. Pengadaan sarana

pascapanen tidak sesuaidengan ketentuan dalamPedoman Teknis

a. Tujuan dari penangananpascapanen tidaktercapai


17

Pengawasan,pengendalian danpengadaansertapenyaluran bantuan saranapascapanen

Saat pengadaandan penyaluranbantuan sarana

a. Pengadaan saranapascapanen tidak sesuaidengan ketentuan dalamPedoman Teknis


b. Tidak dibuatnya BASTBdari KPA kePoktan/Gapoktan atautidak tertib dalam serah

b. Bansos tercatat sebagaiaset negara

c. Tidak terpenuhinyakesepakatan kontrakoleh penyedia barang

c. Tujuan dari penangananpascapanen tidaktercapai

17





18 Pengawalan bansossarana pascapanen

Pengawalan hanyadapat dilakukan disebagian lokasi bantuan

Sebelum danSetelah pengadaan

dan penyaluranbantuan sarana

Pelaksanaan kegiatankurang optimal dantidak tepat sasaran

17








19

Pelaksanaan hibah saranapascapanen danpengolahan hasil tanamanpangan

Tidak dibuatnya BASTBdari KPA ke Poktan/Gapoktan atau tidaktertib dalam serah terimabarang

Setelah pengadaandan penyaluranbantuan sarana

Sarana pascapanen danpengolahan hasiltanaman panganmenjadi aset Pusat

20Pelaporan pemanfaatanbansos saranapascapanen

Kapasitas alat tidaksesuai dengan luasanlahan yang dimilikipoktan/gapoktan

Setelah petanimelakukan panen

sampai denganpascapanen

Bantuan tidak dapatdimanfaatkan secaraoptimal






21Evaluasi pelaksanaanbansos saranapascapanen

Pelaksanaan bansoskurangmempertimbangkankebutuhan/potensidaerah

Setelah selesaipelaksanaan

kegiatan


22Pendokumentasian laporankegiatan penangananpascapanen

1 tahun anggaran




kegiatan


a. Dokumen kuranglengkap

a. Pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatantidak optimal

b. Tidak rapinyapendokumentasianlaporan kegiatan

b. Kesulitan saatpemeriksaan olehinstansi yg berwenang(Itjen/BPK/KPK)


1 tahun anggaranb. Tidak rapinyapendokumentasianlaporan kegiatan



1 tahun anggaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PENGAWALAN BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN

TAHUN 2016


1. Pendampinganpenyaluran bansos

Pendampingan hanya dapatdilakukan di sebagian lokasibantuan dan tidakdilakukan secara intensif

Saat penyaluranbarang

Pelaksanaan kegiatankurang optimal dan tidaktepat sasaran

2.

Penyiapan dokumenpertanggungjawabankegiatan penyaluranbansos

Kurang lengkapnyadokumenpertanggungjawaban

Setelah penyaluranselesai

Dinas Provinsi dianggaptidak merealisasikankegiatan


2.

Penyiapan dokumenpertanggungjawabankegiatan penyaluranbansos

Kurang lengkapnyadokumenpertanggungjawaban

Setelah penyaluranselesai

Dinas Provinsi dianggaptidak merealisasikankegiatan

3.Informasi realisasi danperkembanganpelaksanaan kegiatan

Terlambat sampainyainformasi danperkembangan realisasikegiatan dari daerah kePusat

Mulai penetapanCPCL sampai

barang diterimapoktan/gapoktan

Keterlambatan Pusatuntuk menindaklanjutipermasalahan dankendala realisasi bansos

4.

Informasi tata carapelaksanaan hibahsarana pascapanen danpengolahan hasiltanaman pangan

Tidak dibuatnya BASTB dariKPA ke Poktan/ Gapoktanatau tidak tertib dalamserah terima barang


Sarana pascapanen danpengolahan hasil tanamanpangan menjadi asetPusat

MUTU BAKU KETNO. URAIAN KEGIATAN PELAKSANA

4.

Informasi tata carapelaksanaan hibahsarana pascapanen danpengolahan hasiltanaman pangan

Tidak dibuatnya BASTB dariKPA ke Poktan/ Gapoktanatau tidak tertib dalamserah terima barang


Sarana pascapanen danpengolahan hasil tanamanpangan menjadi asetPusat

PUSAT PROVINSI KAB/KOTA DESKRIPSI RISIKO WAKTU DAMPAKa. Data dan informasi daerah

yang dibutuhkanminim/kurang lengkap

a. Pelaksanaan kegiatanpembinaan, bimtek,sosialisasi dan monevpenanganan pascapanenTP kurang tepat sasaran

MUTU BAKU KET

5. Pembinaan/bimbinganteknis/monev 1 Tahun Anggaran

NO. URAIAN KEGIATAN PELAKSANA

a. Data dan informasi daerahyang dibutuhkanminim/kurang lengkap

a. Pelaksanaan kegiatanpembinaan, bimtek,sosialisasi dan monevpenanganan pascapanenTP kurang tepat sasaran

b. Tidak semua daerah dapatdibina/dikunjungi

b. Sasaran pencapaianpenurunan susut hasilpanen kurang termonitor

c. Keterlambatan pelaksanaanpenanganan pascapanenTP di daerah

c. Pelaksanaan kegiatantidak tepat waktu


c. Keterlambatan pelaksanaanpenanganan pascapanenTP di daerah

c. Pelaksanaan kegiatantidak tepat waktu

6. Penyusunan laporanpelaksanaan kegiatan

Laporan hanya membahasrealisasi tanpa disertaianalisa lapang,permasalahan dan upayayang telah dan akandilakukan

Setelah selesaikegiatan

Tidak dapat dilakukanevaluasi kegiatan secaramenyeluruh untukperbaikan pelaksanaankegiatan


6. Penyusunan laporanpelaksanaan kegiatan

Laporan hanya membahasrealisasi tanpa disertaianalisa lapang,permasalahan dan upayayang telah dan akandilakukan

Setelah selesaikegiatan

Tidak dapat dilakukanevaluasi kegiatan secaramenyeluruh untukperbaikan pelaksanaankegiatan

Kasubdit Kasi FU Direktur Deksripsi Risiko Waktu Dampak

1

Menugaskan Kasi untukmenyiapkan usulan daerahdan jadwal pelaksanaanpengawalan penerapanjaminan mutu dan sistempertanian organik

Tidak lengkapnya datausulan daerah 30 menit

Lamanya penentuanwilayah yang akandilakukan pengawalan

SOPDisposisi

2

Menyiapkan usulandaerah/lokasi, petugas danjadwal pelaksanaanpengawalan sesuai POK

Penetapandaerah/lokasi danjadwal belum tepatsasaran

2 jamPelaksanaan kegiatanpengawalan kurangoptimal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PENGAWALAN PENERAPAN JAMINAN MUTU DAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket

2

Menyiapkan usulandaerah/lokasi, petugas danjadwal pelaksanaanpengawalan sesuai POK


2 jamPelaksanaan kegiatanpengawalan kurangoptimal

3

Mengoreksi lokasi, petugasdan jadwal, jika setujukasubdit melaporkan keDirektur untuk memperolehpersetujuan, jika tidak setuju,usulan dikembalikan ke kasiuntuk diperbaiki

Belum dikoreksinyalokasi dan jadwal yangdiusulkan

1 jamTerlambatnya prosespengajuan perjalananpengawalan

4

Mengoreksi lokasi, petugasdan jadwal monev, jikasetuju dikembalikan untukdiproses perjalanannya, jikatidak setuju, usulandikembalikan ke kasubdituntuk diperbaiki


1 jamTerlambatnya prosespengajuan perjalananpengawalan

5Menyiapkan administrasi dankelengkapan perjalananpengawalan

Belum disiapkannyavoucher oleh staf 1 jam Terlambatnya proses

pengajuan perjalanan SOP voucher5Menyiapkan administrasi dankelengkapan perjalananpengawalan


pengajuan perjalanan SOP voucher

6Melakukan koordinasidengan daerah yang akandikunjungi via telepon/sms

Belum dilakukannyakoordinasi denganpetugas daerah

1 jamBelum disiapkannyadata dukung yangdibutuhkan

7Menyiapkan bahanpengawalan untuk dibawasaat pengawalan

Tidak terbawanyabahan pengawalan 1 jam

Kurang optimalnyapengawalan yangdilakukan

8Melaksanakan pengawalanjaminan mutu dan sistempertanian organik

Data dan informasidaerah yangdibutuhkanminim/kurang lengkap

Pelaksanaan kegiatanpengawalan jaminanmutu dan sistempertanian organikkurang tepat sasaran

4 hari

Pengawalandilakukan kepetugas dankelompok taniyang akan disertifikasi

8Melaksanakan pengawalanjaminan mutu dan sistempertanian organik

Data dan informasidaerah yangdibutuhkanminim/kurang lengkap

Pelaksanaan kegiatanpengawalan jaminanmutu dan sistempertanian organikkurang tepat sasaran

Tidak semua daerahdapat dimonitor

Sasaran/lokasi yangakan disertifikasikurang termonitor

9

Mendokumentasikan hasilpengawalan, berupa laporanperjalanan, data daninformasi

Tidak rapinyapendokumentasianhasil pengawalan

30 menit

Kesulitan saat akanmembuat laporanakhir dan saatmembutuhkan datadaerah tersebut

SOPpenyusunanlaporan danSOPpendokumentasian

4 hari

Pengawalandilakukan kepetugas dankelompok taniyang akan disertifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)RAPAT KOORDINASI UPSUS PADI, JAGUNG, KEDELE TAHUN 2016

TAHUN 2016


1.

Menugaskan Kasubditsebagaipenanggungjawabkegiatan untukmelaksanakan rapatkoordinasi UPSUS

Terlambatnya disposisi kekasubdit 30 menit Terlambatnya

pelaksanaan


1.

Menugaskan Kasubditsebagaipenanggungjawabkegiatan untukmelaksanakan rapatkoordinasi UPSUS

Terlambatnya disposisi kekasubdit 30 menit Terlambatnya

pelaksanaan

2

Penyiapan dokumenkegiatan dan anggaranrapat koordinasi Upsuspadi, jagung, kedele

Adanya revisi POK/DIPAdalam menunjang kegiatanrapat koordinasi Upsuspadi, jagung, kedele

1 bulan Pelaksanaan kegiatantidak tepat waktu

3

Penyiapan data dukungpenyusunan bahan rapatkoordinasi Upsus padi,jagung, kedele

Keterlambatan penyiapandata dukung 1 bulan Informasi bahan rapat

koordinasi tidak optimal3

Penyiapan data dukungpenyusunan bahan rapatkoordinasi Upsus padi,jagung, kedele

Keterlambatan penyiapandata dukung 1 bulan Informasi bahan rapat

koordinasi tidak optimal

4

Penyusunan panduanpelaksanaan rapatkoordinasi Upsus padi,jagung, kedele

Tidak tepatnya identifikasikebutuhan rapat koordinasiUpsus padi, jagung, kedele

1 minggu Pelaksanaan kegiatankurang optimal

5Pengiriman suratundangan kedaerah dannarasumber

Keterlambatan suratditerima daerah

1 minggu Pelaksanaan kegiatanterlambat5

Pengiriman suratundangan kedaerah dannarasumber

Keterlambatan suratditerima daerah

1 minggu Pelaksanaan kegiatanterlambat

6

Pelaksanaan kegiatanrapat koordinasi Upsuspadi, jagung, kedelekurang optimal

Tidak seluruh undangandapat menghadiri rapatkoordinasi UPSUS

3 hari

Tidak semuaperkembangan UPSUSkabupaten dapatdilaporkan

6

Pelaksanaan kegiatanrapat koordinasi Upsuspadi, jagung, kedelekurang optimal

Tidak seluruh undangandapat menghadiri rapatkoordinasi UPSUS

3 hari

Tidak semuaperkembangan UPSUSkabupaten dapatdilaporkan

7Mendokumentasikankegiatan rapat koordinasiUPSUS

Kurang rapinyapendokumentasian hasilrapat koordinasi UPSUS

30 menit Kesulitan saat akanmembuat laporan akhir


7Mendokumentasikankegiatan rapat koordinasiUPSUS

Kurang rapinyapendokumentasian hasilrapat koordinasi UPSUS

30 menit Kesulitan saat akanmembuat laporan akhir


Kasubdit Kasi FU Direktur Deksripsi Risiko Waktu Dampak

1

Menugaskan Kasi untukmenyiapkan usulan daerahdan jadwal pelaksanaanpertemuan PelayananInformasi Pasar

Tidak lengkapnya datadaerah yangmemerlukan pertemuan

30 menitLamanya penentuanwilayah yang akandilakukan pertemuan

SOPDisposisi

2

Menyusun usulandaerah/lokasi, petugas danjadwal pelaksanaanpertemuan


1 jam Pelaksanaanpertemuan tidak optimal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PASAR

No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

2

Menyusun usulandaerah/lokasi, petugas danjadwal pelaksanaanpertemuan


1 jam Pelaksanaanpertemuan tidak optimal

3

Mengoreksi lokasi,petugas dan jadwal, jikasetuju kasubditmelaporkan ke Direkturuntuk memperolehpersetujuan, jika tidaksetuju, usulandikembalikan ke kasi untukdiperbaiki


1 hari Terlambatnya prosespengajuan perjalanan

4

Mengoreksi lokasi,petugas dan jadwalpertemuan, jika setujudikembalikan untukdiproses perjalanannya,jika tidak setuju, usulandikembalikan ke kasubdituntuk diperbaiki


1 jam Terlambatnya prosespengajuan perjalanan

5Menyiapkan administrasidan kelengkapanperjalanan pertemuan



Tidak

Tidak

Ya

Ya

5Menyiapkan administrasidan kelengkapanperjalanan pertemuan



6Melakukan koordinasidengan daerah tempatpertemuan via telepon/sms

Belum dilakukannyakoordinasi denganpetugas daerah

1 jamBelum disiapkannyadata dukung yangdibutuhkan

7Menyiapkan bahanpertemuan untuk dibawasaat pertemuan

Tidak terbawanyabahan pendukungpertemuan

1 jamKurang optimalnyapertemuan yangdilakukan

PetunjukTeknis, DataHarga Pajale

8 Melaksanakan pertemuanpelayanan informasi pasar

Data dan informasiharga dari daerah yangdibutuhkanminim/kurang lengkap

3 hariPelaksanaan kegiatanpertemuan kurang tepatsasaran

PetugasInformasiPasarTanamanPanganSeluruhIndonesia

8 Melaksanakan pertemuanpelayanan informasi pasar

Data dan informasiharga dari daerah yangdibutuhkanminim/kurang lengkap

3 hariPelaksanaan kegiatanpertemuan kurang tepatsasaran

PetugasInformasiPasarTanamanPanganSeluruhIndonesia

9

Mendokumentasikan hasilpertemuan, beruparumusan kegiatan, datadan informasi

Tidak rapinyapendokumentasian hasilsosialisasi

30 menit

Kesulitan saat akanmembuat laporan akhirdan saat membutuhkandata daerah tersebut


Lampiran 5.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016MELALUI MEKANISME PENGADAAN LANGSUNG / E-PURCHASING


a. Keterlambatan kesiapananggaran untukmendukung pelaksanaankegiatan




tidak tepat waktu






tidak tepat waktu




b. Tidak tepatnya alokasibantuan sarana kekabupaten/kotapenerima

Bantuan saranapascapanen tidak tepatsasaran

3.



1 bulan



3.



1 bulan


4.Penempatan anggaranbantuan saranapascapanen

Penempatan anggaranbelanja tidak sesuaidengan jenis belanjanya

Saat penyusunanRKAKL




1 bulan




1 bulan


6



2 minggu


6



2 minggu




1 bulan




1 bulan




1 Bulan




1 Bulan



1 bulan


10 Identifikasi dan VerifikasiCPCL


1 bulan Bantuan yang diberikanmenjadi tidak berguna10 Identifikasi dan Verifikasi

CPCL


1 bulan Bantuan yang diberikanmenjadi tidak berguna



1 minggu


3 hari Pelaksanaanpenyaluran bansos tidaktepat waktu



1 minggu


12 Penetapan sertaPengesahan CPCL


3 hari Pelaksanaanpenyaluran bansos tidaktepat waktu12 Penetapan serta

Pengesahan CPCL



13 Pengajuan RUK



3 hari Pelaksanaanpenyaluran bansos tidaktepat waktu

13 Pengajuan RUK




secara optimal

15




15







Pengadaan


17






Pengadaan


a. Pengadaan saranapascapanen tidak sesuaidengan ketentuan dalamPedoman Teknis



b. Bansos tercatat sebagaiaset negara17




b. Bansos tercatat sebagaiaset negara








17








19





19













kegiatan



1 tahun anggaran




kegiatan





1 tahun anggaran



b. Tidak rapinyapendokumentasianlaporan kegiatan



1 tahun anggaran

BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TAHUN 2016

FASILITASI RMU +BANGUNAN POLISHER DESTONER SARANA PENGERING PADI COMBINE

HARVESTER SEDANG COMBINE HARVESTER

BESAR

VERTIKAL DRYERPADI + BANGUNAN

KAP 30 TON/PROSES

VERTIKAL DRYER PADI +BANGUNAN KAP 3,5-6

TON/PROSES POWER THRESHER

NO. PROVINSI

SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN

SARANA PASCAPANEN PADI SARANA PASCAPANEN PADI SARANA PASCAPANEN PADI

COMBINE HARVESTERKECIL

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

TOTAL 6.286 6.286 2.884 2.884 428 428 2 2 3 3 3.093 3.093 23 23 22 22 - - - -

DITJEN TP 355 355 - - 43 43 - - - - 166 166 - - - - - - - -

FASILITASI RMU +BANGUNAN POLISHER DESTONER SARANA PENGERING PADI COMBINE

HARVESTER SEDANG COMBINE HARVESTER

BESAR

VERTIKAL DRYERPADI + BANGUNAN

KAP 30 TON/PROSES

VERTIKAL DRYER PADI +BANGUNAN KAP 3,5-6

TON/PROSES POWER THRESHER

NO. PROVINSI

COMBINE HARVESTERKECIL

DITJEN TP 355 355 - - 43 43 - - - - 166 166 - - - - - - - -

1 Combine Harvester Kecil 355 355

2 Combine Harvester Besar 43 43

3 Power Thresher 166 166

4 Sarana Pascapanen 4 Sarana Pascapanen

DINAS LINGKUP TANAMANPANGAN

5.931 5.931 2.884 2.884 385 385 2 2 3 3 2.927 2.927 23 23 22 22 - - - -

1 ACEH 301 301 141 141 15 15 49 49 -

2 SUMUT 260 260 306 306 41 41 124 124

3 SUMBAR 7 7 60 60 3 SUMBAR 7 7 60 60 4 RIAU 110 110 70 70 53 53

5 JAMBI 178 178 9 9 2 2 43 43

6 SUMSEL 472 472 141 141 59 59 163 163 -

7 BENGKULU 53 53 118 118 7 BENGKULU 53 53 118 118

8 LAMPUNG 474 474 216 216 50 50 109 109

9 DKI JAKARTA

10 JABAR 413 413 26 26 3 3 374 374

11 JATENG 594 594 155 155 325 325

12 DI YOGYAKARTA 35 35 56 56 12 DI YOGYAKARTA 35 35 56 56

13 JATIM 675 675 381 381 428 428

14 KALBAR 124 124 36 36 100 100

15 KALTENG 170 170 10 10 54 54

16 KALSEL 340 340 95 95 11 11 95 95

17 KALTIM 137 137 43 43 50 50 17 KALTIM 137 137 43 43 50 50

18 SULUT 237 237 90 90 3 3 25 25 3 3

19 SULTENG 34 34 169 169 44 44 32 32

20 SULSEL 55 55 400 400 81 81 2 2 137 137

21 SULTRA 143 143 20 20 30 30 21 SULTRA 143 143 20 20 30 30

22 BALI 57 57 1 1 102 102

23 NTB 178 178 137 137 10 10 20 20

24 NTT 85 85 30 30 6 6 21 21 5 5

25 MALUKU 190 190 30 30 4 4 49 49

26 PAPUA 70 70 57 57 12 12 45 45 26 PAPUA 70 70 57 57 12 12 45 45

27 MALUT 198 198 50 50 5 5 28 28 15 15

28 BANTEN 113 113 20 20 117 117 22 22

29 BABEL 25 25 46 46

30 GORONTALO 72 72 41 41 9 9 30 GORONTALO 72 72 41 41 9 9

31 KEPRI

32 PAPUA BARAT 99 99 13 13 44 44

33 SULBAR 175 175 75 75 12 12 30 30

34 KALTARA 34 KALTARA

.

BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TAHUN 2016BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TAHUN 2016

NO. PROVINSI

CORN SHELLER VERTIKAL DRYER

JAGUNG + BANGUNANKAP 3,5-6 TON/PROSES

POWER THRESHERMULTIGUNA UPH JAGUNG UPH KEDELAI CORN COMBINE

HARVESTER

SARANA PASCAPANEN JAGUNG SARANA PASCAPANENKEDELAI

SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN

UPH (Unit Pengolahan Hasil)

SARANA PENGANGKUTHASIL PERTANIAN

TOTAL

DITJEN TP

NO. PROVINSI

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

177 177 6.266 6.266 15 15 6.500 6.500 819 737 50 50 29 29

- - - - - - - - 82 - - - - -

CORN SHELLER VERTIKAL DRYER

JAGUNG + BANGUNANKAP 3,5-6 TON/PROSES

POWER THRESHERMULTIGUNA UPH JAGUNG UPH KEDELAI CORN COMBINE

HARVESTER

SARANA PENGANGKUTHASIL PERTANIAN

DITJEN TP

1 Combine Harvester Kecil

2 Combine Harvester Besar

3 Power Thresher

4 Sarana Pascapanen

- - - - - - - - 82 - - - - -

82 - 4 Sarana Pascapanen

DINAS LINGKUP TANAMANPANGAN

1 ACEH

2 SUMUT

3 SUMBAR

82 -

177 177 6.266 6.266 15 15 6.500 6.500 737 737 50 50 29 29

8 8 240 240 270 270 59 59 3 3

9 9 412 412 294 294 33 33

71 71 42 42 3 SUMBAR

4 RIAU

5 JAMBI

6 SUMSEL

7 BENGKULU

71 71 42 42 66 66 72 72 17 17

4 4 54 54 122 122 17 17 1 1 1 1

7 7 235 235 409 409 35 35 2 2

53 53 98 98 17 17 2 2 2 2 7 BENGKULU

8 LAMPUNG

9 DKI JAKARTA

10 JABAR

11 JATENG

12 DI YOGYAKARTA

53 53 98 98 17 17 2 2 2 2

14 14 470 470 71 71 57 57 2 2

6 6 344 344 1 1 362 362 40 40 1 1 1 1

9 9 358 358 166 166 38 38 6 6 2 2

9 9 7 7 12 DI YOGYAKARTA

13 JATIM

14 KALBAR

15 KALTENG

16 KALSEL

17 KALTIM

9 9 7 7

17 17 636 636 1.293 1293 40 40 2 2

52 52 37 37 30 30 1 1

22 22 30 30 21 21

10 10 230 230 491 491 28 28

29 29 58 58 19 19 17 KALTIM

18 SULUT

19 SULTENG

20 SULSEL

21 SULTRA

29 29 58 58 19 19

14 14 480 480 264 264 30 30 2 2 3 3

7 7 163 163 146 146 21 21 1 1 2 2

17 17 686 686 859 859 36 36 6 6 1 1

120 120 192 192 17 17 6 6 5 5 21 SULTRA

22 BALI

23 NTB

24 NTT

25 MALUKU

26 PAPUA

120 120 192 192 17 17 6 6 5 5

34 34 9 9 3 3 3 3 1 1

14 14 420 420 750 750 25 25 1 1

12 12 408 408 14 14 100 100 24 24 7 7

15 15 35 35 8 8 1 1 2 2

7 7 37 37 13 13 3 3 26 PAPUA

27 MALUT

28 BANTEN

29 BABEL

30 GORONTALO

7 7 37 37 13 13 3 3

20 20 40 40

24 24 123 123 12 12 1 1

5 5

14 14 388 388 53 53 14 14 4 4 2 2 30 GORONTALO

31 KEPRI

32 PAPUA BARAT

33 SULBAR

34 KALTARA

14 14 388 388 53 53 14 14 4 4 2 2

4 4 30 30 13 13

15 15 204 204 51 51 16 16 1 1 1 1

12 12 38 38 34 KALTARA 12 12 38 38

REVISI 2

No. Operasionalalat

PenyelamatanHasil dari

PenggunaanSarana

TotalPenyelamatan

Sarana

PenyelamatanGabah

PenyelamatanBeras

SasaranProduksi

PenyelamatanGabah/Unit

TotalPenyelamatanGabah GKG

KontribusiSusut Nilai Penyelamatan

Jenis Unit ha/hari ton/hari hari/tahun % ha/thn ton GKP/thn ton GKG/thn/unit ton % ton % Rp.

1 Power Thresher 2.864 8 60 2,0% 7,68 6,38 76.230.000 0,00000837 18.283 0,0240 96.898.183.987

PREDIKSI KONTRIBUSI BANSOS SARANA PASCAPANEN PADI TERHADAP PENYELAMATAN SUSUT HASIL PADI TAHUN 2016

Sarana Kapasitas Sarana

1 Power Thresher 2.864 8 60 2,0% 7,68 6,38 76.230.000 0,00000837 18.283 0,0240 96.898.183.9872 Combine Harvester Kecil 5.742 1 90 3,5% 2,52 12,60 10,47 76.230.000 0,00001374 60.137 0,0789 318.724.271.712

3 Combine Harvester Sedang 2.793 2 90 4,5% 6,48 32,40 26,93 76.230.000 0,00003533 75.218 0,0987 398.655.123.5524 Combine Harvester Besar 385 3 90 5,5% 11,88 59,40 49,37 76.230.000 0,00006477 19.009 0,0249 100.746.177.840

4,5% 76.230.000 - - -5 Vertical Dryer Padi 30 ton - 30 90 1,2% 25,92 21,54 76.230.000 0,00002826 - - -

- 81,00 76.230.000 0,00010626 - - -

6 Vertical Dryer Padi 3,5-6ton 3 3,5 90 1,2% 3,02 2,51 76.230.000 0,00000330 8 0,0000 39.965.426

3 9,45 76.230.000 0,00001240 28 0,0000 150.255.0007 PPK/Penggilingan 10 8 120 2,0% 15,36 12,77 76.230.000 0,00001675 128 0,0002 676.663.296

Total 97.556 0,2267 915.890.640.813

Jenis Unit Ha/unit/hari Ha/unit/MT jam/ton hari/ton ( MT/ton) hari/jam (hari/Tahun) ( Ton )A B C D=G/5.039 E= D*J F H=(C*G*J) I J K L M=(H*L)/K*100 N=(H*L)1 Corn Sheller 6266 4,76 285,77 3 24 9.023.040 8 60 21.329.418 0,020 0,846 180.4612 Flat Bed Dryer 0 0,99 59,54 5 - 60 21.329.418 0,012 - -3 Vertical Dryer 7 1,19 71,44 6 2.520 60 21.329.418 0,012 0,0001 30,24

PenyelamatanProduksi (ton)

PREDIKSI KONTRIBUSI BANSOS SARANA PASCAPANEN JAGUNG TERHADAP PENYELAMATAN SUSUT HASIL JAGUNG TAHUN 2016

No Sarana Coverage Area Kapasitas Operasional alat SasaranProduksi

Penyelamatan Hasilberdasarkan

Penggunaan Sarana

Kontribusi Susut(%)

3 Vertical Dryer 7 1,19 71,44 6 2.520 60 21.329.418 0,012 0,0001 30,244 Corn Combine 177 1,00 60,00 5,039 53.514 5 60 21.329.418 0,055 0,0138 2.943,28

0,8600 183.434

Provitas 5,039Susut nasional berdasarkan IPB 2005 sebesar 5,2 %Coverage area : Kapasitas kerja/unit

Kontribusi susut Total

Jenis Unit Ha/unit/hari Ha/unit/MT jam/ton hari/ton ( MT/ton) hari/jam (hari/Tahun) ( Ton ) ( % ) (ton)A B C D=G/1.5 E= D*J F G=F*I*0.8 H=(C*G*J) I J K L M=(H*L)/K*100 N=(H*L)1 Power Tresher 6.500 1,92 57,6 0,45 2,88 561.600 8 30 2.111.000 0,05 1,330 28.080

Kontribusi Susut 1,330 28.080

PREDIKSI KONTRIBUSI BANSOS SARANA PASCAPANEN KEDELAI TERHADAP PENYELAMATAN SUSUT HASIL KEDELAI TAHUN 2016

NoJenis Sarana Coverage Area Kapasitas Operasional Alat/MT

SasaranProduksi

Penyelamatan Hasildari Penggunaan

Sarana

TotalPenyelamatan

Hasil

PenyelamatanProduksi

Kontribusi Susut 1,330 28.080

Keterangan :Power Tresher kapasitas 450 kg / jamprovitas : 1.5

Lampiran 14

Pagu Keterangan

Awal

Unit Rp

1 Aceh 1.050.000.000 450.000.000 7 3 448.530.000 3 448.530.000

2 Sumut 900.000.000 0 6 0 0 0 0

3 Jambi 300.000.000 300.000.000 2 2 290.536.175 2 290.536.175

4 Sumsel 300.000.000 300.000.000 2 2 233.200.000 2 233.200.000

5 Bengkulu 600.000.000 600.000.000 4 4 592.872.300 4 0 Luncuran 20176 Lampung 300.000.000 300.000.000 2 2 299.050.000 2 299.050.000

7 Jabar 450.000.000 300.000.000 3 2 298.752.500 2 298.752.500

8 Jateng 1.200.000.000 1.200.000.000 8 8 1.184.018.000 8 1.184.018.000

9 Jatim 300.000.000 300.000.000 2 2 238.590.000 2 238.590.000

Realisasi Kegiatan UPH Tahun 2016

No Prov/Kab Pagu Akhir

UPHSblm

Penghematan

UPH StlhPenghem

atanKontrak Realisasi Sp2d

9 Jatim 300.000.000 300.000.000 2 2 238.590.000 2 238.590.000

10 Kalbar 150.000.000 150.000.000 1 1 149.900.000 1 149.900.000

11 Sulut 750.000.000 750.000.000 5 5 744.000.000 5 744.000.000

12 Sulteng 450.000.000 450.000.000 3 3 445.129.000 3 445.129.000

13 Sulsel 1.050.000.000 900.000.000 7 6 781.510.000 6 781.510.000

14 Sultra 1.650.000.000 1.650.000.000 11 11 1.536.770.000 11 1.536.970.000

15 Bali 600.000.000 600.000.000 4 4 498.200.000 4 498.200.000

16 NTB 150.000.000 150.000.000 1 1 137.060.000 1 137.060.000

17 NTT 1.050.000.000 1.050.000.000 7 7 1.028.716.250 7 293.650.410 Luncuran 2017 (6 unit)18 Maluku 450.000.000 450.000.000 3 3 404.830.000 3 404.830.000

19 Papua 450.000.000 450.000.000 3 3 449.157.000 3 449.157.000

20 Banten 150.000.000 150.000.000 1 1 146.156.000 1 146.156.000

21 Gorontalo 900.000.000 900.000.000 6 6 890.550.000 6 890.550.000

22 Sulbar 300.000.000 300.000.000 2 2 295.180.659 2 295.180.659Total 13.500.000.000 11.700.000.000 90 78 11.092.707.884 78 9.764.969.744% realisasi 72,33 83,46 100 88,03

Lampiran 15

No Provinsi No Kab/Kota No Provinsi No Kab/Kota1 Aceh 1 Aceh Barat 16 Jawa Timur 1 Bangkalan

2 Aceh Besar 2 Banyuwangi3 AcehTengah 3 Bojonegoro4 Aceh Timur 4 Bondowoso5 Aceh Utara 5 Jombang6 Bireun 6 Kediri7 Aceh Pidie 7 Lamongan8 Nagan Raya 8 Lumajang9 Pidie Jaya 9 Madiun

10 Magetan2 Sumut 1 Asahan 11 Malang

2 Deli Serdang 12 Nganjuk3 Tanah Karo 13 Ngawi4 Labuhan Batu 14 Pamekasan5 Langkat 15 PASURUAN

Rekapitulasi Kabupaten/Kota Penerima Dana Dekon Pelayanan Informasi Pasar

5 Langkat 15 PASURUAN6 Mandailing Natal 16 Ponorogo7 Simalungun 17 Probolinggo8 Tapanuli Selatan 18 Sampang9 Tapanuli Tengah 19 Sumenep10 Serdang Bedagai 20 Trenggalek11 Pematang Siantar 21 Tuban

22 Tulungagung3 Sumbar 1 Lima Puluh Kota 23 Batu

2 Agam 24 Jember3 Padang Pariaman 25 Kota Blitar4 Pasaman5 Sijunjung 17 Bali 1 Badung6 Solok 2 Buleleng7 Tanah Datar 3 Gianyar8 Solok Selatan 4 Klungkung9 Pasaman Barat 5 Tabanan10 Kota Bukit Tinggi 6 Kota Denpasar11 Kota Padang Panjang12 Kota Padang 18 NTB 1 Bima13 Kota Payakumbuh 2 Dompu

3 Lombok Barat4 Riau 1 Indragiri Hilir 4 Lombok Tengah

2 Indragiri Hulu 5 Lombok Timur3 Pelalawan 6 Sumbawa3 Pelalawan 6 Sumbawa4 Siak 7 Sumbawa Barat5 Kota Dumai 8 Lombok Utara6 Kota Pekanbaru7 Bengkalis 19 NTT 1 Belu8 Rokan Hilir 2 Ende9 Rokan Hulu 3 Kupang

4 Manggarai5 Kep Riau 1 Kota Batam 5 Sumba Timur

6 TTS6 Jambi 1 Batanghari 7 Kota Kupang

2 Bungo3 Kerinci 20 Kalbar 1 Bengkayang4 Merangin 2 Kapuas Hulu5 Muaro Jambi 3 Ketapang6 Sarolangun 4 Pontianak7 Tanjung Jabung Barat 5 Sambas8 Tanjung Jabung Timur 6 Sanggau9 Tebo 7 Melawi10 Kota Jambi 8 Kubu Raya11 Kota Sungai Penuh 9 Kayong Utara

10 Kota Singkawang7 Bengkulu 1 Bengkulu Selatan

2 Rejang Lebong 21 Kalteng 1 Barito Selatan3 Kaur 2 Kapuas4 Seluma 3 Kotawaringin Barat4 Seluma 3 Kotawaringin Barat5 Mukomuko 4 Kotawaringin Timur6 Lebong 5 Pulang pisau7 Kepahiyang8 Bengkulu Tengah 22 Kaltim 1 Berau9 Bengkulu 2 Paser

3 Kutai Kartanegara8 Sumsel 1 Lahat

2 Musi Banyuasin 23 Kalsel 1 Banjar3 Musi Rawas 2 Barito Kuala4 Muara Enim 3 HST5 OKI 4 HSU6 OKU 5 Kota baru7 Banyuasin 6 Tabalong8 OKU Timur 7 Tanah Laut9 OKU Selatan 8 Tapin10 Empat Lawang11 Kota Palembang 24 Kaltara 1 Bulungan12 Kota Prabumulih 2 Nunukan13 Kota Pagar Alam

25 Sulawesi Utara 1 Bolmong9 Lampung 1 Lampung Selatan 2 Minahasa

2 Lampung Tengah 3 Minahasa Selatan3 Lampung Timur 4 Tomohon4 Tanggamus 5 Bitung4 Tanggamus 5 Bitung5 Tulang Bawang 6 Kota Mobagu6 Waykanan7 Pringsewu 26 Gorontalo 1 Boalemo8 Kota Metro 2 Gorontalo

3 Pohuwato10 Kep Babel 1 Bangka 4 Gorontalo Utara

2 Belitung3 Bangka Selatan 27 Sulteng 1 Banggai4 Bangka Barat 2 Tolitoli5 Bangka Tengah 3 Donggala

4 Morowali11 DKI 1 Jakarta 5 Poso

6 Parigi Moutong12 Banten 1 Lebak 7 Tojo unauna

2 Pandeglang 8 Sigi3 Serang4 Cilegon 28 Sulawesi Barat 1 Mamuju5 Kota Serang 2 Majene

3 Mamuju Utara13 Jawa Barat 1 Bandung 4 Polewali Mandar

2 Bekasi3 Ciamis 29 Sulsel 1 bantaeng4 Cianjur 2 Barru5 Cirebon 3 Bone5 Cirebon 3 Bone6 Garut 4 Bulukumba7 Indramayu 5 Enrekang8 Karawang 6 Gowa9 Kuningan 7 Jeneponto10 Majalengka 8 Luwu11 Purwakarta 9 MAROS12 Subang 10 Pangkep13 Sukabumi 11 Pinrang14 Sumedang 12 Sidrap15 Tasikmalaya 13 Sinjai16 Bandung Barat 14 Soppeng17 Kota Tasikmalaya 15 Takalar18 Kota Bandung 16 Tanah Toraja19 Kota Depok 17 Wajo20 Kota Bogor 18 Kota Palopo

19 Kota Makasar14 Jawa Tengah 1 Banjarnegara

2 Banyumas 30 Sultra 1 Konawe3 Boyolali 2 Muna4 Brebes 3 Konawe Selatan5 Cilacap 4 Bombana6 Demak 5 Kolaka Utara7 Grobogan8 Jepara 31 Maluku Utara 1 Halmahera Timur8 Jepara 31 Maluku Utara 1 Halmahera Timur9 Karanganyar10 Kebumen 32 Maluku 1 Maluku Barat Daya11 Kendal12 Klaten 33 Papua Barat 1 Sorong13 Magelang 2 Monokwari14 Pati 3 Sorong Selatan15 Pemalang16 Purbalingga 34 Papua 1 Merauke17 Purworejo18 Rembang19 Semarang Total 271 org20 Sragen21 Sukoharjo22 Temanggung23 Wonogiri24 Wonosobo25 Kota Tegal26 Kota Semarang27 Kota Surakarta

15 DIY 1 Bantul2 Gunung Kidul3 Kulon Progo4 Sleman4 Sleman

Nama NIP Pangkat Pendidikan Jabatan Penugasan T / NTTempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah Pada Bidang L / P

1 2 3 4 5 6 7

I. Golongan IV/b1,1 Ir. Tri Agustin Satriani, MM Pembina Tk. I 1. IPB Jur. Ilmu Tanah Tahun 1982 Direktur Pengolahan dan T

19590827 198303 2 010 IV/b 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Wijaya Putra Pemasaran Hasil T. P. PJakarta, 27 - 8 - 1959 1 - 4 - 2001 Jurusan SDM Tahun 2001

2,2 Ir. Bambang Kuncoro, M.M Pembina Tk. I STIE IPWIJA Kasubdit Pengolahan T196207201989031001 IV/b Jur. Manajemen Pemasaran LPurworejo, 20-07-1962 1 - 4 - 2011 S2 Tahun : 2002

3.3. Ir. Suhartini, M.Si Pembina Tk. I 1. Sarjana Pertanian IPB. Sosek Thn. 83 Kasubdit Pascapanen T196001191986032001 IV/b 2. S2. STIA YAPPANN Th.08 Jur PSurabaya, 19 - 01 - 1960 1 - 10 - 2013 Administrasi Publik

III. Golongan IV/a4,1 Ir. Dhanny Permadi, MM Pembina 1. Sarjana Pertanian UNSIL Jurusan Kasi Penerapan Teknologi T

196202191991031001 IV/a Budidaya Pertanian Tahun 1988 Pengolahan pada Subdit LJakarta, 19 - 02 - 1962 1 - 4 - 2007 2. S2 STIE IPWIJA Jur Manajemen Pengolahan

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAIDIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2016

No. Ket.

Jakarta, 19 - 02 - 1962 1 - 4 - 2007 2. S2 STIE IPWIJA Jur Manajemen Pengolahan Tahun 2001

5,2 Erlina, S.P, M.Si Pembina 1. Fak. Pertanian UNAND Jur. Ilmu Tanah Petugas Teknologi T19691006 199803 2 006 IV/a Tahun 1993 Pascapanen PSipirok, 6 - 10 - 1969 1 - 4 - 2015 2. S2 Univ Andalas Jur. Pembangunan

Wilayah Pedesaan Tahun 2014

6,3 Ir. Mochamad Amir, M.E. Pembina Universitas Indonesia Kasi Pemasaran dan T196403151992031001 IV/a Jur. Industri S2 : 2007 Promosi pada Subdit LCirebon, 15-03-1969 1 - 4 - 2008

7,4 Ir. Resfolidia Pembina Institut Pertanian Bogor Kasubdit Pemasaran dan T196012121986032001 IV/a Jur. Agronomi S1 Tahun 1983 Investasi PBukit Tinggi, 12-12-1960 1 - 10 - 2015

8,5 Ir. RR. Retno Pujiastuti, M.M. Pembina STIE IPWIJA Jakarta Analis Informasi Pasar T196406281992032001 IV/a Jur. Manajemen SDM S2 Tahun 2015 Hasil Pertanian PYogyakarta, 28-06-1964 1 - 10 - 2015

IV. Golongan III/d

9,1 Batara Siagian, SP, MAB Penata Tk. I S1 Fak. Pertanian IPB Tahun 1999 Kepala Subdit Standardisasi T197504212002121001 III/d Jur. Sosek Pertanian dan Mutu LBalige, 21-04-1975 1 - 4 - 2015 S2 STIA LAN Jur. Adm. Bisnis Thn 2012

10.2 Ir. Budi Lestari Penata Tk. I Fak. Pertanian IPB Tahun 1990 Kasi Standardisasi pada T196710211992032001 III/d Jur. Pengolahan Hasil Pertanian Subdit Standardisasi & Mutu P

10.2 Ir. Budi Lestari Penata Tk. I Fak. Pertanian IPB Tahun 1990 Kasi Standardisasi pada T196710211992032001 III/d Jur. Pengolahan Hasil Pertanian Subdit Standardisasi & Mutu PJakarta, 21 - 10 - 1967 1 - 4 - 2004

11.3 Ir. Dwi Elisya Apriana Penata Tk. I Fak. Pertanian USU Tahun 1986 Kasi Penerapan Teknologi T196104241989102001 III/d Pascapanen pada Subdit PMedan, 24 - 04 - 1961 1 - 10 - 2004 Pascapanen\

12.4 Djatmiko, S.Sos Penata Tk. I STIA Menarasiswa Jur. Administrasi Kasubbag Tata Usaha NT19610115198103 1001 III/d Negara Tahun 2001 LJakarta, 15 - 1 - 1961 1 - 4 - 2009

13.5 Indah Sulistio Rini, S.TP Penata Tk. I Institut Pertanian Bogor Kasi Mutu pada Subdit T197007021999032001 III/d Jur. Teknologi Pertanian S1 Tahun 1993 Standardisasi dan Mutu PPemalang, 02-07-1970 1 - 4 - 2011

14.6 Suparni, SP Penata Tk. I 1. SMA IPS Tahun 1980 Pengadministrasi dan T19610803 198303 2 002 III/d 2. Sarjana Pertanian SATYAGAMA Penyaji data PSurakarta, 3 - 8 - 1961 1 - 4 - 2011 Jur. Sosek Tahun 2004

15.7 Ricky Nelson, SH Penata Tk. I Fak. Hukum, UNKRIS Tahun 1990 Koordinator Administrasi RT NT19630514 199903 1 001 III/d Dan perlengkapan LJakarta, 14 Mei 1963 1 - 4 - 2011


No. Ket.Tempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah Pada Bidang L / P

1 2 3 4 5 6 7

16,8 Simon, M.M Penata Tk. I Institut Pertanian Bogor APHP Muda T1967040472003121001 III/d Jur. Manajemen S2 Tahun 2003 LKaro, 07-04-1967 1 - 4 - 2012

17,9 Lilis Suryani, SP. M.Si Penata Tk. I 1. Fak. Pertanian (UNAS) Jur Agronomi Kasi Sarana Pengolahan T197102232001122001 III/d Tahun 1996 pada Subdit Pengolahan PCidaun, 23 - 02 - 1971 1 - 4 - 2014 2. Pasca Sarjana (S2) STIA YAPPANN

Jurusan Administrasi Publik Thn. 2004

18.10 Nur Indriastuti, SE Penata Tk. I Fak. Ekonomi Universitas Tunas Pengadministrasi Keuangan NT197510102001122001 III/d Pembangunan Solo Tahun 1999 PKlaten, 10 - 10 - 1975 1 - 4 - 2014

19,11 Robinson Sinambela, S.T. Penata Tk. I Institut Teknologi Medan Analis Investasi T197207282002121001 III/d Jur. Mesin S1 Tahun 1999 LMedan, 28-07-1972 1 - 4 - 2015

20.12 Tiurmauli Silalahi, SP, MM Penata Tk. I 1. Fak Pertanian Universitas Borobudur Kasi Investasi pada subdit T19740227.200212.2.001 III/d Jurusan Sosek Tahun 1996 Pemasaran dan Investasi PPematangsiantar, 27 - 2 - 1974 1 - 4 - 2015 2. Pasca Sarjana (S2) Mercubuana

Jurusan SDM Tahun 2009

21,13 Pandu Tri Kurniawan, SP Penata Tk. I Fakultas Pertanian UNB Jur. Agronomi Penyusun Laporan T196803092000031000 III/d Tahun 2003 L

No. Ket.

196803092000031000 III/d Tahun 2003 LSerang, 09 - 03 - 1968 1 - 10 - 2016

V. Golongan III/c22,1 Vera Ramashinta, S.P. Penata Universitas Padjajaran PMHP Muda T

197908222005012001 III/c Jur. Hama Tumbuhan / Tanaman PDumai, 22-08-1979 1 - 10 - 2013 S1 Tahun 2001

23,2 Fatriwati, SP Penata Fakultas Pertanian UNAND Tahun 1998 Petugas Teknologi T197309242006042000 III/c Pascapanen PPadang, 24 - 09 - 1973 1 - 4 - 2014

24,3 Nurihyatun Sardjono, SP, MP Penata 1. Fak. Pertanian IPB Jur. Budidaya Kasi Sarana Pascapanen T198112132006042001 III/c Pertanian Tahun 2005 pada Subdit pascapanen PBogor, 13 - 12 - 1981 1 - 4 - 2014 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Brawijaya

Jurusan Teknologi Industri Pertanian Tahun 2012

25,4 Ruth T.M.B.V. Kaluti, S.TP,M.P Penata 1. Fak. Pertanian Univ. UNSRAT Manado Petugas Teknologi T197205022010012002 III/c Jurusan Pengolahan Hasil Pertanian Pascapanen PSangele, 02 - 05 - 1972 1 - 4 - 2014 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. UGM Yogya

Jurusan Ilmu & Teknologi PanganVI. Golongan III/b

26,1 Raden. Wahyono Penata Muda Tk. I SMA Jur. Sosial Th. 1981 Penata Usaha BMN NT19591019.199203.1.001 III/b LJakarta, 19 - 10 - 1959 1 - 4 - 2012Jakarta, 19 - 10 - 1959 1 - 4 - 2012

27,2 Ir. Nur Sulistiati Penata Muda Tk. I Fak. Pertanian Univ. UPN Veteran Petugas Teknologi T196507102008122001 III/b Tahun 2006 Pascapanen PJakarta, 10-07-1965 1 - 4 - 2013

28.3 Hamdani Syarif, S.TP., M.M. Penata Muda Tk. I STIE IPWIJA Analis Pengolahan Hasil T197805042009121002 III/b Jur. Manajemen Pemasaran Pertanian LBandung, 04-05-1978 1 - 4 - 2014 S2 Tahun 2015

29.4 Aris Puji Sunarso, S.TP, M.Eng Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian IPB Jurusan Industri Penyusun rencana kegiatan T19780202 200901 1 008 III/b Pertanian 'Tahun 2001 dan anggaran LPati, 2 - 2 - 1978 1 - 4 - 2013 2. S2 Univ. Gajamadah Jur. Perencanaan

30.5 Deasy Fitriati, STP, M.Si Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian UGM Jur. Mekanisasi Penyusun rencana kegiatan T19800807 200901 2 009 III/b Pertanian Tahun 2003 dan anggaran PPontianak, 7 - 8 - 1980 1 - 4 - 2013 2. S2 IPB tahun 2015 Jur. Tek. Pertanian

31.6 Restu Widianti Penata Muda Tk. I SMA Tahun 1990 Agendaris NT19710228.199303.2.001 III/b PJakarta, 28 - 2 - 1971 1 - 4 - 2013


1 2 3 4 5 6 7

32.7 Tias Atika Rachmawati, S.E. Penata Muda Tk. I IPB Fak. Ekonomi Manajemen Penyusun Rencana NT

No. Ket.

32.7 Tias Atika Rachmawati, S.E. Penata Muda Tk. I IPB Fak. Ekonomi Manajemen Penyusun Rencana NT198803262009122002 III/b Tahun 2009 Kegiatan dan Anggaran PJakarta, 26 - 03 - 1988 1 - 4 - 2014

33.8 Diyah Puji Astuti, SP Penata Muda Tk. I UNSOED Jur. Agrobisnis Tahun 2004 Penyusun Laporan T19800309 200912 2 002 III/b PBanjarnegara, 9 - 3 - 1980 1 - 4 - 2014

34.9. Ririkumaladewi, SP Penata Muda Tk. I UNHAS Jur. Agronomi Tahun 2005 Penyusun Laporan T19811008 200912 2 004 III/b PRappang, 8 - 10 - 1981 1 - 4 - 2014

35.10. Bubun Muhammad Hasbulloh, S.TP Penata Muda Tk. I IPB Jur. Teknik Pertanian Tahun 2009 Penyusun Rencana T19850922 200912 1 002 III/b Kegiatan dan Anggaran LKuningan, 22 - 9 - 1985 1 - 4 - 2014

36.11 Dede Risanda, SP Penata Muda Tk. I Fakultas Pertanian IPB Jurusan HPT Petugas Teknologi T19840713 200912 1 002 III/b Tahun 2008 Pascapanen LTebingtinggi, 13 - 07 - 1984 1 - 4 - 2014

37,12 Anita Retnawati, SP, M.Si Penata Muda TK. I 1. SMA Jurusan IPA Tahun 1997 Penyusun Laporan T19790328.200701.2.002 III/b 2. Univ. Satyagama Jurusan Agrobisnis PJakarta, 28 - 03 - 1979 1 - 10 - 2014 Tahun 1999

38,13 Bambang Setiyono, A.Md. Penata Muda TK. I STMIK YAPPANN Analis Pengolahan T196810102002121001 III/b Jur. Informatika/Komputer LJakarta, 10 - 10 - 1968 1 - 04 - 2015 D3 Tahun 1993Jakarta, 10 - 10 - 1968 1 - 04 - 2015 D3 Tahun 1993

39,14 Mumu Toha Muslim, S.P.,M.M. Penata Muda TK. I STIE IPWI APHP Pertama T197701012011011005 III/b Jur. Magister Management LRancah, 01 - 01 - 1977 1 - 04 - 2015 S2 Tahun 2015

40,15 Vivi Jayanti M, S.P. Penata Muda TK. I UGM Jur. Agronomi S1 Tahun 2005 Fasilitator Promosi T198202142011012012 III/b PKlaten, 14 - 02 - 1982 1 - 04 - 2015

41,16 Sri Rosmayanti, SE Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Tahun 2010 Pengadministrasi dan T19861018 201101 2 015 III/b Penyaji Data PJakarta, 18 - 10 - 1986 1 - 04 - 2015

42,17 Maya Puspita Sari, SE Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Tahun 2010 Pengadministrasi dan T19880509 201101 2 018 III/b Penyaji Data PJakarta, 9 - 05 - 1988 1 - 04 - 2015

43,18 Andika Wirawan, S.Kom Penata Muda TK. I UIN Syarifhidayatullah Pranata Komputer Pertama T198611202011011011 III/b Jur. Informatika / komputer Tahun 2010 LJakarta, 20-1-1986 1 - 10 - 2015

44.19. Kirtana Aska Brata, SP Penata Muda TK. I Fak. Pertanian UPN Veteran Petugas Teknologi T19830623 201101 1 007 III/b Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Pascapanen LYogyakarta, 23 - 06 - 1983 1 - 04 - 2015 Tahun 2008

45.20. Ermi Herawati, S.Sos Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Tahun 1985 Verifikator Keuangan NT19760517.200212.2.002 III/b 2. Sarjana Ilmu Administrasi Negara Subbag TU PBrebes, 17 - 5 - 1976 1 - 10 - 2015 STIA YAPPANN, jurusanBrebes, 17 - 5 - 1976 1 - 10 - 2015 STIA YAPPANN, jurusan

46.21 Angga Wijaya, SP Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Th. 1999 Pengadministrasi NT19810511.200003.1.002 III/b 2. Sarjana Pertanian Univ.Satyagama Kepegawaian LJakarta, 11 - 5 - 1981 1 - 10 - 2015 Jurusan Agrobisnis Tahun 2011 Subbag TU

47.22 Miftakhul Jannah, SP Penata Muda TK. I 1. SMA IPA Tahun1997 Penyusun Laporan T19780711.200312.2.001 III/b 2. Sarjana Pertanian Universitas PBoyolali, 11 - 07 - 1978 1 - 10 - 2015 Respati Indonesia,

Jurusan Agroteknologi Tahun 2010

48,23 F.X. Surwiyanto,SE Penata Muda Tk. I 1. SMA IPA Tahun 1990 Petugas SIMAK BMN NT19710121 200812 1 001 III/b 2. S-1 Univ. Tama Jagakarsa LSemarang, 21 - 01 - 1971 1 - 04 - 2016 Jurusan Manajemen Tahun 2005

VI. Golongan III/b49.1 Isandi, S.Kom Penata Muda S-1 Sistem Informasi Univ. Gunadarma Pranata Komputer Pertama T

19831015 201101 1 008 III/a Tahun 2010 LAir Putih (Palembang), 15-10-1983 1 - 1 - 2011


1 2 3 4 5 6 7

50,2 Torry Haryono, S.E. Penata Muda STIE IPWIJA Analis Pemasaran Hasil T198106282005011000 III/a S1 Tahun 2015 Pertanian LJakarta, 28 - 06 - 1981 1 - 04 - 2013

No. Ket.

Jakarta, 28 - 06 - 1981 1 - 04 - 2013

51,3 Evie Rahayu Tugiyanto Penata Muda SMEA Jurusan Tata Buku Pengadmnistrasi NT19641030.199703.2.001 III/a Tahun 1984 Kepegawaian PMagetan, 30 - 10 - 1964 1 - 04 - 2013 Subbag TU

52,4 Yuliadi Penata Muda SMA Jurusan IPS Tahun 1989 Agendaris NT19640701.199703.1.001 III/a Subbag TU LJakarta, 1 - 7 - 1964 1 - 04 - 2013

53,5 Ridwan Husin, SE Penata Muda 1. SMA Jur. IPS Tahun 1988 Pengadministrasi Keuangan NT19680810.200604.1.017 III/a 2. Sarjana Ekonomi Univ. Pamulang Subbag TU LPalembang, 10 - 8 -1968 1 - 10 - 2013 Jurusan Manajemen Tahun 2012

54,6 Agung Prabowo, S.P. Penata Muda 1. SMEA Tata Buku Tahun 19981 Penyusun Laporan T19780826.200212.1.002 III/a 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama LJakarta, 26 - 8 - 1978 1 - 10 - 2013 Jurusan Agrobisnis Tahun 2012

55,7 Rodearni Purba, S.P Penata Muda 1. SMA Biologi Tahun 1995 Agendaris NT19760110 200312 2 002 III/a 2. (D3 Akubank Swadaya Jurusan PMarubun Lokkung, 10 - 01 - 1976 1 - 4 - 2014 Pertanian Tahun 1998

3. S1 Sarjana Pertanian Univ.Satyagama56.8 Lina, S.P. Penata Muda 1. SMEA Tata Buku Tahun 2002 Petugas Teknologi T

19841030.200312.2.005 III/a 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Pascapanen PJakarta, 30 - 10 - 1984 1 - 10 - 2014 Jurusan Agrobisnis Tahun 2012

57.9. Ahmad Naseh Penata Muda SMEA Jur. Tata Buku Tahun 1981 Pengadministrasi NT19600909.199903.1.001 III/a Keuangan Subbag TU L

57.9. Ahmad Naseh Penata Muda SMEA Jur. Tata Buku Tahun 1981 Pengadministrasi NT19600909.199903.1.001 III/a Keuangan Subbag TU LJakarta, 9 - 9 - 1960 1 - 4 - 2015

58.10 Sayuti Penata Muda MAN Tahun 1986 Caraka Subbag TU NT19630411.199903.1.001 III/a LJakarta, 11 - 4 - 1963 1 - 4 - 2015

59,11 Rohim Penata Muda STM Tahun 1991 Pembuat Daftar Gaji NT19720403 199903 1 001 III/a Subbag TU LJakarta, 3 - 04 - 1972 1 - 4 - 2015

60,12 Ade Kosasih Penata Muda SMEA Perdagangan Tahun 1992 Pengadministrasi dan NT19721007.200003.1.001 III/a Penyaji Data LJakarta, 7 - 10 - 1972 1 - 4 - 2016

VIII. Golongan II/d61,1 Opik Ahmad Ropik, A.Md Pengatur Tk I (D3) IPB Jur, Budidaya Pertanian Agendaris T

19791017 200912 1 001 II/d Tahun 2001 LTasikmalaya, 17 Oktober 1979 1 - 4- 2014

62,2 Riskiria Putri, A.Md Pengatur Tk I D-III Manajemen Informasi UGM Sekretaris Pimpinan NT19861003 200912 2 008 II/d Tahun 2008 PMuaradua Ogan Komering Ulu, 1 - 4- 20143 - 10 - 1986

63,3 Lukman Pengatur Tk I SMA IPS Tahun 1993 Penata Usaha Dokumen NT19721221 200212 1 001 II/d Subbag TU L19721221 200212 1 001 II/d Subbag TU LTanjung Karang, 21 - 12 - 1972 1 - 4- 2015

IX. Golongan II/c64,1 Dwi Rizkyyanto Utomo, A.Md Pengatur D-III Budidaya Pertanian IPB Calon Pengelola T

198208032015031001 II/c Tahun 2004 Teknologi Pascapanen LBogor, 3 - 08 - 1982 1 - 3- 2015

65,2 Reny Kartika Asmara, A.Md Pengatur D-III Agroindustri UGM Tahun 2013 Sekretaris Pimpinan T199205252015032001 II/c Subbag TU PKaranganyar, 25 - 05 - 1992 1 - 3- 2015

66,3 Catur Parah Gumantri Putri, A.Md Pengatur D-III Budidaya Pertanian UNAND Calon Pengelola T198808252015032005 II/c Tahun 2009 Teknologi Pascapanen PBengkalis, 25 - 08 - 1988 1 - 3- 2015


1 2 3 4 5 6 7

67,4 Indah Pratiwi, A.Md Pengatur D-III Agronomi Pertanian IPB Calon Pengelola T199211242015032001 II/c Tahun 2013 Teknologi Pascapanen PPematang Siantar, 24 - 11 - 1992 1 - 3- 2015

X. Golongan II/b68,1 Rudy Pengatur Muda Tk. I SMA IPS Tahun 1999 Agendaris Subbag TU NT

No. Ket.

68,1 Rudy Pengatur Muda Tk. I SMA IPS Tahun 1999 Agendaris Subbag TU NT19800721 200910 1 002 II/b LJakarta, 21 - 07 - 1980 1 - 10 - 2013

69,2 Iip Miftahudin Pengatur Muda Tk. I SMK Teknik Mesin Tahun 2002 SATPAM NT19821231.200910.1.004 II/b Subbag TU LSubang, 31 Desember 1982 1 - 10 - 2013

70,3 Aman Pengatur Muda Tk. I SMA IPS Tahun 2004 Pengadministrasi NT19820406 200812 1 002 II/b Keuangan Subbag TU LDepok, 6 - 4 - 1982 1 - 04 - 2016

XI. Golongan II/a71,1 Mahmud Pengatur Muda SD Tahun 1967 SATPAM NT

19600420.198403.1.002 II/a Subbag TU LJakarta, 20 - 4 - 1960 1 - 4 - 2001

72,3 Warsan Pengatur Muda SMA Tahun 2005 Pengemudi NT197107221998031001 II/a Subbag TU LTambak Negara, 22-07-1971 1 - 10 - 2013

Oktober 2016 yang diperbantukan Dit. Pascapanen T.P. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Djatmiko, S.Sos19610115.198103 .1.00119610115.198103 .1.001

NO NAMA / NIP GOLONGAN JABATAN

1 Ir. Tri Agustin Satriani, MM IV/b19590827 198303 2 010

2 Ir. Bambang Kuncoro, M.M IV/b Kasubdit Pengolahan196207201989031001

3 Ir. Suhartini, M.Si IV/b Kasubdit Pascapanen19600119.198603.2.001

4 Ir. Resfolidia IV/a Kasubdit Pemasaran dan Investasi196012121986032001

5 Batara Siagian, SP, MAB III/d Kepala Subdit Standardisasi dan Mutu197504212002121001

6 Djatmiko, S.Sos III/d Kasubbag Tata Usaha19610115198103 1001

7 Ir. Dhanny Permadi, MM IV/a Kasi Penerapan Teknologi Pengolahan padaSubdit Pengolahan

NAMA NAMA PEJABAT ESELON II, III & IVDIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN

Direktur Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman Pangan

7 Ir. Dhanny Permadi, MM IV/a196202191991031001

8 Ir. Mochamad Amir, M.E. IV/a Kasi Pemasaran dan Promosi pada Subdit196403151992031001 Pemasaran dan Investasi

9 Ir. Budi Lestari III/d196710211992032001

10 Ir. Dwi Elisya Apriana III/d19610424.198910.2.001

11 Indah Sulistio Rini, S.TP III/d197007021999032001

12 Lilis Suryani, SP. M.Si III/d197102232001122001

13 Tiurmauli Silalahi, SP, MM III/d19740227.200212.2.001

14 Nurihyatun Sardjono, SP, MP III/c198112132006042001

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP

Ir. Tri Agustin Satriani, MM

Kasi Sarana Pascapanen pada Subditpascapanen

Kasi Penerapan Teknologi Pengolahan padaSubdit Pengolahan

Kasi Standardisasi pada Subdit Standardisasi& MutuKasi Penerapan Teknologi Pascapanen padaSubdit PascapanenKasi Mutu pada Subdit Standardisasi danMutuKasi Sarana Pengolahan pada SubditPengolahanKasi Investasi pada Subdit Pemasaran danInvestasi

Ir. Tri Agustin Satriani, MMNIP. 19590827 198303 2 010

ii - :: sakip kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin 2016 dit p2htp.pdf ·...

Documents