bab i pendahuluan - :: sakip kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip setdit...

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura TA. 2014

1

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari KKN, sehingga

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

memiliki kewajiban untuk membuat laporan

pertanggungjawaban dalam pengalokasian

dana pembangunan melalui APBN dalam

Laporan Kinerja Tahun 2014.

Metode penyusunan Laporan Kinerja telah

diatur dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014,

tanggal 20 November 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Struktur organisasi dan kepegawaian


telah diatur dalam Permentan

No.56/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal

28 September 2011 tentang rincian tugas



2

pekerjaan Eselon I dan II lingkup Direktorat

Jenderal Hortikultura.

Berdasarkan Permentan tersebut tugas


yaitu memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan Direktorat Jenderal

Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377,


menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan

program, anggaran, dan kerja sama di

bidang hortikultura,

2. Pengelolaan urusan keuangan dan

perlengkapan,

3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi,

tata laksana, pengelolaan urusan

kepegawaian, dan penyusunan

rancangan peraturan perundang-

undangan, serta pelaksanaan hubungan

masyarakat dan informasi publik,

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di bidang hortikultura,



3

5. Pelaksanaan urusan tata usaha

Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi


dijabarkan menjadi unit-unit kerja Eselon III

untuk menjalankan tugas operasional.

Susunan organisasi dan tata laksana unit

kerja Eselon III tersebut terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana dan

program, anggaran dan kerjasama di

bidang hortikultura,

2. Bagian keuangan dan perlengkapan

mempunyai tugas melaksanakan urusan

keuangan dan perlengkapan,

3. Bagian umum mempunyai tugas

melaksanakan evaluasi dan

penyempurnaan organisasi,

ketatalaksanaan, penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, urusan

kepegawaian, hubungan masyarakat dan

informasi publik, serta tata usaha dan

rumah tangga,



4

4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas melaksanakan evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang hortikultura.

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat

Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada

Lampiran 1, sedangkan komposisi pegawai

berdasarkan golongan dan latar belakang

pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sebagai institusi pelayanan maka sebagian

besar kegiatan yang dilaksanakan


bertujuan untuk mendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal

Hortikultura, dan memfasilitasi seluruh

stakeholders dalam mengakses seluruh

pelayanan yang disediakan oleh Direktorat




5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

Laporan Kinerja tersusun atas beberapa

komponen yang merupakan satu kesatuan.

Komponen-komponen tersebut antara lain;

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Komponen perencanaan kinerja meliputi;

a) Rencana Strategis (Renstra), b) Indikator

Kinerja Utama (IKU), c) Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK)

atau juga sering disebut sebagai perjanjian

kinerja.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

telah disusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Tahun 2014 yang digunakan sebagai

sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan tupoksi dapat dilihat pada Lampiran

3.



6

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Direktorat Jenderal Hortikultura dan

berpedoman pada PP RI No.5 Tahun

2010 tentang RPJMN 2010-2014 serta

Rencana Strategis Kementerian

Pertanian 2010-2014, maka telah

disusun Rencana Strategis Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura tahun

2010-2014, yang mencakup:

a. Visi dan Misi

Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura dalam melaksanakan

tugas dan fungsi telah berupaya

dalam mewujudkan pemerintahan

yang baik (good governance) dan

pemerintah yang bersih (clean

government) dengan menetapkan

norma-norma pokok dalam

kepemerintahan yang baik. Disamping

itu Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura dalam melakukan

pembinaan dan memberikan



7

pelayanan teknis serta administratif

kepada semua unsur di lingkungan

Direktorat Jenderal Hortikultura telah

menerapkan standar baku dalam

memberikan pelayanan yang

mengacu pada tugas pokok dan

fungsi.

Kepedulian kepada masyarakat petani

sebagai pelaku pembangunan

hortikultura merupakan prioritas

utama dalam melakukan

pembangunan pertanian khususnya

hortikultura. Di samping itu, aparatur

pembina selaku fasilitator, regulator

dan dinamisator pembangunan dalam

melaksanakan tugasnya harus

dilandasi dengan ketulusan hati dan

semangat pengabdian yang tinggi.

Oleh karena itu aparatur pembina

hortikultura dalam melaksanakan

pembangunan dilandasi oleh ruh atau

nilai, berupa jiwa yang bersih, pikiran

yang peduli dan hati yang tulus.

Bersih berarti bebas dari KKN

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),



8

amanah, transparan dan akuntabel.

Peduli berarti memberikan perhatian,

fasilitasi, pelayanan, perlindungan,

pembelaan, pemberdayaan dan

keberpihakan terhadap kepentingan

masyarakat/ petani hortikultura di

atas kepentingan pribadi dan

golongan (demokratis) dan aspiratif.

Tulus berarti ikhlas, penuh

pengabdian, jujur dan memiliki

integritas.

Dengan memperhatikan prioritas

pembangunan hortikultura dan

dinamika lingkungan strategis maka

visi Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura adalah ; “Menjadi

fasilitator yang handal menunjang

pengembangan usaha produksi

hortikultura yang berdaya saing,

berkelanjutan dan mensejahterakan

masyarakat pertanian”.

Untuk mencapai visi yang telah

ditetapkan tersebut Direktorat

Jenderal Hortikultura mengemban

misi yang harus dilaksanakan ;



9

a. Meningkatkan profesionalisme

aparatur Direktorat Jenderal

Hortkultura,

b. Merumuskan kebijakan dan

perencanaan program

pengembangan hortikultura yang

operasional dan efisien,

c. Meningkatkan dan melaksanakan

sistem monitoring dan evaluasi

program pengembangan

hortikultura yang obyektif dan

akuntabel,

d. Meningkatkan sarana dan

prasarana Direktorat Jenderal

Hortikultura mendukung

pengembangan hortikultura,

e. Mengembangkan data dan

informasi hortikultura.

f. Meningkatkan sistem dan

penyebaran informasi

pembangunan hortikultura,

g. Merumuskan peraturan

perundang-undangan bidang

pengembangan hortikultura dan

pengembangan kelembagaan.



10

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan visi dan misi,

Sekretariat Ditjen Hortikultura

mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kemampuan dan

keterampilan SDM aparatur,

b. Meningkatnya perencanaan


c. Meningkatnya evaluasi dan

pelaporan pengembangan

hortikultura,

d. Meningkatnya penyediaan dan

kualitas data serta informasi

hortikultura,

e. Meningkatnya ketersediaan

fasilitas/ sarana mendukung

pengembangan agribisnis

hortikultura,

f. Meningkatnya pemasyarakatan

informasi hasil pembangunan

agribisnis hortikultura,



11

g. Meningkatnya peraturan

perundang-undangan di bidang

hortikultura dan kelembagaan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh


Hortikultura adalah sebagai berikut :

a. Terdidik dan terlatihnya SDM

aparatur Ditjen Hortikultura,

b. Tersedianya rumusan kebijakan

dan program pengembangan

agribisnis hortikultura yang

operasional dan efisien,

c. Tersedianya laporan dan evaluasi

program pengembangan agribisnis

hortikultura yang meningkat

kualitasnya (obyektif dan

akuntabel),

d. Tersedianya data dan informasi

hortikultura yang meningkat

kualitasnya (lengkap, akurat dan

up to date),

e. Tercukupinya fasilitas dan sarana

pendukung pengembangan

agribisnis hortikultura,



12

f. Tersosialisasinya hasil-hasil

pembangunan agribisnis

hortikultura,

g. Tersusunnya rancangan peraturan

perundang-undangan di bidang

hortikultura.

c. Arah Kebijakan, Strategi, Program

dan Kegiatan

Keberhasilan pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran dipengaruhi oleh

peningkatan indikator; kualitas SDM

aparatur melalui Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat), pelayanan/fasilitasi


monitoring dan evaluasi, produk

hukum di bidang hortikultura,

sosialisasi hasil pembangunan

hortikultura, Sistem Informasi

Manajemen dan data hortikultura, dan

peningkatan sistem pengarsipan dan

administrasi.

Strategi yang dirumuskan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi



13

Setditjen Hortikultura adalah sebagai

berikut ;

1. Peningkatan Kualitas SDM dan

Optimalisasi Sarana Kerja

Untuk dapat membina sumber

daya manusia petani / pelaku

usaha, pembina di Dinas

Pertanian dalam memanfaatkan

ketersediaan teknologi, maka

harus didukung oleh peningkatan

kompetensi SDM Ditjen

Hortikultura, bersamaan dengan

pembinaan mental dan moral agar

memiliki kejujuran, kepedulian

dan ketulusan hati, integritas

yang tinggi, untuk dapat menjadi

pembina dan pelaku usaha

hortikultura yang berhasil.

Oleh karena itu, peningkatan

kualitas SDM petugas di bidang

hortikultura menjadi hal yang

sangat penting untuk ditangani.

Melalui kegiatan magang,

pelatihan, kursus, studi banding

dan lain-lain yang dilakukan di



14

dalam dan di luar negeri

diharapkan mampu meningkatkan

kualitas sumber daya manusia

sebagaimana yang diharapkan

sehingga mampu melaksanakan

tugasnya dengan baik.

Kualitas SDM yang baik harus

didukung dengan ketersediaan

sarana kerja yang memadai. Oleh

karena itu, fasilitasi sarana kerja

dalam menunjang pengembangan

hortikultura akan mendapat

perhatian serius sejalan dengan

pemanfaatan sumberdaya

manusia yang tersedia.

2. Pemasyarakatan Hasil

Pembangunan Hortikultura

Pemasyarakatan hasil

pembangunan hortikultura

dilakukan melalui peningkatan

frekuensi promosi, kampanye,

sosialisasi atau pemasyarakatan

baik di dalam maupun di luar

negeri, melalui media cetak

maupun elektronik untuk



15

menginformasikan dan

menanamkan rasa kecintaan dan

kebanggaan terhadap produk

hortikultura nasional.

3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Perencanaan

Sinkronisasi dan koordinasi

perencanaan merupakan wadah

yang tepat untuk menyatukan

aspirasi daerah yang beragam

sejalan dengan program

pembangunan nasional. Upaya

sinkronisasi dan koordinasi

perencanaan dilakukan melalui

penyusunan rencana kerja,

pertemuan nasional, pertemuan

regional yang bersifat internal dan

lintas sub sektor-sektor,

konsultasi, dan advokasi

perencana program.

4. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pengembangan

Hortikultura

Pengelolaan sumberdaya yang

bijaksana, efektif dan efisien



16

dilakukan melalui pengendalian

teknis dan administrasi

pelaksanaan program, sosialisasi,

monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan yang mengacu kepada

prinsip-prinsip akuntabilitas.

5. Pengembangan Data Statistik

Hortikultura

Pengembangan data dan informasi

dilakukan melalui penyempurnaan

metode pengumpulan data dan

informasi hortikultura,

pengembangan sistem informasi

manajemen, pelatihan petugas,

sinkronisasi data statistik

hortikultura serta penyediaan

sarana prasarana yang memadai

bagi pengumpulan, pengolahan

dan pengujian data.

6. Pemantapan Peraturan

Perundangan

Peraturan perundangan

dimaksudkan untuk mendukung

pengembangan agribisnis

hortikultura dengan melakukan



17

perlindungan terhadap petani

produsen, pengusaha dan

eksportir dalam menciptakan /

menghasilkan produk hortikultura

yang berdaya saing.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura telah

ditetapkan dengan peraturan Menteri

Pertanian Nomor 49/Permentan

/OT.140/8/2013 (Lampiran 4).

Indikator Kinerja Utama (IKU)


Hortikultura disajikan dalam tabel

berikut:



18

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat

Jenderal Hortikultura

No Sasaran Indikator

Kinerja Utama Sumber Data

1. Meningkatnya

kapasitas

manajemen

administrasi,

sumberdaya

manusia sarana

dan prasarana

anggaran, serta

piranti lunak

organisasi

pengembangan

produksi

hortikultura

1. Pelayanan

Manajemen

Laporan dari pegawai

melalui bagian tata

usaha

2. Pelaporan

Kinerja

Laporan dari

Sekretariat Direktorat

Jenderal Hortikultura,

Dinas Teknis yang

membidangi

hortikultura di tingkat

propinsi dan kab/kota

3. Dokumen

Manajemen

Laporan dari Ditjen

Hortikultura, Dinas

teknis yang

Membidangi

Hortikultura di tingkat

propinsi, Kab/Kota dan

instansi terkait

lainnya.

4. Lembaga

Pengembang

an

Hortikultura

(PMD dan

LM3)

Laporan dari

Sekretariat Direktorat


Sumber: Peraturan Menteri Pertanian, 2012



19

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)


Hortikultura pada tahun 2014 telah

disusun, dan sasaran strategis yang

akan dicapai pada tahun 2014 yang

ditetapkan pada Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan disesuaikan dengan

sasaran strategis pada Rencana

Strategis 2010-2014. Dalam RKT

telah ditetapkan target-target yang

akan dijadikan ukuran tingkat

keberhasilan/ kegagalan

pencapaiannya. Adapun target

Rencana Kinerja Tahunan 2014 dapat

dilihat pada tabel berikut:



20

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setditjen Hortikultura

Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura

1 Pelayanan Manajemen Bulan 12

2 Pengelolaan laporan Laporan 348

3 Pengelolaan dokumen Dokumen 489

4 Pemberdayaan LM3 Lembaga 300

5 Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura

Kelompok PMD

240

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Adapun dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2014 dapat

dilihat pada Lampiran 5.



21

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen

kesepakatan antara Sekretaris

Direktorat Jenderal Hortikultura dengan

Direktur Jenderal Hortikultura.

Dokumen Perjanjian Kinerja lebih

dikenal dengan Penetapan Kinerja (PK)

yang secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 3. Penetapan Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2014

Adapun dokumen Penetapan Kinerja


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya kapasitas

manajemen administrasi,

sumberdaya manusia, sarana

dan prasarana anggaran serta

piranti lunak organisasi

pengembangan produksi

hortikultura

1. Pelayanan Manajemen (bulan) 12

2. Laporan kinerja (laporan) 348

3. Dokumen Manajemen (dokumen) 489

4. Lembaga Mandiri dan Mengakar di

Masyarakat (LM3) (Kelompok)

300

5. Pemberdayaan Membangun Desa

(PMD/Kelompok Tani pada Area

Periurban (Kelompok)

240




22

Hortikultura Tahun 2014 dapat dilihat

pada Lampiran 6.

Pada Bulan Agustus 2014 dilakukan

penghematan anggaran dari semula

Rp. 176.730.839.000,- seperti yang

tercantum pada penetapan kinerja,

menjadi sebesar Rp. 162.658.280.000,-

dengan target indikator kinerja seperti

yang tercantum dalam penetapan

kinerja yang direvisi pada tabel berikut.

Tabel 4. Penetapan Kinerja yang

Direvisi

Adapun dokumen Penetapan Kinerja

yang telah direvisi tercantum pada

Lampiran 7.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya kapasitas

manajemen administrasi,

sumberdaya manusia, sarana

dan prasarana anggaran serta

piranti lunak organisasi

pengembangan produksi

hortikultura

1. Pelayanan Manajemen (bulan) 12

2. Laporan kinerja (laporan) 348

3. Dokumen Manajemen (dokumen) 471

4. Lembaga Mandiri dan Mengakar di

Masyarakat (LM3) (Kelompok)

300

5. Pemberdayaan Membangun Desa


Periurban (Kelompok)

0




23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Untuk melihat realisasi pencapaian kinerja

yang telah difasilitasi melalui APBN maka

harus dilakukan pengukuran target yang

telah ditetapkan sesuai penetapan kinerja

dibandingkan dengan pencapaian realisasi

targetnya.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2014

Secara rinci realisasi pencapaian target

penetapan kinerja tahun 2014 sesuai

dengan Penetapan Kinerja yang telah

direvisi dapat dilihat pada tabel 5 berikut:



24

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Pembangunan Hortikultura Tahun 2014


Kegiatan PMD 2014 dilaksanakan sampai

penetapan CP/CL, sedangkan bantuan

sarana produksi untuk pemberdayaan

kelompok tani akan dilaksanakan tahun

2015 dikarenakan adanya pemotongan/

penghematan anggaran.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya

kapasitas

manajemen

administrasi,

sumberdaya

manusia, sarana dan

prasarana anggaran

serta piranti lunak

organisasi

pengembangan

produksi hortikultura

1. Pelayanan Manajemen

(bulan)

12 12 100

2. Laporan kinerja (laporan) 348 620 178,16

3. Dokumen Manajemen

(dokumen)

471 438 92,99

4. Lembaga Mandiri dan

Mengakar di Masyarakat

(LM3) (Kelompok)

300 303 101

5. Penggerak Membangun

Desa (PMD/Kelompok Tani

pada Area Periurban

(Kelompok)

- 0 0



25

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2010–2014

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir

dari pelaksanaan Renstra Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura periode

2010-2014. Untuk melihat

perkembangan pelaksanaan Renstra

Tahun 2010 -2014 yang dituangkan

dalam Penetapan Kinerja setiap tahun,

telah dilakukan Pengukuran Kinerja

yang telah tertuang pada Laporan

Kinerja Setditjen setiap tahunnya.

Secara rinci realisasi capaian kinerja

dari target Penetapan Kinerja Tahun

2010 – 2014 dapat dilihat pada Tabel

6.



26

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Pembangunan

Hortikultura Tahun 2010-2014


Hortikultura

Target

(T)

Realisasi

(R)% T R % T R % T R % T R %

1

Pelayanan

Manajemen

(Bulan)

12 12 108,5 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100

2

Laporan

Kinerja

(Laporan)

176 191 100 553 781 141,2 7 9 128,6 263 414 157,4 348 620 178,2

3

Dokumen

Manajemen

(dokumen)

7 7 100 6 8 133,3 22 23 104,5 244 299 122,5 471 438 92,9

4

Penggerak

Membangun

Desa (PMD)

60 60 100 140 140 100 220 220 100 240 300 125 0 0 0

5

Lembaga

Mandiri dan

Mengakar di

Masyarakat

(LM3)

(Lembaga)

400 434 108,5 150 200 133,3 80 79 98,75 300 299 99,7 300 303 101

2014

NoIndikator

Kinerja

2010 2011 2012 2013

Berdasarkan tabel tersebut, dapat

dilihat secara umum capaian realisasi

Penetapan Kinerja Tahun 2010 – 2014



27

sesuai dengan target yang telah

ditetapkan bahkan beberapa indikator

dapat melebihi target. Dengan

demikian, kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura sudah

cukup baik.

Namun demikian, pada indikator

kinerja Pelaporan Kinerja dan

Dokumen Manajemen, masih terdapat

perbedaan satuan indikator. Pada

indikator Laporan Kinerja, pada Tahun

2012 satuan indikator kinerja

merupakan jenis laporan yang berupa

jenis laporan yang dihasilkan oleh

Setditjen Hortikultura. Sedangkan

pada Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun

2013 dan Tahun 2014 satuan

indikator merupakan jumlah laporan

yang merupakan banyaknya laporan

yang dihasilkan oleh Setditjen

Hortikultura.

Demikian juga yang terdapat pada

indikator kinerja Dokumen

Manajemen, pada Tahun 2010 –

Tahun 2012,satuan indikator yang



28

ditetapkan merupakan jenis dokumen.

Sedangkan pada Tahun 2013 – Tahun

2014 satuan indikator yang

ditetapkan merupakan jumlah

dokumen.

Pada penyusunan Renstra Tahun 2015

-2019 akan dilakukan perbaikan

dengan menetapkan satuan indikator

kinerja Laporan Kinerja dan Dokumen

Manajemen dalam satuan jenis

laporan dan jenis dokumen.

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Pada Penetapan Kinerja Tahun 2014, dana

yang dialokasikan untuk mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan semula

sebesar Rp. 176.730.839.000,- dan

terdapat penghematan anggaran sebesar

Rp. 14.072.559.000,- sehingga alokasi

anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal

Hortikultura menjadi Rp.

162.658.280.000,- seperti yang tercantum

pada Penetapan Kinerja yang telah direvisi.

Adapun capaian strategis Sekretariat

Direktorat Jenderal Tahun 2014 dijabarkan

sebagai berikut :



29

3.2.1 Pelayanan Manajemen

Pelayanan manajemen merupakan

komponen penting yang mendukung

pelaksanaan kegiatan utama yang telah

diemban oleh petugas-petugas di bagian

umum. Berbagai output kerja meliputi;

pembayaran gaji pegawai, pembayaran

honor, penyediaan ruang-ruang kerja yang

representatif, jamuan delegasi/tamu,

keasrian dan kebersihan lingkungan sarana

dan prasarana, keamanan, fasilitasi listrik

dan penerangan, peringatan hari besar

keagamaan/ kerohanian, keperluan sehari-

hari perkantoran, sarana olahraga dan

ruang-ruang pertemuan yang nyaman.

Berdasarkan penghitungan capaian kinerja

pada aspek pelayanan manajemen ini

mencapai 100% artinya sepanjang 12 bulan


telah memberikan pelayanan yang terbaik

sepanjang tahun 2014. Hasil ini tentunya

merupakan capaian ketersediaan fasilitas

pada tahun sebelumnya.



30

3.2.2 Pengelolaan Laporan

Pengelolaan laporan dilaksanakan oleh

Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Bagian

Keuangan dan Perlengkapan. Output

pengelolaan laporan pada tahun 2014 telah

tercapai sesuai target. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja dari 348 laporan yang

direncanakan dikelola pada tahun 2014

telah direalisasikan sebanyak 620 laporan.

Dengan demikian, telah mencapai realisasi

sebesar 178,16 %.

Beberapa jenis laporan yang dihasilkan

secara rutin sebagai berikut :

a. Pusat

1. Laporan Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun 2014

2. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2014

3. Laporan Tahunan Satker Tahun 2014

4. Laporan Pengendalian Program

Pembangunan Hortikultura Tahun

2014



31

5. Laporan Evaluasi Kinerja Program


2013

6. Laporan Evaluasi Kinerja Program


2010 – 2014

7. Laporan Lembaga Mandiri yang

Mengakar di Masyarakat (LM3)


8. Laporan Sistem Pengendalian Intern


9. Laporan Bulanan Kegiatan


Hortikultura

10. Laporan Triwulan

11. Laporan Rapat Pimpinan (RAPIM)

12. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR)

13. Laporan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) 249 Tahun 2011

14. Laporan Rekap Provinsi Statistik

Pertanian Hortikultura (RPSPH)

15. Laporan Hasil Audit

16. Laporan Sistem Akuntansi Instansi

(SAI)

17. Laporan Kerugian Negara



32

18. Laporan Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK)

19. Laporan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

20. Laporan Rekening Kementerian

Lembaga

21. Laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

22. Laporan Hibah

23. Laporan Pekan Flori Flora Nasional

(PF2N) dan Hari Pangan Sedunia

(HPS)

b. Daerah

1. Laporan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) 249

2. Laporan Sistem Akuntansi Instansi

(SAI)

3. Laporan Rekap Provinsi Statistik

Pertanian Hortikultura (RPSPH)

Pada Tahun 2014 terdapat 199 satker

daerah yang wajib membuat laporan,

sehingga laporan yang dibuat sebanyak

3x199=597 laporan.



33

Gambar 1. Workshop SIMONEV Ditjen Hortikultura Tahun 2014 di Pontianak, Kalimantan Barat

Laporan tersebut disusun sesuai dengan

periode waktu yang telah ditetapkan yaitu

ada mingguan, bulanan, triwulan,

tahunan dan insidentil. Kewajiban

membuat dan mengirimkan laporan

merupakan tanggung jawab pusat dan

daerah.

Gambar 2. Sinkronisasi Angka Tetap Tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara



34

Dalam pembuatan laporan dibutuhkan

penyediaan bahan dan berbagai

sumber-sumber informasi terkini

seputar hasil pelaksanaan kegiatan

dan perkembangan pembangunan

hortikultura.

3.2.3 Pengelolaan Dokumen

Dokumen-dokumen yang dihasilkan

oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura selama tahun 2014 yaitu;

Pusat:

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)


Tahun 2014

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2014 3. Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L)

Tahun 2014

4. Penetapan Kinerja (PK) Ditjen


5. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat


Tahun 2014



35

6. Penetapan Kinerja (PK) Ditjen

Hortikultura Revisi Tahun 2014

7. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat


Revisi Tahun 2014

8. Petunjuk Operasional Kegiatan

(POK) Tahun 2014

9. Pedoman Umum Pengembangan


10.Pedoman Teknis Dukungan

Manajemen Pengembangan


11.Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Tahun 2014

12.Daftar Nominatif Pegawai Tahun

2014

13.Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014

14.Rekapitulasi Absensi Tahun 2014

15.Daftar Perpustakaan Digital

16.Data Perubahan Pemangku

Jabatan

17.Laporan Induk Penerapan Nilai

Budaya Kerja

18.Inventarisasi Dokumen Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai

19.Dokumen Impasing



36

20.Dokumen Standar Operasional

Prosedur

21.Pedoman Umum Lembaga Mandiri

yang Mengakar di Masyarakat

(LM3)

22.Pedoman Umum Penggerak

Membangun Desa (PMD)

23.SK Dirjen Tim LM3

24.SK Dirjen Tim PMD

25.SK Dirjen Tim Agribisnis

26.SK Dirjen Tim Monitoring dan

Evaluasi

27.SK Dirjen Tim Horti Park

28.SK Dirjen Tim PF2N

29.SK Dirjen Tim HPS

30.SK Dirjen Peraturan Bidang

Hortikultura

31.Permentan No 40/ Permentan/

OT.210/3/2014 tentang peran

serta masyarakat dalam

penyelenggaraan hortikuktura


PD.200/6/2014 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Budidaya

Hortikultura



37


OT.140/9/2014 tentang Kualifikasi

Keahlian dan Kemampuan tertentu

SDM di Bidang Hortikultura dan

Luar Negeri

34.Dokumentasi Aset

35.Dokumentasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

36.Dokumentasi Bendahara Gaji

37.Dokumentasi Pengadaan Barang

dan Jasa

38.Pedoman Pengelolaan Barang dan

Jasa

39.Daftar Inventarisasi

40.Daftar Penghapusan Aset

Keuangan.

Daerah:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggara

(DIPA)

2. Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga

(RKAKL)

Pada Tahun 2014 terdapat 199 satker

yang wajib menyusun dokumen

sehingga jumlah dokumen yang



38

disusun sebanyak 2x199=398

dokumen.

Dokumen tersebut seluruhnya telah

direalisasikan dan merupakan bagian

dari proses perencanaan dan menjadi

acuan dan landasan kerja untuk

pelaksanaan kegiatan pada tahun

berikutnya.

Pada tahun 2014 Tim Satuan

Pelaksana SPI Sekretariat Ditjen

Hortikultura telah bekerja dengan

baik sehingga Sekretariat Direktorat

Jenderal Hortikultura mendapat

penghargaan berupa sertifikat

Wilayah Bebas dari Korupsi.

Gambar 3. Sinkronisasi 2014 dan Koordinasi

Rancangan Pengembangan Hortikultura

2015 Wilayah Barat di Yogyakarta



39

Gambar 4. Apresiasi Pengelola Satker Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura di Medan, Sumatera Utara

Gambar 5. Pelaksanaan PF2N Tahun 2014 di Makasar

Dari 471 dokumen yang ditargetkan

hingga akhir tahun 2014 terealisasi

sebanyak 438 dokumen atau sebesar

92,99%. Pencapaian ini menunjukkan

kinerja yang cukup baik khususnya

bagi para petugas di lingkup Setditjen



40

Hortikultura sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

3.2.4 Pemberdayaan LM3

Lembaga Mandiri yang Mengakar di

Masyarakat (LM3) adalah lembaga

yang tumbuh di tengah masyarakat

dan telah berperan dalam pembinaan

dan pengembangan sosial ekonomi

masyarakat. Pada awalnya bantuan

LM3 hanya diberikan kepada pondok

pesantren, namun dalam

perkembangannya mencakup juga

lembaga-lembaga keagamaan lainnya

seperti seminari, paroki, gereja,

pasraman, vihara, subak dan lain-

lain. Lembaga tersebut sebagian

besar berada di daerah pedesaan

yang mempunyai basis utama

perekonomian dalam bidang usaha

pertanian. Pada prinsipnya tujuan dari

pelaksanaan LM3 adalah memberikan

penguatan modal bagi lembaga-

lembaga keagamaan tersebut.



41

Gambar 6. Workshop LM3 Tahap I Direktorat

Jenderal Hortikultura Tahun 2014 di

Bandung, Jawa Barat

Pada Tahun 2014 kegiatan

pemberdayaan LM3 ditargetkan

sebanyak 300 Lembaga sedangkan

realisasinya melebihi target yaitu

mencapai 303 lembaga atau sebesar

101 %. Hal ini disebabkan karena

dalam pengalokasian dana bantuan

LM3 bervariasi antara Rp. 75 Juta –

Rp. 100 Juta. Hal ini disesuaikan

dengan data profil LM3 dan potensi

sumberdaya alam khususnya potensi

lahan yang dimiliki oleh LM3 tersebut.



42

Lokasi LM3 tersebar di 22 propinsi,

121 kabupaten/kota.

Gambar 7. Workshop LM3 Tahap II Direktorat

Jenderal Hortikultura Tahun 2014 di

Bogor, Jawa Barat

Kegiatan ini sangat mendukung

terwujudnya program Direktorat

Jenderal Hortikultura dalam

pencapaian peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu produk

hortikultura berkelanjutan. Beberapa

hal yang terus ditekankan oleh

instansi pengawas fungsional terkait



43

dengan pelaksanaan LM3 ini adalah

transparansi dan objektifitas yang

harus mendapat rekomendasi dari

petugas di daerah sehingga tidak

ditemui lagi adanya lembaga-lembaga

yang tidak kompeten tetapi masuk

dalam proses seleksi. Di samping itu

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari

masing-masing LM3 diharapkan dapat

menjadi kerangka acuan dalam

pelaksanaan kegiatan budidaya

hortikultura di lapangan.

3.2.5 Pemberdayaan Membangun Desa


Periurban)

Permasalahan mendasar yang

dihadapi petani adalah kurangnya

akses terhadap sumber permodalan

dan lemahnya kelembagaan petani.

Atas dasar kondisi tersebut dan dalam

rangka pemberdayaan kelembagaan

petani hortikultura, Direktorat

Jenderal Hortikultura mengalokasikan

dana APBN untuk Kegiatan Penggerak

Membangun Desa (PMD). Tujuan dari



44

Kegiatan PMD adalah meningkatkan

peran tenaga penggerak (champion)

di kawasan hortikultura dalam

mendukung pengembangan agribisnis

hortikultura dan memberdayakan

kelembagaan petani menjadi Badan

Usaha Milik Petani.

Pemberdayaan konsorsium

hortikultura akan dilaksanakan

melalui PMD yang semula

direncanakan 240 kelompok dan

setiap PMD membina 4 (empat)

kelompok.

Bantuan untuk pengembangan usaha

hortikultura kepada PMD difokuskan

pada pengembangan komoditas yang

memiliki kontribusi terhadap inflasi,

komoditas substitusi impor dan

komoditas ekspor (cabai, semangka

dan krisan). Paket bantuan cabe

(benih cabai, mulsa hitam perak,

pupuk organik padat/kandang), paket

bantuan semangka (benih semangka,

mulsa hitam perak, pupuk organik

padat/kandang), paket bantuan



45

krisan (benih stek, insect nect, plastik

UV dan pupuk organik). Namun

demikian, terjadi perubahan pola

penyaluran bantuan untuk

pengembangan usaha hortikultura

kepada PMD dari semula Belanja

Bantuan Sosial menjadi Belanja

Barang Fisik lainnya yang diserahkan

kepada Masyarakat/Pemda sesuai

dengan peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-

42/PB/2012 tentang Penambahan dan

Perubahan Akun Non Anggaran dan

Akun Neraca pada Bagan Akun

Standar (BAS).

Proses pengadaan barang fisik lainnya

yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pemda untuk Bantuan

Pengembangan Usaha Hortikultura

kepada PMD Hortikultura

direncanakan dilaksanakan melalui

mekanisme pengadaan barang yang

akan diselenggarakan oleh Kelompok

Kerja (Pokja) Unit Layanan

Pengadaan (ULP) Direktorat Jenderal

Hortikultura.



46

Penyaluran sarana produksi kepada

kelompok tani binaan PMD akan

diserahkan secara langsung kepada

kelompok tani binaan PMD yang

disaksikan oleh PMD dan atau oleh

petugas Dinas Pertanian tingkat

Kabupaten/ Kota.

Saat ini kegiatan tersebut telah

dilakukan proses CPCL, sedangkan

pengadaan sarana bantuan fisik untuk

kelompok tidak dilaksanakan akibat

penghematan anggaran dan

direncanakan akan dilaksanakan pada

tahun 2015.

3.3 Analisis Pencapaian Keuangan

Analisis pencapaian keuangan dilakukan

untuk melihat sejauh mana pencapaian

sasaran strategis yang telah tergambar di

Penetapan Kinerja dapat dicapai dengan

ketersediaan anggaran.

Pagu awal sesuai penetapan kinerja (PK)

sebesar Rp. 176.730.839.000,- dan

selanjutnya menjadi Rp. 162.658.280.000

karena adanya penghematan anggaran



47

sebesar Rp. 14.072.559.000,-. Adapun

realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal

Hortikultura per output tertanggal 20 Januari

2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Realisasi Kegiatan Dukungan

Manajemen Teknis Lainnya

pada Direktorat Jenderal

Hortikultura per Output

Kegiatan

Kegiatan Output Satuan Target Output

Realisasi Output

% Pagu

(Rp.000)

Realisasi-DIPA

(Rp.000) %

1774 Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3

Lembaga 300 301 100,33 34.026.750 33.520.385 98,51

1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD

Klp PMD 0 0 0 950.256 906.684 95,41

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura

Laporan 348 620 178,16 22.987.072 21.037.295 91,52

1774.023 Penataan dan Pengelolaan

Dokumen 471 438 92,99 31.089.539 25.849.923 83,15



48

Kegiatan Output Satuan Target Output

Realisasi Output

% Pagu

(Rp.000)

Realisasi-DIPA

(Rp.000) %

Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura

1774.994 Layanan Perkantoran

Bulan Layanan

12 12 100 66.908.499 55.485.984 82,93

1774.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit 74 74 100 839.669 651.733 77,62

1774.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Unit 462 457 98,92 2.189.495 1.608.588 73,47

1774.998 Gedung/Bangunan

M2 1.359

1.359 100 3.667.000 2.948.779 80,41

TOTAL 162.658.280 142.009.371 87,31

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diakses di

http://monev.anggaran.depkeu.go.id/2013

/eselon/bi tanggal 20 Januari 2015.

*) Tidak dilaksanakan

Sampai dengan tanggal 20 Januari 2015,

realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura baik

pusat maupun daerah sebesar Rp.

142.009.371,- (87,31%), dan masih



49

memungkinkan untuk terjadi kenaikan

realisasi anggaran karena batas terakhir

penyelesaian realisasi anggaran dalam

http://monev.anggaran.depkeu.go.id tanggal

8 Februari 2015. Namun karena keterbatasan

waktu dan administrasi penyelesaian Laporan

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura menggunakan data realisasi

keuangan per tanggal 20 Januari 2015.

Serapan kinerja kegiatan dukungan

manajemen dan teknis lainnya mendukung

pelaksanaan program peningkatan produksi

dan produktivitas serta mutu produk

hortikultura berkelanjutan secara umum

sudah cukup baik namun perlu ada

identifikasi terhadap titik-titik kritis yang

menyebabkan terjadinya hambatan

penyerapan anggaran yang sebagian besar

dikarenakan:

a. Adanya proses revisi DIPA, karena

terdapat banyak kegiatan yang

mengalami penghematan anggaran,

sehingga memperlambat realisasi

pelaksanaan kegiatan;



50

b. Adanya revisi POK/ROK sehingga

pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan

jadwal palang yang telah ditetapkan pada

awal penyusunan;

c. Beberapa kegiatan yang bersifat

pengadaan sehingga membutuhkan

proses tender dan lelang yang panjang

melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Ditjen Hortikultura (e-Procurement);

d. Adanya pergantian pejabat pembuat

komitmen (PPK) pada propinsi dan

kabupaten/kota sehingga berimplikasi

pada proses penyerapan anggaran.

e. Beberapa kegiatan dukungan manajemen

teknis lainnya pada Direktorat Jenderal

Hortikultura berupa pemantauan,

pembinaan serta monitoring ke daerah

tidak terserap secara optimal.



51

3.4 Permasalahan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang

ditemui dalam pelaksanaan kegiatan

Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

pada Direktorat Jenderal Hortikultura antara

lain :

a. SDM yang menangani kegiatan Dukungan

Manajemen Teknis Lainnya pada


khususnya Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan masih terbatas,

b. Banyaknya jenis laporan yang harus

dibuat oleh petugas evaluasi dan

pelaporan di daerah sementara petugas

pelaporan jumlahnya masih terbatas,

c. Reward and Punishment belum

diterapkan secara optimal,

d. Inventarisasi dan penilaian aset belum

terlaksana secara baik dan sistematis,

e. Sosialisasi peraturan perundang-

undangan hortikultura perlu diintensifkan,

f. SDM petugas perencanaan, evaluasi,

kehumasan dan umum dari aspek kualitas

masih perlu terus ditingkatkan,



52

g. Ketersediaan fasilitasi penunjang kegiatan

di kas bendahara kesatkeran dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan sering

terlambat,

h. Reformasi birokrasi belum berjalan

optimal, utamanya tingkat kedisiplinan

pegawai,

i. Koordinasi pada lingkup manajemen

masih lemah; yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

3.5 Tindaklanjut

Beberapa upaya tindaklanjut yang telah dan

akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Hortikultura untuk perbaikan antara lain

sebagai berikut.

a. Meningkatkan pelatihan-pelatihan

kedinasan, baik untuk petugas

perencana, evaluasi pelaporan,

pengelolaan keuangan, kehumasan

maupun petugas yang menangani

kedinasan secara umum,



53

b. Petugas kesatkeran dan jajarannya

berupaya mengantisipasi dinamisasi dan

kebutuhan penanggungjawab kegiatan

dalam merealisasikan kegiatan sesuai

POK/ROK,

c. Perlu adanya penerapan reward and

punishment dalam mendukung dan

menegakkan reformasi birokrasi yang

diyakini dapat meningkatkan kinerja

petugas dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya,

d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif

dalam mengedukasi prinsip-prinsip

koordinasi, kerjasama dan keterpaduan

dalam bertugas,

e. Melakukan inventarisasi aset di lingkup

kerja Direktorat Jenderal Hortikultura,

f. Perbaikan Kinerja dan SPI (Sistem

Pengendalian Intern).



54

BAB IV PENUTUP

Akselerasi program yang dilaksanakan pada

Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan

melaksanakan satu program yaitu program

peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk tanaman hortikultura

berkelanjutan, memberi pengaruh positif

terhadap cara dan strategi Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura dalam

mempertajam visi dan misinya menjadi

institusi pelayanan yang handal dalam

mendukung setiap pelaksanaan kegiatan

pembangunan hortikultura.

Hasil dan prestasi yang diraih oleh


telah cukup banyak, salah satunya adalah

keberhasilan dalam penerapan Sistem

Pengendalian Intern (SPI) lingkup

Kementerian Pertanian yang telah

diapresiasi oleh Inspektorat Jenderal. Hal ini

merupakan upaya serius dan komitmen

tinggi dari jajaran pimpinan di lingkup




55

dalam mewujudkan prinsip Akuntabilitas

Kinerja.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura ini juga

menjadi salah satu cerminan dari ketaatan

dan transparansi dalam

mempertanggungjawabkan seluruh

pengelolaan keuangan negara di tahun

2014.

bab i pendahuluan - :: sakip kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip setdit...

Documents