cover lakin pusluh 2017sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin pusluh tahun 2017...laporan kinerja...

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2017

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat

Penyuluhan Pertanian serta memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana

Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (PK) Pusat Penyuluhan Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Penyuluhan

Pertanian memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,

rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan

Pertanian melaksanakan fungsinya : (1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana

dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian; (2) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang penyuluhan pertanian; (3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang penyuluhan pertanian; (4) Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan

pertanian; dan (5) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan

penyuluhan pertanian.

Pusat Penyuluhan Pertanian didukung oleh 3 unit kerja Eselon III yaitu (1) Kepala

Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan, (2) Kepala Bidang Kelembagaan dan

Ketenagaan Penyuluhan, (3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.

Pada periode 2015 – 2019, Pusat Penyuluhan Pertanian telah menetapkan visi

yaitu “Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan

Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang

Berkarakter, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri dan Berdaya Saing

Mendukung Bioindustri Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 ii

ditetapkan pula misi sebagai berikut : (1) Menguatkan dan mengembangkan

kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, kreatif, inovatif dan berorganisasi

bisnis; (2) Mengembangkan ketenagaan penyuluhan pertanian yang professional

dan memadai, serta memiliki jiwa kewirausahaan; (3) Menumbuhkembangkan dan

memberdayakan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang

kuat, mandiri, berwirausaha dan berdaya saing; (4) Meningkatkan mutu

penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Penyuluhan Pertanian adalah:

1. Terwujudnya kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal;

2. Terwujudnya penyuluh pertanian yang jumlahnya profesional dan memadai;

3. Terwujudnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani petani

yang kuat, mandiri dan berdaya saing;

4. Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan

akuntabel.

Untuk mencapai misi,visi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama 2015-2019,

maka arah kebijakan Pusat Penyuluhan Pertanian adalah: (1) peningkatan

swasembada beras dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging,

aneka cabai dan bawang merah; dan (2) peningkatan produk berdaya saing,

ekspor, subtitusi impor dan bahan baku bioindustri. Mengacu kepada Program

Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2015-2019 meliputi: Peningkatan

Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, difokuskan pada peningkatan

efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan

pertanian.

Kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 secara

global dengan capaian rata-rata 86,74 % dengan sebesar Rp. 495,662,948,265,-

dari total pagu anggaran sebesar Rp. 571,456,860,000,-. (Laporan realisasi

sementara periode 31 Desember 2017, sehubungan perkembangan realisasi

masih fluktuatif).

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 iii

Realisasi Anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan

Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

No. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pagu Realisasi %

1.

Jumlah Kelembagaan Petani yang difasilitasi

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani: Sekolah Lapangan, Aplikasi Paket Teknologi Pertanian/REL

74,974,959,000 57,758,439,630 77,04%

2.

Jumlah Ketenangaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi

Ketenangaan Penyuluhan Pertanian: BOP Penyuluh Pertanian PNS, Honor dan BOP THL-TB PP

460,996,549,000 425,684,360,500 92.34%

4.

Jumlah Dukungan Pemantan Sistem Penyuluhan Pertanian

Terfasilitasi Ketenangaan Penyuluhan Pertanian

35.485.352.000 32,692,891,790 92.13%

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat

Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 diantaranya:

1. Jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB PP yang tiap tahun berkurang;

2. Adanya penghematan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan di akhir tahun sehingga penyerapan anggaran tidak optimal dan

menumpuk di akhir tahun ;

3. Adanya pengangkatan THL-TBPP menjadi CPNS menyebabkan silpa sebesar

Rp. 19.712.640.000,- (3,7% dari total anggaran);

4. Anggaran pelaksanaan sekolah lapangan secara umum diserap pada bulan

november dan desember. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja anggaran

pada tahun berjalan;

5. Penyerapan anggaran untuk penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani

(KEP) dan KUB berjalan sangat lambat. Hal ini dikarenakan adanya

perbedaan pemahaman pelaksana dalam interpretasi pedoman yang tersedia.

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 iv

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhana wa Ta’ala

berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga laporan kegiatan ” Laporan Kinerja

(LAKIN) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017” telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 ini disusun guna

memberikan pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat

Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggung

jawaban kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat

Penyuluhan Pertanian selama Tahun 2017.

Untuk itu seluruh jajaran Pusat Penyuluhan Pertanian mengucapkan terimakasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi dalam kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih belum sempurna,

namun demikian kami berusaha untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya kami berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak

yang memerlukannya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si NIP. 19650723 199403 2 001

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 v

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi 2

C. Organisasi dan Tata Kerja 3

D. Sumber Daya Manusia 6

E. Dukungan Anggaran 7

PERENCANAAN KINERJA ........................................................................... 8

A. Rencana Strategis 8

1. Visi 8

2. Misi 8

3. Tujuan 9

4. Sasaran Strategis 9

5. Kebijakan 9

6. Strategi 10

7. Program dan Kegiatan 11

B. Perjanjian Kinerja 16

BAB II

BAB I

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 vii

AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 17

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan 17

B. Capaian Kinerja 17

C. Realisasi Anggaran 18

PENUTUP ....................................................................................... 24

BAB III

BAB IV

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Dukungan Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian 7

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian 16

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Pemantanpan Sistem Penyuluhan Pertanian 17

Tabel 4 : Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian 18

Tabel 5 : Hasil Pengukuran Pemantanpan Sistem Penyuluhan Pertanian 19

Tabel 6 : Perbandingan Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 19

Tabel 7 : Realisasi Anggaran Satker Pemantanpan Sistem Penyuluhan Pertanian 20

Tabel 8 : Realisasi Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi Per Provinsi 20

Tabel 9 : Realisasi Anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan 24

LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggarannya Kepemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa

(Good Governance dan Clean Govermmet) merupakan prayarat bagi setiap

instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu, setiap

instansi pemerintah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Berdasarkan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme, sebagai tidak lanjut dari ketetapan tersebut telah diterbitkan

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan proses restrukturisasi program dan kegiatan

yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.

61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian

Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Rencana

Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Untuk mengukur capaian

kinerja tersebut, berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres)

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53


Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini

merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang bersih

dan berwibawa. Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai Unit Kerja Eselon II

wajib untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban

kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dicapai dalam 1 (satu)

tahun.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian merupakan unit

eselon II mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan

teknis, rencana dan program, penyelenggaraan penyuluhan pertanian, serta

pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada

pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan

pertanian;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan

pertanian;

4. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan

5. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan

pertanian.


C. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas yang diemban, oleh

Pusat Penyuluhan Pertanian yaitu penyusunan kebijakan teknis, rencana

dan program, penyelenggaraan penyuluhan pertanian, serta pemantauan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pusat Penyuluhan Pertanian

didukung oleh 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Sub Bidang serta Kelompok Jabatan

Fungsional Penyuluh Pertanian.

1. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program

dan Evaluasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi-fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan di

bidang penyuluhan pertanian;

b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan mempunyai dua subbidang

terdiri atas:

(1) Subbidang Program dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program,

anggaran dan kerjasama di bidang penyuluhan pertanian.

(2) Subbidang Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis serta pengembangan di bidang

kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian. Dalam


melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan

Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:

a. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

c. Penyiapan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian;

d. Penyiapan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan

pertanian.

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai dua

subbidang terdiri atas:

(1) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi, serta penguatan di bidang

kelembagaan penyuluhan pertanian;

(2) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi, serta peningkatan kapasitas di

bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

3. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis di penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan

tugas, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi-

fungsi:

a. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyelenggaraan penyuluhan pertanian;


b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

c. Penyiapan penyusunan informasi dan matari penyuluhan

pertanian;

d. Penyiapan pemberdayaan kelembagaan petani.

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai dua subbidang terdiri

atas:

(1) Subbidang Informasi dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan bahan penyusunan informasi dan matari penyuluhan

pertanian;

(2) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan

penyuluhan pertanian serta pemberdayaan kelembagaan petani.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai

tugas:

a. Melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan

b. Melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undanga yang berlaku.

Adapun bagan struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian, secara rinci

dapat dilihat pada tabel 1


Tabel 1

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan Pertanian

didukung oleh 68 orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai

berikut:

1. KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

KEPALA PUSAT

PENYULUHAN PERTANIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG

KELEMBAGAAN DAN KETENGAAN

PENYULUHAN

KEPALA BIDANG

PROGRAM DAN EVALUASI

PENYULUHAN

KEPALA BIDANG

PENYELENGGARAAN

PENYULUHAN

KASUBBID

INFORMASI DAN MATERI

PENYULUHAN

KASUBBID

PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN PETANI

KASUBBID

PROGRAM DAN KERJASAM

PENYULUHAN

KASUBBID

EVALUASI

PENYULUHAN

KASUBBID

KELEMBAGAAN

PENYULUHAN

KASUBBID

KETENAGAAN

PENYULUHAN


2, KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

E. Dukungan Anggaran

Pengalokasian dana dekonsentrasi Pusat Penyuluhan Pertanian mengacu

pada hasil sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,

serta berbagai sumber pembiayaan yang tersedia baik dari APBD Provinsi

dan Kabupaten/Kota maupun sumber-sumber lain yang sah. Anggaran

Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 sebesar Rp.

571.456.860.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Dukungan Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

PROGRAM /KEGIATAN

OUTPUT PAGU

Pemantapan Sistem Penyuluhan

Pertanian

Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian

467,389,899,000

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani 75,360,738,000

Layanan Internal (Overhead) 28,706,223,000

571,456,860,000


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2015-2019 disusun

dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai

berikut:

1. Visi

Sesuai tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian dan

memperhatikan potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, serta

tantangan dan permasalahan yang ada, maka visi Pusat Penyuluhan

Pertanian periode 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Sistem

Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan untuk

Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Berkarakter,

Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri dan Berdaya Saing

Mendukung Bioindustri Berkelanjutan”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pusat Penyuluhan Pertanian

menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menguatkan dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan

pertanian yang andal, kreatif, inovatif dan berorganisasi bisnis;

b. Mengembangkan ketenagaan penyuluhan pertanian yang

professional dan memadai, serta memiliki jiwa kewirausahaan;

c. Menumbuhkembangkan dan memberdayakan kelembagaan petani

dan kelembagaan ekonomi petani yang kuat, mandiri, berwirausaha

dan berdaya saing;

d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang

efektif, efisien dan akuntabel.


3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pusat Penyuluhan

Pertanian menetapkan tujuan sebagai berikut:

a. Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, kreatif,

inovatif dan berorganisasi bisnis;

b. Mewujudkan ketenagaan penyuluhan pertanian yang professional

dan memadai, serta memiliki jiwa kewirausahaan;

c. Mewujudkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani

petani yang kuat, mandiri, berwirausaha dan berdaya saing;

d. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan

akuntabel.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Penyuluhan Pertanian dalam

kurun waktu 2015 – 2019 adalah:

a. Terwujudnya kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal;

b. Terwujudnya penyuluh pertanian yang jumlahnya profesional dan

memadai;

c. Terwujudnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani

petani yang kuat, mandiri dan berdaya saing;

d. Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan

akuntabel.

5. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi Pusat Penyuluhan, yaitu

“Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan

Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

yang Berkarakter, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri dan

Berdaya Saing Mendukung Bioindustri Berkelanjutan”, maka arah

kebijakan penyuluhan pertanian dalam lima tahun mendatang, yaitu


pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan

berkelanjutan dalam rangka mendukung:

a. Peningkatan swasembada beras dan peningkatan produksi jagung,

kedelai, gula, daging, aneka cabai dan bawang merah;

b. Peningkatan produk berdaya saing, ekspor, subtitusi impor dan

bahan baku bioindustri.

6. Strategi

Strategi pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan

berkelanjutan, meliputi:

a. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sebagai

pusat koordinasi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana penyuluhan

pertanian;

b. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian

antar kelembagaan penyuluhan pertanian, dinas teknis, dan lembaga

penelitian;

c. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan (BP3K)

sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Pertanian di Kecamatan;

d. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh

e. Pertanian dan Penyuluh Pertanian Swadaya;

f. Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi

petani (BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya

saing;

g. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhpertanian

melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian;

h. Pengembangan program dan kerjasama penyuluhan pertanian;

i. Peningkatan dukungan prasarana dan sarana penyuluhan

pertanian.


7. Program dan Kegiatan

Program Badan PPSDMP periode 2015-2019 adalah Peningkatan,

Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, difokuskan pada

peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target

pembangun pertanian.

Dalam mendukung program tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian

menyelenggarakan kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian

tahun 2017 baik diselenggarakan di Pusat maupun melalui Dana

Dekonsentrasi, meliputi:

1) Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian di pusat

a. Bidang Program dan Evaluasi

1) Sub Bidang Program dan Kerjasama

- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Dalam Rangka Pengawalan UPSUS;

- Pengawalan dan Pendampingan UPSUS di Luar

Kawasan/ Sergap/Percepatan Realisasi;

- Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Program;

- Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;

- Kerjasama Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri;

- Pembinaan dan Koordinasi Penyuluhan Pertanian;

- Administrasi Kegiatan;

- Penyusunan dan Pengiriman Pedoman Penyuluhan

Pertanian;

- Langganan Majalah Kebijakan Pertanian;

- Pengawalan Program Sekolah Lapangan dan Aplikasi

Paket Teknologi/Rel;

- Pengawalan Program Pengembangan Kawasan

Perbatasan;


- Sinkronisasi Pendampingan Penyuluhan Komoditas

Strategis;

- Pengawalan Program Prioritas.

2) Sub Bidang Evaluasi

- Penyusunan Sistem Evaluasi Penyelenggaraan

Penyuluhan Tahun 2017;

- Konsolidasi Audit dan Evaluasi Penyelenggaraan

Penyuluhan Tahun 2017;

- Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan dan Lakip;

- Evaluasi Kelembagaan Petani;

- Pengendalian Intern Pelaksanaan Penyuluhan

Pertanian;

- Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian;

- Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Bersama

(KUB).

b. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan

1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan

- Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan;

- Pemberian Penghargaan Bagi BPP Terbaik;

- Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional

(KPPN);

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyuluhan

Pertanian;

- Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan

Penyuluhan Dalam Rangka Mendukung Program

Pencapaian Swasembada Pangan Strategis Nasional;


- Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan (Provinsi,

Kabupaten/ Kota dan Kecamatan);

- Penyusunan Peraturan-Peraturan/Pedoman

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

- Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi UPSUS SIWAB.

2) Sub Bidang Ketenangaan Penyuluhan

- Penyesuaian Ijasah THL-TB PP;

- Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian

Pusat;

- Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian;

- Pembinaan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB PP, dan

Swadaya);

- Fasilitasi Revisi Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;

- Sosialisasi Pengangkatan THL-TB PP Menjadi ASN

PPPK;

- Pengelolaan Validasi/Verifikasi Data THL-TB PP

Penyuluh Pertanian Menjadi PPPK;

- Rancang Bangun Sistim Aplikasi Penilaian Angka Kredit

Berbasis Online;

- Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian

Teladan;

- Pembinaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat;

- Penyerahan Hasil Seleksi CPNS Ke Pejabat Pengelola

Kepegawaian Kab/Kota;

- Pemberkasan CPNS Bagi THL-TB PP Penyuluh

Pertanian;


- Pengarahan dan Pelepasan bagi CPNS THL-TB

Penyuluh Pertanian;

- Fasilitasi Tim Penilai Inpassing Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian;

- Pengawalan dan Pendampingan Program Peningkatan

Produktivitas Benih dan Bibit.

c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani

- Dokumentasi dan Publikasi Penas Melalui Media

Elektronik dan Cetak;

- Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan

Ekonomi Petani Bagi Petugas;

- Verifikasi dan Validasi Database Kelembagaan Petani

dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

- Pengawalan dan Pendampingan Penyusunan

RDK/RDKK dan POSLUHDES;

- Pemberian Penghargaan Bagi Petani, Gapoktan dan

Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;

- Pembinaan, Pengawalan dan Pendampingan

Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

- Turunan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;

- Pembinaan dan Supervisi Kelompok Usaha Bersama

(KUB);

2) Sub Bidang Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian

- Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media

Cetak;

- Penyusunan dan Penyebaran Melalui Cyber Extension;


- Penyusunan Majalah Ekstensia;

- Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media

Elektronik;

- Pembinaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan

Pertanian (SMIPP);

- Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian;

- Pengembangan Sistem dan Integrasi Data Penyuluhan;

- Workshop Penyusunan Artikel (Berita, Informasi dan

Materi Penyuluhan Pertanian).

2) Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian melalui

Dana Dekonsentrasi

a. Kelembagaan Petani yang difasilitasi

1) Sekolah Lapang mendukung peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas pangan strategis nasional di tingkat

kecamatan, melalui kegiatan:

- Rembug Tani Desa kegiatan SL

- Pertemuan kegiatan SL

- Bantuan Transport pemandu SL

- Perjalanan sinkronisasi dan supervisi

- Penyusunan materi cyber extension.

2) Aplikasi Paket Teknologi/Research Extension Linkage (REL);

3) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

Petani.

4) PENAS Petani Nelayan XV di Provinsi Aceh.


b. Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi

1) Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS;

2) Honorarium, BOP dan Asuransi THL-TBPP.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 merupakan

suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Badan

PPSDMP dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indakot kinerja berdasarkan pada

sumberdaya yang dimiliki oleh Pusat Penyuluhan Pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Pusat Penyuluhan Pertanian

menetapakan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan petani,

kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah. Secara

rinci Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 disajikan

Tabel 2.

Tabel 2.

Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani, kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah

Jumlah Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya

48.405 orang

Jumlah WKPP yang dibina oleh Penyuluh Pertanian

8.417 WKPP/Unit

Layanan Internal 62 Layanan

Dengan jumlah anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 sebesar

Rp. 571.456.860.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 dapat diketahui

dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu

dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditentukan di awal

tahun. Untuk mengukur tingkat capaian target kinerja tahun 2017 tersebut,

maka digunakan metode scoring yang mengelompokan capaian kedalam 4

katagori kinerja yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), 2 (2) berhasil (

capain 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60<80%), dan (4) kurang

berhasil ) capaian ,60) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja,

pencapaian kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2017

sebesar 100%. Hasil capaian kinerja disajikan pada Tabel 3

Tabel 3.

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

% Kategori

1.


48.405 orang 4.5965 orang 94.96 Berhasil

2. Jumlah WKPP yang dibina oleh Penyuluh Pertanian

8.417 WKPP/Unit 7.104 WKPP/Unit 84.41 Berhasil

3. Layanan Internal 62 Layanan 62 Layanan 93.09 Berhasil


Perbandingan capaian kinerja bisa dilihat bahwa tiap tahun terjadi

peningkatan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Hal ini terjadi juga karena tiap tahun telah terjadi peningkatan anggaran di

Pusat Penyuluhan Pertanian, yang menyebabkan meningkatnya target

kinerja di pusat penyuluhan pertanian, seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.

Perbandingan Capaian Kinerja

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

No Indikator Kinerja

Tahun

2015 2016 2017

1.


16.357 21.220 8.416

2. Jumlah WKPP yang dibina oleh Penyuluh Pertanian

48.608 52.013 43.405

3. Layanan Internal 68 57 62

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian sebesar

86.52% atau sebesar Rp 494,402,889,999,- dari pagu anggaran

Rp. 571,456,860,000,-. Secara rinci rencana dan realisasi pelaksanaan

keuangan dan fisik dapat dilihat pada Tabel 7


Tabel 7.

Realisasi Anggaran Satker Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Tahun 2017

No Satker

Anggaran (Rp)

Pagu Realisasi %

1 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

35.485.352.000 32,692,891,790 92.13%

Sedangkan realisasi anggaran dana dekonsentrasi per provinsi dengan per 31

Desember 2017 sebesar 90.20% atau sebesar Rp. 483.442.800.130,- dari

pagu anggaran Rp. 535.971.508.000,-. Secara rinci rencana dan realisasi

pelaksanaan keuangan dan fisik dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.

Realisasi Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun 2017

No Satker Output APBN

Pagu Realisasi %

1. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Aceh


35,394,148,000 30,915,020,854 87.35

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani

8,248,828,000 7,451,575,750 90.33

2. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara


33,698,380,000 32,176,930,000 95.49


3,571,650,000 2,495,392,000 69.87

3.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat


14,358,930,000 12,833,123,200 89.37


2,237,100,000 1,882,752,147 84.16

4

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau


9,106,726,000 7,784,297,300 85.48


1,127,500,000 484,700,000 42.99



Pagu Realisasi %

5.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau


433,272,000 403,823,700 93.20


31,700,000 31,700,000 100

6. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


2,648,880,000 2,437,810,242 92.03


117,500,000 117,229,429 99.77

7.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi


9,210,618,000 8,084,606,839 87.77


1,352,636,000 1,167,946,000 86.35

8.

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan


15,734,590,000 14,184,530,225 90.15


2,278,850,000 1,135,330,100 49.82

9.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu


8,723,272,000 7,917,925,600 90.77


698,940,000 448,370,000 64.15

10. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung


15,816,136,000 15,454,534,574 97.71


4,758,750,000 4,040,570,000 84.91

11.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta


847,226,000 837,890,750 98.90

12. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat


35,661,804,000 32,379,182,853 90.80


3,927,250,000 3,926,375,000 99.98

13. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah


56,174,723,000 51,912,823,700 92.41


3,580,005,000 2,808,031,750 78.44

14. Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Propinsi D.I. Yogyakarta


5,427,748,000 5,195,350,000 95.72


1,158,800,000 1,156,126,500 99.77



Pagu Realisasi %

15. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur


51,693,308,000 50,154,965,500 97.02


7,578,850,000 5,259,130,670 69.39

16. Dinas Pertanian Provinsi Banten


7,330,130,000 6,788,530,000 92.61


1,583,250,000 1,583,250,000 100

17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali


6,510,552,000 6,086,697,600 93.49


1,353,300,000 803,218,300 59.35

18. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat


14,677,742,000 12,576,463,300 85.68


4,023,100,000 2,180,317,784 54.19

19. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur


24,300,056,000 23,109,685,750 95.1


3,279,150,000 2,737,803,500 83.49

20.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat


10,186,382,000 9,405,740,560 92.34


964,800,000 933,034,600 96.71

21.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah


8,746,926,000 7,909,899,760 90.43


997,200,000 670,963,500 67.28

22. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan


12,885,144,000 11,397,493,220 88.45


2,416,100,000 1,090,130,000 45.12

23

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur


5,981,590,000 5,285,732,838 88.37


570,800,000 569,656,000 99.80



Pagu Realisasi %

24

Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara


1,661,552,000 1,315,483,800 79.17


63,400,000 58,800,300 92.74

25. Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara


5,539,776,000 5,272,264,000 95.17


3,436,200,000 3,436,200,000 100

26. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah


7,685,644,000 6,938,952,550 90.28


2,800,700,000 1,650,680,000 58.94

27.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan


21,285,714,000 20,741,769,000 97.44


4,853,950,000 2,484,587,000 51.19

28. Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara


10,446,234,000 9,801,350,000 93.83


2,501,000,000 1,728,959,800 69.13

29 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat


3,253,320,000 3,117,472,400 95.82


1,686,150,000 1,684,409,500 99.90

30. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo


3,401,138,000 3,140,720,600 92.34


1,392,100,000 1,388,500,000 99.74

31 Dinas Pertanian Provinsi Maluku


5,023,044,000 4,833,858,500 96.23


659,200,000 658,200,000 99.85

32 Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara


4,453,512,000 4,453,512,000 100


699,100,000 699,100,000 100



Pagu Realisasi %

33.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat


3,773,434,000 3,735,840,000 99.00


519,900,000 519,900,000 100

34 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua


8,924,898,000 7,100,079,285 79.55


507,200,000 475,500,000 93.75

Realisasi anggaran kegiatan pusat penyuluhan pertanian dengan indikator

kinerja kegiatan (IKK) per 31 Desember 2017. Secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 7.

Tabel 7

Realisasi Anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan

Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

No. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pagu Realisasi %

1.

Jumlah Kelembagaan Petani yang difasilitasi

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani : Sekolah Lapangan, Aplikasi Paket Teknologi Pertanian/REL

74,974,959,000 57,758,439,630 77,04%

2.

Jumlah Ketenangaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi

Ketenangaan Penyuluhan Pertanian: BOP Penyuluh Pertanian PNS, Honor dan BOP THL-TB PP

460,996,549,000 425,684,360,500 92.34%

3.

Jumlah Dukungan Pemantan Sistem Penyuluhan Pertanian

Terfasilitasi Ketenangaan Penyuluhan Pertanian

35.485.352.000 32,692,891,790 92.13%


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban Pusat

Penyuluhan Pertanian selama tahun 2017. Pada tahun 2017, sasaran strategis

Pusat Penyuluhan Pertanian terangkum kedalam 4 sasaran strategis yang

dipayungi Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Penyuluhan Pertanian dalam kurun

waktu 2015 – 2019 adalah: (1) Terwujudnya kelembagaan penyuluhan pertanian

yang andal; (2) Terwujudnya penyuluh pertanian yang profesional dan memadai;

(3) Terwujudnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang

kuat, mandiri dan berdaya saing; dan (4) Terwujudnya penyelenggaraan

penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 secara

global dengan capaian rata-rata 86,74 % dengan sebesar Rp. 495,662,948,265,-

dari total pagu anggaran sebesar Rp. 571,456,860,000,-. (Laporan realisasi

sementara periode 31 Desember 2017, sehubungan perkembangan realisasi

masih fluktuatif).

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat

Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 diantaranya:

1. Jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB PP yang tiap tahun berkurang;

2. Adanya penghematan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan di akhir tahun sehingga penyerapan anggaran tidak optimal

dan menumpuk di akhir tahun ;

3. Adanya pengangkatan THL-TBPP menjadi CPNS menyebabkan silpa

sebesar rp. 19.712.640.000,- (3,7% dari total anggaran).

4. Anggaran pelaksanaan sekolah lapangan secara umum diserap pada bulan

november dan desember. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja anggaran

pada tahun berjalan


5. Penyerapan anggaran untuk penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani

(KEP) dan KUB berjalan sangat lambat. Hal ini dikarenakan adanya

perbedaan pemahaman pelaksana dalam interpretasi pedoman yang

tersedia. Selain dari itu akurasi data untuk kep belum sepenuhnya uptodate

sehingga pelaksana kesulitan dalam pelaksanaan nya

cover lakin pusluh 2017sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin pusluh tahun 2017...laporan kinerja...

Documents