rks syarat-syarat umum 3 titik

RTH REVITALISASI KAWASAN TAMAN RINGINCONTHONG 1

BAB I

RENCANA KERJA SYARAT SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan dan kriteria peserta prakualifikasi serta penilaian / evaluasi kelulusan prakualifikasi. 1. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang

berwenang yang masih berlaku, seperti IUJK untuk Jasa Konstruksi, dan sebagainya. 2. Memiliki sertifikat Penyedia Barang / Jasa yang masih berlaku dari Asosiasi sesuai kualifikasi dan

klasifikasi pekerjaan 3. Memiliki NPWP dan PKP 4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan 5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

6. Dalam hal penyedia Barang / Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang / Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

7. Telah melunasi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 21, PPH Pasal 23 (bila ada transaksi), PPH Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

8. Memperoleh paling kurang 2 (dua) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan Pemerintah maupun Swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Barang / Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

9. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi. 10. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi. 11. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang

mewakili kemitraan (lead firm). 12. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti

peralatan khusus, tenaga ahli spesialis dan dibuktikan dengan sertifikat keahlian kerja yang diperlukan, atau pengalaman tertentu.

13. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

14. Termasuk dalam Penyedia Barang / Jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan. 15. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa

pemborongan. 16. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang

dimilikinya. 17. Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP).

II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM


PASAL 1

PEMBERI TUGAS Pemberi Tugas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang.

PASAL 2 PENGAWAS PEKERJAAN

2.1. Pekerjaan akan diawasi oleh 1 (satu) atau lebih tenaga pengawas lapangan. 2.2. Pengawas lapangan mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan mempunyai

wewenang penuh untuk menolak/melarang segala sesuatu yang menyimpang dari Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

2.3. Pengawas lapangan harus bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.4. Pengawas lapangan tidak dibenarkan merubah atau membetulkan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak.

PASAL 3

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN 3.1. Pelaksana Pekerjaan

Calon Penyedia Barang / Jasa yang telah mendapatkan Undangan untuk mengikuti Pengadaan, diharuskan untuk : 3.1.1. Mengambil Dokumen Pengadaan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam

Surat Undangan. 3.1.2. Mengikuti semua acara-acara yang dicantumkan dalam jadwal yang terlampir pada

undangan pengadaan ini. 3.1.3. Memberikan surat bermaterai cukup bagi personil yang diberi tugas mengikuti proses pengadaan.

Personil dimaksud harus tercantum dalam susunan Struktur Organisasi Perusahaan. 3.2. Surat Penawaran Harga (SPH) 3.2.1. Calon Penyedia Barang / Jasa harus membuat Surat Penawaran Harga sesuai dengan

contoh yang disediakan Panitia Pengadaan diatas kertas berkop Perusahaan rangkap 3 (tiga).

3.2.2. SPH ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Jl. Yos Sudarso 80 Jombang.

3.2.3. SPH harus memuat harga tiap jenis pekerjaan serta jumlah harga penawaran yang dibulatkan kebawah dalam ribuan dan ditulis dengan huruf.

3.2.4. Dalam SPH harus dicantumkan berlakunya harga penawaran yang mengikat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

3.2.5. SPH harus diketik dengan jelas, diberi tanggal serta ditanda tangani dan diberi nama terang oleh Direktur Utama atau Direktur yang lain atau pemegang saham disertai Surat Kuasa yang tercantum dalam akte-akte dan Surat Kuasa serta cap Perusahaan yang bersangkutan.

3.2.6. SPH Asli haru bermaterai tempel seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).


3.2.7. Di dalam SPH tidak boleh terdapat perubahan atau coretan-coretan yang tidak diparaf dan tidak boleh terdapat penghapusan-penghapusan.

3.2.8. Pada jumlah akhir dari perincian biaya pekerjaan tidak dibenarkan menambah biaya-biaya tak terduga, keuntungan lain-lain kecuali PPn sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

3.3. Sampul Surat Penawaran Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampiran harus dimasukan ke dalam sebuah sampul.

Sampul tersebut ditutup dan diberi lak merah pada 5 (lima) tempat. Sampul tidak boleh diberi tulisan, coretan-coretan ataupun tanda-tanda lain, kecuali tulisan nama pekerjaan di tempat yang telah disediakan oleh Pajabat Pengadaan Barang/Jasa.

3.4. Lampiran-lampiran Surat Penawaran Harga (SPH)

No.

LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

ISI DALAM SAMPUL SURAT PENAWARAN HARGA (SPH)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Referensi Bank (Pemerintah) terbaru Surat Penawaran Harga Rekapitulasi Biaya , Perincian Anggaran Biaya , Analisa Harga Satuan dan Upah. Spesifikasi Teknis Metodologi Pelaksanaan Jangka Waktu Pelaksanaan (curva S)

Persyaratan yang ditentukan dalam Kualifikasi

Daftar Peralatan Daftar Pengalaman Kerja Daftar Personil di Lapangan dan Struktur

Organisasinya Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir Akte Pendirian dan Perubahan, SBUJK, IUJK, NPWP & PKP Sertifikat Keahlian Personil yang ditugaskan

1 asli + 3 copy 1 asli + 2 copy 1 asli + 2 copy 1 asli + 2 copy 1 asli + 2 copy 1 asli + 2 copy 1 asli + 2 copy 3 copy 3 Copy 3 copy 3 copy

PASAL 4

PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN SPH. 4.1. Pemasukan Sampul Penawaran Harga


4.1.1. Sampul Penawaran harus dibawa sendiri oleh calon Penyedia Barang / Jasa dan diserahkan ke Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada waktu yang telah ditentukan.

4.1.2. Sebelum pembukaan sampul penawaran dimulai, harus diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk dikoreksi :

a. Surat Referensi Bank Asli 4.2. Pembukaan Sampul Penawaran Harga 4.2.1. Pembukaan sampul penawaran akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

dimuka para peserta pengadaan pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Undangan.

4.2.2. Pada acara pembukaan sampul penawaran diwajibkan untuk hadir adalah pemimpin perusahaan atau wakilnya yang diberi kuasa penuh. Bila bersamaan dengan Pengadaan di lain tempat dengan menunjukkan undangan lelang dimaksud serta Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

PASAL 5

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan terhadap Syarat Administrasi, Syarat Teknis dan Harg Penawaran dengan system SATU SAMPUL. 5.1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap antara lain : 1). Referensi Bank Menunjukkan bahwa rekanan tersebut mempunyai kinerja yang baik dan akan didukung

pembiayaannya. 2). Surat Penawaran (system satu sampul) 3). Perincian biaya 5.2. Evaluasi Teknis dilakukan terhadap antara lain : 1). Jadwal waktu pelaksanaan dirinci disesuaikan dengan jenis pekerjaannya 2). Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama, serta personil yang disediakan 3). Spesifikasi teknis 4). Metodologi Pelaksanaan 5.3. Evaluasi Harga Penawaran

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa melakukan Evaluasi Harga terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis. Unsur-unsur yang diteliti dan dinilai pada Evaluasi Harga Meliputi :

1). Koreksi Aritmatik 2). Perlakuan Referensi Harga 3). Kewajaran Harga Penawaran

PASAL 6 PELAKSANAN PEKERJAAN

6.1. Penyedia Barang / Jasa akan diberitahukan secara tertulis setelah ada penunjukan Penyedia Barang

/ Jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 6.2. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)

setelah memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa.


6.3. Melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan pekerjaan harus selesai 100% serta dilakukan Serah Terima Tingkat I (pertama) sesuai ketentuan didalam dokumen pengadaan barang / jasa.

6.4. Ijin Kerja (Request) Setiap akan memulai tahapan pekerjaan Penyedian Barang / Jasa harus mengajukan permohonan/

ijin kerja (request) kepada Direksi / Pengawas Lapangan 6.5. Penyelesaian pekerjaan seluruhnya harus dalam keadaan baik diterimakan kepada Direksi,

meskipun dalam syarat-syarat teknik pekerjaan yang bersangkutan mungkin tidak diterangkan dengan pasti.

6.6. Pembuatan Papan Nama Proyek Pekerjaan Pembuatan Papan nama proyek digunakan sebagai identitas proyek/pekerjaan dengan

ukuran minimal 120 x 200 cm, isi Papan nama proyek yaitu :

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jl. Yos Sudarso No. 80 Jombang Telp. (0321) 864123

NAMA KEGIATAN : .. NAMA PEKERJAAN : .. SUMBER DANA : .. NILAI PEKERJAAN : .. TAHUN ANGGARAN : . WAKTU PELAKSANAAN : .

PELAKSANA : CV / PT. . Jl. ..

KEGIATAN INI DI BANGUN ATAS PARTISIPASI ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK

6.7. Pekerjaan Lain-lain Bilamana terjadi kerusakan utilitas atau bangunan lainnya yang disebabkan/akibat pelaksanaan

proyek hal ini segera menghubungi/memberitahu pada Direksi / Pengawas Lapangan lebih dahulu, dan selanjutnya pengembalian serta perbaikannya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan pada proyek tersebut.

6.8. Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) Penyedian Barang / Jasa diwajibkan mendaftarkan sebagai peserta Program JAMSOSTEK kepada

Perum ASTEK setelah mendapatkan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


PASAL 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

7.1. Penyedia Barang / Jasa diwajibkan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari

kalender sejak ditandatangani Kontrak. 7.2. Jangka waktu masa pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh)

hari kalender terhitung sejak serah terima tingkat I (pertama).

rks syarat-syarat umum 3 titik

Documents