rencana strategis ( r e n s t r a ) tahun 2016 - 2021bkd-pekalongankab.info/unduh/renstra bkd diklat...

RENCANA STRATEGIS

( R E N S T R A )

TAHUN 2016 - 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Sumbing No. 01 Telp./fax. ( 0285 ) 381766 / 385270

KAJEN

[ii]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................... ii

Lembar Pernyataan ............................................................................... iii

1. BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................... 1

B. Landasan Hukum ................................................................ 3

C. Maksud dan Tujuan ............................................................. 5

D. Sistematika Penulisan ......................................................... 6

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ..................................... 9

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD ......................... 9

B. Sumber Daya PD .................................................................. 14

C. Kinerja Pelayanan PD ........................................................... 18

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD ......... 26

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI .................................................................................. 27

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD ................................................................... 27

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih .................................................................... 28

C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kab / Kota ....... 30

D. Telaah RTRW dan KLHS ...................................................... 31

E. Penentuan Isu –isu Strategis ............................................... 31

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 32

A. Tujuan dan sasaran jangka menengah PD .......................... 32

B. Strategi dan kebijakan OPD ................................................ 35

5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 37

6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD ............................................................ 43

7. BAB VII PENUTUP .................................................................. 44

Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah

dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib

menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana

dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20

tahun , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan

jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan jangka Pendek atau

tahunan.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud

di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, masing-masing Perangkat

Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna

diintegrasikan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu Rencana

Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pekalongan disusun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pekalongan

sehingga ada keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan

Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan

dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan mempunyai

tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang

kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia.

Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, undang – undang ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran


serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan


kaitannya dengan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 melaksanakan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yaitu tentang kepegawaian.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan

penyelenggaraan kinerja pembangunan daerah selama kurun waktu 5

(lima) tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan melalui

beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2)Penyusunan

Rancangan Renstra yang berpedoman pada rancangan awal RPJMD

Kabupaten Pekalongan; (3) Verifikasi Rancangan Renstra dengan

rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan akhir Renstra yang

penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5)

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pekalongan akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang

jelas bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pekalongan dalam masa lima tahun mendatang. Renstra

selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan sebagai dokumen

perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.


B. Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (



4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (



5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang


Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741 ) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025;


17. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Jawa

Tengah 2013 – 2018 ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9 )


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2016-2021


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah ;

C. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah ini

antara lain :

1. Memberikan landasan kebijakan pembangunan yang baru selama lima

tahunan dalam kerangka percepatan dan penajaman terhadap

pencapaian visi, misi dan sebagai tolak ukur pertanggung jawaban

kepala PD (Perangkat Daerah) kepada Bupati,

2. Sebagai informasi kepada seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah

dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan berkaitan

dengan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yang

mengacu pada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pekalongan,

3. Menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum dan program

pembangunan Perangkat Daerah selama lima tahun yang lebih tepat,

4. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang akan

dituangkan dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun perencanaan,

5. Menjadi pedoman dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi

capaian hasil – hasil pembangunan selama lima tahun perencanaan.


D. Sistematika

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah meliputi 7 (tujuh)

BAB secara singkat disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang ini memuat Pengertian Rentra

Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, dan

dengan Renja Perangkat Daerah pada Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pekalongan

B. Landasan Hukum

Landasan hukum memuat Undang – Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan memuat penjelasan maksud dan

tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika

Sistematika menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat dasar hukum pembentukan Perangkat

Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

(organisasi, jumlah personil, dan tata laksana

Perangkat Daerah), dan uraian tugas dan fungsi

sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat

Daerah

B. Sumber Daya PD

Memuat sumber daya manusia (pegawai), dan sumber

daya asset/modal (sarana dan prasarana kantor)


C. Kinerja Pelayanan PD

Memuat uraian dan tabel capaian kinerja perangkat

daerah berdasarkan target renstra perangkat daerah

periode sebelumnya, dan tabel realisasi anggaran

selama kurun waktu 5 tahun yang lalu

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Memuat tantangan, dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun

mendatang

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan PD

Memuat berbagai permasalahan – permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

terkait dengan visi, misi, program Bupati dan wakil

Bupati, dan faktor – faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

pencapaian visi dan misi gubernur

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /

Kabupaten / Kota

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

E. Penentuan Isu – isu Strategis

Hasil penentuan isu – isu strategis yang akan

ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun

rencana

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Memuat uraian dan tabel tujuan dan sasaran

Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah serta

Indikator Kinerja Sasaran yang tercantum pada tabel

mengacu pada indikator yang tercantum pada bab VIII

RPJMD


B. Strategi dan Kebijakan

Memuat uraian dan tabel strategi dan kebijakan

perangkat daerah dalam lima tahun mendatang serta

Strategi dan Kebijakan perangkat daerah yang

dirumuskan selaras dengan sasaran perangkat daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Memuat narasi Pengantar, dan Tabel rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun sesuai dengan

format.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Memuat narasi pengantar, dan indikator kinerja perangkat

daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB

VII

PENUTUP

Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok:

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah dan

pengembangan sumber daya manusia;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya

manusia;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengadaan, pemberhentian

dan informasi, bidang mutasi dan promosi serta bidang

pengembangan kompetensi aparatur;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah dan

pengembangan sumber daya manusia;

e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah

dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan berdasarkan

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah,

sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab

atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD DIKLAT sebagaimana

dimaksud diatas.


2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat terdiri

dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh kepala

subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja,

perencanaan pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan, evaluasi serta pelaporan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala

subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip,

perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan,

pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin oleh

seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan proses

perencanaan, pengadaan, pemberhentian calon ASN dan pengelolaan

informasi kepegawaian serta fasilitasi profesi ASN.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri dari :

a. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian, dipimpin oleh Kepala

Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas

merencanakan kebutuhan, merencanakan dan melaksanakan

pengadaan, mengevaluasi, melaporkan pengadaan serta

memproses dokumen pemberhentian calon ASN.

b. Subbidang Data dan Informasi, dipimpin oleh Kepala subbidang

Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi

kepegawaian.

c. Subbidang Fasilitasi Profesi ASN, dipimpin oleh Kepala subbidang

Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas merencanakan dan

melaksanakan fasilitasi kelembagaan ASN, mengelola administrasi

umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk

mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN serta

mengkoordinasikan tata hubungan kerja disetiap jenjang

kepengurusan.


4. Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan mutasi, pengembangan karier dan

promosi serta kepangkatan.

Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari :

a. Subbidang Mutasi dipimpin oleh kepala subbidang mutasi yanng

mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan mutasi

pegawai ASN,

b. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi dipimpin oleh

kepala subbidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai

tugas menyusun pedoman pola pengembangan karier dengan

menganalisis Daftar Urut Kepangkatan (DUK), menganalisis dan

memverifikasi berkas usulan promosi, mengevaluasi dan pelaporan

pengembangan karir serta promosi,

c. Subbidang Kepangkatan dipimpin oleh Kepala Subbidang

Kepangkatan mempunyai tugas membuat daftar penjagaan,

memverifikasi berkas, mengusulkan berkas kenaikan pangkat,

memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat, mengevaluasi

dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mempunyai

tugas merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian

kinerja, disiplin pegawai ASN serta penghargaan dan diklat.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dari :

a. Subbidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja

dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi dan

Penilaian Kinerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan

menyelenggarakan pengembangan kompetensi, mengkoordinasikan

dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan serta merencanakan

dan memfasilitasi kebutuhan diklat penjenjangan, diklat teknis

fungsional dan sertifikasi,

b. Subbidang Disiplin dan Penghargaan dipimpin oleh Kepala

Subbidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas

melaksanakan proses pembinaan disiplin dan penghargaan,

c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

merencanakan pelaksanaan diklat penjenjangan, diklat prajabatan

dan diklat teknis fungsional.


Struktur Organisasi

Struktur organisasi BKD Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah

terdiri dari :

Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :


KEPALA BKD DIKLAT

Kabid Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi

Kabid Mutasi dan Promosi Kabid Pengembangan

Kompetensi Aparatur

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kasubbid Pengadaan dan

Pemberhentian

Kasubbid data dan Informasi

Kasubbid Fasilitasi Profesi

ASN

Kasubbid Mutasi

Kasubbid Pengembagan

Karir dan Promosi

Kasubbid Kepangkatan

Kasubbid Pengembangan

Kompetensi dan Penilaian Kinerja

Kasubbid disiplin dan

Penghargaan

Kasubbid Pendidikan dan

Pelatihan

Sekretaris

Kasubbag Perencanaan &

Keuangan

hhhh

Kasubbag Umum &

Kepegawaian

Berdasarkan Perda Kabupaten

Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah


B. Sumber Daya PD

Kondisi personil/ Sumber Daya Manusia di Badan Kepegawaian Daerah

dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan Januari Tahun 2017

dapat dilihat seperti tersebut di bawah ini :

1. Pegawai Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Jabatan (PILAH

GENDER)

NO Jabatan Jumlah ( orang )

Laki-laki Perempuan

1. Kepala 1 0

2. Sekretaris 1 0

3. Kepala Bidang 1 2

4. Kasubag 1 1

5. Kasubid 7 2

6. Jabatan Fungsional 5 0

6. Staf 10 8

7. PTT 0 1

JUMLAH 26 14

2. Rincian Berdasarkan Penyebaran Staf

NO Bagian/ Bidang Jumlah (orang)

Laki-laki Perempuan

1. Sekretariat 7 5

2. Bidang Mutasi dan Promosi 7 3

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

7 2

4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian & Informasi

5 4

J u m l a h 26 14

3. Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH (orang)

Laki-laki Perempuan

1 S 2 4 1

2 S 1 12 7

3 D IV 0 0

4 D III 3 4

5 S M A 6 2

6 S M P 1 -

7 SD - 1

J u m l a h 26 14


4. Rincian Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO PENDIDIKAN PENJENJANGAN JUMLAH (orang)

Laki-laki Perempuan

1 Diklatpim II 1 0

2 Diklatpim III 0 1

3 Diklatpim IV 4 2

J u m l a h 5 Orang 3 Orang

5. Rincian Berdasarkan Umur

NO USIA / UMUR JUMLAH (orang)

Laki-laki Perempuan

1 20 – 29 Tahun 2 3

2 30 – 39 Tahun 8 7

3 40 – 49 Tahun 9 3

4 50 - 58 tahun 6 3

J u m l a h 25 16

6. Rincian Berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1 Laki-Laki 26 Orang

2 Perempuan 14 Orang

J u m l a h 40 Orang

Berdasarkan jumlah eselon mulai dari sekretariat Daerah sampai

dengan Kelurahan sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut

di atas dapat dilihat keadaan Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai

berikut :

1. Keadaan PNS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Eselon pada 1

Januari 2017

NO ESELON JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

1. II.a 0 1

2. II.b 24 1

3. III.a 43 11

4. III.b 72 21

5. IV.a 295 119

6. IV.b 84 50

Jumlah 518 203


2. Jumlah PNS menurut Golongan/ Ruang

NO GOL. RUANG JUMLAH

Laki-laki Perempuan

1. I/a 3 0

2. I/b 18 3

3. I/c 67 11

4. I/d 80 3

5. II/a 227 24

6. II/b 558 155

7. II/c 503 186

8. II/d 152 229

9. III/a 454 663

10. III/b 536 839

11. III/c 393 484

12. III/d 410 386

13. IV/a 1401 1244

14. IV/b 79 45

15. IV/c 28 4

16. IV/d 3 6

17. IV/e 1 2

J u m l a h 4913 4284

3. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH

Laki-laki Perempuan

1. SD 92 10

2. SMP 289 24

3. SMA 1340 467

4. D I 17 49

5. D II 574 743

6. D III 311 696

7. D IV 25 24

8. S 1 2064 2208

9. S 2 201 63

J u m l a h 4913 4284

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO Diklat Penjenjangan JUMLAH

Laki-laki Perempuan

1. Diklat Pim IV 175 82

2. Diklat Pim III 67 17

3. Diklat Pim II 18 4

4. SPADA/ADUM 33 15

5. SPADYA/SPAMA 0 1

6. SEPALA/ADUMLA 4 3

7. SESPA / SPAMEN 0 2

Jumlah 297 124


5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Januari 2017 berdasarkan

pendidikan:

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

Laki-laki Perempuan

1. SD 108 22

2. SMP 13 4

3. SMA 31 13

4. D III 3 8

5. S 1 2 9

J u m l a h 157 56

6. Sarana dan Prasarana Kantor

Guna menunjang kinerja pelayanan kantor berikut sarana dan

prasarana yang ada pada Badan Kepegawaian Daeran dan Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan per Januari 2017, sebagai berikut :

No Nama Barang Satuan Jumlah

1. Genset buah 2

2. Pompa Air buah 1

3. Mobil Dinas / Station Wagon unit 2

4. Sepeda Motor unit 8

5. Mesin Ketik unit 3

6. Lemari besi geser buah 1

7. Filling Cabinet unit 28

8. Peti Uang buah 1

9. Papan Pengumuman buah 1

10. White board buah 4

11. Fingerprint unit 1

12. Proyektor buah 2

13. Lemari Kayu buah 17

14. Kursi Tunggu buah 2

15. Meja Rapat buah 6

16. Kursi Tamu buah 3

17. Kursi Lipat buah 60

18. Kursi Lipat Sandaran Tangan buah 100

19. Meja Komputer buah 8

20. Mesin Potong Rumput buah 1

21. AC buah 13

22. Kipas angin buah 3

23. TV buah 1

24. Wireless buah 2

25. Megaphone Toa buah 2

26. Tiang bendera buah 1

27. Tangga buah 1

28. Dispenser buah 2

29. PC Unit buah 14

30. Laptop buah 11

31. CPU buah 2

32. Printer buah 15

33. Monitor buah 2


34. Scanner Buah 1

35. Keyboard buah 1

36. Server buah 2

37. Router board buah 1

38. Simpeg unit 1

39. Website unit 1

40. Meja Kerja Pejabat buah 15

41. Meja Kerja pegawai non struktural

buah 28

42. Meja tamu ruang kepala buah 1

43. Meja tamu buah 1

44. Kursi Kerja Pejabat buah 17

45. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

buah 43

46. Lemari Perpustakaan buah 2

47. UPS buah 1

48. Kamera Digital buah 2

49. Slide Projector buah 1

50. Projector screen buah 1

51. Telephone buah 1

52. Faximile buah 1

53. Alat Pemadam Kebakaran buah 1

54. Gedung Kantor unit 1

55. Bangunan Mess unit 1

56. Aula unit 1

57. Gedung Mushola unit 1

58. Gedung Instalasi unit 1

JUMLAH 447

C. Kinerja Pelayanan PD

Pada tahun 2011 - 2015 yang lalu, Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan yang sebelumnya disebut Badan Kepegawaian

Daerah telah melaksanakan 69 ( Enam Puluh Sembilan ) kegiatan, yang

terdiri dari 24 kegiatan Administrasi Perkantoran dan 45 kegiatan murni

yang di rencanakan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai

bagian dari rencana kinerja tahun 2011 - 2015. Diharapkan seluruh

kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah

ditetapkan.

Jumlah PNS sampai dengan desember tahun 2015 berjumlah 10.245

orang atau berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang

berjumlah 10.342. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur, pada tahun 2011 - 2015 diadakan Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD sebanyak 1.404 orang,

Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuain Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar

sebanyak 881 orang, Kegiatan Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

sebanyak 129 orang, Kegiatan Diklat Kepemimpinan II,III, dan IV sebanyak


40 orang, Kegiatan Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

sebanyak 1560 orang, Kegiatan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan

Jasa / Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa sebanyak 400

orang, Kegiatan Bintek Uji Kompetensi Pejabat Struktural sebanyak 147

orang, Kegiatan Pelatihan ESQ-Outbound sebanyak 120 orang, Kegiatan

Pengiriman Tugas Belajar PBB STAN sebanyak 2 orang, Kegiatan Diklat

Kompetensi Sekdes / Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes sebanyak

164 orang, Kegiatan Diklat Pelatihan Administrasi Kepegawaian sebanyak

86 orang, serta Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

sebanyak 130 orang. Selain itu pada tahun 2011 – 2015 juga diadakan

kegiatan Pengadaan CPNSD sebanyak 200 orang, Seleksi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Pekalongan) 1 orang, Kegiatan

Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) sebanyak 10291 orang.

Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

a. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2011

Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah untuk Tahun

2011 sangat baik, hal ini bisa dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan

mencapai skor 98,67% nilai ini diperoleh dari sasaran strategis yang

telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawain Daerah Kabupaten

Pekalongan.

b. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2012

Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012

sangat baik, hal ini bisa dilihat bahwa capaian kinerja mencapai skor

99,58% naik sebesar 0,91 % dari tahun 2011, hal ini dikarenakan

target yang ditetapkan sebagian besar dapat terealisasi.

c. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2013

Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun


mencapai skor 97,66%, meskipun capaian ini turun jika dibandingkan

dengan tahun 2012 yaitu sebesar (1,92%), hal ini dipengaruhi oleh

berbagai faktor penghambat misalnya kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian Daerah masih dipengaruhi oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi. Namun hasil capaian kinerja tersebut masih

dalam kategori sangat baik.


d. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2014



mencapai skor 99,65 % naik sebesar 1,99% jika dibandingkan dengan

tahun 2013. Hal ini dikarenakan realisasi sesuai dengan target yang

telah ditetapkan.

e. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2015



mencapai skor 99,29% meskipun capaian ini turun sebesar (0,36%)

jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014. Hal ini

dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pekalongan masih dipengaruhi oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Evaluasi Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan selama kurun waktu dari tahun 2011 s.d tahun 2015 sebagai

berikut:


Tabel C.3.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan


No Indikator Kinerja

sesuai tugas dan

Fungsi OPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra OPD

Tahun ke-

Realisasi Capaian

Tahun ke-

Rasio Capaian pada

Tahun ke- (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Jumlah

terwujudnya data

kepegawaian yang

falid

- - - 5 5000 7000 7000 7000 5 5017 7000 7249 7000 100 100,3 100 103,6 100

2. Jumlah

terwujudnya

peningkatan

disiplin PNS

- - - - 60 60 60 60 - 60 58 58 59 - 100 96,7 96,7 98,3

3. Jumlah karis,

karsu dan karpeg

yang telah

diterbitkan

- - - 1 1440 600 1200 600 1 1440 770 1182 600 100 100 128,3 98,5 100

4. Jumlah Kartu PNS

Elektronik yang

telah diterbitkan

- - - 1510 4000 300 - - 1506 4017 278 - - 99,7 100,4 92,7 0 0

5. Jumlah pegawai

yang mengikuti

- - - 0 0 130 120 130 0 0 130 120 130 0 0 100 100 100


sosialisasi

peraturan

perundang –

undangan

6. Jumlah Pegawai

yang telah

mengikuti diklat (

diklatpim, diklat

prajab, dll )

- - - 918 359 259 345 290 921 684 262 336 376 100,3 190,5 101,2 97,4 129,6

7. Jumlah Pegawai

yang telah

mengikuti Ujian

dinas dan Ujina

Kenaikan Pangkat

Penyesuaian

Ijazah

- - - 200 250 250 250 74 199 34 312 262 74 99,5 13,6 124,8 104,8 100

8. Jumlah pegawai

dalam rangka

pengembangan

karir

- - - 500 600 650 650 400 505 950 650 596 393 101 158,3 100 91,7 98,3

9. Jumlah Pegawai

yang telah dilantik

menjadi pejabat

struktural dan

ataupun

fungsional khusus

- - - 500 1482 6500 6500 3500 400 1150 4591 4591 3000 80 77,6 70,6 70,6 85,7


10. Jumlah SK yang

terbit tentang

kenaikan pangkat,

pensiun

- - - 3300 3060 2940 2110 1354 3028 3562 2060 2110 1500 91,8 116,4 70,1 100 110

11. Jumlah formasi

usulan kebutuhan

pegawai yang

telah disusun

- - - 0 1484 2000 2000 2000 0 1484 2000 1827 2000 0 100 100 91,4 100


Tabel C. 3.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan


Uraia

n

Anggaran pada Tahun ke-

(000)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

(000)

Rasio antara Realisasi

dan Anggaran Tahun ke-

(%)

Rata – rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Anggara

n

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanj

a

Tidak

Langs

ung

2.089.

000

2.037.

563

2.023.

170

2.178.

878

2.473.39

1

1.907.39

3,018

1.883.80

9,722

1.999.22

2,499

2.108.68

2,802

2.455.89

2.408

91,

31

92,

45

98,

81

96,

78

99,

29

76.878.2

00

109.699.8

78

Belanj

a

Langs

ung

5.309.

045

3.515.

015

2.315.

936

2.827.

499

2.773.69

4,906

5.000.72

2,555

3.318.29

8,650

1.997.77

1,060

2.259.28

9,766

2.711.57

8,683

94,

19

94,

40

86,

26

79,

90

97,

76

(507.070

.018)

(457.828.

774,4)

Total 7.398.

045

5.552.

578

4.339.

814

5.006.

377

5.247.08

5

6.908.11

5,573

5.202.10

8,372

3.996.99

3,559

4.367.97

2,568

5.167.47

1,091

93,

37

93,

68

92,

10

87,

25

98,

48

(430.192

.000)

(348.128.

896,4)


Evaluasi Kinerja Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun 2011 –

2015 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp

1.341.293.500,-

Realisasi Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp

1.268.515.185,-

Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 94,57 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor


699.236.000,-


684.301.141,-


3. Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai


454.800.000,-


443.863.700,-


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rencana Anggaran Program pada tahun 2011- 2015 adalah sebesar Rp

8.247.592.000,-


7.670.159.740,-


5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


3.482.946.406,-


2.900.514.806,-


6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


10.000.000,-


9.546.800,-



7. Program Optimalisasi Teknologi Informasi


327.822.000,-


325.880.100,-


D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

D.1 Tantangan

Pelayanan kepegawaian pada Kabupaten Pekalongan masih

mempunyai tantangan yang dapat dijadikan motivasi untuk lebih

meningkatkan pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pekalongan, tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan sebagai

berikut :

a. Sistem Kepegawaian yang belum terkoneksi oleh seluruh Perangkat

Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

b. Berkas Pengajuan cuti yang masih belum tersistem langsung ke

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

c. Berkas pengajuan Kenaikan Pangkat yang belum menggunakan

paperless

D.2 Peluang

Pelayanan kepegawaian yang dapat dimanfaatkan oleh Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut

:

a. Sistem Kepegawaian yang telah online yang dapat diakses oleh

seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Pekalongan

b. Sistem cuti online yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah

dilingkungan Kabupaten Pekalongan

c. Adanya website Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan yang lebih mempermudah Aparatur Sipil untuk

mengetahui informasi tentang kepegawaian yang terbaru (Website

BKD DIKLAT ; http://bkd-pekalongankab.info/)

d. Berkas kenaikan pangkat secara paperless


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sesuai dengan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian

daerah, sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat

kendala yang dihadapi dalam pelayanan kepegawaian kepada seluruh PNS

yang ada di Kabupaten Pekalongan, untuk mengidentifikasi permasalahan

menggunakan alat ukur dengan metode SWOT dengan analisa lingkungan

internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal merupakan proses

identifikasi yang menguraikan kekuatan ( weaknees ) dan kelemahan (

strenght ) meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan,

sarana dan prasarana, berikut hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan,

yaitu :

Kekuatan :

- Adanya aturan kepegawaian

- Adanya aturan dalam pembagian tugas sesuai dengan tupoksi

masing – masing

- Suasana kantor yang kondusif

Kelemahan :

- Terbatasnya dana, sarana dan prasarana

- Jumlah PNS yang masih kurang

- Terbatasnya kompetensi PNS

Analisis lingkungan eksternal merupakan identifikasi terhadap

kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang (

Opportunity ) dan tantangan ( threats ) yang terdiri dari ekonomi, sosial,

budaya, politik, ekologi dan keamanan, berikut hasil identifikasi peluang

dan tantangan, yaitu

Peluang :

- Sistem Pelayanan Kepegawaian yang online dengan OPD

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

- Berkas pengajuan cuti online

- Website informasi tentang kepegawaian

- Berkas pengajuan kenaikan pangkat secara paperless

- Dukungan APBD dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan


Tantangan :

- Sistem Pelayanan Kepegawaian yang masih dalam tahapan

penyempurnaan agar lebih bisa diakses secara online oleh OPD

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

- Berkas pengajuan cuti yang belum terkoneksi secara online

- Berkas pengajuan kenaikan pangkat yang belum paperless

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pekalongan adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”

Rumusan visi tersebut terdiri dari 4 unsur frasa kalimat sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, yang

dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang

dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan,

dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara

layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu

menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai,

2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius, yang

dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya

dan aparaturnya bersih dan berwibawa berahlak mulia berlandaskan

nilai-nilai religiusitas keagamaan,

3. Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang

Berkelanjutan, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan

pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan

yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan

lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam.

Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan

yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan

kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga

kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan

pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan

dari satu generasi kegenerasi berikutnya,


4. Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius

dan Berkelanjutan, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan

memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan

optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang

sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain

adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil

lainya, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi

sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol

dan berkelanjuitan.

Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu

dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi

Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan

berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.

2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang

lebih baik

4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan

berakhlak.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada

pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.

6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya

saing daerah

7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan selaku unsur

pelaksana pemerintah daerah akan mendukung visi dan misi Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pekalongan , setelah ditelaah Badan


terkait dengan misi ke-4 yaitu Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan

yang profesional, bersih dan berakhlak dengan tujuan meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur

sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara. Adapun

sasaran dari tujuan tersebut yang berkaitan dengan Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan adalah meningkatnya kualitas

manajemen aparatur sipil negara (ASN) sesuai arah reformasi birokrasi.


Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Pekalongan dengan Tugas Pokok

dan Fungsi SKPD

Misi Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan

Fungsi SKPD

Misi Ke-4

Menyelenggarakan

birokrasi pemerintahan

yang profesional, bersih

dan berakhlak

a. Meningkatkan Tata Kelola

Administrasi Kepegawaian secara

Tertib berbasis teknologi informasi

b. Mewujudkan kualitas sumber daya

aparatur perangkat daerah yang

profesional

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pekalongan senantiasa berhubungan dengan Badan

Kepegawaian Provinsi Jawa tengah, Badan Diklat serta Badan Kepegawaian

Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang

pelayanan kepegawaian.

Amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (21)

bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non

kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan

menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional

sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

Dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa untuk

mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi

Birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang

memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu

kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa

membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul,

jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian

selalu mengacu pada rencana yang telah ditetapkan oleh instansi

diatasnya, misalnya pelaksanaan diklatpim akan mengikuti rencana

pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh provinsi, pengadaan asn akan

mengikuti rencana yang ditetapkan oleh kementerian PAN&RB, Kenaikan


pangkat akan dikirim sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN yaitu

April dan Oktober.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pekalongan tidak dapat menunjukkan telaahan dengan rencana

tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dikarenakan

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan sebagai penunjang dalam pelayanan kepegawaian.

E. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelaihan Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut :

1. Penataan Arsip kepegawaian belum maksimal dikarenakan tidak ada

tempat khusus untuk menyimpan arsip,

2. Pelaksanaan diklat yang belum maksimal dikarenakan masih

terbatasnya anggaran,

3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten.


BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah

dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan berdasarkan Misi ke-

4 yaitu Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih

dan berakhlak sebagai berikut :

a. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian secara Tertib

berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya tertib

administrasi dan pelayanan yang prima serta berbasis teknologi

informasi,

b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah

yang profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya

manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat

teknis, dan Diklat Jabatan Fungsional Tertentu.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Pekalongan periode 2016 – 2021

pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pekalongan dirumuskan sebagai berikut :


Tabel 4.1

Tujuan Jangka Menengah

Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2016 – 2021

No. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULASI INDIKATOR 2016

TARGET KINERJA TUJUAN PADA

TAHUN KE -

2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatkan Tata

Kelola Administrasi

Kepegawaian secara

Tertib berbasis teknologi

informasi

Persentase pelayanan

administrasi kepegawaian

secara tertib berbasis

teknologi informasi

Jml Pel. administrasi kepegawaian yang telah berbasis teknologi x 100%

Jml Pelayanan administrasi bidang kepegawaian

Pelayanan Administrasi Kepegawaian dimaksud meliputi :

a. Pelayanan Pensiun Online

b. Pelayanan Kenaikan Pangkat Online

c. Pelayanan Cuti Online

d. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

e. Pelayanan Penyusunan Kebutuhan ASN (e-SUKA)

f. Penilaian Kinerja (e-Kinerja)

g. Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi (e-diklat)

h. Arsip Kepegawaian Digital

37,5 62,5 75 100 100 100

2. Mewujudkan kualitas

sumber daya manusia

aparatur perangkat

daerah yang profesional

Persentase Aparatur

Perangkat Daerah yang

berkompeten

Jumlah Pegawai yang lulus diklat x 100 % Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat

Pendidikan dan Pelatihannya terdiri dari :

a. Diklat Kepemimpinan b. Diklat Jabatan Fungsional Tertentu

c. Diklat Teknis

100 100 100 100 100 100


Tabel 4.2

Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2016 – 2021

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN FORMULASI INDIKATOR 2016

TARGET KINERJA TUJUAN PADA

TAHUN KE -

2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatkan Tata Kelola

Administrasi Kepegawaian

secara Tertib berbasis

teknologi informasi

Meningkatnya tata kelola

administrasi kepegawaian

secara tertib berbasis

teknologi informasi

Persentase aplikasi

pelayanan administrasi

kepegawaian yang

diimplementasikan

Jml aplk. pelayanan yang telah diimplementasikan x 100%

Jml aplikasi pelayanan bidang kepegawaian

37,5 62,5 75 100 100 100

2. Mewujudkan kualitas

sumber daya manusia

aparatur perangkat daerah

yang profesional

Meningkatnya kualitas

sumber daya manusia

aparatur melalui

pelaksanaan Diklat

Kepemimpinan, Diklat

Jabatan Fungsional Tertentu

dan Diklat Teknis

Persentase Aparatur

Sipil Negara yang telah

mengikuti diklat

Jml ASN yang telah mengikuti diklat x 100 %

Jml ASN se Kabupaten Pekalongan

100 30,99 50 80 100 100

Persentase ASN yang

menduduki jabatan

sesuai kompetensinya

Jml Pejabat yang telah mengikuti Penilaian Potensi dan

Kompetensi Pejabat Aparatur x 100 %

Jml total ASN yang menduduki Jabatan

100 3,09 69 75 80 100

Persentase Pejabat yang

mengikuti diklatpim

Jml Pejabat yang telah mengikuti diklatpim x 100 % Jml total ASN yang menduduki Jabatan

100 51,19 55 60 70 85


B. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang akan digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan guna menunjang visi dan

misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem pelayanan kepegawaian yang transparan berbasis

teknologi informasi (IT),

2. Tersedianya aparatur sipil yang handal dan profesional,

3. Peningkatan Pengelolaan dan Keterbukaan Sistem Karier Kepegawaian

Kebijakan yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan guna menunjang visi dan misi yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kepegawaian dengan sistem kepegawaian yang

dapat diakses pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah


2. Mewujudkan aparatur sipil yang handal dan profesional

3. Mengembangkan sumber daya aparatur yang kompeten, berkinerja

tinggi dan sistem pembinaan karir yang terbuka

Hubungan antara Visi, Misi ,Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

Visi : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera,

Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”

Misi ke – 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan

berakhlak

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian secara tertib berbasis teknologi informasi

Meningkatnya

tata kelola

administrasi

kepegawaian

secara tertib

berbasis teknologi

informasi

Pengembangan

sistem pelayanan

kepegawaian yang

transparan berbasis

teknologi informasi

(IT),

Mewujudkan

pelayanan

kepegawaian

dengan sistem

kepegawaian yang

dapat diakses pada

Perangkat Daerah

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan


3. Mewujudkan

kualitas sumber

daya aparatur

perangkat daerah

yang profesional

Meningkatnya

kualitas sumber

daya aparatur

perangkat daerah

yang profesional

Tersedianya

aparatur sipil yang

handal dan

profesional,

Mewujudkan

aparatur sipil yang

handal dan

profesional

Peningkatan

pengelolaan dan

keterbukaan

pengembangan

sistem karier

kepegawaian,

Mengembangkan

sumber daya

aparatur yang

kompeten,

berkinerja tinggi

dan sistem

pembinaan karier

yang terbuka


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan Renstra pada Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 sebagai

Fungsi penunjang urusan pemerintahan tentang kepegawaian serta pendidikan

dan pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan

a. Pemeliharaan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website

b. Implementasi SIMPEG online, Rekonsiliasi database, E-File dan Tata

Naskah Kepegawaian

c. Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan

a. Diklat Prajabatan bagi CPNSD

b. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

c. Diklat Kepemimpinan

d. Penganugerahan Penerimaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya

Satya

e. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

f. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa / Ujian Sertifikasi

Pengadaan Barang dan Jasa

g. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

h. Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

i. Promosi dan Mutasi Pegawai

j. Penyusunan Formasi Pegawai

k. Pembinaan Kepegawaian SKPD

l. Pengadaan ASN

m. Operasional Kegiatan Baperjakat / Tim Penilai Kinerja

n. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

o. Uji Kompetensi Esselon III dan IV / Penilaian Potensi dan Kompetensi

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)

p. Penyusunan Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

q. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

r. Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS

s. Seminar Revitalisasi Mentalitas Kerja Spiritual ASN

t. Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

u. Workshop Perencanaan Keuangan Syariah

v. Administrasi Mutasi Kepegawaian


w. Pembekalan bag

Rencana Program dan Kegiatan Renstra pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 Non Urusan ( Program setiap

Perangkat Daerah ) sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

j. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional

k. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

l. Penyediaan Alat Tulis Kantor

m. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

n. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor

o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

p. Penyediaan Makanan dan Minuman

q. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

r. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis atau administrasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Pemelihraan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

g. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor

h. Pembangunan Tempat parkir

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Diklat Fungsional bintek, seminar bagi PNS

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengelolaan LHKPN

b. Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS

Perincian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dari tahun

2016 hingga tahun 2021 disajikan pada tabel (terlampir)

target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)

1 2 3

4.30 URUSAN PEMERINTAHAN /

PENUNJANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

Meningkat

nya Tata

Kelola

Administra

si

Kepegawai

an secara

tertib

berbasis

teknologi

Informasi

Persentase

Pelayanan

administrasi

kepegawaian

secara tertib

berbasis

teknologi

informasi

Meningkatnya

tata kelola

administrasi

kepegawaian

secara tertib

berbasis

teknologi

informasi

Persentase

pengembanga

n aplikasi

pelayanan

administrasi

kepegawaian

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Persentase terpeliharanya aplikasi

website kepegawaian selaras

dengan terwujudnya pengelolaan

arsip pegawai serta akurasi

database yang tertib dan

profesional

- 249.438 273.000 302.500 331.650 363.615 385.577 BKD

DIKLAT

Terlaksananya pengajuan Karis,

Karsu dan Karpeg

Tingkat pengelolaan arsip

kepegawaian yang tertib dan

profesional

Pemeliharaan Operasional

SIMPEG, SAPK dan Website

bulan - 12 80.000 12 88.000 12 100.000 12 110.000 12 121.000 12 121.000

Implementasi SIMPEG Online,

Rekonsiliasi Database, e-File

dan Tata Naskah Kepegawaian

bulan 46 - 12 150.000 12 165.000 12 181.500 12 199.650 12 219.615 12 241.577

Pengusulan Karis, Karsu dan

Karpeg

Jumlah kartu yang terpenuhi dari

terlayaninya pengajuan karis, karsu

dan karpeg

buah - 550 19.438 600 20.000 600 21.000 600 22.000 600 23.000 600 23.000

Mewujudka

n kualitas

sumber

daya

manusia

aparatur

perangkat

daerah

yang

profesional

Persentase

Aparatur

perangkat

daerah yang

berkompeten

Meningkatnya

kualitas sumber

daya manusia

aparatur melalui

pelaksanaan

diklat

kepemimpinan,

diklat jabatan

fungsional

tertentu, dan

diklat teknis

Persentase

aparatur sipil

negara yang

telah

mengikuti

diklat

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase PNS yang tepat untuk

menduduki jabatan pratama

tertinggi serta terwujudnya

obyektivitas dalam pengangkatan,

pemindahan, pembinaan,

pemberhentian jabatan struktural

1.915.680 3.473.945 6.187.000 5.812.550 5.898.255 5.914.231 5.914.231 BKD DIKLAT

Tertibnya urusan kepegawaian PD

Pahamnya PNS Terhadap peraturan

perundang - undangan

Persentase penyelesaian

administrasi kepegawaian yang

tepat waktu

40301

Tahun 2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan (2016)

Jumlah bulan yang terpenuhi dalam

rangka terpeliharanya aplikasi dan

website kepegawaian selaras dengan

terwujudnya pengelolaan arsip

pegawai serta akurasi database yang

tertib dan profesional

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan


Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Rekening Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)Satuan

Loka

siTahun 2017

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggungjaw

ab



1 2 3

Tahun 2021


Awal Perencanaan (2016)Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan Sasaran

Indikator




Loka

siTahun 2017

Indikator

Tujuan




SKPD

Penanggungjaw

ab

Pemberian Bantuan

penyelenggaraan penerimaan Praja

IPDN

Jumlah praja IPDN penerima

bantuan beasiswa pendidikan PNS

orang 6 16.180 2 10.000 1 10.000 0 - 0 - 0 - 0 -

Operasional Kegiatan Baperjakat /

Tim Penilai Kinerja

Jumlah PNS yang dibahas untuk

pengembangan karir sesuai dengan

kompetensinya

orang 300 90.000 200 90.000 200 100.000 200 110.000 200 120.000 200 120.000 200 120.000

Penyelesaian Usulan KP dan

Pensiun

Jumlah penerima SK Kenaikan

Pangkat, SK Penegrian dan SK

Pensiun

SK 0 105.500 1716 85.000 1850 115.500 1850 127.050 1850 139.755 1850 153.730,5 1850 153.730,5

Promosi dan Mutasi Pegawai Jumlah Pelantikan pejabat

struktural dan pengangkatan,

penyesuaian, kenaikan,

pemberhentian dan pembebasan

jabatan fungsional tertentu

orang 1500 61.000 1000 90.000 1000 112.000 1000 118.000 1000 120.000 1000 120.000 1000 120.000

Penyusunan Formasi Pegawai Jumlah usulan kebutuhan formasi

pegawai

formasi 2000 70.000 2000 60.000 1800 70.000 1800 70.000 1800 70.000 1800 70.000 1800 70.000

Pembinaan Kepegawaian SKPD Jumlah SKPD yang akan dibina agar

kinerja PNS lebih efektif, efisien dan

disiplin

Unit

Kerja

45 55.000 32 40.000 40 40.000 40 28.000 40 29.000 40 30.000 40 30.000

Pengadaan CPNSD / ASN Jumlah Aparatur Sipil Negara yang

terseleksi

orang 400 541.000 400 621.145 200 541.000 200 541.000 200 600.000 200 600.000 200 600.000

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama yang harus segera diisi

orang 6 492.200 3 600.000 4 750.000 5 750.000 2 750.000 2 750.000

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah

Jumlah pengiriman peserta UKPPI

dan ujian dinas serta pemberian ijin

belajar, keterangan belajar,

penggunaan gelar, tugas belajar dan

surat keterangan perolehan ijasah

orang 150 110.000 550 150.000 550 150.000 550 165.000 550 165.000 550 165.000 550 165.000

Penganugerahan Penerimaan Tanda

Kehormatan Satya Lancana Karya

Satya

Jumlah PNS yang akan menerima

penghargaan satya lancana karya

satya

orang 500 23.000 200 10.600 200 10.500 200 10.500 200 10.500 200 10.500 200 10.500

Sosialisasi Peraturan Perundang –

undangan

Jumlah PNS yang akan mengikuti

sosialisasi peraturan perundang -

undangan

PNS 120 70.000 120 70.000 120 72.000 120 73.000 120 74.000 120 75.000 120 75.000

Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang

dan Jasa / Ujian Sertifikasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

sertifikasi pengadaan barang dan

jasa

orang 120 200.000 100 53.000 - - - - - - - -

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah PNS yang mengikuti ujian

sertifikasi pengadaan barang dan

jasa

Uji Kompetensi Eselon II, III dan IV Jumlah pejabat struktural yang

mengikuti uji kompetensi dan

potensi pejabat ASN

orang 679 200.000 - - - - - - - - - -

Penilaian Potensi dan Kompetensi

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN yang mengikuti uji

kompetensi dan potensi pejabat ASN

orang 650 610.000 650 610.000 650 610.000 650 610.000 650 610.000

Penyusunan Laporan Penilaian

Prestasi Kerja PNS dan Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil

Negara ( ASN)

Jumlah tersusunnya laporan

penilaian prestasi kerja PNS dan

indeks profesionalitas aparatur sipil

negara

orang 9.127 60.000 9.000 60.000 9.000 60.000 9.000 60.000

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNSD yang akan mengikuti

diklat prajabatan untuk memenuhi

persyaratan diangkat menjadi PNS

orang 50 520.000 200 2.100.000 200 2.100.000 200 2.100.000 200 2.100.000 200 2.100.000

Persentase

Pejabat yang

mengikuti

diklatpim

Diklat Kepemimpinan Jumlah Pejabat eselon yang akan

mengikuti diklat kepemimpinan

orang 30 764.000 24 760.000 32 990.000 30 960.000 30 960.000 30 960.000 30 960.000

Sumpah Janji PNS Terbitnya Berita Acara Pengambilan

Sumpah Janji PNS

orang 199 10.000 0 - 200 15.000 200 15.000 200 15.000 200 15.000 200 15.000

Persentase ASN yang

menduduki jabatan

sesuai

kompetensinya



1 2 3

Tahun 2021



Indikator




Loka

siTahun 2017

Indikator

Tujuan




SKPD

Penanggungjaw

ab

Seminar Revitalisasi Mentalitas

Kerja Spiritual ASN

Terlaksananya seminar revitalisasi

mentalitas kerja spiritual ASN

orang 300 75.000

Diklat Teknis Pemerintahan Terkirimnya PNS Eselon III yang

akan mengikuti pendidikan calon

camat

orang 8 478.000

Workshop Perencanaan Keuangan

Syariah

Terlaksananya workshop

perencanaan keuangan syariah

orang 100 45.000

Administrasi Mutasi Kepegawaian Terlaksananya pemindahan dan

penataan PNS Non Struktural serta

penyusunan nomenklatur jabatan

pelaksana dilingkungan Pemerintah


orang 2500 75.000 2500 75.000 2500 75.000 2500 75.000 2500 75.000

Pembekalan Bagi Pejabat

Struktural Eselon II dan III


Terlaksananya pelatihan out-bond

bagi pejabat struktural eselon II dan

III

orang 63 235.000

NON URUSAN

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Persentase penyelenggara negara

yang telah melaporkan harta

kekayaan

52.000 BKD DIKLAT

Persentase penanganan

pelanggaran disiplin dan ijin

perceraian

Pengolahan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN)

Jumlah Penyelenggara Negara yang

melaporkan harta kekayaan

laporan 50 26.000 40 27.000 40 28.000 40 29.000 40 30.000 40 30.000

Penanganan Pelanggaran Disiplin

PNS dan Pembinaan PNS

Jumlah SK yang terbit mengenai

pelanggaran disiplin serta ijin

perceraian PNS

SK Bup 45 26.000 45 27.000 45 28.000 45 29.000 45 30.000 45 30.000

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Persentase bulan yang

terpenuhi dalam

rangka pengiriman

sumber daya aparatur

untuk meningkatkan

kapasitas di bidang

kepegawaian

42.500 57.750 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 BKD DIKLAT

Diklat Fungsional Bintek, Seminar

bagi PNS

Jumlah terkirimnya calon peserta

diklat fungsional, bintek seminar

bagi PNS BKD DIKLAT

orang 25 42.500 25 57.750 25 55.000 25 55.000 25 55.000 25 55.000 25 55.000

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase bulan yang terpenuhi

dalam rangka mendukung

kelancaran tugas - tugas

administrasi perkantoran

369.383 430.095 426.102 435.228 437.820 440.120 440.120 BKD

DIKLAT

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan Listrik


rangka penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

bulan 12 76.436 12 118.000 12 126.000 12 126.000 12 126.000 12 126.000 12 126.000

Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan dinas/operasional


rangka pembayaran pajak

kendaraan bermotor ( PKB ) yang

terbayar dalam rangka penyediaan

jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

bulan 12 2.300 12 2.300 12 3.500 12 3.200 12 2.600 12 2.600 12 2.600

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


rangka pemberian honor jasa

administrasi keuangan untuk

tertibnya administrasi

bulan 12 35.472 12 37.345 12 37.345 12 39.212 12 39.212 12 39.212 12 39.212



1 2 3

Tahun 2021



Indikator




Loka

siTahun 2017

Indikator

Tujuan




SKPD

Penanggungjaw

ab

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan yang terpenuhi dalam

rangka penyediaan ATK

bulan 12 49.125 12 51.550 12 54.167 12 56.746 12 57.778 12 57.778 12 57.778

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


rangka penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

bulan 12 53.000 12 55.650 12 55.650 12 58.430 12 58.430 12 58.430 12 58.430

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor


rangka penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

bulan 12 4.000 12 4.000 12 4.200 12 4.400 12 4.400 12 4.700 12 4.700

Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Jumlah bulan yang terpenuhi dalam

rangka penyediaan peralatan rumah

tagga

bulan 12 7.000 12 7.000 12 12.000 12 12.000 12 13.000 12 13.000 12 13.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan yang terpenuhi dalam

rangka penyediaan makanan dan

minuman

bulan 12 26.350 12 27.500 12 30.240 12 30.240 12 31.400 12 31.400 12 31.400

Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah


rangka rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

bulan 12 80.000 12 84.000 12 84.000 12 86.000 12 86.000 12 88.000 12 88.000

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis

atau administrasi


rangka pemberian honor kepada

tenaga teknis/administrasi untuk

membantu ketertiban kantor

bulan 12 35.700 12 42.750 12 19.000 12 19.000 12 19.000 12 19.000 12 19.000

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

KANTOR

Persentase bulang yang terpenuhi

dalam rangka meningkatkan

sarana dan prasarana aparatur

untuk mendukung pelaksanaan

pekerjaan

195.847 217.937 599.862 423.430 283.880 302.670 127.670 BKD

DIKLAT

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah gedung yang terpelihara

dalam satu tahun

unit 1 29.179 1 30.637 1 50.000 1 31.620 1 31.620 1 32.900 1 32.900


Kendaraan Dinas/Operasional


rangka pemeliharaan kendaraan

operasional roda empat

bulan 12 20.000 12 21.000 12 21.000 12 21.500 12 21.500 12 22.000 12 22.000


Mebeleur


rangka terpeliharanya mebeleur

bulan 12 7.250 12 7.250 12 7.612 12 7.760 12 7.760 12 7.915 12 7.915


Kendaraan Dinas Jabatan


rangka pemeliharaan kendaraan

dinas jabatan roda empat

bulan 12 25.000 12 25.000 12 26.250 12 26.800 12 26.800 12 27.400 12 27.400


Peralatan dan Perlengkapan Kantor


rangka terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor

bulan 12 33.000 12 34.050 12 35.000 12 35.750 12 36.200 12 37.455 12 37.455

Pengadaan Perlatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis pengadaan

peralatan dan perlengkapan

unit 21 81.418 23 100.000 24 160.000 0 - 21 160.000 12 175.000 0 -

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Jumlah gedung yang akan diperluas

/ direhabilitasi

unit 0 - 0 - 1 300.000 0 - 0 - 0 - 0 -

Pembangunan Tempat Parkir Jumlah bulan yang terpenuhi untuk

membuat tempat parkir

bulan 0 - 0 - 0 - 6 300.000 0 - 0 - 0 -

TOTAL 2.523.410 4.481.165 7.540.964 7.028.708 7.006.605 7.075.636 6.922.597



BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan kunci bagi pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai pencapaian kinerja

pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah indikator

kinerja menjadi kunci utama bagi keberhasilan visi dan misi, tujuan dan sasaran

pembangunan serta program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen

perencanaan. Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pekalongan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada

dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan adalah indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Pekalongan.

Target indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan ini yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Pekalongan tahun 2016 – 2021 akan diukur dalam evaluasi kinerja tiap

tahunnya yang akan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan. Pencapaian kinerja Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan akan

menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun sehingga

harus dipedomi oleh seluruh aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan.

Rincian indikator Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut :

Tabel 6.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan

Tahun 2016 – 2021

No Indikator Sasaran

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase Pegawai

berkompeten sesuai

68 70 72 75 78 80 80

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Sumbing No. 1 Telp. (0285) 381766 Fax. (0285) 385270 K A J E N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


Nomor : 068.5/ /2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN 2016 – 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas

pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih

dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi

dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan

good governance , perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana

Strategis ( RENSTRA ) pada BKD DIKLAT Kabupaten

Pekalongan;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974/ Tentang Pokok-

pokok Kepegawaian.( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 3890).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

rencana strategis ( r e n s t r a ) tahun 2016 - 2021bkd-pekalongankab.info/unduh/renstra bkd diklat...

Documents