PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Nama Kelompok:

1. Chandra Wijaya2. Darvin Try Ananda3. Fahira Aulia4. Farhan Sa’adilah5. Nadya Arnianti6. Putri Anisah Farah

Peta Konsep

Hubungan Struktural dan Fungsional

Pemerintahan Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah

Daerah

Otonomi

Daerah

A. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

1. Pemerintahan Pusat

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden dan para menteri. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional.

Tujuan nasional negara kita adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia2. Memajukan kesejahteraan umum.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Kewenangan Pemerintah Pusat

Urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah meliputi sebagai berikut:a. Urusan Politik Luar Negerib. Urusan Pertahananc. Urusan Keamanand. Urusan Yustisie. Urusan Agamaf. Urusan Moneter

ORGANISASI PEMERINTAHAN PUSAT

1.•Pr

esiden

2.

•Wakil Presiden

3.•M

enteri

1. Presiden

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menyelenggarakan pemerintahan presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.

Urutan Presiden Republik Indonesia: 1. Ir. Soekarno. 2. Soeharto. 3. Baharuddin Jusuf Habibie. 4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

5.Diah Permata MegawatiSetiawati Soekarnoputri. 6. Jenderal (TNI) Susilo BambangYudhoyono.

2. Wakil Presiden

Jika presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan maka wakil presiden harus menggantikan kedudukan sebagai presiden.

Berikut ini Wakil Presiden Republik Indonesia :1. Dr. Mohammad Hatta (1945 - 1956)2. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973 - 1978)3. Adam Malik (1978 - 1983)4. Umar Wirahadikusumah (1988 - 1993)5. Sudharmono (1988 - 1993)6. Try Sutrisno (1993 - 1998)7. B.J. Habibie (1998)8. Megawati Soekarnoputri (1998 - 2001)9. Hamzah Haz (2001 - 2004)10. Jusuf Kalla (2004 - 2009)11. DR.Budiono (2009 – 2014)

3. Menteri

Menteri adalah orang yang diangkat oleh presiden untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Mereka adalah pembantu presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sebelum memangku jabatannya para menteri diambil sumpah kemudian dilantik oleh presiden. Pembagian menteri ada tiga, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.

a. Menteri Koordinator

Menteri koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dalam bidang tertentu.

b. Menteri Departemen Menteri departemen adalah menteri yang memimpin departemen.

Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang terdiri dari berbagai bidang, misalnya Departemen Pendidikan, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan lain-lain.

c. Menteri Negara Menteri negara merupakan menteri yang menangani bidang khusus

yang tidak ditangani oleh menteri departemen. Menteri negara tidak memimpin sebuah departemen. Menteri negara disebut juga menteri nondepartemen. Kabinet SBY diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Selain menteri-menteri masih ada pejabat yang setingkat dengan menteri negara, yaitu:a. Sekretaris Negarab. Jaksa Agungc.Sekretaris Kabinet

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah dalam arti luas adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Adapun pemerintah daerah dalam arti sempit adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. b. Memilih pemimpin daerah.c. Mengelola aparatur daerah.d. Mengelola kekayaan daerah.e. Memungut pajak dan retribusi daerah.f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.g. Mendapat sumber sumber pendapatan yang lain yang sah.h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Unsur – Unsur Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perangkat Daerah

DPRD

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi

disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

2. Perangkat Daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

3. DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/ kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

1) DPRD Provinsi Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri

Dalam Negeri atas nama Presiden. Anggota DPRD Provinsi berdomisili di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan. DPRD Provinsi berhak meminta pertanggungjawaban Gubernur.

2) DPRD Kabupaten/Kota Keangotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan.

B. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wujudkan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlangsung dalam beberapa bidang antara lain dalam bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

1. Hubungan dalam bidang keuangan a. Pemberiansumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakanurusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah. b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan

daerah. 2. Hubungan dalam bidang pelayanan umum

a. Kewenangan, Tanggungjawab, dan penentuan standar pelayanan minimal.

b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.c. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

3. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan,

pemeliharaan, pengedalian dampak, budidaya, dan pelestarian. b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya. c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta

rehabilitasi lahan d. Daerah yang memiliki wilayah laut di berikan

kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah Secara etimologi Kata otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu auto (daerah)

dan nomos (hukum). Jadi, pengertian otonomi daerah secara etimologi adalah hak darah untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

1. Asas DesentralisasiAsas desentralisasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

dilakukan dengan pelimpahan beberapa urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Asas DekonsentrasiAsas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah dalam kerangka NKRI.

3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan) Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan penugasan dari

pemerintah pusat kepada daerah dan desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

3. Lembaga Negara yang Berperan Dalam Otonomi Daerah a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rancangan UU baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD disusun berdasarkan program legislasi Nasional (prolegnas). Adapun RUU yang dapat di ajukan oleh DPR antara lain berkaitan dengan RUU tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daera; pembentukan,pengabungan, dan pemekaran daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan.

b. PresidenPresiden adalah badan pemegang kekuasaan

pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945. Presiden bukan sekedar pelaksana kekuasaan pemerintahan, melainkan juga menjalankan kekuasaan membentuk perundang undangan.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pasal 22 D UUD 1945 menegaskan tentang kewenangan DPD yang salah satu diantaranya DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaraan serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

d. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

DPOD adalah lembaga yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah termasuk diantaranya sebagai berikut:1. Rancangan pembentukan, pengahapusan, dan penggabungan daerah, serta Pembentukan kawasan khusus.2. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.3. Rancangan kebijakan penilaian kemampuan daerah, evaluasi, dan monitoring terhadap daerah.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah6) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Nilai UnitarisNilai Unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

2. Nilai dasar Desentralisasi TeritorialDari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Masa Orde Baru

Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah Setelah Masa Orde Baru

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi

dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu:1) melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;2)pembentukan negara federal; atau3)membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.

Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Thank for your attention