kedudukan pemerintah

8/18/2019 kedudukan pemerintah

1/26

BAB

2

KEDUDUKAN HUKUM

(RECHTSPOTITIE)

PEMERINTAH


2/26

A. Kedudukan Hukum Pemerintah• Ahli Hukum Romawi, Ulpianus melakukan pembagian hukum

kedalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalahhukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara romawi,sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungankeluarga

• Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan dua

kepala, yaitu sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukumpublik dan wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum privat

• Untuk melihat kapan administrasi negara terlibat dalam hukumpublik atau hukum perdata, maka yang harus dilakukan adalah

melihat lembaga yang diwakili pemerintah; negara, provinsi,kabupaten. Dalam perspektif hukum publik, negara adalahorganisasi jabatan.


3/26

enurut !ogemann "Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalahorganisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi#.

$engertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperin%idalam hubungannya se%ara keseluruhan. &ungsi'fungsi inidinamakan jabatan ()egara adalah organisasi jabatan#.

*agir anan berpendapat, jabatan adalah lingkunganpekerjaan tetap yang berisi fungsi'fungsi tertentu yangse%ara keseluruhan men%erminkan tujuan dan tata kerjasuatu organisasi.


4/26

*erdasarkan ajaran hukum keperdataan, dikenal istilahsubjek hukum (pengemban hak dan kewajiban# yang terdiri

dari manusia dan badan hukum, badan hukum sendiriterbagi dua; badan hukum publik dan badan hukum private.

enurut +hidir Ali, ada tiga kriteria untuk menentukanstatus badan hukum publik, diantaranya ". Dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan

dengan konstruksi hukum publik didirikan oleh penguasadengan UU atau peraturan lainnya.

-. !ingkungan kerja, melaksanakan perbuatan'perbuatanpublik.

. *adan hukum itu diberikan wewenang publik seperti

membuat keputusan, peraturan yang mengikat umum.


5/26

1. Kedudukan pemerintahdalam

Hukum Publik


6/26

Dalam perspektif hukum publik, negara diartikan

sebagai organisasi jabatan. Diantara jabatan'

jabatan kenegaraan ini ada yang disebut dengan

jabatan pemerintah.

Kedudukan pemerintahdalam

Hukum Publik


7/26

. /rgan pemerintah menjalankan wewenang atas nama dantanggung jawab sendiri di hadapan hakim.

-. $elaksanaan wewenang dalam rangka menjaga danmempertahankan norma hukum administrasi, organpemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat

dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan,banding, atau perlawanan.

. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinyasebagai penggugat.

0. $ada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki hartakekayaan sendiri. /rgan pemerintahan merupakan bagian(alat# dari badan hukum menurut hukum privat denganharta kekayaannya.

KARAKTERISTIK JABATAN PEMERINTAH


8/26

$erbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan(vertegenwoordiging), yaitu pejabat (ambtsdrager #. $ejabatbertindak untuk dan atas nama jabatan.

enurut 1.Utre%ht, oleh karena diwakili pejabat, maka jabatanitu berjalan. 2ang menjalankan hak dan kewajiban yang

didukung oleh jabatan ialah pejabat.


9/26

*erdasarkan ketentuan , pejabat hanya menjalankan tugas

dan wewenang, karena pejabat tidak 3memiliki4 wewenang. 2ang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan.

*erdasarkan Hukum 5ata )egara, jabatanlah yang dibebanidengan kewajiban, berwenang untuk melakukan perbuatan

hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli denganpergantian pejabat.


10/26

6abatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang

berbeda. 6abatan diatur oleh hukum tata negara dan hukumadministrasi negara, sedangkan pejabat diatur dan tundukpada hukum kepegawaian.

Dalam Hukum Administrasi )egara, tindakan hukum jabatan

pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengandemikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukumpublik adalah sebagai wakil (vertegenwoordiger# dari jabatanpemerintahan.


11/26

2. Macam-macam Jabatan

Pemerintahan


12/26

)egara yang menganut konsepwelfare state, ruang lingkup

kegiatan administrasi negaraatau pemerintahan itu sangatluas dan beragam.


13/26

7ndroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha

negara itu sebagai berikut "

• 7nstansi'instansi resmi pemerintah yang berada di bawah

$residen sebagai kepala eksekutif.• 7nstansi'instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan

kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang'undangan melaksanakan urusan pemerintahan.

• *adan'badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintahdengan maksud untuk melaksanakan tugas'tugas pemerintahan.

• 7nstansi'instansi yang merupakan kerja sama antara pihakpemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas'tugas pemerintahan

• !embaga'lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturanperundang'undangan dan sistem pri8inan melaksanakan tugas

pmerintahan.


14/26

9&. arbun menyebutkan kelompok *adan atau $ejabat 5U) yangmenyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yaitu "

• !ingkungan eksekutif " $residen sebagai :epala $emerintahan termasukpembantu'pembantunya di $usat

•

Urusan desentralisasi " :epala'kepala daerah tingkat 7 dan 77 serta$emerintahan Desa.

• Urusan dekonsentrasi " ubernur, *upati,


15/26

5ugas dan wewenang jabatan pemerintahan dan $ejabattunduk pada HA) termasuk dalam proses penyelesaiansuatu sengketa.

:uali=kasi 9&. arbun terkesan mudah diterima namun tidakmudah diterapkan dan menimbulkan sejumlah persoalan.


16/26

Alasannya "

• :$ dan :etua A yang disebutkan tadi bertindak atas namanegara bukan sebagai administrasi negara.

• $emerintahan mengadakan kerja sama dengan pihakswasta, tidak dengan sendirinya pihak swasta itu tergolongsebagai *adan atau $ejabat 5U).

• *adan'badan swasta yang didirikan dan diawasi olehpemerintah diatur dan tunduk pada hukum perdata


17/26

9yarat'syarat badan hukum perdata dapat dikategorikansebagai administrasi negara "

• *adan'badan dibentuk oleh organisasi publik

• *adan'badan itu menjalankan fungsi pemerintahan

• $eraturan perundang'undangan se%ara tegas memberikan

kewenangan untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan


18/26

*iasanya *U)>*UD disamakan dengan istilah 3instansi

pemerintah4, namun menurut Ari=n, *U)>*UD tersebuttidak memliki kewenangan publik.

*U)>*UD disebut sebagai 3instansi pemerintah4 bukankarena dari jenis, format, atau operasionalisasi dari

*U)>*UD itu sendiri, serta tergantung pada syarat yangdisebutkan sebelumnya.


19/26

Di *elanda, *U) itu disebut sebagai $*/(depubliekrechtelijke bedrisorganisasi# dibentuk berdasarkanhukum publik dan diserahi kewenangan publik.

Atasan>$ejabat $*/ disebut 91R (de Sociaal-EconomischeRaad# atau istilahnya Dewan 1konomi )asional yaitu suatubadan publik yang menjadi penasihat pemerintah tertinggidalam bidang sosial ekonomi.

*awahannya 91R adalah "

• $emilik modal " werkegeversleden

• $egawai " werknemersleden

• Anggota kerajaan" Kroonleden


20/26

91R diberi kewenangan mengatur (verondenende bevoegdheid#.

Adanya kewenangan tersebut melahirkan kewenangan membuatkeputusan'keputusan (bes%hikkingen# dan dalam keadaantertentu berwenang menerapkan sanksi, sebagaimanakewenangan instansi pemerintah pada umumnya.


21/26

3. Kedudukan Pemerintah

dalam Hukum Privat


22/26

*adan hukum(re%thspersoon adalah kumpulan orang, yaitu semuayang ada di dalam kehidupan masyarakat (dengan berbagai

penge%ualian# sesuai dengan ketentuan undang'undang dapatbertindak sebagaimana manusia, yang memiliki hak'hak dankewenangan'kewenangan, seperti kumpulan orang (dalam suatubadan hukum#, perseroan terbatas, perusahaanperkapalan,perhimpunan (sukarela# , dsb.

*adan hukum adalah sebagai subjek kewajiban dan kewenanganyang bukan manusia.


23/26

Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur daribadan hukum, yaitu"

a. $erkumpulan orang (organisasi yang teratur#b. Dapat melaksanakan pebuatan hukum dalam hubungan'

hubungan hukum%. Adanya harta kekayaan yang terpisahd. empunyai kepentingan sendiri

e. empunyai pengurusf. empunyai tujuan tertentug. empunyai hak'hak dan kewajiban'kewajibanh. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan


24/26

*erdasar hukum perdata negara, provinsi, kabupatenadalah kumpulan dari badan'badan hukum yang tindakanhukumnya dijalankan oleh pemerimtah. enurut 6.*.6..ten berge 3$emerintah sebagaimana manusia dan badanhukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum4.


25/26

5indakan hukum pemerintah di bidangkeperdataan adalah sebagai wakil dari badan

hukum (re%thspersoon#, yang tunduk dan diaturdengan hukum perdata.

Dengan demikian, kedudukan pemerintah dalamhukum privat adalah sebagai wakil dari badanhukum keperdataan.


26/26

THANK YOU

kedudukan pemerintah

Documents