12_siklus pelaporan pemerintah pusat.docx

8/17/2019 12_siklus pelaporan pemerintah pusat.docx

1/23

SIKLUS PELAPORAN PEMERINTAH PUSAT:

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH

PUSAT

MAKALAH

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas matakuliah

Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik

yang dibina oleh Dr. Wuryan Andayani, M.Si., Ak.

oleh

!irma "ala#i $%&'('%')$$$'%$

Mohammad Wildan Khabibi $%&'('%')$$$'%*

Muhammad Ha+d usuf$%&'('%')$$$'-'

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN AKUNTANSI


2/23

Desember 201


3/23

KAA P/"0A"A1

Dengan menyebut nama Allah SW yang Maha Pengasih lagi Maha

Panyayang, Kami 2an3atkan 2u3a dan 2u3i syukur atas kehadirat4"ya, yang

telah melim2ahkan rahmat, hidayah, dan inayah4"ya ke2ada kami,

sehingga kami da2at menyelesaikan makalah tentang !S"#$%s

Pe$&'(r&) Pemer")*&+ P%s&*: S"s*em A#%)*&)s" ,&) Pe$&'(r&)

Pemer")*&+ P%s&*-.

Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan menda2atkan

bantuan dari berbagai 2ihak sehingga da2at mem2erlan5ar 2embuatanmakalah ini. 6ntuk itu kami menyam2aikan banyak terima kasih ke2ada

semua 2ihak yang telah berkontribusi dalam 2embuatan makalah ini.

erle2as dari semua itu, Kami menyadari se2enuhnya bah7a masih ada

kekurangan baik dari segi susunan kalimat mau2un tata bahasanya. 8leh

karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik

dari 2emba5a agar kami da2at mem2erbaiki makalah ini.

Akhir kata kami berhara2 semoga makalah tentang !S"#$%s Pe$&'(r&)

Pemer")*&+ P%s&*: S"s*em A#%)*&)s" ,&) Pe$&'(r&) Pemer")*&+

P%s&*- ini da2at memberikan manfaat mau2un in2irasi terhada2

2emba5a.

Malang, Desember ('$&

Penyusun


4/23

9A9 $

P/"DAH6L6A"

$ Latar 9elakangAP9" memiliki 2eran yang 2enting dan strategis dalam mendukung

3alannya ekonomi nasional terutama dalam u2aya men5a2ai target4target

2embangunan nasional. AP9" yang baik 3uga meru2akan salah satu

indikator baiknya 2engelolaan negara. Salah satu 2erann tersebut adalah

menyediakan dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah

yang tidak da2at dilaksanakan oleh sektor s7asta se5ara o2timal, yaitu

fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. 8leh karena itu

AP9" harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam u2aya

mendukung 2en5i2taan akselerasi 2ertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkualitas.Dari sisi domestik, AP9" meru2akan alat Pemerintah untuk

me7u3udkan 2embangunan yang merata dan berkeadilan dengan

tu3uannya utnuk meningkatkan kese3ahteraan rakyat, baik kuantitas

mau2un kualitas. Kemam2uan Pemerintah dalam 2engelolaan keuangan

negara yang ter5ermin dalam AP9" 3uga men3adi indikator bagi in#estor

dan 5alon in#estor untuk melihat daya tahan ekonomi Indonesia. 8leh

karena itu, di2erlukan 2emahaman bah7a 2ela2oran AP9" harus

dilakukan melalui 2roses yang kredibel dan bertanggung 3a7ab sehingga

ke2er5ayaan masyarakat di dalam negeri mau2un internasional da2at

ter3aga.Peran dan tanggung 3a7ab Pemerintah dalam 2ela2oran AP9"

sangatlah besar. "amun 2roses 2ela2oran AP9" bukan hanya meru2akan

kegiatan yang dilaksanakan oleh internal 2emerintah, teta2i 3uga

melibatkan 2eran masyarakat melalui re2resentasinya di lembaga

legislatif untuk membahas la2oran AP9", dalam bentuk La2oran

Keuangan Pemerintah Pusat :LKPP;. Agar di2eroleh LKPP yang berkualitas

di2erlukan ker3asama yang harmonis, trans2aran, dan 2rofesional antar4

stakeholders internal dan eksternal Pemerintah. 8leh karena itu,


5/23

2emahaman tentang siklus 2ela2oran 2emerintah 2usat men3adi sangat

2enting.Sebagai u2aya memberikan 2emahaman memadai ke2ada

mahasis7a mengenai siklus 2ela2oran 2emerintah 2usat, 2enyusun ingin

mengangkat bahasan mengenai !S"#$%s Pe$&'(r&) Pemer")*&+ P%s&*:

S"s*em A#%)*&)s" ,&) Pe$&'(r&) Pemer")*&+ P%s&*-.

( 1umusan Masalah

• 9agaimanakah siklus dari 2ela2oran 2emerintah 2usat dengan

menggunakan SAPP<

% Metode Penulisan

Dalam 2enyusunan makalah ini, 2enulis menggunakan metode

2enulisan deskri2tif. Metode deskri2tif adalah 2en5arian fakta dengan

inter2retasi yang te2at. u3uan dari 2enelitian deskri2tif ini adalah

untuk membuat deskri2si, gambaran atau lukisan se5ara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta4fakta, sifat4sifat serta hubungan

antar fenomena yang diselidiki.

- u3uan Penulisan

u3uan dari 2embuatan makalah ini adalah untuk mengetahui danmemahami bagaimana siklus 2ela2oran 2emerintah 2usat.

& Manfaat PenulisanManfaat yang dihara2kan setelah memba5a makalah ini adalah

• 6mum 2emba5a mengetahui dan memahami bagaimana siklus

2ela2oran 2emerintah 2usat

• Khusus mahasis7a, khususnya mahasis7a akuntansi konsentrasi

sektor 2ublik da2at memahami dan menyem2urnakan siklus

2ela2oran 2emerintah 2usat untuk masa yang akan datang


6/23

9A9 (

LA"DASA" /81I

(.$ Landasan Hukum

• 6ndang46ndang Dasar 1e2ublik Indonesia tahun $=-&

• 6ndang46ndang "omor $) ahun (''% tentang Keuangan "egara

• 6ndang46ndang "omor $ ahun (''- tentang Perbendaharaan "egara

• Peraturan Pemerintah "omor * ahun (''> tentang Pela2oran Keuangan

dan Kiner3a Instansi Pemerintah

• Peraturan Pemerintah "omor )$ ahun ('$' tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan• Peraturan Menteri Keuangan "omor (%*?PMK.'&?('$$ tentang Pedoman

6mum Sistem Akuntansi Pemerintahan

• Peraturan Menteri Keuangan "omor ($%?PMK.'&?('$% tentang Sistem

Akuntansi dan Pela2oran Pemerintah Pusat

• Peraturan Menteri Keuangan "omor (>(?PMK.'&?('$- tentang Sistem

Akuntansi dan Pela2oran Pusat

(.( Istilah4istilah

La2oran Keuangan adalah bentuk 2ertanggung3a7aban 2emerintah atas

2elaksanaan AP9" beru2a la2oran realisasi anggaran, nera5a, la2oran arus kas,

la2oran o2erasional, la2oran 2erubahan ekuitas, la2oran 2erubahan Saldo

Anggaran Lebih, dan @aLK.

La2oran Keuangan Pemerintah Pusat yang selan3utnya disebut LKPP

adalah la2oran keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang meru2akan

konsolidasian La2oran Keuangan Kementerian "egara?Lembaga dan La2oran

Keuangan 96".

9adan Layanan 6mum yang selan3utnya disingkat 9L6 adalah instansi di

lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 2elayanan ke2ada

masyarakat beru2a 2enyediaan barang dan?atau 3asa yang di3ual tan2a

mengutamakan men5ari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan 2ada 2rinsi2 e+siensi dan 2rodukti#itas, yang 2engelolaan

keuangannya diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait.


7/23

9endahara 6mum "egara yang selan3utnya disingkat 96" adalah 2e3abat

yang diberi tugas men3alankan fungsi 9endahara 6mum "egara.

Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pemerintah Pusat yang

selan3utnya disebut SAPP adalah rangkaian sistematik dari 2rosedur,2enyelenggara, 2eralatan, dan elemen lain untuk me7u3udkan fungsi akuntansi

se3ak 2engum2ulan data, 2en5atatan, 2engikhtisaran sam2ai dengan 2ela2oran

2osisi keuangan dan o2erasi keuangan 2ada Pemerintah Pusat.

Sistem A2likasi erintegrasi adalah sistem a2likasi terintegrasi seluruh

2roses yang terkait dengan 2engelolaan AP9" dimulai dari 2roses

2enganggaran, 2elaksanaan, dan 2ela2oran 2ada 96" dan Kementerian

"egara?Lembaga.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selan3utnya disingkat SAP adalah

2rinsi242rinsi2 akuntansi yang ditera2kan dalam menyusun dan menya3ikan

La2oran Keuangan 2emerintah.

Pengguna Anggaran adalah 2e3abat 2emegang ke7enangan 2enggunaan

anggaran kementerian negara?lembaga?satuan ker3a 2erangkat daerah.


8/23

9A9 %

P/M9AHASA"

%.$ Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pemerintah Pusat :SAPP;

u3uan SAPP

$. Men3aga aset Pemerintah Pusat dan instansi4instansinya melalui

2en5atatan, 2emrosesan, dan 2ela2oran transaksi keuangan yang

konsisten sesuai dengan standar dan 2raktik akuntansi yang diterima

se5ara umum

(. Menyediakan informasi yang akurat dan te2at 7aktu tentang anggaran

dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik se5ara nasional

mau2un instansi yang berguna sebagai dasar 2enilaian kiner3a, untuk

menentukan ketaatan terhada2 otorisasi anggaran dan untuk tu3uan

akuntabilitas%. Menyediakan informasi yang da2at di2er5aya tentang 2osisi keuangan

suatu instansi dan Pemerintah Pusat se5ara keseluruhan dan-. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk 2eren5anaan,

2engelolaan dan 2engendalian kegiatan dan keuangan 2emerintah

se5ara e+sien.

@iri4@iri Pokok SAPP

a. 9asis Akuntansi

9asis akuntansi yang digunakan dalam la2oran keuangan 2emerintah

adalah basis akrual. Penera2an basis kas teta2 digunakan dalam

2enyusunan La2oran 1ealisasi Anggaran se2an3ang AP9" disusun

menggunakan 2endekatan basis kas.

b. Sistem Pembukuan 9er2asangan

Sistem Pembukuan 9er2asangan didasarkan atas 2ersamaan dasar

akuntasi yaitu Aset B Ke7a3iban C /kuitas. Setia2 transaksi dibukukan

dengan mendebet 2erkiraan dan mengkredit 2erkiraan yang terkait.


9/23

"amun demikian untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan se5ara

single entry :2embukuan tunggal;.

5. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan 2ela2oran keuangan entitas dilaksanakan se5ara

ber3en3ang oleh unit46nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan baik di

kantor 2usat instansi mau2un di daerah.

d. 9agan Akun Standar

SAPP menggunakan bagan akun standar yang diteta2kan oleh Menteri

Keuangan yang berlaku untuk tu3uan 2enganggaran mau2un akuntansi.

e. Standar Akuntansi Pemerintahan :SAP;

SAPP menga5u 2ada Standar Akuntansi Pemerintahan :SAP; dalam

melakukan 2engakuan, 2engukuran, 2enya3ian dan 2engungka2an

terhada2 transaksi keuangan entitas 2emerintah 2usat.

Kerangka 6mum SAPP

SAPP terdiri dari

a. Sistem Akuntansi dan 2ela2oran keuangan 96"

SA96" menghasilkan La2oran Keuangan 9endahara 6mum "egara :96";.

96" dibagi men3adi ( :dua; kelom2ok, yaitu 96" sebagai 2engelola kas

dan 96" sebagai Pengguna Anggaran 9agian Anggaran :9A;

96"?2engelola transaksi 96" lainnya. SiAP diselenggarakan oleh 96"

selaku 2engelola kas, sedangkan SA96" selain SiAP diselenggarakan oleh


10/23

96" selaku Pengguna Anggaran 9A496"?2engelola transaksi 96" lainnya.

SA96" terdiri dari bebera2a subsistem, yaitu

$; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pusat :SiAP;

(; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan 6tang Pemerintah :SA6P;%; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Hibah :SIK69AH;-; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan In#estasi Pemerintah :SAIP;&; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan dan Pela2oran Penerusan

Pin3aman :SAPPP;>; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan ransfer ke Daerah :SAD;); Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan 9elan3a Subsidi :SA9S;*; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan 9elan3a Lainnya :SA9L;=; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan ransaksi Khusus :SAK;

dan

$'; Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan dan Pela2oran Keuangan

9adan Lainnya :SAP9L;.

Dalam 2elaksanaan SA96", Kementerian Keuangan selaku 96"

membentuk 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan 9endahara 6mum

"egara sebagai berikut

$. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan 9endahara 6mum "egara

:6A96";(. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pembantu 9endahara 6mum

"egara :6AP96";%. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Kuasa 9endahara 6mum

"egara tingkat Pusat :6AK96"4Pusat;-. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Koordinator Kuasa 9endahara

6mum "egara tingkat Kantor Wilayah :6AKK96"4Wilayah;&. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Kuasa 9endahara 6mum

"egara ingkat Daerah?KPP" :6AK96"4Daerah?KPP";>. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran

/selon I 9endahara 6mum "egara :6APPA4/$ 96"; dan). 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran

9endahara 6mum "egara :6AKPA 96";.

Selan3utnya, akan dibahas sekilas mengenai masing4masing sistem

akuntansi yang meru2akan kom2onen dari Sistem Akuntansi 9endahara

6mum "egara.


11/23

a. Sistem Akuntansi Pusat :SiAP;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SiAP

adalah serangkaian 2rosedur manual mau2un terkom2uterisasi mulai dari

2engum2ulan data, 2en5atatan, 2engikhtisaran sam2ai dengan 2ela2oran

2osisi keuangan, dan o2erasi keuangan 2ada Kementerian Keuangan

selaku 9endahara 6mum "egara. SiAP ini meli2uti Sistem Akuntansi Kas

6mum "egara :SAK6";, yang menghasilkan La2oran Arus Kas dan "era5a

Kas 6mum "egara :K6";, dan Sistem Akuntansi 6mum :SA6; yang

menghasilkan La2oran 1ealisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan "era5a.

SiAP ini dilaksanakan oleh KPP", Kan7il Direktorat enderal

Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas "egara.

KPP" menyusun La2oran Keuangan Pemerintah Pusat :LKPP; tingkat

Kuasa 96" KPP". La2oran Keuangan ini beserta data transaksi

disam2aikan ke Kan7il Direktorat enderal Perbendaharaan dan Direktorat

Akuntansi dan Pela2oran Keuangan setia2 bulan. Direktorat Pengelolaan

Kas "egara menyusun LKPP tingkat 96"4Pusat dan mengirimkan ke

Kantor Pusat Direktorat enderal Perbendaharaan 5.E. Direktorat Akuntansi

dan Pela2oran Keuangan.

b. Sistem Akuntansi 6tang Pemerintah :SA46P; dan Sistem Akuntansi

Hibah :SIK69AH;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SA46P


2engum2ulan data, 2engakuan, 2en5atatan, 2engikhtisaran serta

2ela2oran 2osisi utang, o2erasi utang 2emerintah, 2enerimaan, dan

2engeluaran 2embiayaan terkait utang. Sementara itu, SIK69AH

dide+nisikan sebagai serangkaian 2rosedur manual mau2un

terkom2uterisasi mulai dari 2engum2ulan data, 2engakuan, 2en5atatan,

2engikhtisaran serta 2ela2oran 2osisi dan o2erasi hibah Pemerintah.

SA46PFH menghasilkan La2oran realisasi Penerimaan Hibah, 2embayaran

bunga utang, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan serta

"era5a. Sesuai dengan 2asal $( PMK "omor $)$?PMK.'&?(''), SA46PFH


12/23

dilaksanakan oleh Direktorat enderal Pengelolaan 6tang selaku 6nit

Akuntansi Pembantu 9endahara 6mum "egara :6AP96";. Kemudian,

La2oran ini dikirimkan ke Direktorat Akuntansi dan Pela2oran Keuangan

selaku 6nit Akuntansi 9endahara 6mum "egara :6A96";.

5. Sistem Akuntansi In#estasi Pemerintah :SA4IP;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SA4IP



2ela2oran 2osisi in#estasi 2emerintah, 2enerimaan dan 2engeluaran

terkait in#estasi. SA4IP dilaksanakan oleh unit yang men3alankan

2enatausaahaan dan 2ela2oran in#estasi Pemerintah, yang dalam hal ini

Direktorat enderal Kekayaan "egara :DK";. Selan3utnya, DK"

menyam2aikan la2oran beserta Arsi2 Data Kom2uter :ADK; ke2ada

Direktorat Akuntansi dan Pela2oran Keuangan.

Penatausahaan in#estasi Pemerintah ini menghasilkan la2oran beru2a :i;

La2oran 1ealisasi Anggaran :ii; "era5a :iii; @atatan atas La2oran

Keuangan dan :i#; La2oran In#estasi Pemerintah :managerial report ;.

d. Sistem Akuntansi dan Pela2oran Penerusan Pin3aman :SA4PPP;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SAPPP



2ela2oran 2enerusan 2in3aman 2emerintah. SA4PPP dilaksanakan oleh

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pin3aman serta menghasilkan La2oran

1ealisasi Anggaran dan "era5a. La2oran ini kemudian dikirim ke2ada

Direktorat Akuntansi dan Pela2oran Keuangan sebagai 6A96".

e. Sistem Akuntansi ransfer ke Daerah :SA4D;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SA4D



2ela2oran 2osisi dan o2erasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah.


13/23

SA4D dilaksanakan oleh Direktorat enderal Perimbangan Keuangan serta

menghasilkan La2oran 1ealisasi Anggaran dan "era5a. La2oran ini 3uga

kemudian dikirimkan ke2ada 6A96".

f. Sistem Akuntansi 9elan3a Subsidi dan 9elan3a Lain4lain :SA49S9L;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SA9S9L



2osisi keuangan dan o2erasi keuangan atas transaksi subsidi dan belan3a

lain4lain.

SA49S9L menghasilkan La2oran 1ealisasi Anggaran, "era5a, dan @atatanatas La2oran Keuangan. 9erdasarkan Pasal $)A ayat :%;, SA49S9L

dilaksanakan oleh Direktorat enderal Anggaran selaku Pengguna

Anggaran 9elan3a Subsidi dan 9elan3a Lain4lain. Selan3utnya ayat :-; 2asal

yang sama diatur bah7a Pengguna Anggaran da2at menun3uk 2e3abat

2ada Kementerian "egara?Lembaga?Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran.

g. Sistem Akuntansi ransaksi Khusus :SA4K;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SA4K



untuk seluruh transaksi 2enerimaan dan 2engeluaran aset 2emerintah

yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku 9endahara 6mum

"egara, yang tidak ter5aku2 dalam Sub Sistem Akuntansi 9endahara

6mum "egara. 9erdasarkan 2erubahan Huruf I Lam2iran PMK "omor

$)$?PMK.'&?(''), transaksi bersifat khusus dimaksud antara lain

Pengeluaran Ker3asama Internasional, Pengeluaran Pern3an3ian Hukum

Internasional, P"9P yang dikelola oleh DA ke5uali bagian laba 96M", Aset

2emerintah yang berada dalam 2enguasaan Pengelola 9arang,

Pembayaran dan 2enerimaan setoran?2otongan P!K, dan Pembayaran

9elan3a Pensiun.


14/23

SA4K menghasilkan La2oran Keuangan yang terdiri dari La2oran 1ealisasi

Anggaran, "era5a, dan @atatan atas La2oran Keuangan. 9erdasarkan

Pasal $)9 ayat :%; PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, disebutkan bah7a dalam

rangka 2elaksanaan SA4K, Direktur enderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan membentuk unit akuntansi antara lain beru2a 6nit

Akuntansi Pembantu 9endahara 6mum "egara ransaksi Khusus :6AP

96" K; yang berdasarkan ayat :-; 2asal yang sama dilaksanakan oleh

Direktorat enderal Perbendaharaan.

h. Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan 9adan Lainnya :SAP9L;

9erdasarkan de+nisi dalam 2asal $ PMK "omor (%%?PMK.'&?('$$, SAP9L



2osisi keuangan dan ikhtisar la2oran keuangan badan lainnya. SAP9L

ditera2kan untuk menyusun La2oran Posisi Keuangan :"era5a; 9adan

Lainnya dan Ikhtisar La2oran Keuangan 9adan Lainnya. 9erdasarkan

2erubahan Huruf 9agian Kedua Lam2iran PMK "omor $)$?PMK.'&?(''),

SA4P9L dilaksanakan oleh Direktorat enderal Perbendaharaan 5.E.

Direktorat Akuntansi dan Pela2oran Keuangan.

b. Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Instansi :SAI;

Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Instansi :SAI; dilaksanakan

oleh kementerian negara?lembaga. Kementerian negara?lembaga

melakukan 2emrosesan data untuk menghasilkan La2oran Keuangan.

Dalam 2elaksanaan SAI, kementerian negara?lembaga membentuk 6nit

Akuntansi dan Pela2oran Keuangan dan 6nit Akuntansi dan Pela2oran

9arang Milik "egara :9M";.

6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan 2ada SAI, terdiri dari

$. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pengguna Anggaran :6APA;(. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pembantu Pengguna

Anggaran/selon$ :6APPA4/$;%. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pembantu Pengguna

AnggaranWilayah :6APPA4W; dan


15/23

-. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran

:6AKPA;.

6nit Akuntansi dan Pela2oran 9M" 2ada SAI, terdiri dari

$. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Pengguna 9arang :6AP9;(. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Pembantu Pengguna 9arangG/selon$

:6APP94/$;%. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Pembantu Pengguna 9arangGWilayah

:6APP94W; dan

-. 6nit Akuntansi dan Pela2oran Kuasa Pengguna 9arang :6AKP9;.

enis4enis La2oran Keuangan

La2oran Keuangan Pemerintah Pusat :LKPP; disam2aikan ke2ada DP1

sebagai 2ertanggung3a7aban atas 2elaksanaan AP9". Sebelum

disam2aikan ke2ada DP1 1I, LKPP tersebut terlebih dahulu dire#iu oleh

A2arat Penga7asan Intern dan diaudit oleh 9PK. LKPP terdiri daria. La2oran 1ealisasi Anggaranb. La2oran Perubahan Saldo Anggaran Lebih5. "era5ad. La2oran 82erasional

e. La2oran Arus Kasf. La2oran Perubahan /kuitas dan

g. @atatan atas La2oran Keuangan.

%.( La2oran Keuangan Pemerintah Pusat

Penyusunan dan 2enyam2aian La2oran Keuangan Pemerintah Pusat

:LKPP; meru2akan bentuk 2ertanggung3a7aban dari 2elaksanaan AP9"

atau AP9"4P. Sebagaimana disebutkan dalam 6ndang4undang "o.$)

tahun (''% tentang Keuangan "egara, 2asal %' ayat :$;, Presiden

menyam2aikan ran5angan undang4undang tentang 2ertanggung3a7aban

2elaksanaan AP9" ke2ada DP1 beru2a la2oran keuangan yang telah

di2eriksa oleh 9adan Pemeriksa Keuangan, selambat4lambatnya > :enam;

bulan setelah tahun anggaran berakhir.


16/23

La2oran Keuangan Pemerintah Pusat :LKPP; men5aku2 seluruh as2ek

keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang

terdiri dari 9endahara 6mum "egara :96"; dan kementerian

negara?lembaga :K?L;, beserta 3en3ang struktural di ba7ahnya se2ertieselon I, kantor 7ilayah, serta satuan ker3a yang bertanggung 3a7ab atas

otorisasi kredit anggaran yang diberikan ke2adanya termasuk satuan

ker3a 9adan Layanan 6mum :9L6; dan satuan ker3a 2engguna dana

dekonsentrasi dan tugas 2embantuan. LKPP disusun oleh Menteri

Keuangan selaku Pengelola !iskal berdasarkan konsolidasi La2oran

Keuangan Kementerian "egara?Lembaga :LKKL; dan La2oran Keuangan

9endahara 6mum "egara :LK96";.

LKPP dihasilkan melalui sistem akuntansi terintegrasi yang disebut Sistem

Akuntansi Pemerintah Pusat :SAPP; sesuai dengan PMK "omor

($%?PMK.'&?('$% tentang Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan

Pemerintah Pusat. Alur 2enyusunan LKPP berdasarkan SAPP dideskri2sikan

dalam gambar berikut ini.


17/23

Dalam gambar di atas da2at dilihat bah7a 2roses 2enyusunan LKPP

meru2akan muara dari 2roses Sistem Akuntansi Instansi yang

diselenggarakan oleh Kementerian "egara?Lembaga dan Sistem Akuntansi

96" yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan sebagai

9endahara 6mum "egara. Sistem Akuntansi Instansi ini dilaksanakan dari

Satuan Ker3a, Kantor Wilayah, /selon I yang kemudian dila2orkan dalam

La2oran Keuangan Kementerian "egara?Lembaga :LKKL; yang terdiri dari

:i; La2oran 1ealisasi Anggaran

:ii; "era5a dan

:iii; @atatan Atas La2oran Keuangan.

Sementara itu, keseluruhan 2roses dalam SA496" ini menghasilkan

La2oran Keuangan 96" yang terdiri dari La2oran 1ealisasi Angaran,

"era5a, La2oran Arus Kas, dan La2oran Mana3erial. Ada2un La2oran


18/23

Mana3erial terdiri atas La2oran Posisi Kas, La2oran Posisi 6tang, La2oran

Posisi Penerusan Pin3aman, Ikhtisar La2oran Keuangan 9adan Lainnya dan

La2oran Posisi In#estasi Pemerintah.


19/23

9A9 -

P/"66P

$ Kesim2ulanDari hasil 2embahasan tentang siklus 2ela2oran 2emerintah 2usat,

maka diambil kesim2ulan$ LKPP dihasilkan melalui sistem akuntansi terintegrasi yang

disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat :SAPP;( LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola !iskal

berdasarkan konsolidasi La2oran Keuangan Kementerian

"egara?Lembaga :LKKL; dan La2oran Keuangan 9endahara

6mum "egara :LK96";.% Penyusunan LKPP meru2akan muara dari 2roses Sistem

Akuntansi Instansi yang diselenggarakan oleh Kementerian

"egara?Lembaga dan Sistem Akuntansi 96" yang

diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan sebagai

9endahara 6mum "egara.- Sistem Akuntansi Instansi ini dilaksanakan dari Satuan Ker3a,

Kantor Wilayah, /selon I yang kemudian dila2orkan dalam

La2oran Keuangan Kementerian "egara?Lembaga :LKKL;& Sementara itu, keseluruhan 2roses dalam SA496" ini

menghasilkan La2oran Keuangan 96" yang terdiri dari

La2oran 1ealisasi Angaran, "era5a, La2oran Arus Kas, dan

La2oran Mana3erial.

( Saran6ntuk 2engembangan lebih lan3ut maka 2enulis memberikan saran

yang sangat bermafaat dan da2at membantu menyem2urnakan

siklus 2ela2oran 2emerintah 2usat untuk masa yang akan datang,

yaitu $ Penyederhanaan 6ndang4undang dan Peraturan yang

meregulasi tentang sistem 2ela2oran 2emerintah 2usat

dengan membuat bagan alir :o75hart; yang mudah di2ahami


20/23

( 6ntuk menghindari tum2ang tindihnya 2engertian dan arti

2enting 2ada setia2 fungsi 2ada Sistem Akuntansi dan

Pela2oran Pemerintah Pusat :SAPP;, dibuat modul yang

memudahkan masyarakat khususnya mahasis7a 3urusanakuntansi dengan konsentrasi sektor 2ublik agar lebih mudah

di2ahami, sebagai bentuk in#estasi dan regenerasi sumber

daya manusia yang 2andai mengelola keuangan negara


21/23

DA!A1 P6SAKA

Peraturan Menteri Keuangan 1e2ublik Indonesia "omor ($%?PMK.'&?('$%

tentang Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pemerintah

Pusat

6ndang46ndang "omor $ ahun (''- tentang Perbendaharaan "egara

Peraturan Menteri Keuangan "omor (%%?PMK.'&?('$$ 2erubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan "omor $)$?PMK.'&?('') tentang Sistem Akuntansi

dan Pela2oran Keuangan Pemerintah Pusat

6ndang46ndang "omor $) ahun (''% tentang Keuangan "egara

Peraturan Pemerintah "omor * ahun (''> tentang Pela2oran Keuangan dan

Kiner3a Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah "omor )$ ahun ('$' tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan "omor (%*?PMK.'&?('$$ tentang Pedoman 6mum

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan 1e2ublik Indonesia "omor (>(?PMK.'&?('$-

tentang Sistem Akuntansi dan Pela2oran Keuangan Pusat

Halim, A., F Kusu+, M. S. :('');. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi

Keuangan Daerah, /disi %. Jakarta: Salemba Empat .

"ugraheni, P., F Suba7eh, I. :('$$;. Pengaruh Penera2an Standar

Akuntansi Pemerintahan erhada2 Kualitas La2oran Keuangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 13:$;.

Sad3iarto, A. :(''-;. Akuntabilitas dan 2engukuran kiner3a 2emerintahan.

Jurnal Akuntansi dan keuangan, 2:(;, 224$%*.

Siman3untak, 9. H. :(''&;. Menyongsong /ra 9aru Akuntansi

Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1:$;.


22/23

@hoirunisah, !. :(''*;. !aktor4faktor yang mem2engaruhi kualitas

informasi la2oran keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi

instansi. Jurnal Laporan Keuangan.

Su2eno, H. :('$$;. Pengaruh Partisi2asi Mana3emen erhada2 Ke2atuhan,

Kebenaran La2oran, rans2aransi, dan Akuntabilitas Melalui

Akuntansi Instansi :Studi 2ada Instansi Perguruan inggi "egeri

dan Lembaga?6nit Pemerintah Wilayah a7a imur;. a!alah

Ekonomi, 21:(;.

htt2??777.kemenkeu.go.id?2eraturan4terbaru . Diakses &

Desember ('$&

htt2??777.b2k2.go.id?sesma?konten?(*&?Sistem4Akuntansi4Pemerintah4

Pusat4SAPP.b2k2. Diakses & Desember ('$&

htt2s??2rei.5om?>taE%kylauu2?sistem4akuntansi4dan42ela2oran4

keuangan42emerintah42usat?. Diakses & Desember ('$&

htt2??si2ir.info?regulasi?2mkJ($%J$%.2df . Diakses & Desember ('$&

htt2??k22nmedan(.net?7eb?2eraturan?2eraturan4menteri?$&$42mk4(>(42mk4'&4('$-4tentang4sistem4akuntansi4dan42ela2oran4

keuangan42usat.html. Diakses & Desember ('$&

htt2??kum2ulan4regulasi.blogs2ot.5o.id?('$&?'(?2eraturan4menteri4

keuangan4tentang4sistem4akuntansi4dan42ela2oran4keuangan4

2usat.html. Diakses & Desember ('$&

htt2??s2i.ub.a5.id?7245ontent?u2loads?PMK4$)$4'&4H4('')4SIS/M4

AK6"A"SI4DA"4P/LAP81A"4K/64P/M4P6SA$.2df . Diakses &

Desember ('$&

htt2??777.2erbendaharaan.go.id?old?


23/23

htt2??3etis.2onorogo.go.id?724

5ontent?u2loads?('$&?$'?(>%PMK.'&('$-PerLam2.2df . Diakses &

Desember ('$&

htt2??777.s3dih.de2keu.go.id?fulltet?('$%?($)2mk.'&('$%Per.HM .

Diakses & Desember ('$&

htt2??777.s3dih.de2keu.go.id?fulltet?('')?$)$PMK.'&('')Per.HM .

Diakses & Desember ('$&

htt2??777.kan7il2erbendaharaanmaluku.net?layanan?bidang42embinaan4

akuntansi4dan42ela2oran4keuangan.html. Diakses & Desember

('$&

htt2??k22nmakassar(.net?kum2ulan42eraturan4menteri4keuangan4terkait4

sistem4akuntansi4dan42ela2oran?. Diakses & Desember ('$&
http://jetis.ponorogo.go.id/wp-content/uploads/2015/10/263PMK.052014PerLamp.pdfhttp://jetis.ponorogo.go.id/wp-content/uploads/2015/10/263PMK.052014PerLamp.pdfhttp://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2013/217~pmk.05~2013Per.HTMhttp://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/171~PMK.05~2007Per.HTMhttp://www.kanwilperbendaharaanmaluku.net/layanan/bidang-pembinaan-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan.htmlhttp://www.kanwilperbendaharaanmaluku.net/layanan/bidang-pembinaan-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan.htmlhttp://kppnmakassar2.net/kumpulan-peraturan-menteri-keuangan-terkait-sistem-akuntansi-dan-pelaporan/http://kppnmakassar2.net/kumpulan-peraturan-menteri-keuangan-terkait-sistem-akuntansi-dan-pelaporan/http://jetis.ponorogo.go.id/wp-content/uploads/2015/10/263PMK.052014PerLamp.pdfhttp://jetis.ponorogo.go.id/wp-content/uploads/2015/10/263PMK.052014PerLamp.pdfhttp://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2013/217~pmk.05~2013Per.HTMhttp://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/171~PMK.05~2007Per.HTMhttp://www.kanwilperbendaharaanmaluku.net/layanan/bidang-pembinaan-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan.htmlhttp://www.kanwilperbendaharaanmaluku.net/layanan/bidang-pembinaan-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan.htmlhttp://kppnmakassar2.net/kumpulan-peraturan-menteri-keuangan-terkait-sistem-akuntansi-dan-pelaporan/http://kppnmakassar2.net/kumpulan-peraturan-menteri-keuangan-terkait-sistem-akuntansi-dan-pelaporan/

12_siklus pelaporan pemerintah pusat.docx

Documents