pkn .wewenang pemerintah
TRANSCRIPT
WEWENANG
PEMERINTAH
pusat
PEMERINTAH PUSAT
Pemerintah pusat adalah pemerintah yang memegang kendali
pusat atau menyeluruh dengan membagi-bagi wilayah pemerintahannya dalam
pemerintahan daerah
WEWENANG PEMeRINTa
H PUSAT
WEWENANG PEMeRINTa
H PUSAT
WEWENANG POLITIK LUAR
NEGERI
WEWENANG POLITIK LUAR
NEGERI
WEWENANG PERTAHANANWEWENANG
PERTAHANAN
WEWENANG KEAMANANWEWENANG KEAMANAN
WEWENANG YUSTISI
WEWENANG YUSTISI
WEWENANG MONETER
DAN FISIKAL
WEWENANG MONETER
DAN FISIKAL
WEWENANG AGAMA
WEWENANG AGAMA
WEWENANG POLITIK LUAR NEGERI
Wewenang politik luar negeri dalam arti pengangkatan pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.
WEWENANG PERTAHANAN
Wewenang pertahanan adalah mendirikan dan membentuk
angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang menyatakan
negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun
dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan
persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer dan bela negara
bagi setiap warga negara.
Wewenang pertahanan adalah mendirikan dan membentuk
angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang menyatakan
negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun
dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan
persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer dan bela negara
bagi setiap warga negara.
WEWENANG KEAMANAN
Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak
setiap orang, kelompok atau organisasi yang
kegiatannya mengganggu keamanan
Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak
setiap orang, kelompok atau organisasi yang
kegiatannya mengganggu keamanan
WEWENANG YUSTISI
Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa,
mendirikan lembaga pemasyarakatan,menetapkan
kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi,
amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang
berskala nasional.
Kebijakan makro ekonomi. Misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang,
menetapkan kebijakan moneter dan mengendalikan peredaran
uang.
WEWENANG AGAMA
Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional,
memberikan perlakuan terhadap keberadaan suatu agama,
menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan
keagamaan. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatan dapat
ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan
daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan
agama.
Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional,
memberikan perlakuan terhadap keberadaan suatu agama,
menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan
keagamaan. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatan dapat
ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan
daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan
agama.
DISUSUN OLEH :
ANGGRAENI KUSUMASTUTI / 07
CYNTHIA DEVY NUGRAHAENI / 09
FARANINDA KUSUMA WARDHANI / 11
NAWANG WULAN JANNATUL FIRDAUS / 16
UCAPAN TERIMA KASIH :
TUHAN YANG MAHA ESA
GURU PEMBIMBING
BSE PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS IX
WIKIPEDIA