etika organisasi pemerintah

DESKRIPSI SINGKAT

MATA DIKLAT EOP INI MEMBAHAS

PENGERTIAN ETIKA DAN MORALITAS,

MANFAAT ETIKA ORGANISASI, DIMENSI

DAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA ORGANISASI

PEMERINTAH SERTA PERMASALAHAN

YANG BERHUBUNGAN DENGAN ETIKA

ORGANISASI PEMERINTAH

HASIL BELAJAR

MAMPU MENGETAHUI

PRINSIP-PRINSIP ETIKA

ORGANISASI

PEMERINTAH

INDIKATOR HASIL BELAJAR

SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI PESERTA DIHARAPKAN MAMPU:

1.MAMPU MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN ETIKA DAN MORALITAS;

2.MAMPU MENYIMPULKAN DIMENSI ETIKA ORG. PEM;

3.MAMPU MENGIDENTIFIKASI PRINSIP2 ETIKA ORG. PEM;

4.MAMPU MENGANALISIS MASALAH2 YANG BERHUBUNGAN DENGAN ETIKA ORG. PEM;

5.MAMPU MENERAPKAN CARA-CARA MENINGKATKAN STANDAR ETIKA ORG. PEM. CP 6289.8629.6000

[email protected]

1.PENGERTIAN ETIKA DAN MORALITAS2.DIMENSI ETIKA ORG. PEMERINTAH3.PRINSIP-PRINSIP ETIKA ORG.

PEMERINTAH4.ANALISIS MASALAH2 YANG

BERHUBUNGAN DENGAN ETIKA ORG. PEMERINTAH

5.CARA-CARA MENINGKATKAN STANDAR ETIKA ORG. PEM

MATERI POKOK

E t i k a

Yunani:Ethos kebiasaan atau watak

Perancis:Etiquette kebiasaan atau cara bergaul berperilaku yang baik

Etika secara umum diartikan seba-gai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau sesuatu badan / lembaga organisasi sebag-ai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya CP 6289-8629.6000

[email protected]

Latin:Mos (jamak: mores) cara hidup atau kebiasaan.

Inggris:Morale semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Moralitas

Pengertian moralitas lebih dipahami sebagai nilai-nilai tertentu yang di-yakini oleh seseorang atau organi-sasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dila-kukan dan mana yang tidak sepa-tutnya dilakukan

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa:

Moralitas cenderung lebih merujuk kepada nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau sesuatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Etika lebih dipahami sebagai nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau sesuatu organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Konsepsi etika dan moralitas

Etika berkenaan dgn disiplin ilmu yg mempelajari ttg nilai-nilai yg dianut oleh manusia dan dlm hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat.

Etika merupakan pokok permasalahan dlm disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Moral dalam pengertian umum menaruh penekanan kepada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, diluar ketaatan kepada peraturan.

Moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa dsb.

Moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika.

Moralitas berfokus kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas.

Orang yang mengingkari janji dapat dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak etis.

Orang yang menyiksa anak atau meracuni mertua bisa disebut tindakan tidak bermoral.

Tekanannya dari kedua tindakan tersebut bertumpu pada unsur keseriusan pelanggaran

Moralitas lebih abstrak dibandingkan dengan moral. Perbuatan yang sesuai moralitas tidak sepenuhnya bermoral dan sebaliknya.

Prinsip-Prinsip Etika

•Prinsip Keindahan ( Beauty )

•Prinsip Persamaan (Equality )

•Prinsip Kebaikan (Goodness)

•Prinsip Keadilan ( Justice )•Prinsip Kebebasan ( Liberty)

•Prinsip Kebenaran ( Truth )

KEINDAHAN (BEAUTY)

etika organisasi 15

etika organisasi 16

etika organisasi 17

etika organisasi 18

Liberty (kebebasan)

- Setiap orang bebas bertindakmenurut pilihannya sendiri

- Pilihannya tidak mengganggukebebasan orang lain

- Bertanggungjawab atas perbuatannya.etika organisasi 19

KEBENARAN (Truth)

Doktrin etika dapat diterima oleh masyarakat apabila kebenaran di

dalamnyadapat dibuktikan

etika organisasi 20

SIMPULAN Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang mengatur jalan hidup dan kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah, PNS dan sebagainya harus benar2 menjamin terciptanya keindahan, keadilan, persamaan, kebaikan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

etika organisasi 21

NILAI-NILAI PRIBADI

KESETIAANKEBERHASILA

NKEDAMAIAN

KEBAHAGIAAN

KESEJAHTERAAN KEKAYAAN PERSAHABATA

N KEARIFAN

KEBEBASAN PERSAUDARAAN KEBENARAN KEADILAN

KEJUJURAN KESEHATANKEBERSAMA

ANPERSATUAN

KEUNGGULAN

KETEGASANTANGGUNG-

JAWABKETENARAN

STATUS PENGHARGAANKEHORMATAN

DIRISTABILITAS

KEMERDEKAAN EFISIENSI KEAMANAN KELUARGA

KESEIMBANGAN PENGHARAPAN IMAJINASI KESERASIAN

KASIH SAYANG PERHATIAN KEAKRABAN PENGETAHUAN

HARGA DIRI KETULUSAN PENGABDIAN TOLERANSI

KEPASTIAN MASA DEPAN

JAMINAN EKONOMI

MEMBANTU ORANG LAIN

MENGHORMATI SESAMA

REPUTASI KREDIBILITAS KREATIVITAS KEKUASAAN

HAK ASASI INTEGRITASKEHARMONISA

NKETENANGAN

BERGUNA BAGI ORANG LAIN

MELAYANI PADA SESAMA

BERKORBAN BAGI ORANG

LAIN

KELANGSUNGAN HIDUP

DISIPLIN PRIBADI

KETEGASANKELUHURAN

BUDIKEIKHLASAN

Etika Kehidupan Berbangsa

• Bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang menyebabkan krisis multi dimensional

• Penyebab dari Dalam negeri :1.Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama

2.Dampak diberlakunya sistem sentralisasi3.Tidak berkembangnya pemahaman akan kebinekaan dan kemajemukan

4.Ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat

5.Kurangnya keteladanan dari pimpinan dan tokoh bangsa

6.Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal

7.Adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari luar

8.Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, narkoba

•ETIKA SOSBUD•ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN•ETIKA EKONOMI DAN BISNIS•ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

•ETIKA KEILMUAN•ETIKA LINGKUNGAN

Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa

•Karakteristik Organisasi :1.Spesialisasi atau Pembagian Pekerjaan2.Tingkat Berjenjang (Hierarkhi)3.Berdasarkan aturan dan Prosedur Kerja4.Hubungan yang bersifat Impersonal5.Pengangkatan dan promosi anggota

berdasarkan kompetensi (Sistem Merit)

Etika Organisasi Pemerintahan

Karakteristik Anggota Birokrasi• Bebas dari segala urusan pribadi (Personally Free)• Mengerti tugas dan ruang lingkup jabatannya• Mengerti dan dapat menerapkan kedudukan hukumnya

dalam organisasi• Bekerja berdasarkan perjanjian (kontrak kerja) dengan

kompetensi tertentu• Dipromosikan berdasarkan prestasi dan kompetensi• Diberikan kompensasi berdasarkan standar• Mendahulukan tugas pokok dan fungsinya• Ditempatkan dengan struktur karir yang jelas• Berdisiplin dalam perilaku kerjanya

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

(ETIKA Birokrasi , Gering Supriyadi )

• Asas Kepastian hukum (Principle of Legal Security)• Asas Keseimbangan (Principle of Proportionality)• Asas Kesamaan dalam pengambilan keputusan (Principle of Equality)

• Asas Bertindak cermat (Principle of Carefulness)• Asas Motivasi dalam mengambil keputusan (Principle of Motivation)

• Asas Tidak mencampuradukan kewenangan (Principle of Non Misuse of Competence)

• Asas Permainan yang layak (Principle of Fair Play)

• Asas Keadilan dan kewajaran (Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness)

• Asas menanggapi penghargaan (Principle of Meeting Raised Expectation)

• Asas meniadakan akibat suatu keputusan (Principle of Undoing the Consequencies of Annuled Decision )

• Asas Perlindungan atas pandangan/cara hidup pribadi (Principle of Protecting the Personal Way of Life )

• Asas Kebijaksanaan (Principle of Sapientia)• Asas penyelenggaraan kepentingan umum (Principle of Public Service)

Asas umum Pemerintahan

1.Asas Kepastian Hukum2.Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara3.Asas Kepentingan Umum

4.Asas keterbukaan5.Asas Proporsionalitas6.Asas Profesionalitas

7.Asas Akuntabilitas

Etika dalam jabatanKEWAJIBAN SETIAP PENYELENGGARA NEGARA

1.SUMPAH / JANJI2.BERSEDIA DIPERIKSA KEKAYAAN (LUMALAH)3.MELAPORKAN DAN MENGUMUMKAN KEKA-

YAANNYA4.TIDAK MELAKUKAN KKN5.MELAKSANAKAN TUGAS SECARA

PROPORSIONAL6.MELAKSANAKAN TUGAS DGN PENUH TG.

JAWAB7.BERSEDIA MENJADI SAKSI DALAM PERKARA

KKN

Hak setiap penyelenggara negara

1.Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan

2.Menggunakan hak jawab terhadap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman dan kritik masyarakat

3.Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggungjawab sesuai dengan wewenanganya

4.Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

PP 53 TAHUN 2010Disiplin Pegawai

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara

RI Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah;4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada

PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil


6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;



10.Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11.Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12.Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13.Menggunakan dan memelihara barang-barsang milik negara dengan sebaik-baiknya;



14.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15.Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16.Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17.Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



1. Menyalahgunakan wewenang;

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

Larangan Pegawai Negeri Sipil


5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;



10.Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

11.Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;



12.Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara:a.Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;b.Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut

partai atau atribut PNS;c.Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

dan/ataud.Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas

negara;




13.Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:a.Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ataub.Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat


14.Memberikan dukungan kepada clon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15.Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:a. Terlibat dalam keigatan kampanye untuk mendukung calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;




b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye; dan/atau

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Norma-norma sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan PNS yang diharapkan dan dipertanggung-jawabkan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara, masyarakat dan tugas-tugas kedinasan organisasinya serta pergaulan hidup sehari-hari sesama PNS dan individu-individu di dalam masyarakat.

Maksud Kode Etik PNS

Untuk memberikan arah dan pedoman

bagi PNS dalam bersikap, bertingkah laku

dan berbuat baik didalam melaksanakan

tugas maupun pergaulan sehari-hari.

CP [email protected]

Tujuan Kode Etik PNS

Untuk menjaga integritas,

martabat, kehormatan, citra dan

kepercayaan PNS melaksanakan

setiap tugas, wewenang, kewajiban

dan tanggungjawab kepada negara,

pemerintah dan sesama PNS,

masyarakat, organisasi.

Maksud Pembinaan jiwa korpsUntuk membina karakter / watak, rasa

persa-tuan dan kesatuan, solidaritas, kebersamaan, kerjasama, tanggungjawab, dedikasi, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam melaksanakan tugas pengabdiannya ke-pada bangsa dan negara, pemerintah, organisasi dan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi keteladanan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Tujuan Pembinaan jiwa korpsUntuk mewujudkan budaya kerja

yang dijiwai oleh rasa persatuan dan kesatuan, solidaritas, kebersamaan, kerjasama, tanggung-jawab, dedikasi, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS sehingga terwujud PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan kedudukan dan tanggungjawabnya sesuai nilai-nilai moral yang disepakati bersama selaku unsur aparatur negara

Hubungan PNS dengan• Tuhan Yang Maha Esa• Negara• Pemerintah• Organisasi• Masyarakat• Diri Sendiri

Next

hubungan PNS dengan tuhan ymeSetiap PNS wajib:• Bertaqwa kepada Tuhan YME dengan memilih

agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing

• Bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara pemeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam semangat persatuan dan kesatuan

• Menghayati dan mentaati serta mengamalkan sikap kapatutan, kelayakan dan tata nilai yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat sesuai nilai-nilai agama yang ada sebagai bagian dari jati diri dan integritas PNS

Pokok-pokok kode etik PNS

hubungan PNS dengan negaraSetiap PNS wajib:

• Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan selalu mencoba memahami nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya melaksanakan dan mengamalkannya

• Menghayati, mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sumpah/janji PNS yang pernah diucapkan dalam wujud sikap, perilakunya dan perbuatan sehari-hari baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulannya sehari-hari

hubungan PNS dengan negaraSetiap PNS wajib:

3.Menjunjung tinggi martabat dan kehormatan bangsa dan negara dengan menjaga, memelihara, mempertahankan unsur-unsur dan simbol-simbol negara sesuai kemampuan dan bidang tugasnya

4.Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, pemerintah dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan yang diwujudkan dengan tekad dan kerja keras tanpa pemikiran dengan tujuan hasilnya akan menguntungkan dirinya

hubungan PNS dengan negara

Setiap PNS wajib:

5.Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada Negara yang diwujudkan dengan sikap, perilaku dan perbuatan yang mencerminkan jawaban akan kebutuhan kegiatan negara

6.Memegang rahasia negara7.Menghindarkan diri dari perbuatan tercela

yang berdampak pada kehormatan bangsa


Setiap PNS wajib:• Setia dan taat pada Pemerintah RI dengan

wujud melaksanakan tugas dan akewajiban pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya

• Membela, menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah RI dengan wujud melaksanakan bela negara dan pemerintahan dalam bentuk pemikiran dan lainnya sesuai kebutuhan yang ada

• Meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas dirinya baik melalui pendidikan formal maupun nonformal yang diwujudkan dengan ketekunannya memperluas dan mendalami lingkup bidang tugasnya, sehingga terlihat kecakapan dan keterampilannya dalam menjalankan tugas dan akewajibannya

hubungan PNS dengan pemerintahPokok-pokok kode etik PNS

hubungan PNS dengan organisasiSetiap PNS wajib:

• Memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan Korps PNS dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa

• Memegang teguh norma kedinasan, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan PNS yang diwujudkan dengan menjalankan tugas dan akewajibannya dengan baik dan sesuai dengan hirarki yang ada


3.Memelihara dan menjaga keutuhan asset organisasi yang ada sebagaimana miliknya sendiri

4.Mengutamakan kepentinganorganisasi di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti dalam tugas dan fungsi organisasi yang diwujudkan dengan ketekunannya dalam melaksanakan tugas sebagai pencerminan dan kepentingan organisasi


5.Memberi suri tauladan yang baik sesuai norma kepemimpinan terhadap bawahan, menggugah semangat ditengah-tenah bawahan serta mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang terhadap bawahan dalam lingkungan organisasi profesinya

6.Mempunyai sikap berani mengawasi, memberi koreksi kepada bawahan dan sebaliknya secara santun dan transparan terhadap sikap, perilaku, perbuatan yang dianggap tercela dalam satu ikatan organisasi

hubungan PNS dengan organisasiSetiap PNS wajib mempunyai:

7.Sikap loyal yang timbal balik dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan kesamping dengan cara bertenggang rasa terhadap kebutuhan klebersamaan dalam mewujudkan tujuan kedinasan

8.Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan segala kekayaan kedinasan sesuai perencanaan, pelaksanaan dan tujuan kedinasan

hubungan PNS dengan organisasiSetiap PNS wajib mempunyai:

9.Kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya dengan kesiapan memberi penjelasan dan pertanggungjawaban secara transparan atas perbuatan yang dilakukan

10.Kemauan, krelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggungjawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya dengan tanpa harus mempertahankannya dengan segara cara.


hubungan PNS dengan masyarakatSetiap PNS:• Sebagai anggota masyarakat wajib

mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sediri, seseorang atau golongan yang diwujudkan dengan memberikan pelayanan secara cepat, murah dan benar

• Harus menjaga integritas, martabat dan wibawa sebagai aparatur negara dengan berperilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan budayak, tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat


hubungan PNS dengan diri sendiriSetiap PNS wajib:

• Menjaga kesehatannya dengan sempurna untuk menunjang pekerjaan sehari-harik baik sebagai PNS mapun kehidupan pribadi dan rumah tangganya

• Membina kehidupan dirinya dan keluarganya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjunjung kelancaran pelaksanaan tugas sebagai PNS


Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Etik PNS

Setiap pegawai negeri sipil harus memahami dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi ketidak berpihakan terhadap

semua golongan, masyarakat, individu, serta tidak diskriminatif

dalam memberikan pelayanan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Etik PNS

Setiap pegawai negeri sipil harus menunjukkan akuntabilitasnya dengan

mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya baik kepada bangsa dan negara maupun masyarakat melalui pimpinan atau atasan langsungnya

PembinaanSetiap pegawai negeri sipil harus senantiasa membina jiwa korps

dengan menciptakan dan memelihara kesetiakawanan,

kekompakan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil dalam

hubungan kedinasan yang meliputi:

1.Hubungan PNS selaku bawahan terhadap atasan

2.Hubungan PNS terhadap sesama PNS

3.Hubungan PNS selaku atasan terhadap bawahan

4.Sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS terhadap organisasi dan masyarakat

PANCA PRASETYA KORPRI

1.Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2.Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara

3.Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan

4.Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korpri

5.Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme

Kami anggota KORPRI yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME adalah insan

yang:

Etika pegawai negeri sipil

Pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat.

Kedudukan PNS dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai abdi negara seorang PNS terikat dengan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur jalannya pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan PNS yang bersangkutan.

Pentingnya Etika

Etika, adalah sikap dan perilaku yang menunjukan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan atau norma kehidupan yang berlaku

Mengapa etika diperlukan

•Etika berkaitan dengan perilaku•Etika merupakan kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain

•Etika perlu dianalisa dan dikaji ulang agar tetap relevan dan memperkaya makna kehidupan

•Etika merupakan nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama,pendangan hidup,dan sosial

Manfaat Et ika

•Menjalin kebersamaan•Empati•Kepedulian•Kedewasaan•Orientasi organisasi•Respect

•Kebajikan•Integritas•Inovatif•Keunggulan•Keluwesan•Kearifan

Manfaat Etika

American Society for Public Administration1.Pelayanan kepada masyarakat di atas

pelayanan diri sendiri2.Kedaulatan ada di tangan rakyat3.Semua tunduk kepada hukum4.Manajemen efektif dan efesien dasar bagai

administrasi negara5.Sistem kecakapan, kesempatan yang sama

dan asas-asas itikad baik akan didukung

Kode Etik Administrasi Publik

6.Penyuapan, KKN, konplik kepentingan tidak akan diterima

7.Pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan sifat keadilan, keberanian,kejujuran

8.Tidak pernah membenarkan cara-cara yang tidak bermoral

9.Administrator tidak hanya terlibat pencegahan hal yang salah, tetapi juga mengusahan yang benar

Kode Etik Administrasi Publik

Kode Etik Organisasi Pemerintahan RIUU N0. 8/1974

• PNS adalah warga NKRI berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan YME

• PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat

• PNS menjungjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS

• PNS memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

• PNS memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil

Ciri-Ciri Kepemimpinan Aparatur yang Ideal

Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk secara kreatif

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan

tantangan akibat dari perubahan yang cepat dan

penuh ketidakpastian

Dapat dilakukan dengan jalan:

1.Persepsi dan pemahaman tentang kepemimpinan itu sendiri

2.Tingkat motivasi yang tinggi3.Kekuatan dan daya emosi untuk mengelola

kecamasan4.Keterampilan baru dalam mengkaji berbagai

asumsi budaya5.Kemampuna untuk menyertakan pihak lain6.Kesanggupan dan kesedian berbagi kekuasaan

• Memiliki kesadaran diri• Kemampuan mengelola perubahan• Mempunyai visi kedepan• Mempunyai kejelasan system• Berorientasi kepada pengguna jasa• Keterbukaan• Memiliki kepercayaan• Menggunakan kekuasaan secara arif

Ciri-ciri kepemimpinan dari segi Kompetensi (Fransces Hesselbein )

ETIKA KEPEMIMPINAN APARATUR YANG IDEAL

•Kepekaan terhadap lingkungan strategis

•Pengayoman dan Pelindungan atas Moral Masyarakat

•Keterbukaan pikiran•Memperhatikan Aspirasi Masyarakat

Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN

• Asas kepastian hukum• Asas tertib penyelenggaraan negara

• Asas Kepentingan Umum• Asas Keterbukaan

• Asas proporsionalitas• Asas profesionalitas

• Asas Akuntabilitas

MunafikEnggan bertanggungjawab

Berjiwa feodalPercaya tahayul

ArtistikBerwatak lemah

Etos

Ker

ja B

angs

a

Indo

nesia

( Muh

tar Lu

bis,

197

7 )

Etos Kerja Profesional1.Kerja adalah rakhmat, aku bekerja tulus penuh syukur,2.Kerja adalah amanah, aku bekerja benar penuh tanggungjawab3.Kerja adalah panggilan, aku bekerja tuntas penuh integritas,4.Kerja adalah aktualisasi, aku bekerja keras penuh semangat,5.Kerja adalah ibadah, aku bekerja serius penuh kecintaan.6.Kerja adalah seni, aku bekerja penuh kreatif penuh suka cita,7.Kerja adalah kehormatan, aku bekerja tekun penuh kenggulan,8.Kerja adalah pelayanan, aku bekerja sempurna penuh

kerendahan hati

etika organisasi pemerintah

Documents