PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :• PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN

DAN AKUNTABEL• PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

Amanat :•UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006

SPIP

VISI – MISI PRESIDEN

• Mengutamakan hard control, soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika)

• KKN

1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:

Unsur-unsur Waskat adalah :

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Instansi Pemerintah

4. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

7

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

8

9

NO URAIAN WASKAT SPIP

1 Definisi Alat Proses

2 Sifat Statis Dinamis

3 Framework 8 Unsur 5 Unsur (26 Subunsur)

4 Tanggungjawab Pelaksanaan

Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi

5 Keberadaan Berdiri sendiri Terintegrasi

6 Penekanan § Pengawasan Atasan Langsung§ Pengawasan

Fungsional

• Lingkungan Pengendalian

• Penilaian Risiko

10

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN PENGENDALIAN

PENILAIAN RISIKO

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

UNITA

UNITB

KEGIATAN1

KEGIATAN2

PENGAM

ANANASE

T

EFEK

TIF &

EFISI

EN

KEGIATA

N YANG

KEANDALA

NLA

P KEU

KETAATA

NPER

ATURAN

Identifikasi Risiko

Ps. 4

Ps. 13

Ps. 18

Ps. 41

Ps. 43

Analisis Risiko

17

SPIP

PEMERINTAH

TertibTerkendali

EfisienEfektif

Keyakinan Memadai

Paket Undang-Undang Keuangan Negara:1. UU 17/20032. UU 1/20043. UU 15/2004

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pusat Daerah

Akuntabel

Transparan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

PUBLIK

• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•

Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban

UU 33/2004

18

PEMERINTAH PUSAT (K/L) DUKUNG AKUNT. PRESIDEN

PEMERINTAH DAERAHDUKUNG AKUNT. PRESIDEN

RAKYAT

P O A CStrong Internal Control (SPIP)

(Risk Management & Good Governance)

AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI

RESPONSIBILITAS

PRESIDEN

MENTERI/PIM. LEMBAGA

GUB /BUP/WALIKOTA

Melalui:1. Kegiatan yg Efektif &

Efisien2. Keandalan Lap Keu3. Pengamanan Aset4. Ketaatan Peraturan

FRAMEWORKPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP

19

12

3

S

S

S

AMS

PRESIDEN NKRI

KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASANAKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Siapa

KATEGORI RUANGLINGKUP TUJUAN

KOMPE-TENSI

(KSA)

KSA: Knowledge, Skill, Attitude

S

S

S

+ M

+M

+M

(PASs)

SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Melakukan

+ A

+ A

+A

Apa (Obyek)

BupatiWkota

M: Menteri; G: Gubernur

BUN

BUN: Bendahara Umum Negara

M& G

B P K P

> 75% 25%

Akuntansi

Mgmn

Berjen-

jang

Akunta-bilitasBupati/Wkota

Akunta-bilitas

Akunta-bilitas

Menteri & Gubernur

Presiden

STRA-

TAKTIS

TEGIS

TEKNIS

NASIO-NALKasus besar(Big Fish)

K/LProv

Kasus regional

fungsi pengawasan

fungsi pengawasan

fungsi pengawasan

PemKab/kotaKasus-kasusSektoraldaerah

AK

UN

TAB

ILIT

AS

PEN

GEL

OLA

AN

KEU

AN

GA

N N

EGA

RA

Lapo

ran

Keu

anga

nda

nK

iner

ja

Back Up

- Teknis- SDM

Itjen/Irtama/Inspekt

InspektoratBawasda

SPIPSISDAL RISIKO

1

Sistem

Ruang

Lingkup

Sistem Pengend . Intern (K3I)Aparat

Was

KewenanganLapis

Kemampuan KetKetMoni-

toring

RECEIVING Dis -

patchin g

Con-

trolling

NasionalPresiden X BPKP

Reviu LKPP, Diklat ,

Pendmpngan , Audit, Eval ,

Invest, Tuj Ttt .

Strategik/Nasional

XX

Irjen /Irtama Reviu

TupoksiDept/ LPND

(TAKTIS)

XX

Bawasda ReviuTupoksiPemda

(TEKNIS)

Sistem

Ruang

Lingkup

Sistem Pengend . Intern (K3I)Aparat

Was

KewenanganLapis

Kemampuan KetKetMoni-

toring

RECEIVING Dis -

patchin g

Con-

trolling

NasionalPresiden X BPKP

Reviu LKPP, Diklat ,

Pendmpngan , Audit, Eval ,

Invest, Tuj Ttt .

Strategik/Nasional

XX

Irjen /Irtama Reviu

TupoksiDept/ LPND

(TAKTIS)

XX

Bawasda ReviuTupoksiPemda

(TEKNIS)

M: Menteri G: GubernurU: UPT B/W: Bupati/Walikota

Pulahta Info Display

Feedback

GM

B/ W

> 75%25%

Disiplinilmu lain

Spesifik

PASs : President’s Accountability Systems

(C3I)

C3I : Command, Control, Communication & Information System

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SIM PIP

&

&

SIM PIP : Sistem Inf Manajemen Pengend. Intern Pemerintah

NO TAHAPAN KEBUTUHAN KEGIATAN1 Pemahaman

(Knowing)• Pemahaman,• Penyamaan persepsi

• Sosialisasi• Diklat

2 Pemetaan (Mapping)

Kondisi, tujuan, gap Diagnostic assessment

3 Infrastruktur (Norming)

Membangun infrastruktur sistem

• Kebijakan • SOP

4 Internalisasi (Forming)

Mendesiminasi infrastruktur yang sudah dibangun/diperbaiki

• Implementasi• Internalisasi

5 Pengembangan berkelanjutan (Performing )

Pemanfaatan SPIP(memetik kegunaan)

• Monitoring • Evaluasi

TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP

.