pembinaan organisasi mitra pemerintah

Upload: dukkomlek

Post on 18-Oct-2015

23 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Pembinaan Organisasi mitra pemerintah

TRANSCRIPT

  • PEMBINAAN ORGANISASI

    MITRA PEMERINTAH

    Disampaikan Oleh :

    DR. Ir. SUHATMANSYAH IS, MsiDirektur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

    Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikDepartemen Dalam Negeri

    Surabaya, 17 Maret 2009

  • Kemerdekaan berserikat danberkumpul, mengeluarkan pikirandengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan denganundang-undang.

    Setiap orang berhak atas kebebasanberserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat.

    UUD NRI1945

    Ps 28

    Ps 28 E (3)

    Setiap orang berhak untukmemajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secarakolektif untuk membangunmasyarakat, bangsa, dan negaranya.

    Ps 28 C (2)

  • 33

    KEBEBASAN BERSERIKAT DANKEBEBASAN BERSERIKAT DANBERKUMPULBERKUMPUL

    Pasal 28 UUD 1945

    UU 25/1992Perkoperasian

    UU 1/ 1995Perseroan Terbatas

    UU 16/ 2001Yayasan

    UU 2/2008Partai Politik

    UU 8/1985Ormas

  • 44

    BENTUK DAN KEDAULATANBENTUK DAN KEDAULATAN

    NegaraIndonesia

    adalah negarahukum

    (Pasal 1 Ayat 3)

    Kedaulatanberada di tangan

    rakyat dandilaksanakanmenurut UUD1945 (Pasal 1

    Ayat 2)

    Negara Indonesia ialahNegara Kesatuan, yang

    berbentuk Republik

    (Pasal 1 Ayat 1)

  • Perubahan paradigma pada era reformasi:dari elit political base ke community/society base

    sentralistik desentralistik

    pengendalian kemitraan & pemberdayaan

    otoritarianis demokratis

    Terdapat tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsipakuntabilitas, partisipasi dan transparansi dalam pengelolaannegara, sektor swasta dan masyarakat.

    Peran Ormas sebagai social capital dalam pengembanganmasyarakat warga (civil society).

    DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL - POLITIK

  • Ormas merupakan pilar demokrasi dalam mewujudkanmasyarakat madani (pilar ketiga civil society) yang kuat.

    Ada ruang dimana Negara kurang berdaya dalam mengurusmasyarakat warga.

    Proses Globalisasi mengembangkan global civic sector.

    Kedaulatan Negara terganggu, baik dari segi ekonomi, politikdan wilayah.

    DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL - POLITIK.............. (lanjutan)

  • PILAR DEMOKRASI

    PancasilaUUD 45

    BHINEKANKRI

    Pemerintah

    Masyarakat(ormas)

    swasta

  • 88

    Partisipasi politik masyarakat sangat meningkat dan menyebar.

    KONDISI AKTUAL

    Hubungan Ormas/LSM dengan pihak LN berkembang secara intensif.

    Keterkaitan Ormas/LSM dengan Parpol sangat intensif.

    Mobilisasi massa (demo, protes) sangat intens dan beragam.

    Jumlah Ormas/LSM meningkat pesat (sektor, cakupan kerja danaktor).

    Penyalah-gunaan (abuse) dan Penyimpangan (misuse) Ormas/ LSMcenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal(praktek pencucian uang, terorisme dan gerakan separatisme).

    Perangkat regulasi (UU 8/85) tidak lagi memadai untukmengakomodasi seluruh dinamika perkembangan Ormas/LSM.

    Regulasi tidak semata-mata lagi dilakukan oleh pemerintah tetapibersama-sama dengan ormas

  • KEWAJIBANORMAS

    MENJAGA,MEMELIHARA, DAN

    MEMPERTAHANKANKEUTUHAN NKRI

    MENJAGA DANMEMELIHARA

    KETERTIBAN UMUMSERTA KEPENTINGANMASYARAKAT LUAS

    MENYAMPAIKANLAPORAN KEGIATAN &

    KEUANGAN KEPADAPUBLIK SECARA

    BERKALA

    MELAPORKANKERJASAMA

    INTERNASIONAL

    MENJAGA DANMEMELIHARA PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLAORGANISASI YG BAIK

    (TRANSPARAN &AKUNTABEL)

  • PERAN KUNCIPEMERINTAH(Selaku Regulator)

    MONITORING(Kelembagaan & Kegiatan)

    PENGAWASAN(Misuse Abuse)

    PEMBERDAYAAN(Capacity Building)

  • Ormas/LSM adalah bagian dari socialpolitical governance (tata kelola sosialpolitik) dari, oleh dan untuk masyarakatguna memantapkan masyarakat madani(civil society).

    Pemberdayaan Ormas/LSM sebagai socialcapital bagi pembangunan (civicengagement, kelembagaan masyarakat,service delivery).

    Hubungan yang demokratis antara negaradan masyarakat dapat tumbuh lewatperkembangan Ormas/LSM yang sehat dankredibel.

    Perlu ada keseimbangan antara kebebasanindividu dengan kebutuhan perlindungankepentingan publik.

    Regulasi tidak semata-mata lagi dilakukanoleh pemerintah, tetapi bersama-samadengan ormas/LSM.

    VISIPENGUATANORMAS/LSM

  • KOMISIORMAS

    1. Pendaftaran/registrasi;2. Monitoring dan evaluasi;3. Fasilitasi kerjasama

    ormas;4. Litbang;5. Mengelola data base6. Menyusun pedoman

    peningkatan kapasitasdan pengembanganormas;

    7. Meningkatkan kapasitasdan pengembanganormas.

    TUGAS