penganggaran pemerintah dan pemerintah daerah di indonesia

PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN

PEMERINTAH DAERAH

DI INDONESIA

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 1

DASAR HUKUM

• PEMERINTAH PUSAT (APBN)

UU 17 2003

• PEMERINTAH DAERAH (APBD)

UU 17 2003, UU 32 & 33 2004, PP 58 2005, PERMENDAGRI 13 2006, PERMENDAGRI 59 2007, PERDA


SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(APBN)FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 3

PENGERTIAN

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

• APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.


PENGERTIAN

• APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

• Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN


FUNGSI APBNFUNGSI APBN Fungsi otorisasiFungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.bersangkutan.

Fungsi perencanaanFungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasanFungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasiFungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusiFungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasiFungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.fundamental perekonomian negara.

Fungsi otorisasiFungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.bersangkutan.

Fungsi perencanaanFungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasanFungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasiFungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusiFungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasiFungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.fundamental perekonomian negara.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 6

TAHAP/SIKLUS APBN(Sugijanto, Gunardi, dan Loho, 1995)

• Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU APBN) oleh pemerintah kepada DPR

• Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan penetapan UU APBN

• Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Pemerintah

• Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional

• Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan anggaran negara (PAN) dan penetapan UU PAN


KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA (APBN)

• Presiden

• Menteri Keuangan

• Menteri/Pimpinan Lembaga

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


PRESIDEN• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

• dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan


Menteri Keuangan bertugas:• Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro• Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan

APBN• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran• Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan• Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang

telah ditetapkan dengan undang-undang• Melaksanakan fungsi bendahara umum negara• Menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN• Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan

fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.


Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian

negara/lembaga bertugas:

• Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

• Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; • Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; • Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan

menyetorkannya ke Kas Negara; • Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; • Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara

/lembaga yang dipimpinnya; • Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya

berdasarkan ketentuan undang-undang.


Dana yang berasal dari Anggaran K/L Dana yang berasal dari Anggaran K/L (APBN) yang dilaksanakan oleh (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.Pusat.

Mencakup semua penerimaan dan Mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.Dekonsentrasi.

Tidak termasuk dana yang dialokasikan Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di Daerah.untuk instansi vertikal pusat di Daerah.

Dialokasikan untuk kegiatan Non Fisik.Dialokasikan untuk kegiatan Non Fisik. Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah.Perangkat Daerah.

DANA DEKONSENTRASI


Dana yang berasal dari Anggaran K/L Dana yang berasal dari Anggaran K/L (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah.(APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah.

Mencakup semua penerimaan dan Mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.Tugas Pembantuan.

Ditugaskan pelaksanaannya kepada Ditugaskan pelaksanaannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota;Gubernur/Bupati/Walikota;

Dialokasikan untuk kegiatan Fisik;Dialokasikan untuk kegiatan Fisik;

Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat DaerahPerangkat Daerah

DANA TUGAS PEMBANTUAN


Sebagian Urusan

Sumber Pendanaan

KERANGKA PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL-NASIONAL

APBD

APBN

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

PenerimaanPembiayaan

TugasPembantuandari Pusat ke

Daerah dan Desa

DAK

BHP dan BP

DAU

Dana DaruratDan Hibah

SILPA tahun lalu

Dana Cadangan

Penjualan KekayaanDaerah yangDipisahkan

Pinjaman Daerah

Kewenangan Pemda :• Urusan Wajib (SPM) - Propinsi (16 jenis urusan) - Kab/Kota (16 jenis urusan)• Urusan Pilihan

Kewenangan Pemerintah:• 6 urusan• di luar 6 Urusan

Lain-lain Pendapatan

Dana Perimbangan

PAD

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Kementerian/Lembaga

SKPD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah


Penyusunan dan Penetapan APBN

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan

jenis belanja


APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam

menghimpun pendapatan negara.

Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (anggaran berdasarkan prestasi kerja)

Penyusunan dan Penetapan APBN


Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.

Defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto.

Dalam hal anggaran surplus, Pemerintah dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR.

Penggunaan surplus anggaran perlu dipertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 17

Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran

berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya bulan Mei tahun berjalan.

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonnomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan

Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 18

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.

DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.

Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.


APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan

pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.


STUKTUR APBN

• ORGANISASI

Disesuaikan susunan Kementrian/Lembaga

• FUNGSI

Disusun menurut fungsi

• JENIS

Disusun menurut jenis


STUKTUR APBN (FUNGSI)

• Pelayanan Umum• Pertahanan• Ketertiban &

Keamanan• Ekonomi• Lingkungan Hidup• Perumahan dan

Fasilitas Umum

• Kesehatan• Pariwisata• Budaya• Agama• Pendidikan• Perlindungan Sosial


STUKTUR APBN (JENIS)

• PENDAPATAN

Penerimaan Pajak, Non Pajak, Hibah

• BELANJA

Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain

• PEMBIAYAAN


RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

RKP RAPBN APBN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

RKPD RAPBD APBD

RENSTRASKPD

RENJASKPD

RKA –SKPD

PENJABARANAPBD

RENSTRAKL

RENJAKL

RKA - KL RINCIANAPBN

Pedoman dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman dijabarkan

diacu

Pedoman

PedomanPedoman

Pedoman

Pem

erin

tah

Pusa

tPem

erin

tah

Daera

h

RENCANA KERJA ANGGARAN

diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA

Pedoman

Pedoman

KUA

Pedoman


Pelaksanaan APBN Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan

berikutnya.

Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.


Perubahan APBNPenyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.

perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan

antarjenis belanja.

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 26

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.


Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.


PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.


Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan


penganggaran pemerintah dan pemerintah daerah di indonesia

Documents