harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

23
Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Upload: amalia1213

Post on 26-Jul-2015

402 views

Category:

Environment


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Harmonisasi Pemerintah Pusat dan

Daerah

Page 2: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Nama Kelompok

1. Adhenia Chris dalova (01)

2. Aisyah Ananda Agsmy (02)

3. Alya Rosa Wildenowi (03)

4. Amalia Rizky Tania (04)

5. Moh. Ilham (20)

6. Muhammad Saifudin (21)

7. Rico Cahya Apriliawan ( 25)

Page 3: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

A. Desentralissi atau Otonomi Daerah dalam Konteks

Negaraa Kesatuan Republik Indonesia

Desentralisasi

Kontinental

Anglo Saxon

Dekonsentrasi Jabatan

Desentralisasi Ketatanegaraan

Page 4: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari

Bahasa Belanda, yaitu de berarti lepas, dan centrum

berarti pusat. Jadi desentralisasi adalah sesuatu hal yang

terlepas dari pusat.

Menurut bahasa latin, Desentralisasi yaitu pelimpahan

wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom

sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di

daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Page 5: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Anglo SaxonMenurut anglo saxon definisi dari desentralisasi

adalah sebagai penyerahan wewenang dari

pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat

yang ada di daerah ( dekonsentrasi ) atau kepada

badan otonom daerah ( devolusi )

Page 6: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Kontinental

• Dekonsentrasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari

atas ke bawah, hanya dalam kepegawaian untuk mencari

kelancaran pekerjaan saja.

• Desentralisasi Ketatanegaraan adalah pemberian

kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam

lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi dalam

pemerintahan negara.

Page 7: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibagi menjadi 3 :

1. Desentralisasi Politik

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak

mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi

badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah

tertentu.

2. Desentralisasi Fungsional

Pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus

segolongan kepenetingan tertentu dalam masyarakat yang terikat

atau tidak.

3. Desentralisasi Kebudayaan

Pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk

menyelenggarakan kebudayaan sendiri

Page 8: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Fungsi Pemerintah dalam Desentralisasi

1. Satuan desentralisasi dapat menyesuaikan dalam

memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat

2. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih

efisien dan efektif

3. Satuan desentralisasi lebih inovatif

4. Satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral

lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih

produktif

Page 9: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Kelebihan desentrilisasi

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan

2. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena

keputusan dapat segera dilaksanakan.

3. Struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan

pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen

pemerintah pusat.

4. Dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak,

pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat

5. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari

keadaan di tempat masing – masing .

Page 10: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Kelemahan desentralisasi

1. Besarnya organ pemerintah yang membuat struktur

pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi

pada lemahnya koordinasi

2. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam

kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.

3. Desentrilisasi membutuhkan biaya besar dan sulit

mendapatkan keseragaman dan kesederhanaan.

Page 11: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

2. Otonomi Daerah Beberapa pendapat para ahli tentang Otonomi Daerah :

1. C.J. Fransen

otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan – urusan daerah

dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat dengannya.

2. J. Wajong

otonomi daerah adalah sebagai kebebasan untuk memelihara dan

memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri,

hukum sendiri dan pemerintah sendiri.

Page 12: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Otonomi Daerah

Menurut UUD Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

UUD Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Jadi dapat disimpulkan, otonomi daerah yaitu keleluasaan dalam bentuk

hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan

kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desintrilisasi.

Page 13: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

diselenggarakan dalam rangka memperbaiki

kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan

hukum juga sebagai pelaksanaan tuntunan globalisasi

yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah

kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung

jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan

menggali sumber potensi di daerahnya masing – masing.

Page 14: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Nilai Dasar Otomi Daerah di Indonesia

a. Nilai Unitaris

indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di

dalamnya yang berisifat negara ( Eenheidstaat ), artinya

kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak

akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan.

b. Nilai Dasar Desentrilisasi

Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik

desentrilisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Page 15: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Dengan demikian , terdapat titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada

kab / kota, dengan pertimbangan :

1. Dimensi politik

daerah kab / kota dipandang kurang mempunyai fatisme kedaerah

sehingga risiko minimnya aspirasi.

2. Dimensi administratif

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berkembangnya aspirasi

federalis relatif minim

3. Kab / Kota adalah daerah “ Ujung Tombak”

pelaksanaan pembangunan hany akab / kota yang tahu tentang potensi

rakyatnya

Page 16: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip yang dianut :

1. Nyata

sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah

2. Bertanggung Jawab

pemberian otonomi daerah diupayakan untuk

memperlancar pembangunan di seluruh indonesia.

3. Dinamis

pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan

untuk lebih baik dan maju.

Page 17: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Prinsip Pemerintah Daerah

5 prinsip dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Prinsip kesatuan

Pelakasanaan Otoda harus menjujung aspirasi perjuangan agar

memperkokoh negara kesatuan dan menjunjung tinggi kesejahteraan

lokal.

2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

pemberian otonomi kepada daerah harus nyata dan bertanggung

jawab

3. Prinsip Penyebaran

asas desentrilisasi perlu dilakukan dengan asas dekonsentrasi dengan

cara memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif

dalam membangun daerahnya.

Page 18: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

4. Prinsip Keserasian

5. Prinsip Pemberdayaan

tujuan pemberian otonomi ke daerah untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna penyelenggaran pemerintahan

di daerah, utamanya dalam aspek pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan

pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Page 19: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Page 20: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Fungsi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi :

1. Fungsi Layanan

fungsi pelayanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara

tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama.

2. Fungsi Pengaturan

fungsi memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat

tetapi kepada pemerintah sendiri.

3. Fungsi pemberdayaan

fungsi dijalankan untuk pemberdayaan rakyat. Masyarakat harus sadar dan

mampu melilih alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitor dan motivatos saja.

Page 21: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Fungsi Pengaturan yang dimiliki Pemerintah :

1. Menyediakan infrastruktur ekonomi2. Menyediakan barang dan jasa3. Menjembatani konflik dalam masyarakat4. Menjaga kompetisi5. Menjamin akses minimal setiap individu

kepada barang dan jasa6. Menjaga stabilitas ekonomi

Page 22: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Tujuan diberikannya Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah•Meningkatkan kesejahteraan rakyat•Pemerataan dan keadilan•Menghormati serta menghargai kearifan

atau nilai lokal dan nasional•Memperhatikan potensi dan

keanekaragaman bangsa, baik tingakat lokal dan nasional

Page 23: Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Tujuan Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menjamin kualitas pelayanan umum bagi

seluruh masyarakatMembuka ruang kebebasan bagi

masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal

Dapat mengawasi kebijakan pemerintah daerah

Dapat mengembangkan keanekaragaman yang dimiliki daerah tersebut.