harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Click here to load reader

Post on 26-Jul-2015

398 views

Category:

Environment

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Harmonisasi Pemerintah Pusatdan Daerah 2. Nama Kelompok1. Adhenia Chris dalova (01)2. Aisyah Ananda Agsmy (02)3. Alya Rosa Wildenowi (03)4. Amalia Rizky Tania (04)5. Moh. Ilham (20)6. Muhammad Saifudin (21)7. Rico Cahya Apriliawan ( 25) 3. A. Desentralissi atau Otonomi Daerah dalamKonteks Negaraa Kesatuan Republik IndonesiaDesentralisasiAnglo SaxonKontinentalDekonsentrasiJabatanDesentralisasiKetatanegaraan 4. 1. DesentralisasiSecara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari BahasaBelanda, yaitu de berarti lepas, dan centrum berarti pusat. Jadidesentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.Menurut bahasa latin, Desentralisasi yaitu pelimpahanwewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagaiwakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah dalamkerangka negara kesatuan. 5. Anglo SaxonMenurut anglo saxon definisi dari desentralisasi adalahsebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baikkepada para pejabat pusat yang ada di daerah ( dekonsentrasi) atau kepada badan otonom daerah ( devolusi ) 6. Kontinental Dekonsentrasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari atas kebawah, hanya dalam kepegawaian untuk mencari kelancaranpekerjaan saja. Desentralisasi Ketatanegaraan adalah pemberian kekuasaan untukmengatur daerah di dalam lingkungannya untuk mewujudkan asasdemokrasi dalam pemerintahan negara. 7. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibagi menjadi 3 :1. Desentralisasi PolitikPelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur danmengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan politik di daerah yangdipilih oleh rakyat dalam daerah tertentu.2. Desentralisasi FungsionalPemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus segolongankepenetingan tertentu dalam masyarakat yang terikat atau tidak.3. Desentralisasi KebudayaanPemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untukmenyelenggarakan kebudayaan sendiri 8. Fungsi Pemerintah dalamDesentralisasi1. Satuan desentralisasi dapat menyesuaikan dalam memenuhiberbagai perubahan yang terjadi secara cepat2. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efisien danefektif3. Satuan desentralisasi lebih inovatif4. Satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral lebihtinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif 9. Kelebihan desentrilisasi1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan2. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapatsegera dilaksanakan.3. Struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan pendelegasianwewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.4. Dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak, pemerintahdaerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat5. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaandi tempat masing masing . 10. Kelemahan desentralisasi1. Besarnya organ pemerintah yang membuat struktur pemerintahanbertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi2. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam kepentingandaerah dapat lebih mudah terganggu.3. Desentrilisasi membutuhkan biaya besar dan sulit mendapatkankeseragaman dan kesederhanaan. 11. 2. Otonomi DaerahBeberapa pendapat para ahli tentang Otonomi Daerah :1. C.J. Fransenotonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan urusan daerah danmenyesuaikan peraturan yang sudah dibuat dengannya.2. J. Wajongotonomi daerah adalah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukankepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, hukum sendiri danpemerintah sendiri. 12. Otonomi DaerahMenurut UUD Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua UUD Nomor 32 Tahun 2004, tentang PemerintahDaerah.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.Jadi dapat disimpulkan, otonomi daerah yaitu keleluasaan dalambentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintahdaerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dankemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desintrilisasi. 13. Otonomi Daerah dalam Konteks NegaraKesatuanPelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakandalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan hukum jugasebagai pelaksanaan tuntunan globalisasi yang diberdayakandengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas,nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur,memanfaatkan dan menggali sumber potensi di daerahnya masing masing. 14. Nilai Dasar Otomi Daerah di Indonesiaa. Nilai Unitarisindonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya yang berisifat negara ( Eenheidstaat ), artinyakedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRItidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan.b. Nilai Dasar DesentrilisasiPemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politikdesentrilisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. 15. Dengan demikian , terdapat titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada kab / kota,dengan pertimbangan :1. Dimensi politikdaerah kab / kota dipandang kurang mempunyai fatisme kedaerah sehingga risikominimnya aspirasi.2. Dimensi administratifpenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berkembangnya aspirasi federalisrelatif minim3. Kab / Kota adalah daerah Ujung Tombakpelaksanaan pembangunan hany akab / kota yang tahu tentang potensi rakyatnya 16. Prinsip Otonomi DaerahPrinsip yang dianut :1. Nyatasesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah2. Bertanggung Jawabpemberian otonomi daerah diupayakan untukmemperlancar pembangunan di seluruh indonesia.3. Dinamispelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan doronganuntuk lebih baik dan maju. 17. Prinsip Pemerintah Daerah5 prinsip dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah1. Prinsip kesatuanPelakasanaan Otoda harus menjujung aspirasi perjuangan agarmemperkokoh negara kesatuan dan menjunjung tinggi kesejahteraanlokal.2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawabpemberian otonomi kepada daerah harus nyata dan bertanggung jawab3. Prinsip Penyebaranasas desentrilisasi perlu dilakukan dengan asas dekonsentrasi dengan caramemberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalammembangun daerahnya. 18. 4. Prinsip Keserasian5. Prinsip Pemberdayaantujuan pemberian otonomi ke daerah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaran pemerintahan di daerah,utamanya dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepadamasyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilanpolitik dan kesatuan bangsa. 19. B. Kedudukan dan Peran PemerintahPusat 20. Fungsi Pemerintah PusatPemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi :1. Fungsi Layananfungsi pelayanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidakdiskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama.2. Fungsi Pengaturanfungsi memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapikepada pemerintah sendiri.3. Fungsi pemberdayaanfungsi dijalankan untuk pemberdayaan rakyat. Masyarakat harus sadar dan mampumelilih alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemerintah dalamfungsi ini hanya sebagai fasilitor dan motivatos saja. 21. Fungsi Pengaturan yang dimilikiPemerintah :1. Menyediakan infrastruktur ekonomi2. Menyediakan barang dan jasa3. Menjembatani konflik dalam masyarakat4. Menjaga kompetisi5. Menjamin akses minimal setiap individu kepadabarang dan jasa6. Menjaga stabilitas ekonomi 22. Tujuan diberikannya KewenanganPemerintah Pusat dalam PelaksanaanOtonomi Daerah Meningkatkan kesejahteraan rakyat Pemerataan dan keadilan Menghormati serta menghargai kearifan ataunilai lokal dan nasional Memperhatikan potensi dan keanekaragamanbangsa, baik tingakat lokal dan nasional 23. Tujuan Kewenangan yang diberikankepada Pemerintah Pusat dalamPelaksanaan Otonomi DaerahMenjamin kualitas pelayanan umum bagiseluruh masyarakatMembuka ruang kebebasan bagi masyarakat,baik pada tingkat nasional maupun lokalDapat mengawasi kebijakan pemerintah daerahDapat mengembangkan keanekaragaman yangdimiliki daerah tersebut.

View more