Menteri Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia

Jakarta, 28 Januari 2013

Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

KERANGKA PAPARAN

Pelaksanaan MP3EI dalam rangka mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Optimalisasi Pelaksanaan APBN 2013

Sinergi MP3EI Dan MP3KI

Penutup

Pelaksanaan MP3KI dalam rangka peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat

MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI 2012 DAN SASARAN 2013

Slide 4

INDIKATOR EKONOMITarget

RPJMN 2012APBN-P

2012Realisasi

2012Sasaran

APBN 2013Sasaran

RPJMN 2013

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,4-6,9 6,5 6,3 6,8 6,7-7,4PDB per Kapita (USD) 3.170 N.A 3.850 N.A 3.445Stabilitas Ekonomi Laju Inflasi (%) 4,0-6,0 6,8 4,3 4,9 3,5-5,5 Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) 9.250-9.750 9.000 9.380 9.300 9.250-9.850

Stok Utang Pemerintah/PDB (%) 27 N.A 23 N.A 25Pertumbuhan Investasi (PMTB %) 8.4-11.5 10,8 11,7 11,9 10.2-12.0 Nilai Investasi (Triliun Rp) 283,5 N.A 290 N.A 390Neraca Pembayaran Pertumbuhan Ekspor (%) 11.4-12.0 10,3 1,8 11,7 12.3-13.4 Nilai Ekspor (Miliar USD) 190 N.A 174,7 N.A 194 Pertumbuhan Impor (%) 14.3-15.9 11,6 9,7 13,5 15.0-16.5 Nilai Impor (Miliar USD) 190 N.A 176,1 N.A 189Pengangguran dan Kemiskinan Tingkat Pengangguran (%) 6,7-7,0 6,1 - 6,4 6.14 5,8-6,1 6,0-6,6 Tingkat Kemiskinan (%) 10,5-11,5 10,5-11,5 11.66 9,5-10,5 9,5-10,5

Sumber data: BPS, BI, Bappenas, Kemenkeu, Kemendag

SASARAN DAN PERKIRAAN REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENGELUARAN

DAN PRODUKSI

Slide 5

1

2

Sumber: Kementerian Keuangan, Bappenas

dalam persen

RPJMN2012 APBN-PPerkiraan

Realisasi 2012Sasaran APBN

2013RPJMN 2013

Pertumbuhan Ekonomi 6.4-6.9 6,5 6,3 6,8 6.7-7.4

SISI PENGELUARANKonsumsi Masyarakat 5.3-5.4 4,9 5,0 4,9 5.3-5.4 Konsumsi Pemerintah 12.9-13.2 5,6 6,6 6,7 10.2-13.5 Investasi 8.4-11.5 10,6 11,7 11,9 10.2-12.0 Ekspor Barang dan Jasa 11.4-12.0 10,0 1,8 11,7 12.3-13.4 Impor Barang dan Jasa 14.3-15.9 11,4 9,7 13,5 15.0-16.5 SISI PRODUKSIPertanian 3.5-3.7 3,8 3,7 3,7 3.6-3.8 Pertambangan dan Penggalian 2.3-2.4 3,5 2,6 2,8 2.4-2.5 Industri Pengolaham 5.7-6.5 5,7 5,3 6,5 6.2-6.8 Listrik, Gas dan Air 13.8-13.9 5,5 5,8 6,6 13.9-14.0 Konstruksi 8.8-9.3 7,7 7,0 7,5 8.9-10.1 Perdagangan, Hotel dan Restoran 4.4-5.2 8,3 8,7 8,9 4.5-6.4 Pengangkutan dan Telekomunikasi 14.7-15.4 10,2 10,8 12,1 14.9-15.6 Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan6.8-7.0 6,5 6,1 6,1 6.9-7.0 Jasa Jasa 7.0-7.1 6,6 6,0 6,0 7.1-7.2

TANTANGAN DALAM UPAYA MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Slide 6

Perekonomian global yang masih dipenuhi ketidakpastian, karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas;

Iklim Investasi yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan kemudahan perijinan, biaya logistik, perburuhan, akses permodalan;

Percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan pasokan energi;

Pelebaran Defisit Neraca Perdagangan;

Tekanan Defisit APBN

Peningkatan kualitas dan percepatan penyerapan belanja APBN, terutama belanja modal

Kebijakan Pusat dan daerah yang masih belum sepenuhnya sinergis;

DIPERLUKAN LANGKAH DAN KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Slide 7

Pengendalian Inflasi melalui kebijakan stabilisasi harga bahan pokok (volatile foods), dan meminimalkan dampak kebijakan harga pemerintah (administered prices) terhadap inflasi,

Koordinasi antara Pemerintah Pusat, BI dan Pemerintah Daerah melalui optimalisasi Peran TPI-TPID dalam pengendalian inflasi khususnya dalam mengatasi permasalahan produksi dan distribusi maupun dalam edukasi kepada masyarakat.

Meningkatkan besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Mengoptimalkan program perlindungan sosial berbasis keluarga antara lain

jamkesmas, program keluarga harapan, bos dan raskin Mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat :

Meningkatkan PNPM Mandiri. Meningkatkan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil

dan menengah.

DIPERLUKAN LANGKAH DAN KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Slide 8

Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP), Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Logistik Nasional khususnya untuk

menurunkan biaya logistik dan dwelling time di pelabuhan, Melakukan penataan regulasi di bidang ketenagakerjaan, Meningkatkan pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor melalui penyempurnaan

regulasi dan pemanfaatan sistem elektronik di bidang pelayanan publik. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di pusat pertumbuhan

ekonomi baru, Mengharmonisasikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan,

Perbankan, Industri, dan Perdagangan.

Melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk,

Penyebaran informasi peluang ekspor, ketentuan akses pasar dan persyaratan distribusi di wilayah pasar baru yang ditargetkan,

Meningkatkan promosi ekspor ke wilayah pasar baru yang ditargetkan, Meningkatkan jaringan promosi dan pemasaran ekspor untuk produk

inovatif dan komoditi potensial Meningkatkan penyesuaian standar produk ekspor Melaksanakan dan memperluas skema pembiayaan bilateral

DIPERLUKAN LANGKAH DAN KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Slide 9

Meningkatkan efektifitas border control, market control, dan consumer report untuk mengamankan gangguan impor terhadap produk dalam negeri, seperti seleksi pelabuhan impor dan pelaku impor.

Meningkatkan pengawasan peredaran barang impor di pasar lokal sesuai dengan ketentuan SNI, Labelisasi, karantina, dan HAKI

Memperluas pelaksanaan otomasi kepabeanan dan kepelabuhanan (NSW) untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan.

Mendorong kebijakan investasi substitusi impor dan hilirisasi.

DIPERLUKAN LANGKAH DAN KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Slide 10

OPTIMALISASI PELAKSANAAN APBN 2013

PENCAPAIAN TARGET MAKRO SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN APBN

Slide 12

2013APBN-P Realisasi APBN

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,5 6,3 6,8Inflasi (%) 6,8 4,3 4,9Tingkat Suku Bunga (%) 5,0 3,2 5,0Nilai Tukar (Rp/US$) 9000 9380 9300Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barei) 105 112,7 100Lifting Minyak (ribu barel per hari) 930 863 900Lifting Gas (MBOEPD) 1360Subsidi BBM, LPG dan BBN (Triliun Rp) 137.4 211.9 193.8Volume BBM (Juta KL) 40 45.2 46

2012Asumsi Makro APBN

PENCAPAIAN APBNP TAHUN 2012 DAN TARGET APBN 2013

Slide 13

2013

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1.358,2 1.335,7 98,3% 1.507,7Penerimaan Perpajakan 1.016,2 980,1 96,4% 1.178,9Penerimaan Negara Bukan Pajak 341,1 351,6 103,1% 324,3

B. BELANJA NEGARA 1.548,3 1.481,7 95,7% 1.657,9Belanja K/L 547,9 479,3 87,5% 547,4Belanja Non K/L 521,6 521,9 100,1% 591,6

a.l BBM, LPG dan BBN 137,4 211,9 154,2% 193,8Listrik 65,0 94,6 145,6% 80,9

C. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (190,1) (146,0) 76,8% (150,1)% Defisit Terhadap PDB (2,23) (1,77) (1,62)

% terhadap APBNP

2012APBN-P RAPBNREALISASI APBN

TANTANGAN PELAKSANAAN APBN 2013

Slide 14

LANGKAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN APBN 2013

Penerimaan perpajakan Memperluas basis pajak melalui kebijakan PPh yang memberikan

fasilitas usaha kecil dan menengah serta penyederhanaan dalam pembayarannya.

Melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat mengurangi kebocoran keuangan negara.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penggalian potensi pajak.

Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dan kepabeanan (intensifikasi).

Penerimaan negara bukan pajak Efisiensi cost recovery Migas, Menetapkan langkah kebijakan dalam upaya menjaga pencapaian target

lifting migas, Optimalisasi penerimaan SDA non migas (pertambangan umum,

kehutanan, perikanan dan panas bumi),

I. Langkah kebijakan peningkatan penerimaan negara:

Slide 15

LANGKAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN APBN 2013

Peningkatan kualitas perencanaan belanja pemerintah. Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan. Menyempurnakan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa

pemerintah. Meningkatkan pengendalian belanja.

II. Langkah kebijakan peningkatan kualitas belanja; Mengedepankan dan mempertajam alokasi belanja modal untuk

mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur,

Mengurangi pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif,

Memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi,

III. Langkah kebijakan percepatan penyerapan belanja:

Slide 16

LANGKAH LANGKAH MITIGASI KRISIS

Langkah langkah mitigasi krisis

1

2

3

4

Meningkatkan Koordinasi Fiskal dan Moneter1.

Mencegah timbulnya persepsi yang salah dari masyarakat terhadap dampak negatif krisis ekonomi dunia

2.

Menciptakan stimulus dan bantalan untuk meredam dampak, baik terhadap pasar domestik, industri dan

pelaku usaha, maupun masyarakat.

3.

Memperkuat fondasi struktur ekonomi agar lebih bertumpu pada kekuatan domestik dan membenahi sumber kerawanan terhadap guncangan eksternal.

4.

UPAYA PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA BARU 1 JUTA NETTO TAHUN 2013

PERCEPATAN PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENCAPAIAN SATU JUTA NETTO.

Skenario pencapaian target penciptaan lapangan kerja Netto tahun 2013.

Pertumbuhan Ekonomi

(%)

Pertambahan Kesempatan

Kerja/KK (Juta)

Elastisitas per 1% pertb ek

Pertambahan Angkatan Kerja/AK

(Juta)

Perkiraan TPT %

Jumlah Penganggur

Terbuka (Juta)

Kesempatan Kerja Netto

6,8 *) 3,06 juta 450 ribu 1,8 juta 4,93 % 5,98 juta 1.260 ribu

6,8 2,72 juta 400 ribu 1,8 juta 5,21 % 6,32 juta 920 ribu

6,5 2,4 juta 370 ribu 1,6 juta 5,3 % 6,40 juta 800 ribu

*) UU APBN

Tahun 2013, dibutuhkan kesempatan kerja baru sedikitnya 2,4 juta Angkatan kerja baru tidak melebihi 1,8 juta. Dengan perkiraan tersebut, ekonomi diharapkan tumbuh 6,5-6,8 persen.

Tahun ∆ AK (juta orang) ∆ KK (juta orang)Pengurangan Penganggur

2002 1,966 0,839

2005 1,884 0,236

2008 2,005 2,622 616

2009 1,886 2,317 431

2010 2,694 3,337 642

2011 0,842 1,462 619

2012 0,669 1,129 460

Perkembangan 10 Tahun Terakhir.

Tahun 2002-2005, tambahan angkatan kerja melebihi tambahan kesempatan kerja, menyebabkan jumlah penganggur meningkat tidak terdapat kesempatan kerja netto

Tahun 2008-2012 kesempatan kerja netto pada kisaran 350 ribu-600 ribu.

PERKEMBANGAN 10 TAHUN TERAKHIR.

Slide 25

POTENSI YANG DAPAT MENDORONG PENCAPAIAN 1 JUTA NETTO

Sisi Penawaran“Pendidikan dan pelatihan” Pendidikan: memperpanjang masa sekolah bagi siswa yang drop-out dan tidak mampu

melanjutkan dan memberikan kesempatan kedua bagi siswa drop out dan tidak mampu melanjutkan, kembali ke sekolah

Pelatihan : Persiapan memasuki pasar tenaga kerja

Sisi PermintaanSumber-sumber kegiatan ekonomi, diantaranya:Kegiatan investasi dan usaha yang siap dilaksanakan tahun 2013 (proyek infrastruktur; property, PLN, industri dan jasa)Pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran APBN 2013 termasuk perumahan dan pemukiman, jaringan irigasi, dsbProgram APBN 2013 lainnya seperti perbaikan gedung sekolah (pembangunan ruang kelas), pembangunan irigasi pertanian, jalan perdesaan yang dilakukan melalui padat karya, dan program-program APBN seperti PNPM.

Diperlukan kebijakan/regulasi dan solusi khusus bagi investasi/proyek yang membutuhkan peran pemerintah.

Slide 26

SUMBER PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA

Slide 27

LANGKAH-LANGKAH

UPAYA DI FOKUS-KAN KEPADA 5 PROGRAM

29

Kebijakan/Regulasi dalam rangka memperbaiki Iklim Investasi dan Usaha

1

Investasi/Kegiatan /proyek Infrastruktur yang dilakukan Pemerintah/BUMN/sawasta yang dapat di monitor secara cepat

Investasi/Kegiatan/Proyek Khusus oleh Swasta yang membutuhkan peran Pemerintah Pusat/Daerah

Program/Kegiatan APBN yang dapat Memperluas Kesempatan kerja dan Meningkatkan Kapasitas Pekerja

Investasi di sektor riil yang perijinannya melalui BKPM

2

3

4

5

Dalam rangka mencapai 1 Juta Netto kesempatan kerja, upaya yang dilakukan tidak Business as usual .

Semangat nya : (i) fokus kepada lokasi yang kantong penganggurannya tinggi dan mendorong penciptaan lapangan kerja; atau melihat kegiatan investasi atau industri yang siqnifikan (ii) berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat .

Slide 29

Perlu diakukan Koordinasi pemantauan pelaksanaan Rencana Tindak Penciptaan Kesempatan Kerja

Pelaksanaan Koordinasi dengan membentuk Tim Kerja Pemantauan Penciptaan Kesempatan Kerja (TP2KK).

MEMBENTUK “DESK” PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

PELAKSANAAN MP3EI DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Performa Ekonomi Indonesia sangat baik, yang dibuktikan dari peningkatan PDB sejak 2010 hingga saat ini. Kebijakan ekonomi

Indonesia cukup berhasil dan tepat dalam mendukung visi MP3EI bahkan PDB/capita 2013 diperkirakan akan mencapai USD 4.500

PDB: USD 700 JutaPDB/Kapita: USD 3.000

PDB: ~USD 4,0 - 4,5 MilyarPDB/Kapita: ~USD 14.250 - 15.500

(negara berpendapatan tinggi)

PDB: ~USD 15,0 - 17,5 MPDB/Kapita: ~USD 44.500 - 49.000

2011PDB: USD 850 Juta

PDB/Kapita: USD 3.543

2012PDB: USD ~ 950 Juta

PDB/Kapita:USD ~3.830

PDB: US$ ~ 1,2 triliunPDB/Kapita: US$ ~ 4.800-5.000

(Kekuatan ekonomi 14 besar dunia)

2013PDB: USD ~ 997 Juta

PDB/Kapita: US$ ~ 4.500

Slide 32

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

SEKTOR RIIL

Nilai Investasi = Rp 2.226 TJumlah Proyek = 639 proyek INFRASTRUKTUR

Nilai Investasi = Rp 1.786 TJumlah Proyek = 625 proyek

TOTAL

NILAI INVESTASI = Rp 4.012 TJUMLAH PROYEK = 1.264 proyek Pelaksanaan

MP3EI

LAUNCHING MP3EI

( 27 MEI 2011 )

SEKTOR RIIL

Nilai Investasi = Rp 2.557,5 TJumlah Proyek = 725 proyekINFRASTRUKTUR

Nilai Investasi = Rp 2.372,9 TJumlah Proyek = 866 proyekSDM – IPTEK **)

Nilai Investasi = Rp 4,4 TJumlah Proyek = 3041 proyek

TOTAL NILAI INVESTASI = Rp 4.934,8 TJUMLAH PROYEK = 4.632 proyek

PROSES VALIDASI

Investasi MP3EI meningkat baik dari jumlah proyek maupun nilai investasinya, dan ini terjadi di semua koridor ekonomi

HASIL VALIDASI(PER AGUSTUS 2012)

**) Investasi SDM Iptek yang tercatat hanya berupa penyelenggaraan pelatihan/pendidikan dan belum termasuk pembangunan pusat-pusat pendidikannya).

Slide 33

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Matriks Realisasi GB Sektor Riil 2011 – 2012

Slide 34

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Matriks Realisasi GB Infrastruktur 2011 – 2012

Slide 35

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Matriks Realisasi GB Keseluruhan 2011 – 2012

Slide 36

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Sebaran Rencana Groundbreaking 2013

Mencermati pola GB proyek-proyek MP3EI, percepatan pembangunan mulai terjadi di kawasan Timur Indonesia. Kecenderungan ini sesungguhnya sudah dapat diamati mulai tahun 2012, dimana dominasi Koridor Ekonomi Jawa sudah di bawah 50%.Kontribusi GB investasi di koridor ekonomi Jawa pada tahun 2011-2012 mencakup 42%, pada 2013 kontribusi koridor ekonomi Jawa hanya sekitar 21%. Investasi swasta senilai Rp 378,96 Triliun, BUMN Rp 77,58 Triliun, Pemerintah Rp 20,3 Triliun dan campuran Rp 68,99 Triliun.

Slide 37

Rp Triliun

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Investasi Infrastruktur secara konsisten meningkat (4-5% dari GDP), walaupun belum mencapai tingkat investasi sebelum krisis moneter 1997 (sekitar 7%).

Peran APBN/APBD dari total investasi infrastruktur adalah sekitar 65% (untuk periode 2010 – 2013)

Investasi Infrastruktur

Nilai investasi meningkat dari Rp 264 triliun pada 2010 menjadi sekitar Rp 435,46 triliun pada 2013, dan perbandingan terhadap GDP juga meningkat dari 4,10% pada 2010 menjadi sekitar 4.72% pada 2013

Porsi APBN semakin meningkat dan pada tahun 2013 mencapai Rp 201,3 triliun atau 47% dari total investasi infrastruktur

Slide 38

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Belanja publik (APBN) digunakan sebagai katalisator dan fasilitator untuk mendorong investasi swasta

Alokasi APBN untuk infrastruktur meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Alokasi APBN pada tahun 2007 sebesar Rp 59,8 T menjadi Rp 201,3 T di tahun 2013.

Slide 39

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Non K/L K/L Lainnya PERHUBUNGAN PU

ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2007-2013(triliun rupiah)

99,491,3

128,7

174,9

201,3

(tri

liu

n R

p)

59,8

78,7

Sumber: Kemenkeu

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

REGULASI TELAH DIPERBAIKI DAN DALAM PROSES PENYELESAIAN

NONO PERATURANPERATURANSTATUSSTATUS

Selesai 2012Selesai 2012 Dalam prosesDalam proses

1 Undang-Undang (UU) 1 2

2 Peraturan Pemerintah (PP) 10 11

3 Peraturan Presiden (Perpres) 18 3

4 Keputusan Presiden (Keppres) 1

5 Instruksi Presiden 1

6 Peraturan Menteri/Kepala 10

Jumlah 41 16

Slide 40

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

PERATURAN YANG TELAH SELESAI DAN DALAM PROSES PENYELESAIAN

Beberapa peraturan yang dalam proses penyelesaian: RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal RPP tentang Reforma Agraria RPP tentang perubahan PP 15/2005 tentang Jalan Tol RPP tentang perubahan PP 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi PP Nomor 24 Tahun 2012) RPerpres tentang perubahan Perpres 27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres No 71/2012 serta peraturan Menteri/ Kepala Lembaga.

PP No 52/2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau Daerah Tertentu.

PP 60/2012 tentang Tatacara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; dan PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan .

Perpres-Perpres yang terkait dengan RTR Pulau. Peraturan Menteri Keuangan No.223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan

Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Slide 41

Beberapa peraturan yang sudah selesai diperbaiki:

MP3EI

MP3EI

MP3KI

MP3KI

Langkah-langkah untuk mendorong pelaksanaan MP3EI di tahun 2013

Slide 42

PELAKSANAAN MP3KI DALAM RANGKA PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jakarta, 28 Januari 2013

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

2010 2011 2012 2013 2014

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET TARGET

Pertumbuhan Ekonomi

5,5- 5,6 6,2 6,0 - 6,3 6,5 6,4 - 6,9 6,3 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7

Inflasi 4 - 6 7 4,0 - 6,0 3,8 4,0 - 6,0 4,3 3,5 – 5,5 3,5 – 5,5

Pengangguran 7,6 7,1 7,3 - 7,4 6,6 6,7 - 7,0 6,14 6,0 - 6,6 5 - 6

Kemiskinan 12,0 - 13,5 13,33 11,5 - 12,5

12,49 10,5 - 11,5

11,66 9,5 - 10,5 8 - 10

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan RPJMN 2010-2014

Perekonomian dan tingkat kesejahteraan rakyat terus membaik, sejalan dengan sasaran RPJMN 2010 - 2014

Sumber: BPS, Kemenkeu, Bappenas

Slide 44

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Tingkat Kemiskinan terus menurun, namun melambat

Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2012 sebesar 11,66% (target RKP 2012 sebesar 10,5%-11,5%)

Slide 45

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Sumber: Susenas per Maret 2012, BPS

Disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia: 16 provinsi masih di atas GKN

Tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,69%; di Provinsi Papua sebesar 31,11%.

Tingkat kemiskinan Nasional: 11,96% (Maret 2012)

Tingkat Kemiskinan Semua Provinsi Menurun, Namun Ketimpangan Antar Provinsi Masih Tinggi (Maret 2012)

Slide 46

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Jumlah Penduduk Miskin Menurun, Namun Jumlah Near-poor dan Kelompok Rentan Masih Besar

Catatan:Miskin : Di bawah GKHampir Miskin : Antara 1 - 1,2 GK

Hampir Tidak Miskin : Antara 1,2 - 1,5 GK

Tidak Miskin : Di Atas 1,5 GK

Antara tahun 2009 dan 2010:Sekitar 55,7% penduduk miskin tahun 2009 keluar dari kemiskinan pada tahun 2010.Sebaliknya terdapat kelompok yang tidak tergolong miskin tahun 2009, yaitu 21,52% RTHM, 11,54%RTHTM, dan 2,94%RTTM jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun 2010.

Sumber : BPSKeluar dari kemiskinan Menjadi Miskin Tingkat Kesejahteraan Yang Sama

Slide 47

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Tantangan yang akan kita hadapi di masa datang :

Pertumbuhan penduduk masih cukup besar

Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah (lahan, modal, keahlian)

Laju urbanisasi yang pesat berpotensi memperparah kemiskinan perkotaan

Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi tantangan isu ketenagakerjaan

Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah

Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif

Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit kronis, ilegal, dll

MP3KI Diluncurkan untuk Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Menghadapi Tantangan Kemiskinan Di Masa Datang

Slide 48

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

MP3KI SEBAGAI RENCANA JANGKA PANJANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (2013-2025)

MP3KI berlandaskan pada kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan penguatan kebijakan afirmatif penanggulangan kemiskinan yang telah ada – Not Bussines As Usual

MP3KI menjamin kesinambungan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tengah berjalan.

Memperjelas dan mempertegas transformasi menuju Sistem Jaminan Sosial yang menyeluruh (universal coverage) sesuai amanat UUD 1945 dan UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Memastikan terciptanya kemampuan masyarakat miskin memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Memperkuat tata kelola serta kelembagaan dan peran berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan di masa datang.

Slide 49

1

2

3

4

5

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

KERANGKA RUMUSAN MP3KI

SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN

• MENCIPTAKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL

• MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

• MENGEMBANGKAN SUMBER PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

Penyiapan

kelembagaan BPJS

dan supply side

pendukung

Perluasan program

bersasaran (targeted)

Pengembangan kegiatan

ekonomi masyarakat

miskin di pusat

pertumbuhan dan non

pusat pertumbuhan

• PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI • PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI

MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR VISI RPJP

STRATEGI UTAMA

STRATEGI PELAKSANAAN

MISI

Slide 50

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

MP3KI : GERAKAN NASIONAL PENGURANGAN KEMISKINAN PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP

51

Komponen Saat ini MP3KI

2013 – 2014 2015 - 2025

A. Mekanisme Ekonomi

- Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan inklusif (MP3EI)

- Stabilitas Ekonomi Makro Pengendalian Inflasi dan Kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat

B. Afirmasi (Keberpihakan)

- Program Empat Klaster Belum terpadu lokasi dan waktu, terutama untuk kantong kemiskinan

• Terpadu lokasi dan waktu, terutama kantong kemiskinan

• Sinergi dengan program daerah dan CSR

• Konsolidasi program bantuan sosial unified data base

- Sistem Jaminan Sosial Sistem masih dikembangkan dan cakupan terbatas

• Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas

• Sistem semakin lengkap (BPJS lainnya) dan universal coverage

- Program Livelihood Terbatas daya tahan penduduk miskin rentan

• Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI)

- Dukungan Data belum akurat dan terpadu

• Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (pemanfaatan e-KTP)

Slide 51

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

INFORMAL

TNI/ POLRI

TASPEN

ASKES

JAMSOSTEK

BPJS KESEHATAN

PT.ASKESPT.ASKES

JAMKESMASJAMKESMAS

JAMKESDAJAMKESDA

ASURANSI KESEHATANASURANSI

KESEHATAN

20142014 20152015

JAMINAN

KESEHATANJAMINAN

KESEHATAN

20292029

YANKES

JAMINAN KECL KERJA

JAMINAN KECL KERJA

JAMINAN KEMATIANJAMINAN

KEMATIAN

JAMINAN PENSIUNJAMINAN PENSIUNASABRI

JAMINAN PENSIUNJAMINAN PENSIUN

JAMINAN HARI TUA

JAMINAN HARI TUA

JAMINAN HARI TUA

JAMINAN HARI TUA

JAMINAN HARI TUA

JAMINAN HARI TUA

PT. JAMSOSTEKPT. JAMSOSTEK

BPJS KETENAGAKERJAAN

Sumber: UU No. 40/2004 Tentang SJSN

Skenario Transformasi Program Jaminan Sosial

Slide 52

SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (P3KI)

Outlook Target Ekonomi dan Kemiskinan

Strategi Penanggulangan

Kemiskinan

2012 2015 2020 2025

PDB/kapita (US$)Tingkat Kemiskinan

3.543

10.278

14.963

10,5-11,5 %

8-10%

6-7%

4 - 5 %

Program Strategis

Kelompok SasaranRTHM, RTM dan RTSM(40 % terbawah PPLS 2011)

30 % terbawah(PPLS 2014/2017)

20 % terbawah(PPLS 2017/2020)

10 % terbawah(PPLS 2023)

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING

Klaster IBantuan dan Jaminan Sosial

Klaster IIPemberdayaan Masyarakat

Klaster IIIKUMKM

Klaster IVProgram Pro-Rakyat

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIALJaminan Sosial (Social Security):

Asuransi Kesehatan Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kecelakaan Kerja

Bantuan Sosial (Social Assistance): Temporer (krisis ekonomi, bencana alam) Reguler (pangan, BSM, dll)

TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

1. PDB/Kapita: target MP3EI meningkat

2. Tingkat Kemiskinan: target RPJP menurun

3. Garis Kemiskinan cenderung meningkat

4. Elastisitas tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun

Garis Kemiskinan(ribu rupiah)

252318

467

686Elastisitas

0,0450,023

0,083

0,243

PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN/RENTANPemberdayaan/Peningkatan Kapasitas SDM (Empowerment)

Akses Usaha (Financial Access)Pengarusutamaan Program/Kegiatan

Slide 53

SINERGI MP3EI DAN MP3KI

MP3EIPemerintah Daerah, Swasta, dan BUMN

Pengembangan Koridor

Penguatan Konektivitas

Pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan

berkeadilan

Menurunnya tingkat kemiskinan

Meningkatkan kesempatan kerja

Pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah

tanah air

SINERGI MP3EI dan MP3KI: mewujudkan Pertumbuhan yang Tinggi, Inklusif,

Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pengembangan SDM

Peningkatan Keahlian SDM

Kebijakan Investasi Pro-

poor

Sinergi klaster 1, 2, 3, dan 4

Memperkuat Akses menuju Pusat Ekonomi

Slide 55

MP3KI

Integrasi MP3KI dan MP3EI

Slide 56

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Peta Jumlah Penduduk Miskin tingkat Kab/Kota pada tahun 2010 dan Pembangunan Infrastruktur Utama MP3EI

Jumlah penduduk miskin2700 - 4960049601 - 118600118601 - 182500182501 - 297200297201 - 519200

PENERAPAN SINERGI MP3KI – MP3EI 2013-2014 Urgensi Sinkronisasi Antara Pertumbuhan Dan Lokasi Kemiskinan

Koridor Jawa

Fokus Lokasi MP3EI

KUTAI

MALINAU

KETAPANG

BERAU

KUTAI BARATSINTANG

KUTAI TIMURKAPUA S HULU

KATINGAN

KAPUAS

PASIR

MURUNG RAYA

NUNUKAN

SERUYAN

SANGGAU

BULUNGAN

PONTIANAK

LANDAK

BARITO UTARA

KOTAW ARINGIN TIMUR

SAMBAS

PULANG PISAU

GUNUNG MAS

BANJAR

KOTA B ARU

KOTAW ARINGIN BARAT

LAMANDAU

TANAH BUMBU

BENGKAYANG

TAPIN

SUKAMARA

TABALONG

TANAH LAUT

BARITO TIMUR

BARITO SELATAN

BALANGAN

PENAJAM PASER UTKOTA P ALA NGKA RAYA

BONTANG

SAMARINDA

TARAKAN

Jumlah penduduk miskin3000 - 78007801 - 1440014401 - 2530025301 - 3800038001 - 69700

Fokus Lokasi MP3EI

Koridor Kalimantan Fokus lokasi MP3EI umumnya tidak mencakup/jauh dari lokasi kantong kemiskinan, sehingga berpotensi:

Meningkatkan kesenjangan antara daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan daerah dengan tingkat kemiskinan rendahMeningkatkan jumlah migrasi penduduk ke daerah-daerah lokasi MP3EI

Slide 57

Contoh PELAKSANAAN SINERGI MP3KI DAN MP3EI : Koridor Jawa

Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi Terlatih: Populasi Terlatih: •Kebijakan pendukung industri padat karya•Kebijakan pendukung peningkatan pendapatan melalui peningkatan upah minimum•Peningkatan program kemitraan

Profil KemiskinanProfil Kemiskinan1.17 Juta (53% dari total kemiskinan nasional dan 14% dari total penduduk koridor)2.Kemiskinan terkonsentrasi di daerah selatan Jawa3.56% penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dan 56% tinggal di daerah pedesaan4.60% usia produktif (15-55) tidak memiliki ijazah SD.

Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi tak Terlatih: Populasi tak Terlatih: •Pembangunan SMA/SMK dan Akademi Komunitas•Peningkatan kapasitas SDM pasca sekolah dan wirausahaDiklat•Fasilitasi pendirian usaha sebagai penyedia barang dan jasa (supplier) bagi aktfitas industri inti

Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan :Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan :•“Keroyok” kantong kemiskinan dengan program 4 klaster dan pendukung lainnya, termasuk infrastruktur dasar desa•Akses dari pusat pertumbuhan ke non-Pusat Pertumbuhan (transportasi)•Kebijakan yang mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan perkebunan ke sektor industri•Fasilitasi modernisasi sektor pertanian•Fasilitasi penguasaan hak guna atas tanah sebagai faktor produksi primer dalam sektor pertanian

Slide 58

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Pelaksanaan MP3KI 2013 - 2014

Slide 59

Penguatan, perluasan dan penajaman Program-program Pengurangan kemiskinan yang sedang berjalan (Program Klaster 1 – 4, dan program-program lainnya, baik Pemerintah Pusat dan Daerah)

Persiapan pembentukan BPJS Kesehatan (Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan (Pertengahan 2015)

Pada tahun 2013 : sebagai tahap awal secara terbatas dipilih beberapa kecamatan di setiap koridor MP3EI, berdasarkan kriteria tertentu (lampiran) Akan diresmikan pada Bulan April 2013

Pada tahun 2014 : pelaksanaan diperluas ke berbagai propinsi di seluruh Indonesia, berdasarkan kriteria tertentu Disiapkan sejalan dengan RKP 2014

Dilaksanakan di seluruh Indonesia 2013 - 2014 :

Quickwins (Lokasi dimana pelaksanaan program kemiskinan K/L, Daerah atau BUMN/Swasta dilakukan secara terpadu (“Keroyokan”)

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Misalnya berdasarkan kriteria, Kabupaten Brebes masuk Prioritas I P3KI

CONTOH POTENSI LOKASI QUICK WINS DI KORIDOR JAWA Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes

Koridor jawaDaerah Umum Area Prioritas 1Area prioritas 2Area Prioritas 3

Slide 60

Kec. Bulakamba• Salah satu kecamatan termiskin di Kabupaten Brebes.• Jumlah penduduk miskin dan sangat miskin adalah 14,69% dari total penduduk kecamatan. • Sepertiga keluarga di kecamatan ini menggunakan listrik non- PLN.• Terdapat permukiman kumuh di sebagian desa dan sebagian kawasan rentan longsor dan

banjir.• Prasarana dan sarana pertanian serta perikanan rusak, perlu di rehabilitasi

MP3KI

MP3KI

MP3EI

MP3EI

Koridor SulawesiDaerah UmumArea Prioritas 1Area Prioritas 2Area Prioritas 3

CONTOH POTENSI LOKASI QUICK WINS DI KORIDOR SULAWESI

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba• Kecamatan Kajang salah satu

kecamatan termiskin di Kabupaten Bulukumba

• Persentase penduduk miskin sebanyak 15,67%

• Penduduk miskin tersebar di Kawasan Adat Ammatoa (Desa Tana Toa) yang tertutup dan Desa Tana Jaya yang didominasi permukiman kumuh nelayan.

• Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi yang rendah.

• Tingkat pendidikan masih rendah.• Kondisi sanitasi lingkungan buruk.• Terdapat kawasan perkampungan buruh

nelayan yang kumuh.

Strategi Pengembangan Kawasan Khusus: Komunitas Adat Terpencil.

Slide 61

PENUTUP

Slide 63

PENUTUP

Slide 64

PENUTUP

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

www.ekon.go.id