reformasi birokrasi evaluasi pelaksanaanrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/laporan monev rb...

LAPORAN MONITORING DAN

EVALUASI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

B A D A N P E N G A W A S O B A T D A N M A K A N A N

T A H U N 2 0 1 6

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas

disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Badan POMTahun 2016 ini.

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM

dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Badan

POM telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang bertugas memastikan

rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir

percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan hasil

evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk

mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan

reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu

Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM

Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.

Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang

diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan

secara terus-menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan program

reformasi birokrasi telah menjadi komitmen Badan POM untuk mendukung

terciptanya Badan POM yang lebih baik.

Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Badan POM Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke

depannya.

Jakarta, Januari 2017 Inspektur Badan POM selaku Ketua Tim Monev RB,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si NIP. 19611011 199101 2 001

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………… i

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………….. ii

Bab I. Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………... 1

A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………….. 2

B. Tujuan ………………………………………………………………………………………………………… 2

C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………………. 2

Bab II. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ……………………………….……………….. 3

A. Perkembangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM …………………

B. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun

2016……………………………………………………………………………………………………………

4

5

1. Manajemen Perubahan …………………………………………………………………………… 5

2. Penguatan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah …………………. 6

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………………………... 7

4. Kelembagaan ………………………………………………………………………………………….. 8

5. Tatalaksana ……………………………………………………………………………………………. 8

6. SDM Aparatur ………………………………………………………………………………………… 10

7. Peraturan Perundangan-undangan ………………………………………………………….. 11

8. Pelayanan Publik ……………………………………………………………………………………. 12

Bab III. Simpulan, Hambatan, dan Saran ……………………………………………………………………. 28

A. Simpulan …………………………………………………………………………………………………….. 28

B. Hambatan …………………………………………………………………………………………………… 28

C. Saran …………………………………………………………………………………………………………... 29

Lampiran …………………………………………………………………………………………………………………. 31


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM

melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5

(lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah

disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan,

dan mental/karakter.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi kedaulatan pangan,

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta

pariwisata dan industri.

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi antar kelompok pendapatan,

antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan

kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi

serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena

itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM memiliki peran yang penting untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka

pengawasan obat dan makanan.

Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada

tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi

birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”,

yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi

Badan POM yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map

Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para

pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan

reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak

lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga

terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana


2

aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai

jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

B. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM bertujuan

untuk:

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim pelaksana.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup

sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi

atas pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalamRoad

Map Reformasi Birokrasi Badan POM.

B. Evaluasi

Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Badan POM atas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada 8

(delapan) area perubahan, yaitu:

1) Mental Aparatur.

2) Pengawasan.

3) Akuntabilitas.

4) Kelembagaan.

5) SDM Aparatur.

6) Tatalaksana.

7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

8) Pelayanan Publik.


3

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di Badan POM, maka ditetapkan area-

area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup

birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung

pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.

2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antarasistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja.

4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan

barang dan jasa.

Meliputi area perubahan:

1) Mental Aparatur

2) Pengawasan

3) Akuntabilitas

b. Birokrasi yang efektif dan efisien


1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan

kualitasimplementasinya.

2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi,dan

sinergis.

3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasise-

government.

4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit

untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

6. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi

untukmewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan

transformatif.

8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal,komprehensif, dan terpadu.

Meliputi area perubahan:

1) Kelembagaan

2) Tatalaksana

3) SDM Aparatur

4) Peraturan perundang-undangan

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas


1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

1) Implementasi UU Pelayanan Publik

2) Pemanfaatan ICT

3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan


4

4) Budaya pelayanan

5) Quick Wins

2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

1. Penguatan monev kinerja

2. Efektivitas pengawasan

3. Sistem pengaduan

4. Penerapan reward and punishment

Meliputi Area Perubahan: Pelayanan Publik

1) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre

Market

2) Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

3) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

4) Sub Tim Pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi

Mengukur suksesnya reformasi birokrasi di Badan POM, dilakukan melalui monitoring

dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM

Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM pada 8 (delapan) area

perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB

diuraikan sebagai berikut:

Tabel Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN & RB Tahun 2014 dan 2015

No. Komponen Penilaian Nilai

Maksimal

Hasil Evaluasi

KemenPANRB

2014

Hasil Evaluasi

KemenPANRB

2015

Kenaikan

Nilai % Nilai % Nilai %

A Pengungkit/Proses

1 Manajemen Perubahan 5 3,43 68,60 3,76 75,13 0,33 6,53

2 Penataan Peraturan Perundang-

undangan 5 2,71 54,25 2,71 54,25 - -

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2,82 47,00 3,84 64,06 1,02 17,06

4 Penataan Tatalaksana 5 3,34 66,80 3,60 71,90 0,26 5,10

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 7,5 50,00 12,03 80,19 4,53 30,19

6 Penguatan Akuntabilitas 6 2,65 44,17 3,80 63,40 1,15 19,23

7 Penguatan Pengawasan 12 4,63 38,58 7,01 58,39 2,38 19,81

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3,56 59,33 3,89 64,90 0,33 5,57

Sub Total Komponen Pengungkit/Proses 60 30,64 51,07 40,64 67,73 10,00 16,66

B Hasil

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi 20 13,51 67,55 14,09 70,43 0,58 2,88

2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas

KKN 10 6,13 61,30 8,83 88,30 2,70 27,00

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7,29 72,90 7,33 73,30 0,04 0,40

Sub Total Komponen Hasil 40 26,93 67,33 30,24 75,60 3,31 8,27

Indeks Reformasi Birokrasi

Badan POM 100 57,57 57,57 70,88 70,88 13,31 13,31


5

Tabel Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN & RB Tahun 2015 dan

Hasil Evaluasi Sementara oleh Kementerian PAN & RB 2016

No. Komponen Penilaian Nilai

Maksimal

Hasil Evaluasi

KemenPANRB

2015

Hasil Evaluasi

Sementara

KemenPANRB

2016

Kenaikan (Penurunan)

Nilai % Nilai % Nilai %

A Pengungkit/Proses

1 Manajemen Perubahan 5 3,76 75,22 3,76 75,22 0 0

2 Penataan Peraturan Perundang-

undangan 5 2,71 54,25 3,13 62,50 0,42 9,68

3 Penataan dan Penguatan

Organisasi 6 3,84 64,06 4,01 66,83 0,17 3,92

4 Penataan Tatalaksana 5 3,60 71,90 4,13 82,63 0,53 12,21

5 Penataan Sistem Manajemen

SDM 15 12,03 80,19 13,01 86,73 0,98 22,58

6 Penguatan Akuntabilitas 6 3,80 63,40 3,14 52,33 (0,66) (15,21)

7 Penguatan Pengawasan 12 7,01 58,39 8,69 72,44 1,68 38,71

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik 6 3,89 64,90 5,11 85,13 1,22 28,11

Sub Total Komponen

Pengungkit/Proses 60 40,64 67,73 44,98 74,96 4,34 7,23

B Hasil

1 Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi 20 14,09 70,43 14,73 73,65 0,64 37,21

2 Pemerintah yang Bersih dan

Bebas KKN 10 8,83 88,30 9,00 90,00 0,17 9,88

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7,33 73,30 8,23 82,25 0,90 52,32

Sub Total Komponen Hasil 40 30,24 75,60 31,96 79,89 1,72 4,29

Indeks Reformasi Birokrasi

Badan POM 100 70,88 70,88 76,93 76,93 6,05 6,05

Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM meningkat secara

signifikan baik pada komponen pengungkit maupun hasil. Berdasarkan table di atas,

komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub totalnya yaitu

pada area penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,

penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan

publik. Area-area tersebut perlu mendapatkan perhatian dan berpotensi besar untuk

ditingkatkan.

B. MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TAHUN 2016

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM dilakukan terhadap target

roadmap pada 8 (delapan) area perubahan dan quick wins tahun 2016 sebagai berikut.

1. Manajemen Perubahan

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah:

1) Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN

2) Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM

3) Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM


6

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu:

- Proses perencanaan kegiatan penyusunan tools pengembangan budaya kerja

- Pelatihan Front Office sebagai ujung tombak pelayanan publik.

- Executive Development Program untuk seluruh Pejabat Struktural Eselon II Pusat

dan Kepala Balai Besar POM / Balai POM di seluruh Indonesia.

- Leading for Change untuk Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV.

- Pembinaan Mental Aparatur untuk pegawai di unit kerja Kesektamaan.

- Dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian

- Pelaksanaan Rekapitulasi hasil tindak lanjut atas Instruksi Kepala Badan POM

Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9 September 2016 dan Nomor

HK.05.01.6.09.16.3517 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang

Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana

Distribusi, dan / atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek

Pengawasan Badan POM

- Survey IKM yang dilaksanakan majalah tempo dan survey internal

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Keterbatasan anggaran.

- Pelatihan Front Office tidak dapat dilakukan untuk semua pegawai yang bertugas

di front office karena masih harus memberikan pelayanan publik.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan:

- Melakukan revisi anggaran.

- Pelaksanaan dilakukan secara bertahap.

- Perencanaan pelaksanaan kegiatanan penyusunan Tools pada tahun 2017.

2. Penguatan Kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah


1) Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.

2) Meningkatnya kapasitas manajemen APIP

3) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN


- Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal, WTP

- Meningkatnya kapasitas manajemen APIP, telah berada pada level 2 pada scema

IACM

- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui pelaksanaan

worskshop dan sosialisasi PM EPITE Online, Evaluasi efektifitas pengendalian

Intern tingkat entitas (EPITE) dan Evaluasi Pengendalian Utama (PPU), Update

Identifikasi resiko.

- Implementasi whistleblowing system dan/atau pengaduan masyarakat melalui

sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 serta upload materi

pemahaman tentang WBS dan Pengaduan masyarakat pada subsite RB BPOM.

- Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN, telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016, materi

pemahaman tentang gratifikasi, telah dilaksanakan review terkait Perka Nomor

4 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi, telah dilaksanakan sosialisasi

pada tanggal 18 Maret 2016, materi pemahaman tentang benturan kepentingan,


7

intervensi penilaian WBK pada Unit Pusat dan BBPOM. Pelaksanaan Rekapitulasi

gratifikasi juga telah dilaporkan ke KPK.


- PM-EPITE online belum tersosialisasi ke seluruh unit kerja

- Belum memperoleh level 3 maturitas SPIP

- Peraturan penanganan gratifikasi dan penanganan beturan kepentingan perlu

direvisi


- Revisi pemantauasn SPIP

- Integrasi dengan ISO 9001

- Penyusunan dan implementasi maturitas SPIP level 3

- Revisi peraturan Kepala Badan POM penanganan gratifikasi dan penanganan

beturan kepentingan

- Evaluasi unit kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK dan penetapan unit kerja

sebagai WBK

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja


1) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

yang terintegrasi.

2) Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja.

3) Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil,

transparan, dan professional.

4) Meningkatnya akuntabilitas aparatur.


- Telah dilakukan kegiatan dalam rangka review Renstra BPOM.

- Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja.

- Telah dilakukan persiapan pengadaan jasa konsultansi grand design

pengawasan obat dan makanan.

- Telah dilakukan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sebagai

tahap awal perencanaan dan penganggaran tahun 2017.

- Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 RTN 2016 triwulan I

dan Draft RTN 2016 triwulan II.

- Monitoring kepatuhan implementasi e-performance BPOM.

- Pelatihan e-performance BPOM pada Bimtek perkuatan monev online untuk

admin seluruh unit kerja 26-29 April 2016.

- Workshop dan Bimtek SAKIP Badan POM 2016 yang diikuti oleh seluruh Unit

Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM 19-22 Januari 2016.

- Organisasi dan tata laksana ULP berbentuk sentralisasi sebagian yaitu

berdasarkan SK Ka. BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122 yang ditandatangani

pada 6 Januari 2016.


- Adanya kebijakan pemotongan anggaran.

- Untuk memastikan sasaran yang ingin dicapai Renstra BPOM 2015-2019,

pengawalan dokumen perencanaan tahunan perlu melibatkan lintas unit Pusat


8

dan BB/BPOM serta lintas sektor dalam ajang forum koordinasi agar hasil

perencanaan pengawasan Obat dan Makanan tahunan lebih terintegrasi dan

berdaya guna.

- Pedoman evaluasi SAKIP belum disahkan.


- Menganggarkan Kembali Kegiatan Penyusunan Grand Design BPOM pada tahun

2017.

- Melaksanakan pertemuan koordinasi tersebut pada tahun berikutnya sesuai

lingkungan strategis terkini.

- Finalisasi dan pengesahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman

Evaluasi SAKIP.

4. Kelembagaan

Area ini mempunyai 2 (dua) hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan

kelembagaan

2) Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi


- Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM melalui surat

Sekretaris Negara Nomor B-488/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/06/2016 tanggal 3

Juni 2016

- Pembahasan Rancangan Perpres tentang BPOM secara internal dan eksternal

dengan KemenPANRB dan Sekretariat Kabinet pada bulan September s.d.

November 2016

- Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam rangka penyusunan

Rancangan Perpres tentang BPOM yang melibatkan Menteri Kesehatan,

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan

Kementerian Keuangan tanggal 24 November 2016

- Progress dalam Penyusunan Pedoman Pembentukan dan Evaluasi UPT/Pos POM

Kendala yang dihadapi antara lain rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM

masih dibahas di Kementerian PANRB sehingga Rancangan Organisasi dan Tata

Kerja BPOM sebagai penjabaran dari Perpres tentang BPOM belum dapat difinalisasi


- Berkoordinasi lebih lanjut dengan KemenPANRB

5. Tatalaksana

Area ini mempunyai beberapa hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government

2) Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik

3) Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

4) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal



9

- Hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas

fungsi dicantumkan dalam subsite sistem manajemen mutu BPOM

(qms.pom.go.id)

- Seluruh peta proses bisnis telah dirinci ke dalam peta subproses bisnis dan

dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP

- Dilakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis ke dalam SOP makro dan

mitigasi risiko berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta

subproses bisnis dan peta lintas fungsi tanggal 23 Agustus-29 Desember 2016

- Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi ditetapkan melalui Keputusan

Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015 tentang Penerapan

Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

- Informasi publik telah diidentifikasi dan telah diumumkan melalui subsite PPID

di website BPOM.

- Penerapan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan

Presiden dan Peraturan Kepala LKPP

- Telah dilakukan survei/ pendataan volume arsip yang memuat daftar arsip aktif

dan inaktif pada masing-masing unit kerja

- Pelaksanaan Audit Surveilan QMS ISO 9001:2008 pada tanggal 27 Oktober-30

November 2016, BPOM kembali mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008

- Awareness ISO 9001:2015 tanggal 28 Desember 2016

- Laporan PPID yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat

- Penyesuaian/updating Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari Versi 3.6

menjadi Versi 4.

- Monev arsip aktif dan inaktif di 2 (dua) Balai, yaitu Balai Besar POM di Pontianak

dan Balai POM di Batam

- Pembuatan aplikasi pengelolaan arsip inaktif di unit kearsipan


- Keterbatasan sumber daya

- Belum terintegrasinya sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) di BPOM

- PPID BPOM dijabat secara ex officio

- Aplikasi pengelolaan arsip inaktif belum optimal karena baru digunakan untuk

menyimpan data arsip inaktif di Sekretariat Utama

- Ruangan penyimpanan yang terbatas

- Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan tim pengelola masih tersebar di

seluruh unit yang ada.


- integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan

fungsi seluruh unit organisasi

- Penyusunan Unit pengelola LPSE yang mandiri dan independen

- Melakukan pendampingan ke unit kerja Pusat dan Balai dalam hal penataan

arsip aktif dan inaktif dan memfungsikan Gedung I sisi utara untuk ruangan

penyimpanan arsip

- Dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi format data arsip inaktif

- Pengadaan sarana penyimpanan arsip sesuai kebutuhan


10

6. SDM Aparatur

Area ini mempunyai hasil yang diharapkan, yaitu meningkatnya kemampuan unit

yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan

kompetitif.


- pertemuan dengan mengundang narasumber dari KemenPANRB dalam rangka

penyempurnaan Pedoman Analisis Beban Kerja (11 November 2016) dan

Evaluasi Jabatan (14 November 2016).

- Pengumpulan data dukung Analisis Beban Kerja dalam rangka Pembangunan

sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, yang akan dibangun dengan menginduk

kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada.

- Workshop Tim Penilai Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK guna penyesuaian

butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PFM. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 10-12 Desember 2015, di Aula Gedung C Badan POM.

- Usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan

Makanan (PFM) telah dilakukan pada tahun 2015, sesuai Surat Kepala Badan

POM Nomor KP.01.02.1.243.11.15.4924 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Usulan

Revisi Keputusan Menteri PAN Nomor 48/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Angka Kreditnya.

- validasi hasil Uji Beban Jabatan Fungsional PFM oleh KemenPANRB dan BKN

pada tanggal 21-22 Desember 2016.

- pembahasan dengan KemenPANRB guna antisipasi dalam pemenuhan pegawai

sampai dengan wilayah Kabupaten / Kota melalui PPPK. Pembahasan dilakukan

di kantor Badan POM pada tanggal 28 November 2016.

- Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor

KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan

rencana Redistribusi Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-

2019.

- Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.11.15.5209

Tahun 2015 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai kepada ± 1.150 pegawai di Badan

POM Pusat dan Balai Besar POM / Balai POM, telah selesai disusun hasil mapping

kompetensi pegawai sebanyak 570 laporan individu.

- Bimbingan Teknis / Workshop Jabfung Arsiparis, bekerjasama dengan ANRI (8-

10 November 2016).

- Bimtek / Workshop Tim Penilai Instansi untuk Jabfung Analis Kepegawaian,

bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (5-6 Desember 2016).

- Diklat Jabfung Analis Kepegawaian, bekerjasama dengan BPPT (5-23 Desember

2016).

- Pada tahun 2016 telah dilakukan Audit Manajemen SDM terhadap 21 unit kerja

- Pemberian reward kepada pegawai berdasarkan masa kerja pengabdian untuk

tahun 2016 (Satyalancana Karya Satya) = 396 orang, yang diberikan pada

tanggal 17 Agustus 2016

- Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).


11


- Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM

menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS.

- Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas

(3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor

dan untuk melakukan Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas akan

melibatkan pihak ke-3.

- Pedoman Penempatan dalam jabatan belum ditetapkan.


- Perlu dilakukan uji coba dan pengembangan aplikasi Analisis Beban Kerja lebih

lanjut di tahun berikutnya.

- Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan

POM.

- Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.

- Asesment untuk pejabat struktural eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3.

- Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi

- Internalisasi akan dilaksanakan setelah Pedoman ditetapkan.

7. Peraturan Perundang-undangan

Area ini mempunyai 2 (dua) hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

2) Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi,

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim

kondusif bagi publik


- Sebanyak 26 rancangan yang terdiri dari 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan

POM dan 6 Pedoman telah dibahas dengan melibatkan tim ahli, telah

dikonsultasi publik oleh Unit Teknis, dan telah dikirimkan kepada stakeholder

pada saat konsultasi publik.

- Telah dilakukan evaluasi peraturan yang tumpang tindih dan dilakukan proses

revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih/disharmonis.

- Telah dilakukan deregulasi dalam pelayanan SKI yaitu dengan merevisi

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala

Badan POM Nomor 13 Tahun 2015 menjadi Peraturan Kepala Badan POM

Nomor 25 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun

2016.

- Telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik internal

maupun eksternal atau stakeholder melalui subsite JDIH dan pertemuan.

Kendala yang dihadapi yaitu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,

SOP tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain:

- Melaksanakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan melalui rapat-rapat koordinasi, penyusunan naskah

akademis/kajian/policy paper, dan paraf koordinasi (verbal) berdasarkan hasil

evaluasi.


12

- Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah

akademis/kajian/policy paper, dan paraf koordinasi (routing slip/verbal) baik di

masing-masing anggota Pokja, maupun dalam pelaksanaan Tahubja Pokja 2

sesuai dokumen POM 01.

8. Pelayanan Publik

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Premarket

Hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.

3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.


Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre

Market:

- Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah melaksanakan survei

kepuasan pelanggan melalui pihak ketiga dengan capaian indeks kepuasan

pelanggan untuk layanan e-registration sebesar 77,42 dan indeks kepuasan

pelanggan untuk layanan manual sebesar 78,73 (skala 0 - 100), dengan

kategori baik.

- Survei IKM yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pihak ketiga

berdasarkan nomor kontrak PR.01.04.41.411.05.16.0044 yang dilaksanakan

dari tanggal 31 Mei sampai dengan 28 Agustus 2016.

- Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat pada unit

pelayanan publik dengan hasil sebagai berikut:

➢ Dit. Penilaian Obat dan Produk Biologi : 70,50

➢ Dit. Pengawasan Produksi PT dan PKRT : 72,12

➢ Dit. Pengawsaan Distribusi PT dan PKRT : 76,34

➢ Dit. Penilaian OT, SM, dan Kosmetik

➢ Sub Dit. Penilaian Produk I : 71,81

➢ Sub Dit. Penilaian Produk II : 73,80

➢ Dit. Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos, PK : 73,63

➢ Dit. Penilaian Keamanan Pangan : 77,78

➢ Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan: 78,58

➢ PPOMN : 76,51

➢ Dit. Standardisasi Produk Pangan : 73,08

➢ Dit. Standardisasi PT dan PKRT : 71,49

- Evaluasi kebijakan hasil survei kepuasan masyarakat:

➢ Melakukan evaluasi keluhan/saran/masukan dan penetapan CAPA

berdasarkan hasil survei IKM tahun 2015.

➢ Percepatan proses evaluasi melalui penyederhanaan prosedur birokrasi,

diantaranya melalui simplifikasi penilaian protokol uji BE.

- Tindak lanjut terhadap seluruh hasil survei kepuasan masyarakat adalah

telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survei kepuasan

pelanggan, antara lain :

➢ Peningkatan kemampuan evaluator melalui pelatihan secara

berkelanjutan.


13

➢ Keseragaman pemahaman/persepsi petugas melalui kegiatan

pencerahan rutin, dan dokumentasi kebijakan terkait penilaian

pendaftaran pangan.

➢ Peningkatan penyediaan akses pengaduan/saran/masukan melalui

beberapa media.

➢ Informasi pengumuman pelayanan melalui sistem e-registration, dan

website BPOM.

➢ Layanan fasilitator pendaftaran pangan olahan di beberapa balai di

daerah.

➢ Peningkatan kompetensi teknis evaluator pangan.

➢ Peningkatan soft competency dalam rangka pelayanan prima.

➢ Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana (charging box dan sistem

antrian, papan pengumuman elektronik, kiosk).

➢ Penyempurnaan sistem e-registration.

➢ Peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan teknis,

coaching clinic.

➢ Keseragaman pemahaman/persamaan persepsi evaluator melalui

pencerahan rutin.

➢ Penambahan jumlah evaluator sebanyak 20 orang.

➢ Perhitungan masih secara kuantitatif.

➢ Sudah dibuat kuesioner kepuasan pelanggan dan sudah digunakan sejak

Oktober 2016. Analisis kualitatif akan dilakukan April 2017.

- Hasil survei kepuasan pelanggan telah diintegrasikan dalam subsite Dit.

Penilaian Keamanan Pangan dengan alamat URL

http://registrasipangan.pom.go.id.

- Hasil survei IKM juga telah diintegrasikan ke dalam subsite RB BPOM.

- Telah dilakukan penyempurnaan media pengaduan pelayanan yang

dikelola melalui media :

➢ Email.

➢ Kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran produk pangan.

➢ Telepon.

➢ Konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran konsultasi via sms).

➢ Kontak kami melalui sistem e-registration dan subsite Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan.

➢ Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM (via website, sosial

media, telepon, sms, fax).

➢ Kotak saran di ruang pelayanan OT, SM dan Kos.

➢ Konsultasi langsung di ruang pelayanan OT, SM dan Kos.

- Pengembangan media pengaduan pelayanan publik secara online melalui:

➢ e-ppub telah disempurnakan dan telah dilakukan sosialisasi (soft

launching) pada Agustus 2016.

➢ Telah dilakukan SIT dan UAT.

➢ Telah dilakukan uji coba dengan perwakilan industri farmasi

- Membuka ruang pastisipasi publik melalui citizen charter seperti konsultasi

publik draft Perka BPOM terkait pelayanan publik di website BPOM (JDIH, e-

reg dll), tersedia melalui email [email protected].

- Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik:

➢ Keseluruhan pengaduan layanan Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO)

sebanyak 57 pengaduan telah ditindaklanjuti.

http://registrasipangan.pom.go.id/


14

➢ Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menindaklanjuti 79

pengaduan pelayanan publik.

➢ Perhitungan masih secara kuantitatif.

➢ Sudah dibuat kuesioner kepuasan pelanggan dan sudah digunakan sejak

Oktober 2016. Analisis kuantitatif akan dilakukan April 2017.

- Telah dilakukan evaluasi pengelolaan pengaduan layanan AeRO yaitu

dengan menyampaikan tindak lanjut kepada pendaftar yang bersangkutan.

- Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat dilakukan sebagai

berikut:

➢ Jangka waktu untuk tindak lanjut terhadap pengaduan layanan AeRO

adalah 5 hari kerja. Keseluruhan pengaduan telah ditindaklanjuti dalam

waktu kurang dari 5 hari kerja.

➢ Merespon pengaduan stakeholder melalui email.

- Peningkatan soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima

melalui pelatihan kepada SDM terkait Layanan Prima.

- Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan dengan meng-

upload standar terkait uji BE obat dalam website Badan POM.

- Pengembangan sistem reward and punishment bagi petugas pelayanan,

reward-nya adalah memberikan kesempatan mengikuti pelatihan bagi

petugas yang baik dan punishment-nya dengan memberikan peringatan bagi

petugas yang tidak memberikan pelayanan dengan baik.

- Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektronik (antara lain

simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik sebagai berikut:

➢ Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pengembangan dan

penyempurnaan sistem e-registration.

➢ Pembuatan sistem restrukturisasi ASROT.

➢ Pembuatan e-payment OT, SM.

➢ Pengembangan aplikasi bahan baku aktif dan tambahan OT dan SM.

➢ Upgrade sistem hardware server ASROT dan Notifikasi.

➢ Penyeragaman sistem pembayaran notifikasi kosmetik.

➢ Pengembangan data base bahan baku kosmetik.

➢ Pengembangan dan pemeliharaan server dan aplikasi sistem di Dit Lai

OT, SM dan Kos.

➢ E-ppub telah disempurnakan dan telah dilakukan sosialisasi (soft

launching) pada Agustus 2016.

➢ Telah dilakukan SIT dan UAT.

➢ Telah dilakukan uji coba dengan perwakilan industri farmasi.

- Quick Wins:

➢ Penilaian Pendaftaran berbasis resiko yang telah ditetapkan melalui

peraturan Kepala Badan Nomor 12 Tahun 2016.

➢ Penerapan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi administratif

(punishment) bagi perusahaan dalam rangka pendaftaran pangan olahan

secara elektronik.

➢ Percepatan penyelesaian CPP akan dilaksanakan dengan menggunakan

aplikasi e-CPP.


- Belum semua stakeholder memberikan informasi yang diperlukan dalam

melakukan penilaian.


15

- Belum semua stakeholder memberikan feedback setelah melakukan

konsultasi.

- Keluhan yang disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi.

- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan data diri

sehingga sulit untuk menindaklanjuti.

- Beberapa keluhan tidak terkait langsung dengan Dit. Lai OT, SM dan Kos

sehingga memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak lain seperti

pengaduan mengenai sarana dan prasarana.

- Keluhan yang disampaikan tidak spesifik sehingga sulit untuk diatasi.

- E-ppub belum terintegrasi dengan simponi (sistem pembayaran PNBP).

- Waktu pemberian respon.

- Perlu staf khusus yang menangani.

- Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung kepada

petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan.

- Belum semua stakeholder memberikan feedback setelah melakukan

konsultasi dan belum ada perhitungan secara kualitatif.

- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara

jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor.

- Belum tersedia sistem alert terhadap pengaduan sehingga respon terhadap

pengaduan kurang optimal.

- Belum semua SDM mendapatkan pelatihan pelayanan prima.

- Perlu legalisasi standar terkait uji BE Obat.

- Belum ada SOP/IK yang mengatur sistem reward and punishment.

- E-ppub belum terintegrasi dengan simponi (sistem pembayaran PNBP).

- Namun hingga saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba,

sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal.


- Sosialisasi kepada stakeholder terkait peraturan dan ketentuan yang

berlaku.

- Memberikan informasi kepada stakeholder untuk mengisi kuesioner

kepuasan pelanggan setelah menerima setiap layanan.

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran agar

pelapor mencantumkan keluhan secara spesifik.

- Mencantumkan catatan pengaduan pada kotak saran agar pelapor

mencantumkan identitas diri, dimana identitas pelapor akan dirahasiakan

dan tidak berpengaruh pada proses pendaftaran.

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran atau

subsite) agar pelapor dapat mencantumkan keluhan secara spesifik.

- Continuous improvement untuk memperkuat sistem PPUB online, termasuk

kemungkinan untuk dapat mengintegrasikan e-ppub dengan simponi.

- Staf khusus yang menangani dan menyiapkan respon.

- Penyempurnaan media pengaduan layanan.

- Membuat kuesioner kepuasan pelanggan dan analisis kualitatif untuk

menetapkan tindak lanjut perbaikan layanan publik.

- Telah ditunjuk 4 orang petugas pengelola pengaduan pelayanan publik

(duty manager).

- Penyempurnaan sistem pengaduan terintegrasi ke dalam PPUB online.

- Membuat program pelatihan kepada SDM pelayanan publik.


16

- Perlu koordinasi dengan PIOM dan HUKMAS.

- Monitoring lebih intensif pada pelayanan petugas.

- Membuat SOP/IK yang mengatur sistem reward and punishment.

- Continuous improvement untuk memperkuat sistem PPUB online, termasuk

kemungkinan untuk dapat mengintegrasikan e-ppub dengan simponi.

- Telah dilakukan uji coba aplikasi e-CPP dengan 5 - 10 pendaftar. Saat ini

sedang dilakukan evaluasi berdasarkan masukan-masukan dari pendaftar

dengan konsultan aplikasi.

Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

- Melaksanakan kebijakan survei kepuasan mesyarakat secara berkala:

➢ Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menggunakan

aplikasi satisfaction survey dimana pelanggan dapat langsung

memberikan penilaian setelah mendapatkan pelayanan dari petugas.

➢ Survey kepuasan masyarakat pada Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

juga dilakukan melalui survey langsung menggunakan alat aplikasi

kepuasan pelanggan

➢ Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat pada unit

pelayanan publik dengan hasil sebagai berikut:

✓ Dit. Penilaian Obat dan Produk Biologi : 70,50

✓ Dit. Pengawasan Produksi PT dan PKRT : 72,12

✓ Dit. Pengawsaan Distribusi PT dan PKRT : 76,34

✓ Dit. Penilaian OT, SM, dan Kosmetik

Sub Dit. Penilaian Produk I : 71,81

Sub Dit. Penilaian Produk II : 73,80

✓ Dit. Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos, PK : 73,63

✓ Dit. Penilaian Keamanan Pangan : 77,78

✓ Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan: 78,58

✓ PPOMN : 76,51

✓ Dit. Standardisasi Produk Pangan : 73,08

✓ Dit. Standardisasi PT dan PKRT : 71,49

- PPOMN melakukan pengadaan peralatan dan program komputer secara

bertahap mulai dari penyiapan istrumen (misalnya HPLC) dan peralatan

lainnya belum terlaksana.

- Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala sebagai

berikut:

➢ Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan

evaluasi terhadap survei kepuasan pelanggan secara mandiri secara

berkala.

➢ Hasil survei pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas

pelayanan publik telah dilaporkan kepada Inspektorat BPOM pada

bulan April 2016.

➢ Survei dengan aplikasi kepuasan pelanggan dilakukan evaluasi setiap

bulan.

➢ Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi

survey dengan kesimpulan sebagai berikut:

✓ Secara keseluruhan mutu pelayanan Direktorat Pengawasan

Produksi Produk Terapetik dan PKRT terhadap survei yang


17

dilakukan secara internal maupun oleh Inspektorat Badan POM

mendapat kategori B.

✓ Peningkatan mutu pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus

baik terkait proses pelayanan, kinerja petugas maupun peningkatan

fasilitas pelayanan.

✓ Perlu tindak lanjut yang nyata untuk memperbaiki pela yanan di

Ditwasprod PT dan PKRT.

➢ Direktorat Pengawasan NAPZA telah melakukan evaluasi survei dengan

kesimpulan, diterbitkannya Perka Badan POM No. 20 tahun 2016

tentang Perubahan atas Perka Badan POM No. 32 tahun 2013 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan

(AHP) dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor Farmasi. Perubahannya yaitu percepatan timeline

penyelesaian AHP dari 8 HK menjadi 4 HK.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melanjutkan

pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB untuk pengajuan sertifikasi

Cara Distribusi Obat yang Baik secara online bagi Pedagang Besar

Farmasi/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi

- Pengembangan inovasi pelayanan sebagai berikut:

➢ Ikut melaksanakan sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka

27 dan 28 tahun 2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan

Makanan.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan

sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI)

Obat Prioritas.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakan

implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment).


implementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat

(SiAPIk) secara online.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem

elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi

Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses

sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB.

Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses

penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data,

mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan

publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat

dinilai dan terpantau di setiap tahapan.

- Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat

secara berkala antara lain:


tindak lanjut terhadap evaluasi survei kepuasan pelanggan seperti

tersedia informasi mengenai prosedur, persyaratan dan timeline

pelayanan melalui leaflet dan banner.

➢ Telah dilakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yaitu :

✓ Melaksanakan pelatihan Bahasa Inggris dan pelatihan British Retail

Consortium (BRC) bagi evaluator.


18

✓ Peningkatan pelayanan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE)

yang dilakukan secara online dengan bekerjasama dengan PIOM,

telah sampai pada tahapan uji coba terbatas terhadap 10 eksportir.

➢ Membuat jadwal pemakaian seragam bagi petugas layanan publik

sebagai identitas petugas layanan publik.

➢ Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan

perbaikan terhadap hasil survei sesuai hasil evaluasi antara lain:

✓ Peningkatan kompetensi personil secara berkesinambungan, a.l:

coaching, Pelatihan CPOB.

✓ Penyusunan draft Surat Edaran dalam rangka Penyederhanaan

Persetujuan Permohonan RIP.

✓ Pengembangan e-tracking system.

✓ Penambahan sarana pelayanan publik (kursi ruang tunggu di gedung

E lantai 3).

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan tindak

lanjut terhadap hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat secara

berkala.

- Hasil survei kepuasan masyarakat sudah diintegrasikan dalam subsite RB

Badan POM.

- Penyempurnaan media pengaduan pelayanan antara lain:

➢ PIOM telah menyelesaikan pengembangan media pengaduan pelayanan

publik online.

➢ Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menyiapkan

email [email protected] sebagai wadah tanya-jawab/keluhan, untuk

memudahkan pengguna layanan.

➢ Media pengaduan telah disempurnakan dengan alat aplikasi survei

kepuasan pelanggan

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menyediakan kotak

saran, konsultasi langsung maupun via telepon dan telah menyediakan

email [email protected] dan [email protected] untuk

memudahkan penyampaian keluhan/konsultasi terkait permasalahan

layanan publik serta bertujuan untuk mengurangi tatap muka dengan

pelanggan.

- Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online antara lain:

➢ PIOM telah menyelesaikan pengembangan media pengaduan pelayanan

publik online.

➢ Menyediakan media untuk pengaduan pelayanan publik yaitu :

✓ Media pengaduan pelayanan publik online telah dilakukan melalui

komputer (email).

✓ Memfasilitasi petugas layanan publik untuk ekspor dan impor (help

desk) di Tanjung Priok.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut menggunakan

aplikasi terintegrasi antara contact center dengan sistem pelaporan

layanan pengaduan konsumen melalui sistem online berbasis web (milik

ULPK) untuk penanganan pengaduan yang terkait tupoksi Direktorat.

➢ PerKa SKE online telah selesai.

➢ Launching aplikasi ECD.

➢ Aplikasi e-payment MPN-G2 dengan terintegrasi dengan > 50 Bank.


19

- Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik antara lain:

➢ Menunjuk petugas sebagai tim koordinasi layanan publik di ULPK Badan

POM yang bertugas memonitor, menindaklanjuti, merekapitulasi dan

mengevaluasi pengaduan yang diterima baik secara langsung melalui

surat, email, telepon maupun melalui aplikasi Simpel LPK.

➢ Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah memonitoring dan

menindaklanjuti pengaduan/pemberian informasi melalui Simpel LPK.

➢ Untuk pelayanan SKI dengan aplikasi e-bpom telah dikembangan dan

disempurnakan dengan penambahan kebijakan pelayanan prioritas dan

sistem pembayaran otomatis (e-payment).

- Evaluasi pengelolaan pengaduan antara lain:


Rapat Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik

trisemester. Pada tahun 2016, telah dilakukan sebanyak 2 kali rapat

evaluasi keluhan pelanggan yakni pada tanggal 28 April 2016 dan 18 Juli

2016.

➢ Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik dilakukan secara berkala.

➢ Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi

keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester.

- Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat sebagai berikut:

➢ Secara umum respon sesuai dengan timeline. Respon pengaduan

dilakukan secara berjenjang dari evaluator/staf hingga pejabat

struktural.

➢ Segera memberikan respon sesuai timeline apabila menerima

pengaduan.

- Peningkatan soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima

antara lain:


upaya peningkatan penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan

pelatihan ataupun mengikutsertakan evaluator dan SDM teknisnya

dalam beberapa pelatihan, yakni :

✓ Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah

15-18 Maret 2016.

✓ Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk

bagi IOT dan UMKM OT 21-23 Maret 2016 dan 19-21 April 2016.

✓ Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 27 Januari 2016 (3

orang).

✓ Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 20 -21 Juni 2016 (3

orang).

✓ Pelatihan CPOTB Dasar 15-19 Februari 2016 (5 orang).

✓ Pelatihan CPOTB Topik Khusus 24-26 Februari 2016 (1 orang).

✓ Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Implementasi RB 22-23

April 2016.

➢ Mengikutsertakan petugas pelayanan publik dalam pelatihan Bahasa

Inggris dan pelatihan British Retail Consortium (BRC).

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan upaya

peningkatan soft competency penerapan pelayanan prima dengan

melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komunikasi


20

Pelayanan Publik pada 10 Oktober 2015 bagi petugas pelayanan publik

di lingkungan Direktorat.

- Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan antara lain:

➢ Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah membuat leaflet

dan banner yang memuat informasi mengenai sertifikasi CPKB/CPOTB,

pelayanan importasi dan biaya pelayanan.

➢ Peningkatan kemudahan akses informasi pelayanan dengan fasilitas

email, telepon/faks sebagai wadah untuk merespon pertanyaan,

menangani keluhan atau pengaduan pelanggan yang dimaksudkan juga

untuk mengurangi tatap muka.

➢ Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT membuka layanan

informasi dan konsultasi setiap hari kerja di Gedung B lantai 4 (Gedung

Pelayanan Publik) dan Gedung E lantai 3 (Direktorat Pengawasan

Produksi PT dan PKRT).

- Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan

kompensasi bagi pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan kurang

memuaskan

- Pengembangan inovasi pelayanan, antara lain Pusat Kewaspadaan sebagai

berikut:

➢ Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK saat ini dalam hal

pengajuan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SKI

Riset/Pameran/Registrasi melalui email untuk mempermudah pelaku

usaha.

➢ Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT saat ini bersama PIOM

sedang mengembangkan sistem aplikasi untuk pengajuan Sertifikasi

CPOB secara online. Saat ini dalam tahap pemaparan model aplikasi,

konfirmasi elemen data, konfirmasi output dan pembuatan.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut melaksanakan

sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka 27 dan 28 tahun

2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan Makanan.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan

sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI)

Obat Prioritas.


implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment).


implementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat

(SiAPIk) secara online.

➢ Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem

elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi

Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses

sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB.

Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses

penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data,

mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan

publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat

dinilai dan terpantau di setiap tahapan.


21

- Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektonik (antara lain

simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik sebagai berikut:

➢ Untuk pelayanan SKI dengan aplikasi e-bpom telah dikembangan dan

disempurnakan dengan penambahan kebijakan pelayanan prioritas dan

sistem pembayaran otomatis (e-payment).

➢ Simplifikasi proses pelayanan permohonan AHP melalui sistem

elektronik pengawasan NPP (e-napza) dari tanda tangan manual

menjadi tanda tangan elektronik untuk mempercepat waktu pelayanan

dalam rangka meningkatkan kepuasan publik.

➢ Dalam rangka memastikan sistem berfungsi dengan baik sehingga

diperoleh data/informasi yang valid maka pada tahun 2016 dilakukan

pemeliharaan sistem elektronik pengawasan NPP (e-napza).

- Quick Wins:

➢ Percepatan penyelesaian CPP (Certificate of Pharmaceutical Product)

dari 20 HK menjadi 5 HK, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan

PK telah menetapkan timeline penyelesaian CPP adalah 3 HK.

➢ SKI priotitas bagi importir/distributor OT, Kosmetik dan SK, Direktorat

Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan pelayanan

prioritas kepada 38 importir sesuai dengan SK Deputi II No.

HK.05.03.433.10.15.9199 Tahun 2015 ddengan periode November

2015-30 April 2016. Setelah 6 bulan, importir yang memperoleh

pelayanan prioritas dievaluasi. Sesuai SK Deputi II No.

HK.05.03.433.04.16.4262 Tahun 2016 terdapat 57 importir yang

memperoleh pelayanan prioritas untuk periode 1 Mei 2016 - 31 Oktober

2016.


- Sebagian besar anggaran diblokir untuk efisiensi.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT belum memiliki server

untuk Aplikasi Sertifikasi CDOB.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang melakukan revisi

Daftar Periksa Sertifikasi CDOB untuk digunakan dalam Aplikasi Sertifikasi

CDOB.

- Untuk tindak lanjut yang merupakan kewenangan unit lain tidak dapat

ditentukan batas waktu penyelesaian (misalnya sarana-prasarana dan

penambahan SDM teknis).

- Perka SKE Online masih belum final.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT tidak dapat memenuhi

semua keluhan karena keluhan yang disampaikan tidak sesuai dengan

standar pelayanan publik Badan POM misalnya permintaan konsultasi di

luar jam pelayanan.

- Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih

diragukan.

- Hak akses dibatasi hanya untuk 1 orang dalam tiap direktorat.

- Beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT,

KOS dan PK, yaitu :

➢ Beberapa Kementerian yang mengeluarkan Peraturan terkait importasi pada tahun 2015 belum harmonis dengan Perka Importasi Badan POM RI.


22

➢ Dibentuknya Pelayanan terpadu satu pintu di beberapa provinsi, tidak harmonis dengan peraturan perijinan yang telah ada.

- Belum ada harmonisasi aplikasi elektronisasi SKE di Badan POM.

- Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih

diragukan.

- Belum terdapat tools untuk pengukuran Public Service Index.


- Mengupayakan sistem pelaporan secara elektronik dengan anggaran yang

tersisa.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan pengadaan

server tahun 2016.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan penyelesaian

revisi daftar periksa sertifikasi CDOB.

- Berkoordinasi dengan Unit terkait.

- Menetapkan batas waktu penyelesaian.

- Perlu dilakukannya finalisasi terhadap Perka yang masih belum final.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menindaklanjuti keluhan

yang sesuai dengan standar pelayanan publik Badan POM.

- Berkoordinasi dengan PIOM.

- Mengusulkan penambahan hak akses.

- Rencana aksi dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK,

adalah:

➢ Bimtek Penerbitan SKI/SKE bagi Petugas dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

➢ Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi

di Bidang Obat Tradisional.

- PIOM sedang menyusun aplikasi elektronisasi untuk SKE di Badan POM.

Saat ini, baru Dit. Insert Pangan yang sudah menerapkan SKE secara online.

- Menambahkan fitur fungsi penilaian kepuasan pelanggan pada sistem

pelayanan permohonan AHP melalui sistem elektronik e-napza.

Sub Tim Pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi

- Hasil survei telah di sosialisasikan ke dalam subsite RB.

- Halo BPOM versi mobile.

- Subsite RB versi Bahasa Inggris.

- Website Badan POM dikembangkan menjadi lebih komunikatif dan

informatif.

Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan

Masyarakat

- Melaksanakan kebijakan survei kepuasan masyarakat secara berkala

sebagai berikut:

➢ Telah dilakukan Evaluasi Kepuasan Konsumen ULPK dan CC setiap

tahun oleh Pihak Ketiga.

➢ Data survei Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

✓ IKM ULPK Nasional 4,70, Kategori Sangat baik (dari skala 1-6).

✓ IKM ULPK Pusat 4,25, Kategori Baik (dari skala 1-6).

✓ IKM CC 4,36, Kategori Baik (dari skala 1-6).


23

➢ Pada Tahun 2016 dilakukan Survei Internal dengan hasil sebagai

berikut:

✓ IKM ULPK Pusat: 4,63 (skala 1-6) berarti responden merasa puas.

✓ IKM Contact center Halo BPOM : 4,6 (skala 1-6) atau 76,60 ( skala

100) berarti responden merasa Puas.

- Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala sebagai

berikut:

➢ Terdapat rekomendasi dari hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun

2015 antara lain:

✓ Perbaikan papan nama untuk kemudahan petunjuk akses ke ruangan

ULPK.

✓ Mengoptimalkan keragaman sarana akses ULPK BPOM.

✓ Meningkatkan efektivitas cara penyampaian dengan metode yang

mudah dimengerti.

✓ Menerapkan standar pelayanan minimum diseluruh Balai Besar POM

dan Balai POM.

✓ Mengoptimalkan ketersediaan data layanan berupa FAQ, akses

database dan data informasi pendukung di ruang pelayanan, telah

dianggarkan dalam usulan kegiatan tahun 2017 (pengadaan KIOSK).

✓ Membuat buku saku dan meng-update buku saku pegangan petugas

ULPK BPOM per periode.

✓ Menguji kemampuan petugas ULPK BPOM per periode.

➢ Rekomendasi yang dihasilkan dari Evaluasi Kepuasan konsumen ULPK

Badan POM tahun 2016 sebagai berikut:

✓ Kompetensi petugas:

Petugas ULPK diharapkan memiliki wawasan yang luas sehingga

mampu memberikan informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan

responden.

✓ Prosedur pelayanan:

Prosedur pelayanan perlu diperbaiki khususnya dalam hal tindak

lanjut dan timeline penyelesaian pengaduan. Masyarakat

mengharapkan adanya jawaban yang cepat sesuai timeline. Selain itu

tindaklanjut pengaduan perlu diinformasikan kepada masyarakat

yang mengadukan. Pelayanan informasi dan edukasi konsumen juga

perlu ditingkatkan frekuensi dan diperluas medianya, misalnya

melalui media cetak dan elektronik.

✓ Sarana dan prasarana:

Peningkatan sarana dan prasarana ULPK perlu ditingkatkan

khususnya dalam hal ketersediaan tempat parkir bagi konsumen

ULPK, kenyamanan ruang layanan ULPK serta layanan telepon yang

mudah diakses.

➢ Rekomendasi dari Evaluasi Kepuasan Konsumen Contact Center HALO

BPOM Tahun 2016 sebagi berikut:

✓ Sosialisasi ke masyarakat perlu ditingkatkan dan media sosialisasi

diperluas khususnya terkait informasi terbaru dan juga terkait

pelayanan Contact Center HALO BPOM.

✓ Pengaduan yang disampaikan masyarakat harus segera

ditindaklanjuti dan konsumen yang mengadukan perlu

diinfomasikan terkait tindak lanjut tersebut.


24

✓ Kecepatan dalam memberi respon pada SMS, email dan telepon perlu

ditingkatkan.

✓ Layanan telepon harus ditambah sehingga mempermudah akses

konsumen

✓ Jumlah personel Contact Center HALO BPOM perlu ditambah.

✓ Kompetensi petugas khusunya dalam komunikasi dan materi

pengawasan Badan POM perlu ditingkatkan.

- Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat

secara berkala sebagai berikut:

➢ Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015:

✓ Telah diterbitkan SK Kepala Badan POM No. HK.04.1.23.04.16.1769

Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ULPK di

Lingkungan Badan POM.

✓ Telah dilakukan peningkatan kompetensi dalam kegiatan Koordinasi

dan Diseminasi di Bidang Hukum dan Kehumasan.

✓ Telah direncanakan program peningkatan kompetensi secara

individu pada tahun 2016.

✓ Telah dilakukan KIE langsung kepada masyarakat di 13 lokasi

wilayah Jakarta pada tahun 2016 dan di berbagai media dalam

rangka promosi melalui program kehumasan Halobpom 1500533.

➢ Tindak Lanjut terhadap hasil Evaluasi Kepuasan konsumen tahun 2016:

✓ Telah dialokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana

layanan pengaduan dan informasi konsumen (termasuk Halobpom

1500533) tahun 2017.

✓ Jumlah agen halobpom contact center 1500533 ditambah sebanyak

dua orang, peralatan IT dan meja pelayanan sebanyak 2 set.

- Hasil survei terintegrasi dalam subsite RB BPOM. Data hasil evaluasi

kepuasan konsumen tahun 2015 telah di-update dalam subsite

ulpk.pom.go.id. Laporan Hasil Kepuasan Konsumen ULPK dan Contact

Center Tahun 2016 akan di-update di subsite ulpk.pom.go.id.

- Penyempurnaan media pengaduan pelayanan sebagai berikut:

➢ Optimalisasi operasional layanan pengaduan dan informasi konsumen

ULPK dan Contact Center melalui telefon, SMS, faksimili, surat, email,

media sosial, dan datang langsung.

➢ Data Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen yang

ditindaklanjuti (ULPK Pusat dan CC) Januari-Desember Tahun 2016

sebanyak 13.878 layanan dari target 9000 layanan (capaian 154,2%),

dengan rincian sebagai berikut:

✓ telepon: 10.083

✓ sms: 1192

✓ faksimili: 0

✓ surat: 14

✓ email: 1727

✓ media sosial: 513

- Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online sebagai berikut:

➢ Update website Badan POM yang lebih informatif dan komunikatif

dengan penambahan hot issue terkait vaksin, hati2 obat online, seleksi

terbuka, paket kebijakan ekonomi.

➢ Telah dilakukan pengembangan subsite RB dalam versi bahasa Inggris.


25

- Survei tingkat pengetahuan masyarakat:

➢ Koordinasi dengan pelaksana Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang

dilakukan PROM.

➢ Melakukan pengembangan teknik survei dan kajian survei tingkat

pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan.

- Intervensi kepada masyarakat:

➢ Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada

masyarakat:

✓ Secara Langsung melalui Penyuluhan dan Pameran. Telah dilakukan

KIE langsung di bidang Obat dan Makanan serta promosi Contact

Center HaloBPOM 1500533 kepada masyarakat sebanyak 8 lokasi di

wilayah Jakarta pada tahun 2016.

✓ Secara tidak langsung/melalui media antara lain penyebaran

informasi Obat dan Makanan melalui media cetak, elektronik, online,

media sosial, dan sarana transportasi umum.

- Perluasan cakupan Gerakan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan, terbentuk

200 desa.

- Monev POKJANAS Penanggulangan OT mengandung BKO:

➢ Perubahan nama GNWOMI menjadi GNPOPA (Gerakan Nasional Peduli

Obat dan Pangan Aman).

➢ Pembuatan buku pedoman GNPOPA dan Materi KIE per segmen (Anak-

anak, remaja dan Dewasa).

➢ Monev GNWOMI.

➢ Terbentuknya dukungan dari para stakeholder (GPFI, IPMG, GP Jamu,

GAPOTA, APSKI, APLI, Perkosmi, GP Koskemindo, PPAK, Aprindo dan

GAPMMI) dalam bentuk komitmen.

- Bulan Keamanan Pangan Nasional:

Bulan Keamanan Pangan Nasional tahun 2016 telah dilakukan dan pedoman

Bulan Keamanan Pangan Nasional telah disusun dalam bentuk PerKa Badan

No. 25 tahun 2015.

- The Power of Obat Asli Indonesia (Jumlah UMKM yang diintervensi 40

UMKM/tahun):

➢ Pendampingan teknis di Yogyakarta, Banyuwangi pada UMKM OT.

➢ Telah terseleksi UMKM OT sebanyak 40 sarana untuk direkomendasikan

kepada K/L terkait yang membidangi pendanaan, kewirausahaan, dan

perniagaan.

- Penambahan kader/fasilitator obat dan makanan (600 kader GKPD):

Kader/fasilitator obat dan makanan telah tercapai 3000 kader GKPD.

- Implementasi pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di media

sosial (twitter dan FB):

Pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di media sosial (twitter

dan FB) telah diimplementasikan dengan aksi promosi keamanan obat dan

makanan dengan media sosial dan teknologi informasi dan membangun

komunikasi risiko keamanan obat dan makanan.

- Komunikasi, Edukasi, Informasi berbasis website telah diimplementasikan.


26


- Anggaran terbatas untuk melakukan survei yang dapat memotret tingkat

pengetahuan masyarakat Indonesia.

- Masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi Obat dan Makanan

melalui media karena keterbatasan anggaran.

- Program pengawalan desa masih belum seluruhnya berjalan di sebagian

desa-desa terintervensi.

- Dukungan aktif stakeholder belum optimal.

- Ukuran pencapaian kegiatan terfokus kepada komoditi Obat, sehingga

belum sesuai dengan nama programnya (mencakup Obat dan Pangan).

- Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Keamanan Pangan di tingkat daerah belum

optimal dilakukan. Telah ada perkembangan bagi sebagian propinsi yang

menyelenggarakan. Bagi propinsi yang tidak dapat menyelenggaran

disebabkan adanya penghematan anggaran tahun 2016.

- Tingkat pengetahuan peserta sangat beragam sehingga mempengaruhi

penyerapan materi pembelajaran.

- Tingkat pengetahuan peserta yang beragam dari satu daerah ke daerah

lainnya menyebabkan tidak dapat ditentukannya kuota UMKM yang perlu

diintervensi.

- Rekomendasi dilakukan berdasarkan evaluasi pembelajaran.

- Komunikasi kader tentang keamanan pangan belum optimal dikarenakan

kapasitas kader yang berbeda-beda sesuai tingkat pendidikannya.

- Modul keamanan pangan untuk Kader Desa sudah disusun, namun belum

tersosialisasikan ke Kader Desa.

- Membangun komunikasi risiko masih menemui kendala pada koordinasi

jejaring antara pemangku kepentingan, komunikator publik sehingga

responsifitas belum optimal terhadap setiap kejadian yang ada di

masyarakat dan sesuai dengan level pemahaman dan kepentingan setiap

segmen masyarakat.


- Mengembangkan survei berbasis web yang dilakukan secara online.

- Meningkatkan pemanfaatan peluang penyebaran informasi Obat dan

Makanan di berbagai media yang tidak berbayar.

- Program pengawalan desa digiatkan bagi desa-desa yang belum aktif untuk

mempertahankan dan meningkatkan program keamanan pangan di desa

melalui pemerintah desa.

- Pembuatan SK GNPOPA.

- Peningkatan pendekatan/advokasi untuk mendapatkan dukungan para

stakeholder.

- Diperlukan adanya ukuran-ukuran atau kriteria untuk pemberdayaan

terpadu obat dan makanan, perlu aksi bersama untuk mengukur kriteria

tersebut.

- Continuous improvement.

- Sosialisasi dan monitoring penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan di

setiap daerah diperkuat pelaksanaannya.

- Pengelompokan peserta berdasarkan tingkat pengetahuan.

- Sosialisasi Modul Keamanan Pangan untuk Kader Desa kepada Kader Desa.


27

- Peningkatan kualitas koordinasi antara pemangku kepentingan,

komunikator publik agar pesan yang sampai kepada segmen masyarakat

sesuai dengan level pemahaman dan kepentingannya secara responsif.

- Pengembangan virtual ekosistem IT keamanan obat dan makanan.


28

BAB III

SIMPULAN, HAMBATAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan POM telah mampu mulai mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme

kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pimpinan dan

pegawai menjadi lebih baik.

2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak

sinkron, walaupun belum selesai.

3. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi

melalui penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM antara lain dengan

melakukan, penyusunan peta proses bisnis organisasi, pemanfaatan tekhnologi

informasi berbasis internet (virtual secretariat), dan transparansi informasi kepada

publik.

4. Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing unit kerja, dan melakukan

pelatihan yang cukup pada tim asesor PMPRB.

5. Badan POM telah mampu mendorong penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Badan POM juga telah mulai

merintis pengembangan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu mulai dari

perumusan Renstra hingga usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi yang dapat

memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tataran lembaga maupun unit

kerja. Hal yang perlu ditambahkan adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada,

baik terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan

dalam penerapan manajemen kinerja.

B. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi semester II tahun 2016, Tim

Monitoring dan Evaluasi memiliki beberapa hambatan antara lain:

1. Penguatan Kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

a. PM-EPITE online belum tersosialisasi ke seluruh unit kerja

b. maturitas SPIP masih di level 2

2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan pemotongan anggaran

3. Kelembagaan

Rancangan Perpres tentang BPOM belum final

4. Tatalaksana

a. Belum terintegrasinya sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) di BPOM

b. PPID BPOM dijabat secara ex officio

c. Aplikasi pengelolaan arsip inaktif belum optimal

d. Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan tim pengelola masih tersebar di seluruh

unit yang ada.

5. SDM Aparatur

a. Masih terdapat kebijakan moratorium Pengadaan CPNS

b. Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM 3 orang, Pejabat

Struktural menjadi Asesor


29

c. Pedoman Penempatan dalam jabatan belum ditetapkan.

6. Peraturan Perundang-undangan

Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan

peraturan perundang-undangan

7. Pelayanan Publik

a. Keluhan yang disampaikan oleh pelanggan tidak spesifik, sehingga sulit untuk

diatasi.

b. Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan data diri sehingga sulit

untuk menindaklanjuti.

c. Beberapa keluhan tidak terkait langsung dengan unit pelayanan sehingga

memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak lain seperti pengaduan mengenai

sarana dan prasarana.

d. Belum tersedia sistem alert terhadap pengaduan sehingga respon terhadap

pengaduan kurang optimal.

e. E-ppub belum terintegrasi dengan simponi (sistem pembayaran PNBP)

f. Perlu legalisasi standar terkait uji BE Obat.

g. Belum ada server untuk Aplikasi Sertifikasi CDOB.

h. Perka SKE Online masih belum final.

i. Beberapa Kementerian yang mengeluarkan Peraturan terkait importasi pada tahun

2015 belum harmonis dengan Perka Importasi Badan POM RI.

j. Pelayanan terpadu satu pintu di beberapa provinsi, tidak harmonis dengan

peraturan perijinan yang telah ada.

k. Belum ada harmonisasi aplikasi elektronisasi SKE di Badan POM.

l. Belum terdapat tools untuk pengukuran Public Service Index.

m. Masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media

n. Membangun komunikasi risiko masih menemui kendala pada koordinasi jejaring

antara pemangku kepentingan, komunikator publik sehingga responsifitas belum

optimal terhadap setiap kejadian yang ada di masyarakat dan sesuai dengan level

pemahaman dan kepentingan setiap segmen masyarakat.

C. SARAN

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi

secara berkala.

3. Menerapkan penetapan kinerja individu terhadap seluruh pegawai.

4. Melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi kepada

seluruh pegawai.

5. Menetapkan ukuran kinerja individu seluruh pegawai yang sesuai dengan indikator

kinerja individu diatasnya.

6. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan.

7. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu

terhadap seluruh pegawai.

8. Capaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada

seluruh pegawai.

9. Menerapkan dan mengintegrasikan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik.

10. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.

11. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan.


30

12. Seluruh fungsi pengawasan internal ditangani oleh SDM yang kompeten baik secara

kuantitas maupun kualitas.

13. Menerapkan seluruh fungsi pengawasan internal yang berfokus pada client dan audit

berbasis risiko.

14. Mengimplementasikan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan publik

serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik bila layanan publik tidak

sesuai standar.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM

Tahun 2016. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan reformasi

birokrasi di lingkungan Badan POM RI.

31


Matriks Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM Tahun 2016

Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015-2019 dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

Area Perubahan Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 Kegiatan Tahun 2016

(sesuai roadmap) Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Periode Tahun 2016 Kendala/ Hambatan

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan

MENTAL APARATUR

A. Manajemen Perubahan

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN

a. Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat

Penyusunan Tools pengembangan budaya kerja terkoordinir dan terintegrasi di Badan POM dalam rangka revolusi mental.

Proses perencanaan kegiatanan penyusunan Tools. Keterbatasan anggaran.

Diusulkan dilaksanakan pada tahun 2017.

b. Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM

b. Capaian indikator pegawai ASN yang berkinerja baik

Pelatihan gugus tugas revolusi mental.

a. Pelatihan Front Office sebagai ujung tombak pelayanan publik. Pelatihan dilaksanakan bulan Agustus 2016.

b. Executive Development Program untuk seluruh Pejabat Struktural Eselon II Pusat dan Kepala Balai Besar POM / Balai POM di seluruh Indonesia (17-18 November 2016).

c. Leading for Change untuk Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV dengan total 50 orang (29 November 2016 - 1 Desember 2016).

d. Pembinaan Mental Aparatur untuk pegawai di unit kerja Kesektamaan (16-18 Desember 2016).

a. Pelatihan tidak dapat dilakukan untuk semua pegawai yang di front office karena masih harus memberikan pelayanan publik.

b. Keterbatasan anggaran sehingga hanya diusulkan 50 orang Change Agent.

a. Dilakukan secara bertahap. b. Diusulkan pada anggaran 2017.

c. Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM

c. Survei Integritas Sektor Pelayanan Publik yang dinilai oleh KPK.

Penggalangan komitmen untuk melakukan revolusi mental di masing-masing unit kerja.

a. Kegiatan dilakukan secara parsial. b. Executive Development Program untuk seluruh

Pejabat Struktural Eselon II Pusat dan Kepala Balai Besar POM / Balai POM di seluruh Indonesia (17-18 November 2016).

- -

Monitoring pelaksanaan budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani.

a. Dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian. b. Rekapitulasi hasil tindak lanjut atas Instruksi

Kepala Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9 September 2016 dan Nomor HK.05.01.6.09.16.3517 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi, dan / atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM → Instruksi ini

- -

32



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





dalam rangka meningkatkan komitmen Badan POM terhadap pelayanan publik, pelaksanaan budaya integritas dan budaya kinerja dalam pengawasan obat dan makanan sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Melakukan survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat.

a. IKM. b. Survey yang dilaksanakan majalah Tempo (Juli

2016). c. Survey internal (Juli 2016). d. Survei kepuasan pelanggan internal Badan POM,

terkait SDM (Oktober 2016).

- -

PENGAWASAN B. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah

a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.

Opini WTP

WTP WTP - -

b. Meningkatnya kapasitas manajemen APIP

Peningkatan Kapabilitas APIP

Level 2 Telah level 2 pada scema IACM - -

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

- Workshop SPIP - Evaluasi efektifitas

pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)

- Evaluasi Pengendalian Utama

- Unit kerja telah mengirimkan Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE) danEvaluasi Pengendalian Utama (PPU)

- Update Identifikasi resiko - Survey maturitas SPIP - Pembangunan PM EPITE Online - Workshop dan sosialisasi PM EPITE Online

dilaksanakan tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2016

- Penyiapan dokumen penilaian maturitas SPIP Badan POM

- PM EPITE Online belum tersosialisasi ke seluruh unit kerja

- Belum memperoleh level 3 maturitas SPIP

- Revisi pemantauasn SPIP - Integrasi dengan ISO 9001 - Penyusunan dan implementasi

maturitas SPIP level 3

c. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Implementasi whistleblowing system dan/atau pengaduan masyarakat

- Sosialisasi kebijakan WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Implementasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Evaluasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Tindak lanjut hasil evaluasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016

- Materi pemahaman tentang WBS dan Pengaduan masyarakat telah di upload pada subsite RB BPOM

-

33



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Pengendalian Gratifikasi

- Penetapan kebijakan Pengendalian Gratifikasi

- Sosialisasi kebijakan Pengendalian Gratifikasi

- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

- Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

- Tindak lanjut hasil evaluasi Pengendalian Gratifikasi

- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016 dengan materi pemahaman tentang Gratifikasi.

- Materi pemahaman tentang gratifikasi telah di upload pada subsite RB BPOM

- Telah dilaksanakan review terkait Perka Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengendalian Gratifikasi

- Telah diusulkan revisi Perka Nomor 4 Tahun 2015 - Unit kerja telah melaporkan rekapitulasi

gratifikasi - Rekapitulasi gratifikasi telah dilaporkan ke KPK

Peraturan penanganan gratifikasi perlu direvisi

Revisi peraturan Kepala Badan tentang penanganan gratifikasi

Penanganan Benturan Kepentingan

- Sosialisasi kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

- Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan

- Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

- Tindak lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016 dengan materi pemahaman tentang Benturan Kepentingan

- Materi pemahaman tentang Benturan kepentingan telah diupload pada subsite RB BPOM

- Sosialisasi melalui artikel pada subsite Badan POM - Pendistribusian leaflet dan banner - Pakta integritas pegawai - Surat Instruksi Kepala Badan POM tentang

larangan bagi seluruh PNS Badan POM bekerja si sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi objek pengawasan Badan POM.

Peraturan penanganan beturan kepentingan perlu direvisi

Revisi peraturan Kepala Badan POM tentang penanganan benturan kepentingan

Terciptanya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- Target : WBK 6 unit kerja/satuankerja

- Benchmarking implementasi WBK dan WBBM pada RS Karyadi dan Kantor KPPN II Semarang

- Intervensi penilaian WBK pada Unit Pusat dan BBPOM

- Pendampingan penilaian LKE WBK

- Data dukung yang belum mencukupi.

- Survei eksternal belum mendukung pencapaian WBK

- Evaluasi unit kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK

- Penetapan unit kerja sebagai WBK

AKUNTABILITAS C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja BPOM meningkat

Review Renstra tahun pertama bila perlu

Telah dilakukan kegiatan dalam rangka Review Renstra BPOM, yaitu: - Melaksanakan pembahasan terkait indikator

kemandirian Industri Farmasi bersama Bappenas pada tanggal 8 Januari 2016

- Mengidentifikasi dukungan BPOM terhadap Bidang IPTEK dan SDGs dalam rapat tanggal 24 Februari 2016 serta permintaan input unit kerja di

- -

34



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





BPOM melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 15 Maret 2016

- Melakukan audiensi dan diskusi dengan Direktur Industri, IPTEK dan Ekonomi Kreatif, Deputi Ekonomi, Bappenas pada tanggal 24 Maret 2016

- Melakukan pembahasan langkah-langkah review Renstra BPOM dan Unit Kerja bersama narasumber ahli dan Kementerian PAN dan RB tanggal 14 April 2016

- Melakukan pertemuan penjaringan aspirasi pakar tentang IKU BPOM tanggal 22 Juli 2016

Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja

Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja: - Asistensi/pendampingan dalam rangka review

Renstra BPOM di Ambon, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Pekanbaru dan Unit Kerja Pusat.

- Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis Tanggal 25-29 April 2016 di Bogor

- -

Penyusunan Grand Design BPOM

- Telah dilakukan pertemuan dengan Pokja ULP, PPK dan Inspektorat dalam rangka persiapan pengadaan jasa konsultansi grand design pengawasan obat dan makanan, yaitu pembahasan KAK dan rancangan kontrak pada tanggal 26 Februari, 14 Maret, 22 Maret dan 6 April 2016.

- Meminta usulan PIC dari masing-masing unit kerja, sesuai surat Sektama No. OR.02.03.2.21.09.15.5000 tentang usulan PIC penyusunan GD pengawasan obat dan makanan BPOM

Adanya Kebijakan Pemotongan Anggaran

Menganggarkan Kembali Kegiatan Penyusunan Grand Design BPOM pada tahun 2017

Review kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja

Telah dilakukan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sebagai tahap awal perencanaan dan penganggaran tahun 2017: a. Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I (01-04

Desember 2015) sebagai ajang koordinasi perencanaan awal di tingkat pusat

b. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Mataram (29 Feb- 04 Maret 2016) yang melibatkan unit pusat, BB/BPOM, Bappeda dan Dinkes seluruh provinsi untuk memantapkan koordinasi perencanaan.

.Acuan/input yang digunakan pada kedua pertemuan

Untuk memastikan sasaran yang ingin dicapai Renstra BPOM 2015-2019, pengawalan dokumen perencanaan tahunan perlu melibatkan lintas unit Pusat dan BB/BPOM serta lintas sektor dalam ajang forum koordinasi agar hasil perencanaan pengawasan Obat dan

Melaksanakan pertemuan koordinasi tersebut pada tahun berikutnya sesuai lingkungan strategis terkini.

35



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





tersebut diantaranya Renstra BPOM 2015-2019 serta Renstra unit kerja masing-masing. Untukselanjutnya ditindaklanjuti menjadi Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPOM TA 2017 serta Renja TA 2017.

Makanan tahunan lebih terintegrasi dan berdaya guna.

Pemantauan kinerja secara berkala (per bulan dan per triwulan)

Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 RTN 2016 triwulan I dan Draft RTN 2016 triwulan II

- -

Pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala (per triwulan dan akhir tahun)

Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 triwulan I dan Draft RTN 2016 triwulan II

- -

Penyusunan laporan kinerja (tahunan dan triwulanan)

1) Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) 1 dan draft triwulan (RTN) 2

2) Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2015

- -

Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja

Diterapkannya sistem manajemen kinerja secara elektronik dan terintegrasi

Implementasi e-performance BPOM

1) Draft revisi pedoman Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

2) Monitoring kepatuhan implementasi e-performance BPOM

- -

Evaluasi implementasi e-performance BPOM

1) Pelaksanaan deseminasi e-performance kepada Kepala Badan, Eselon I dan eselon II terkait penyusunan e-performance 29 April 2016

2) Pelatihan e-performance BPOM pada Bimtek perkuatan monev online untuk admin seluruh unit kerja 26-29 April 2016

- -

Review pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOM

Telah dilakukan pembahasan draft pedoman evaluasi SAKIP dengan Biro Hukum dan Hukmas dan Biro Perencanaan dan Keuangan

- -

Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2013 belum mengacu pada Permenpan 12 Tahun 2015

Pedoman evaluasi SAKIP belum disahkan

Finalisasi dan pengesahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Evaluasi SAKIP

Workshop SAKIP untuk Kepala Unit Kerja diubah menjadi (Bimtek dan Worshop SAKIP Badan POM)

Workshop dan Bimtek Sakip Badan POM 2016 yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM 19-22 Januari 2016

- -

36



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional

Implementasi organisasi dan tata laksana ULP

Organisasi dan tata laksana ULP berbentuk sentralisasi sebagian yaitu berdasarkan SK Ka. BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122 yang ditandatangani pada 6 Januari 2016.

- -

Penyempurnaan SOP diubah menjadi Mekanisme Pengadaan Melalui ULP Tahun 2016

Telah dibentuk mekanisme pengadaan sesuai dengan bentuk perangkat ULP yang terbagi menjadi 2 yaitu Pokja Pusat dan Pokja Satker.

- -

Pemenuhan SDM ULP Jumlah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan sebanyak 14 orang dan terdapat di beberapa Satker

- -

Peningkatan Kompetensi SDM ULP

9 orang SDM ULP telah diikutsertakan pada diklat atau bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh LKPP atau Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.

- -

Prosedur rekruitmen SDM ULP

Tidak ada rekruitmen pada tahun 2016. Pegawai BPOM dipersiapkan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota ULP.

- Jumlah SDM dan waktu untuk berkerja di Pokja Pusat masih kurang karena SDM tetap mengerjakan tugas dari unitnya.

- Jumlah SDM di beberapa Pokja Satker hanya 3 orang, maka proses pengadaan akan tertunda jika salah satu dari ketiganya sedang melaksanakan tugas dinas.

Meningkatnya akuntabilitas aparatur

Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang berkompeten

In house training Evaluasi AKIP pada tanggal 9 Juni 2016

- -

Pelaksana SAKIP memiliki kompetensi yang

1) Workshop dan Bimtek Sakip Badan POM yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM tanggal 19-22 Januari 2016

2) Bimtek Penyusunan Renstra Unit Kerja tanggal

- -

37



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





dibutuhkan 26-29 April 2016

KELEMBAGAAN D. Penguatan Kelembagaan

Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan

Organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Penyusunan organisasi dan tata kerja BPOM

1) Surat Sekretaris Utama kepada seluruh Deputi tanggal 17 Februari 2016 perihal Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM agar memberikan usulan Tugas dan Fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta Struktur Organisasi Eselon II, III, dan Eselon IV

2) Rakorpim tanggal 24 Maret 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama, Pusat-Pusat dan Inspektorat

3) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan surat kepada unit kerja Sekretariat Utama, Pusat-Pusat dan Inspektorat agar memberikan usulan Tugas dan Fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta Struktur Organisasi Eselon II, III, dan Eselon IV

4) Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM melalui surat Sekretaris Negara Nomor B-488/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/06/2016 tanggal 3 Juni 2016

5) Rakorpim tanggal 27 Juni 2016 tentang pembahasan organisasi dan tata kerja BPOM

6) Pembahasan Rancangan Perpres tentang BPOM secara internal dan eksternal dengan KemenPANRB dan Sekretariat Kabinet pada bulan September s.d. November 2016

7) Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam rangka penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM yang melibatkan Menteri Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan tanggal 24 November 2016

8) Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Organisasi Tata Kerja Deputi I, II, III, IV, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Pusat pada November s.d. Desember 2016

Rancangan Perpres tentang BPOM masih dibahas di Kementerian PANRB sehingga Rancangan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai penjabaran dari Perpres tentang BPOM belum dapat difinalisasi

Berkoordinasi dengan KemenPANRB

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi

Penyusunan Pedoman Pembentukan dan Evaluasi UPT/Pos POM

1) Kajian pembentukan BPOM di Provinsi dan Kabupaten/kota

2) Penyusunan kriteria dan klasifikasi UPT BPOM 3) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis

(UPT) BPOM dicantumkan dalam rancangan

Rancangan Perpres tentang BPOM masih dibahas di Kementerian PANRB

Penyusunan Organisasi Tata Kerja UPT BPOM

38



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Peraturan Presiden tentang BPOM

Feasibility Study pembentukan UPT/Pos POM baru

Kajian Pembentukan Pos POM baru di Sorong

TATALAKSANA E. Penguatan Tatalaksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Seluruh Organisasi BPOM menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten

Pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

1) Telah dilakukan Pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi. Hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis dan peta lintas fungsi dicantumkan dalam subsite sistem manajemen mutu BPOM (qms.pom.go.id)

2) Telah dilakukan sosialisasi hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi ke seluruh unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM pada kegiatan peningkatan kompetensi Tim QA QMS BPOM tanggal 16-20 Mei 2016

3) Telah dilakukan Mitigasi risiko proses bisnis BPOM tanggal 23 Agustus-29 Desember 2016

- -

Penjabaran seluruh peta proses bisnis ke dalam SOP dan review SOP bila diperlukan

1) Seluruh peta proses bisnis telah dirinci ke dalam peta subproses bisnis dan dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP

2) Telah dilakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis ke dalam SOP makro dan mitigasi risiko berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis dan peta lintas fungsi tanggal 23 Agustus-29 Desember 2016

3) Telah dilakukan review terhadap 10 (sepuluh) SOP sepanjang tahun 2016

- -

Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi

1) Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

2) Penerapan SOP di BPOM mengacu pada persyaratan ISO 9001:2008

- -

Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala

1) Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala telah dilakukan terhadap 10 (sepuluh) dokumen SOP

- -

39



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





dan tindaklanjutnya - Audit Mutu Internal - Tindakan perbaikan dan

pencegahan - Tinjauan Manajemen

yang direvisi pada Tahun 2016 2) Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal untuk

evaluasi efisiensi penerapan sistem manajemen mutu BPOM pada Juni s.d. Agustus 2016 dan telah dilakukan Corrective Action and Preventive Action (CAPA)

3) Telah dilakukan penyusunan SOP Makro berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis dan peta lintas fungsi

4) Tinjauan Manajemen BPOM yang merupakan evaluasi terhadap sistem manajemen mutu telah dilaksanakan dalam Rapat Evaluasi Nasional pada 9 Desember 2016 di Palembang

Surveilan QMS ISO 9001:2008 Audit Surveilan QMS ISO 9001:2008 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober - 30 November 2016, BPOM kembali mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

- -

- Persiapan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015

- Integrasi QMS ISO 9001 dan ISO 17025

1) Workshop Auditor Internal BPOM menggunakan ISO 9001:2015 dihadiri oleh perwakilan Auditor Mutu Internal ISO 9001 dari seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM tanggal 16 s.d. 18 Maret 2016

2) Pelatihan integrasi ISO 17025:2008 dengan ISO 9001:2015 dan Pemetaan Integrasi Dokumen ISO 17025:2008 dengan ISO 9001:2015

3) Sosialisasi ISO 9001:2015 kepada Ketua Quality Assurance (termasuk sosialisasi Integrasi Dokumen ISO 17025:2008 dengan ISO 9001:2015), Tim MR, auditor internal unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM pada kegiatan peningkatan kompetensi Tim Quality Assurance QMS BPOM tanggal 16-20 Mei 2016

4) Penyusunan SOP Makro dan Mitigasi risiko proses bisnis BPOM sesuai dengan ISO 9001:2015 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus-29 Desember 2016

5) Awareness ISO 9001:2015 tanggal 28 Desember 2016

Belum terintegrasinya sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) di BPOM

Melakukan integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025)

Pengembangan dan monitoring sistem informasi manajemen mutu

1) Sosialisasi subsite sistem manajemen mutu QMS BPOM (qms.pom.go.id) kepada seluruh administrator unit kerja Pusat dan Balai

- -

40



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Besar/Balai POM (untuk balai dilakukan melalui video conference) pada tanggal 4 Mei 2016

2) Telah dilakukan updating data dan informasi sistem manajemen mutu QMS BPOM

3) Telah dilakukan pengembangan sistem manajemen mutu

Indeks e-Government

Pelayanan Publik (continuous improvement)

1. E-Registrasi (continuous improvement)

Aplikasi E-Registrasi (continuous improvement) telah diselesaikan

- -

2. Notifikasi Kosmetik (continuous improvement)

Aplikasi Notifikasi Kosmetik (continuous improvement) telah diselesaikan

- -

Layanan Pembayaran PNBP 1. E-Reg Obat Aplikasi e-payment e-reg obat dalam tahap

pembahasan kedua - Tahun 2017 akan dilaksanakan

implementasi penuh layanan SKI dengan e-payment yang sudah terintegrasi SIMPONI MPN G2

2. E-payment E-reg SM Telah dilakukan SIT dan UAT untuk e-payment e-reg SM dan sosialisasi kepada pelaku usaha

- Tahun 2017 akan dilaksanakan implementasi terbatas dan implementasi penuh secara bertahap layanan e-reg SM dengan e-payment yang sudah terintegrasi SIMPONI MPN G2

Layanan SKI 1. Implementasi SKI Prioritas 1. Implementasi SKI layanan prirotas

2. Integrasi Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPNG2) untuk pembayaran

3. Integrasi dengan SSM portal INSW 4. Integrasi dengan IRSM tahap profilling

1. Implementasi SKI Prioritas telah dilaksanakan namun masih terkendala terlambatnya penerbitan SK Deputi yang menetapkan perusahaan yang mendapat layanan Prioritas

2. Terdapat perbedaan penetapan HS code dengan Bea Cukai

3. Importir belum memakai sistem SSM karena kurangnya sosialisasi dari PP INSW sebagai koordinator pelaksana

- Melakukan revisi Perka 12 dan 13 Tahun 2015 yang menyebutkan SK Deputi terkait penetapan perusahaan prioritas masih berlaku sampai diterbitkannya SK Deputi berikutnya

- Revisi perka 12 dan 13 yang melibatkan Bea dan Cukai dalam penetapan HS code

- Berkoordinasi dengan PP INSW sebagai koordinator aplikasi

41



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





4. Layanan ISRM, masih dalam tahap persamaan persepsi dalam treatment importir seluruh KL terkait

2. Implementasi SKE Pangan

1. Perka BPOM terkait Penerbitan SKE secara online 2. Telah dilakukan implementasi terbatas SKE

Pangan dengan sistem pembayaran e-payment

- -

Pelayanan di Lingkungan BPOM (Internal) Layanan SIPT - Implementasi SIPT Modul Pengujian Lab Rujukan

dan Unggulan - Draft Keputusan Kepala Badan POM tentang SIPT

telah diberikan ke Biro Hukmas

- -

1. Pemandaan iklan 2. Early Warning System

(EWS)

Prototype SIPT Modul Penyidikan - -

Penguatan Infrastruktur TIK Mendukung ISO 27001 Optimalisasi e-mail corporate

balai (Rencana Aksi Roadmap 2015)

Badan POM baru memiliki lisensi untuk 1000 user Pengajuan anggaran untuk lisensi

-

1. Pengembangan Server Warehouse

Jaringan SisPOM Pusat tahap pertama telah diselesaikan dengan 400 titik jaringan LAN dari 1.000 titik yang diperlukan

- -

2. “No one leave behind” Pengadaan Jaringan SisPOM Pusat - -

Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik

Ditindaklanjutinya permintaan informasi publik sesuai time line

Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (kemudahan akses seluruh informasi publik BPOM)

Informasi publik BPOM dapat diakses melalui: - website www.pom.go.id - Contact Center - ULPK di pusat dan seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia - LAPOR! - PPID

PPID BPOM dijabat secara ex officio

Pertemuan berkala tim PPID

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

Laporan PPID yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat

- -

42



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE

Optimalisasi pelayanan pengadaan barang/jasa melalui LPSE

a. Penyesuaian/updating Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari Versi 3.6 menjadi Versi 4.

b. Pelaksanaan Metode Lelang Cepat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

c. Usulan penetapan kebutuhan Reagen Badan POM masuk dalam aplikasi e-katalog LKPP

d. Integrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LPSE

- kestabilan sistem pada saat proses updating SIRUP dan SPSE.

- penyesuaian Pokja dalam memanfaatkan metode lelang cepat dan perubahan SPSE menjadi versi 4.

- Penetapan e-katalog reagen masih menunggu informasi dari LKPP

- Melakukan pertemuan dan koordinasi terus menerus dengan LKPP terkait integrasi SIRUP dan updating SPSE menjadi versi 4.

- Bimbingan teknis dan pendampingan persiapan pelaksanaan lelang umum, lelang cepat, dan pengadaan langsung menggunakan e-katalog kepada Pokja dan Pejabat Pengadaan

- Memberikan data kebutuhan reagen Badan POM kepada LKPP

e. Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.21.01.16.0157 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Perangkat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

f. Telah diterapkan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala LKPP

- Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan TIM pengelola masih tersebar di seluruh unit yang ada.

- Adanya perubahan (updating) SPSE menjadi ver 4 yang harus di ikuti dengan training kepada PPK, Pokja dan Penyedia.

- Penyusunan Unit pengelola LPSE yang mandiri dan independent

- Training dan mentoring pemahaman penggunaan SPSE dan aturan pengadaan Barang/jasa secara menyeluruh

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

Akreditasi Unit Kearsipan di BPOM Pusat dan Daerah

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif di unit kerja

Telah dilakukan monev arsip aktif dan inaktif di 2 (dua) Balai, yaitu Balai Besar POM di Pontianak dan Balai POM di Batam

Pengelolaan arsip belum optimal karena tidak ada petugas pengelola arsip (arsiparis)

Melakukan pendampingan pengelolaan arsip aktif dan inaktif di unit kerja

Telah dilakukan pembinaan pengelolaan arsip aktif dan inaktif pada petugas di unit kerja pusat dan 4 (empat) balai, yaitu Balai Besar POM di Makassar, Balai POM di Serang, Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM di Jakarta

Pengelolaan arsip belum optimal karena tidak ada petugas pengelola arsip (arsiparis)

Akan dilakukan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif

Penerapan Sistem Kearsipan (e-archives)

Telah dibuat aplikasi pengelolaan arsip inaktif di unit kearsipan

1) Aplikasi belum optimal karena baru digunakan untuk menyimpan data arsip inaktif di Sekretariat Utama

2) Adanya keterbatasan ruang penyimpanan

-u

43



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





arsip inaktif di BPOM 1. Sedang dilakukan penambahan data arsip inaktif

unit kerja yang sudah memindahkan arsip inaktif 2. Sedang dilakukan pendataan volume arsip di

BPOM Pusat untuk menghitung kebutuhan ruang penyimpanan arsip inaktif di BPOM

Adanya perbedaan format data arsip inaktif unit kerja dengan format yang ada di aplikasi

- Akan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi format data arsip inaktif

- Akan mengajukan usulan kebutuhan ruang penyimpanan arsip inaktif di BPOM Pusat

Pengadaan Prasarana Kearsipan (Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif yang sesuai dengan peraturan kearsipan

Menyewa ruang penyimpanan arsip aktif dan inaktif Terbatasnya sarana penyimpanan arsip

Pengadaan sarana penyimpanan arsip sesuai kebutuhan

Pelaksanaan Pemusnahan arsip di beberapa unit kerja Pusat melalui penilaian oleh TIM dan berdasar JRA

Daftar arsip usul musnah sudah selesai dilaksanakan Belum mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Mengirimkan daftar arsip usul musnah ke ANRI untuk mendapatkan persetujuan

Penyelamatan Arsip di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Telah dilakukan sosialisasi ke unit kerja untuk melakukan pemberkasan arsip aktif sampai dengan pembuatan daftar arsip aktif

Pemberkasan arsip aktif belum dilaksanakan secara optimal karena disebabkan keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM

-

Telah dilakukan Bimtek Penataan Arsip - - Penetapan tenaga kearsipan

(arsiparis/ pengelola arsip)di setiap Unit Kerja

Sudah dilakukan pengangkatan arsiparis melalui inpassing di beberapa unit kerja

Terdapat beberapa pegawai yang tidak memenuhi persyaratan inpassing

Mengusulkan kembali calon arsiparis yang memenuhi persyaratan

Revisi Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif

Penyusunan rancangan keputusan Kepala BPOM tentang klasifikasi arsip

Adanya perubahan kode klasifikasi dari beberapa unit kerja

- Finalisasi rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang klasifikasi arsip

- Penyusunan revisi JRA substantif

SDM Aparatur F. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1) Finalisasi Pedoman Analisis Beban Kerja. (target kegiatan tahun 2015)

a. Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

b. Telah dilakukan pertemuan dengan mengundang narasumber dari KemenPANRB dalam rangka

- -

44



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





penyempurnaan Pedoman Analisis Beban Kerja (11 November 2016) dan Evaluasi Jabatan (14 November 2016).

2) Membangun dan

pengembangan aplikasi Analisis Beban Kerja.

Tahun 2016 dilakukan pengumpulan data dukung terkait Analisis Beban Kerja. Sistem aplikasi Analisis Beban Kerja telah dibangun dengan menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada. SIASN ini dibangun untuk mewadahi aplikasi: a) SKP. b) Dosir pegawai. c) LHKASN. d) Finger Print. e) SIAP (Sistem Informasi Adminitrasi Pegawai). f) Pengajuan Tugas Belajar. g) Analisis Beban Kerja.

- Perlu dilakukan uji coba dan pengembangan lebih lanjut di tahun berikutnya.

3) Melakukan revisi PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).

a) Telah dilakukan Workshop Tim Penilai Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK guna penyesuaian butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PFM. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2015, di Aula Gedung C Badan POM.

b) Usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) telah dilakukan pada tahun 2015, sesuai Surat Kepala Badan POM Nomor KP.01.02.1.243.11.15.4924 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Usulan Revisi Keputusan Menteri PAN Nomor 48/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Angka Kreditnya.

c) Pada tanggal 11 Mei 2016, telah dilakukan expose / pemaparan usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional PFM dan Angka Kreditnya. Kegiatan ini dilakukan di kantor KemenPANRB dan dibahas dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara.

d) Pada tanggal 27 Juni 2016 dilakukan Asistensi Penyusunan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional PFM di kantor Badan POM, dengan mengundang KemenPANRB bersama dengan tim dari unit

- -

45



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





teknis Badan POM. e) Telah dilakukan Sampling Uji Beban Jabatan

Fungsional PFM pada 5 Balai Besar POM / Balai POM (BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Mataram, dan BPOM di Palu) serta pada unit kerja di Pusat pada bulan September dan November 2016.

f) Telah dilakukan validasi hasil Uji Beban Jabatan Fungsional PFM oleh KemenPANRB dan BKN pada tanggal 21-22 Desember 2016.

g) Telah dilakukan pembahasan rancangan PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional PFM, bersama dengan BKN pada tanggal 22 Desember 2016.

4) Melakukan dan review Analisis Jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja.

a) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan SKP. Pada pertemuan ini antara lain dilakukan pembahasan butir-butir kegiatan, terutama untuk jabatan baru, serta dilakukan pendampingan penghitungan Analisis Beban Kerja oleh peserta guna dimantapkan kembali penghitungannya di unit kerja masing-masing.

b) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433 tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK.

c) Telah dilakukan pertemuan dalam rangka finalisasi ABK dan review Evaluasi Jabatan.

d) Telah dilakukan penyusunan kebutuhan pegawai dalam rangka reorganisasi Badan POM untuk wilayah Kabupaten / Kota.

e) Selain itu telah dilakukan pembahasan dengan KemenPANRB guna antisipasi dalam pemenuhan pegawai sampai dengan wilayah Kabupaten / Kota melalui PPPK. Pembahasan dilakukan di kantor Badan POM pada tanggal 28 November 2016.

- -

46



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





5) Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan.

a) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433 tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK.

b) Sekretaris Utama Badan POM melalui suratnya menyampaikan surat kepada Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Nomor KP.01.02.2.243.05.16.1462 tanggal 30 Mei 2016 perihal Rekruitmen CPNS 2016. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat KP.01.02.1.24.12.15.5400 tanggal 10 Desember 2015 perihal Usulan Prioritas Penambahan Formasi PNS Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor R/87/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Pelamar Umum Tahun Anggaran 2016, Badan POM mendapatkan alokasi formasi sebanyak 110 orang CPNS.

d) Kepala Badan POM melalui suratnya Nomor KP.01.02.1.243.09.16.3472 tanggal 15 September 2016 perihal Usulan Rencana Alokasi Tambahan Kebutuhan / Formasi CPNS di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2016, menyampaikan usulan alokasi formasi sebanyak 110 orang CPNS.

e) Kepala Badan POM melalui suratnya Nomor KP.01.02.1.243.09.16.3473 tanggal 15 September 2016 perihal Usulan Rencana Alokasi Tambahan Kebutuhan / Formasi CPNS di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2016, Badan POM menyampaikan permohonan tambahan alokasi formasi sebanyak 300 orang CPNS.

f) Telah dilakukan penyempurnaan SOP Penyusunan Kebutuhan Pegawai serta SOP Analis dan Evaluasi Jabatan.

- -

6) Melakukan review proyeksi kebutuhan 5 tahun.

Untuk melakukan review proyeksi kebutuhan 5 tahun maka dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433 tanggal 4

- -

47



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja.

7) Menyusun Pedoman Redistribusi Pegawai dan Mutasi Rotasi pegawai.

a) Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

b) Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.11.15.5209 Tahun 2015 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- -

Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN.

Membangun kerjasama intensif dengan instansi terkait. (target kegiatan tahun 2015)

a) Pada tahun 2016 masih berlaku kebijakan moratorium sehingga tidak ada proses Pengadaan Pegawai, namun Badan POM tetap melakukan koordinasi dan membangun kerjasama secara intensif dengan KemenPANRB dan BKN terkait formasi dan Pengadaan Pegawai.

b) Sekretaris Utama Badan POM melalui suratnya menyampaikan surat kepada Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Nomor KP.01.02.2.243.05.16.1462 tanggal 30 Mei 2016 perihal Rekruitmen CPNS 2016.

c) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) telah dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Bank Soal TKB yang telah disusun, telah dilakukan review bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta.

1) Menyusun Tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN.

Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP.11.1.24.10.15.4720 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2015-2016.

2) Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB.

a) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang telah dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Bank Soal TKB yang telah disusun, telah dilakukan review bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta.

b) Memasukkan data Bank Soal TKB dalam aplikasi CAT Badan POM dan aplikasi dari KemenPANRB.

Badan POM telah menggunakan aplikasi CAT dalam seleksi TKB yang dibangun sendiri, namun untuk ke depan untuk Seleksi CAT TKB akan dilaksanakan serentak oleh

48



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





KemenPANRB menggunakan aplikasi CAT yang dibangun oleh BKN. Migrasi data bank soal pada aplikasi yang dibangun oleh BKN agak rumit.

3) Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan, dan bebas KKN.

a) Sekretaris Utama menyampaikan surat kepada Kementerian PAN & RB Nomor KP.01.02.2.243.05.16.1462 tanggal 30 Mei 2016 perihal Rekruitmen CPNS 2016. Surat ini salah satu untuk melakukan konfirmasi kepastian Pengadaan CPNS untuk tahun 2016..

b) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang tahun 2016 telah dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Bank Soal TKB yang telah disusun, telah dilakukan review bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta.

Masih terdapat kebijakan moratorium dan kebijakan penangguhan pengadaan CPNS tahun 2016. Adapun pada tahun 2016 Badan POM menerima formasi sebanyak 110 formasi.

4) Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen.

- Masih terdapat kebijakan moratorium dan kebijakan penangguhan pengadaan CPNS tahun 2016. Adapun pada tahun 2016 Badan POM menerima formasi sebanyak 110 formasi.

5) Melakukan orientasi CASN dan evaluasi kinerja.

- Masih terdapat kebijakan moratorium dan kebijakan penangguhan pengadaan CPNS tahun 2016. Adapun pada tahun 2016 Badan POM menerima formasi sebanyak 110 formasi.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.

1) Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.

Tahun 2016 telah dilaksanakan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai kepada ± 1.150 pegawai di Badan POM Pusat dan Balai Besar POM / Balai POM, dari 1.300 target yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun unit kerja yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai

Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat

a) Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM.

b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.

c) Asesmen untuk Pejabat

49



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





tahun 2016 yaitu: a) Inspektorat (24-25 Februari 2016). b) Pekanbaru (1-4 Mei 2016). c) Bandar Lampung (15-17 Mei 2016). d) Biro Renkeu, Biro Hukmas, dan Biro KSLN (25-27

Mei 2016). e) Banjarmasin (19-22 Juli 2016). f) Yogyakarta (24-28 Juli 2016). g) Palu (2-4 Agustus 2016). h) Asesment unit kerja Pusat, batch-1 (9-10 Agustus

2016). i) Asesment unit kerja Pusat, batch-2 (23-24 Agustus

2016). j) Mataram (30 Agustus 2016 - 2 September 2016). k) Asesment unit kerja Pusat, batch-3 (6-7

September 2016. l) Asesment unit kerja Pusat, batch-4 (14-15

September 2016). m) Aceh (27 September 2016 - 1 Oktober 2016). n) Palangkaraya (26-29 Oktober 2016). o) Ambon (1-5 November 2016). p) Padang (15-19 November 2016). q) Asesment unit kerja Pusat, batch-5 (6 Desember

2016). r) Gorontalo (13-16 Desember 2016). s) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke

atas sebanyak 23 orang, melibatkan pihak ke-3 (19-21 Desember 2016).

Struktural untuk menjadi Asesor.

Struktural Eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3.

d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

2) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.

a) Dari ± 1.150 yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai, telah selesai disusun hasil mapping kompetensi pegawai sebanyak 570 laporan individu.

b) Telah disusun SOP Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.

Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor dan untuk melakukan Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas akan melibatkan pihak ke-3.

a) Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM.

b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.

c) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3.

d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

3) Melakukan review Standar Kompetensi

Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

50



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Jabatan (Soft Competency).

4) Menyusun Standar

Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengujian, Jabatan Fungsional PFM di bidang Penyusun Standar, dan Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengawasan Pre Market).

Dilakukan pembahasan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk semua fungsi.

- -

5) Uji coba pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian.

Pada tahun 2016 telah dilakukan: a) Workshop Jabfung Pranata Komputer,

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (26-30 Maret 2016).

b) Jabfung Perencana: 1) Diklat Jabfung Perencana Pertama,

bekerjasama dengan Bappenas dan Universitas Indonesia (4 April 2016 - 20 Mei 2016).

2) Diklat Jabfung Perencana Muda, bekerjasama dengan Bappenas dan Universitas Gadjah Mada (7 Maret 2016 - 9 April 2016).

3) Diklat Jabfung Perencana Muda, bekerjasama dengan Bappenas dan Universitas Hasanudin (24 Juli 2016 - 27 Agustus 2016).

4) Diklat Jabfung Perencana Madya, bekerjasama dengan Bappenas dan Universitas Indonesia (29 Agustus 2016 - 16 September 2016).

5) Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK Jabfung Perencana, bekerjasama dengan Bappenas (19-20 Desember 2016).

c) Bimbingan Teknis / Workshop Jabfung Arsiparis, bekerjasama dengan ANRI (8-10 November 2016).

d) Jabfung Analis Kepegawaian: 1) Telah dibentuk Tim Penilai Instansi dan telah

dilaksanakan Bimtek / Workshop Tim Penilai Instansi untuk Jabfung Analis Kepegawaian,

- -

51



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (5-6 Desember 2016).

2) Diklat Jabfung Analis Kepegawaian, bekerjasama dengan BPPT (5-23 Desember 2016).

6) Mengidentifikasi

kebutuhan pengembangan kompetensi (target kegiatan tahun 2015)

a) Telah disusun Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.243.11.16.4054 tanggal 25 November 2016 tentang Penetapan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Badan POM Tahun 2016-2020.

b) Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.04.02.243.08.16.3167 Tahun 2016 tentang Road Map Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2015-2019.

- -

7) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.

a) Dilakukan pembahasan oleh Tim Penataan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.

b) Kepala Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.243.08.16.3071 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN Badan POM melalui pendidikan lanjutan.

c) Sekretaris Utama Badan POM menyampaikan Surat Edaran Nomor B-KP.05.02.1.24.11.16.12918 tanggal 21 November 2016 tentang Inventarisasi dan Peningkatan Kompetensi ASN Badan POM yang Memiliki Ijasah Minimal SLTA dan sederajat.

d) Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan = 85 orang (Tubel = 66 orang dan Ibel = 19 orang).

- -

8) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen.

Telah dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui: a) Pelatihan Teknis dan Manajemen berdasarkan

Analisis Kebutuhan Diklat. b) Kepemimpinan Tingkat 1, 2, 3, dan 4. 1) Diklat Kepemimpinan Tingkat 1 = 1. 2) Diklat Kepemimpinan Tingkat 2 = 4.

- -

52



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





3) Diklat Kepemimpinan Tingkat 3 = 8. 4) Diklat Kepemimpinan Tingkat 4 = 24. c) Diklat Prajabatan untuk Gol II dan III = 371 (Gol

II = 61 orang dan Gol III = 310 orang). d) Diklat Supervisory Development Program = 24

orang (29 November 2016 - 2 Desember 2-16). e) Diklat Basic Management Development Program

= 24 orang (13-16 Desember 2016). f) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi. 9) Melakukan monitoring

dan evaluasi Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai berbasis kompetensi: a) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi). b) Rekapitulasi monitoring dan evaluasi pasca Diklat

(Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Pelayanan Prima).

c) Proposal inovasi pasca Tugas Belajar.

- -

Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka.

Membangun sistem asesmen secara elektronik.

Dilakukan pembahasan awal dalam rangka menyiapkan sistem asesmen secara elektronik.-

Belum tersedia anggaran

Menyiapkan data base pegawai yang terintegrasi dengan kompetensi sebagai talent pool.

a) Membangun aplikasi terintegrasi terkait profil Kompetensi dan Kinerja. Saat ini sedang disiapkan aplikasi profil pegawai yang di dalamnya termasuk data SKP, sebagai sumber data pada aplikasi talent pool ke depan.

b) Pendataan masih sebagian unit.

- -

Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan.

a) Membangun aplikasi terintegrasi terkait profil Kompetensi dan Kinerja. Saat ini sedang disiapkan aplikasi profil pegawai yang di dalamnya termasuk data SKP, sebagai sumber data pada aplikasi talent pool ke depan.

b) Pendataan masih sebagian unit.

- -

Melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu untuk mengisi jabatan: a) Kepala Biro Hukmas, serta Direktur Penilaian OT,

SM, dan Kosmetika. b) Kepala Balai Besar POM di Padang. c) Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung. d) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. e) Deputi 1 (berlanjut ke tahun 2017). f) Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru,

- -

53



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Banjarmasin, Surabaya, dan Mataram (berlanjut ke tahun 2017).

Melakukan Seleksi Terbuka internal untuk Jabatan Administrator.

Dilakukan oleh Baperjakat. - -

Melakukan review pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM.

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM telah dilakukan review, yaitu dilakukan perubahan mekanisme pada tahap Asesmen Bidang. Semula penyusunan Makalah diserahkan sebelum proses Wawancara. Pada tahun 2016, Penyusunan Makalah dikerjakan pada saat pelaksanaan Asesmen Bidang. Hal ini untuk menjaga orisinilitas Makalah.

- -

Penetapan Kinerja Individu.

1) Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015.

a) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penilaian Prestasi Kerja dan penyusunan template SKP Pejabat Struktural di Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia, dan penyeliaan Pejabat Fungsional.

b) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2015 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja, pada tanggal 23-24 Mei 2016.

- -

2) Review Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Badan POM.

Menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin ASN

- -

3) Merumuskan dan menetapkan sistem remunerasi berbasis kinerja.

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM → Dalam peraturan ini terdapat ketentuan apabila capaian SKP 50% atau 25% dari target, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin dan pemberian tunjangan kinerja / remunarasi akan disesuaikan dengan kinerjanya.

- -

4) Integrasi aplikasi Penilaian Prestasi Kerja dengan talent pool.

Saat ini sedang disiapkan aplikasi profil pegawai yang di dalamnya termasuk data SKP, sebagai sumber data pada aplikasi talent pool ke depan.

- -

5) Implementasi Dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja guna melakukan integrasi aplikasi yang ada

- -

54



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





management cockpit. pada unit kerja, dalam rangka membangun management cockpit.

6) Melakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja. (target kegiatan tahun 2015)

Telah dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM.

- -

Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja.

a) Telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM.

b) Sedang dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kode Etik.

- -

2) Melakukan penegakan disiplin pegawai.

a) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal 12 April 2016, 2 Juni 2016, 31 Agustus 2016, 2 September 2016, dan 6 Desember 2016.

b) Telah dilakukan penegakan disiplin pegawai sejak awal tahun 2016.

- -

3) Melakukan evaluasi penegakkan disiplin dan kode etik PNS.

Telah dilakukan evaluasi laporan penegakan disiplin dan Kode Etik yang dikirimkan secara berkala oleh unit kerja.

- -

4) Melakukan review pelaksanaan penegakan disiplin.

Dilakukan review pelaksanaan laporan disiplin yang dikirim dari unit kerja.

- -

5) Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.

Telah dilakukan internalisasi peraturan terbaru. - -

6) Melakukan audit manajemen kepegawaian.

Pada tahun 2016 telah dilakukan Audit Manajemen SDM terhadap 21 unit kerja, yaitu: a) Pusat = 5 unit kerja (PPOMN; Dit Penilaian Obat

dan Produk Biologi; Dit. Was. Distribusi PT dan PKRT; Dit. Insert OT, Kos, dan PK; Dit. Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan).

- -

55



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





b) Balai Besar POM / Balai POM (BBPOM / BPOM) = 16 unit kerja (BBPOM di Aceh; BBPOM di Mataram; BBPOM di Samarinda; BBPOM di Banjarmasin; BBPOM di Palembang; BBPOM di Yogyakarta; BBPOM di Denpasar; BBPOM Bandung; BPOM di Kupang; BPOM di Jambi; BPOM di Kendari; BPOM di Palu; BPOM di Ambon; BPOM di Palangkaraya; BPOM di Pangkalpinang; BPOM di Serang).

7) Pemberian reward kepada PNS.

a) Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan untuk masing-masing unit kerja dan diberikan pada acara unjuk kinerja Badan POM tahun 2016 sebanyak 44 orang pada tanggal 4 Februari 2016

b) Pemberian penghargaan bagi pegawai yang membuat inovasi terbaik dan diumumkan secara nasional. Pegawai yang terpilih diberikan piagam penghargaan serta voucer pelatihan dalam negeri. pada tanggal 4 Februari 2016.

c) Pemberian reward kepada pegawai berdasarkan masa kerja pengabdian untuk tahun 2016 (Satyalancana Karya Satya) = 396 orang, yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 2016.

- -

8) Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti.

Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti, pada tanggal 4 Februari 2016.

- -

Pelaksanaan evaluasi jabatan.

1) Review penempatan pegawai dalam jabatan.

a) Telah ditetapkan hasil validasi ulang Nilai dan Kelas Jabatan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana Surat Menteri PANRB Nomor B/1152/M.PANRB/2/2015 tanggal 29 Februari 2016 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan POM.

b) Dari hasil persetujuan pengajuan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan POM tahun 2015 tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan KemenPANRB di awal tahun 2016, yaitu pada tanggal 3 Maret 2016 di kantor Badan POM, guna pengaplikasian di Badan POM.

c) Review penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan di awal tahun guna updating data penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja tahun 2016. Hal ini

- -

56



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





sebagaimana penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan POM.

d) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan SKP. Dalam pertemuan ini disampaikan Hasil Evaluasi Jabatan Badan POM dan Sistem Penggajian oleh KemenPANRB.

e) Telah dilakukan pembahasan review Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan POM oleh Tim Analisa dan Evaluasi Jabatan Badan POM, guna membahas Jabatan Fungsional Umum yang belum terakomodir pada Evaluasi Jabatan sebelumnya.

2) Penyusunan SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dalam jabatan.

a) Telah diangkat Jabatan Fungsional: 1. PFM = 233 orang (melaui mekanisme

Perpindahan Jabatan = 141 orang dan mekanisme Pengangkatan Pertama = 92).

2. Analis Kebijakan = 4 orang (melalui mekanisme Pengangkatan Pertama = 2 orang dan mekanisme Perpindahan Jabatan = 2 orang).

3. Perencana, melalui mekanisme Perpindahan Jabatan = 33 orang.

4. Analis Kepegawaian, melaui mekanisme Perpindahan Jabatan = 39 orang.

5. Auditor, melalui mekanisme Perpindahan Jabatan = 4 orang.

6. Pranata Komputer, melalui mekanisme Perpindahan Jabatan = 42 orang.

7. Arsiparis, melalui mekanisme Perpindahan Jabatan = 24 orang.

b) Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan POM.

- -

57



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





3) Evaluasi penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.

Telah dilakukan evaluasi usulan penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.

- -

4) Menyusun Pedoman Penempatan dalam Jabatan.

a) Pedoman Penempatan dalam Jabatan untuk tahun 2016 saat ini sudah disusun namun belum ditetapkan.

b) SE Sekertaris Utama Nomor HK.05.2.24.11.164012 tanggal 21 November 2016 tentang Penugasan dan Kepenyeliaan Jabatan Fungsional Tertentu.

c) SE Sekertaris Utama Nomor KP.03.243.11.16.12915 tanggal 21 November 2016 tentang Penempatan Pegawai dengan Latar Belakang Pendidikan Apoteker atau Pendidikan Teknis lainnya.

d) SE Sekertaris Utama Nomor KP.05.05.243.11.16.12914 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Bagi Pejabat Struktural yang Melaksanakan Tugas Belajar.

e) SE Sekertaris Utama Nomor KP.05.05.243.11.16.12916 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional PFM Bagi Pegawai yang Telah Menyelesaikan Tugas Belajar.

f) Penyempurnaan SOP terkait pengelolaan Jabatan Fungsional: 1) SOP Pengangkatan dalam Jabatan PFM. 2) SOP Pengangkatan dalam Jabatan JFT Non

PFM. 3) SOP Penilaian Angka Kredit. 4) SOP Perpindahan Jenjang Jabatan. 5) SOP Kenaikan Jabatan. 6) SOP Pemberhentian dalam Jabatan.

- -

5) Internalisasi pedoman penempatan dalam jabatan.

- Pedoman Penempatan dalam jabatan belum ditetapkan.

Internalisasi akan dilaksanakan setelah Pedoman ditetapkan.

Sistem informasi kepegawaian.

1) Melakukan penguatan sistem layanan kepegawaian berbasis TIK.

a) Telah dibangun Sistem Informasi Layanan Kepegawaian berupa: 1) Aplikasi Cuti secara online (e-

- -

58



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





cuti.pom.go.id). 2) Aplikasi SKP secara online

(siasn.pom.go.id). 3) Aplikasi SISFO. 4) Aplikasi Pengajuan Tugas Belajar. 5) Aplikasi Analisis Beban Kerja.

b) Updating hardware dan software layanan kepegawaian berbasis TIK.

2) Implementasi aplikasi SIASN dan Cuti Online untuk seluruh pegawai di Badan POM.

Sudah dilakukan implementasi pemanfaatan aplikasi SIASN dan Cuti Online untuk seluruh pegawai di Badan POM.

- -

3) Melakukan updating data pegawai.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan data pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.

4) Penerapan aplikasi Cuti Online secara penuh di pusat.

a) Pemanfaatan cuti online untuk seluruh Balai Besar / Balai POM sudah disosialisasikan pada saat Workshop SDM.

b) Pengajuan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit sudah menggunakan e-cuti online.

- -

5) Mengembangkan aplikasi cuti online untuk Balai Besar / Balai POM.

a) Telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan cuti online di workshop SDM, dan dalam kegiatan pembinaan kepagawaian di Balai Besar / Balai POM.

b) Pengajuan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit sudah menggunakan e-cuti online.

- -

6) Penerapanan aplikasi penyusunan dan penilaian prestasi kerja secara penuh di pusat.

Telah disosialisasikan dan dimanfaatankan oleh sebagian unit kerja di Pusat dan Balai Besar / Balai POM dalam penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara elektronik melalui aplikasi SIASN.

- -

7) Pengembangan aplikasi penilaian prestasi untuk Balai Besar / Balai POM.

Telah disosialisasikan dan dimanfaatankan oleh sebagian unit kerja di Pusat dan Balai Besar / Balai POM dalam penyampaian SKP secara elektronik melalui aplikasi SIASN.

- -

8) Internalisasi penggunaan aplikasi terkait kepegawaian.

Telah dilakukan pertemuan dengan pegawai Tata Usaha / Tata Operasional di Kedeputian 1, 2, dan 3, serta Kesektamaan, dan Kepala Badan POM dalam rangka pemanfaatan aplikasi cuti online dan SIASN.

- -

59



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





9) Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.

- -

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

Persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik

a. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknis dengan mengundang tim ahli (Bila perlu)

Target Tahun 2016: 26 Rancangan yang terdiri 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM dan 6 Pedoman dan telah dibahas dengan melibatkan tim ahli

- -

b. Melakukan pertemuan konsultasi publik dalam setiap proses penyusunan peraturan

Target Tahun 2016: 26 Rancangan yang terdiri 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM dan 6 Pedoman telah dikonsultasi publik oleh Unit Teknis

- -

c. Pengunggahan ke subsite jdih.pom.go.id/pengiriman rancangan peraturan ke stakeholder

26 Rancangan yang terdiri 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM dan 6 Pedoman, telah dikirimkan kepada stakeholder pada saat konsultasi publik,

- -

2. Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Menurunnya peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih, tidak harmonis dan tidak berpihak pada publik

melaksanakan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan

telah dilakukan evaluasi peraturan yang tumpang tindih seperti data pemetaan terlampir

- -

melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain

telah dilakukan proses revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih, disharmonis. (proses dilanjutkan di tahun 2016)

- -

Melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan

telah dilakukan deregulasi dalam pelayanan SKI yaitu dengan merevisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 tahun 2015 menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2016

- -

melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal atau stakeholder

telah dilaksanakan sosialisasi melalui subsite JDIH dan Pertemuan

- -

60



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre Market

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

- Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima

- Pengelolaan Pengaduan

- Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

- Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

- Jumlah inovasi pelayanan

- Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan public

- Indeks integritas pelayanan publik

- Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

- Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

- Direktorat Penilaian Keamaman Pangan telah melaksanakan survey kepuasan pelanggan melalui pihak ketiga dengan capaian indeks kepuasan pelanggan untuk layanan e-registration sebesar 77,42 dan indeks kepuasan pelanggan untuk layanan manual sebesar 78,73 (skala 0 - 100), dengan kategori baik.

- Survei IKM yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan nomor kontrak PR.01.04.41.411.05.16.0044 yang dilaksanakan dari tanggal 31 Mei sampai dengan 28 Agustus 2016

- Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat pada unit pelayanan publik dengan hasil sebagai berikut: o Dit. Penilaian Obat dan Produk Biologi : 70,50 o Dit. Pengawasan Produksi PT dan PKRT : 72,12 o Dit. Pengawsaan Distribusi PT dan PKRT : 76,34 o Dit. Penilaian OT, SM, dan Kosmetik ▪ Sub Dit. Penilaian Produk I : 71,81 ▪ Sub Dit. Penilaian Produk II : 73,80

o Dit. Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos, PK : 73,63 o Dit. Penilaian Keamanan Pangan : 77,78 o Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan: 78,58 o PPOMN : 76,51 o Dit. Standardisasi Produk Pangan : 73,08 o Dit. Standardisasi PT dan PKRT : 71,49

- -

Evaluasi kebijakan hasil survey kepuasan masyarakat

Melakukan evaluasi keluhan/saran/masukan dan penetapan CAPA berdasarkan hasil survei IKM tahun 2015

-

-

Percepatan proses evaluasi melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, diantaranya melalui simplifikasi penilaian protokol uji BE

Belum semua stakeholder memberikan informasi yang diperlukan dalam melakukan penilaian

Sosialisasi kepada stakeholder terkait peraturan dan ketentuan yang berlaku

Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat

Telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survey kepuasan pelanggan tahun 2015, antara lain : - peningkatan kemampuan evaluator melalui

pelatihan secara berkelanjutan - keseragaman pemahaman/persepsi petugas

- -

61



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





melalui kegiatan pencerahan rutin, dan dokumentasi kebijakan terkait penilaian pendaftaran pangan

- peningkatan penyediaan akses pengaduan/saran/masukan melalui beberapa media

- Informasi pengumuman pelayanan melalui sistem e-registration, dan website BPOM

- layanan fasilitator pendaftaran pangan olahan di beberapa balai di daerah.

- Peningkatan kompetensi teknis evaluator pangan - Peningkatan soft competency dalam rangka

pelayanan prima - Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana

(charging box dan sistem antrian, papan pengumuman elektronik, kiosk)

- Penyempurnaan sistem e-registration - Peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui

bimbingan teknis, coaching clinic - Keseragaman pemahaman/persamaan persepsi

evaluator melalui pencerahan rutin. - penambahan jumlah evaluator sebanyak 20 orang

- Perhitungan masih secara kuantitatif - Sudah dibuat kuesioner kepuasan pelanggan dan

sudah digunakan sejak Oktober 2016. Analisis kualitatif akan dilakukan April 2017.

Belum semua stakeholder memberikan feedback setelah melakukan konsultasi.

Memberikan informasi kepada stakeholder untuk mengisi kuesioner kepuasan pelanggan setelah menerima setiap layanan.

Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

Hasil survey kepuasan pelanggan telah diintegrasikan dalam subsite Dit. Penilaian Keamanan Pangan dengan alamat url http://registrasipangan.pom.go.id

Hasil survey IKM diintegrasikan ke dalam sub site RB BPOM

- -

Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran

produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran

konsultasi via sms), dan

- Keluhan yang disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi.

- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan data

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran agar pelapor mencantumkan keluhan secara spesifik

- Mencantumkan catatan pengaduan pada kotak saran agar

http://registrasipangan.pom.go.id/

62



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





- kontak kami melalui sistem e-registration dan subsite direktorat penilaian keamanan pangan

- melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax).

- kotak saran di ruang pelayanan OT, SM dan Kos - Konsultasi langsung di ruang pelayanan OT, SM

dan Kos

diri sehingga sulit untuk menindak lanjuti

- Beberapa keluhan tidak terkait langsung dengan Dit. Lai OT, SM dan Kos sehingga memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak lain seperti pengaduan mengenai sarana dan prasarana

pelapor mencantumkan identitas diri, dimana identitas pelapor akan dirahasiakan dan tidak berpengaruh pada proses pendaftaran

Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran

produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran

konsultasi via sms), dan - kontak kami melalui sistem e-registration dan

subsite direktorat penilaian keamanan pangan - melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen

(ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax).

- Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran atau subsite) : agar pelapor dapat mencantumkan keluhan secara spesifik.

- e-ppub telah disempurnakan dan telah dilakukan sosialisasi (soft launching) pada Agustus 2016

- Telah dilakukan SIT dan UAT - Telah dilakukan uji coba dengan perwakilan

industri farmasi

e-ppub belum terintegrasi dengan simponi (sistem pembayaran PNBP)

Continuous improvement untuk memperkuat sistem PPUB online, termasuk kemungkinan untuk dapat mengintegrasikan e-ppub dengan simponi.

b. Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

Public Service Index

Membuka ruang pastisipasi publik melalui citizen charter seperti konsultasi publik draft Perka BPOM terkait pelayanan publik di website BPOM (JDIH, e-reg dll)

Tersedia melalui email [email protected] - Waktu pemberian respon

- Perlu staf khusus yang menangani

Staf khusus yang menangani dan menyiapkan respon.

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik.

- Keseluruhan pengaduan layanan Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO) sebanyak 57 pengaduan telah ditindaklanjuti.

Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara

Penyempurnaan media pengaduan layanan.

63



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





- Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah

menindaklanjuti 79 pengaduan pelayanan publik,

langsung kepada petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan.

- Perhitungan masih secara kuantitatif

- Sudah dibuat kuesioner kepuasan pelanggan dan sudah digunakan sejak Oktober 2016. Analisis kuantitatif akan dilakukan April 2017.

Belum semua stakeholder memberikan feedback setelah melakukan konsultasi, Belum ada perhitungan secara kualitatif

Membuat kuisioner kepuasan pelanggan dan analisis kualitatif untuk menetapkan tindak lanjut perbaikan layanan publik

Evaluasi pengelolaan pengaduan.

Telah dilakukan evaluasi pengelolaan pengaduan layanan AeRO yaitu dengan menyampaikan tindak lanjut kepada pendaftar yang bersangkutan.

Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor.

Telah ditunjuk 4 orang petugas pengelola pengaduan pelayanan publik (duty manager).

Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat.

Jangka waktu untuk tindak lanjut terhadap pengaduan layanan AeRO adalah 5 hari kerja. Keseluruhan pengaduan telah ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.

- -

Merespon pengaduan stakeholder melalui email Belum tersedia sistem alert terhadap pengaduan sehingga respon terhadap pengaduan kurang optimal

Penyempurnaan sistem pengaduan terintegrasi ke dalam PPUB online

Peningkatan soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima

Mengikuti pelatihan kepada SDM terkait Layanan Prima

Belum semua SDM mendapatkan pelatihan pelayanan prima

Membuat program pelatihan kepada SDM pelayanan publik

Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan

Meng-upload standar terkait uji BE obat dalam website Badan POM

Perlu legalisasi standar terkait uji BE Obat

Perlu koordinasi dengan PIOM dan HUKMAS

Pengembangan sistem reward and punishment bagi petugas pelayanan

Memberikan: - Reward kesempatan mengikuti pelatihan bagi

petugas yang baik - Punishment dengan memberikan peringatan bagi

petugas yang tidak memberikan pelayanan dengan baik

Belum ada SOP/IK yang mengatur sistem reward and punishment

- Monitoring lebih intensif pada pelayanan petugas

- Membuat SOP/IK yang mengatur sistem reward and punishment

Pengembangan sistem kompensasi bagi penerima layanan

- - -

Pengembangan inovasi - - -

64



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





pelayanan, antara lain Pusat Kewaspadaan

Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektronik (antara lain simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik

- Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem e-registration.

- Pembuatan sistem restrukturisasi ASROT - Pembuatan e-payment OT, SM - Pengembangan aplikasi bahan baku aktif dan

tambahan OT dan SM - Upgrade sistem hardware server ASROT dan

Notifikasi - Penyeragaman sistem pembayaran notifikasi

kosmetik - Pengembangan data base bahan baku kosmetik - Pengembangan dan pemeliharaan server dan

aplikasi sistem di Dit Lai OT, SM dan Kos

- -

- e-ppub telah disempurnakan dan telah dilakukan sosialisasi (soft launching) pada Agustus 2016

- Telah dilakukan SIT dan UAT - Telah dilakukan uji coba dengan perwakilan

industri farmasi

e-ppub belum terintegrasi dengan simponi (sistem pembayaran PNBP)

Continuous improvement untuk memperkuat sistem PPUB online, termasuk kemungkinan untuk dapat mengintegrasikan e-ppub dengan simponi.

A. Quick Wins a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Biaya pendaftaran pangan untuk industri skala mikro senilai 50% dari PNBP normal

- - -

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Jumlah inovasi pelayanan

Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan yang diselesaikan

Penilaian Pendaftaran berbasis resiko yang telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Badan Nomor 12 Tahun 2016 Penerapan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi administratif (punishment) bagi perusahaan dalam rangka pendaftaran pangan olahan secara elektronik.

-

Percepatan penyelesaian CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) dari 20 HK menjadi 5 HK

Percepatan penyelesaian CPP akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-CPP.

Namun hingga saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba, sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal.

Telah dilakukan uji coba aplikasi e-CPP dengan 5 - 10 pendaftar. Saat ini sedang dilakukan evaluasi berdasarkan masukan-masukan dari pendaftar dengan konsultan aplikasi.

PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan Kualitas

a. Meningkatkan kualitas

Hasil Survey Kepuasan

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan mesyarakat

- Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menggunakan aplikasi satisfaction survey

- -

65



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

Pelayanan Publik 1. Penguatan kelembagaan a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan d. Budaya pelayanan

pelayanan publik

- Standar Pelayanan

- Budaya Pelayanan Prima




Masyarakat secara berkala dimana pelanggan dapat langsung memberikan penilaian setelah mendapatkan pelayanan dari petugas.

- Survey kepuasan masyarakat pada Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan juga dilakukan melalui survey langsung menggunakan alat aplikasi kepuasan pelanggan

- Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat pada unit pelayanan publik dengan hasil sebagai berikut: o Dit. Penilaian Obat dan Produk Biologi : 70,50 o Dit. Pengawasan Produksi PT dan PKRT : 72,12 o Dit. Pengawsaan Distribusi PT dan PKRT : 76,34 o Dit. Penilaian OT, SM, dan Kosmetik ▪ Sub Dit. Penilaian Produk I : 71,81 ▪ Sub Dit. Penilaian Produk II : 73,80

o Dit. Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos, PK : 73,63 o Dit. Penilaian Keamanan Pangan : 77,78 o Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan: 78,58 o PPOMN : 76,51 o Dit. Standardisasi Produk Pangan : 73,08 o Dit. Standardisasi PT dan PKRT : 71,49

- -

PPOMN melakukan pengadaan peralatan dan program komputer secara bertahap mulai dari penyiapan istrumen (misal: HPLC) dan peralatan lainnya belum terlaksana

Sebagian besar anggaran diblokir untuk efisiensi

Mengupayakan sistem pelaporan secara elektronik dengan anggaran yang tersisa

Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan evaluasi terhadap Survey kepuasan pelanggan secara mandiri secara berkala. Hasil survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik telah dilaporkan kepada Inspektorat BPOM pada bulan April 2016.

- -

Survey dengan aplikasi kepuasan pelanggan dilakukan evaluasi setiap bulan

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi survey dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara keseluruhan mutu pelayanan Direktorat

Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT terhadap survei yang dilakukan secara internal maupun oleh Inspektorat Badan POM

66



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





mendapat kategori B. 2. Peningkatan mutu pelayanan perlu dilakukan

secara terus menerus baik terkait proses pelayanan, kinerja petugas maupun peningkatan fasilitas pelayanan.

3. Perlu tindak lanjut yang nyata untuk memperbaiki pela yanan di Ditwasprod PT dan PKRT

Direktorat Pengawasan NAPZA Diterbitkannya Perka Badan POM No. 20 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perka Badan POM No. 32 tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Perubahannya yaitu percepatan timeline penyelesaian AHP dari 8 HK menjadi 4 HK.

- -

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melanjutkan pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB untuk pengajuan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik secara online bagi Pedagang Besar Farmasi/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT belum memiliki server untuk Aplikasi Sertifikasi CDOB

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang melakukan revisi Daftar Periksa Sertifikasi CDOB untuk digunakan dalam Aplikasi Sertifikasi CDOB

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan pengadaan server tahun 2016

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan penyelesaian revisi daftar periksa sertifikasi CDOB

Pengembangan inovasi pelayanan

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut melaksanakan sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka 27 dan 28 tahun 2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan Makanan.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Prioritas.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT

- -

67



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





melaksanakan implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment).

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakanimplementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SiAPIk) secara online.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB. Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data, mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat dinilai dan terpantau di setiap tahapan.

Tindak lanjut terhadap

seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi survey kepuasan pelanggan seperti tersedia informasi mengenai prosedur, persyaratan dan timeline pelayanan melalui leaflet dan banner.

Untuk tindak lanjut yang merupakan kewenangan unit lain tidak dapat ditentukan batas waktu penyelesaian (mis: sarana-prasarana dan penambahan SDM teknis)

- Berkoordinasi dengan Unit terkait - Menetapkan batas waktu

penyelesaian

1. Telah dilakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yaitu : a. melaksanakan pelatihan Bahasa Inggris dan

pelatihan British Retail Consortium (BRC) bagi evaluator

b. Peningkatan pelayanan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang dilakukan secara online dengan bekerjasama dengan PIOM, telah sampai pada tahapan uji coba terbatas terhadap 10 eksportir

2. Membuat jadwal pemakaian seragam bagi petugas layanan publik sebagai identitas petugas layanan publik

Perka SKE Online masih belum final

Perlu dilakukannya finalisasi terhadap Perka yang masih belum final

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan perbaikan terhadap hasil survey sesuai

68



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





hasil evaluasi antara lain: a. Peningkatan kompetensi personil secara

berkesinambungan, a.l: coaching, Pelatihan CPOB b. Penyusunan draft Surat Edaran dalam rangka

Penyederhanaan Persetujuan Permohonan RIP. c. Pengembangan e-tracking system d. Penambahan sarana pelayanan publik (kursi

ruang tunggu di gedung E lantai 3) Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah

melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat secara berkala

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT tidak dapat memenuhi semua keluhan karena keluhan yang disampaikan tidak sesuai dengan standar pelayanan publik Badan POM misalnya permintaan konsultasi di luar jam pelayanan

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menindaklanjuti keluhan yang sesuai dengan standar pelayanan publik Badan POM

Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

Hasil survei kepuasan masyarakat sudah diintegrasikan dalam subsite RB Badan POM

- -


PIOM telah menyelesaikan pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

- -

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menyiapkan email [email protected] sebagai wadah tanya-jawab/keluhan, untuk memudahkan pengguna layanan.

Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

Berkoordinasi dengan PIOM

Media pengaduan telah disempurnakan dengan alat aplikasi survey kepuasan pelanggan

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menyediakan kotak saran, konsultasi langsung maupun via telepon dan telah menyediakan email [email protected] dan [email protected] untuk memudahkan penyampaian keluhan/konsultasi terkait permasalahan layanan publik serta bertujuan untuk mengurangi tatap muka dengan pelanggan.

Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

Berkoordinasi dengan PIOM


PIOM telah menyelesaikan pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

Menyediakan media untuk pengaduan pelayanan

69



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





publik yaitu : 1) Media pengaduan pelayanan publik online telah

dilakukan melalui komputer (email). 2) Memfasilitasi petugas layanan publik untuk

ekspor dan impor (help desk) di Tanjung Priok. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut

menggunakan aplikasi terintegrasi antara contact center dengan sistem pelaporan layanan pengaduan konsumen melalui sistem online berbasis web (milik ULPK) untuk penanganan pengaduan yang terkait tupoksi Direktorat.

Hak akses dibatasi hanya untuk 1 orang dalam tiap direktorat

Mengusulkan penambahan hak akses

1) PerKa SKE online telah selesai 2) Launching aplikasi ECD 3) Aplikasi e-payment MPN-G2 dengan terintegrasi

dengan > 50 Bank

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menindaklanjuti dan merekapitulasi pengaduan yang diterima.

- -

Menunjuk petugas sebagai tim koordinasi layanan publik di ULPK Badan POM yang bertugas memonitor, menindaklanjuti, merekapitulasi dan mengevaluasi pengaduan yang diterima baik secara langsung melalui surat, email, telepon maupun melalui aplikasi Simpel LPK

- -

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah memonitoring dan menindaklanjuti pengaduan/pemberian informasi melalui Simpel LPK.

- -

Untuk pelayanan SKI dengan aplikasi e-bpom telah dikembangan dan disempurnakan dengan penambahan kebijakan pelayanan prioritas dan sistem pembayaran otomatis (e-payment).

Evaluasi pengelolaan pengaduan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan Rapat Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester. Pada tahun 2016, telah dilakukan sebanyak 2 kali rapat evaluasi keluhan pelanggan yakni pada tanggal 28 April 2016 dan 18 Juli 2016.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, yaitu : - Beberapa Kementerian

yang mengeluarkan Peraturan terkait importasi pada tahun 2015 belum harmonis dengan Perka

Rencana aksi dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, adalah: - Bimtek Penerbitan SKI/SKE bagi

Petugas dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

- Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi di Bidang Obat Tradisional

70



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Importasi Badan POM RI.

- Dibentuknya Pelayanan terpadu satu pintu di beberapa provinsi, tidak harmonis dengan peraturan perijinan yang telah ada.

Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik dilakukan

secara berkala.

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester.

- -

Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat

Secara umum respon sesuai dengan timeline. Respon pengaduan dilakukan secara berjenjang dari evaluator/staf hingga pejabat struktural.

- -

Segera memberikan respon sesuai timeline apabila menerima pengaduan

- -

Peningkatan soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan upaya peningkatan penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan pelatihan ataupun mengikutsertakan evaluator dan SDM teknisnya dalam beberapa pelatihan, yakni : - Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi

Petugas Daerah 15-18 Maret 2016 - Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka

Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT 21-23 Maret 2016 dan 19-21 April 2016

- Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 27 Januari 2016 (3 orang)

- Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 20 -21 Juni 2016 (3 orang)

- Pelatihan CPOTB Dasar 15-19 Februari 2016 (5 orang)

- Pelatihan CPOTB Topik Khusus 24-26 Februari 2016 (1 orang)

- Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Implementasi RB 22-23 April 2016

- -

71



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Mengikutsertakan petugas pelayanan publik dalam pelatihan Bahasa Inggris dan pelatihan British Retail Consortium (BRC)

- -

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan upaya peningkatan soft competency penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komunikasi Pelayanan Publik pada 10 Oktober 2015 bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Direktorat

- -

Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah membuat leaflet dan banner yang memuat informasi mengenai sertifikasi CPKB/CPOTB, pelayanan importasi dan biaya pelayanan.

- -

Peningkatan kemudahan akses informasi pelayanan dengan fasilitas email, telepon/faks sebagai wadah untuk merespon pertanyaan, menangani keluhan atau pengaduan pelanggan yang dimaksudkan juga untuk mengurangi tatap muka

- -

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT membuka layanan informasi dan konsultasi setiap hari kerja di Gedung B lantai 4 (Gedung Pelayanan Publik) dan Gedung E lantai 3 (Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT)

- -

Pengembangan sistem reward and punishment bagi petugas pelayanan

- - -

Pengembangan sistem kompensasi bagi penerima layanan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan kompensasi bagi pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan

- -

Pengembangan inovasi pelayanan, antara lain Pusat Kewaspadaan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK saat ini dalam hal pengajuan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SKI Riset/Pameran/Registrasi melalui email untuk mempermudah pelaku usaha.

1. Belum ada harmonisasi aplikasi elektronisasi SKE di Badan POM.

2. Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

1. PIOM sedang menyusun aplikasi elektronisasi untuk SKE di Badan POM. Saat ini, baru Dit. Insert Pangan yang sudah menerapkan SKE secara online.

2. Berkoordinasi dengan PIOM

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT saat ini bersama PIOM sedang mengembangkan sistem

- -

72



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





aplikasi untuk pengajuan Sertifikasi CPOB secara online. Saat ini dalam tahap pemaparan model aplikasi, konfirmasi elemen data, konfirmasi output dan pembuatan.

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut melaksanakan sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka 27 dan 28 tahun 2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan Makanan. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Prioritas. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakan implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment). Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakanimplementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SiAPIk) secara online. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB. Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data, mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat dinilai dan terpantau di setiap tahapan.

- -

Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektonik (antara lain simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik

Untuk pelayanan SKI dengan aplikasi e-bpom telah dikembangan dan disempurnakan dengan penambahan kebijakan pelayanan prioritas dan sistem pembayaran otomatis (e-payment).

- -

Simplifikasi proses pelayanan permohonan AHP Belum terdapat tools Menambahkan fitur fungsi penilaian

73



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





melalui sistem elektronik pengawasan NPP (e-napza) dari tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik untuk mempercepat waktu pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan public. Dalam rangka memastikan sistem berfungsi dengan baik sehingga diperoleh data/informasi yang valid maka pada tahun 2016 dilakukan pemeliharaan sistem elektronik pengawasan NPP (e-napza)

untuk pengukuran Public Service Index

kepuasan pelanggan pada sistem pelayanan permohonan AHP melalui sistem elektronik e-napza

Pembangunan sistem pembelajaran online dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja pelayan publik seperti e-learning Pusat Kewaspadaan dan Penanggulangan Obat dan Makanan

- - -

A. Quick Wins a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

- -

- -

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Jumlah inovasi pelayanan

Percepatan penyelesaian CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) dari 20 HK menjadi 5 HK.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah menetapkan timeline penyelesaian CPP adalah 3 HK

- -

SKI priotitas bagi importir/distributor OT, Kosmetik dan SK

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan pelayanan prioritas kepada 38 importir sesuai dengan SK Deputi II No. HK.05.03.433.10.15.9199 Tahun 2015 ddengan periode November 2015-30 April 2016. Setelah 6 bulan, importir yang memperoleh pelayanan prioritas dievaluasi. Sesuai SK Deputi II No. HK.05.03.433.04.16.4262 Tahun 2016 terdapat 57 importir yang memperoleh pelayanan prioritas untuk periode 1 Mei 2016 - 31 Oktober 2016.

- -

PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan Kualitas

a. Meningkatkan kualitas

- Hasil survey kepuasan

1. Melaksanakan kebijakan survey kepuasan

- - -

74



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Sub Tim pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik

pelayanan publik:

- Standar Pelayanan (1)

- Budaya Pelayanan Prima (1)

- Pengelolaan Pengaduan (1,5)

- Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)

- Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)

masyarakat - Jumlah inovasi

pelayanan - Hasil evaluasi

kinerja penyelenggara pelayanan publik

- Indeks Integritas Pelayanan Publik

- Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

- Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

masyarakat secara berkala

2. Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

- - -

3. Pengembangan inovasi pelayanan

- - -

4. Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

- - -

5. Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

Hasil survey telah di sosialisasikan ke dalam subsite RB

- -

6. Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

Halo BPOM versi mobile - -

7. Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

1. Subsite RB versi Bahasa Inggris 2. Website Badan POM dikembangkan menjadi lebih

komunikatif dan informatif

- -

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Standar

Pelayanan - Budaya

Pelayanan Prima




- Hasil survey kepuasan masyarakat

- Jumlah inovasi pelayanan

- Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik

- Indeks Integritas Pelayanan Publik

- Persentase tingkat kepatuhan

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Telah dilakukan Evaluasi Kepuasan Konsumen ULPK dan CC setiap tahun oleh pihak ketiga. Data survei Tahun 2015 yaitu - IKM ULPK Nasional 4,70, Kategori Sangat baik

(dari skala 1-6) - IKM ULPK Pusat 4,25, Kategori Baik (dari skala 1-

6) - IKM CC 4,36, Kategori Baik (dari skala 1-6) Pada Tahun 2016 dilakukan Survey Internal: - IKM ULPK Pusat: 4,63 (skala 1-6) berarti

responden merasa puas - IKM Contact center Halo BPOM : 4,6 (skala 1-6)

atau 76,60 ( skala 100) berarti responden merasa Puas

- -

Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara

Terdapat rekomendasi dari hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015:

- -

75



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

- Tindak lanjut pengaduan pelayanan public

berkala 1) Perbaikan Papan nama untuk kemudahan petunjuk akses ke ruangan ULPK

2) Mengoptimalkan keragaman sarana akses ULPK BPOM

3) Meningkatkan efektivitas cara penyampaian dengan metode yang mudah dimengerti.

4) Menerapkan standar pelayanan minimum diseluruh Balai Besar POM dan Balai POM

5) Mengoptimalkan ketersediaan data layanan berupa FAQ, akses database dan data informasi pendukung di ruang pelayanan, telah dianggarkan dalam usulan kegiatan tahun 2017 ( pengadaan KIOSK)

6) Membuat buku saku dan mengupdate buku saku pegangan petugas ULPK BPOM per periode

7) Menguji kemampuan petugas ULPK BPOM per-periode

Rekomendasi yang dihasilkan dari Evaluasi Kepuasan konsumen ULPK Badan POM tahun 2016 yaitu sebagai berikut: 1) Kompetensi petugas

Petugas ULPK diharapkan memiliki wawasan yang luas sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan responden.

2) Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan perlu diperbaiki khususnya dalam hal tindaklanju dan time line penyelesaian pengaduan. Masyarakat mengharapkan adanya jawaban yang cepat sesuai time line. Selain itu tindaklanjut pengaduan perlu diinformasikan kepada masyarakat yang mengadukan. Pelayanan informasi dan edukasi konsumen juga perlu ditingkatkan frekuensi dan diperluas medianya, misalnya melalui media cetak dan elektronik.

3) Sarana dan prasarana Peningkatan sarana dan prasarana ULPK perlu ditingkatkan khususnya dalam hal ketersediaan tempat parkir bagi konsumen ULPK, kenyamanan ruang layanan ULPK serta layanan

76



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





telepon yang muda diakses. Rekomendasi dari Evaluasi Kepuasan Konsumen Contact Center HALO BPOM Tahun 2016 yaitu sebagi berikut: 1) Sosialisasi ke masyarakat perlu ditingkatkan dan

media sosialisasi diperluas khususnya terkait informasi terbaru dan juga terkait pelayanan Contact Center HALO BPOM.

2) Pengaduan yang disampaikan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dan konsumen yang mengadukan perlu diinfomasikan terkait tindak lanjut tersebut.

3) Kecepatan dalam memberi respon pada SMS, email dan telepon perlu ditingkatkan.

4) Layanan telepon harus ditambah sehingga mempermudah akses konsumen

5) Jumlah personel Contact Center HALO BPOM perlu ditambah.

6) Kompetensi petugas khusunya dalam komunikasi dan materi pengawasan Badan POM perlu ditingkatkan.

Tindak lanjut terhadap

seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015: - Telah diterbitkan SK Kepala Badan POM No.

HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ULPK di Lingkungan Badan POM.

- Telah dilakukan peningkatan kompetensi dalam kegiatan Koordinasi dan Diseminasi di Bidang Hukum dan Kehumasan

- Telah direncanakan program peningkatan kompetensi secara individu pada tahun 2016.

- Telah dilakukan KIE langsung kepada masyarakat di 13 lokasi wilayah Jakarta pada tahun 2016 dan di berbagai media dalam rangka promosi melalui program kehumasan Halobpom 1500 533. Tindak Lanjut terhadap hasil Evaluasi Kepuasan konsumen tahun 2016:

- Telah dialokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana layanan pengaduan dan informasi konsumen (termasuk Halobpom 1500

- -

77



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





533) tahun 2017 - Jumlah agen halobpom contact center1500 533

ditambah sebanyak dua orang ; peralatan IT dan meja pelayanan sebanyak 2 set

Hasil survey terintegrasi

dalam subsite RB BPOM Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM - -

Data hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015 telah di-update dalam subwebsite ulpk.pom.go.id

Laporan Hasil Kepuasan Konsumen ULPK dan Contact Center Tahun 2016 akan diupdate di subsite ulpk.pom.go.id


- Optimalisasi operasional layanan pengaduan dan informasi konsumen ULPK dan Contact Center melalui telefon, SMS, faksimili, surat, email, media sosial, dan datang langsung.

- Data Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen yang ditindaklanjuti (ULPK Pusat dan CC) Januari-Desember Tahun 2016 sebanyak 13.878 layanan dari target 9000 layanan (capaian 154,2%), dengan rincian sebagai berikut: - Datang langsung: - Telepon: 10.083 - SMS: 1192 - Faksimili: 0 - Surat: 14 - email: 1727 - media sosial: 513

- -


1) Update website Badan POM yang lebih informatif dan komunikatif dengsn penambahan hot issue terkait vaksin, hati2 obat online, seleksi terbuka, paket kebijakan ekonomi.

2) Telah dilakukan pengembangan subsite RB dalam versi bahasa inggris

-

-

a. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan

a. Meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan

- Survei tingkat pengetahuan masyarakat

Koordinasi dengan pelaksana Survei Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan PROM. Melakukan pengembangan teknik survei dan kajian survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan.

Anggaran terbatas untuk melakukan survei yang dapat memotret tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia.

Mengembangkan survei berbasis web yang dilakukan secara online

78



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





- Intervensi kepada

masyarakat Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat: a. Secara Langsung: Penyuluhan dan Pameran

Telah dilakukan KIE langsung di bidang Obat dan Makanan serta promosi Contact Center HaloBPOM1500533kepada masyarakat sebanyak 8 lokasi di wilayah jakarta pada tahun 2016

b. Secara tidak langsung/melalui media: penyebaran

informasi Obat dan Makanan melalui media cetak, elektronik, online, media sosial, dan sarana transportasi umum.

Masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media karena keterbatasan anggaran

Meningkatkan pemanfaatan peluang penyebaran informasi Obat dan Makanan di berbagai media yang tidak berbayar

b. Perubahan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat /bermanfaat, bermutu

b. Meningkatnya indeks perilaku masyarakat

Perluasan cakupan Gerakan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan (200 desa)

Terbentuk 200 desa Program pengawalan desa masih belum seluruhnya berjalan di sebagian desa-desa terintervensi.

Program pengawalan desa digiatkan bagi desa-desa yang belum aktif untuk mempertahankan dan meningkatkan program keamanan pangan di desa melalui pemerintah desa

Monev POKJANAS Penanggulangan OT mengandung BKO

- - -

- Perubahan nama GNWOMI menjadi GNPOPA (Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman

- Pembuatan buku pedoman GNPOPA dan Materi KIE per segmen (Anak-anak, remaja dan Dewasa) '

- Monev GNWOMI

Terbentuknya dukungan dari para stakeholder (GPFI, IPMG, GP Jamu, GAPOTA, APSKI, APLI, Perkosmi, GP Koskemindo, PPAK, Aprindo dan GAPMMI) dalam bentuk komitmen

- Dukungan aktif stakeholder belum optimal

- Ukuran pencapaian kegiatan terfokus kepada komoditi Obat, sehingga belum sesuai dengan nama programnya (mencakup Obat dan Pangan)

- Pembuatan SK GNPOPA - Peningkatan pendekatan/

advokasi untuk mendapatkan dukungan para stakeholder

- Diperlukan adanya ukuran-ukuran atau kriteria untuk pemberdayaan terpadu obat dan makanan , perlu aksi bersama untuk mengukur kriteria tersebut Continuous improvement

Bulan Keamanan Pangan Nasional

Bulan Keamanan Pangan nasional tahun 2016 telah dilakukan dan pedoman Bulan Keamanan Pangan Nasional telah disusun dalam bentuk PerKa Badan no 25 tahun 2015

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Keamanan Pangan di tingkat daerah belum optimal dilakukan.Telah ada perkembangan bagi sebagian propinsi yang menyelenggarakan. Bagi

Sosialisasi dan monitoring penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan di setiap daerah diperkuat pelaksanaannya

79



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





propinsi yang tidak dapat menyelenggaran disebabkan adanya penghematan anggaran tahun 2016

The Power of Obat Asli Indonesia (Jumlah UMKM yang diintervensi 40 UMKM/tahun)

1) Pendampingan teknis di Yogyakarta, Banyuwangi pada UMKM OT

1. Tingkat pengetahuan peserta sangat beragam sehingga mempengaruhi penyerapan materi pembelajaran

Pengelompokan peserta berdasarkan tingkat pengetahuan

2) Telah terseleksi UMKM OT sebanyak 40 sarana untuk direkomendasikan kepada K/L terkait yang membidangi pendanaan, kewirausahaan ,dan perniagaan

2. Tingkat pengetahuan peserta yang beragam dari satu daerah ke daerah lainnya menyebabkan tidak dapat ditentukannya kuota UMKM yang perlu diintervensi

3. Rekomendasi dilakukan berdasarkan evaluasi pembelajaran

Penambahan kader/fasilitator obat dan makanan (600 kader GKPD)

Kader/fasilitator obat dan makanan telah tercapai 3000 kader GKPD

Komunikasi kader tentang keamanan pangan belum optimal dikarenakan kapasitas kader yang berbeda-beda sesuai tingkat pendidikannya. Modul keamanan pangan untuk Kader Desa sudah disusun, namun belum tersosialisasikan ke Kader Desa.

Sosialisasi Modul Keamanan Pangan untuk Kader Desa kepada Kader Desa.

Implementasi pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di media sosial (twitter dan FB)

Pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di media sosial (twitter dan FB) telah diimplementasikan dengan aksi promosi keamanan obat dan makanan dengan medsos dan teknologi informasi dan membangun komunikasi risiko keamanan obat dan makanan

Membangun komunikasi risiko masih menemui kendala pada koordinasi jejaring antara pemangku kepentingan, komunikator publik sehingga responsifitas belum optimal terhadap

Peningkatan kualitas koordinasi antara pemangku kepentingan, komunikator publik agar pesan yang sampai kepada segmen masyarakat sesuai dengan level pemahaman dan kepentingannya secara responsif

80



Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





setiap kejadian yang ada di masyarakat dan sesuai dengan level pemahaman dan kepentingan setiap segmen masyarakat

I. Quick Wins (Inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat)

Inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat

Implementasi Komunikasi, Edukasi, Informasi berbasis website

Komunikasi, Edukasi, Informasi berbasis website telah diimplementasikan

- Pengembangan virtual ekosistem IT keamanan obat dan makanan

reformasi birokrasi evaluasi pelaksanaanrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/laporan monev rb...

Documents