2s»±¾s« 8±« È±¾ « i ¤s¢Âs«ss« l ±¾ªsÂ u¾ ×Í¤s« us Í« i?8...

Laporan

Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Badan POM

Triwulan I Tahun 2017

Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Triwulan I Tahun

2017 ini.

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM dan

memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Badan POM telah

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang bertugas memastikan rencana aksi berjalan

sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan

reformasi birokrasi, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing

Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan

pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi triwulan I

tahun 2017 yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu

Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur,

Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik yang disajikan dalam bentuk

matriks.

Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan

baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus

(continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi

komitmen Badan POM untuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Jakarta, 00April 2017 Inspektur Badan POM selaku Ketua Tim Monev RB,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2015 – 2019

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

AREA PERUBAHAN : MANAJEMEN PERUBAHAN

PENCAPAIAN/KEMAJUAN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASIKENDALA/HAMBATAN

RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN

A.

Birokrasi yang bersih dan

akuntabel.

Meningkatnya

kepuasan masyarakat /

publik atas pelayanan

pegawai ASN.

1. Survey Kepuasan

Pelanggan /

Indeks Kepuasan

Masyarakat.

1 Melakukan survei untuk

mengukur Indeks

Kepuasan Masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat 2017 atas unit

pelayanan publik akan mulai dilaksanakan pada

triwulan 2

- pelaksanaannya akan dimulai

triwulan 2

Meningkatnya kinerja

seluruh karyawan

Badan POM.

2. Capaian indikator

pegawai ASN

yang berkinerja

baik.

2 Pelatihan gugus tugas

revolusi mental

a) Pelatihan Change Leader dalam rangka

revolusi Mental, untuk 120 orang, akan dibagi

dalam 2 batch @ 60 orang. Terdiri dari Pejabat

Struktural di lingkungan Badan POM (Pusat dan

Balai).

Waktu pelaksanaan masih

menyesuaikan jadwal

pimpinan.

Berkoordinasi untuk

menyesuaikan jadwal

penyelenggara dan jadwal

pimpinan

Meningkatnya

profesionalitas

pegawai ASN Badan

POM.

3. Survei Integritas

Sektor Pelayanan

Publik yang

dinilai oleh KPK.

3 Monitoring pelaksanaan

budaya integritas, budaya

kinerja, dan budaya

melayani.

a) Dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian

tahun 2017, sebanyak 4 unit yang diaudit, terdiri

dari : Jayapura, Manokwari, Manado, Sofifi

- -

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

MONITORING & EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2017 (Januari 2017 s.d Maret 2017)

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

UKURAN

KEBERHASILAN 2017

Mental Aparatur Manajemen

Perubahan.

Kegiatan Tahun

2017Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kendala/ Hambatan

Rencana aksi untuk

mengatasi kendala/

hambatan

Peraturan

Perundang-

undangan

G. Penguatan

Peraturan

Perundang-

undangan

1. Meningkatnya

keterlibatan publik

dalam proses

perumusan

kebijakan;

a. presentase

rancangan regulasi

yang melibatkan

stake holder

Sampai dengan Triwulan I, telah dilakukan pengkajian dan penyusunan rancangan

teknis:

DEPUTI 1

1. Rancangan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI

2. Rancangan Perka BPOM tentang Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman (POPP)

CPOB untuk Produk Darah

3. Rancangan Perka BPOM tentang Pedoman Metodologi Uji Bioekivalensi Spesifik Zat

Aktif

4.Rancangan Perka BPOM tentang Daftar Obat Komparator Uji Bioekivalensi

.5.Rancangan Perka BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat

6.Rancangan Perka BPOM tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat dan

Makanan

DEPUTI 2

1. Rancangan Perka BPOM tentang Pedoman Penerapan Cara Pembuatan Kosmetika

yang Baik

2. Rancangan perka BPOM tentang pedoman Dokumen Informasi Produk

3. Rancangan Perka BPOM tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan

4. Rancangan Perka BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksanan Registrasi Suplemen

Kesehatan

5. Rancangan Perka BPOM tentang Larangan memproduksi dan mengedarkan OT

yang mengadung Cassia Senna L dan Rheum Officinale dengan klaim untuk

menurukan lemak tubuh atau menurunkan badan

6.Rancangan Perka BPOM tentang kriteria dan tata cara penarikan dan pemusnahan

kosmetika

7. Rancangan Perka BPOM tentang Pengawasan PemasukanObat dan Makanan ke

dalam Wilayah Indonesia

8. Rancangan Perka BPOM tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan

Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

a. melaksanakan

pengkajian dan

penyusunan

rancangan teknis

kurang optimalnya koordinasi

dengan unit terkait dalam

pelaksanaan penyusunan

peraturan melaksanakan

pengkajian dan penyusunan

rancangan teknis

1. Meningkatkan Koordinasi

dan komunikasi yang intensif

dengan unit teknis terkait

dan stakeholder lainnya

2. Meningkatkan komunikasii

dengan Perguruan tinggi

melalui surat permintaan

Tenaga Ahli yang relefan dan

kompeten

Ukuran

Keberhasilan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POMMengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tenteang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Badan POM Tahun 2015 - 2019

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2017

Sasaran Reformasi

Birokrasi

Area

perubahanProgram

Hasil yang

diharapkan

Kegiatan Tahun


Rencana aksi untuk

mengatasi kendala/

hambatan

a. melaksanakan

pengkajian dan

penyusunan

rancangan teknis






rancangan teknis









kompeten

Ukuran

Keberhasilan


Sasaran Reformasi

Birokrasi

Area

perubahanProgram

Hasil yang

diharapkan

DEPUTI 3

1, Rancangan PerkaBPOM tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik

2, Rancangan Perka BPOMtentang Penerapan Program Manajemen Resiko Keamanan

Pangan di Industri Pangan;

3, Rancangan Perka BPOM tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik

4, Rancangan Perka BPOM tentang Pangan Iradiasi

5,Rancangan Perka BPOM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus - Pangan

Diet Khusus;

6, Rancangan Perka BPOM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus- Pangan

Keperluan Medis Khusus

7. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Kategori Pangan 04.0 Buah dan Sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk

kacang kedelai, dan lidah buaya), Rumput Laut dan Biji-bijian

8. Rancangan Perka BPOM tentang Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21

tahun 2016 tentang Kategori Pangan 09.0 Ikan dan Produk Perikanan termasuk

Moluska, Krustaseae, Ekinodermata, serta Amfibi dan Reptil

9. Rancangan Perka BPOM tentang Bahan Penolong dalam Proses Pengolahan

Pangan

10. Rancangan Perka BPOM tentang Batas Maksimum Mikotoksin dalam Pangan

Olahan

11. Rancangan Perka BPOM tentang tentang Penarikan Pangan

12.Rancangan Perka BPOM tentang Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 12

Tahun 2016 tentang Pendafaran Pangan Olahan

13.Rancangan Perka BPOM tentang tentang Kemasan Daur Ulang

14. Rancangan Perka BPOM tentang tentang Penambahan Pemahit pada Formalin

15.Rancangan Perka BPOM tentang Pengawasan Kemasan Pangan – Pengkajian

Bahan Kimia.

b. persentase

rancangan yang

dilakukan

konsultasi publik

(100%)

b. Melakukan

konsultasi publik

rancangan

peraturan dalam

bentuk pertemuan

atau elektronik

Sampai dengan triwulan I , telah dilakukan konsultasi publik

DEPUTI 1

1. Rancangan Perka BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat

2. Rancangan Perka bPOM tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat dan

Makanan

3. Rancangan Perka BPOM tentang CPOB untuk Produk Darah

DEPUTI 2

1. Rancangan Perka BPOM tentang Larangan memproduksi dan mengedarkan OT

yang mengadung Cassia Senna L dan Rheum Officinale dengan klaim untuk

menurukan lemak tubuh atau menurunkan badan

2. Rancangan Perka BPOM tentang kriteria dan tata cara penarikan dan pemusnahan

kosmetika

DEPUTI 3

1, Rancangan Perka BPOM tentang tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus -

Pangan Diet Khusus;

2, Rancangan Perka BPOM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus- Pangan

Keperluan Medis Khusus

3. Rancangan Perka BPOM tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan

Pangan di Industri Pangan (telah ditetapkan dengan Perka Nomor 2 Tahun 2017 )

4. Penyusunan Rancangan Perka BPOM tentang Penarikan Pangan

5. Rancangan Perka BPOM tentang Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun

2016 tentang Pendafaran Pangan Olahan

- melaksanakan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan

setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan

a. melaksanakan

pengkajian dan

penyusunan

rancangan teknis

2. Meningkatnya

kualitas Peraturan

Perundang-

undangan yang

melindungi, berpihak

pada publik,

harmonis, tidak

tumpang tindih dan

mendorong iklim

kondusif bagi publik

jumlah regulasi

yang disusun atau

direvisi dalam

rangka melindungi,

berpihak pada

publik, harmonis,

tidak tumpang

tindih dan

mendorong iklim


simplifikasi regulasi:

a. pencabutan

b. revisi dan

perubahan






rancangan teknis









kompeten

Keterlibatan semua

stakeholder belum memadai

Undangan Konsultasi publik

memalui asosiasi atau

lembaga supra sistem

Kurang optimalnya koordinasi

dengan unit teknis dan

stakeholder lainnya

Menigkattnya koordinasi dan

komunikasi yang intensif


stakeholder lainnya

Kegiatan Tahun


Rencana aksi untuk

mengatasi kendala/

hambatan

a. melaksanakan

pengkajian dan

penyusunan

rancangan teknis






rancangan teknis









kompeten

Ukuran

Keberhasilan


Sasaran Reformasi

Birokrasi

Area

perubahanProgram

Hasil yang

diharapkan

- melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang

tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain

- melaksanakan sosialiisasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun

eksternal atau stakeholder

2. Meningkatnya

kualitas Peraturan

Perundang-

undangan yang

melindungi, berpihak

pada publik,

harmonis, tidak

tumpang tindih dan

mendorong iklim


jumlah regulasi

yang disusun atau

direvisi dalam

rangka melindungi,

berpihak pada

publik, harmonis,

tidak tumpang

tindih dan

mendorong iklim


simplifikasi regulasi:

a. pencabutan

b. revisi dan

perubahan

Kurang optimalnya koordinasi


stakeholder lainnya

Menigkattnya koordinasi dan

komunikasi yang intensif


stakeholder lainnya

Matriks Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM Triwulan I Tahun 2017

Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015-2019 dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

Area Perubahan Program Hasil yang

Diharapkan

Ukuran

Keberhasilan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2017

Kegiatan Tahun 2017

(sesuai roadmap)

Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Periode Triwulan I Tahun 2017 Kendala/ Hambatan

Rencana Aksi Untuk Mengatasi

Kendala/ Hambatan

PENGAWASAN B. Penguatan

kebijakan

sistem

pengawasan

intern

pemerintah

a. Laporan

Keuangan Badan

POM disusun

dengan andal.

Opini WTP

Opini WTP

Opini WTP

- -

b. Meningkatnya

kapasitas

manajemen

APIP

Peningkatan

Kapabilitas APIP

Level 2 Telah level 2 pada scema IACM Belum tersedianya

infrastruktur pengawasan

yang memadai

Pembangunan infrastruktur

pengawasan yang memadai

Penerapan Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah

(SPIP)

- Workshop SPIP

- Evaluasi efektifitas

pengendalian intern tingkat

entitas

- Evaluasi pemantauan

pengendalian utama

- Unit kerja telah mengirimkan evaluasi efektifitas

pengendalian intern tingkat entitas dan pemantauan

pengendalian utama

- Update identifikasi resiko dan kegiatan

pengendalian

- Level 2 maturitas SPIP

- Penerapan dan evaluasi PM EPITE online

- Workshop dan sosialisasi PM EPITE online

dilaksanakan di Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM

Belum memperoleh level

3 maturitas SPIP - Penerapan Manajemen Risiko di

BPOM

- Integrasi dengan SPIP dengan ISO

9001

- Penyusunan dan implementasi

maturitas SPIP level 3

c. Meningkatnya

penerapan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang bersih dan

bebas KKN

Implementasi

whistleblowing

system dan/atau

pengaduan

masyarakat

- Sosialisasi kebijakan WBS

dan/atau pengaduan

masyarakat

- Implementasi WBS

dan/atau pengaduan

masyarakat

- Evaluasi WBS dan/atau

pengaduan masyarakat

- Tindak lanjut hasil evaluasi

WBS dan/atau pengaduan

masyarakat

- Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor

HK.05.01.1.6.10.16.3787 Tahun 2016 tentang

Pelaporan Pengaduan Praktik Pungutan Liar Dalam

Pelayanan Publik Bagi Seluruh Aparatur Sipil

Negara dan Pegawai Lainnya di Lingkungan Badan

POM kepada Ketua dan Anggota Asosiasi

Pengusaha di Bidang Obat dan Makanan

- Terdapat 2 pengaduan yang masuk melalui

[email protected] namun tidak dapat dibuktikan

kebenarannya karena tidak ada data dukung yang

memadai

Sistem pelaporan WBS

belum berbasis web

Pengembangan aplikasi WBS yang

berbasis web bekerjasama dengan

PIOM

Pengendalian

Gratifikasi - Penetapan kebijakan

Pengendalian Gratifikasi

- Sosialisasi kebijakan


- Materi pemahaman tentang gratifikasi telah di

upload pada subsite RB BPOM

- Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Tim

Saber Pungli Pusat

Pembagian jenis

gratifikasi belum sesuai

ketentuan KPK

Revisi peraturan Kepala Badan POM

tentang Pengendalian Gratifikasi

Area Perubahan Program Hasil yang

Diharapkan

Ukuran

Keberhasilan


Kegiatan Tahun 2017

(sesuai roadmap)

Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Periode Triwulan I Tahun 2017 Kendala/ Hambatan


Kendala/ Hambatan

- Implementasi Pengendalian

Gratifikasi

- Evaluasi Pengendalian

Gratifikasi



- Telah dilaksanakan reviu terkait Perka Nomor 4

Tahun 2015 tentang pengendalian Gratifikasi

- Telah diusulkan revisi Perka Nomor 4 Tahun 2015

- Unit kerja telah melaporkan rekapitulasi gratifikasi

- Laporan rekapitulasi pengendalian gratifikasi telah

dilaporkan ke KPK

- 50% unit kerja telah menyampaikan laporan

pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

- Pengendalian gratifikasi telah dievaluasi dan

ditindaklanjuti

Penanganan

Benturan

Kepentingan

- Sosialisasi kebijakan

Penanganan Benturan

Kepentingan

- Implementasi Penanganan

Benturan Kepentingan

- Evaluasi Penanganan

Benturan Kepentingan


Penanganan Benturan

Kepentingan

- Telah dilaksanakan sosialisasi dengan materi

pemahaman tentang Benturan Kepentingan

- Materi pemahaman tentang Benturan kepentingan

telah di-upload pada subsite RB BPOM

- Sosialisasi melalui artikel pada subsite RB Badan

POM

- Pendistribusian leaflet dan banner

- Pakta integritas pegawai

- 43,84% PNS telah menyampaikan bukti

pengunduran diri rangkap jabatan di sarana.

- Penerapan, monev, dan TL hasil evaluasi secara

berkala atas Instruksi Kepala Badan POM tentang

larangan bagi seluruh PNS Badan POM bekerja di

sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas

pelayanan kesehatan yang menjadi objek

pengawasan Badan POM

- Peraturan penanganan

benturan kepentingan

belum sesuai dengan

kondisi terkini

- Kesulitan mencari

apoteker pengganti

karena ketersediaan

apoteker khususnya di

wilayah timur sangat

terbatas

- Merevisi peraturan penanganan

benturan kepentingan

- Melakukan monev dan TL monev

secara berkala atas penerapan

Instruksi Kepala Badan POM

tentang larangan bagi seluruh PNS

Badan POM bekerja di sarana

produksi, sarana distribusi, dan/atau

fasilitas pelayanan kesehatan yang

menjadi objek pengawasan Badan

POM

Terciptanya Zona

Integritas menuju

Wilayah Bebas

dari Korupsi

(WBK) dan

Wilayah Birokrasi

Bersih dan

Melayani

(WBBM)

- Target :

WBK 6 unit kerja/satuan

kerja

- Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

pada tanggal 29 Maret 2017 di Jakarta dengan

mengundang Narasumber dari Kementerian PAN

dan RB

- Identifikasi unit kerja yang akan diusulkan

berpredikat Menuju WBK

- Intervensi penilaian WBK pada Unit Pusat dan

BBPOM

- Pendampingan penilaian LKE WBK

Belum terdapat unit kerja

yang mendapatkan

predikat WBK/WBBM

- Evaluasi unit kerja yang akan

ditetapkan sebagai WBK dengan

melakukan perbaikan pada

komponen yang mendapatkan

nilai kurang optimal

- Intervensi dan verifikasi atas unit

kerja yang diusulkan sebagai unit

kerja berpredikat Menuju WBK

Kegiatan Tahun 2017

(berdasarkan roadmap )

Pencapaian/Kemajuan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Triwulan I

Tahun 2017

Kendala/HambatanRencana Aksi Untuk Mengatasi

Kendala/Hambatan

A. Birokrasi yang bersih dan

akuntabel.

Akuntabilitas C. Penguatan

Akuntabilitas

Kinerja

Meningkatnya kualitas

penerapan sistem

akuntabilitas keuangan dan

kinerja yang terintegrasi

Nilai Akuntabilitas

Kinerja BPOM

meningkat

Mid Term Review Telah dilakukan midterm review pelaksanaan RPJMN

dan Renstra BPOM 2015-2019 :

- Pembahasan bersama Bappenas pada tanggal 30

Maret 2017, sesuai laporan nota dinas nomor :

OR.01.211.03.17.0801 tanggal 31 Maret 2017.

Penyusunan Grand Design Pengawasan Obat dan

Makanan

- Telah dilakukan pertemuan dengan Pokja ULP, PPK

dan Inspektorat dalam rangka persiapan pengadaan

jasa konsultansi grand design pengawasan obat dan

makanan, yaitu pembahasan KAK dan rancangan

kontrak pada tanggal 14 dan 22 Maret 2017.

- Proses pengadaan konsultan Grand Desain

Pengawasan Obat dan Makanan (Juni-Juli 2017)

Review kesesuaian dokumen

perencanaan dan penganggaran

tahunan dengan Renstra BPOM

dan Renstra Unit Kerja

Telah dilakukan pertemuan penyusunan dokumen

perencanaan tahunan sebagai tahap awal

perencanaan dan penganggaran tahun 2018:

a. Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I (23-27 Januari

2017) sebagai ajang koordinasi perencanaan awal di

tingkat pusat dan Balai

b. Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan

Makanan (Munas POM) di Malang (06-11 Maret

2017) yang melibatkan unit pusat, BB/BPOM,

Bappeda dan Dinkes seluruh provinsi untuk

memantapkan koordinasi perencanaan.

Acuan/input yang digunakan pada kedua pertemuan

tersebut diantaranya Renstra BPOM 2015-2019

serta Renstra unit kerja masing-masing. Untuk

selanjutnya ditindaklanjuti menjadi Dokumen

Kesepakatan Tiga Pihak Bappenas, Kementerian

Keuangan, dan BPOM TA 2018 serta Renja TA 2018.

Pemantauan kinerja secara

berkala (per bulan dan per

triwulan)

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan

anggaran secara berkala

-

Pelaksanaan evaluasi kinerja

secara berkala (per triwulan

dan akhir tahun)

1. Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) 1

2. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Nasional Tahun

2016 (telah disusun Prosidingnya)

-

Penyusunan laporan kinerja

(tahunan dan triwulanan)

1. Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) 1

Tahun 2017

2. Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2016

-

1. Penerapan sistem nilai dan

integritas birokrasi yang

efektif.

2. Penerapan pengawasan

yang independen,

profesional, dan sinergis.

3. Peningkatan kualitas

pelaksanaan dan integrasi

antara sistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja.

4. Peningkatan fairness,

transparansi, dan

profesionalisme dalam

pengadaan barang dan jasa.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM

Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 danKeputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019


Sasaran Reformasi Birokrasi Area Perubahan Program Hasil Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2017




Tahun 2017


Kendala/Hambatan



Meningkatnya Penerapan

Sistem Manajemen Kinerja

Diterapkannya sistem

manajemen kinerja

secara elektronik dan

terintegrasi

Implementasi e-performance

BPOM

Sedang dilakukan reviu terhadap indikator kinerja

Badan POM dengan penyesuaian terhadap arah

kebijakan pimpinan. Indikator yang sedang disusun

mempresentasikan dampak kinerja Badan POM

terhadap masyarakat yang menggambarkan

keamanan produk yaitu Indeks keamanan obat dan

makanan. Saat ini, proses penyusunan indeks sedang

memasuki tahapan pembobotan variabel.

Target-target berdasarkan indicator yang harus

dicapai Badan POM di cascading untuk level eselon 1,

eselon 2 dan seterusnya sampai level individu.

Review pedoman penyusunan

LAKIP di lingkungan BPOM

Telah dilakukan pembahasan draft pedoman evaluasi

SAKIP dengan Biro Hukum dan Hukmas dan Biro

Perencanaan dan Keuangan

Evaluasi akuntabilitas kinerja

unit kerja BPOM

Revisi Pedoman Evaluasi sedang dalam proses

finalisasi

Sosialisasi dan Bimtek SAKIP

Badan POM

Sosialisasi dan Bimtek Sakip Badan POM 2017 telah

dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2017

diikuti oleh pengelola SAKIP dan perencana di

seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM

-

Kaderisasi di organisasi ULP SK No. HK.04.1.23.01.16.0122 tahun 2016

SK No. HK.04.1.24.01.17.0248 tahun 2017

-

Peningkatan kompetensi SDM

ULP

Pokja dan Sekretariat ULP telah mengikuti beberapa

pelatihan, antara lain:

1. Pelatihan Brain Matic dengan tema PHP Lavarel

Framework

2. Pelatihan PPLC dengan tema Kaji Ulang

Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan

Sendiri

-

Memiliki standar ULP SOP POM-13.SOP.01 tentang Pra dan Pasca

Pengadaan Barang dan Jasa

-

Program pengendalian kinerja Tabel status rencana pelaksanaan pengadaan -

Meningkatnya kualitas

penerapan sistem pengadaan

barang dan jasa yang adil,

transparan, dan profesional

Kegiatan Tahun 2017




Tahun 2017


Kendala/Hambatan



Peningkatan pemenuhan

infrastruktur

Disediakan fasilitas barang dan ruangan yang

dibutuhkan oleh Pokja:

Barang:

1. PC

2. Printer portable all in one

3. Printer color laser

4. Printer laser

5. Pointer (presentation laser)

6. Voice recorder

7. Kamera

8. Handy cam

9. Mini projector

10. Keyboard & mouse wifi

11. Laptop

12. DVD eksternal

13. Scanner

14. Penghancur kertas

15. Mouse wifi

16. Server

Ruangan:

1. Ruang rapat

2. Ruang konsultasi

Meningkatnya akuntabilitas

aparatur

Evaluasi akuntabilitas

dilakukan oleh SDM

yang berkompeten

Pelaksana SAKIP

memiliki kompetensi

yang dibutuhkan

Sosialisasi dan Bimtek SAKIP

Badan POM

Sosialisasi dan Bimtek Sakip Badan POM 2017 telah

dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2017

diikuti oleh pengelola SAKIP dan perencana di

seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM

Kegiatan Tahun

2017

(berdasarkan

Roadmap )

Pencapaian/Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun

2017

Kendala/

Hambatan


Kendala/ Hambatan

Birokrasi

yang efektif

dan efisien

Kelembagaan Penguatan

Kelembagaan

Meningkatnya

ketepatan ukuran,

ketepatan fungsi dan

sinergisme/

kesinergisan

kelembagaan

Organisasi BPOM

yang tepat fungsi

dan tepat ukuran

Feasibility Study

pembentukan Pos

POM baru

1. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI tanggal 31 Januari dan 1

Februari dengan salah satu agenda penjelasan mengenai perkembangan

restrukturisasi BPOM termasuk Rencana Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BPOM

2. Rencana pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota menggunakan penilaian

berdasarkan kriteria, pembobotan, dan asumsi dilakukan secara bertahap tahun

2017 s.d. 2019 diusulkan 129 (seratus dua puluh sembilan) BPOM di

Kabupaten/Kota yang direncanakan akan dibentuk atau mewakili seperempat dari

516 (lima ratus enam belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Seluruh 10

(sepuluh) Pos POM yang telah ada diprioritaskan untuk diubah statusnya menjadi

UPT BPOM di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan telah tersedianya

sarana dan prasarana penunjang serta SDM sehingga sumber daya yang dibutuhkan

untuk pembentukannya relatif tidak besar (efisien).

3. Surat Sekretaris Utama Nomor OR.01.02.211.02.17.0371 hal Rencana

Pembentukan Unit Organisasi BPOM di Kabupaten/Kota tanggal 10 Februari 2017

kepada Kepala Balai Besar/Balai POM untuk memberikan usulan dan masukan

terhadap rencana pembentukan unit organisasi BPOM di Kabupaten/Kota

4. Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor B-OR.06.1.21.02.17.0463

tanggal 17 Februari 2017 tentang Rencana Pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota

RPerka BPOM

tentang Organisasi

dan Tata Kerja

Unit Pelaksana

Teknis BPOM

dibahas dengan

Kementerian

PANRB setelah

RPerpres tentang

BPOM serta

RPerka BPOM

tentang Organisasi

dan Tata Kerja

BPOM

diundangkan

1. Pembahasan kriteria pembentukan

BPOM di Kabupaten/Kota, dengan

pimpinan.

2. Legal drafting RPerka BPOM tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis BPOM.

3. Pertemuan Evaluasi Pos POM,

direncanakan TW IV 2017

4. Pembahasan RPerka BPOM tentang


Teknis BPOM, dengan unit kerja dan

perwakilan tipe Balai Besar/Balai POM.



Teknis BPOM dengan Kementerian

PANRB.

6. Penetapan RPerka BPOM tentang


Teknis BPOM, direncanakan TW IV 2017.

Menurunnya tumpang

tindih tugas dan

fungsi

Evaluasi UPT/Pos

POM

1. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI tanggal 31 Januari dan 1

Februari dengan salah satu agenda penjelasan mengenai perkembangan

restrukturisasi BPOM termasuk Rencana Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BPOM

2. Rencana pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota menggunakan penilaian

berdasarkan kriteria, pembobotan, dan asumsi dilakukan secara bertahap tahun

2017 s.d. 2019 diusulkan 129 (seratus dua puluh sembilan) BPOM di

Kabupaten/Kota yang direncanakan akan dibentuk atau mewakili seperempat dari

516 (lima ratus enam belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Seluruh 10

(sepuluh) Pos POM yang telah ada diprioritaskan untuk diubah statusnya menjadi

UPT BPOM di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan telah tersedianya

sarana dan prasarana penunjang serta SDM sehingga sumber daya yang dibutuhkan

untuk pembentukannya relatif tidak besar (efisien).

3. Surat Sekretaris Utama Nomor OR.01.02.211.02.17.0371 hal Rencana

Pembentukan Unit Organisasi BPOM di Kabupaten/Kota tanggal 10 Februari 2017

kepada Kepala Balai Besar/Balai POM untuk memberikan usulan dan masukan

terhadap rencana pembentukan unit organisasi BPOM di Kabupaten/Kota

4. Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor B-OR.06.1.21.02.17.0463

tanggal 17 Februari 2017 tentang Rencana Pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota

RPerka BPOM

tentang Organisasi

dan Tata Kerja

Unit Pelaksana

Teknis BPOM

dibahas dengan

Kementerian

PANRB setelah

RPerpres tentang

BPOM serta

RPerka BPOM

tentang Organisasi

dan Tata Kerja

BPOM

diundangkan

1. Pembahasan kriteria pembentukan

BPOM di Kabupaten/Kota, dengan

pimpinan.

2. Legal drafting RPerka BPOM tentang


Teknis BPOM.

3. Pertemuan Evaluasi Pos POM,

direncanakan TW IV 2017



Teknis BPOM, dengan unit kerja dan

perwakilan tipe Balai Besar/Balai POM.



Teknis BPOM dengan Kementerian

PANRB.

6. Penetapan RPerka BPOM tentang


Teknis BPOM, direncanakan TW IV 2017.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM

Mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019

Sasaran

Reformasi

Birokrasi

Area

Perubahan


ProgramHasil yang

Diharapkan

Ukuran

Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2017

(berdasarkan

roadmap )


2017Kendala/ Hambatan


Kendala/ Hambatan

Birokrasi

yang efektif

dan efisien

Tatalaksana Penguatan

Tatalaksana

Review SOP bila

diperlukan

1. Revisi 03 SOP POM-10.SOP.02 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran

2. Evaluasi atau kaji ulang terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan

reviu SOP serta identifikasi dan mitigasi risiko dengan hasil 15 proses bisnis

dijabarkan dalam 67 subproses bisnis dan 87 peta lintas fungsi yang dirinci menjadi

100 SOP Makro BPOM mengacu ISO 9001:2015 dan Permen PANRB 35/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

100 rancangan SOP Makro

BPOM belum disahkan.

1. Penetapan 100 (seratus) SOP Makro

BPOM oleh Sekretaris Utama, pada Mei s.d.

Juni 2017.

2. Penyusunan SOP Mikro BPOM oleh

masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai

Besar/Balai POM.

Penerapan SOP oleh

seluruh unit organisasi

1. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015

tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM.

2. Penerapan Quality Management System (QMS) yang dilakukan secara konsisten

oleh BPOM dibuktikan dengan perolehan 55 (lima puluh lima) sertifikat ISO

9001:2008 terhadap Manajemen Puncak BPOM, 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pusat,

dan 31 (tiga puluh satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

15 proses bisnis dijabarkan

dalam 67 subproses bisnis

dan 87 peta lintas fungsi

yang dirinci menjadi 100

SOP Makro BPOM melalui

perubahan Keputusan

Kepala BPOM Nomor

HK.04.1.21.08.15.4092

Tahun 2015 tentang

Penerapan Sistem

Manajemen Mutu (Quality

Management System) BPOM

belum ditetapkan.

Penetapan Perubahan Keputusan Kepala

BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092

Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem

Manajemen Mutu (Quality Management

System) BPOM

Evaluasi terhadap

efisiensi dan efektivitas

peta proses bisnis dan

SOP secara berkala dan

tindaklanjutnya

- Audit Mutu Internal

- Tindakan perbaikan

dan manajemen risiko

- Tinjauan Manajemen

1. Revisi 03 SOP POM-10.SOP.02 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran

2. Evaluasi atau kaji ulang terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan

reviu SOP serta identifikasi dan mitigasi risiko dengan hasil 15 proses bisnis

dijabarkan dalam 67 subproses bisnis dan 87 peta lintas fungsi yang dirinci menjadi

100 SOP Makro BPOM mengacu ISO 9001:2015 dan Permen PANRB 35/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

15 proses bisnis dijabarkan

dalam 67 subproses bisnis

dan 87 peta lintas fungsi

yang dirinci menjadi 100

SOP Makro BPOM melalui

perubahan Keputusan

Kepala BPOM Nomor

HK.04.1.21.08.15.4092

Tahun 2015 tentang

Penerapan Sistem

Manajemen Mutu (Quality

Management System) BPOM

belum ditetapkan.

1. Penetapan 100 (seratus) SOP Makro

BPOM oleh Sekretaris Utama, pada Mei s.d.

Juni 2017.

2. Penyusunan SOP mikro BPOM oleh

masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai

Besar/Balai POM.

3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

direncanakan Juni 2017

4. Tinjauan Manajemen BPOM dalam Rapat

Evaluasi Nasional, pada November 2017.

Meningkatnya

penerapan sistem,

proses dan prosedur

kerja yang jelas, efektif,

efisien, cepat, terukur

sederhana, transparan,

partisipatif, dan

berbasis e-Government

Hasil yang

Diharapkan

Seluruh Organisasi

BPOM menerapkan

sistem manajemen

mutu ISO 9001

secara konsisten

ProgramUkuran

Keberhasilan

Monitoring dan evaluasi Kegiatan triwulan I Tahun 2017

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM

Mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019

Sasaran

Reformasi

Birokrasi

Area

Perubahan

Kegiatan Tahun 2017

(berdasarkan

roadmap )




Kendala/ Hambatan

Hasil yang

DiharapkanProgram

Ukuran

Keberhasilan


Sasaran

Reformasi

Birokrasi

Area

Perubahan

Sertifikasi QMS ISO

9001:2015

Penyusunan dokumen ulang 100 (seratus) SOP Makro BPOM disesuaikan dengan

persyaratan ISO 9001:2015 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan, pada Januari s.d. Maret 2017.

1. Surveilan Konversi QMS

ISO 9001:2015 BPOM

dilaksanakan setelah

Penyedia Jasa sebagai

Lembaga Sertifikasi

ditetapkan berdasarkan

hasil seleksi umum.

2. Seleksi Umum Pemilihan

Penyedia Jasa Surveilan

Konversi QMS ISO

9001:2015 BPOM masih

berproses

1. Pembahasan Rencana Pelaksanaan

Pengadaan Surveilan Konversi QMS ISO

9001:2015 BPOM

2. Seleksi Umum Pemilihan Penyedia Jasa

Surveilan Konversi QMS ISO 9001:2015

BPOM, pada Juni 2017.

3. Audit Surveilan Konversi QMS ISO

9001:2015 BPOM, pada Juli s.d. Oktober

2017.

Monitoring sistem

informasi manajemen

mutu

Telah dilakukan updating data dan informasi sistem manajemen mutu QMS BPOM - Monitoring sistem informasi manajemen

mutu dilaksanakan TW IV 2017.

E-Registrasi (continuous

improvement)

1. Koordinasi dengan Ditlai kedeputian 1, 2 dan 3 terkait pengembangan e-

registration yang anggarannya ada di PIOM.

2. Kegiatan pemeliharaan aplikasi e-reg sudah dimulai pada bulan Maret

3. PIOM memberikan masukan terkait hasil security assessment aplikasi e-reg yang

dilakukan Lembaga Sandi Negara pada akhir tahun 2016 untuk meningkatkan

keamanan data dan informasi

1. Kegiatan pengembangan e-

reg belum dapat dilakukan

pada TW I karena masih

melakukan analisis

kebutuhan dan monev

kegiatan pengembangan e-

reg tahun sebelumnya

2. Perlunya penyesuaian

spesifikasi pengembangan e-

reg sesuai kebutuhan

implementasi Peraturan

yang berlaku

Kegiatan pengembangan ereg dilakukan

mulai TW II

Notifikasi Kosmetik

(continuous

improvement)

1. Koordinasi dengan Ditlai OT, SM dan Kosmetik terkait kegiatan pemeliharaan

aplikasi Notifkos yang anggarannya ada di PIOM.

2. PIOM melakukan pendampingan pengembangan aplikasi Notifkos yang tahun ini

dilakukan redesign aplikasi.

3. PIOM memberikan masukan terkait hasil security assessment aplikasi Notifkos

yang dilakukan Lembaga Sandi Negara pada akhir tahun 2016 untuk meningkatkan

keamanan data dan informasi

Proses lelang kegiatan

redesign aplikasi Notifkos

masih berlangsung

Kegiatan pengembangan Notifkos

dilakukan mulai TW II

E-payment Pengujian 1. Melakukan evaluasi SIPT pengujian pihak ketiga

2. Melakukan mapping kebutuhan integrasi aplikasi dengan e-payment dan SIMPONI

MPN G2

3. Melakukan koordinasi dengan unit terkait

Implementasi SIPT

pengujian masih dilakukan

monev dan belum berjalan

optimal, sehingga dilakukan

evaluasi kebutuhan

penerapan kegiatan e-

payment dan integrasi

dengan SIMPONI MPN G2

Melakukan pengalihan kegiatan e-payment

dan integrasi dengan SIMPONI MPN G2

sesuai kebutuhan yaitu SIAPIK, SIREKA dan

PPUB

Indeks e-

Government

Seluruh Organisasi

BPOM menerapkan

sistem manajemen

mutu ISO 9001

secara konsisten

Kegiatan Tahun 2017

(berdasarkan

roadmap )




Kendala/ Hambatan

Hasil yang

DiharapkanProgram

Ukuran

Keberhasilan


Sasaran

Reformasi

Birokrasi

Area

Perubahan

Pengembangan SKE OT,

Kos

1. Melakukan koordinasi dengan Dit. Insert OT, Kos dan PK terkait kebutuhan

pengembangan SKE OT, Kos dan PK

2. Melakukan pengembangan aplikasi SKE OT, Kos dan PK online

3. Melakukan uji coba aplikasi dengan 3 eksportir

4. Melakukan implementasi terbatas untuk 13 eksportir untuk output SKE :

Certificate of Free sale, Health Certificate, Surat Keterangan GMP dan Certificate of

Pharmaceutical Product

5. Melakukan monev implementasi terbatas

Pengembangan output SKE

OT Kos dan PK "to whom it

may concern" mengalami

kendala karena kebutuhan

eksportir yang berbeda-

beda dan tidak bisa

dibakukan

Sementara masih dilakukan penerbitan

SKE bentuk "to whom it may concern"

secara manual, sambil dilakukan diskusi

dengan para eksportir, Dit. Insert OT, Kos

dan PK serta PIOM

Sertifikasi Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi SIPT

“Cloud Computing” Melakukan analisis kebutuhan

“No one leave behind” 1. Melakukan implementasi program " no one left behind" tahap I yaitu dengan

pembangunan jaringan LAN di Pusat sebanyak 400 titik

2. Melakukan analisis kebutuhan perangkat dan jaringan program " no one left

behind" tahap II

3. Melakukan persiapan pengadaan Peningkatan Infrastruktur TIK

Perlu dilakukan Revisi DIPA

(TW II) untuk penyesuaian

kebutuhan item perangkat

dan jaringan yang akan

dilelang

Persiapan Proses lelang dengan melakukan

finalisasi Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Meningkatnya

penerapan keterbukaan

informasi publik

Ditindaklanjutinya

permintaan

informasi publik

sesuai time line

Penerapan kebijakan

keterbukaan informasi

publik (kemudahan

akses seluruh informasi

publik BPOM)

Telah dilakukan updating data dan informasi publik di website Badan POM agar

mudah diakses oleh publik.

Meningkatnya

penerapan sistem

pengadaan barang dan

jasa secara elektronik

Pelaksanaan

pengadaan barang

dan jasa secara

transparan dan

akuntabel melalui

layanan LPSE

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pengadaan

barang/jasa secara

elektronik

1. Mengikuti Rakernas SIRUP di Batam

2. Melakukan kegiatan Bimtek LPSE di Mamuju, Kendari dan Pangkalpinang

3. Pendampingan lelang cepat di Pokja Satker PPOMN,Deputi 2 dan Deputi 3

4. Sosialisasi aplikasi sirup di Satker Dep 3, Dep 2, Biro KSLN, Biro Hukmas, dan Biro


Meningkatnya

penerapan manajemen

kearsipan yang handal

Akreditasi Unit

Kearsipan di BPOM

Pusat dan Daerah


pengelolaan arsip aktif

dan inaktif di unit kerja

sudah dilakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja dalam hal pemberkasan dan

penataan arsip

1) kesadaran tentang tertib

arsip belum dilaksanakan

sesuai kaidah kearsipan

2) terbatasnya SDM

Kearsipan di Unit kerja yang

melakukan pengelolaan

arsip

melakukan bimbingan teknis dalam

pengelolaan arsip secara benar, tertib,

efisien dan efektif.


penerapan sistem

kearsipan

- telah dilakukan updating data dan informasi terhadap sistem manajemen kearsipan

untuk pusat arsip

njhy' memberikan masukan ke unit kerja untuk

melakukan penataan arsip dan

mengirimkan daftar arsipnya ke unit

kearsipan (Biro Umum - Sub Bag.

Persuratan dan Kearsipan)

- telah dilakukan penyusunan kebijakan kearsipan yaitu pedoman klasifikasi dan

akses arsip dinamis di Lingkungan Badan POM

draft pedoman masih harus

disempurnakan

membahas bersama dengan narasumber

dari ANRI untuk menyelesaikan draft

pedoman tersebut.

Kegiatan Tahun 2017

(berdasarkan

roadmap )




Kendala/ Hambatan

Hasil yang

DiharapkanProgram

Ukuran

Keberhasilan


Sasaran

Reformasi

Birokrasi

Area

Perubahan

Pelaksanaan

pemusnahan arsip di

seluruh unit kerja sesuai

JRA

Usulan pemusnahan arsip sedang dalam proses permohonan untuk mendapatkan

persetujuan/rekomendasi dari Arisp Nasional Republik Indonesia

Penyelamatan arsip

organisasi dan arsip vital

BPOM

Sedang dilakukan identifikasi arsip vital dan arsip terjaga di Lingkungan Badan POM Belum Semua unit kerja

melakukan identifikasi arsip

vital dan arsip terjaga

melakukan sosialisasi dan bimbingan

teknis ke unit kerja untuk melakukan

identifikasi arsip vital dan arsip terjaga di

unitnya

Penyerahan arsip statis

ke ANRI

belum dilaksanakan penilaian terhadap arsip statis penataan arsip inaktif belum

selesai dilakukan oleh

semua unit kerja

sosialisasi dan bimbingan teknis penataan

arsip

Pelaksanaan Bimbingan

dan supervisi kearsipan

di BPOM Pusat,

BBPOM/Balai POM

belum dilaksanakan anggaran sedang dalam

tahap revisi

melakukan bimbingan supervisi di unit

kerja pusat

PENCAPAIAN / KEMAJUAN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASIKENDALA/ HAMBATAN

RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN

B. Birokrasi yang

efektif dan efisien.

Meningkatnya

kemampuan unit yang

mengelola SDM ASN

untuk mewujudkan SDM

aparatur yang kompeten

dan kompetitif.

Sesuai butir :

1) Penerapan aplikasi

Analisis Beban Kerja.

a) Sistem aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)

telah dibangun pada tahun 2016, dengan

menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil

Negara (SIASN) yang telah ada.

b) Pada awal tahun 2017 telah dilakukan

percobaan penggunaan aplikasi ABK secara

internal Biro Umum, masih diperlukan

penyempurnaan sistem untuk mempermudah

penggunaan aplikasi.

c) Tahun 2017 telah menggunakan data ABK

sebagai dasar pertimbangan pemberian ijin pindah

/ mutasi pegawai.

a) Aplikasi ABK masih perlu

penyempurnaan untuk dapat

mempermudah penghitungan

ABK. b) Perlu aplikasi yang

terintegrasi untuk

menyandingkan hasil

perhitungan ABK dengan

bazetting pegawai secara

otomatis dalam Peta Jabatan,

tidak manual.

Perlu dilakukan uji coba dan

pengembangan lebih lanjut di

tahun berikutnya.

3. Penataan bisnis

proses yang

sederhana,

transparan,

partisipatif, dan

berbasis e-

Government.

Meningkatnya jumlah

instansi yang mampu

menerapkan manajemen

kinerja individu untuk

mengidentifikasi dan

meningkatkan kompetensi

SDM aparatur;

a) Telah dilakukan koordinasi dan pembahasan

evaluasi dan validasi dengan KemenPANRB

terhadap usulan kebutuhan SDM Aparatur Badan

POM tahun 2017, pada tanggal 7 Februari 2017 di

kantor KemenPANRB.

b) Telah disampaikan usulan kebutuhan pegawai

dalam formasi sebagaimana surat Kepala Badan

POM sebagai berikut:

1) Nomor B-KP01.1.243.02.17.0459 tanggal

17 Februari 2017 perihal Usulan Kebutuhan

Pegawai Badan POM. Dalam surat ini, Badan

POM menyampaikan kebutuhan pegawai dan

memberikan justifikasi kepada KemenPANRB

terhadap dampak apabila tidak terpenuhinya

kebutuhan pegawai di lingkungan Badan POM.

4. Penerapan

manajemen ASN

yang transparan,

kompetitif, dan

berbasis merit

untuk mewujudkan

ASN yang

Meningkatnya jumlah

instansi untuk membentuk

talent pool (kelompok

suksesi) untuk

pengembangan karier

pegawai di lingkungannya.

MONITORING & EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2017 (Januari s.d Maret 2017)

2017

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2015 – 2019

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

AREA PERUBAHAN SDM APARATUR

1. Penguatan agenda

Reformasi Birokrasi

Nasional dan

Meningkatnya kepatuhan

instansi untuk penerapan

manajemen SDM aparatur

SDM Aparatur. Penguatan

Sistem

Manajemen SDM

ASN

1. Perencanaan

kebutuhan pegawai

sesuai dengan

kebutuhan

organisasi.

2) Melakukan dan

review Analisis

Jabatan dan

perhitungan

kebutuhan pegawai

melalui Analisis

Beban Kerja.

Terdapat rencana reorganisasi

Badan POM, sehingga perlu

penyesuaian kebutuhan

pegawai sesuai dengan

rencana struktur organisasi

yang baru.

Dilakukan perhitungan kebutuhan

pegawai sesuai dengan struktur

organisasi yang baru.

AREA PERUBAHAN : SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Page 1



RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

5. Penerapan sistem

manajemen kinerja

nasional yang

efektif.

Meningkatnya jumlah

instansi yang mampu

mewujudkan sistem

informasi manajemen

SDM yang terintegrasi di

lingkungannya.

Meningkatnya penerapan

sistem pengembangan

kepemimpinan untuk

perubahan.

Meningkatnya

pengendalian penerapan

sistem merit dalam

Manajamen SDM

aparatur.

a) Telah dilakukan koordinasi dan pembahasan

evaluasi dan validasi dengan KemenPANRB

terhadap usulan kebutuhan SDM Aparatur Badan

POM tahun 2017, pada tanggal 7 Februari 2017 di

kantor KemenPANRB.

b) Telah disampaikan usulan kebutuhan pegawai

dalam formasi sebagaimana surat Kepala Badan

POM sebagai berikut:

1) Nomor B-KP01.1.243.02.17.0459 tanggal

17 Februari 2017 perihal Usulan Kebutuhan

Pegawai Badan POM. Dalam surat ini, Badan

POM menyampaikan kebutuhan pegawai dan

memberikan justifikasi kepada KemenPANRB

terhadap dampak apabila tidak terpenuhinya

kebutuhan pegawai di lingkungan Badan POM.Meningkatnya

profesionalisme aparatur.

0

0

0


Sistem

Manajemen SDM

ASN

1. Perencanaan

kebutuhan pegawai

sesuai dengan

kebutuhan

organisasi.

2) Melakukan dan

review Analisis

Jabatan dan

perhitungan

kebutuhan pegawai

melalui Analisis

Beban Kerja.






yang baru.









yang baru.




3) Menyusun dan

menetapkan

perhitungan formasi

jabatan.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

4) Melakukan

redistribusi pegawai

melalui open seleksi

dari pegawai

eksternal.

a) Telah dilakukan redistribusi pegawai secara

internal yaitu perpindahan pegawai antar unit kerja

di Badan POM, serta redistribusi pegawai secara

eksternal antara lain perpindahan pegawai dari

K/L/Pemda ke Badan POM.

b) Telah dilakukan koordinasi untuk redistribusi

dari K/L lain dengan penjajakan awal antara lain:

1) Mengundang Kemenkeu pada tanggal 30

Maret 2017.

a) Terdapat rencana

reorganisasi Badan POM,

sehingga kebutuhan pegawai

perlu ditambah pada beberapa

unit kerja baru, namun formasi

sangat terbatas penyesuaian

kebutuhan pegawai sesuai

dengan rencana struktur


b) Pegawai yang akan pindah

ke Badan POM tidak sesuai

dengan kompetensi yang

dibutuhkan Badan POM.

a) Mempersiapkan tools

redistribusi pegawai melalui open

seleksi dari pegawai eksternal.

b) Melakukan koordinasi dengan

Kementerian / Lembaga / Pemda

untuk reditribusi pegawainya yang

sesuai dengan kompetensi Badan

POM.

c) Perluasan Jabatan Fungsional

PFM ke Pemda. Saat ini Jabatan

Fungsional PFM masih eksklusif

dan hanya dapat dijabat oleh PNS

di Badan POM, Balai Besar POM /

Balai POM saja. Badan POM

sedang merevisi Kep MenPAN

Nomor 48 Tahun 2002 tentang

Jabatan Fungsional PFM dan

Angka Kreditnya, sehingga

nantinya Jabatan Fungsional PFM

dapat diduduki oleh pegawai

Pemda sesuai dengan pembagian

tugas dan kewenangan masing-

1) Menyusun Tim

pelaksana dan

pedoman penerimaan

CASN.

a) Telah dilakukan pembahasan awal dalam

rangka persiapan pelaksanaan Pengadaaan CPNS

Tahun 2017.

b) Tim Pelaksana dan Pedomaan Pengadaan

CPNS akan ditetapkan ± pada Trimester ke-3

Tahun 2017, menunggu kepastian persetujuan

alokasi formasi dari KemenPANRB.

Belum ada kepastian

persetujuan alokasi formasi dan

jadwal Pengadaan CPNS dari

KemenPANRB.

Akan terus dilakukan koordinasi

ke KemenPANRB dan BKN.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

1. Perencanaan

kebutuhan pegawai

sesuai dengan

kebutuhan

organisasi.

2. Proses penerimaan

pegawai

transparan,

objektif, akuntabel,

dan bebas KKN.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

2) Melakukan updating

aplikasi CAT ujian

TKB.

a) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi

Bidang (TKB) PFM telah dilaksanakan oleh Tim

Penyusun TKB dan bekerjasama dengan

Universitas Jakarta. Dalam rangka tranparansi dan

bebas KKN, Tim Penyusun Bank Soal TKB diminta

untuk menandatangani Pakta Integritas.

b) Telah berkoordinasi dengan BKN dalam

penginputan data Bank Soal TKB PFM dalam

aplikasi CAT BKN.

c) Badan POM telah mencoba berkoordinasi

dengan KemenPANRB dan BKN dalam rangka

penggunaan fasilitas CAT di BKN. Direncanakan

akan dilaksanakan pada 14 titik, yaitu Medan,

Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya,

Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado,

Mataram, Jayapura, Manokwari, dan Ambon).

C. Birokrasi yang

memiliki

pelayanan publik

berkualitas.


Sistem

Manajemen SDM

ASN


pegawai

transparan,


dan bebas KKN.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

Sesuai butir :

3) Pelaksanaan

rekruitmen CASN

secara terbuka,

transparan, dan

bebas KKN.

a) Dilakukan persiapan untuk pelaksanaan

Pengadaan CPNS, apabila Badan POM

dimungkinkan untuk diberikan persetujuan alokasi

formasi oleh KemenPANRB pada tahun 2017.

b) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi

Bidang (TKB) PFM telah dilaksanakan oleh Tim

Penyusun TKB dan bekerjasama dengan

Universitas Jakarta. Dalam rangka tranparansi dan

bebas KKN, Tim Penyusun Bank Soal TKB diminta

untuk menandatangani Pakta Integritas.

c) Badan POM telah mencoba berkoordinasi

dengan KemenPANRB dan BKN dalam rangka

penggunaan fasilitas CAT di BKN. Direncanakan

akan dilaksanakan pada 14 titik, yaitu Medan,

Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya,

Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado,

Mataram, Jayapura, Manokwari, dan Ambon).

d) Apabila Badan POM diberikan persetujuan

alokasi formasi, maka:

1) Pengumuman dan Pendaftaran akan

dilakukan secara terbuka dan online.

2) Seleksi Administrasi akan dilakukan secara

berjenjang dan melibatkan Inspektorat Badan POM

sebagai pengawas internal.

1. Penguatan

kelembagaan dan

manajemen

pelayanan:

4) Melakukan evaluasi

pelaksanaan

rekruitmen.

Evaluasi belum dilakukan karena proses

rekruitmen kemungkinan baru dilakukan ± pada

Trimester 3 Tahun 2017. Menunggu diberikan

persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB.

Menunggu diberikan

persetujuan alokasi formasi

oleh KemenPANRB.

Akan dilakukan evaluasi setelah

proses rekruitmen selesai

dilaksanakan.

c. Integritas dan

kualitas SDM

Pelayanan.

5) Melakukan orientasi

CASN dan evaluasi

kinerja.

Tahun 2017 belum dilakukan Diklat Orientasi

CASN karena proses rekruitmen dilakukan pada

Trimester 3 Tahun 2017.

Menunggu diberikan

persetujuan alokasi formasi

oleh KemenPANRB.

Akan dilaksanakan Diklat Orientasi

pada tahun 2018, dengan

bekerjasama dengan Badan Diklat

yang terakreditasi.


Sistem

Manajemen SDM

ASN


pegawai

transparan,


dan bebas KKN.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

a) Trimester 1 Tahun 2017 telah dilakukan

Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai:

1) BPOM di Serang (21-22 Maret 2017) = 36

orang.

b) Trimester 2 Tahun 2017 direncanakan

dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi

Pegawai pada:

1) BPOM di Jambi 12-13 April 2017).

2) Pusat Batch 1 (18-19 April 2017).

3) BBPOM di Makassar (3-4 Mei 2017).

4) Pusat Batch 2 (9-10 Mei 2017).

5) BPOM di Kendari (18-19 Mei 2017).

6) BPOM di Sofifi (7 Juni 2017).

c) Trimester 3 Tahun 2017 direncanakan


Pegawai pada:

1) Pusat Batch 3 (11-12 Juli 2017).

2) BBPOM di Palembang (2-3 Agustus 2017).

4) Pusat Batch 4 (8-9 Agustus 2017).

5) Pusat Batch 5 (5-6 September 2017).

6) BPOM di Batam (14-15 September 2017).

7) Pejabat Struktural Eselon 3.

d) Trimester 4 Tahun 2017 direncanakan


Pegawai pada:

1) BPOM di Pangkalpinang (5-6 Oktober

2017).

2) BBPOM di Medan.

3) BBPOM di Samarinda.

4) Pusat Batch 6.

5) Pusat Batch 7.

6) Pejabat Struktural Eselon 3.

a. Penguatan monev

kinerja.


dan pengolahan data

mapping kompetensi

pegawai.

a) Telah disusun SOP Asesmen / Penilaian

Kompetensi Pegawai.

b) Telah dilakukan mapping kompetensi pegawai.

Hasil mapping kompetensi tahun 2016 s.d

Trimester 1 tahun 2017, diperoleh 365 orang

pegawai Badan POM yang masuk dalam kategori

Talent Pool.

Jumlah Jabatan Fungsional

Asesor SDM Aparatur di Badan

POM masih terbatas (3 orang),

sehingga masih melibatkan

Pejabat Struktural untuk

menjadi Asesor.

a) Menambah Assesor SDM

Aparatur dari formasi Badan POM.

b) Melibatkan Pejabat Struktural

untuk menjadi Asesor.

c) Asesmen untuk Pejabat

Struktural Eselon III ke atas,

melibatkan pihak ke-3.

d) Melibatkan pihak ke-3 untuk

membantu melakukan mapping

kompetensi.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

2. Penguatan

kapasitas

pengelolaan kinerja

pelayanan publik.

3. Pengembangan

Pegawai Berbasis

Kompetensi.

a) Menambah Assesor SDM

Aparatur dari formasi Badan POM.

b) Melibatkan Pejabat Struktural

untuk menjadi Asesor.

c) Asesmen untuk Pejabat

Struktural Eselon III ke atas,

melibatkan pihak ke-3.

d) Melibatkan pihak ke-3 untuk

membantu melakukan mapping

kompetensi.

Jumlah Jabatan Fungsional

Asesor SDM Aparatur di Badan

POM masih terbatas (3 orang),

sehingga masih melibatkan

Pejabat Struktural untuk

menjadi Asesor.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

d. Penerapan reward

and punishment .

2) Pengembangan data

base hasil Penilaian

Kompetensi pegawai.

a) Telah dianggarkan dalam DIPA Tahun 2017

untuk pengembangan aplikasi hasil Penilaian

Kompetensi pegawai / management talenta.

b) Telah disusun KAK pengembangan aplikasi

hasil Penilaian Kompetensi pegawai / management

talenta.

c) Telah dilakukan pembahasan dengan Pusat

Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dalam

rangka pengembangan aplikasi hasil Penilaian

Kompetensi pegawai / management talenta.

3) Penyusunan kajian

pembentukan Center

of Excellent

(Assessment Center

dan Pusdiklat).

Telah disusun konsep dan dilakukan pembahasan

terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

untuk Pusat Pengembangan SDM.

Menunggu ditetapkannya

Peraturan Kepala Badan POM

tentang SOTK Badan POM,

setelah mendapat persetujuan

dengan KemenPANRB terkait

persetujuan restrukturisasi

sebagai tindak lanjut

ditetapkannya Perpres tentang

Badan POM,

Berkoordinasi dengan Biro


Badan POM dan KemenPANRB.

4) Melakukan revisi dan

penetapan Standar

Kompetensi Jabatan

(Soft Competency).

Membuat kajian review Standar Kompetensi

Jabatan (Soft Competency ).

Belum ada acuan dari

KemenPANRB selaku instansi

yang diberikan kewenangan

untuk menetapkan Standar

Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural,

sebagaimana dalam Pasal 109

dari Peraturan Pemerintah

No.11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS. Acuan ini

terutama untuk Kompetensi

Sosial Kultural.

Secara paralel melakukan review

Standar Kompetensi Manajerial

Badan POM, sambil menunggu

ditetapkannya PermenPANRB

terkait dengan Standar

Kompetensi ASN.

5) Menyusun Standar

Kompetensi Jabatan

Teknis (Jabatan

Fungsional PFM di

bidang Pengawasan

Post Market).

a) Telah dilakukan pembahasan dan penyusunan

Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

PFM jenjang Ahli dan Terampil.

b) Penyiapan Pra Konvensi Penyusunan SKT

PFM.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

3. Pengembangan

Pegawai Berbasis

Kompetensi.

6) Menyusun kurikulum

Diklat Jabatan

Fungsional PFM.

a) Dilakukan persiapan penyusunan kurikulum

Diklat Alih jenjang Jabatan Fungsional PFM, dalam

rangka persiapan Diklat Alih Jenjang Jabatan




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

a) Dilakukan pembahasan oleh Tim Penataan

SDM dalam rangka pengembangan kompetensi

melalui Pendidikan Lanjutan D3, S1, S2, dan S3.

b) Pada Trimester 1 Tahun 2017, jumlah pegawai

yang ditingkatkan kompetensi melalui Pendidikan

Lanjutan:

1) Tugas Belajar = 7 orang.

2) Ijin Belajar = 3 orang.

c) Penyampaian informasi terkait pengembangan

kompetensi:

1) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-

HK.05.02.2.24.01.17.01694 tanggal 9 Januari

2017 tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai

Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2017.

Dalam surat ini menyampaikan peningkatan

kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan,

diklat, serta workshop, Bimtek, Seminar, dll.

2) Surat Kepala Biro Umum Nomor B-

KP.03.01.243.03.17.2133 tanggal 31 Maret 2017

perihal Informasi Beasiswa Kominfo 2017 di ITB.


KP.03.01.24.05.17.3196 tanggal 16 Mei 2017

perihal Pengembangan Kompetensi Pegawai

Teladan BPOM 2017.

d) Penyampaian persetujuan Usulan calon

peserta Tugas Belajar / Ijin Belajar (CPTB / CPIB)

yaitu:

1) Surat Sekretaris Utama Nomor

KP.03.01.2.24.03.17.0235 tanggal 27 Maret 2017

perihal Persetujuan Usulan CPTB dan CPIB

Periode I Tahun 2017.

e) Penyampaian informasi terkait bantuan biaya

pendidikan yaitu:


KP.03.01.243.01.17.01656 tanggal 6 Januari 2017

perihal Perjalanan Dinas Peserta Tugas Belajar.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

3. Pengembangan

Pegawai Berbasis

Kompetensi.

Menyusun rencana

dan melakukan

pengembangan

kompetensi melalui

Pendidikan Lanjutan

S1, S2, dan S3.

7)




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

Telah dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi melalui:

a) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-

HK.05.02.2.24.01.17.01694 tanggal 9 Januari

2017 tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai

Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2017.

Dalam surat ini menyampaikan peningkatan

kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan,

diklat, serta workshop, Bimtek, Seminar, dll.

b) Pelatihan Teknis dan Manajemen berdasarkan

Analisis Kebutuhan Diklat.

c) Pada Trimester 1 Tahun 2017, jumlah pegawai

yang ditingkatkan kompetensi melalui Pelatihan:

1) Diklat Teknis dan Manajemen = 11 orang.

2) Diklat Kepemimpinan = 8 orang.

d) Dilakukan penyusunan materi Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UDUPKP).

Pelaksanaan pembekalan dan ujian akan dilakukan

pada bulan Juli 2017.

9) Melakukan monitoring

dan evaluasi

Pengembangan

Pegawai berbasis

kompetensi.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

Pengembangan Kompetensi Pegawai berbasis

kompetensi:

a) Surat Sekretaris Utama Nomor B-

KP.03.01.2.03.17.0693 tanggal 3 Maret 2017

perihal Evaluasi dan Feedback Usulan Kegiatan /

Proposal Inovasi Alumni Peserta Tugas Belajar

BPOM.

b) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi.

c) Rekapitulasi monitoring dan evaluasi pasca

Diklat.

d) Proposal inovasi pasca Tugas Belajar.

1) Pemeliharaan sistem

asesmen secara

elektronik.

Dilakukan pembahasan awal dalam rangka

menyiapkan sistem asesmen secara elektronik,

manajemen talenta.

2) Menyusun kriteria

jabatan secara adil

dan transparan.

Telah disusun kriteria jabatan secara adil dan

transparan yang dituangkan dalam pengumuman

seleksi terbuka.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

3. Pengembangan

Pegawai Berbasis

Kompetensi.

4. Promosi Jabatan

dilakukan secara

terbuka.

8) Menyusun rencana

dan melakukan

pengembangan

kompetensi melalui

Pelatihan Teknis dan

Manajemen.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

3) Melakukan Seleksi

Terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan Pratama.

a) Pada Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan

seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya

dan Pratama Tahun 2017, yaitu untuk mengisi

jabatan:

1) Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru,

Banjarmasin, Surabaya, dan Mataram.

2) Deputi Bidang Pengawasan Produk

Terapetik dan NAPZA.

3) Kepala Pusat Informasi Obat dan

Makanan.

4) Kepala Pusat Pengujian Obat dan

Makanan Nasional.

b) Pada Trimester 2 Tahun 2017, direncanakan

dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi

Madya dan Pratama Tahun 2017, yaitu untuk

mengisi jabatan:

1) Kepala Balai Besar POM di Jayapura.

2) Talent Pool Kepala Balai Besar POM /

Balai POM.

4) Melakukan Seleksi

Terbuka internal

untuk Jabatan

Administrator.

Pada tahun 2017 pengisian Jabatan Administrator

dilakukan melalui Baperjakat.

5) Melakukan Review

pelaksanaan Seleksi

Terbuka Jabatan di

Badan POM.

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan

POM telah dilakukan review, yaitu dilakukan

perubahan mekanisme pada tahap Asesmen

Bidang. Semula penyusunan Makalah diserahkan

sebelum proses Wawancara. Pada tahun 2016

dan 2017, Penyusunan Makalah dikerjakan pada

saat pelaksanaan Asesmen Bidang. Hal ini untuk

menjaga orisinilitas Makalah.

1) Melakukan Review

pelaksanaan

Penilaian Prestasi

Kerja Tahun 2016.

a) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian

Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2016

oleh Tim Penilai Prestasi Kerja.

b) Penyiapan Sistem Informasi Aparatur Sipil

Negara (SIASN) Badan POM untuk Penilaian

Prestasi Kerja, sertapersiapan verifikasi penilaian

capaian SKP dan perilaku setiap triwulan.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

4. Promosi Jabatan

dilakukan secara

terbuka.

5. Penetapan Kinerja

Individu.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

2) Melakukan

penerapan sistem

manajemen kinerja

pegawai.

a) Penyiapan Sistem Informasi Aparatur Sipil

Negara (SIASN) Badan POM untuk Penilaian

Prestasi Kerja, sertapersiapan verifikasi penilaian

capaian SKP dan perilaku setiap triwulan.

b) Menyusun tools penilaian perilaku pegawai

secara 360 derajat, untuk Penilaian Prestasi Kerja.

Seluruh pegawai Badan POM telah menerapkan

penilaian prestasi kerja sejak tahun 2014.

3) Evaluasi sistem

penilaian prestasi

kerja secara

elektranik.

a) Penyempurnaan sistem e-SKP.

b) Sedang dilakukan proses Pengembangan

sistem e-performance yang terhubung dengan e-

SKP.

c) Uji coba penilaian prestasi kerja secara

4) Evaluasi

management cockpit.

Dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit

kerja guna melakukan integrasi aplikasi yang ada

pada unit kerja, dalam rangka membangun

management cockpit .

1) Melaksanakan

kebjakan reward dan

punishment berbasis

kinerja.

a) Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan

POM mengacu Peraturan Kepala Badan POM

Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016

tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

POM.

b) Telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM

Nomor 3 Tahun 2017 pada tanggal 24 Februari

2017 tentang Kode Etik Perilaku Aparatur Sipil

Negara Badan POM.

2) Melakukan

penegakkan disiplin

pegawai.

a) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin

oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada

tanggal:

1) 29 Maret 2017.

b) Trimester 1 Tahun 2017 telah dilakukan

penegakan disiplin pegawai, dengan pemberian

sanksi / hukuman disiplin kepada 7 orang pegawai

sebagai berikut:

1) Tingkat ringan = 3 orang (Teguran Lisan =

1 orang dan Teguran Tertulis = 2 orang ).

2) Tingkat sedang = 2 orang (Penundaan

KGB Selama 1 Tahun = 2 orang).

3) Tingkat berat = 2 orang (Penurunan

Pangkat setingkat lebih rendah Selama 3 Tahun =

2 orang).


Sistem

Manajemen SDM

ASN

5. Penetapan Kinerja

Individu.

6. Penegakan aturan

Disiplin / Kode Etik

/ Kode Perilaku

Pegawai.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN


penegakkan disiplin

dan kode etik PNS.

a) Telah dilakukan evaluasi laporan penegakan

Disiplin dan Kode Etik yang dikirimkan secara

berkala oleh unit kerja.

b) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin

oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada

tanggal 29 Maret 2017.

4) Melakukan Review

pelaksanaan

penegakan disiplin.

Dilakukan review pelaksanaan laporan disiplin

yang dikirim dari unit kerja.

5) Internalisasi

peraturan terbaru

yang terkait dengan

kepegawaian.

Telah dilakukan internalisasi peraturan terbaru.

6) Melakukan audit

manajemen

kepegawaian.

a) Pada Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan

Audit Manajemen SDM terhadap 4 unit kerja, yaitu:

1) BBPOM di Jayapura.

2) BPOM di Manokwari.

3) BBPOM di Manado.

4) BPOM di Sofifi.

b) Pada Trimester 2 Tahun 2017, direncanakan

dilakukan Audit Manajemen SDM terhadap 2 unit

kerja, yaitu:

1) BPOM di Batam.

2) BBPOM di Pontianak.

7) Pemberian reward

kepada PNS.

a) Pemberian Penghargaan kepada Pegawai

Teladan tahun 2017, disampaikan pada acara

unjuk kinerja Badan POM tahun 2017, sebanyak

57 orang pada tanggal 28 Februari 2017. Pegawai

Teladan yang terpilih, diberikan voucer diklat

senilai maksimal Rp.5 juta dan sertifikat

penghargaan.

b) Penyiapan pengusulan ke Sekretariat Negara

untuk pemberian penghargaan Satyalancana

Karya Satya (SLKS) kepada pegawai Badan POM

Tahun 2017, sebanyak 291 orang (unit kerja Pusat

= 39 orang dan Balai = 252 orang. Pemberian

SLKS ini direncanakan diberikan pada tanggal 17

Agustus 2017.

8) Pemberian

penghargaan dan Pin

kepada pegawai yang

memasuki masa

purnabakti.

Penyiapan pemberian penghargaan dan Pin

kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti

Tahun 2017. Pemberian direncanakan

dilaksanakan pada Trimester 4 Tahun 2017.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

6. Penegakan aturan

Disiplin / Kode Etik

/ Kode Perilaku

Pegawai.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

1) Review penempatan

pegawai dalam

jabatan.

a) Review penempatan pegawai dalam jabatan

dilakukan di awal tahun guna updating data

penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian

tunjangan kinerja tahun 2017. Hal ini sebagaimana

penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017

tanggal 3 Januari 2017 tentang Penugasan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.

b) Penyiapan penentuan Nilai dan Kelas Jabatan

di Lingkungan Badan POM untuk menyesuaikan

jabatan pada struktur organisasi yang baru.



penyesuaian Nilai dan Kelas

Jabatan sesuai dengan


yang baru.

Dilakukan Evaluasi Jabatan dan

pengusulan Nilai dan Kelas

Jabatan sesuai dengan struktur


2) Penyusunan SK

Kepala Badan

tentang penempatan

pegawai dalam

jabatan.

a) Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan

POM Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017



b) Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan

pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan

Fungsional:

1) Pranata Komputer jenjang Terampil

Pelaksana = 4 orang (TMT 1 Februari 2017,

melalui Perpindahan Jabatan).

3) Evaluasi penempatan

pegawai dalam

jabatan secara

bertahap.

a) Review penempatan pegawai dalam jabatan

dilakukan di awal tahun guna updating data

penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian

tunjangan kinerja tahun 2017. Hal ini sebagaimana

penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017



b) Pembahasan Pemetaan Redistribusi Pegawai

dalam rangka restrukturisasi organisasi.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

7. Pelaksanaan

evaluasi jabatan.

4) Internalisasi pedoman

penempatan dalam

jabatan.

a) Telah ditetapkan SE Sekretaris Utama Nomor

KP.05.05.243.01.17.01861 tanggal 13 Januari

2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Tertentu melalui Mekanisme

Penyesuaian / Inpasing.




RENCANA AKSI UNTUK

MENGATASI

KENDALA/HAMBATAN


2017

SASARAN

REFORMASI BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

PROGRAM-

PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN

1) Review aplikasi

kepegawaian.

a) Telah dibangun Sistem Informasi Layanan

Kepegawaian berupa:

1) Aplikasi Cuti secara online (e-

cuti.pom.go.id).

2) Aplikasi SKP secara online

(siasn.pom.go.id).

3) Aplikasi SISFO.

4) Aplikasi Pengajuan Tugas Belajar.

5) Aplikasi Analisis Beban Kerja.

b) Updating hardware dan software layanan

kepegawaian berbasis TIK.

c) Sedang dalam persiapan penggabungan SKP

secara online dengan e- performance.

d) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

(SIASN) sedang dilakukan penyempurnaan oleh

Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM)

dengan membangun sistem hris.pom.go.id

a) Untuk Aplikasi SKP secara

online (siasn.pom.go.id), masih

terdapat gangguan sistem.

a) Akan dilakukan maintenance

Aplikasi SKP secara online

(siasn.pom.go.id).

2) Melakukan updating

data pegawai.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait

dengan data pensiun, meninggal, penyesuaian

gelar, dsb.


cuti online secara

penuh di pusat dan

Balai Besar / Balai

POM.

a) Pemanfaatan cuti online telah digunakan untuk

seluruh unit kerja.

d) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara



dengan membangun sistem hris.pom.go.id. E- cuti

termasuk yang akan digabung dalam aplikasi ini.


penilaian prestasi

kerja secara penuh di

pusat dan Balai

Besar / Balai POM.

a) Sedang dalam persiapan penggabungan SKP

secara online dengan e- performance.

b) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara



dengan membangun sistem hris.pom.go.id

a) Untuk Aplikasi SKP secara

online (siasn.pom.go.id), masih

terdapat gangguan sistem.

a) Akan dilakukan maintenance

Aplikasi SKP secara online

(siasn.pom.go.id).

5) Melakukan

pemeliharaan sistem

aplikasi kepegawaian.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait

dengan pensiun, meninggal, penyesuaian gelar,

dsb.


Sistem

Manajemen SDM

ASN

8. Sistem informasi

kepegawaian.


Kegiatan TW 1Tahun 2017 (berdasarkan road map ) Pencapaian / Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW I Tahun 2017 Kendala/Hambatan

Rencana Aksi untuk

Mengatasi Kendala /

Hambatan

Melakukan evaluasi kinerja pelayanan. 1) Observasi dalam rangka implementasi Standar Pelayanan Minimal ULPK secara

a. Observasi oleh Pusat pada 6 Balai Besar/Balai POM (BBPOM di Kupang, BPOM Pangkal

Pinang, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BBPOM di Bandung, BPOM di Manokwari)

b. Observasi Mandiri ( dilakukan penyebaran formulir observasi Mandiri pada Balai Besar/Balai

yang tidak dilakukan observasi langsung)

2)Penilaian kualitas jawaban pada Balai ULPK di BBPOM di Kupang, BPOM Pangkal Pinang,

BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BBPOM di Bandung, BPOM di Manokwari,

3) Rapat Evaluasi Kinerja Contact Center sebanyak 4 kali pada tanggal: 27 Januari 2017, 16

Februari 2017, 17 Maret 2017, 8 Mei 2017

1)analisis hasil observasi dilakukan oleh Pihak Ke tiga dan ditargetkan selesai pada Bulan Agustus 2017

2) Evaluasi kualitas jawaban dilakukan pada saat Kegiatan Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi

Konsumen ke daerah (Materi Evaluasi terlampir)

3) Notulensi Rapat Pembahasan Kinerja Contact Center

Melakukan penanganan

keluhan/saran/masukan secara langsung

Penanganan pengaduan, keluhan/saran/masukan dan permintaan informasi melalui Unit Layanan

Pengaduan Konsumen dan Contact Center HaloBPOM1500533, dengan akses berbagai media

pelayanan yaitu:

- langsung

- Telepon

- email

- fax

- surat

- SMS

- Medsos (Twitter dan facebook)

- Mobile

Periode Januari- Maret 2017, penanganan pengaduan, keluhan/saran/masukan dan permintaan informasi melalui

Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan Contact Center HaloBPOM1500533, dengan akses berbagai media

pelayanan yaitu:

- langsung: 93 layanan (8 pengaduan, 85 permintaan informasi)

- Telepon: 2766 layanan (76 pengaduan, 2690 permintaan informasi)

- email: 502 layanan ( 85 pengaduan, 417 permintaan informasi)

- fax: 1 layanan (0 pengaduan, 1 permintaan informasi )

- surat: 4 layanan (0 pengaduan, 4 permintaan informasi )

- SMS: 270 layanan (46 pengaduan, 224 permintaan informasi )

- Medsos (Twitter dan facebook): 105 layanan (22 pengaduan, 83 permintaan informasi )

- Mobile: sebanyak 19 layanan (5 pengaduan, 14 permintaan informasi )

Melakukan evaluasi

keluhan/saran/masukan dan CAPA

Evaluasi Layanan Pengaduan dan Informasi secara berjenjang melalui:

- proses closing dan verifikasi data pelayan pada simpel LPK

- penyampaian laporan kepada eselon 1 dan 2 di lingkungan Badan POM, berupa resume harian,

laporan rujukan mingguan, laporan analisa data (Laporan Tren Isu) bulanan dan Triwulanan dan

Laporan Bulanan Pengaduan Yanblik

Pada periode Januari - Maret 2017, telah dilaporkan resume harian, laporan rujukan mingguan, laporan analisa

data (Laporan Tren Isu) bulanan dan Triwulanan dan Laporan Bulanan Pengaduan Yanblik.

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan

masyarakat secara berkala

Survey kepuasamn pelanggan ULPK Badan POM dilakukan oleh internal dan eksternal, yaitu

- Evaluasi triwulan kotak saran konsumen ULPK (untuk konsumen datang langsung)

- Internal survey: telah dilakukan pengisian kuesioner oleh konsumen yang datang langsung pada

periode januari-mei 2017 (internal survey)

- Eksternal survey: telah dianggarkan pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan oleh Pihak ke-3 pada

Tahun 2017, direncanakan dilaksanakan pada Bulan Juli 2017 dengan responden konsumen yang

menghubungi ULPK pada periode Oktober 2016 - September 2017

- Laporan Evaluasi Kotak saran bulan Januari-Maret 2017

Evaluasi kebijakan survey kepuasan

masyarakat secara berkala

Survey kepuasamn pelanggan ULPK Badan POM dilakukan oleh internal dan eksternal, secara

berkala yaitu

- Internal survey: dilakukan sepanjang tahun dengan evaluasi pada akhir tahun

- Eksternal survey: dilakukan berkala setiap tahun

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Badan POM

Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

Ukuran keberhasilan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TW I Tahun 2017


Rencana Aksi untuk

Mengatasi Kendala /

Hambatan

Ukuran keberhasilan


tindaklanjut terhadap seluruh hasil

evaluasi survey kepuasan masyarakat

secara berkala

-tindak lanjut terhadap rekomendasi Survey Kepuasan Konsumen ULPK/CC Tahun 2016 yaitu

sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana

- telah dilakukan inovasi aplikasi halobpom mobile sebagai sarana pengaduan dan permintaan

informasi masyarakat

- pengusulan ruang pelayanan sudah dilakukan, namun belum dapat direalisasikan.

- telah dianggarkan penambahan perangkat IT sebanyak 2 set dalam rangka penambahan agent

Contact center Halo BPOM 1500533

b. prosedur pelayanan

1. dilakukan review pemenuhan time line tindaklanjut peengaduan dan permintaan informasi

menggunakan tools observasi implementasi Standar Pelayanan Minimal ULPK di Lingkungan Badan

POM

2.saat ini sedang disusun

- Tools Evaluasi Kualitas Layanan

- Tools Evaluasi Kualitas Jawaban

c.kompetensi petugas

Kegiatan peningkatan kompetensi agent contact center dan Tim Back office Tahun 2016, ini dibagi

menjadi dua kegiatan yaitu

- Pelatihan individu dalam bentuk Peningkatan Keahlian dalam Communication and Management

Skill for CCSU sesuai dengan kebutuhan petugas berdasarkan analisis kebutuhan.

- Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tim Layanan Pengaduan dan Informasi dalam bentuk in house

training.

d. sosialisasi

Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tahun 2017 akan dilaksanakan pada

Bulan Juli - akhir Tahun 2017

- Promosi Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen Obat dan Makanan melalui contact center

-tindak lanjut terhadap rekomendasi Survey Kepuasan Konsumen ULPK/CC Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana

- telah dilakukan inovasi aplikasi halobpom mobile sebagai sarana pengaduan dan permintaan informasi

masyarakat

- pengusulan ruang pelayanan sudah dilakukan, namun belum dapat direalisasikan.

- telah dianggarkan penambahan perangkat IT sebanyak 2 set dalam rangka penambahan agent Contact center

Halo BPOM 1500533

b. prosedur pelayanan

1. dilakukan review pemenuhan time line tindaklanjut peengaduan dan permintaan informasi menggunakan tools

observasi implementasi Standar Pelayanan Minimal ULPK di Lingkungan Badan POM

2.saat ini sedang disusun

- Tools Evaluasi Kualitas Layanan

- Tools Evaluasi Kualitas Jawaban

c.kompetensi petugas

telah dilakukan pelatihan in House Training bagi Petugas Layanan dan Pengaduan informasi pada tanggal 24-25

Maret 2017

d. sosialisasi

Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tahun 2017 yang dilaksanakan pada Januari -

Maret 2017:

- Pameran pada Rakerkesnas Kemenkes, di Bidakara tanggal 27 Febriari-1 Maret 2017

Hasil Survey terintegrasi dalam subsite

RB Badan POM

Integrasi hasil survey Tahun 2016 dalam subsite Badan POM Hasil Survey Kepuasan Pelanggan ULPK dan Contact Center HaloBPOM Pada Tahun 2016 dapat di kases pada website Badan POM www.pom.go.id yaitu pada subweb ULPK dengan link http://ulpk.pom.go.id/ulpk/download/data/Data%202016/Lap%20EKK/Penyelenggaraan%20Evaluasi%20Kepuasan%20Konsumen%20Subweb.pdf

Penyempurnaan Media Pengaduan

Pelayanan

Badan POM telah menetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka :1. Di Sub site ULPK, dengan alamat:.http://ulpk.pom.go.id/2. Layanan Informasi dan pengaduan : - telepon : Halo BPOM 1500 533 dan telepon ULPK di seluruh Indonesia - email: [email protected] - sms: 0812199995333. Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Media Sosial : - twitter : @bpom_ri- twitter : @halobpom1500533- facebook : Bpom RI4. penyempurnaan pelayanan melalui halo BPOM mobile

Pada Triwulan I Tahun 2017,Halo BPOM mobile telah menerima 19 layanan ( 5 layanan pengaduan dan 14 layanan informasi)

integrasi subsite pengaduan pelayanan

publik secara menyeluruh dari semua unit

pelayanan publik Badan POM

Tindak Lanjut Seluruh Pengaduan

pelayanan publik pada tahun 2017 TW 1, ULPK Badan POM menerima satu pengaduan terkait pelayanan publik Badan POM

pengaduan sudah ditindaklanjuti


Rencana Aksi untuk

Mengatasi Kendala /

Hambatan

Ukuran keberhasilan


Evaluasi Pengelolaan Pengaduan

Rapat koordinasi TIM Penanganan Pengaduan dan Informasi ULPK setiap Bulan Pada TW I Tahun 2017 dilakukan Rapat pada tanggal:

- 10 Februari 2017

- 10 Maret 2017

- 27 April 2017

Peningkatan Kecepatan Respon

pengaduan masyarakat

Penambahan 2 (dua) orang agent contact center pada tahun 2017, telah dilakukan penambahan 2 (dua) orang agent contact center

peningkatan soft competency dalam upaya

penerapan pelayanan prima

Pelatihan in House Training bagi Petugas Layanan dan Pengaduan informasi pada tanggal 24-

25 Maret 2017

telah dilakukan pelatihan in House Training bagi Petugas Layanan dan Pengaduan informasi pada tanggal

24-25 Maret 2017

Peningkatan kemudahan akses informasi

terkait pelayanan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait pelayanan Badan POM pada Media Sosial

(Facebook melalui akun Badan Pengawas Obat dan Makanan RI)

telah dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait pelayanan Badan POM pada Media Sosial

(Facebook melalui akun Badan Pengawas Obat dan Makanan RI)

Pengembangan Sistem reward and

punishment bagi petugas pelayanan

-

Implementasi dan evaluasi sistem reward

and punishment bagi petugas pelayanan

-

Implementasi sistem kompensasi bagi

penerima layanan

-

Pengembangan inovasi pelayanan

Halo BPOM mobile telah dilakukan pelayanan pengaduan dan informasi melalui Halo BPOM Mobile pada TW I Tahun 2017 yaitu

sebanyak 19 layanan (5 pengaduan, 14 permintaan informasi )

Pengembangan dan penyempurnaan

sistem elektonik (antara lain simplifikasi

dan notifikasi) pelayanan publik

-

Sosialisasi PerKa BPOM RI no. 39 Tahun

2013 tentang Standar Pelayanan Publik

Di

Lingkungan BPOM

-

Implementasi PerKa BPOM RI no. 39

Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan

Publik Di Lingkungan BPOM

-

Penerapan program pelayanan publik

secara online


Pengaduan Konsumen dan Contact CenterHaloBPOM1500533, dengan akses berbagai media

pelayanan yaitu: email, medsos, mobile



pelayanan yaitu:





Rencana Aksi untuk

Mengatasi Kendala /

Hambatan

Ukuran keberhasilan


Peningkatan koordinasi eksternal (lintas

sektor) dan internal

-

Melakukan evaluasi kinerja pelayanan

yang mengacu pada Standar Pelayanan

dalam Renstra secara berkala

- Evaluasi Kinerja Bagian Pengaduan Konsumen pada TW I Tahun 2017 sebanyak 1 (satu kali)

Rapat pada tanggal 24 Mei 2017

- Pelaporan bulanan dan triwulan evaluasi Kinerja Bagian Pengaduan Konsumen

- telah dilakukan Evaluasi Kinerja Bagian Pengaduan Konsumen pada TW I Tahun 2017 sebanyak 1 (satu kali)

Rapat pada tanggal 24 Mei 2017

'- laporan Bulanan Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen, Bulan Januari - April 2017

Evaluasi berdasarkan hasil audit internal

Badan POM

-

Evaluasi berdasarkan hasil audit

Eksternal Badan POM

-

Evaluasi secara mandiri oleh tiap unit

kerja Badan POM

-

Mempublikasikan pelayanan publik

termasuk maklumat pelayanan yang

tercantum pada PerKa BPOM No. 39

tahun 2013 tentang Standar Pelayanan

Publik melalui papan

pengumuman/website badan

POM/leaflet/brosur/booklet/KIE/medsos

-

Evaluasi survei kepuasan / pengaduan

konsumen yang berkaitan dengan

maklumat pelayanan








Penyelenggaraan survei kepuasan

pelanggan oleh masing-masing unit

pelayanan publik di BPOM Pusat dan

B/BBPOM








Melakukan rapat koordinasi internal

dalam rangka tindak lanjut hasil survei

IKM oleh masing-masing unit pelayanan

publik

-

Mempublikasikan hasil survei IKM

melalui papan pengumuman/website

badan POM/Kegiatan KIE pelaku

usaha/medsos

Integrasi hasil survey Tahun 2016 dalam subsite Badan POM Hasil Survey Kepuasan Pelanggan ULPK dan Contact Center HaloBPOM Pada Tahun 2016 dapat di kases pada website Badan POM www.pom.go.id yaitu pada subweb ULPK dengan link http://ulpk.pom.go.id/ulpk/download/data/Data%202016/Lap%20EKK/Penyelenggaraan%20Evaluasi%20Kepuasan%20Konsumen%20Subweb.pdf

review SK Tim Pengaduan Pelayanan

Publik di Lingkungan Badan POM

dengan masa berlaku tertentu


Rencana Aksi untuk

Mengatasi Kendala /

Hambatan

Ukuran keberhasilan


Pengelolaan pengaduan oleh

ULPK/Contact Center/medsos



pelayanan yaitu:

- langsung

- Telepon

- email

- fax

- surat

- SMS


- Mobile



pelayanan yaitu:









Memfasilitasi pengaduan konsumen

melalui kotak saran, konsultasi langsung

maupun via telepon dan e-mail.

Penanganan pengaduan, keluhan/saran/masukan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan

Contact Center HaloBPOM1500533, dengan akses berbagai media pelayanan yaitu:

- langsung

- Telepon

- email

- fax

- surat

- SMS


- Mobile

Periode Januari- Maret 2017, penanganan pengaduan, keluhan/saran/masukan dan melalui Unit Layanan

Pengaduan Konsumen dan Contact Center HaloBPOM1500533, dengan akses berbagai media pelayanan yaitu:

- langsung: 8 pengaduan

- Telepon: 76 pengaduan

- email: 85 pengaduan

- fax: 0 pengaduan

- surat:0 pengaduan

- SMS: 46 pengaduan

- Medsos (Twitter dan facebook): 22 pengaduan

- Mobile: sebanyak 5 pengaduan

Peningkatan layanan pengaduan melalui

akses Contact Center BPOM RI

Penanganan pengaduan, keluhan/saran/masukan dan permintaan informasi melalui Contact

Center HaloBPOM1500533, dengan akses berbagai media pelayanan yaitu:

- Telepon

- email

- SMS


- Mobile


Contact Center HaloBPOM1500533, dengan akses berbagai media pelayanan yaitu:





Menambah layanan pengaduan melalui

akses media sosial/Twitter

data pelayanan pengaduan yang masuk ke ULPK dan contact center BPOM periode januari- maret

2017 melalui medsos yaitu 22 pengaduan

Pengembangan aplikasi terintegrasi

antara contact center dengan simpel LPK

(sistem pelaporan layanan pengaduan

Konsumen) melalui sistem online

berbasis web

Rapat pengembangan simpel lpk pada tanggal 9 Februari 2017 pengambangan aplikasi simpel berdasarkan hasil Rapat Pengembangan Simpellpk tanggal 9 Februari 2017 (

notulensi Rapat)

Pengelolaan pengaduan oleh unit teknis

layanan publik

Melakukan rapat tindak lanjut pengaduan

yang tidak dapat ditangani secara

langsung

Rapat koordinasi TIM Penanganan Pengaduan dan Informasi ULPK setiap Bulan Pada TW I Tahun 2017 dilakukan Rapat pada tanggal:

- 10 Februari 2017

- 10 Maret 2017

- 27 April 2017Pengelolaan pengaduan oleh Inpektorat

melalui integrasi sistem secara online

terhubung ke website BPOM

-


Rencana Aksi untuk

Mengatasi Kendala /

Hambatan

Ukuran keberhasilan


Penyelesaian aktualisasi informasi

pelayanan publik oleh ULPK/Contact

Center/medsos



pelayanan yaitu:

- langsung

- Telepon

- email

- fax

- surat

- SMS


- Mobile



pelayanan yaitu:









Updating Referensi Standar Jawaban

Pengaduan Konsumen Obat dan Makanan

Rapat Pembahasan dan Penyusunan Materi Knowledge Base ULPK dan Contact Center BPOM

tanggal 18-19 Mei 2017

standar Jawaban ULPK Tahun 2017 Bidang Obat, Napza, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Makanan dan

Pangan

Kegiatan Tahun 2017

(Berdasarkan Roadmap )

Pencapaian/Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Triwulan I Tahun 2017Kendala/ Hambatan

Rencana aksi untuk

mengatasi kendala/

hambatan

C. Birokrasi yang

memiliki

pelayanan publik

berkualitas

H. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik

1. Melaksanakan kebijakan

survey kepuasan masyarakat

secara berkala

- - -

2. Evaluasi kebijakan survey

kepuasan masyarakat secara

berkala

- - -

3. Tindak lanjut terhadap

seluruh hasil evaluasi survey

kepuasan masyarakat secara

berkala

- - -

4. Hasil survey terintegrasi

dalam subsite RB BPOM

Hasil survey IKM Badan POM 2016 telah di sosialisasikan ke

dalam subsite RB

- -

5. Penyempurnaan media

pengaduan pelayanan

- - -

Integrasi media pengaduan

pelayanan publik online

1. Website Badan POM dikembangkan menjadi lebih

komunikatif dan informatif

2. Proses terjemah konten Subsite RB dan Website Badan

POM Tahun 2017 dalam Bahasa Inggris

- -

Pelayanan

Publik

Sub Tim

Pelaksana

Bidang

Promosi dan

Komunikasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM

Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015 - 2019

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2017Sasaran

Reformasi

Birokrasi

Area

perubahanProgram

Hasil yang

diharapkanUkuran Keberhasilan

1. Penguatan

kelembagaan dan

manajemen

pelayanan:

a. Implementasi

UU Pelayanan

Publik

b. Pemanfaatan

ICT

c. Integritas dan

kualitas SDM

Pelayanan

d. Budaya

pelayanan

a. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik;

- Standar Pelayanan

(1)

- Budaya Pelayanan

Prima (1)

- Pengelolaan

Pengaduan (1,5)

- Penilaian kepuasan

terhadap pelayanan

(1,5)

- Pemanfaatan

Teknologi Informasi

(1)

- Hasil survey kepuasan

masyarakat

- Jumlah inovasi

pelayanan

- Hasil evaluasi kinerja

penyelenggara pelayanan

publik

- Indeks Integritas

Pelayanan Publik

- Persentase tingkat

kepatuhan K/L/P dalam

pelaksanaan UU 25/2009

tentang Pelayanan Publik

- Tindak lanjut

pengaduan pelayanan

publik

2s»±¾s« 8±« È±¾ « i ¤s¢Âs«ss« l ±¾ªsÂ u¾ ×Í¤s« us Í« i?8...

Documents