rancangan peraturan presiden. rencana tata ruang kawasan perbatasan negara

7/27/2019 Rancangan Peraturan Presiden. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-peraturan-presiden-rencana-tata-ruang-kawasan-perbatasan-negara 1/39

DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL06 FEBRUARI 2014



4

Pasal 1 nomor 17

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional

terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang

ditetapkan sebagai warisan dunia

Pasal 1 nomor 22:

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang

selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan

yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan

kawasan perbatasan negara.



5

Pasal 9 ayat (1)

Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional

antara lain: peningkatan fungsi kawasan untuk

pertahanan dan keamanan negara

Pasal 9 ayat (3):Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan

dan kemanan meliputi:― menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi

pertahanan keamanan― mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan

di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi hankam

― mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya

tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai

zona penyangga



• pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pospemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;

• pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu

gerbang internasional yang menghubungkan dengan

negara tetangga;• pusat perkotaan yang merupakan simpul utama

transportasi yang menghubungkan wilayah

sekitarnya; dan/atau

• pusat perkotaan yang merupakan pusatpertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong

perkembangan kawasan di sekitarnya.



Pasal 13 ayat (1)

Selain sistem perkotaan nasional dikembangkan PKSN

untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan

negara

Pasal 75

Penetapan kawasan strategis nasional berdasarkan

kepentingan hankam memiliki kriteria:― diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan

pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;

― diperuntukan bagibasis militer, daerah latihan militer, daerah

pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang

amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan

industri sistem pertahanan; dan/atau

― merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau

kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga

dan/atau laut lepas.



• Pemanfaatan ruang PKSN dilaksanakan melaluipenyusunan dan pelaksanaan programpemanfaatan ruang beserta perkiraanpendanaannya

• Indikasi progam utama lima tahunan RTRWNmenetapkan bahwa perlu dilakukan percepatanpengembangan kota-kota utama kawasanperbatasan melalui:

– pengembangan/peningkatan fungsi

– pengembangan baru



• Pengembangan PKSN dimaksudkan untukmenyediakan pelayanan yang dibutuhkan untukmengembangkan kegiatan masyarakat diperbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas

batas negara. (penjelasan PP26/2008 Ps. 13)• Pengembangan PKSN dilakukan dalam kerangka

sistem pusat perkotaan nasional sehingga pusatperkotaan tersebut dapat dilekati fungsipelayanan, baik sebagai PKN, PKW, maupunPKL. (penjelasan PP26/2008 Ps. 13)

• Fungsi pelayanan tersebut merupakan fungsipelayanan yang hendak dicapai dalam jangkawaktu perencanaan.



• mengembangkan PKSN sebagai pusat kegiatan ekonomi, pintu

gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasanperbatasan negara

• mengembangkan PKSN sebagai pusat industri pengolahan yang

didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu

• mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan

lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing,

dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah

industri terpadu

• mengembangkan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi

• mengembangkan fungsi PKSN sebagai pusat permukiman dengantingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi

• mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKSN

• mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk melayani PKSN

• mengembangkan prasarana sumber daya air baku



KETENTUAN UMUM

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA POLA RUANG

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

PENGAWASAN

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP



a. kawasan fungsi pertahanan dankeamanan negara untuk menjamin

keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban

wilayah negara

b. pemertahanan fungsi kawasan lindung

di kawasan perbatasan negara secara efektif

c. percepatan pengembangan ekonomi

kawasan perbatasan yang mandiri dan

berdaya saing



kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk

menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara T U J U A N

penegasan batas

wilayah negara

K E B I J A K A N

a. Menegaskan titik-titik

koordinat di darat

S T R A T E G I

b. menegaskan titik-titik garis

pangkal

c. menegaskan Batas Laut

Teritorial

pengembanganprasarana dan sarana

pertahanan dan

keamanan

a. mengembangkan pos

pengamanan perbatasan di

sepanjang batas negara

dengan Papua Nugini

b. mengembangkan pos

pengamanan perbatasan di

sepanjang pesisir dan PPKT

c. mengembangkan infrastruktur

penanda di PPKT

mengembangkan

sistem pusat

permukiman

b. mengembangkan PKW

dan/atau kota distrik sebagai

pusat pelayanan Penyangga

c. mengembangkan kampung

sebagai pusat pelayanan

pintu gerbang perbatasan

d. menegaskan batas yuridiksi

e. menegaskan titik-titik garis

pangkal di PPKT

f. meningkatkan kerjasama

dalam rangka gelar operasi

keamanan



Berdasarkan keunikan kondisi geografis dimasing-masing kawasan perbatasan,

pengembangkan PKSN diarahkan berdasarkan

TIPOLOGI sebagai berikut:

—PKSN yang berada langsung/dekat dengan garis batasnegara di darat (perbatasan di Kalimantan)

— PKSN yang berada jauh/agak jauh dengan garis batas

negara di darat (perbatasan di Papua dan NTT)

—

PKSN di pulau kecil terluar dengan garis batas laut(perbatasan di Aceh-Sumut, Riau-Kepri, Sulut-

Gorontalo-Sulteng, Maluku Utara-Papua Barat, dan

Maluku)



Pusat PelayananUtama

Pusat PelayananPenyangga

Pusat PelayananPintu Gerbang

pusat kegiatan terdepan dalam

peningkatan pelayanan pertahanan dan

keamanan negara serta kegiatan lintas

batas di Kawasan Perbatasan Negara

pusat kegiatan utama dalam peningkatan

pelayanan pertahanan dan keamanannegara serta pendorong pengembangan

Kawasan Perbatasan Negara

pusat kegiatan penyangga pintu gerbang

dalam peningkatan pelayanan pertahanan

dan keamanan negara, keterkaitan antara

pusat pelayanan utama dan pusat

pelayanan pintu gerbang, serta

kemandirian pangan masyarakat di

Kawasan Perbatasan Negara



18

PUSAT PELAYANAN UTAMA

PUSAT PELAYANAN PENYANGGA

PUSAT PELAYANAN

PINTU GERBANG

PUSAT PELAYANAN

UTAMA(PKSN JAYAPURA, PKSN

TANAH MERAH, & PKSN

MERAUKE)

PUSAT PELAYANANPENYANGGA(PKW & KOTA DISTRIK)

PUSAT PELAYANAN

PINTU GERBANG(POS LINTAS BATAS NEGARA)



a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;c. pusat perdagangan dan jasa dengan negara Papua Nugini dan Asia

Pasifik;

d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, perikanan,

dan/atau pertambangan;

e. pusat pendidikan dan penelitian budi daya pertanian dan perkebunan;f. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;

g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan

barang regional;

h. pusat pelayanan transportasi laut internasional di Pelabuhan Depapre

dan nasional di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Dempta;

i. pusat pelayanan transportasi udara internasional di Bandar Udara

Sentani; dan

j. pusat pelayanan permukiman, kesehatan, pendidikan.



a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;c. pusat pengembangan agropolitan; dan/atau

d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan

barang lokal


b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat perdagangan dan jasa lintas negara dengan Papua Nugini

(Wutung); dan/atau


barang lokal.



Pontianak Samarinda

Tarakan

Putussibau

Nunukan

Entikong

Nangabadau

Sambas

PKN

PKW

PKSN :

Paloh-Aruk, Jagoibabang, Jasa,

Nangabadau, Long Pahangai, Long

Nawang, Long Midang,

Simanggaris

PKSN sebagai pintu utama:Entikong dan Nunukan

Kluster

pengembangan

Tanlumbis

21

Pontianak Balikpapan

Paloh-Aruk

JagoibabangJasa

Long Pahangai

Long Nawang

Long Midang

Simanggaris

21



a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,

dan keamanan;


c. pusat perdagangan dan jasa;

d. pusat pengembangan ekowisata;e. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan

angkutan barang;

f. pusat pelayanan transportasi laut; dan

g. pusat pelayanan transportasi udara.



PKSN KEFAMENANU

PKSN ATAMBUA

WEMASA

HAEKESAK

TURISKAINMOTAAIN

WINI

NAPAN

HUMAINIANAOEPOLI

MOTAMASIN



PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG




b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan

regional;

d. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil

peternakan;

e. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;

f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman

pangan;

g. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral;

h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensilokal;

i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan

barang regional;

j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan

k. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional



a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;c. pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian

tanaman,dan perkebunan; dan


barang lokal


b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan

c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan

barang regional dan lokal.



PUSAT

PELAYANAN

UTAMA

PUSAT

PELAYANANPENYANGGA

PUSAT PELAYANAN

PINTU GERBANG

BATUGOYANG

BENJINA

ILWAKI

DOBO

RDTL

SAUMLAKI

http://www.92pulau.com/wp-content/gallery/ekspedisi-pulau-asutubun-maluku-tenggara-barat-maluku/_igp5153.jpg









regional;

d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat,

rumput laut, perkebunan,dan/atau pertanian, serta industri

perkapalan dan jasa maritim;

e. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan,pariwisata,

pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;

f. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi

local;


barang regional;

h. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan

i. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional



PUSAT

PELAYANAN

UTAMA

PUSAT

PELAYANAN

PENYANGGA

PUSAT

PELAYANAN

PINTUGERBANG

BATUGOYANG

RDTL

Berebere

DaeoDaruba

Kabarei

Fani

Sorong

PKN Ternate

Manokwari





regional;

d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan

kelapa, pertanian, pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi;

e. pusat pariwisata bahari;

f. pusat promosi;


barang regional; dan

h. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional




b. pusat perdagangan dan jasa skala regional;c. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

d. pusat kegiatan industri pengolahan; dan/atau

e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan

barang regional.



c. pusat perdagangan dan jasa skala lokal;


barang lokal.





Keterkaitan

P. SEKATUNG

P. SERASAN

RANAI

P. SUBI KECIL

TAREMPA

Terkait dengan Batam dan

Dumai



PHILIPINA

PKN




MIANGAS

MARORE

MARAMPIT

KARATUNG

MELONGUANE

TAHUNA

MANADO



No Ind. Prog. LokasiSum.

Dana

Inst.

Laksana

Waktu Laksana

I II III IV V

Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama

1. pengembangan keterkaitan antara

pusat pusat-pusat pelayanan

PKSN Jayapura,

PKSN, Tanah

Merah, PKSN

Merauke

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

BNPP, Kemen PU,

Pemda dan/atau

Swasta

2. peningkatan keterkaitan dengan pusatkegiatan nasional

PKSN Jayapura,PKSN, Tanah

Merah, PKSN

Merauke

APBN, APBDdan/atau

sumber lain

yang sah

BNPP, Kemenhub,Kemen PU,

Pemda dan/atau

Swasta

3. pengembangan kawasan industri

pengolahan hasil pertanian,

perkebunan, kehutanan, dan

perikanan

PKSN Jayapura,

PKSN, Tanah

Merah, PKSN

Merauke

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

BNPP,

Kemenperin,

Kementan,

Kemenhut,

Kemen KP, Pemdadan/atau Swasta

4. Pengembangan dan peningkatan

prasarana kesehatan dan pendidikan

yang dapat melayani PKSN sebagai

pusat pelayanan utama di Kawasan

Perbatasan Negara

PKSN Jayapura,

PKSN, Tanah

Merah, PKSN

Merauke

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

BNPP,

Kemendikbud,

Kemenkes,

Pemda, dan/atau

Swasta

5. pengembangan prasarana dan sarana

kepabeanan, imigrasi, karantina, dankeamanan, perdagangan ekspor atau

PKSN Jayapura,

PKSN, TanahMerah, PKSN

APBN, APBD

dan/atausumber lain

Kemenkeu,

Kemenkumham,Kementan, POLRI,



No Ind. Prog. Lokasi Sum. Dana Inst. LaksanaWaktu Laksana

I II III IV V

Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama

1. peningkatan keterkaitan PKSN dengan

pusat kegiatan nasional

PKSN Atambua,

PKSN Kefamenanu,

dan PKSN Kalabahi

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

Kemenhub, Kemen

PU, Pemda dan/atau

Swasta

2. Pengembangan PKSN melaluipengembangan kawasan industri

pengolahan, industri kerajinan, dan

industri jasa hasil peternakan

PKSN Atambua danPKSN Kefamenanu

APBN, APBDdan/atau

sumber lain

yang sah

Kementan,Kemenperin, Pemda

dan/atau Swasta

3. Pengembangan PKSN melalui

pengembangan kawasan industri

pengolahan dan industri jasa hasil

perikanan

PKSN Kalabahi APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

KKP, Kemenperin,

Pemda dan/atau

Swasta

4. Pengembangan fasilitas pendidikanmenengah, kesehatan, balai pelatihan,

serta fasilitas lumbung pangan lokal

guna mewujudkan kemandirianpangan

PKSN Atambua,PKSN Kefamenanu,

dan PKSN Kalabahi

APBN, APBDdan/atau

sumber lain

yang sah

Kementan,Kemendikbud,Pemda

dan/atau Swasta

5 Pengembangan prasarana dan sarana

pelayanan tenaga listrik,

telekomunikasi, fasilitas sosial, dan

fasilitas umum

PKSN Atambua,

PKSN Kefamenanu,

dan PKSN Kalabahi

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Kemen PU, Pemda

dan/atau Swasta



NO Indikasi Program

Utama

Lokasi Sumber

Pendanaa

n

Instansi

Pelaksana

Tahapan 5 Tahunan

I

2014

II

(2015-

2019)

III

(2020-

2024)

IV

(2025-

2029)

V

(2030-

2033)

1. Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama

1.1 Pengembangan sistem

pusat permukiman

perbatasan negara

berbasis klaster

PKSN

Daruba,

PKN Sorong,

PKW

Manokwari

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

BNPP, Kemen

PU, Pemda

dan/atau Swasta

1.2 Pengembangan

keterkaitan antarpusatpermukiman perbatasan

negara yang berfungsi

sebagai pusat pelayanan

utama

PKSN

Daruba,PKN Sorong,

PKW

Manokwari

APBN, APBD

dan/atausumber lain

yang sah

Kemenhub,

Kemen PU,Pemda dan/atau

Swasta

1.3 Pengembangan

prasarana dan sarana

kepabeanan, imigrasi,

karantina, dan

keamanan, perdagangan

ekspor atau antarpulau,

pusat promosi, serta

simpul transportasi

PKSN

Daruba,

PKN Sorong,

PKW

Manokwari

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

Kemenkeu,

Kemenkumham,

Kemenkes,

Kementan,

Kemenhub,

Pemda dan/atau

Swasta

1.4 Pengembangan industri

pengolahan dan industri

jasa hasil perikanan dan

rumput laut

PKSN

Daruba,

PKN Sorong,

PKW

Manokwari

APBN, APBD

dan/atau

sumber lain

yang sah

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan (KKP),

Pemda dan/atau

Swasta



NO

. INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI

SUMBER

PENDAN

A-AN

INSTANSI

PELAKSA

NA

WAKTU PELAKSANAAN

I II III IV V

2014

2015

-

2019

2020

-

2024

2025

-

2029

2030

-

2033

1. Peningkatan kuantitas dan

kualitas prasarana dan

sarana air bersih, drainase,

persampahan, dan

pengolahan limbah

PKSN

Dobo,

PKSN

Saumlaki,

dan PKSN

Ilwaki

APBN,

APBD

kabupate

n,

dan/atau

sumber

lain yang

sah

Kemen

PU,

Pemkab,

dan

swasta

2. Pengembangan prasarana

dan sarana pendidikan

PKSN

Dobo,

PKSN

Saumlaki,

dan PKSN

Ilwaki

APBN

dan

APBD

kabupate

n

Pemkab

3. Pengembangan prasarana

dan sarana penelitian

perikanan

PKSN Dobo APBN Kemen KP

4. Pengembangan kawasan

untuk kegiatan markas dan

pos pertahanan perbatasan

negara

PKSN

Dobo,

PKSN

Saumlaki,

dan PKSN

Ilwaki

APBN Kemenhan



Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang

NO. INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASISUMBER

PENDANAANINSTANSI PELAKSANA

PERIODE

I II III IV

A Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara

A.1 Pengembangan dan peningkatan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara

a. Pengembangan danpeningkatan pospengamanan perbatasan

PKSN Temajuk-ArukPKSN EntikongPKSN Nunukan-SebatikPKSN Jagoibabang

APBN, APBD,dan/atau Sumberlain yang sah

Kementerianpertahanan, TNI, Polri,dan pemerintah daerah

PKSN JasaPKSN Nanga BadauPKSN Long MidangPKSN Long ApariPKSN Long NawangPKSN Simanggaris



b. Pengembangan danpeningkatan prasarana dansarana pendukung pospengamanan perbatasan

PKSN Temajuk-ArukPKSN EntikongPKSN Nunukan-SebatikPKSN Jagoibabang



PKSN JasaPKSN Nanga BadauPKSN Long MidangPKSN Long ApariPKSN Long NawangPKSN Simanggaris



Lanjutan…

http://c/Users/Pengaturan/Desktop/30-04-2013%20DRAFT%20PERBATASAN/indikasi%20program%2030042013.docx

http://c/Users/Pengaturan/Desktop/30-04-2013%20DRAFT%20PERBATASAN/indikasi%20program%2030042013.docx



Planning for All

rancangan peraturan presiden. rencana tata ruang kawasan perbatasan negara

Documents