rencana tata ruang kawasan perbatasan sebagai arahan ... · nasional terhadap kedaulatan negara,...

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang

di Kawasan Perbatasan

Oleh :

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP

(Plt Direktur Jenderal Tata Ruang)

K E M E N T E R I A N A G R A R I A & T A T A R U A N GD I R E K T O R A T J E N D E R A L T A T A R U A N G

Outline

Kawasan Perbatasan Sebagai KawasanStrategis Nasional & Status RTR KawasanPerbatasan

Muatan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Muatan Perpres RTR Kawasan Perbatasan

RTR Kawasan Perbatasan Sebagai ArahanPemanfaatan Ruang

Kesimpulan

1. KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN & STATUS RTR KAWASAN PERBATASANSTATUS RTR KAWASAN PERBATASAN

KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN

• Kawasan Strategis Nasional (KSN) : wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang

Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia

PP 26/2008 tentang RTRWN

• Menetapkan Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentinganpertahanan dan keamanan (diperuntukkan bagi kepentinganpemeliharaan keamanan & pertahanan negara berdasarkan geostrateginasional, Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas)

KEDUDUKAN RTR KAWASAN PERBATASAN

KSN dgn sudutkepentingan ekonomiKSN dgn sudutkepentingan lingkunganKSN dgn sudut

(Dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional)

KSN dgn sudutkepentingan sosbudKSN dgn sudutkepentinganpendayagunaan SDA danteknologi tinggiKSN dgn sudutkepentingan hankam

Kawasan Perbatasan Negara di Indonesia (PP 26 Thn 2008)

STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN

No Rperpres RTR Kawasan Perbatasan

1 RTR Kawasan Perbatasan di Aceh – Provinsi Sumatera Utara

2 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau – Kepulauan Riau

3 RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan

4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-Kaltim-Kaltara

5 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat

7 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku

8 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua

9 RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas

Selesai Proses Harmonisasi di Kemenkumham/Penyampaian ke Presiden

Proses Penyusunan Draft Rperpres

Perpres

Status RTR Kawasan Perbatasan Negara

Perpres 31/2015

Perpres 34/2015

Raperpres

Raperpres

Raperpres

Perpres 179/2014

Perpres 32/2015

Perpres 33/2015

Matek

2. MUATAN PERPRES RTR KAWASAN 2. MUATAN PERPRES RTR KAWASAN PERBATASAN

MUATAN PERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Ketentuan Umum (Pengertian & Ruang Lingkup Pengaturan)I

Peran dan Fungsi RTR serta Cakupan II

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan RuangIII

Rencana Struktur RuangIV

Rencana Pola RuangV Rencana Pola RuangV

Arahan Pemanfaatan RuangVI

Arahan Pengendalian Pemanfaatan RuangVII

Pengelolaan Kawasan Perbatasan NegaraVIII

Peran Masyarakat Dalam Penataan RuangIX

Ketentuan PeralihanX

Ketentuan PenutupXI

CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

KPN mencakup kaw. perbatasan di darat & kawasan perbatasan di

laut.

Kaw. perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di

kecamatan/distrik pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah NKRI

dengan negara tetangga.

Kaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batasKaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas

yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas

yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis

batas negara belum disepakati, hingga garis pantai termasuk:

a. Kecamatan/distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau

b. seluruh kecamatan/distrik pada gugus pulau, atau perairan

dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.

Pulau Besar

Zona tambahan atau ZEE (200 Mil)

LAUT TERITORIAL (12Mil dari pulau/pesisir)NKRI

Kecamatan

Kabupaten

Pulau/Daratan Kepulauan/Laut


12

Pulau Besar

Delineasi Wilayah : kecamatan termasuk wilayah kepulauan, dimana pulau terluar atau pesisir yg lansung berbatasan negara

PEMBAGIAN ZONA PERAIRAN DALAM KAWASAN PERBATASAN NEGARA

GARIS PANTAI

ZONA

12 MIL

BATAS LANDAS KONTINEN / ZEE

0 MIL


TITIK PANGKAL

ZONA A1

ZONA A2

Hak2 Berdaulat

Wilayah Kedaulatan

LANDAS KONTINEN

PERAN DAN FUNGSI RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai

alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan

sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan

Perbatasan Negara

PERAN

Sebagai pedoman untuk:

FUNGSI

14

Sebagai pedoman untuk:

• penyusunan rencana pembangunan di KPN

• pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang KPN

• perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian

antarsektor di KPN

• penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KPN

• penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di KPN

• pengelolaan KPN

• perwujudan keterpaduan rencana pengembangan KPN dengan

kawasan sekitarnya

FUNGSI

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

TUJUAN

a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara

untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban

wilayah negara yang berbatasan dengan negara

tetangga

b. kawasan berfungsi lindung Perbatasan Negara yang

lestari lindung lintas negara, keterkaitan ekosistem,

keberadaan titik garis pangkal, sumber air

c. Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan

berdaya saing

Tujuan penataan ruang untuk 9 KSN Kawasan Perbatasan

Negara disesuaikan terhadap kondisi Geostrategi

Nasional terhadap negara tetangga

Tujuan IKaw. fungsi pertahanan dan

keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, & ketertiban wilayah negara yang

berbatasan

Kebijakan I.APenegasan dan penetapan batas

wilayah negara

Kebijakan I.BPengembangan prasarana dan

sarana hankam

Kebijakan I.CPengembangan sistem pusat

permukiman perbatasan negara

Strategi I.A.1Menegaskan titik-titik koordinat di

perbatasan darat

Strategi I.A.2Menegaskan titik-titik garis

pangkal di pesisir dan PPKT

Strategi I.A.3Menegaskan Batas Laut Teritorial

& Batas Yurisdiksi

Strategi I A 4

TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Strategi I.A.4Menetapkan Batas Laut Teritorial

& Batas Yurisdiksi

Strategi I.A.5Meningkatkan kerjasama

HANKAM

Kebijakan II.ATujuan II Strategi II.A.1

Kebijakan II.B

Dst....

Strategi II.A.2

Dst....

Kebijakan III.ATujuan III Strategi III.A.1

Kebijakan III.B

Dst....

Strategi III.A.2

Dst....

DIJABARKAN DIWUJUDKAN

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengantujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauanpelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara

sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengantujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauanpelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara

sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

17

Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara

Rencana sistem pusatpermukiman

Rencana sistem jaringanprasarana

•Pusat pelayanan utama•Pusat pelayanan penyangga•Pusat pelayanan pintu gerbang

•Sistem jaringan transportasi•Sistem jaringan energi•Sistem jaringan telekomunikasi•Sistem jaringan sumber daya air•Sistem jaringan prasarana permukiman

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana sistem pusat permukiman terdiri atas:

pusat pelayanan utama: pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, berupa PKSN

pusat pelayanan penyangga: pusat kegiatan penyangga

18

pusat pelayanan penyangga: pusat kegiatan penyangga pintu gerbang peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara

pelayanan pintu gerbang: pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara

Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dan Papua

Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT, Maluku, Malut-Papbar

Kota Pelabuhan di

Pulau Tetangga

Pusat Kota di Pulau Tetangga

Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT

Pulau Tetangga

PKSN

Gugus Pulau

Gugus Pulau

Pulau Utama

TETANGGAINDONESIA

Batas NegaraKerjasama

linkages

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pusat pelayanan Utama Pusat PelayananPenyangga

Pusat Pelayanan PintuGerbang

RTR Kawasan PerbatasanNegara di NTT

-PKSN Atambua-PKSN Kefamenanu-PKSN Kalabahi

-Haekesak-Wemasa

RTR Kawasan PerbatasanNegara di Kalimantan

- PKW Putussibau- PKW Taulumbis- PKL yg ditetapkan dengan

perda rtrw

-

-Motaain-Turiskain-Motamasin-Wini

-Napan-Haumeni Ana-Oepoli-Maritaing

-PKSN Long Pahangai-PKSN Long Nawang-PKSN Long Midang-PKSN Simanggaris-PKSN Nunukan

-PKSN Paloh Aruk-PKSN Jagoibabang-PKSN Entikong-PKSN Jasa-PKSN Nangabadau

22

RTR Kawasan PerbatasanNegara di Papua

-PKSN Jayapura-PKSN Tanah Merah-PKSN Merauke

RTR Kawasan PerbatasanNegara di Maluku Utara-Papua Barat

-PKSN Daruba-PKSN Sorong-PKSN Manokwari

-Sangowo-Kabare

-Berebere-Pulau Fani

RTR Kawasan PerbatasanNegara di Maluku

-PKSN Dobo-PKSN Saumlaki-PKSN Ilwaki

-PKW Tual Langgur-Benjina

-Batugoyang-Weduar Fer-Larat-Tepa, Tiakur, dan Wonreli diGugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan

-PKSN Nunukan -PKSN Nangabadau

-PKW Biak-PKW Muting-PKW Sarmi

-PKW Arso-Skou Mabo-Oksibil

-Biak-Skow-Hamadi-Batom

-Mindiptana-Sota-Waris

RENCANA POLA RUANG

Rencana pola KPN ditetapkan dg tujuan mengoptimalkan pemanfaatanruang sesuai dg peruntukannya sbg Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dg prinsip keberimbangan antara pertahanan

& keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarianlingkungan

Rencana pola KPN ditetapkan dg tujuan mengoptimalkan pemanfaatanruang sesuai dg peruntukannya sbg Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dg prinsip keberimbangan antara pertahanan

& keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarianlingkungan

23

Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara

Rencana peruntukan

kawasan lindung

Rencana peruntukan

kawasan Budi Daya

Zona Budi Daya (Zona B)

Zona Perairan(Zona A)

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

1). Indikasiprogram Utama

2). Indikasisumber

pendanaan

indikasi program

utama perwujudan

struktur ruang dan

pola ruang

Kawasan

Perbatasan

berasal dari APBN, APBD, dan/atausumber lain yang sah sesuai denganketentuan peraturanperundang-undanganArahan

Pemanfaata

4). Indikasiwaktu

pelaksanaan

3). Indikasiinstansi

pelaksana

terdiri atas 5 tahapan, sebagai dasar bagi instansipelaksana, baik pusatmaupun daerah, dalammenetapkan prioritaspembangunan pada KawasanPerbatasan Negara

Perbatasan

Negara

Pemerintah, pemerintahprovinsi, pemerintahkabupaten/kota, dan/atauMasyarakat

Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalammewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan

Perbatasan Negara

Pemanfaatan Ruang

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

a. Arahan Peraturan Zonasi :

1 32

Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi :

4

Jenis kegiatan ygdiperbolehkan,

kegiatan ygdiperbolehkan dgn

syarat, dan kegiatanyg tidak

diperbolehkan

Intensitaspemanfaatan ruang

Prasarana dansarana minimum

1 32

Ketentuan lain yg dibutuhkan

(ketentuan khusus)

4


a. Arahan Peraturan Zonasi :

a. Kegiatan yg diperbolehkan: kegiatan pelayanan CIQS, kegiatan hankam, keg.industri pengolahan, ….

b. Kegiatan yg diperbolehkan dgn syarat: kegiatan selain huruf a yg tidakmengganggu fungsi pusat pelayanan utama

c. Kegiatan yg tidak diperbolehkan: kegiatan yg mengganggu fungsi

Muatan arahan peraturan zonasi : 1).jenis kegiatan yg diperbolehkan, diperbolehkan dgn syarat, dan tidak diperbolehkan; 2)intensitas pemanfaatan ruang; 3) prasarana dan sarana minimum; 4).ketentuan lain yg dibutuhkan (ketentuan khusus)

Contoh arahan PZ utk pusat pelayananUtama :

Jeniskegiatan

c. Kegiatan yg tidak diperbolehkan: kegiatan yg mengganggu fungsi

pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung denganintensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arahvertikal

Intensitaspemanfaata

n ruang

Ketentuankhusus

Prasaranadan saranaminimum

a. kebutuhan dasar (listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah & limbah)

b. prasarana & sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan & terminal

a. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utamadiarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanannegaraprasarana

b. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana


b. Arahan Perizinan :

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dariPemerintah, pemprov, dan/atau pemkab/kota sesuai perdattg RTRW kab/kota beserta rencana rinci dan peraturanzonasinya yg didasarkan pd RTR Kawasan PerbatasanNegara

Negara

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuaidengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sektor/bidang terkait


c. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif :

Bentuk Insentif/Disinsentif

Insentif Disinsentif

Pemerintah kpd Pemda • subsidi silang• kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan

ruang yang diberikan oleh Pemerintah• penyediaan sarpras di daerah• pemberian kompensasi• penghargaan dan fasilitasi

• pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atauperizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruangyang diberikan oleh Pemerintah

• pembatasan penyediaan prasarana dan saranadi daerah termasuk bantuan teknis

• pemberian status tertentu dari Pemerintah• penghargaan dan fasilitasi• publisitas atau promosi daerah

• pemberian status tertentu dari Pemerintah

Pemda kpd Pemda lainnya • pemberian kompensasi• kompensasi pemberian penyediaan sarpras

termasuk bantuan teknis• kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi

kegiatan pemanfaatan ruang kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat

• publisitas atau promosi daerah

• pengajuan pemberian kompensasi• pembatasan penyediaan sarpras termasuk

bantuan teknis• pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau

perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruangkpd investor yang berasal dari daerahpenerima manfaat

Pemerintah dan/atau Pemdakepada Masyarakat

• pemberian keringanan pajak• pemberian kompensasi• pengurangan retribusi• imbalan• sewa ruang• urun saham• penyediaan prasarana dan sarana• kemudahan perizinan

• pengenaan kompensasi• pensyaratan khusus dalam perizinan bagi

kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikanoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

• kewajiban memberi imbalan• pembatasan penyediaan sarana dan prasarana

termasuk bantuan teknis• pensyaratan khusus dalam perizinan


d. Arahan Pengenaan Sanksi:

Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatanpemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerahtentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotabeserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinyayang didasarkan pada RTR Kawasan Perbatasan Negara

yang didasarkan pada RTR Kawasan Perbatasan Negara

bentuk sanksi : sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA

3. RTR KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI 3. RTR KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

INDIKASI PROGRAM DLM RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang :A. percepatan pengembangan pusat pelayanan utamaB. pengembangan pusat pelayanan penyanggaC. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbangD. pengembangan baru pusat pelayanan pintu gerbangE. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi

INDIKASI PROGRAM UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN

(Perwujudan Struktur Ruang)

E. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasiF. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energiG. pengembangan sistem jaringan telekomunikasiH. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah

serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistemprasarana sumber daya air berupa embung, jaringan irigasi, sistempengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai

I. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasaranapermukiman meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

41

INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Pusat Permukiman

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV

RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT

42

A1 : percepatan pengembangan PKSN KalabahiA2 : percepatan pengembangan PKSN AtambuaA3 : percepatan pengembangan PKSN KefamenanuA4 : pengembangan Haekesak sbg pusat pelayanan penyanggaA6 : percepatan pengembangan Maritaing sbg pusat pelayanan pintu gerbangA7 : percepatan pengembangan Motaain sbg pusat pelayanan pintu gerbangA8 : percepatan pengembangan Motamasin sbg pusat pelayanan pintu gerbang…dst

Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM

INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Tranportasi

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV


43Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM

B1 : pemantapan jaringan jalan arteri primer Bolok-TenauB2 : peningkatan & pemantapan jaringan jalan arteri priimer

Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain…dst

INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Energi

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV


44Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM

C1 : Pengembangan depo minyak dan gas bumi C2 : Pengembangan dan peningkatan PLTU Alor…dst

INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV



D1 : Pengembangan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu

D2 : Pengembangan GI Atambua…dst

INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV



E1 : Pengembangan Embung HaekritE2 : Peningkatan dan pemantapan DI Baus…dst

Peta Indikasi Program:A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman

RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV

A01 : percepatan pengembangan PKSN Paloh-ArukA02 : percepatan pengembangan PKSN Jagoibabang A03 : percepatan pengembangan PKSN Entikong…dst

INDONESIA

Peta Indikasi Program:B. Perwujudan Sistem Transportasi

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV

B2

B7 B8 B9 B10

B11

B12 B13 B14 B15 B16

B17

B18

B19

B20

B22

B23

B24

B25B26

B30

B31

B32

B35

B36

B37

B38B1 : Pemantapan jaringan jalan Tanjung-Balai

Karangan-Entikong-Batas NegaraB2 : Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan

Tanah Hitam-Merbau-TemajukB3 : Pengembangan dan peningkatan Galing-Aruk-

Batas Negara di Kecamatan Sajingan Besar …dst


B1

B3 B4 B5 B6

B21

B25

B26

B26B26

B26

B26

B26

B27B27

B28

B29

B31

B31

B34

B34

B35

B37

B37

B38

B38

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV

C2

C4

C3

C1

C6C7C9

Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Energi

C1 : Pengembangan dan peningkatan Jaringan pipa transmisi gas bumi Natuna-Tanjung Api-Pontianak-Palangkaraya

C2 :Pengembangan dan peningkatan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api

C3 : Pemantapan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api

…dst


C5C8

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV

Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

D1

D2

D7

D8

D9

D10D1 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan

pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan

satelit PKSN Paloh-ArukD2 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan

pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Jagoibabang

D3 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapanpelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Entikong

…dst


D3 D4D5

D6

cMULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV E3

E2

E4E6

E9

E37

E11/E12/E13

E20/E21

E22/E23/E24/E25

Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

E36

E31

E35

E34

E33E32

E28

27

E1 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan Danau Sentarum

E2 : Peningkatan dan pemantapan sumber air permukaan Danau Sentarum

E3 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan pada WS Sesayap

…dst


E1E7

E8

E14

E15/E16E17/E18

/E19

E26

E29/E30

INDIKASI PROGRAM

Indikasi program utama perwujudan pola ruang :A. pengendalian alih fungsi, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempatB. pengembangan pengelolaan, pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu,

rehabilitasi, dan/atau revitalisasi kawasan konservasiC. revitalisasi dan/atau pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan

bencana alam

INDIKASI PROGRAM UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN

(Perwujudan Pola Ruang)

bencana alamD. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan dan

permukiman perdesaanE. pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman panganF. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura serta peternakanG. pengembangan kawasan hutan produksiH. pengendalian dan/atau reklamasi fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineralI. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal kepulauan

dari abrasiJ. pengembangan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen

dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber dayaalam sesuai potensi lestari

52

INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program Perwujudan Pola Ruang :Perwujudan Kawasan Konservasi

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV


53

A1 : Pengembangan pengelolaan Suaka Alam Perairan Selat PantarA2 : Pengembangan pengelolaan Suaka Margasatwa Kateri…dst

Peta Indikasi program Perwujudan Pola RuangPerwujudan Kawasan Konservasi

MULAI TAHAP I

WAKTU PELAKSANAAN :

MULAI TAHAP II

MULAI TAHAP III

MULAI TAHAP IV

L1

L1L1

L1L3 L2

L2 L3

L4


L1 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi SAP Sambas dan SAP Sebatik

L2 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi Cagar Alam Niyut-Penrissen

L3 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi pantai berhutan bakau Sebagian dari wilayah: Kec.Paloh, Kec. Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, dll.

…dst

4. KESIMPULAN4. KESIMPULAN

INDIKASI PROGRAM DLM RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan

strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, juga

merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu

KESIMPULAN

merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu

negara.

RTR Kawasan Perbatasan dapat menjadi dasar penyusunan

program sektoral & pelaksana pembangunan

Kementerian/Lembaga.

56

Planning for All

Terima Kasih

rencana tata ruang kawasan perbatasan sebagai arahan ... · nasional terhadap kedaulatan negara,...

Documents