strategi dan konsepsi an wilayah perbatasan

8/8/2019 Strategi Dan Konsepsi an Wilayah Perbatasan

1/47

STRATEGI DAN KONSEPSIPENGEMBANGAN

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG


2/47

STRATEGI DAN KONSEPSI PENGEMBANGAN

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

Meskipun pengembangan wilayah perbatasan telah menjadi

komitmen dan prioritas Pemerintah dalam dasawarsa terakhirsebagaimana dapat diamati dalam kebijakan pembangunan yang

dituangkan dalam GBHN 1993 dan Repelita VI, namun hingga saatini masih belum memperlihatkan hasil yang nyata. Komitmen

Pemerintah dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan

masih konsisten, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN 1999 2004 pada Bab IV Arah Kebijakan, butir G. Pembangunan Daerah,

1h, yaitu: meningkatkan pembangunan di seluruh daerah,terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan

wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip

desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 2004

dinyatakan program pengembangan daerah perbatasan

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraanmasyarakat, meningkatkan kapasitaspengelolaan potensi wilayah

perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah

yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalahterwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan

ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, danketertiban serta keamanan kawasan perbatasan. Komponen-

komponen program prioritasnya antara lain:

pengembangan pusat-pusat permukiman potensial

termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan;

peningkatan pelayanan prasarana transportasi dankomunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan

pemasaran produksi;

peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan

dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal

batas;

pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan

potensi wilayah khususnya pertambangan dan kehutanan;serta


3/47

peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negaratetangga di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan daerah perbatasan.

Kebijakan pemerintah terkait dengan upaya peningkatan

keserasian pertumbuhan antardaerah antara lain adalah dengan

memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjanganantardaerah dengan mengembangkan potensi sesuai dengan

kondisi daerah. Keserasian antardaerah diciptakan denganmemacu pembangunan daerah yang tertinggal dan terisolasi,

seperti kawasan timur Indonesia dan beberapa wilayah dikawasan barat Indonesia, serta mendukung pengembangan

kawasan pertumbuhan lintas batas internasional, kawasan

perbatasan antarnegara, dan kawasan yang mendukungkepentingan pertahanan keamanan nasional.

Secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di

dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di lautdengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dan di darat dengan 3

(tiga) negara tetangga. Karakteristik batas laut dan darat sangatberbeda, namun keduanya harus ditangani secara komprehensif

yang meliputi aspek filosofis, yuridis, politis, sosial ekonomi, dan

kultur historis, serta harus didukung dengan aspek teknis danteknologi yang memadai.

Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan

secara optimal dan kurang terpadu, serta timbulnya konflik antarberbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal)

tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasanperbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja

sudah waktunya diperbaiki dalam era otonomi daerah, meskipunkawasan perbatasan ini merupakan kawasan strategis nasional.

Nilai strategis kawasan perbatasan ditentukan antara lain oleh

kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan:

mempunyai potensi sumberdaya yang berdampak ekonomi

dan pemanfaatan ruang wilayah secara siginifikan;

merupakan faktor pendorong bagi peningkatankesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di

luar wilayah;


4/47


5/47

kualitas kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan wilayahtanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Keterlibatan multistakeholders dalam pengembangan wilayah

perbatasan ini menjadi hal yang menarik dan sekaligus kompleks.

Kekompleksitasan ini diharapkan dapat dipadu secara sinergisdalam bentuk strategi kebijakan dan konsepsi penanganan yangditawarkan.

II. KONDISI KAWASAN PERBATASAN

A. Kondisi Umum

Kondisi umum kawasan perbatasan dapat dilihat dari tigaaspek, yaitu:

1. Aspek Sosial Ekonomi

Merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang)yang disebabkan antara lain oleh:

a. lokasinya yang relatif terisolir/terpencil dengan

tingkat aksesibilitas yang rendah,

b. rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatanmasyarakat,

c. rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomimasyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk

miskin dan desa tertinggal),

d. langkanya informasi tentang pemerintah dan

pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah

perbatasan (blank spots).

2. Aspek Pertahanan Keamanan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah pembinaan yangluas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak

merata, sehingga menyebabkan rentang kendali

pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan danpembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan

efisien.


6/47

3. Aspek Politis

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan

perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial

ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi

untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karenameskipun orientasi masyarakat masih terbatas padabidang ekonomi dan sosial, namun dimungkinkan adanya

kecenderungan untuk bergeser ke soal politik, terutama

apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasanmempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara

tetangga, maka hal inipun, selain dapat menimbulkankerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat

dan martabat bangsa.

B. Kondisi Kawasan Perbatasan Pulau Kalimantan

Kawasan perbatasan dengan negara tetangga di Propinsi

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakanperbatasan wilayah darat dan laut yang mempunyai pola

keterkaitan pada daerah perbatasan darat antara wilayah

Propinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak dan antaraPropinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah. Kedua

kawasan tersebut relatif berhubungan langsung satu samalain karena merupakan perbatasan darat. Kondisi yang

berbeda satu sama lain, dimana wilayah Malaysia relatif lebih

maju dibandingkan dengan wilayah Indonesia, maka terjadikecenderungan perubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi

penduduk di wilayah Indonesia ke wilayah Malaysia. Pos lintasbatas darat yang telah diresmikan meliputi dua titik, yaitu

Entikong (Singkawang Kalimantan Barat) Tebedu (NegeriSarawak), dan Nanga Badau (Kapuas Hulu Kalimantan

Barat) Lubuk Antu (Negeri Sarawak), keduanya dalam

rangka mendukung IMS GT dan BIMP EAGA.

Adapun lintas batas melalui laut ataupun udara mempunyai

permasalahan yang berbeda dengan lintas batas melalui

daratan. Adapun pelabuhan laut yang dapat dimanfaatkanuntuk sarana lintas batas di Pulau Kalimantan terdiri dari:

Pelabuhan Pontianak di Propinsi Kalimantan Barat

(mendukung IMS GT dan BIMP - EAGA),

Pelabuhan Sampit di Propinsi Kalimantan Tengah

(mendukung BIMP EAGA),


7/47

Pelabuhan Balikpapan di Propinsi Kalimantan Timur(mendukung BIMP EAGA),

Pelabuhan Tarakan di Propinsi Kalimantan Timur(mendukung BIMP EAGA),

Pelabuhan Nunukan di Propinsi Kalimantan Timur

(mendukung BIMP EAGA), Pelabuhan Samarinda di Propinsi Kalimantan Timur

(mendukung BIMP EAGA),

Pelabuhan Banjarmasin di Propinsi Kalimantan

Selatan (mendukung BIMP EAGA).

Sedangkan bandar udara yang dapat dimanfaatkan untuksarana lintas batas di Pulau Kalimantan terdiri dari:

Bandar udara Supadio Pontianak di Propinsi

Kalimantan Barat (mendukung IMS GT dan BIMP -EAGA),

Bandar udara Sepinggan Balikpapan di PropinsiKalimantan Timur (mendukung BIMP EAGA),

Bandar udara Tarakan di Propinsi Kalimantan Timur

(mendukung BIMP EAGA).

C. Kondisi Kawasan Perbatasan Propinsi Papua

Pos lintas batas darat di Propinsi Papua belum ada yang telah

diresmikan. Lintas batas melalui laut ataupun udaramempunyai permasalahan yang berbeda dengan lintas batas

darat. Pelabuhan laut yang dapat dimanfaatkan untuk saranalintas batas di Propinsi Papua untuk mendukung kerjasama

regional BIMP EAGA meliputi 3 pelabuhan, yaitu: (1)pelabuhan Jayapura, (2) Sorong, dan (3) Biak. Sedangkan

bandar udara yang dapat dimanfaatkan untuk sarana lintasbatas di Propinsi Papua belum tersedia.

D. Kondisi Kawasan Perbatasan Propinsi Nusa Tenggara

Timur

Tapal batas darat antara Indonesia dan Timor Leste

membentang sepanjang 150 km meliputi Kabupaten Belu dan

Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan tigadisrik: Maliana, Kovalima, dan Oecusse. Wilayah Timor Leste,

yakni distrik Oecusse, menjadi daerah enclave yang terjepitantara Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara di Indonesia.


8/47

Pembahasan transportasi darat dari Oecusse ke Dilli masihbelum dicapai kesepakatan, nota kesepahaman (MoU) yang

ditandatangani pada 26 Februari 2002 di Nusa Dua, Balihanya menyepakati untuk mengatur masalah transportasi

komersial antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur

menyangkut lintas perbatasan antara Oecusse dan TimorLeste dan mengatur lintas batas secara tradisional tanpa

menggunakan paspor dan visa.

Saat ini, ada dua pintu perbatasan resmi, lengkap denganpetugas bea cukai dan imigrasi, yaitu di Matoain dan

Metamau. Kedua pintu itu menghubungkan daerah KabupatenBelu di NTT dengan sektor timur negara Timor Leste. Selain

itu sedang diupayakan penambahan satu pintu lagi di Napanyang merupakan pintu masuk dari Kabupaten Timor Timur

Utara (TTU) dengan enklave Oecusse.

Sementara itu, kesepakatan antar kedua negara untukmembuka lima pasar tradisional secara resmi, yaitu: di Memo

(Bobobnaro), Salele (Kovalima), Wini (NTT), Turiskai (NTT),

dan Haikesak (NTT), perlu segera diantisipasi terutama olehIndonesia mengingat mata uang yang digunakan oleh Tiomor

Leste adalah Dolar Amerika. Perbedaan harga jual beberapakomoditas akan dapat menarik masyarakat Indonesia untuk

bertransaksi di Timor Leste.

E. Kondisi Kawasan Perbatasan Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi tidak mempunyai kawasan perbatasan darat,namun hanya mempunyai kawasan perbatasan laut. Lintas

batas laut dilakukan melalui pelabuhan laut ataupun bandarudara. Terdapat empat pelabuhan laut di Pulau Sulawesi yang

dapat memberikan fasilitas lintas batas terutama dalammendukung kerjasama regional BIMP EAGA, yaitu:

Pelabuhan Bitung di Propinsi Sulawesi Utara;

Pelabuhan Pantoloan di Propinsi Sulawesi Tengah;

Pelabuhan Makasar di Propinsi Sulawesi Selatan; dan

Pelabuhan Kendari di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan lintas batas melalui Bandar udara di PulauSulawesi hanya dilayani oleh dua bandar udara, yaitu: bandar

udara Hasanuddin Makasar di Propinsi Sulawesi Selatan dan


9/47

bandar udara Sam Ratulangi Manado di Propinsi SulawesiUtara.

F. Kondisi Kawasan Perbatasan Pulau Sumatera

Kawasan perbatasan negara di Pulau Sumatera seluruhnyaterletak di laut. Kegiatan lintas batas melalui laut lebih

intensif terjadi di Propinsi Riau, hal ini dapat diperhatikan dari

jumlah pelabuhan laut yang dapat memfasilitasi lintas batasterutama dalam mendukung kerjasama regional IMS GT

dan IMT GT yang meliputi pelabuhan sebagai berikut:

Pelabuhan Malahayati Banda Aceh dan Pelabuhan

Lhokseumawe di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan/Kuala Tanjung Kisaran dan Pelabuhan Belawan Medan di Propinsi

Sumatra Utara;

Pelabuhan Sekupang Batam, Pelabuhan Batu

Ampar, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan

Tanjung Pinang, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Selat Kijang Kijang, Pelabuhan Nongsa, Pelabuhan Telaga Pungkur,

Pelabuhan Bandar Banten Telani, Pelabuhan Bandar SeriUdana;

Pelabuhan Teluk Bayur di Propinsi Sumatera Barat;

Pelabuhan Palembang di Propinsi Sumatera Selatan;

Pelabuhan Panjang di Propinsi Lampung;

Pelabuhan Jambi di Propinsi Jambi; dan Pelabuhan Pulau Baai di Propinsi Bengkulu.

Sedangkan bandar udara yang dapat memberikan pelayanan

lintas batas negara di Pulau Sumatera meliputi bandar udara:

Sultan Iskandar Muda Banda Aceh di Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam;

Polonia Medan dan Binaka di Propinsi SumateraUtara;

Hang Nadim Pekanbaru dan Simpang Tiga diPropinsi Riau;

Tabing Padang di Propinsi Sumatera Barat; dan

Sultan Machmud Badaruddin II Palembang diPropinsi Sumatera Selatan;


10/47

III. KELEMBAGAAN KERJASAMA PENANGANANKAWASAN PERBATASAN

1. Kelembagaan Penanganan Wilayah Perbatasan RI

Malaysia

Kelembagaan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan RI

Malaysia adalah General Border Committee (GBC) yang diketuaioleh Panglima TNI. Forum ini mengadakan pertemuan setahun sekali

dengan tempat saling bergantian antara Indonesia dan Malaysia.Pada rapat interdep (di Mabes TNI, 3 Juli 2000) dibahas perubahan

struktur organisasi GBC menjadi sebagai berikut:

General Border Committee (GBC), diketuai oleh Menteri Pertahanandilengkapi dengan 5 sub Komite, yaitu:

1. Staff Planning Committee (SPC), diketuai oleh

Kasum TNI2. Sub Komite Keamanan Perbatasan, diketuai oleh

Mabes TNI3. Sub Komite Sosio Ekonomi (SOSEK), diketuai oleh

Depdagri

4. Sub Komite Penegasan Batas Wilayah, diketuai oleh

Depdagri atau Dephan;

5. Sub Komite Penanggulangan Bencana danKecelakaan, diketuai oleh Badan Koordinasi Nasional

Penanggulangan Bencana dan PenanggulanganPengungsi yang dibentuk dengan KEPPRES No.3

Tahun 2001

Permasalahan perbatasan yang ada saat ini terjadi pada 9 titik

permasalahan sangat kompleks dan menyangkut kepastian hukumtentang wilayah NKRI atau Malaysia, yaitu masalah: (1) Tanjung Datu,

(2) Batu Aum, (3) Semilau, (4) Sungai Sinapad, (5) SungaiSemantipal, (6) Nanga Badau, (7) Sungai Buan, (8) Gunung Raya, dan(9) Pulau Sebatik.

Kerjasama di bidang sosial ekonomi daerah perbatasan Malaysia

(Sarawak dan Sabah) dengan Indonesia (Kalimantan Barat danKalimantan Timur) yang disebut Sosek Malindo telah dilengkapi


11/47

dengan kelompok kerja (KK) Sosek Malindo di tingkat propinsi/negeri(struktur organisasi Sosek Malindo pada Gambar 1) yang ditujukan

untuk: (a) menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomiyang digunakan bersama, (b) merumuskan hal-hal yang berhubungan

dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah

perbatasan, (c) melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama,

dan (d) menyampaikan laporan kepada KK Sosek Malindo tingkatpusat mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi

di daerah perbatasan.

Gambar 1

Struktur Organisasi

Kerjasama Pembangunan Sosio Ekonomi

Wilayah Perbatasan Malaysia Indonesia (KK SOSEK

MALINDO)

General Border Committee (GBC)

Ketua: Panglima TNI


12/47

Tim Teknis

Tim Teknis

Ketua:

Bappeda Kaltim

Tim Teknis

Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja Sosek Malindo Tingkat DaerahKALBAR SARAWAK

Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja Sosek Malindo Tingkat DaerahKALTIM SABAH

Tim Teknis

Ketua:


13/47

Bappeda Kalbar

Coordinated Operation Control Committee (COCC)

Ketua: Asops Kasum TNI

Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB)

Ketua: Asops Kasum TNI

Kelompok Kerja Sosek Malindo

Ketua: Aster Kaster TNI

Kelompok Kerja SAR

Ketua: Kabasarnas

Staff Planning Committee (SPC)

Ketua: Kasum TNI

Selain dari hasil kerjasama dalam bidang sosial ekonomi yang

dilandasi oleh latar belakang politis di atas, telah dirintis dandikembangkan pula beberapa kerjasama ekonomi bilateral dan

multilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, yangantara lain ditunjukkan oleh:


14/47

kerjasama segitiga pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia,Singapura Growth Triangle) atau yang juga dikenal dengan

kerjasama segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapore-Johor-Riau);

kerjasama segitiga pertumbuhan utara IMT-GT (Indonesia,

Malaysia, Thailand Growth Triangle); kerjasama kawasan pertumbuhan ASEAN timur, BIMP-EAGA

(Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines EastAsean Growth Area), yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara

(Manado dan Bitung), Propinsi Kalimantan Timur, Mindanao

(Davao) di Filipina, Sabah (Kota Kinibalu), dan BruneiDarussalam.

2. Kelembagaan Penanganan Wilayah Perbatasan RI Papua New Guinea

Kelembagaan yang dibentuk untuk menangani masalah perbatasan RI

Papua New Guinea berupa Joint Border Comitte (JBC) yangdibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua

New Guinea yang tertuang dalam MOU on the Establishment of theJoint Border Committee dan ditandatangani di Port Moresby PNG

pada tanggal 4 Agustus 1982 dan diratifikasi pada tanggal 15

November 1993 di Rabaul PNG.

Joint Border Committe (JBC) atau Komite Bersama Perbatasanmerupakan forum antar pemerintah untuk menampung dan

menyelesaikan seluruh masalah yang belum terselesaikan dalamforum Sub Komite, mengadakan pertemuan sekali dalam setahun

dengan tempat saling bergantian. Adapun Sub-Komite yang berada dibawah JBC meliputi:

a. Border Liaison Meeting (BLM) atau Penghubung

Perbatasan diketuai oleh wakil Gubernur Papua

dan mengadakan pertemuan dua kali dalam

setahun dengan tempat saling bergantian,yang berfungsi menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi dan diperkirakan akantimbul di wilayah perbatasan terutama

mengenai pelintas batas dan gejala sosial

lainnya.b. Joint Technical Sub Committee on Survey,

Demarcation and Mapping (JTSC) atau Sub


15/47

Komite Teknis tentang Demarkasi danPemetaan diketuai Kepala Pusat Survei dan

Pemetaan (PUSSURTA) Mabes TNI danmengadakan pertemuan sekali dalam setahun

dengan tempat saling bergantian, yang

berfungsi menyelesaikan masalah penetapanbatas wilayah phisik kedua negara

c. Joint Technical Sub Committee on SecurityMatters along to the Common Border Area

(JSCS) atau Sub Komite Teknis tentang

Keamanan di sepanjang perbatasan diketuaioleh wakil asisten Operasi kasum TNI dan

mengadakan pertemuan setahun sekali dengantempat saling bergantian dengan fungsi untuk

menyelesaikan masalah-masalah keamanan di

wilayah perbatasan kedua negara

Sidang Perundingan Joint Border Comitte ke-20 di kota Alotau,

propinsi Milne Bay-Papua New Guinea (6-8 November 2001)membahas permasalahan yang dihadapi dan diperkirakan akan timbul

berdasarkan perjanjian Saling Menghormati, Persahabatan danKerjasama (Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation)

yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1980 di Papua New

Guinea dengan hasil:

Dari seluruh materi yang dibahas dalam sidang perundingan JBC ke-20

tersebut, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian

dan tindak lanjut bagi kedua belah pihak, yaitu:

MOU mengenai pembentukan Sub Committee Teknis on

SAR dan Standard Operating Procedures (SOP) masihmemerlukan penyempurnaan, sehingga kedua belah pihak dapat

segera mempercepat proses penyelesaiannya agar segera

ditandatangani.

Direncanakan untuk membuka secara resmi Pos Perbatasan

di Wutung Skou serta jalan penghubung antara Jayapura Vanimo.

MOU on Illegal Movement of the Third Country Along the

Border.

(Memorandum Saling Pengertian tentang Pergerakan Orang dari

Negara Ketiga)


16/47

Indonesia telah menyampaikan naskah working group inisebagai bahan yang perlu dipelajari oleh pihak PNG.

Transportasi darat dan Asuransi.

PNG menyarankan agar para pihak bidang teknis yangmenyangkut dengan masalah asuransi segera mengadakan

pertemuannya untuk merealisir kerjasama di bidang

perasuransian guna mengurangi resiko kerugian.

Kasus Wara Smol

Dalam rangka menindaklanjuti hasil JBC ke-20 RI-PNG, pada

tanggal 20-21 Desember 2001 telah dilaksanakan peninjauanbersama ke lokasi Wara Smol oleh 4 orang (2 orang dari RI dan

2 orang dari PNG) dengan hasil:

o Desa yang ada di Wara Smol secara pasti terletak di

wilayah Indonesia.

o Mengaku Warga Negara PNG dan mengibarkan bendera

PNG.

o Belum pernah ada pejabat dari Indonesia mengunjungi

daerah tersebut

o Ada perintah Gubernur Propinsi Sandaun (PNG) untuk

membangun airstrip di desa Iksikin.

Hasil tinjauan ini akan dibahas pada saat sidang JBC ke-21 RI-PNG, di Surabaya.

Pembentukan jasa komunikasi perbatasan

Traktat Ekstradisi.

Saat ini Indonesia masih mempelajari naskah yang pernah

disampaikan pihak PNG.

Pencemaran Lingkungan akibat Perusahaan Pertambangan OKTedi

PNG memohon izin pesawatnya untuk melintasi batas wilayah

Indonesia guna melakukan penilaian kerusakan lingkungansebagai akibat Pertambangan OK Tedi Mining yang mendapat

respon persetujuannya dari delegasi RI dengan mengharapkan

agar laporan hasil pelaksanaan penilaian tersebut dapat


17/47

disampaikan kepada Indonesia secepatnya melalui salurandiplomatik

Basic Agreement on Border Arrangement.

(Persetujuan Dasar tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan)

Diadakan perpanjangan masa berlakunya Basic Agreement onBorder Arrangement melalui pertukaran nota diplomatik, hal ini

dilakukan pihak Indonesia pada tanggal 1 November 2001 yangmenyampaikannya kepada pihak PNG melalui saluran

diplomatik.

3. Kelembagaan Penanganan Wilayah Perbatasan RI Timor Leste

Joint Border Committee (JBC) RI-UNTAET dibentuk pada tanggal 14September 2000 di Bali dengan telah ditandatangani arrangementnya

yang merupakan forum tingkat pusat untuk menampung seluruh

masalah perbatasan RI-Timor Leste.

Pertemuan pertama JBC RI- UNTAET (Denpasar, Bali tanggal 30

Januari 2001) dengan hasil:

Kesepakatan pembentukan Komite Perbatasan, susunankeanggotaan dari masing-masing Komite Perbatasan Nasional

dan 5 (lima) sub Komite Teknis (Sub Komite Teknik ManajemenPerbatasan, Lintas Perbatasan Orang dan Barang, Kerjasama

Polisi Lintas Perbatasan. Keamanan Perbatasan dan Para Pelintas

Perbatasan) disertai prosedur operasional dan mekanismekoordinasinya.

Pejabat Perantara Perbatasan (Border Liaison) untuk KomitePerbatasan akan diketuai oleh Wakil Gubernur Propinsi NTT yang

beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Komite Bersama Perbatasan akan mengadakan pertemuan dua

kali setahun, masing-masing Sub Komite Teknis bertemu tigakali dalam setahun dan kemungkinan diadakan pertemuantambahan sesuai dengan kebutuhan.

Kesepakatan penggabungan Sub Komite Teknis Lintas

Perbatasan Orang dan Barang dan Sub Komite Teknis ParaPelintas Perbatasan menjadi satu Sub Komite Teknis.


18/47


19/47

4. Kelembagaan Penanganan Perbatasan RI FILIPINA

Kawasan perbatasan negara RI Filipina berupa kawasan perbatasan

laut. Kesepakatan perbatasan negara yang masih perlu dirundingkanmeliputi kawasan maritim yang terletak di tiga bagian, yakni:

a. Kawasan sebelah Barat Laut Sulawesi di daerah sekitar P.

Sipadan dan Ligitan

b. Kawasan tengah Laut Sulawesi

c. Bagian sebelah Timur kawasan tersebut yang terletak antara P.

Miangas dan Cape San Agustin.

Perundingan ketiga kawasan maritim tersebut telah dilakukan pada

Tingkat Pejabat Tinggi yang diselenggarakan di Manado pada bulan

Juni 1994. Hasilnya adalah disepakatinya prinsip-prinsip yang dapatdigunakan bagi pembahasan atau penyelesaian masalah selanjutnya

yang diantaranya meliputi:

a. Perundingan didasarkan pada hukum internasional, termasukHukum laut internasional;

b. Batas maritim ditentukan berdasarkan prinsip garis tengah atau

median line;

c. Terbuka kemungkinan penggunaan cara penyelesaian politik.

Hingga kini masih belum diperoleh penyelesaian masalah ini dan masih

memerlukan waktu yang cukup lama, terutama bagi PemerintahFilipina yang harus menyempurnakan perundang-undangan mengenai

garis dasar wilayah maritim sesuai dengan Konvensi Hukum Laut

1982, mengingat posisi Filipina mengenai garis laut wilayahnya masihdidasarkan pada Traktat Paris 1898.

Kedua negara sepakat membahas permasalahan perbatasan negaradalam forum bilateral, yaitu Joint Border Committee (JBC) RI-Filipina. Indonesia diketuai oleh Pangdam VII Wirabuana dan

Filipina diketuai oleh Philippines South Commander. Forum inimelakukan pertemuan setiap tahun guna membahas dan

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di perbatasan kedua


20/47

negara.

IV. ISU PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN

Dalam kenyataan di lapangan banyak ditemui kebijakan yang tidaksaling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal

ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadisangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan

kawasan perbatasan, sebagaimana dikemukakan di atas, melibatkanbanyak instansi (departemen/LPND), baik antarinstansi terkait di

tingkat pusat maupun antara instansi pusat dengan pemerintah

daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasanperbatasan antarnegara dengan kerjasama ekonomi sub-regional,

seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timurdengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya,

serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPETSASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan

operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan dayasaing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya

yang ada di negara tetangganya.

Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan,

komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas lebihtinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami

reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (security approach) menjadiorientasi pembangunan (prosperity/ development approach).

Reorientasi ini, pada kasus kawasan perbatasan di Kalimantan,dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

Pendekatan keamanan (security approach) yang diterapkan

Mabes ABRI di dalam penanganan KK Sosek Malindo, walaupunberbeda namun diharapkan dapat saling menunjang dengan

pendekatan pembangunan (prosperity/ development approach).

Penanganan KK Sosek Malindo selama ini ternyata tidak terciptasuatu keterkaitan/'interface' dengan program pengembangan

kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA,yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara

integratif dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo.


21/47

Terkait dengan beberapa upaya yang telah disepakati di dalampengembangan kawasan perbatasan antar negara, khususnya di

Kalimantan dengan KK Sosek Malindonya, diperlukanpertimbangan terhadap upaya percepatan pengembangan

kawasan perbataan tersebut melalui penanganan yang bersifat

lintas sektor dan lintas pendanaan.

Isu pengembangan kawasan perbatasan lainnya secara umum

diilustrasikan sebagai berikut:

a. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya

patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan

Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah RepublikIndonesia (RI) berpindah masuk menjadi wilayah Negara

Malaysia (Media Indonesia, 21 Juni 2001). Ancaman hilangnyasebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar)

dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara

yang sedikitnya kini telah mencapai 21 patok yang terdapat diKecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, memerlukan

perhatian yang serius bagi pihak terkait. Selain itu di KabupatenBengkayang, kerusakan patok-patok batas ini juga terjadi di

wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing

berjumlah tiga dan lima patok (Media Indonesia, 23 Juni 2001).b. Pengelolaan sumberdaya alam belum terkordinasi antar pelaku

sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yangkurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat.

Misalnya, kasus illegal logging yang juga terkait dengankerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih

keuntungan dalam penjualan kayu. Departemen Kehutananpernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000 100.000 m3

kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m3 kayu

ilegal dari Kalimantan Barat masuk ke Malaysia (Kompas, 20 Mei2001).

c. Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasipembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar

peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif.

Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untukmengelola HPH eks PT Yamaker di perbatasan Kalimantan-

Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No.3766/Kpts-II/1999tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani

meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka

pelestarian Sumber Daya Alam, perlindungan dan pengamaman


22/47

wilayah perbatasan, dan pengelolaan hutan dengan sistimTebang Pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah

sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.

d. Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi

dalam program kerjasama bilateral antar kedua negara,

misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yangterletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah utara

Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan SabahMalaysia, seluas 1,35 juta hektar. Taman ini merupakan tempat

tinggal lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan

ratusan spesies lainnya.e. Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang

berdampak terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya

sebagai outlet terdepan Indonesia yang mana terjadi

banyaknya pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupunMalaysia. Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu

diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas legal yangdisepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan Barat

dengan Sarawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari

16 pos lintas batas yang ada.f. Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan perbatasan menjadi

pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadipelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki

perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian

Malaysia yang lebih berkembang.g. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah

negara menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat,seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah

dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayahKalimantan.

h. Tidak tercipta keterkaitan antar kluster sosial ekonomi baikkluster penduduk setempat maupun kluster binaan pengelolaan

sumberdaya alam di kawasan perbatasan, baik keterkaitan ke

dalam maupun dengan kluster pertumbuhan di negara tetangga.i. Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara

yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang

terkait dengan aspek keamanan dan politis, maupunpelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumberdayaalam yang lintas batas negara, baik sumberdaya alam darat

maupun laut.

Adapun permasalahan hubungan bilateral yang perlu diprioritaskanpenyelesaiannya meliputi hal-hal sebagai berikut:


23/47

1. Hubungan bilateral Indonesia Malaysia:

Kasus pelemparan granat di halaman Kedutaan Besar Malaysia

di Jakarta,

Demontrasi yang disertai perusakkan kantor Konsulat Malaysiadi Pontianak,

Kasus penangkapan warganegara Malaysia di perbatasan

Serawak dengan Kalimantan Barat yang dituduh melakukanpenebangan hutan di wilayah Indonesia,

Kasus kasus yang berhubungan dengan perbatasan dan ZEEkedua negara seperti kasus penangkapan dan penahanan ABK

Kapal Semesta Pahala Sakti, dan insiden KRI Teuku Umardengan Kapal Nelayan Malaysia.

Penyelesaian sengketa P. Sipadan dan Ligitan yang telah

memasuki tahap akhir yaitu pelaksanaan oral hearings diInternational Court of Justice.

2. Hubungan bilateral Indonesia Filipina:

Perundingan batas wilayah perairan kedua negara sebagai

tindaklanjut telah ditandatanganani 4 persetujuan bilateral yangmengatur kerjasama di bidang perikanan, pariwisata, investasi

dan energi.

Banyaknya nelayan-nelayan Filipina yang masuk secara ilegalke perairan RI sehingga dilakukan penangkapan atas nelayan-

nelayan tersebut yang disebabkan oleh belum adanya batasmaritim kedua negara merupakan faktor penyebab adanya

pelanggaran wilayah oleh nelayan-nelayan Filipina. Peningkatan kerjasama keamanan perbatasan dan memerangi

kejahatan transnasional (transnational crimes) termasuk

terorisme.

3. Hubungan Diplomatik Indonesia Australia:

Kasus imigran gelap di tahun 2001. OptimalisasiJoint Press

Statementyang telah dibuat antar 3 menteri kedua negara diIndonesia tanggal 6-7 September 2001 yang intinya kedua

negara bertekad untuk bersama-sama mengatasi masalahimigran gelap tersebut.

OptimalisasiJoint Communique yang menekankan pentingnya

dialog (primacy of dialogue) dalam setiap isu yang timbul sertapenekanan bahwa hubungan kedua negara harus dibangun atas

dasar mutual trustdan mutual understanding.

Pembukaan kembali hubungan pertahanan, penanganan

bersama masalah imigran gelap termasuk rencana pelaksanaan

konferensi regional mengenai penyelundupan dan perdagangan


24/47

manusia, rencana trilateral consultation antara Indonesia -Timor Leste Australia, serta South West Pacific Dialogue.

4. Hubungan bilateral Indonesia PNG:

Adanya kegiatan kelompok separatis Papua dan para pelintas

batas ilegal. OptimalisasiJoint Border Committee (JBC) pada tingkat pejabat

tinggi dan beberapa forum yang khusus menanganani aspek-

aspek perbatasan, yaitu Border Liaison Meeting,Joint Sub-

Committe on Security(JSCC) danJoint Technical Sub-Committee (JTSC).

5. Hubungan bilateral Indonesia Timor Leste:

Perbedaan garis batas wilayah RI (NTT) Timor Leste

Maraknya penyeludupan bahan-bahan pokok gelap dan munculpasar-pasar gelap (pasar tradisional) di wilayah perbatasan

akibat perbedaan harga jual Timor Leste yang menggunakan

standar dolar.

Pemantauan pendirian pasar regular (regulated markets) di

Haekesak, Turiskain, Memo dan Salele serta pasar ternak di Winiagar tidak berlokasi di sepanjang garis koordinasi taktis namun

berlokasi baik di wilayah Indonesia maupun Timor Leste.

Adanya pelintasan orang dan barang di sepanjang gariskoordinasi taktis untuk keperluan tradisional.

V. TANTANGAN PENGEMBANGAN KAWASANPERBATASAN

Kepentingan percepatan pembangunan wilayah perbatasan ditujukanuntuk melindungi segenap penduduk dan kedaulatan seluruh wilayah

negara, mengamankan pembangunan wilayah dan memelihara

kerjasama dengan negara tetangga guna mewujudkan prinsip hidupberdampingan secara damai, aman, dan sejahtera.

Kebutuhan dan kepentingan percepatan pembangunan daerahperbatasan menghadapi tantangan antara lain yang mencakup delapan

aspek sebagai berikut:

a. ASPEK GEOGRAFIS, yang meliputi kebutuhan jalan penghubung,landasan pacu (airstrip), dan sarana komunikasi serta sarana


25/47

perhubungan lainnya yang memadai untuk keperluanpembangunan daerah perbatasan antar negara;

b. ASPEK DEMOGRAFIS, yang meliputi pengisian dan pemerataanpenduduk untuk keperluan sistem hankamrata termasuk

kekuatan cadangannya melalui kegiatan transmigrasi dan

permukiman kembali (resettlement) penduduk setempat;c. ASPEK SUMBER DAYA ALAM, yang meliputi survei dan pemetaan

sumber daya alam guna menunjang pembangunan dan sebagaiobyek yang perlu dilindungi pelestarian dan keamanannya;

d. ASPEK POLITIK, yang meliputi pemahaman sistem politik

nasional, terselenggaranya aparat pemerintahan yangberkualitas sebagai mitra aparat hankam dalam pembinaan

teritorial setempat;e. ASPEK EKONOMI, yang meliputi pembangunan kesatuan wilayah

ekonomi yang dapat sinkron dengan kegiatan ekonomi wilayah

sekitarnya;f. ASPEK SOSIAL BUDAYA, yang meliputi peningkatan pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai untuk mengurangikerawanan di bidang keamanan, serta nilai sosial budaya

setempat yang tangguh terhadap penetrasi budaya asing;

g. ASPEK HANKAM, yang meliputi pembangunan pos-pos

perbatasan, pembentukan sabuk pengamanan (security belt),

dan pembentukan kekuatan pembinaan teritorial yang memadai.

VI. KENDALA PENGEMBANGAN KAWASANPERBATASAN

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya

pembangunan daerah perbatasan antar negara ini antara lain:

a. SUMBER DAYA MANUSIA, yang ditunjukkan antara lain oleh

rendahnya jumlah dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan

penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luaswilayah dan garis perbatasan yang panjang, yang berimplikasi

pada kegiatan pelintas batas yang ilegal; selain itu banyaknyaTKI yang bekerja di negara tetangga sebagai pekerja kasar

seperti buruh perkebunan, bangunan, dan pembantu rumah

tangga, juga turut menurunkan harkat bangsa;b. SUMBER DAYA BUATAN (PRASARANA), yang tingkat

pelayanannya masih sangat terbatas, seperti sistem


26/47

perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan airbersih, serta fasilitas lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan

pasar, sehingga penduduk daerah perbatasan masih cenderunguntuk berorientasi kepada negara tetangga yang tingkat

aksesibilitas fisik dan informasinya relatif lebih tinggi;

c. PENATAAN RUANG DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM,yang ditunjukkan antara lain oleh terjadinya konflik ataupun

tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan) baik antara kawasanbudidaya dengan kawasan lindung, maupun antar kawasan

budidaya seperti antara kegiatan pertambangan dan kehutanan

yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan masyarakat.d. PENEGASAN STATUS DAERAH PERBATASAN, yang berupa

penetapan wilayah kecamatan yang berbatasan langsungdengan negara tetangga, persetujuan lintas batas kedua negara

(terutama berkaitan dengan larangan untuk mengelola dan

mengembangkan kawasan penyangga sepanjang garisperbatasan);

e. KETERBATASAN SUMBER PENDANAAN, dimana pembangunandaerah perbatasan kurang diberikan prioritas dibandingkan

dengan daerah lainnya, sehingga semakin memperlebar tingkatkesenjangan antardaerah;

f. TERBATASNYA KELEMBAGAAN DAN APARAT yang ditugaskan di

daerah perbatasan, dengan fasilitas yang kurang mencukupi,sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat setempat relatif

kurang memadai.

VII. PELUANG PENGEMBANGAN KAWASAN

PERBATASAN

Beberapa peluang pengembangan kawasan perbatasan antara lain:

a. KEKAKAYAAN SUMBERDAYA ALAM. Pada umumnya daerah

perbatasan memiliki kandungan sumber daya alam yang

potensial untuk dikembangkan dalam rangka memperkuat dayaketahanan masyarakat, serta merupakan modal dasar dan

peluang untuk percepatan pembangunan daerah masing-masing.

b. KEDUDUKAN SEBAGAI OUTLET (BERBATASAN LANGSUNGDENGAN NEGARA TETANGGA). Potensi daerah perbatasan

lainnya yang dapat dijadikan peluang bagi percepatan


27/47

pembangunan daerah adalah letaknya yang memungkinkanhubungan langsung dengan negara tetangga yang merupakan

pasar potensial yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagiprodusen internal di daerah masing-masing, tetapi juga secara

nasional.

c. MENJADI PENGGERAK KEGIATAN EKONOMI WILAYAH. Denganpotensi sumber daya alam dan letak geografis di atas, maka

kegiatan apapun yang dilakukan di daerah perbatasan akanmencerminkan keseluruhan kepentingan bagian wilayah tanah

air lainnya, yang selanjutnya akan dapat menciptakan

keterkaitan fungsional yang lebih luas antara negara tetanggadengan bagian wilayah tanah air lainnya.

d. BAROMETER KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL,termasuk aspek pertahanan keamanan wilayah yang sangat

penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

VIII. STRATEGI DAN KONSEPSI PENANGANAN

KAWASAN PERBATASAN

Kawasan perbatasan negara mempunyai dua bentuk fisik yaitu berupa

kawasan darat dan kawasan laut. Strategi penanganan kedua bentuk

kawasan perbatasan tersebut masih dapat dituangkan dalam langkah-langkah strategis yang mengacu pada prinsip-prinsip (kebijakan) yang

bersifat makro, namun konsepsi penanganan kawasan perbatasanuntuk darat dan laut akan berbeda mengingat isu, permasalahan, dan

dampak yang ditimbulkan memperlihatkan karakteristik yangberbeda.

1. Strategi Penanganan Kawasan Perbatasan

Wilayah perbatasan pada dasarnya termasuk dalam kategori daerahrawan tetapi bersifat strategis. Adanya kesenjangan sosial ekonomi

dan sosial budaya antar kedua negara akan mudah menimbulkankerawanan, dan selanjutnya dapat menjadi ancaman terhadap

berbagai aspek kepentingan nasional, terlebih bila dikaitkan dengan

adanya potensi sumber daya alam yang besar di kawasan perbatasandan sekitarnya.


28/47

Prioritas penanganan kawasan perbatasan sejalan dengan tujuanpembangunan daerah perbatasan, sebagaimana diamanatkan GBHN

1999 2004 dan Propenas 2000 - 2004, yaitu untuk: 1)meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 2)

meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan

3) memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasandengan negara lain (stabilitas dalam negeri). Kebijakan pembangunan

daerah perbatasan dirumuskan dengan kesamaan visi dan misi bahwawilayah perbatasan adalah merupakan bagian dari wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia, sehingga daerah dan masyarakatnya

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal menerimapelayanan dari Pemerintah dalam arti luas, melalui upaya pemerataan

pembangunan.

Kebijakan pembangunan daerah perbatasan mencakup dua aspek

pembangunan, yaitu aspek kesejahteraan (prosperity) dan aspek

keamanan (security), yang dirinci dalam tiga kebijakan yang meliputi:

a. Kebijakan mendukung

upaya memperbaiki

kondisi kehidupansosial ekonomi

masyarakat agarmampu meningkatkan

taraf hidup dan

kesejahteraan

masyarakat,b. Kebijakan mendukung

upaya peningkatan

kemampuan dan

kapasitas pengelolaanpotensi wilayah yang

ada, danc. Kebijakan mendukung

pemantapan keamanandalam rangka

pembinaan serta

peningkatan ketahananwilayah menuju

terciptanya ketahanannasional.


29/47

Bertitik tolak dari kebijakan membangun daerah perbatasan tersebut,maka grand strategypenanganan kawasan perbatasan ditempuh

melalui: peningkatan taraf hidup masyarakat melaluipenyediaan sarana dan prasarana dasar (terutama

perhubungan) secara optimal dengan memanfaatkan potensi

wilayah, meningkatkan kuantitas dan kualitas aparaturpemerintahan di daerah perbatasan, serta mewujudkan sabuk

pengamanan (security belt) di sepanjang wilayah perbatasansebagai penangkal terhadap kemungkinan terjadinya ancaman

langsung bagi kedaulatan negara, keamanan, dan ketertiban

masyarakat.

Grand strategy tersebut dapat dirinci dalam tiga strategi meliputi:

Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat agar

Mampu Meningkatkan Taraf Hidup dan KesejahteraanMasyarakat

Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan PotensiWilayah yang Ada

Memantapkan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta

Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya KetahananNasional

Aplikasi strategi tersebut memerlukan keterpaduan baik menyangkut

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang terpadu dankomprehensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

masyarakat serta pihak swasta. Oleh karena itu strategi penanganankawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan daerah perbatasan secara optimal berdasarkanpenataan ruang kawasan perbatasan adalah perlu didukung dengan 12

(dua belas) langkah strategis sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan yang dicapai melalui pemenuhankebutuhan mendesak dan melalui redistribusi manfaat yang

diperoleh dari pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor-sektor produksi seperti pertambangan dan kehutanan antara lain

melalui hph bina desa;

2. Pengembangan kegiatan ekonomi setempat yang didasarkanpada potensi sumber daya alam yang prospektif dikembangkan;

3. Peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor danimpor) melalui jalur darat maupun laut secara lebih berdayaguna

dan berhasilguna;


30/47

4. Pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan yangmenciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kegiatan

sosial ekonomi dan peranserta pihak swasta;5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam

pembangunan daerah perbatasan;

6. Penetapan sistem perhubungan yang dapat mendukung polaproduksi dan perubahan orientasi dari subsisten kepada pasar;

7. Peningkatan pembangunan prasarana transportasi dalam rangkamembuka isolasi daerah, serta pengembangan potensi wilayah;

8. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan pusat-

pusat permukiman potensial yang tetap berorientasi pada sistematau pola pengembangan wilayah propinsi

9. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta penyuluhandalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran

masyarakat berbangsa dan bernegara;

10. Peningkatan penataan lingkungan permukiman yangdilakukan secara terpadu dengan program penataan kembali

wilayah administratif (desa, kecamatan, dan kabupaten);11. Peningkatan pelayanan telekomunikasi seperti

penambahan dan peningkatan daya pancar relay tvri dan rri.12. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi baik oleh

pemerintah maupun swasta dalam menumbuhkan dan

meningkatkan rasa kebangsaan masyarakat di perbatasan.

2. Konsepsi Penanganan Kawasan Perbatasan

Konsepsi penanganan kawasan perbatasan disusun sebagai upayauntuk:

a. Mengantisipasi isu-isu kawasan perbatasan darat yang

berkembang,

b. Meminimasi permasalahan/konflik yang ada,

c. Merealisasikan tantangan yang ada sehingga menjadi faktor

penguat sendi-sendi pengembangan wilayah,

d. Mengatasi kendala dan hambatan yang ada sehingga menjadi

pendorong pengembangan wilayah,

e. Mengoptimalkan peluang pengembangan wilayah yang ada.


31/47

Dengan mempertimbangkan kelima upaya di atas, maka konsepsipenanganan kawasan perbatasan sesuai dengan ketiga strategi

pengembangan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat agar

Mampu Meningkatkan Taraf Hidup dan KesejahteraanMasyarakat

Menciptakan keterkaitan fungsional antar kluster sosial ekonomi(kluster penduduk setempat dan kluster binaan pengelolaan

sumberdaya alam) sehingga terwujud pembangunan kesatuanwilayah ekonomi yang sinkron antar wilayah berdasarkan

potensi dan kekayaan sumberdaya wilayah setempat, sertadengan mengoptimalkan peran sebagai outlet menuju negara

tetangga

Meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayahserta membuka keterisolasian kawasan secara komprehensif

dilandasi dengan pengaturan sistem produksi, sistem pemasaran

dan sistem pelayanan jasa (kota desa).

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan,

kesehatan, dan ketrampilan) yang merata antar wilayah gunamencapai kesejahteraan masyarakat yang memadai dengan

mempertahankan nilai sosial budaya setempat yang tangguh

terhadap penetrasi budaya asing

Menciptakan peluang dan promosi investasi pembangunan

kawasan didukung komitmen kelembagaan dan pendanaan yangmemadai berdasarkan kekakayaan sumberdaya alam setempat,

serta partisipasi swasta dan masyarakat.

2. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Potensi

Wilayah yang Ada

Meningkatkan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaansumberdaya alam, pengisian dan pemerataan penduduk,

peningkatan sarana dan prasarana wilayah (perhubungan,

komunikasi, listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pasar)dalam rangka meminimasi konflik sektoral (pemanfaatan ruang

dan sumberdaya alam), serta optimalisasi peran outlet untukmenjalin hubungan dengan pasar potensial baik bagi produsen

internal (setempat) maupun nasional.

Menjalin kerjasama bilateral antar kedua negara dalampengelolaan kawasan lindung lintas negara dan bidang ekonomi

lainnya.


32/47

Membangun basis data pembangunan yang memadai melaluisurvei dan pemetaan sumberdaya alam mendukung peningkatan

kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah.

3. Memantapkan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta

Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya KetahananNasional

Merumuskan konsep dan kesepakatan untuk penyelesaianmasalah perbatasan terkait dengan aspek hankam dan politis

antara lain: penetapan garis perbatasan negara, pembangunanpos lintas batas legal, eksploitasi sumberdaya alam (darat dan

laut) yang lintas batas negara, pemanfaatan kawasanpenyangga dan pembentukan sabuk pengamanan (security belt).

Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam operasionalisasi

pembangunan wilayah perbatasan sebagai barometerkeberhasilan dan menjamin keberlanjutan pembangunan

nasional.

Melakukan sosialisasi sistem politik nasional dalam berbagai

media dan mendorong tersedianya mitra aparat hankam dalam

pembinaan teritorial setempat

Membangun rasa kebangsaan masyarakat dengan cara

penyampaian informasi melalui berbagai media masa (TVRI,RRI, Internet, dan lainnya).

Adapun pemikiran awal (draft) matriks perumusan konsepsi

penanganan kawasan perbatasan disajikan terlampir.

IX. PROGRAM PENANGANAN KAWASAN

PERBATASAN

Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan

diserahkan kembali kepada instansi Pemerintah sesuai dengan tugasdan fungsi yang terkait, mengingat Badan yang pernah dibentuk(Keppres 44 th 1994 dan dicabut dengan Keppres 63 th 1999)

ternyata tidak berjalan secara efektif dan tidak dapat mencapai hasil

yang optimal.


33/47

Program penanganan kawasan perbatasan dirumuskan untukmewujudkan konsepsi penanganan kawasan perbatasan dan

disinkronkan dengan Propenas 2000 2004 yang merupakan acuanpembangunan nasional sehingga program yang dirumuskan bersifat

komprehensif dan terarah.

Dalam Propenas 2000 2004 ada dua program nasional yang terkaitlangsung dengan penanganan kawasan perbatasan yaitu:

a. Program Pengembangan Daerah Perbatasan, dalam

rangka mempercepat pengembangan wilayah yangbertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitaspengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan

memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang

berbatasan dengan negara lain, sehingga dapatterwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan

ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensiwilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan

perbatasan. Program prioritasnya adalah:

pengembangan pusat-pusat permukiman potensialtermasuk permukiman transmigrasi di daerah

perbatasan;

peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan

komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah

dan pemasaran produksi;

peningkatan pelayanan sosial dasar khususnyapendidikan dan kesehatan; penataan wilayahadministratif dan tapal batas;

pengembangan partisipasi swasta dalam

pemanfaatan potensi wilayah khususnyapertambangan dan kehutanan; dan

peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengannegara tetangga di bidang keamanan, ekonomi,

serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungandaerah perbatasan.

b. Program Pembangunan Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Prasarana

dalam rangka pembangunan ekonomi khususnya sebagai

upaya untuk Menyediakan Sarana dan PrasaranaPenunjang Pembangunan Ekonomi yang bertujuan

memperluas jangkauan jasa pelayanan sarana danprasarana sampai ke daerah-daerah terpencil, pedalaman

dan perbatasan dengan memprioritaskan untuk memenuhi


34/47

kebutuhan dasar masyarakat, termasuk telekomunikasi,tenaga listrik dan irigasi. Kegiatan pokoknya:

melaksanakan usaha perintisan di daerah-daerahterisolasi, terpencil dan kawasan tertingga;

memperluas jangkauan pelayanan prasarana ke

seluruh lapisan masyarakat; dan memperkuat dan menyempurnakan peraturan

perundang-undangan.

Penanganan kawasan perbatasan sangat kompleks dan bersifat lintas

sektor, serta lintas wilayah, sehingga dalam beberapa hal, selainkedua program pembangunan tersebut dimungkinkan adanya

keterkaitan program pembangunan lainnya baik yang bersifat

komplementer ataupun pendukung. Terlampir disajikan tabel yangmenyajikan keterkaitan antara strategi, konsepsi, program dan

instansi terkait dalam penanganan kawasan perbatasan yangmemperlihatkan kompleksitas penanganan kawasan perbatasan

negara.


35/47


36/47

Matriks Perumusan Konsepsi Penanganan Kawasan Perbatasan (draft)

Berdasarkan Tujuan Pengembangan Kawasan Perbatasan

NO.

ISU DANPERMASALAHAN

TANTANGAN KENDALA PELUANG STRATEGI KONSEPSIPENANGANAN

I. Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat agar Mampu Meningkatkan Taraf Hidup dan KesejahteraanMasyarakat

o Kemiski

nan akibatketerisolasian

kawasanperbatasan

menjadipemicu

tingginyapelintas batas

untukmemperbaiki

perekonomianmasyarakat

o Kesenja

ngan sarana

dan prasaranawilayah

menjadipemicu

orientasiperekonomian

masyarakat

o Tidak

terciptaketerkaitan

o Pembangun

an kesatuanwilayah ekonomi

yang dapat sinkrondengan kegiatan

ekonomi wilayahsekitarnya;

o Peningkatan

pendidikan,kesehatan, dan

kesejahteraanyang memadai

o Mempertah

ankan nilai sosial

budaya setempatyang tangguh

terhadap penetrasibudaya asing

o Rendah

nya jumlah dankualitas

kesejahteraanpenduduk

denganpenyebaran

yang tidakmerata

o Banyakn

ya TKI yangbekerja di

negaratetangga

sebagai pekerja

kasaro Keterbat

asan sumberpendanaan

akibat

kurangnyaprioritaspembangunan

daerah

perbatasano Tingkat

o Kekaka

yaansumberdaya

alam yangdimiliki sangat

potensialuntuk

dikembangkandan menjadi

modal dasarpercepatan

pembangunandaerah.o Menjadi

penggerak

kegiatanekonomi

wilayah karenafungsinya

sebagai outletmenuju negara

tetangga.

o Mencipt

akanketerkaitan

o Penanggul

angan kemiskinanyang dicapai

melaluipemenuhan

kebutuhanmendesak dan

melaluiredistribusi

manfaat yangdiperoleh dari

pertumbuhanekonomi

khususnya darisektor-sektor

produksi seperti

pertambangandan kehutanan

antara lainmelalui HPH Bina

Desa;o Pengemba

ngan kegiatan

ekonomi setempatyang didasarkan

pada potensi

o Mencipta

kan keterkaitanfungsional antar

kluster sosialekonomi (kluster

penduduksetempat dan

kluster binaanpengelolaan

sumberdayaalam) sehingga

terwujudpembangunan

kesatuanwilayah ekonomi

yang sinkron

antar wilayahberdasarkan

potensi dankekayaan

sumberdayawilayah

setempat, serta

denganmengoptimalkan

peran sebagai


37/47

antar klustersosial ekonomi

baik klusterpenduduk

setempat

maupunkluster binaan

pengelolaansumberdaya

alam dikawasan

perbatasan

kesenjangan

antardaerahyang semakin

melebar

o Keterbat

asankelembagaan

dan aparat didaerah

perbatasan

fungsionalsecara

ekonomis yanglebih luas

antara negara

tetanggadengan bagian

wilayah tanahair lainnya.

sumber daya alam

yang prospektifdikembangkan;

o Peningkata

n perdagangan

lintas batas(kegiatan ekspor

dan impor)melalui jalur darat

maupun lautsecara lebih

berdayaguna danberhasilguna;

outlet menuju

negara tetanggao Meningka

tkan tingkat

pelayanansarana dan

prasarana

wilayah sertamembuka

keterisolasiankawasan secara

komprehensif

dilandasi denganpengaturansistem produksi,

sistempemasaran dan

sistempelayanan jasa

(kota desa).

o Meningka

tkan kualitassumberdaya

manusia(pendidikan,

kesehatan,

NO.

ISU DANPERMASALAHAN


o Pengemba

ngan prasaranadan sarana dasar

pembangunanyang menciptakan

iklim yangkondusif bagi

dan ketrampilan) yang

merata antar wilayahguna mencapaikesejahteraan

masyarakat yang

memadai denganmempertahankan nilai


38/47

pertumbuhan

kegiatan sosialekonomi dan

peranserta pihakswasta;

o Peningkata

n partisipasi

masyarakat danswasta dalam

pembangunandaerah

perbatasan

sosial budaya setempat

yang tangguh terhadappenetrasi budaya asing

o Mencipta

kan peluang dan

promosiinvestasi

pembangunankawasan

didukungkomitmen

kelembagaandan pendanaan

yang memadai

berdasarkankekakayaan

sumberdayaalam setempat,

serta partisipasi

swasta danmasyarakat.

II. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Potensi Wilayah yang Ada

o Pengelol

aansumberdaya

alam belumterkordinasi

antar pelakusehingga

mendorongeksploitasi

sumberdayaalam yang

merugikan(contoh: kasus

o Kebutuhan

jalan penghubung,landasan pacu

(airstrip), dansarana komunikasi

serta saranaperhubungan

lainnya yangmemadai

o Pengisian

dan pemerataan

penduduk untuk

o Tingkat

pelayanansarana dan

prasaranawilayah masih

sangat terbatas(sistem

perhubungandan

telekomunikasi,pelayanan

listrik dan airbersih,

o Sebagai

outlet yangberbatasan

langsungdengan negara

tetanggamemungkinka

n hubunganlang-sung

dengan pasarpotensial yang

dapat di-manfaatkan

o Penetapan

sistemperhubungan

yang dapatmendukung pola

produksi danperubahan

orientasi darisubsisten kepada

pasar;

o Peningkata

n pemba-ngunan

o Meningka

tkan koordinasiantar pelaku

dalampengelolaan

sumberdayaalam, pengisian

dan pemerataanpenduduk,

peningkatansarana dan

prasaranawilayah


39/47

illegal logging)

o Pengelol

aan kawasan

lindung lintasnegara belum

terintegrasidalam program

kerjasamabilateral antar

kedua negara

keperluan sistemHankamrata

termasuk kekuatan

kesehatan,

pendidikan,dan pasar)

oleh produsen

internal didaerah masing

masingmaupun

secaranasional.

prasaranatransportasi

dalam rangkamembuka isolasi

daerah, serta

pengembanganpotensi wilayah;

(perhubungan,

komunikasi,listrik, air bersih,

kesehatan,pendidikan, dan

pasar) dalamrangka

NO.

ISU DANPERMASALAHAN


cadangannya melaluikegiatan transmigrasi dan

permukiman kembali(resettlement) penduduk

setempat;

o Kebutuhan

survei danpemetaan

sumberdaya alam

guna menunjangpembangunan dan

sebagai obyekyang dilindungi

pelestarian dankeamanannya;

o Terjadin

ya konflikataupun

tumpang tindihpemanfaatan

ruang (lahan)dan

sumberdayaalam lainnya

(contoh: konflikkawasan

budidayadengan

kawasan

lindung, konflikantara kegiatan

pertambangan

dan kehutanan)

o Penetapan

pusat-pusatpertumbuhan dan

pengembanganpusat-pusat

permukimanpotensial yang

tetap berorientasipada sistem atau

polapengembangan

wilayah propinsi

o Peningkata

n pelayananpendidikan,

kesehatan, serta

penyuluhan dalamrangkameningkatkan

kesejahteraan dan

kesadaranmasyarakat

meminimasi konfliksektoral (pemanfaatan

ruang dan sumberdayaalam), serta

optimalisasi peran

outlet untuk menjalinhubungan dengan

pasar potensial baikbagi produsen internal

(setempat) maupunnasional.

o Menjalin

kerjasama

bilateral antarkedua negara

dalam

pengelolaankawasan lindunglintas negara

dan bidangekonomi

lainnya.


40/47

berbangsa danbernegara;

o Membang

un basis datapembangunan

yang memadaimelalui survei

dan pemetaansumberdaya

alammendukung

peningkatankemampuan dan

kapasitaspengelolaan

potensi wilayah.

III. Memantapkan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya Ketahanan Nasional

o Posisi

strategis yang

rawan di

bidang hankamdan politis

karenakurangnya pos

lintas batas

legal yangdisepakati

o Kaburny

a garisperbatasan

wilayah negaraakibatrusaknya

patok-patokbatas

(kehilangan

o Pemahaman

sistem politik

nasional

o Terselengga

ranya aparatpemerintah yang

berkualitas sebagai

mitra aparathankam dalam

pembinaanteritorial setempat;

o Belum

adanya

penegasan

status daerahperbatasan

(wilayahkecamatan)

o Belum

adanya

persetujuankegiatan lintas

batas keduanegara

o Barome

ter

keberhasilan

pembangunannasional,

termasukaspek

pertahanan

keamananwilayah yang

sangat penting

o Peningkata

n penataan

lingkungan

permukiman yangdilakukan secara

terpadu denganprogram penataan

kembali wilayah

administratif(desa,

kecamatan, dan

o Merumus

kan konsep dan

kesepakatan

untukpenyelesaian

masalahperbatasan

terkait dengan

aspek hankamdan politis

antara lain:penetapan garis

perbatasannegara,

pembangunanpos lintas batas

legal, eksploitasi


41/47


42/47


43/47


44/47

partisipasi swasta danmasyarakat.

Sumberdaya Mineral

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan, Konservasidan Rehabilitasi

Sumberdaya Alam

KEBIJAKAN & STRATEGI KONSEPSI PENANGANAN PROGRAM NASIONALTERKAIT*)

INSTANSITERKAIT

Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Potensi Wilayah yang Ada


45/47

Penetapan sistem perhubunganyang dapat mendukung pola

produksi dan perubahanorientasi dari subsisten kepada

pasar;

Peningkatan pembangunanprasarana transportasi dalam

rangka membuka isolasi daerah,serta pengembangan potensi

wilayah;

Penetapan pusat-pusat

pertumbuhan dan

pengembangan pusat-pusatpermukiman potensial yang

tetap berorientasi pada sistematau pola pengembangan

wilayah propinsi

Peningkatan pelayananpendidikan, kesehatan, serta

penyuluhan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan

dan kesadaran masyarakatberbangsa dan bernegara;

Meningkatkan koordinasi antarpelaku dalam pengelolaan

sumberdaya alam, pengisian danpemerataan penduduk,

peningkatan sarana dan prasaranawilayah (perhubungan,

komunikasi, listrik, air bersih,kesehatan, pendidikan, dan pasar)

dalam rangka meminimasi konfliksektoral (pemanfaatan ruang dan

sumberdaya alam), sertaoptimalisasi peran outlet untuk

menjalin hubungan dengan pasarpotensial baik bagi produsen

internal (setempat) maupunnasional.

Menjalin kerjasama bilateral antar

kedua negara dalam pengelolaankawasan lindung lintas negara dan

bidang ekonomi lainnya.

Membangun basis data

pembangunan yang memadaimelalui survei dan pemetaan

sumberdaya alam mendukungpeningkatan kemampuan dan

kapasitas pengelolaan potensi

wilayah.

Pengembangan DaerahPerbatasan

Pengembangan danKeserasian Kebijakan

Kependudukan

Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Manusia Pemberdayaan

Masyarakat Miskin Pengembangan Budaya

Usaha MasyarakatMiskin

Lingkungan Sehat,Perilaku Sehat danPemberdayaan

Masyarakat

Peningkatan KerjasamaBilateral, Regional dan

Global/Multilateral

Depkimpraswil,Deplu, Dephan

PemerintahDaerah

Bakosurtanal Lapan BPPT

Pemantapan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya KetahananNasional

Peningkatan penataan

lingkungan permukiman yangdilakukan secara terpadudengan program penataan

kembali wilayah administratif(desa, kecamatan, dan

kabupaten);

Merumuskan konsep dan

kesepakatan untuk penyelesaianmasalah perbatasan terkait denganaspek hankam dan politis antara

lain: penetapan garis perbatasannegara, pembangunan pos lintas

batas legal, eksploitasi

Peningkatan Kerjasama

Bilateral, Regional danGlobal/Multilateral

Pengembangan DaerahPerbatasan

Deplu,

Dephankam,Depkeh&HAM,

PemerintahDaerah

TVRI, RRI,

Persatuan


46/47

Peningkatan pelayanantelekomunikasi seperti

penambahan dan peningkatandaya pancar relay TVRI dan RRI.

sumberdaya alam (darat dan laut)

yang lintas batas negara,pemanfaatan kawasan penyangga

dan pembentukan sabukpengamanan (security belt).

PembangunanPertahanan Negara

Pengembangan

Keserasian KebijakanPublik dalam

Penanganan Masalah-masalah Sosial

Wartawan

Indonesia,

Media Massa

KEBIJAKAN & STRATEGI KONSEPSI PENANGANAN PROGRAM NASIONALTERKAIT*)

INSTANSITERKAIT

Pengembangan sistem informasi

dan komunikasi baik olehpemerintah maupun swasta

dalam menumbuhkan danmeningkatkan rasa di

perbatasan.

Mendorong terciptanya kepastian

hukum dalam operasionalisasipembangunan wilayah perbatasan

sebagai barometer keberhasilandan menjamin keberlanjutan

pembangunan nasional. Melakukan sosialisasi sistem politik

nasional dalam berbagai media dan

mendorong tersedianya mitraaparat hankam dalam pembinaan

teritorial setempat

Membangun rasa kebangsaanmasyarakat dengan cara

penyampaian informasi melaluiberbagai media masa (TVRI, RRI,

Internet, dan lainnya).

Peningkatan Prasarana

Penyiaran, Informatikadan Media Masa

Keterangan:

*) Propenas 2000 2004


47/47

strategi dan konsepsi an wilayah perbatasan

Documents