juklak percontohan di perbatasan 2015
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
1/73
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR ...../PER-DJPB/2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
DI PERBATASAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilanpelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidayaperlu dilaksanakan pengembangan perikanan budidaya diperbatasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang PetunjukPelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya diPerbatasan Tahun 2015;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Kelautan dan Perikanan;
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
2/73
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan danPerikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1);
7.
8.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia Nomor : 12/KEPMEN-KP/2015 tentang Timpercepatan investasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYATENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGANPERIKANAN BUDIDAYA DI PERBATASAN TAHUN 2015.
Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun2015 dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenTahun 2015, pembudidaya ikan, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakanpengembangan perikanan budidaya secara efektif dan efesien.
Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2015
DIREKTUR JENDERAL PERIKANANBUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Agung Witjaksono
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
3/73
Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal PerikananBudidaya Nomor ...../PER-DJPB/2015Tentang Petunjuk PelaksanaanPengembangan Perikanan Budidaya diPerbatasan Tahun 2015.
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai Negara maritim, Indonesia memiliki panjang garis pantai 81.000 kmdan luas perairan 5,8 juta km2 yang terdiri dari sumberdaya hayati dan sumber nonhayati serta bahan-bahan mineral dan mempunyai potensi yang besar dalampengembangan usaha perikanan baik itu untuk pengembangan budidaya air laut,payau maupun tawar. Khusus untuk budidaya laut, potensi lahan yang dimilikiindonesia yang cukup besar yakni 12.123.383.02 Ha (12,1 Juta Ha), Namunpemanfaatnya baru sebesar 325.825.12 atau sebesar (2.68%). Memperhatikan hal
tersebut potensi yang yang masih dapat dimanfaatkan untuk pengembanganbudidaya berbagai komoditas laut, terutama rumput laut masih sangat besar yaitu11.797.557.91 Ha seperti tertera pada table di bawah :
Tabel 1. Luas Potensi Laut dan Pemanfaatan Perikanan BudidayaTahun 2014
No Provinsi Luas Po ensi
Laut (Ha)
LuasPemanfaatan
(Ha)
Luas Yang MasihBisa Dimanfaatkan
(Ha)Komoditas
1 NAD 111,625.62 1.15 111,624.47 Kerapu, R. Laut, Kakap
2 Sumatera Utara 324,194.59 18.29 324,176.30 Kerapu, R. Laut, Kakap
3 Sumatera Barat 323,523.99 3.22 323,520.77 Kerapu, R. Laut
4 Riau 178,326.18 0.33 178,325.85 R. Laut, Kakap
5 Kepulauan Riau 1,168,220.21 2,605.25 1,165,614.96 R. Laut, Kerapu, Kakap
6 Jambi 393,152.54 0.00 393,152.54 Kakap
7 Sum- Sel 268,057.43 0.00 268,057.43 Kerapu
8 Bangka Belitung 795,031.08 76.98 794,954.10 Kerapu, R. Laut
9 Bengkulu 38,799.35 5.08 38,794.27
10 Lampung 382,689.33 785.30 381,904.04 R. Laut, Kerapu
11 DKI Jakarta 11,231.68 23.87 11,207.81 R. Laut, Kerapu
12 Banten 124,913.11 834.80 124,078.31 R. Laut, Kekerangan
13 Jawa Barat 393,701.30 156.77 393,544.53 R. Laut
14 Jawa Tengah 290,597.30 55.00 290,542.30 R. Laut, Kerapu, Kakap
15 DIY 0.00 0.00 0.00 --16 Jawa Timur 397,286.15 134,832.00 262,454.15 R. Laut
17 Bali 46,773.47 996.90 45,776.57 R. Laut, Kerapu
18 NTB 171,010.51 15,622.35 155,388.16 R. Laut, Kerapu
19 NTT 211,696.25 9,795.90 201,900.35 R. Laut, Kerapu
20 Kal-Bar 726,441.43 1.76 726,439.67 R. Laut, Kerapu
21 Kal-Teng 592,761.98 5.00 592,756.98 R. Laut, Kerapu, Kakap
22 Kal-Sel 570,734.47 123.20 570,611.27 R. Laut, Kerapu
23 Kal- Timur 595,443.47 7,661.00 587,782.47 R. Laut, Kerapu, Kakap
24 Sulawesi Utara 41,820.02 2,859.00 38,961.02 R. Laut, Kerapu
25 Gorontalo 36,051.26 533.06 35,518.20 R. Laut
26 Sulawesi Tengah 459,912.68 24,369.00 435,543.68 R. Laut, Kerapu
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
4/73
27 Sulawesi Barat 33,534.41 1,551.00 31,983.41 R. Laut, Kerapu, Kakap
No Provinsi Luas Potensi
Laut (Ha)
LuasPemanfaatan
(Ha)
Luas Yang MasihBisa Dimanfaatkan
(Ha)Komoditas
29 Sul-Tra 396,915.09 27,268.46 369,646.63 R. Laut, Kerapu
30 Maluku 703,149.72 51,976.66 651,173.06 R. Laut, Kerapu
31 Maluku Utara 140,951.80 1,267.35 139,684.45 R. Laut, Kerapu, Kakap
32 Papua 108,964.19 19.86 108,944.33 R. Laut, Kerapu, Kuwe, Kakap
33 Papua Barat 1,545,244.39 842.81 1,544,401.58 R. Laut, Kerapu, Mutiara, Teripang, Kakap
Jumlah 12,123,383.02 325,825.12 11,797,557.91
Sumber : Dit. Prasarana dan Sarana DJPB (Review Masterplan Perikanan Budidaya Laut 2014)
Upaya mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi maritime tersebut danpeningkatan produksi perikanan budidaya yang efektif, berkelanjutan dan
menguntungkan sehingga dapat berdampak positif dalam rangka meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat di pesisir, Pemerintah melalui Direktorat JenderalPerikanan Budidaya telah menetapkan mencanangkan kegiatan utama perikananbudidaya tahun 2015-2019 melalui program : (1.) peningkatan produksi untuk ekspor yang berdya saing, (2. Peningkatan produksi untuk ketahanan pangan dan gizi, (3.)Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan (4.) pelestarian dan keberlanjutansumberdaya perikanan budidaya.
Penjabaran dari kegiatan utama perikanan budidaya Tahun 2015-2019tersebut di tuangkan diantaranya melalui kegiatan APBNP Direktorat ProduksiTahun 2015 yaitu Kegiatan “Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan”yang meliputi kegiatan budidaya ikan di kja laut, kekerangan, budidaya rumput lautdan budidaya air tawar (nila), Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemberdayaanmasyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup di daerahperbatasan dan terpencil khususnya di 6 (enam) kawasan yaitu KabupatenSimeulue, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Natuna, Kabupaten MalukuTenggara Barat, Kabupaten Talaud dan Kabupaten Merauke. Hal ini sebagaiperwujudan NAWACITA yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Sebagai acuan dalam pengembangan budidaya di perbatasan yang akandilaksanakan secara swakelola, Direktorat Produksi menyusun PetunjukPelaksanaan (juklak) sebagai dasar bagi pusat dan pemerintah daerah dan
pembudidaya dalam pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya diPerbatasan.
1.2 Tujuan
Kegiatan Pengembangan Perikanan budidaya di Perbatasan bertujuan untuk:1) Meningkatkan produksi perikanan budidaya;2) Peningkatan pendapatan pembudidaya ;3) Pengembangan wirausaha di bidang perikanan budidaya.
1.3 Sasaran
Sasaran kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan adalah
terlaksananya pengembangan perikanan budidaya di 6 (enam) kawasan perbatasan
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
5/73
untuk mendukung pencapaian target peningkatan produksi dan pengembanganperikanan budidaya di perbatasan Republik Indonesia.
1.4 Indikator Keberhasilan
Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasantahun 2015 diukur dari indikator output dan indikator outcome yang mengacu padakondisi awal T0 (nol) kondisi pembudidaya/ masyarakat di 6 (enam) kawasan/kabupaten di perbatasan (Lampiran 1). Adapun indikator output dan outcome sebagaiberikut:
1) Indikator Output:
Terlaksana dan tersalurkannya paket sarana produksi kegiatan pengembanganperikanan budidaya di 6 (enam) kawasan perbatasan untuk masyarakatperikanan budidaya.
2) Indikator Outcome:
Terbentuknya kelompok pembudidaya ikan yang mandiri dan bertanggungjawabserta meningkatnya produksi dan pendapatan pembudidaya.
1.5. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan adalah:1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan
perubahannya (UU nomor 45 Tahun 2009);3) Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah menjadi Perpres 70 Tahun
2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;4) Peraturan Menteri Keuangan No, 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;
6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tahun 2007tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 12/MEN/2008 tentangBantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan;
1.6. Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi : Pendahuluan, Kelembagaan,Pelaksanaan, Pembiayaan dan Prosedur Pembayaran, Monitoring dan Evaluasiserta Pelaporan.
1.7 Pengertian
1) Pengembangan usaha adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkankemampuan dan pendapatan, serta penumbuhan wirausaha kelautan danperikanan bagi masyarakat pembudidaya ikan.
2) Pengembangan perikanan di perbatasan merupakan kegiatan pemberdayaanmasyarakat di bidang pembudidayaan ikan melalui bantuan pengembanganusaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan budidaya sesuai
potensi pokdakan menuju pokdakan mandiri.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
6/73
3) Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat;
4) Bantuan kegiatan pengembangan perikanan di perbatasan secara swakelolaadalah bantuan dalam bentuk paket belanja barang yang diserahkan padamasyarakat sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha di bidang
pembudidayaan ikan sesuai kegiatan yang direncanakan/diusulkan dandilaksanakan secara swakelola;5) Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RDKK/RAB adalah
rencana usaha untuk pengembangan usaha perikanan budidaya yang disusunoleh pokdakan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi yang telahdisepakati oleh seluruh anggotanya.
6) Tim Pembina adalah Tim Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakatpembudidaya ikan di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PerikananBudidaya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat DirektoratJenderal.
7) Tim Teknis adalah Tim Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat
pembudidaya ikan di pusat Provinsi dan Kabupaten yang dibentuk oleh KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mengkoordinasikan pengelolaankegiatan di wilayahnya.
8) Tenaga Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi pokdakansecara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan, yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang kelautan dan perikanan terdiridari penyuluh perikanan Pegawai ASN dan atau Penyuluh Perikanan TenagaBantu (PPTB).
9) Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalahkumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus danaturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan
usaha pembudidayaan ikan.10) Pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan kegiatan memelihara,
membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan terkontrol, yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaanikan.
11) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KKPmerupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
12) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut DirektoratJenderal yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan perikananbudidaya.
13) Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan ditingkat provinsi.
14) Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan ditingkat kabupaten .
15) Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pendampingdalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan dalam melaksanakanpengembangan usahanya.
16) Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelakuusaha perikanan budidaya agar mereka mau dan mampu menolong danmengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
7/73
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, sertameningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
17) Papan informasi adalah media yang berisikan informasi tentang lokasi, namakelompok, jenis bantuan yang diterima, dan dilengkapi dengan logo KKP.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
8/73
BAB IIKELEMBAGAAN
Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan pengembangan perikananbudidaya di perbatasan terdiri dari Tim Pembina di tingkat pusat Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB), Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Tim pendampingteknis UPT Ditjen Perikanan Budidaya, Tim Teknis terdiri dari Dinas Kabupaten,UPTD serta penyuluh/PPTK pada tingkat daerah serta calon Pokdakan penerimakegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan, sebagaimana struktur dibawah ini.
Gambar 1. Kelembagaan Pelaksana Kegiatan
UPT Ditjen PB(Pendamping)
Mitra
Dirjen PB
(KPA/PA)
Direktur Produksi
(PPK)
Dinas Provinsi danBakorluh
(Pembina Prov)
Dinas Kabupaten danBapeluh
Tim Teknis:- Dinas Kab- Penyuluh/PPTK- UPTD Kab
POKDAKAN
Tim Pelaksana
Tim Pen awas
Tim Perencana
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
9/73
2.1 Tugas dan Fungsi
Guna mendukung pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya diPerbatasan maka dibentuk kelembagaan/ organisasi yang terdiri dari : (1), TimPembina di tingkat Pusat (2) Tim Pembina Tingkat Provinsi (3) Tim PembinaKabupaten (4) Tim Teknis di tingkat daerah dan (5) Kelompok pembudidaya ikan
(Pokdakan)
1.2 Tingkat Pusat
Kelembagaan di tingkat Pusat terdiri dari Direktur Jenderal selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan Direktur produksi selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan tim pembina yang berperan membantu terlaksananyakegiatan swakelola dengan tugas sebagai berikut :
1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya selaku KPA/ PA bertugas :
1) Menetapkan Tim Teknis daerah (Lampiran 2);2) Menetapkan Pokdakan penerima (Lampiran 3);
3) Menyusun dan menetapkan besaran anggaran swakelola, lokasi sasarandan alokasi anggaran di setiap kabupaten yang menjadi lokasi sasarankegiatan.
2. Tim Pembina, Ditjen Perikanan Budidaya
Dalam rangka pelaksanan kegiatan pengembangan perikanan budidaya diperbatasan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya membentuk Tim Pembina Pusatyang melaksanakan seluruh kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan, dengan rinciantugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana kerja kegiatan;2) Menyusun Petunjuk pelaksanaan kegiatan;3) Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan ke daerah;4) Memverifikasi proposal, data pokdakan, RDKK/ RDKK/RAB, dan dokumen
administrasi pelaksanaan kegiatan;5) Mempersiapkan dokumen pencairan dan mengusulkan
penyaluran/pencairan anggaran kepada KPPN sesuai tahap pelaksanaanswakelola;
6) Memverifikasi laporan prestasi pekerjaan secara swakelola yang telahdilakukan oleh pokdakan penerima; serta
7) Melakukan pemantauan dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan
pelaksanaan kegiatan.1.3 Tingkat Daerah
Kelembagaan di tingkat daerah terdiri dari Dinas Provinsi, Kabupaten serta TimTeknis yang terdiri dari unsur Dinas Kabupaten, UPT Daerah serta tenaga Penyuluhyang masing masing mempunyai tugas :
1. Dinas Provinsi :
1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten dan pembinaan kepadaPokdakan penerima/pengelola pengembangan perikanan budidaya diperbatasan;
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan3) Mengkoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Provinsi.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
10/73
2. Dinas Kabupaten bertugas :
1) Melaksanakan pembinaan terhadap Pokdakan di wilayahnya;2) Mengusulkan Tim Teknis kepada Direktorat Jenderal (Lampiran 2);3) Memverifikasi dan seleksi Pokdakan usulan Tim Teknis;4) Merekomendasikan Pokdakan kepada Direktorat Jenderal (Lampiran 4);
5) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya dan DinasProvinsi;
6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perikananbudidaya di perbatasan;
7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik;8) Mengkoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Kabupaten .
3. Tim Teknis Daerah
Untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi keberhasilan kegiatanpengembangan perikanan budidaya di perbatasan Kepala Dinas Kabupatenmengusulkan Tim Teknis di tingkat daerah yang terdiri dari : unsur dari Dinaskabupaten, Penyuluh/PPTK kepada, Direktur Jenderal untuk ditetapkan melaluiSurat Keputusan. Adapun tugas tim teknis yaitu :
1) Melakukan identifikasi, memverifikasi (Lampiran 5) dan mengusulkanpokdakan calon pelaksana kegiatan pengembangan perikanan diperbatasan kepada kepala dinas Kabupaten (Lampiran 6);
2) Bersama Tim Pembina Pusat dan Pendamping UPT Pusat melaksanakansosialisasi kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan ditingkat provinsi;
3) Bersama tenaga pendamping UPT Pusat melakukan kegiatanpendampingan pokdakan penerima kegiatan;
4) Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen yangdisampaikan pokdakan, rekapitulasi data calon lokasi/calon pokdakanpenerima dituangkan dalam Berita Acara (Lampiran 7) ;
5) Membantu dan mendampingi pokdakan dalam penyusunan KAK,RDKK/RAB dan dokumen administrasi, membuat gambar konstruksisederhana (perbaikan dan atau pembuatan kolam atau wadah baru yangsederhana), jadwal kerja, spesifikasi teknis; dalam pelaksanaan kegiatanswakelola;
6) Melakukan verifikasi dan validasi bukti belanja, realisasi keuangan danlaporan kemajuan fisik pekerjaan swakelola oleh pokdakan penerimasebagai dasar pengajuan pencairan anggaran sesuai tahapan. Validasi
dilakukan oleh Koordinator Tim Teknis Kabupaten dan diketahui olehKetua dan Sekretaris Tim Teknis;
7) Memberikan bimbingan teknis, manajemen usaha perikanan budidayaserta pemasaran kepada pokdakan secara berkelanjutan;
8) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pokdakan;9) Membantu pokdakan membuat laporan realisasi keuangan dan kemajuan
fisik pekerjaan secara swakelola dan melaporkan bukti pembelanjaansesuai tahapannya;
10) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap pengadaan saranaproduksi, teknologi dan pasar, permodalan usaha maupun penguatan
kelembagaan pokdakan melalui pengembangan kelompok menjadi usahyang mandiri;
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
11/73
11) Melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatan di wilayahnya;
4. Tenaga Pendamping UPT Pusat
Adapun tugas Tenaga Pendamping UPT Pusat sebagai berikut:
1) Melakukan pendampingan bersama tim teknis daerah untuk kegiatanpengembangan perikanan budidaya di perbatasan melalui implementasielemen – elemen pemberdayaan masyarakat;
2) Membantu Tim Teknis melakukan dalam pendampingan penerapanteknologi anjuran, manajemen usaha perikanan budidaya.
5. Pokdakan
Adapun persyaratan/ kriteria yang harus dipenuhi oleh Pokdakan pelaksana
Kegiatan pengembangan perikanan budidaya diperbatasan adalah sebagai berikut :
1) Memiliki KTP/Identitas lain yang legal dan alamat yang jelas;
2) Anggota dan pengurus berdomisili/berada di kawasan yang sama atauberdekatan dengan lokasi usahanya;
3) Terdaftar dan atau binaan dari Dinas kabupaten;
4) Bukan perangkat desa/kelurahan, pegawai Aparatul Sipil Negara (ASN),
TNI/Polri;
5) Diutamakan yang sudah melakukan usaha perikanan budidaya;
6) Khusus untuk budidaya air tawar, harus mempunyai lahan sendiri atau
sewa yang akan digunakan untuk usaha perikanan budidaya;
7) Bergabung dalam kelompok dan mempunyai anggota minimal 6 orang;
8) Mempunyai komitmen yang tinggi dan bersedia menerapkan manajemenkelompok;
9) Besedia menerapkan teknologi anjuran (SNI dan CBIB) dan siap untuk
disertifikasi;
10) Bersedia menerapkan swakelola yang dibuktikan dengan surat pernyataan
(Lampiran 8)
11) Bersedia dibina dan didampingi oleh Petugas Teknis/Penyuluh/PPTK.
Selajutnya Pokdakan sebagai penerima mempunyai tugas dan tanggung jawabdiantaranya :
1) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan secaraswakelola sesuai perjanjian kerjasama/kontrak dengan PPK;
2) Ketua Pokdakan menyusun dan menetapkan panitia/pejabat TimSwakelola yang terdiri dari: Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim PenerimaBarang dan Tim Pengawas;
3) Tim Perencana menyusun KAK, RDKK/RAB, serta membuat gambar konstruksi sederhana (perbaikan dan atau pembuatan kolam atau wadahbaru yang sederhana), jadwal kerja, spesifikasi teknis;
4) Menyampaikan RDKK/RAB (Lampiran 9), laporan kemajuan pelaksanaanpekerjaan swakelola baik fisik maupun keuangan (Lampiran 10), dandokumen administrasi lainnya kepada Direktur Jenderal cq. Direktur
Produksi dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kabupaten;
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
12/73
5) Menyusun dan menandatangai seluruh dokumen administrasi termasukPakta Integritas (Lampiran 11);
6) Melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang dikerjakan secaraswakelola hanya untuk kegiatan usaha perikanan budidaya sesuai yangdirencanakan dalam KAK, RDKK/RAB dan ketentuan dalam Perjanjian
Kerjasama/kontrak dan Pakta Integritas;7) Apabila terdapat revisi RDKK/RAB agar dokumen perubahan disampaikankepada PPK;
8) Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan kemajuanfisik pekerjaan secara swakelola dan bukti belanja (tenaga kerja,bahan/material) sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran tahapberikutnya (Lampiran 12);
9) Menyampaikan bukti pembelian berupa : kuitansi pembelian, jasa SDMsesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012);
10) Tim Pengawas melaksanakan pengawasan mulai dari persiapan sampaipada akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola, baik fisik maupun
administrasi keuangan;11) Membuat buku kas dan laporan keuangan kelompok;12) Mengembangkan jejaring dan kemitraan usaha untuk kelangsungan usaha
budidaya ikan secara berkelompok dan menuju pokdakan mandiri;13) Membuat target produksi yang sesuai dengan skala usahanya;14) Mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran;15) Mengikuti bimbingan, pembinaan dan pendampingan teknologi perikanan
budidaya yang efisien dan produktif supaya usahanya berhasil danmenguntungkan, serta;
16) Menyusun dan menyampaikan laporan akhir perkembangan kegiatanbudidaya (Lampiran 13) kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Produksi
dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kabupaten ;.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
13/73
BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Lokasi pengembangan kegiatan pengembangan perikanan budidaya diperbatasan ditetapkan dengan mempertimbangkan spesifikasi potensi wilayahdengan mempertimbangkan aspek pendukung baik teknis maupun non teknis.Disamping itu, pemilihan lokasi juga diharapkan dapat menjamin keselarasandengan pembangunan wilayah di daerah dan keadaan sosial di lingkungansekitarnya.
Lokasi pengembangan perikanan budidaya di perbatasan dilakukan di lahanmilik kelompok pembudidaya ikan, yang telah memenuhi kriteria, antara lain :
1. Aspek Teknis
1) Aspek kesesuaian lokasi sesuai standar kelayakan budidaya laut dantawar;2) Berada dalam kawasan pengembangan perikanan budidaya;3) Tidak dalam areal banjir dan cemaran;4) Aspek daya dukung lingkungan;5) Kesesuaian lokasi dengan penerapan teknologi yang akan dikembangkan.
2. Aspek Non Teknis
1) Kelembagaan kelompok2) Aspek sosial budaya3) Kondisi sarana dan prasarana penunjang
4) Komitmen pelaku dan dukungan pemerintah daerah3. Aspek Legalitas
Kawasan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan lokasinya sesuaidengan tata ruang daerah dan tidak terdapat konflik kepentingan baik dengankegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya terkait pemanfaatan ruang/lahan danstatus kepemilikan lahannya jelas serta sesuai dengan peruntukan pengembanganperikanan.
Identifikasi calon Pokdakan dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksanaan sesuaidengan persyaratan.
3.2 Penetapan Pokdakan
Penetapan Pokdakan Pelaksana kegiatan pengembangan perikanan budidayadi perbatasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Kabupaten mengusulkan Tim Teknis identifikasi danmemverifikasi calon pokdakan pelaksana (Lampiran 2);
2. Tim Teknis Daerah melakukan identifikasi dan memverifikasi calonkelompok pelaksana yang dituangkan dalam Berita Acara (Lampiran 14);
3. Pokdakan yang memenuhi persyaratan diusulkan berdasarkan hasilidentifikasi dan verifikasi oleh tim teknis daerah kepada Kepala DinasKabupaten dengan melampirkan :1) Proposal berikut kelengkapannya (Lampiran 15);
2) Pakta integritas (Lampiran 11);
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
14/73
4. Kepala Dinas Kabupaten mengusulkan Pokdakan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan swakelola(Lampiran 4);
5. Dirjen Perikanan Budidaya mengeluarkan surat keputusan berdasarkanusulan dari Kepala Dinas Kabupaten (Lampiran 16).
3.3 Komponen Pekerjaan Swakelola
Komponen kegiatan meliputi : perbaikan dan atau pembuatan kolamsederhana atau wadah budidaya sederhana, belanja benih/bibit, pakan, probiotik,pupuk, obat ikan, dan sarana produksi ikan (Saprokan) dan lainnya.
3.4 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
Kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan oleh pokdakanpenerima dilakukan melalui mekanisme swakelola terdiri dari rangkaian kegiatansebagai berikut:
1. Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada pokdakan yang sudahditetapkan berdasarkan Surat Penetapan kepala Dinas Kabupaten ;
2. Pokdakan dan PPK melengkapi dokumen administrasi, termasuk kontrakpenyelenggaraan swakelola antara PPK dan ketua pokdakan penerima;
3. Pokdakan penerima dalam penyelenggaraan swakelola mengikuti danmemenuhi prosedur dan tahapan mekanisme penyelenggaraan swakelolameliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan;
4. Untuk memenuhi prosedur penyelenggaraan swakelola, maka Ketuapokdakan selaku penanggung jawab kegiatan di kelompok menetapkanpanitia/pejabat Pengadaan dan Tim Swakelola terdiri dari: Tim Perencana,
Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas dengan tugas dan tanggung jawabsebagai berikut:
1) Tim Perencana menyusun
A. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang berisi:
a) Uraian pelaksanaan kegiatan meliputi latar belakang, maksud dantujuan, sasaran, dan sumber pendanaan;
b) Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan waktu yang dibutuhkansesuai rencana realisasi anggaran tahap I 40%, tahap II 30% dan tahapIII 30%;
c) Keperluan bahan/material, sewa peralatan, kebutuhan tenaga kerja,
saprokan yang dijabarkan secara rinci dalam rencana kerja bulanan,mingguan dan harian;
d) Rincian biaya pekerjaan berupa RDKK/RAB yang dijabarkan dalamrencana biaya bulanan dan mingguan meliputi tahapan realisasianggaran tahap I 40%, tahap II 30% dan tahap III 30%;
e) Target produksi dan nilai setelah mendapat bantuan;f) Gambar rencana kerja berupa gambar konstruksi sederhana wadah
budidaya dan atau spesifikasi teknis jika ada perbaikan atau pembuatankolam/wadah budidaya;
B. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, berisi:
a) Waktu yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan waktu yang cukupuntuk menyelesaikan pekerjaan seperti dalam KAK, termasuk waktu
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
15/73
untuk pengadaan bahan/material, jasa lainnya, saprokan, dan tenagakerja perseorangan yang dibutuhkan;
b) Waktu dimulai dan diakhirinya pelaksanaan pekerjaan;
C. Menyusun rincian biaya pekerjaan yang dituangkan dalam RDKK/RAByang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran, berisi sarana produksi perikanan (benih, pakan, dansarana budidaya);
D. Membuat rencana pengadaan disusun berdasarkan rencana pelaksanaananggaran.
2) Tim Pelaksana
Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, meliputi:
A. Melakukan kaji ulang terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan, RDKK/RAB,rencana jadwal penggunaan anggaran, dan target produksi;
a) Mengajukan kebutuhan sesuai RDKK/RAB kepada penanggung jawabpokdakan untuk diproses oleh tim pengadaan pelaksana swakeloladengan memperhatikan aturan Perpres Nomor 70 Tahun 2012;
b) Membuat laporan tentang penggunaan bahan atau material, tenagakerja dan jasa lainnya;
c) Mengajukan kepada bendahara untuk membayar bahan/material danupah tenaga kerja jika ada. Pembayaran bahan/material dilakukanberdasarkan kontrak pengadaan atau pembayaran langsung ke pihakpenyedia barang (toko, suplier dll).
d) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baikrealisasi keuangan maupun fisik, meliputi:
a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaankeuangan dilaporkan oleh pokdakan kepada PPK secara berkala.Laporan realisasi pekerjaan berisi:
struktur organisasi pekerjaan swakelola terdiri dari pembagiantugas, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab, sertapengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;
kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja(gambar konstruksi sederhana) dan penggunaan bahan jika ada;
pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi kesesuaian realisasi jadwal pekerjaan terhadap jadwal rencana pekerjaan,penyerapan keuangan, secara bertahap mulai dari realisasi
40%, 30% dan 30% hingga penyerahan hasil pekerjaan sampaidengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah selesai);
b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPKkepada KPA setiap bulan;
c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap mingguserta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui dengan targetfisik yang dicapai;
d. Pencapaian target non fisik (keuangan) dicatat dan dievaluasi setiapbulan;
e. Penggunaan bahan dicatat setiap hari dalam laporan harian;f. Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan;
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
16/73
g. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaanpekerjaan.
3) Tim Pengawas
A. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;B. Pengawasan terhadap berlangsung dan kesesuaiannya terhadap rencana
jadwal pekerjaan, realisasi fisik dan realisai keuangan;C. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh tim pengadaan;D. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
mengetahui kemajuan dan hasil realisasi pekerjaan lapangan tahap I fisik0% (pengajuan proposal dan dokumen swakelola lengkap), tahap II fisik30% dan tahap III fisik 60% hingga selesainya pekerjaan fisik (100%);
E. Pengawasan keuangan untuk mengetahui kemajuan dan hasil realisasikeuangan mulai realisasi anggaran tahap I 40%, tahap II 30% dan tahap III30% hingga selesainya pekerjaan (100%);
F. Pengawasan terhadap penggunaan bahan (jika ada) dan saprokan mulaidari pengadaan, pemakaian dan sisa;
G. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja jika ada.
Hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan dibuat laporan mingguan.Laporan disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawabmemberikan masukan dan rekomendasi kepada tim pelaksana untukmemperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola.
4) Panitia/Pejabat Pengadaan
A. Mempelajari usulan RDKK/RAB dan rencana penggunaan anggaran yang
diajukan oleh Tim Perencana;B. Menyusun kontrak pengadaan dengan suplier barang sesuai RDKK/RAB;C. Melakukan pengadaan sarana budidaya, benih dan pakan dengan
memperhatikan prinsip dan peraturan yang berlaku serta kontrak denganPPK Satker Direktorat Produksi;
D. Dalam proses pengiriman bahan/material dan atau saprokan dari suplier kepokdakan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan sesuaidengan kebutuhan, lokasi, dan kapasitas penyimpanan;
E. Mengajukan pembayaran kepada bendahara pokdakan;
3.5 Serah Terima Hasil Pekerjaan
1. Apabila pekerjaan swakelola telah selesai seluruhnya atau 100%, makapokdakan harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan, PPK kemudian menerimahasil pekerjaan setelah dilakukan verifikasi dan diyakini bahwa hasilpekerjaan telah sesuai kontrak (Lampiran 17);
2. PPK menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepadaKPA melalui BAST Hasil Pekerjaan (Lampiran 18);
3. KPA selanjutnya menyerahkan hasil pekerjaan kepada pokdakan dengandiketahui oleh DKP kabupaten melalui BAST Hasil Pekerjaan.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
17/73
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
18/73
3.6 Jadwal Kegiatan
Tabel 2. Berikut Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya
di Perbatasan Tahun 2015
No. Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des
1 Identifikasi/verifikasikawasan perbatasan
2 Persyaratan TeknisSesuai dengan hasilidentifikasi/rekomendasiTim DJPB terkait denganhasil pelaksanaanidentifikasi
3 Penyusunan Juklak
4 Dukungan lintas sektoral: Pemda Perbatasan,DKP Prov/Kab, DinasPerhubungan dan SKPDterkait
5 Identifikasi/verifikasiPokdakan
6 Penetapan PokdakanPenerima
7 Sosialisasi
8 PenyelesaianDokumen/Administrasi(Kontrak SPMK)
9 PelaksanaanOperasional kegiatan:
1) Transfer Anggaranuntuk tahap I 40%
2) Transfer Anggaranuntuk tahap II 30%setelah fisik selesai30%
3) Transfer Anggaranuntuk tahap III 30%setelah fisik selesai60%
4) Pendampingan danPembinaan
5) Monev
10 Serah Terima HasilPekerjaan
11 Laporan X X X X
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
19/73
BAB IVPEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
4.1. Sumber pembiayaan
Anggaran pembiayaan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di
Daerah Perbatasan bersumber dari APBN-P 2015 Satker Direktorat Produksi(anggaran, lokasi dan kegiatan, seperti pada tabel dibawah), dan dukungan berupapenyediaan sarana Karamba Jaring Apung (KJA) tahun 2015 sebanyak 20 unit dariSatker Direktorat Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya – Direktorat JenderalPerikanan Budidaya untuk selanjutnya dialokasikan di 6 (enam) lokasi kawasanperbatasan yaitu :
1. Kabupaten Simeulue - Provinsi Aceh;2. Kabupaten Natuna - Provinsi Kepulauan Riau;3. Kabupaten Kepulauan Sangihe - Provinsi Sulawesi Utara;4. Kabupaten Talaud - Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki) - Provinsi Maluku;6. Kabupaten Merauke - Provinsi Papua.
Tabel...
No Lokasi
Sarana Parsarana Kegiatan Budidaya
Keterangan
Ikan di KJA Laut Rumput Laut Kekerangan Ikan Air tawar
JumlahPaket/
Volume
Harga Satuan(Rp.
250.000.000,-)/Total (*1000)
JumlahPaket/
Volume
HargaSatuan
(Rp.64.000.00,-)
/ Total(*1000)
JumlahPaket/
Volume
HargaSatuan
(Rp.44.000.00,-) / Total
(*1000)
JumlahPaket/
Volume
HargaSatuan (Rp.65.000.00,-)
/ Total(*1000)
1 Kab. Simeuleu 14 3.500.000,- 20 1.285.000.-
2
Kab. Kepulauan
Natuna 25 6.250.000,- 40 2.570.000,- 5 220.000,-
3 Kab. Maluku
Tenggara Barat 2 500.000,- 40 2.570.000,-
4 Kab. Kep
Sangihe 11 2.750.000,- 10 640.250,-
5 Kab. Kep Talaud 3 750.000,-
6 Kab. Merauke 30 1.950.000,-
TOTAL 55 13.750.000,- 110 7.065.250,- 5 220.000,- 30 1.950.000,-
4.2. Prosedur Pembayaran
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan kelompokpelaksana kegiatan Pengembangan perikanan budidaya di perbatasan, maka Tim
Pembina melakukan verifikasi dokumen administrasi dan melengkapi dokumenpendukung lainnya. Setiap pokdakan dapat memperoleh lebih dari 1 (satu) paketdengan komoditas sejenis sesuai kapasitas kemampuan kelompok.
Dana paket bantuan disalurkan secara bertahap dengan rincian tahap I 40%,tahap II 30% dan tahap III 30%. Dana tersebut disalurkan langsung dari Satker Direktorat Produksi ke rekening pokdakan penerima yang mengacu pada PeraturanPresiden nomor 59 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayarandalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor 74/PB/2011 tentang Tata Cara
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
20/73
Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah PencairanDana.
4.2.1 Prosedur dan Tata Cara Penyaluran
Prosedur dan tata cara penyaluran dana sebagai berikut:1. KPA atau pejabat yang ditunjuk melakukan proses penyaluran dana kepada
pokdakan sesuai persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telahditetapkan;
2. Penyaluran dana dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke rekeningpokdakan melalui KPPN Jakarta I;
3. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) kepadapokdakan yang dibayarkan tanpa potongan pajak;
4. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan ringkasan PKS, SPP-LS, SPM-LS, dan dokumen lain sesuai ketentuan;
5. Tanda bukti penerimaan dana dari PPK Satker kepada pokdakan penerima
adalah berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00, berita acara pembayaran(BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dana.
4.2.2Pencairan Dana
Pencairan dana dapat dilakukan apabila PPK telah memverifikasi kelengkapanpersyaratan pencairan dana yang diajukan oleh pokdakan. PPK dapat melakukanpenangguhan pencairan dana apabila berdasarkan hasil verfikasi dokumen tidaklengkap atau ada yang salah, ada indikasi penyimpangan pelaksanaan kegiatanataupun dana sampai dengan ada perbaikan oleh pokdakan dan atau sudah adapenyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan (Inspektorat Jenderal KKP).
Pencairan dana dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
1. Tahap pertama sebesar 40% dari nilai kontrak, dapat dicairkan apabila:1) Pokdakan mengajukan surat permohonan pencairan dana tahap I kepada
PPK;2) Menyelesaikan dan melampirkan proposal, kuitansi tanda terima tahap I,
BAP tahap I, BAST dana tahap I dan dokumen administrasi lainnya yangdipersyaratkan;
3) Rencana penggunaan anggaran sebesar 40% dari nilai bantuan;
2. Tahap kedua sebesar 30% dari nilai kontrak, dapat dicairkan apabila Pokdakanmengajukan pencairan dana tahap II kepada PPK dengan melampirkan:1) Laporan Fisik penggunaan dana tahap I dengan kemajuan fisik minimal
30% serta dilengkapi dengan: fotokopi bukti belanja/pengeluaran, fotokopiabsensi tenaga kerja, dan kuitansi tanda terima tahap II, BAP tahap II,BAST dana tahap II;
2) Rencana penggunaan dana tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak;3) Data pendukung laporan berupa foto kegiatan, laporan harian, buku kas
dan lain-lain.
3. Tahap ketiga sebesar 30% dari nilai kontrak, dapat dicairkan apabila Pokdakanmengajukan pencairan dana tahap III kepada PPK dengan melampirkan:1) Laporan fisik penggunaan dana tahap I dan II dengan kemajuan fisik
minimal 60% dilengkapi dengan: fotokopi bukti belanja/pengeluaran,
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
21/73
fotokopi absensi tenaga kerja, dan kuitansi tanda terima tahap III, BAPtahap III, BAST dana tahap III;
2) Data pendukung laporan berupa foto kegiatan, laporan harian, laporanmingguan, buku kas dan lain-lain.
Gambar 2 Prosedur Penyaluran dan Pencairan Dana
4.3 Pemanfaatan
Bantuan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan melaluimekanisme swakelola yang sudah diterima oleh pokdakan, harus dimanfaatkansebaik-baiknya untuk kegiatan usaha budidaya ikan selama periode pemeliharaanyang telah direncanakan sebagaimana RDKK/RAB dan dokumen lainnya, sertadibukukan dalam buku kas sederhana. Setelah bantuan sepenuhnya sudah diterima
maka proses pemanfaatan bantuan sepenuhnya tanggung jawab pokdakan
Pembina Daerah (DKP Prov)
Kabupaten
Tim Teknis Daerah
a. Termin I = 40% Dokumen selesai
(RDKK/RAB dan Usulan)
b. Termin II = 30% Fisik Min 30 %
c. Termin III = 30% Fisik Min 60 %
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
22/73
penerima. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan bantuan sebagaiberikut:
1. Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dankewajiban terhadap keberlangsungan kegiatan usaha budidaya dari hasilbantuan ini;
2. Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dankewajiban untuk meningkatkan kemampuan usaha di bidang pembudidayaanikan baik secara pribadi maupun kelompok;
3. Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dankewajiban untuk berusaha mewujudkan kelompoknya menjadi pokdakan yangmandiri;
4. Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dankewajiban untuk mencegah penyalahgunaan pemanfaatan bantuan ini;
5. Hasil usaha budidaya yang diperoleh dari hasil panen agar diatur dan dikelolaoleh pokdakan untuk kepentingan seluruh anggota, sebagai penambahanmodal untuk pengembangan usaha selanjutnya yang disepakati dan dilakukan
secara bersama;
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
23/73
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
5.1 Monitoring
Monitoring bertujuan untuk memantau kegiatan pengembangan perikananbudidaya di perbatasan mulai dari persiapan sampai dengan panen. Kegiatanmonitoring dapat dilakukan secara langsung melalui pemantauan dilapanganmaupun tidak langsung melalui komunikasi dengan media elektronik. Adapun materimonitoring mencakup aspek teknis yang meliputi perkembangan proses budidayadan hasil produksi budidaya dan aspek non teknis yang meliputi efektifitaspengelolaan dan pelaksanaan kegiatan serta kendala pelaksanaan.
5.2 Evaluasi
Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan realisasikegiatan untuk menjadi rekomendasi yang akan datang. Kegiatan evaluasi dapatdilakukan dengan menganalisa relevansi, efektifitas dan dampak dari hasilpelaksanaan kegiatan terhadap tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yangdiharapkan serta melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi sebagai bahanacuan dan referensi untuk menentukan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya diperbatasan tersebut mencakup :
1. Penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi pengembangan perikananbudidaya di perbatasan;
2. Produksi dan produktifitas budidaya ikan di lokasi pengembangan perikananbudidaya di perbatasan setelah melalui input teknologi;
3. Dampak pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya di perbatasanterhadap peningkatan teknologi dan pendapatan Pokdakan serta keberlanjutansistim usaha budidaya di tingkat Pokdakan;
4. Penguatan kelembagaan, kemandirian Pokdakan dan kerjasama kemitraan;5. Persepsi masyarakat untuk mengembangkan/menyebarluaskan penerapan
teknologi anjuran pada kawasan sekitarnya.
5.3 Pelaporan
Pelaporan bertujuan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatanpengembangan perikanan budidaya di perbatasan, kendala, solusi dan rencanatindak lanjut. Pelaporan disampaikan secara langsung dan berkala oleh Pokdakankepada Direktur Jenderal cq : Direktur Produksi ditembuskan kepada DinasProvinsi/Kabupaten.
Jenis laporan yang dibuat meliputi laporan pencairan/ penyaluran tahap I, IIdan III serta laporan akhir (Lampiran 13) dapat disampaikan online melalui aplikasiSistem Informasi Monitoring Produksi dan Anggaran Budidaya (SIMPrABu)yang dapat diakses dengan alamat website http://103.7.52.118/SIMPRABU atau viapos, faks 021-78831914 atau email [email protected].
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
24/73
BAB VIPENUTUP
Pengembangan perikanan budidaya di perbatasan ditujukan untukpemberdayaan masyarakat perbatasan. Kegiatan pengembangan perikananbudidaya di perbatasan diharapkan dapat berhasil sehingga dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan melalui stimulasi bantuan usahaperikanan budidaya, sehingga pokdakan mampu meningkatkan kemampuanusahanya yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi perikananbudidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, pengembanganwirausaha, dan memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiriserta dikelola dalam manajemen pokdakan.
.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Agung Witjaksono
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
25/73
LAMPIRAN
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
26/73
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
27/73
Lampiran–1
Form Kondisi awal (T0) pembudidaya atau masyarakat
Kegiatan : Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015
Kabupaten : …………………
Provinsi : …………………
No Lokasi Jumlah
Pembudidaya
Luas
Lahan
(Ha)
Komoditas
Produksi
Tahun
terkahir (ton)
Teknologi/
Metode yang
diterapkan
Kompetensi
SDM
Pendapatan
perkapita/Tahun Keterangan
1
2
3
4
5
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
28/73
Dst
Catatan :
1. Parameter kualitas air a. pH
b. Salinitasc. DOd. Kecerahane. Kecepatan Arusf. Suhug. Dll
2. Kondisi lokasi
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
29/73
Lampiran–2
Form Surat Usulan Penetapan Tim Teknis Daerah
KO P Di n a s Ka b u p a t e n
lokasi , tgl – bulan – 2015
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
di
Jakarta
Menindaklanjuti Program Kegiatan pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan
Tahun Anggran 2015 Ditjen Perikanan Budidaya, dengan ini Dinas Kelautan dan Perikanan
kabupaten ................................. menyampaikan usulan nama-nama tim teknis
pengembangan perikanan budidaya di perbatasan sebagai berikut :
No Nama Jabatan dan Instansi Alamat dan Nomor HP
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas
kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Kepala Dinas
Kabupaten.....................
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
30/73
(…………………………..)
NIP. .....................................
Lampiran-3
Contoh Surat Usulan Kelompok Calon Penerima
K O P P O K D A K A N
lokasi , tgl – bulan – 2015
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
31/73
di
Jakarta
Bersama ini kami pengurus dan anggota Pokdakan ... (isi nama pokdakan) ... yangberalamat di ...(isi alamat lengkap)..., mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh
bantuan paket sarana produksi melalui kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di
Perbatasan dengan Proposal Pengembangan Kegiatan Budidaya Ikan (terlampir). Adapun
susunan pengurus dan anggota sebagai berikut :
a. Ketua : …………………………………………….
b. Sekretaris : …………………………………………….
c. Bendahara : …………………………………………….
Anggota :
: 1. ..............................2. ..............................3. dst
Kontak (Telp/HP/Email) : …………………………………………….
: …………………………………………….
No & Tgl Pendirian/
Pengukuhan Kelompok
: .....diisi no & tgl pendirian/pengukuhan kelompok..
Oleh: Pejabat yang berwenang atau
KepalaDesa/Kepala Dinas Kab.........
Demikian kami sampaikan, seluruh data benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Mengetahui,
Kepala Dinas Ketua Tim Teknis
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
32/73
Kabupaten …….......…
(…………………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
Keterangan :
Titik Koordinat : merupakan range antara LS/LU dan BB/BT [ derajat ( o
menit (’) detik (”) LS/LU dan derajat ( o ) menit (’) detik (”) BB/BT ]
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
33/73
Lampiran-4
Contoh Usulan Pokdakan Calon penerima kegiatan oleh Dinas Kabupaten
............., ...................... 2015
Nomor :
Perihal : Usulan Pokdakan Calon Penerima
Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Cq. PPK Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya TA.2015
Menara 165 Lt. 15 Jl. TB. Simatupang Kav 1, Cilandak – Jakarta Selatan
Di
Jakarta Selatan
Sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengembangan Perikanan Budidaya
di Daerah Perbatasan Tahun 2015, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan pokdakan
pelaksana paket bantuan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan 2015
di Kabupaten/Kota (1)…………….., (2)…………….., (3)……………., dst. dan kelengkapan
dokumen administrasi yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kabuapetn Kota
…………….. Kelengkapan dokumen administrasi tersebut adalah sebagai berikut:
1) Surat pernyataan siap swakelola dan lampirannya.2) Kerangka Acuan kerja (KAK).3) Rencana Anggaran Biaya (RAB).4) Jadwal pelaksanaan pekerjaan.5) Pakta Integritas.6) Surat pernyataan bersedia malakukan pembinaan dari Dinas KP Kabupaten/Kota.7) Surat tanggung jawab mutlak dari Dinas KP Kabupaten/Kota.
Sedangkan dokumen administrasi yang kami simpan, menjadi tanggung jawab kami
sepenuhnya serta dapat diaudit sewaktu-waktu adalah:
1) Surat usulan pokdakan dan lampirannya.
2) Formulir hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi calon lokasi, pembudidaya dan calonpokdakan.
KOP DINAS
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
34/73
3) Berita acara hasil identifikasi dan seleksi Tim Teknis.
Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan untukpenetapan pokdakan pelaksana Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah PerbatasanTA. 2015.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.
Kepala Dinas
Kabupaten.....................
(…………………………..)
NIP. .....................................
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
35/73
Lampiran-5
Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan
CHECKLIST IDENTIFIKASI CALON LOKASI DAN POKDAKAN PELAKSANA
PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI PERBATASAN
TAHUN 2015
Tim Teknis (Ketua) :
Nama Pokdakan :
Lokasi Usaha
- Desa :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
Tanggal Identifikasi :
Komuditas :
No. Persyaratan
Kesesuaian
Kondisi existing/Keterangan
Ya Tidak
I Lokasi
1 Sesuai dengan tata letak daerah, tidak terdapat
konflik kepentingan baik dengan kegiatan
perikanan maupun kegiatan lainnya dan memiliki
legalitas status lahan
2 Secara teknis berada pada lingkungan yang sesuai
dengan kelayakan teknis komuditas ikan yang akan
dibudidayakan
3 Tingkat resiko bahaya keamanan pangan dari
bahaya kimiawi, biologis dan fisik rendah
4 Memiliki kemudahan aksesisbilitas (jalan,
komunikasi, sumber benih, pasar dll)
II Kelembagaan Kelompok
1 Memiliki surat keterangan/ pengukuhan kelompok
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
36/73
dan atau terdaftar di Dinas Kab/ Kota
2 Memiliki struktur organisasi dan anggota/ SDM
yang jelas/memadai
3 Status kelompok telah berkembang dan masih aktif
dalam kegiatan usaha budidaya
1 Kesimpulan :
2 Usulan/Rekomendasi :
......................., tanggal/bulan/tahun
TIM TEKNIS
No Nama/ Jabatan Tanda tangan
1 ................................................. ( Ketua) 1 ...................................
2 . ... ... .... ...... .... ... ... .......... ... .... ... .. ( Anggota) 2 .... ... ... ....... ... .......... ... .... ... .
3 ................................................. ( Anggota) 3 ...................................
4 . ... ... .... ...... .... ... ... .......... ... .... ... .. ( Anggota) 4 .... ... ... ....... ... .......... ... .... ... ..
Catatan:
*) coret yang tidak perlu
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
37/73
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
38/73
Lampiran-6
Form Usulan Penetapan Pokdakan Calon Pelaksana kegiatan kepada Kepala Dinas
kabupaten
Usulan Pokdakan Hasil Identifikasi Lokasi
Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015
Nomor :
Perihal : Usulan Pokdakan Calon Penerima
Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten .........
Di
tempat
……….…………………………….
Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ....................................
NIP : .........................................
Jabatan : ...................................... bertindak sebagai ketua Tim teknis
Satuan kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama Kelompok : …………………………………………..
Lokasi
- Jalan :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- Titik koordinat :
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
39/73
Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi dan calon Pokdakan pelaksana Kegiatan
Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 yang dilaksanakan pada
tanggal ............ bulan .......... tahun 2015, telah memenuhi persyaratan dan kelayakan
secara teknis serta manajemen kelompok sebagai calon pelaksana Pengembangan
Perikanan Budidaya di perbatasan Tahun 2015 (data pokdakan dan hasil identifikasi
terlampir).
Selanjutnya kami Tim Teknis mengusulkan calon lokasi dan calon Pokdakan tersebut
di atas untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Perikanan
Budidaya di Perbatasan Tahun 2015.
Demikian Berita Acara usulan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui: Yang mengusulkan:
Ketua kelompok Ketua Tim teknis
ttd
(..........................................)
ttd
(..........................................)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
40/73
Lampiran-7
Berita Acara Penetapan lokasi dan Pokdakan
Berita Acara Penetapan lokasi dan Pokdakan
Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015
Nomor : ........................................……
…….…………………………….
Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan kerja :
Berdasarkan Berita Acara identifikasi lokasi dan pokdakan pelaksana Kegiatan
pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 Nomor :............... tahun
2015 yang mengusulkan :
Nama Kelompok : …………………………………………..
Lokasi
- Jalan :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- Titik koordinat :
Menetapkan lokasi dan kelompok tersebut di atas sebagai pelaksana Kegiatan
Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015.
Demikian Berita Acara penetapan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
41/73
Kepala Dinas
Kabupaten ......................
ttd
(…………………………….)
Keterangan;
Titik koordinat merupakan range antara LS/LU dan BB/BT
(derajat (0) menit (‘) detik (“) LS/LU dan derajat derajat (
0) menit (‘) detik (“) BB/BT)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
42/73
Lampiran-8
Contoh Surat Pernyataan Siap Swakelola
K O P P O K D A K A N
SURAT PERNYATAAN
SIAP MELAKSANAKAN SWAKELOLA
Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : .......................................................
Nama Pokdakan : .......................................................
Jabatan : Ketua Pokdakan
Alamat :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Dengan ini menyatakan siap dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakanserta menyelesaikan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan
Tahun Anggaran 2015 secara swakelola sesuai Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, maka
saya telah membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas melalui Surat
Keputusan sebagaimana terlampir.
Apabila proses pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, kami tidak melaksanakan
sebagaimana diatur dalam kontrak, maka kami siap mempertanggungjawabkan menurut
peraturan perundangan yang berlaku.
.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
43/73
lokasi , tgl – bulan – 2015
Ketua Kelompok
Materai 6000
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Mengetahui,
Kepala Dinas Kabupaten ...........
(…………………………..)
NIP ......................................
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
44/73
Lampiran-9
Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)
K O P P O K D A K A N
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Budidaya Ikan …………………..
A. INFORMASI UMUM1. Nama Kelompok : ……………………………………………….
2. Alamat : Jalan, Kampung, RT/RW, ttk koordinat
Desa : (nama& titik koordinat)
Kecamatan : (nama)
Kab : ........................................
Provinsi : ........................................
B. KEGIATAN BUDIDAYA IKAN
No Usaha Produktif Budidaya Satuan Volume Nilai (Rp.)
1. Luas Lahan
a. Bakb. Kolam Tanah
c. Kolam Terpald. Tambake. ………….
2. Perbaikan / Pembuatan
Wadah Budidaya:
a. KJA / karambab. Kolamc. Sarana Rumput Laut:
- Metode Rakit- Metode Lepas Dasar
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
45/73
No Usaha Produktif Budidaya Satuan Volume Nilai (Rp.)
- Metode Long Line
3. Peralatan Budidaya
a. ……………………………..
b. ……………………………..4. Sarana Produksi
a. Indukb. Benihc. Pakand. Pupuk / Probiotike. Kapur
5. Obat-Obatan
6. Lain-Lain
TOTAL
Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
(…………………………..)
NIP. ………………………
Ketua Kelompok
(…………………………..)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
46/73
Lampiran-10
Contoh Laporan Kemajuan Perkembangan Pekerjaan
LAPORAN KEMAJUAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN
PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015
Pokdakan .....................................................
1. Keadaan Cuaca Hujan Cerah Keterangan
2. Tenaga Kerja 3. Peralatan Jumlah
a. Pekerja terampil 1 Orang a. Cangkul
b. Pekerja 2 Orang b. Alat bantu tukang .......
c. ...... dst
No. Uraian Pekerjaan Volume Tahap Penyelesaian
Pekerjaan s/d Kemaren Tanggal Jumlah
Prosentase
Pekerjaan s/d Hari
Ini
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
47/73
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
48/73
Contoh Rekapitulasi Progres
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015
POKDAKAN...............
LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN
MINGGU KE PERIODE TANGGAL
1 (SATU) ..............
KEGIATAN :
PEKERJAAN :
LOKASI :
VOLUME :
No. URAIAN PEKERJAAN
BOBOT
%
REALISASI PRESTASI PEKERJAAN
s/d Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Progres Bobot Progres Bobot Progres Bobot
% % % % % %
I.
II.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
49/73
III.
JUMLAH
PRESTASI SAMPAI MINGGU INI (% terhadap bobot)
PR ESTASI SA MPAI MI NGG U L AL U ( % te rh ad ap b obo t)
KEMAJUAN PEKERJAAN DALAM MINGGU INI (% terhadap bobot)
RENCANA TIME SCHEDULLE (JADWAL)
Disetujui Oleh : Diperiksa Oleh :
...................,............ 2015
Dibuat Oleh :
Penanggung Jawab Swak elola Tim Peng awas Swakelol a
Koordinator
Tim Pelaksana Swakelola
Koordinator
(…………………………..) (…………………………..) (…………………………..)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
50/73
Contoh Rekapitulasi Prestasi Pekerjaan
REKAPITULASI PRESTASI PEKERJAAN
PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015
(TAHAP I / TAHAP II / TAHAP III)
POKDAKAN...............
LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN
MINGGU KE PERIODE TANGGAL
1 (SATU) ..............
KEGIATAN :
PEKERJAAN :
LOKASI :
VOLUME :
No. URAIAN PEKERJAANBOBOT
%
REALISASI PRESTASI PEKERJAAN Tingkat
Penyelesaian Tiap
bagian terhadap
Seluruh Pekerjaan(%)s/d yang lalu Saat ini s/d Saat ini
Pro gr es B obo t Pr ogr es B obo t Pr og re s B ob ot
% % % % % %
I.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
51/73
II.
III.
JUMLAH
PRESTASI SAMPAI SAAT INI (% terhadap bobot)
PRESTASI SAMPAI YANG LALU (% terhadap bobot)
KE MAJUA N PEKER JA AN SAAT IN I ( % t er ha da p b ob ot)
RENCANA TIME SCHEDULLE (JADWAL)
Diketahui Oleh : Disetujui Oleh : Diperiksa Oleh :
...................,............ 2015
Dibuat Oleh :
Tim Teknis
Kabupaten/Kota …………….
Penanggung Jawab Swakelola Tim Pengawas Swakelola
Koordinator
Tim Pelaksana Swakelola
Koordinator
(…………………………..)
(…………………………..) (…………………………..) (…………………………..)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
52/73
Lampiran-11
Contoh Pakta Integritas Pokdakan
PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..............................(diisi nama ketua pokdakan)
Jabatan : Ketua Pokdakan ...... (diisi nama pokdakan)
Alamat : ..............................(diisi alamat ketua sesuai KTP)
Bertindak untuk dan atas nama: Pokdakan …………………… (diisi nama pokdakan)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan
Tahun 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek K o r u p s i , K o l u s i dan N e p o t i s m e (KKN);2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai dengan
proposal dan rencana kerja yang telah disusun;3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukan dan tepat
sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)PengembanganPerikanan Budidaya di Daerah Perbatasan tahun 2015;
4. Akan melakukan pengadaan barang dan/jasa secara bersih, transparan dan profesionaluntuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Akan menyimpan setiap tanda bukti transaksi/pengeluaran dana;6. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan pekerjaan, serta;7. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
................. ,............../....../2015
Kabupaten/Kota ...................
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
53/73
Materai Rp. 6000
...................................
Ketua Pokdakan
. ......................
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
54/73
Lampiran-12
Form Pengajuan Pencairan Anggaran
Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Satuan Bahan,
Harga Satuan Tenaga, dan Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Swakelola
Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan
1. Nama Kelompok : …………………………………………………….2. Alamat : Jalan, Kampung, RT/RW
Desa : …….……………………………..
Kecamatan : ...................................
Kab/Kota : ...................................
Provinsi : ...................................
No Uraian Pekerjaan Kode
Analisa Volume Satuan Analisa
Harga
Satuan (Rp)
Jumlah
Harga (Rp.)
A. Persiapan
1 Adminisrasi dan
Dokumentasi
ls
2 Pelaporan ls
Jumlah I
B. Pekerjaan Fisik
1 Pembuatan pintu air /
kolam terpal
Unit
2 Perbaikan pematang
kolam/ tambak
m
3 Dst
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
55/73
Jumlah II
C. Peralatan dan Bahan
1 Benih ikan / bibit …. Ekor/kg
2 Pakan Kg
3 Vitamin/Probiotik …. Pack/Botol
4 Serok Unit
5 Dst
Jumlah III
Total I + II + III
Diperiksa Oleh : Dibuat Diverifikasi oleh
Koordinator Tim Teknis Ketua Pokdakan Koordinator Tim Pengawas
Kabupaten/Kota ………
(.........................) (.........................) (.........................)
NIP.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
56/73
A. ANALISA HARGA SATUAN
Kode
Analisa Uraian Satuan Koefisien
Harga
Satuan (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
I Pekerjaan
Pemasangan
P.03 e) 1 m Plesteran 1 PC:3
PP tebal 1,5 cm
- pekerja OH 1,000
- tukang batu OH 0,190
- kepala tukang OH 0,019
- mandor OH 0,019
- pasir pasang m3
0,023
- portland cement kg 7,776
P.04 1 m3
Pasangan Batu
- pekerja OH 1,000
- tukang batu OH 0,190
- kepala tukang OH 0,019
- mandor OH 0,019
- batu/batu belah m3
1,200
- pasir pasang/urug m3
0,432
- portland cement kg 7,776
Sumber: Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum, Kem PU
2012
B. HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN/MATERIAL
No
Jenis
Bahan/Material/Alat
Bantu Kerja
Satuan
Harga Satuan
Ket.Hasil Survey Suplier Sumber
Lainnya Realisasi
Suplier A Suplier B
A. Upah Tenaga Kerja
- pekerja OH
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
57/73
- tukang batu OH
- kepala tukang OH
- mandor OH
- dst
B. Bahan/Material
- Benih / Bibit ekor/kg
- Pakan kg
- Vitamin pack
- Probiotik botol
- Serok unit
- dst
Sumber: Harga satuan upah dan bahan/material berdasarkan SK Bupati/Walikota
setempat
Diperiksa Oleh : Dibuat Diverifikasi oleh
Koordinator Tim Teknis Ketua Pokdakan Koordinator Tim Pengawas
Kabupaten/Kota ………
(.........................) (.........................) (.........................)
NIP.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
58/73
Lampiaran-13
Outline Laporan Akhir Pertanggung Jawaban Pokdakan
I. Kata Pengantar
1.1 Tujuan
1.2 Sasaran
1.3 Lokasi dan pelaksanaan
1.4 Output
1.5 Outcome
II. Pelaksanaan Kegiatan
2.1 Pemilihan Lokasi
2.2 Teknologi budidaya
2.3 Penyediaan sarana dan prasarana produksi
2.4 Proses produksi
2.5 Kendala dan solusi
III. Kinerja Hasil
3.1 Perkembangan produksi dan produktivitas
3.2 Laporan hasil panen
IV. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
LAMPIRAN
Foto kegiatan
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
59/73
Lampiran-14
Berita Acara Hasil Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015
Nomor :
........................................………….…………………………….
Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ....................................
NIP : .........................................
Jabatan : ...................................... bertindak sebagai ketua Tim teknis
Satuan kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama Kelompok : …………………………………………..
Lokasi
- Jalan :
- Desa/Kelurahan :- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- Titik koordinat :
Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi dan calon Pokdakan pelaksana Kegiatan
Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 yang dilaksanakan pada
tanggal ............ bulan .......... tahun 2015, telah memenuhi persyaratan dan kelayakan
secara teknis serta manajemen kelompok sebagai calon pelaksana Pengembangan
Perikanan Budidaya di perbatasan Tahun 2015 (data pokdakan dan hasil identifikasiterlampir).
Selanjutnya kami Tim Teknis mengusulkan calon lokasi dan calon Pokdakan tersebut
di atas untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Perikanan
Budidaya di Perbatasan Tahun 2015.
Demikian Berita Acara usulan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui: Yang mengusulkan:
Ketua kelompok Ketua Tim teknis
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
60/73
ttd
(..........................................)
ttd
(..........................................)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
61/73
Lampiran-15
Form Proposal POKDAKAN
PROPOSAL
KEGIATAN PERIKANAN BUDIDAYA
a. Pendahuluan/Latar Belakang : (diisi secara singkat, jelas, padat dan
berbobot)
b. Tujuan Usaha : (diisi secara singkat, jelas, padat dan
berbobot)
c. Jenis Budidaya dan Komoditas yang
akan dikembangkan: (pilihan sesuai dengan menu)
d. Lokasi Usaha : (diisi alamat lokasi usaha, status lahan
pinjam/sewa/garapan, jelaskan kesepakatan
terkait usaha kelompok)
e. Wadah Budidaya dan Metode Budidaya
yang akan Digunakan
: (disesuaikan dengan komoditas yang
dibudidayakan)
f. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Usaha
: (berisi jadwal kegiatan mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan pekerjaan sampai
dengan panen untuk masing-masing jenis
budidaya yang dikembangkan)
g. Produksi sebelum Menerima Bantuan : ............ ton/ekor per siklus
h. Pendapatan Rata-rata Pokdakan
sebelum Menerima Bantuan: Rp. ............ per tahun
i. Target produksi setelah Menerima
Bantuan
: ............ ton/ekor per siklus
. Target pendapatan Rata-rata Pokdakan
setelah Menerima Bantuan: Rp. ............ per tahun
k. Rencana Anggaran Bersama (RAB) : (berisi rekapitulasi seluruh kebutuhan
anggaran untuk kegiatan pelaksanaan
budidaya yang akan dilaksanakan)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
62/73
l. Penutup : (diisi secara singkat, jelas, dan padat)
m. Lampiran : (berisi data anggota pokdakan secara
lengkap mulai dari nama, alamat, jabatan
dalam kelompok, fotocopy kartu identitas,
data-data, dan pendukung lainnya)
lokasi , tgl – bulan – 2015
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
(…………………………..)
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
63/73
Lampiran-16
Contoh SK Dirjen PB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR KEP. /............/2015
TENTANG
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PELAKSANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN
TAHUN 2015 UNTUK PROVINSI ..........................
KUASA PENGGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satker DirektoratProduksi Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya melaksanakan kegiatan Pengembangan Perikanan
Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun 2015.
2. bahwa untuk kegiatan tersebut pada butir (a), perlu menetapkan
kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) untuk melaksanakan
kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah
Perbatasan Tahun 2015 pada Kabupaten/Kota..............................;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
64/73
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011;
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
65/73
12. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 dan Nomor 28/M
Tahun 2012;
13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Khususnya Tata Cara Pengadaan
Swakelola kepada Kelompok Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen
Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.
........./............/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan(Juklak)Pengembangan Perikanan Budidaya di DaerahPerbatasan Tahun 2015.
Memperhatikan : 1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Peningkatan
dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input
Produksi Lainnya Satuan Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana
Perikanan Budidaya Tahun Anggaran ........... Nomor : DIPA-
...................., tanggal ............;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
PER.66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme
Pembayaran atas beban APBN-P, dalam Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Kelompok Pembudidaya Ikan akan melaksanakan kegiatan
Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan yang
bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Produksi Perikanan Budidaya pada Provinsi.............................. sebagaimana terlampir.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya POKDAKAN agar berpegang teguh
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
66/73
KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan
pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun
Anggaran 2015 melalui Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya
Tahun 2015.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya
akan diubah sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .......................... 2015
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Direktorat Produksi Perikanan
Budidaya
Dr. Ir. SLAMET SOEBJAKTO, M.Si.
Tembusan Yth:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementrian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya di Jakarta;
8. Kepala Biro Perencanaan Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
67/73
9. Kepala Biro Keuangan Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
10. Kepala KPPN Jakarta I di Jakarta;
11. Bendaharawan Pengeluaran;
12. POKDAKAN bersangkutan.
13. Pertinggal
Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : .........................................................
tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pelaksana kegiatan
Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun 2015
Provinsi ..........................
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PELAKSANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASANTAHUN 2015 PROVINSI ..........................
No Kabupaten/Kota Nama
Pokdakan
Nama
Ketua
Pokdaka
n
Jumlah
Penguru
s dan
Anggota
Pokdaka
n (org)
Kelurahan/
Desa,
Kecamatan
Komoditas
yang
Dibudidayakan
Keteranga
n
1.a.
kab/Kota .............
b.kab/Kota .............
c.kab/Kota .............
d.kab/Kota .............
e.
st.
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
68/73
2. Dst
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
69/73
Lampiran-17
Form Berita Acara Serah Terima (BAST)
Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Pengembangan Perikanan Budidaya Di Daerah Perbatasan
Tahun 2015
Nomor : …………………………….
Tanggal : …………………………….
Pada hari ini .............., tanggal ................................ bulan ....................... tahun dua ribu tiga
belas telah diadakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan:
1. Nama : ......... (diisi namaketua pokdakan)......
Jabatan : Ketua Pokdakan ………(diisi nama pokdakan)………….
berkedudukan di Jl. ………………………, Desa
………………, Kecamatan …………………., Kab
…………………., Provinsi ………………. selanjutnya disebutPIHAK KESATU
2. Nama
NIP
: Ir. Coco Kokarkin Soetrisno, M.Sc
19621228 199002 1 001
Jabatan : Pajabat Pembuat Komitmen pada Satker. Direktorat
Produksi Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: ……………. Tanggal …………………
tentang pekerjaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan pada
Pokdakan ……………………. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah
Terima Barang Pekerjaan hasil pengadaan TA. 2015 pada Satker Direktorat Produksi
Perikanan Budidaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan 100% sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dalam
keadaan baik dan operasional serta menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KOP POKDAKAN
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
70/73
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
71/73
-
8/19/2019 Juklak Percontohan Di Perbatasan 2015
72/73
Petunjuk Pelak