1. Kajian Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. KalBar dikaitkan dengan Teori Pendekatan Perencanaan Kelompok 1: Shahnaz Acrydiena Wanti Andarini Marsista Buana Putri Abbima Indra N Sigit Dwi Kuncoro Nadia Gita Shawma

2. Outline 1 LATAR BELAKANG 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KEC. ENTIKONG, KAB. SANGGAU 3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH ENTIKONG DAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT 4 ANALISIS SEBAB - AKIBAT PERMASALAHAN DI ENTIKONG 5 KESESUAIAN ANTARA PENDEKATAN TOP-DOWN DAN TEORI RASIONAL KOMPREHENSIF DENGAN KEBUTUHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ENTIKONG 6 KESIMPULAN 7 REKOMENDASI 3. 1 LATAR BELAKANG 4. Kondisi Umum Pengembangan Kawasan Perbatasan di Indonesia Masalah perbatasan belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai halaman belakang wilayah NKRI masih dipegang Kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Persepsi penanganan kawasan perbatasan didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam kurang mendapat perhatian Pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari negara tetangga 5. Peta 9 lokasi kawasan perbatasan dan sebaran 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Perbatasan 6. 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH ENTIKONG 7. Peta lokasi Kecamatan Entikong 8. Profil Wilayah Entikong Berbatasan langsung dengan Tebedu, Negara bagian Serawak, Malaysia memiliki luas 506,89 km2 jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 14558 jiwa dan kepadatan penduduk brutto adalah 28,72 jiwa/km2. Secara administratif terdiri dari 5 desa dan 18 dusun. Berjarak kurang lebih 147 km dari Ibukota Kabupaten Sanggau Prasarana yang telah ada terdiri dari jalan Negara 14,5 km, jalan kabupaten 41,7 km, jalan desa 83,37 km. Sarana pendidikan terdiri dari 1 unit TK, 18 unit SD/MI, 2 unit SLTP dan 2 unit SMK. Sarana kesehatan terdiri dari 1 unit puskesmas dan 1 unit puskesmas pembantu. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kecamatan Entikong adalah 9,51% per tahun 9. 3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH 10. Kedudukan kawasan perbatasan (khususnya Entikong) dalam Perencanaan Nasional Instruksi Presiden Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004- 2025 UU Penataan Ruang 26/2007 menetapkan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) Katulistiwa sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan Entikong sebagai pusat pertumbuhan Dalam Rencana Tata Ruang KASABA (Kalimantan- Sarawak-Sabah) Entikong ditetapkan sebagai salah satu kutub pertumbuhan 11. Potensi Pengembangan Kawasan Entikong Kawasan Entikong merupakan kawasan perbatasan yang paling tinggi aktivitas ekonominya di sepanjang Kalimantan BaratSarawak sektor perdagangan yang tumbuh akibat terbukanya pintu lintas batas formal EntikongTebedu (Sarawak) Sebagai pintu lintas batas, kawasan ini menjadi pintu masuk dan pintu keluar bagi arus perdagangan yang terjadi antar wilayah, serta menjadi lokasi yang strategis bagi kegiatan perekonomian Entikong akan dikembangkan menjadi Border Development Center (BDC). Untuk mendukung aktivitas perdagangan 2 (dua) negara Indonesia Malaysia Direncanakan akan dibangun beberapa fasilitas pendukung di sekitar kawasan, yang diantaranya adalah terminal barang (dry port). 12. 4 ANALISIS SEBAB AKIBAT PERMASALAHAN WILAYAH 13. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Entikong infrastruktur dasar seperti jalan raya, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sarana perekonomian belum memadai memaksa masyarakat untuk berpidah sosiologis mata uang di perbatasan dikuasai oleh negara dengan nilai mata uang yang lebih besar. Barang-barang produksi Indonesia dibeli dengan ringgit. Rendahnya kualitas SDM yang terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat rata-rata hanya tamat SD strategis sebagai pintu keluar masuk juga menimbulkan potensi kriminalitas seperti perdagangan gelap, trafficking (perdagangan) manusia (perempuan dan bayi) serta tenaga kerja migrant dengan modus TKI hingga teroris Belum adanya lembaga khusus yang menangani kawasan perbatasan negara sehingga selama ini menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten 14. Analisis Penyebab Permasalahan Kurangnya komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan di kawasan perbatasan. Penerapan kebijakan otonomi daerah yang dianggap masih setengah hati Medan yang berat serta letak wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan Rendahnya penyerapan informasi di daerah perbatasan Lemahnya hukum dan peraturan perundang- undangan perbatasan. 15. 5 KESESUAIAN ANTARA PENDEKATAN TOP-DOWN DAN TEORI RASIONAL KOMPREHENSIF DENGAN KEBUTUHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ENTIKONG 16. Pendekatan perencanaan yang tepat untuk digunakan dalam pembangunan kawasan perbatasan Entikong adalah pendekatan Top-Down Planning Kesimpulan ini ditarik dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut 1) Penetapan Entikong khususnya dan KAPET Katulistiwa pada umumnya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diprioritaskan pengembangannya pada tingkat Nasional 2) Pengembangan kawasan yang mebutuhkan dana serta sumber daya yang tidak sedikit 3) Kondisi masyarakat setempat yang belum teredukasi, berdaya dan mandiri 17. Teori perencanaan yang digunakan Rational Comprehensive Planning Kesesuaian teori Rasional Komprehensif dengan arahan perencanaan di kawasan perbatasan Entikong dapat dilihat dari kebutuhan kawasan tersebut akan perencanaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Bersifat Umum dan Mempertimbangkan Semua Faktor (Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Kelembagaan, dan Keamanan) Aspek sosial, perlu dipertimbangkan kondisi, kebiasaan, adat dan tradisi masyarakat setempat Aspek ekonomi, memperhitungkan faktor-faktor seperti lokasi yang strategis, ketersediaan sumber daya, dan peluang-peluang investasi yang dapat masuk Aspek lingkungan, perencanaan harus mempertimbangkan strategi yang tepat sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merusak fungsi dan daya dukung lingkungan Aspek keamanan, mempertimbangkan faktor kedaulatan negara 18. Analisis Kesesuaian Teori Perencanaan Rasional (lanjutan) 2. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Bersifat Ideal kawasan perbatasan sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi karena posisinya yang strategis, namun sayangnya hingga saat ini potensi tersebut belum termaksimalkan perencanaan pembangunan harus dapat mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada sehingga diharapkan tercapai kondisi ideal kawasan perbatasan yang makmur dan berdaya saing 3. Pembangunan Kawasan Bersifat Lintas Sektor dan Lintas Kepentingan Kerjasama internal: Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau, dll Kerjasama bilateral : Indonesia - Malaysia 19. Analisis Kesesuaian Teori Perencanaan Rasional (lanjutan) 4. Komprehensif dan Tidak Parsial Selama ini pembangunan hanya dilakukan pada titik-titik tertentu yang dianggap bermasalah Pembangunan belum terintegrasi 5. Menggunakan Analisis Perhitungan Matematis yang Terukur dalam Menghasilkan Keputusan-Keputusan Perencanaan Pendekatan rasional komprehensif menggunakan analisis perhitungan matematis untuk mengetahui titik optimal yang menghubungkan antara tujuan perencanaan, sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang mungkin dihadapi Program-program pembangunan kawasan perbatasan harus dapat dibuktikan efektivitasnya melalui kajian yang bersifat kualitatif, terukur, dan rasional Harus keluar pula indikasi program yang memuat prioritas-prioritas pembangunan, lokasi, dana yang dibutuhkan, sumber pendanaan, tahapan-tahapan pelaksanaan, dan tidak ketinggalan target-target pencapaian program Cth: Kajian kebutuhan infrastruktur masyarakat, kajian potensi ekonomi, dll 20. 6. Pembangunan Kawasan Bersifat Jangka Panjang dan Berkelanjutan Kondisi saat ini kesejahteraan masyarakat rendah dan infrastruktur dasar masih jauh dari kondisi ideal Karena itu pembangunan kawasan perbatasan masih harus melewati jalan yang panjang Program pembangunan disusun sedemikian rupa sehingga berkelanjutan dan mampu mencapai tujuan awal Analisis Kesesuaian Teori Perencanaan Rasional (lanjutan) 21. 6 KESIMPULAN 1. Kecamatan Entikong memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi dengan wilayah tetangganya karena merupakan kawasan dengan aktivitas ekonomi paling tinggi di sepanjang Kalimantan BaratSarawak. 2. Kompleksnya permasalahan di Entikong seperti terbatasnya sarana dan prasarana dasar, rendahnya kualitas SDM, serta masih lemahnya kelembagaan yang menangani pembangunan di kawasan perbatasan menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan kawasan perbatasan. 3. Karena kedudukannya strategis bagi kepentingan negara maka pendekatan perencanaan di kawasan ini cenderung bersifat top-down planning 4. Teori Perencanaan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Entikong yaitu Teori Rasional Komprehensif 22. 7 REKOMENDASI PROGRAM PEMBANGUNAN 1. Perbaikan sistem/Pembentukan kelembangaan yang secara khusus menangani masalah pembangunan di kawasan perbatasan Entikong. 2. Penguatan posisi Entikong sebagai Beranda Depan Negara Indonesia yang representatif dan berdaya saing 3. Peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan perbatasan Entikong 4. Penyusunan kebijakan dan strategi penanganan kawasan perbatasan Entikong beserta program-program prioritas: a. Pembangunan serta perbaikan dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar untuk masyarakat perbatasan (jalan, air, listrik, telekomunikasi) b. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. 23. TERIMAKASIH