membangun kawasan perbatasan dan daerah tertinggal

4/28/2015

1

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Hasil PembahasanForum Pra-Musrenbangnas Tahun 2015

Jakarta, 28 April 2015

KEMENTERIAN PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN NEGARADAN DAERAH TERTINGGAL

KERANGKA PAPARAN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DANDAERAH TERTINGGAL DALAM RKP 2016 Sasaran Arah kebijakan Isu strategis Lokasi prioritas pembangunan

PELAKSANAAN FORUM PRA-MUSRENBANGNAS 2015 Kegiatan dan K/L yang berkontribusi Pembahasan Pembangunan Infrastruktur Kendala yang dihadapi

HASIL PEMBAHASAN FORUM PRA-MUSRENBANGNAS2015

PENUTUP Kesimpulan dan Tindaklanjut

Slide - 2

4/28/2015

2

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARADAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RKP 2016


SASARAN RKP 2016

KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAERAH TERTINGGAL

1. Meningkatnya aksesibilitasmasyarakat di 100 Lokpri;

2. Meningkatnya pelayananpendidikan, kesehatan dan sosialdasar di 100 Lokpri;

3. Berkembangnya 10 PKSN danperdagangan lintas batas negarayang kondusif;

4. Terwujudnya 7 Pos Lintas BatasNegara (PLBN) Terpadu

5. Terwujudnya pembangunankawasan perbatasan berlandaskanpenataan ruang

1. Meningkatnya rata-ratapertumbuhan ekonomi di daerahtertinggal menjadi 7,02 persenpada tahun 2016;

2. Berkurangnya persentase pendudukmiskin di daerah tertinggal menjadi15,42 persen pada tahun 2016;

3. Meningkatnya kualitas sumberdayamanusia di daerah tertinggal yangditunjukkan oleh peningkatanindeks pembangunan manusia(IPM) menjadi 68,49 pada tahun2016.

Slide - 4

4/28/2015

3

Kawasan Perbatasan Negara:

Percepatan pembangunan PKSN sebagai pusat pertumbuhanterhadap lokasi-lokasi prioritas perbatasan terutama peningkatanbidang ekonomi, sosial, dan pertahanan dan keamanan

Daerah Tertinggal:

Promosi potensi daerah tertinggal

Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik

Pengembangan perekonomian masyarakat didukung SDM daninfratsruktur berkualitas

ARAH KEBIJAKAN RKP 2016

Slide - 5

1. Keterisolasian kawasanperbatasan melemahkanaktivitas ekonomi danpelayanan sosial dasar;

2. Belum efektifnyapengembangan PKSN sebagaipusat-pusat pertumbuhan;

3. Terdapat segmen batasnegara belum disepakati;

4. Masih banyak aktivitas ilegal;

5. Lemahnya kedaulatan dalambidang informasi,telekomunikasi, danperdagangan,

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 2016

1. Lemahnya koordinasi antarpelaku,

2. Regulasi dan kebijakan yangkurang memihak

3. Pengelolaan potensi lokalyang kurang bernilai tambah

4. Rendahnya kualitas SDM5. Minimnya akses menuju pusat

pertumbuhan6. Minimnya sarana dan

prasarana publik7. Kurangnya insentif investasi di

daerah tertinggal

PERBATASAN NEGARA DAERAH TERTINGGAL

Slide - 6

4/28/2015

4

PERSEBARAN LOKASI PRIORITAS DAN KABUPATENPERBATASAN NEGARA

Slide - 7

PERSEBARAN KABUPATEN TERTINGGAL2015-2019

*Keputusan menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No. 141 Tahun 2014 Slide - 8

4/28/2015

5

PELAKSANAAN FORUM PRA-MUSRENBANGNAS 2015


SASARAN NAWA CITA DAN K/L YANG BERKONTRIBUSIDALAM AGENDA PEMBAHASAN DAERAH TERTINGGAL

No. Sasaran Nawa Cita K/L Berkontribusi

1 Tersedianya air bersih1. Kemen PU-Pera2. Kemendes, PDTT

2 Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan dalam pelayanan publik1. Kemendagri2. Kemendes PDTT3. Kemensos

3 Penyediaan tenaga kerja terampil1. Kemenaker2. Kemendes PDTT

4 Pembangunan tata kelola pemerintahan daerah dan otonomi daerah Kemendagri

5 Bertambahnya jumlah rute perintis yang dilayani menjadi 76 rute Kemenhub

6 Terbangunnya infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 Km1. Kemen PU-Pera2. Kemenhub3. Kemendes, PDTT

7

Meletakkan Dasar-Dasar bagi Dimulainya Desentralisasi Asimetris untuk Melindungi Kepentingan NasionalIndonesia di Kawasan-Kawasan Perbatasan, Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia secara Global danuntuk Membantu Daerah-Daerah yang Kapasitas Berpemerintahan Belum Cukup Memadai dalamMemberikan Pelayanan Publik

1. Kemendes PDTT2. Kemenkes3. Kemen PU-Pera4. Kemenkominfo5. Kemen KUKM6. Kemendikbud7. Kemen ESDM8. Kemendag9. Kementan

8Menyiapkan dan menjalankan kebijakan regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutandan perkebunan

1. Kemen LH dan Kehutanan2. Kemendes PDTT3. Kemen ATR

9Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman,efisien, dan nyaman

Kemenhub

10 Sosialisasi mental kewirausahaan1. Kemenaker2. Kemen KUKM

11Mereformasi Tata Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan Cara Pengaturan Kembali Sistem DistribusiKeuangan Nasional

KemendagriSlide - 10

4/28/2015

6

SASARAN NAWA CITA DAN K/L YANG BERKONTRIBUSIDALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

No. Sasaran Nawa Cita K/L Berkontribusi

1.

Meletakkan Dasar-Dasar bagi Dimulainya Desentralisasi Asimetrisuntuk Melindungi Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan-Kawasan Perbatasan, Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesiasecara Global dan untuk Membantu Daerah-Daerah yang KapasitasBerpemerintahan Belum Cukup Memadai dalam MemberikanPelayanan Publik

1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Perhubungan5. Kementerian PU Pera6. Kementerian Pertanian

2.Melindungi Hak dan Keselamatan Warga Negara Indonesia di LuarNegeri Khususnya Pekerja Migran

1. Kementerian Luar Negeri2. Kementerian Tenaga Kerja

3. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pertahanan Kementerian Pertahanan

4. Menjamin Rasa Aman Warga Negara Kepolisian Republik Indonesia

5.Menyiapkan dan Menjalankan Kebijakan Regulasi Baru tentangShare Holding antara Pemerintah, Investor dan Desa dalamPengelolaan Sumber Daya Alam

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

6. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil

1. Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan2. Kementerian Kelautan dan Perikanan3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi4. Kementerian PU Pera5. Kementerian Perhubungan

7.Terselesaikannya Permasalahan Perbatasan Indonesia termasukPerbatasan Darat dengan 10 Negara Tetangga Indonesia

1. Badan Informasi Geospasial2. Kementerian Luar Negeri

Slide - 11

Pembangunan infrastruktur di lokasi prioritas perbatasan (Lokpri) sebagaimana UU23/2014 tentang Pemerintah Daerah, kawasan perbatasan menjadi tanggung jawabpemerintah pusat. Dalam hal ini diperlukan perkuatan koordinasi antaraKementerian PU Pera dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,dan difasilitasi oleh Settap BNPP terutama dalam pembagian urusan terkait denganstatus kewenangan.

Jalan non status, transportasi perairan, air bersih, perumahan, telekomunikasi,energi yang dibutuhkan di lokpri perbatasan dan daerah tertinggal skalanya kecil,namun menjadi masalah utama yang menjadikan ketertinggalan dan keterisolasian.Pembahasan terhadap sarana dan prasarana ini umumnya memerlukankelengkapan dokumen terkait spesifikasi, dan kepastian kewenangan/pengalihan keDAK

Dalam rangka pencapaian sasaran Nawacita 3, pembangunan infrastruktur jalan diKawasan Perbatasan darat di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua menjadiprioritas dan akan terus dilanjutkan, termasuk pengembangan bandara danpelayanan transportasi perintis di wilayah Indonesia bagian Timur. Antara lain:Jalan Paralel Perbatasan Kalbar, Kaltara, NTT dan Papua.

Slide - 12

PEMBAHASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURKAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)

4/28/2015

7

Dalam rangka mendukung peningkatan aksesibilitas transportasi daerah tertinggaldi Wilayah Papua dan Papua Barat, Penuntasan jalan Trans Papua dan Jalan diKawasan Pegunungan Tengah serta percepatan Jalan yang diamanatkan dalamPerpres 40 tahun 2013 menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun anggaran2016.

Terminal Badau dan Entikong, pada tahun anggaran 2015 sudah dimasukkan,namun dokumen lingkungan belum ada, untuk itu perlu segera disiapkandokumen lingkungannya. Permasalahan: masih dalam proses alih fungsi kawasanhutan lindung menjadi APL; proses terakhir tata batas 465 Ha sudah selesai,berkas sedang dalam proses ke Menhut. Dianggarkan 2016.

Slide - 13

PEMBAHASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURKAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL (2/2)

PELAKSANAAN PEMBAHASANBIDANG KAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

Dalam 7 hari pembahasan telah dilakukan pembahasan tiapkegiatan secara mendalam terhadap target, lokasi, dan alokasianggaran K/L yang diusulkan oleh Pemda

Jumlah usulan yang tidak dibahas dan belum disepakati karenatidak masuk kabupaten tertinggal dan kabupaten perbatasan,usulan tersebut akan disampaikan kepada kementerian/lembagaterkait, sebagai masukan prioritas lokasi dalam penyusunan RenjaK/L 2016

Terkait usulan yang belum disepakati dan dibahas lebih lanjut, K/Lmeminta Pemda untuk memenuhi kelengkapan yang dibutuhkan(AMDAL, DED, FS, dll)

Slide - 14

4/28/2015

8

Pembahasan dengan pola multilateral dengan menghadirkanbeberapa K/L terkait sebenarnya dapat mendorong upayamengatasi masalah-masalah Lokpri Perbatasan dan Kabupaten-Kabupaten Tertinggal yang multi sektor secara tuntas danterintegrasi

Ketidak hadiran K/L tertentu menjadi hambatan dalam upayamenuntaskan pemenuhan kebutuhan Lokpri dan KabupatenTertinggal

Pola pembahasan belum bisa optimal mensinergikan antar K/Ldalam satu Lokpri Perbatasan atau Kabupaten Tertinggalmengingat aplikasi tabel pembahasan belum bisa mengurutkanusulan kegiatan per Lokpri atau per kabupaten

Upaya integrasi antar sektor dalam satu Lokpri Perbatasan danKabupaten Tertinggal diperlihatkan dalam tayangan peta GIS

KENDALA YANG DIHADAPI (1/2)

Slide - 15

Waktu pembahasan terbatas mengingat jumlah usulan yangdiusulkan provinsi banyak, sehingga tidak dapat dibahas seluruhnya.Namun usulan yang belum dibahas akan disampaikan kepada K/Lterkait;

Banyaknya usulan yang sama (duplikasi) sehingga mengurangiefektifitas dalam pembahasan;

Beberapa daerah masih memasukan usulan pembangunan kawasanperbatasan negara di daerahnya, padahal daerahnya bukanmerupakan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan ditahun 2015-2019;

Beberapa daerah juga masih memasukan usulan untukpembangunan daerah tertinggal di wilayahnya, padahal wilayahnyatersebut bukan lokasi prioritas pembangunan daerah tertinggaltahun 2015-2019;

Slide - 16

KENDALA YANG DIHADAPI (2/2)

4/28/2015

9

HASIL PEMBAHASANFORUM PRA-MUSRENBANGNAS 2015


REKAP HASIL PEMBAHASANBIDANG KAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

BidangJumlahUsulanDaerah

Usulan Dibahas

UsulanDisepakati

MelaluiBaseline K/L

UsulanDisepakati

MelaluiBUMN

UsulanDisepakati

SebagaiInisiatif Baru

Belum adaKesepakatan -dibahas lebih

lanjut

Tidak disepakati

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jml %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

KawasanPerbatasan

611 203 33,22% 83 13,58% 0 0 24 3,93% 77 66,78% 19 3,11%

DaerahTertinggal

674 341 50,59% 105 30,79% 4 1,17% 51 14,96% 132 38,71% 49 14,37%

0

50

100

150

200

250

Usulan DibahasUsulan Disepakati Melalui Baseline K/LUsulan Disepakati Melalui BUMNUsulan Disepakati Sebagai Inisiatif BaruBelum ada Kesepakatan -dibahas lebih lanjutTidak disepakati

Kawasan Perbatasan

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Usulan DibahasUsulan Disepakati Melalui Baseline K/LUsulan Disepakati Melalui BUMNUsulan Disepakati Sebagai Inisiatif BaruBelum ada Kesepakatan -dibahas lebih lanjutTidak disepakati

Daerah Tertinggal

Slide - 18

4/28/2015

10

REKAP KESEPAKATAN ANGGARAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DALAM PRA-MUSRENBANGNAS 2015

19

KeteranganKegiatan Usulan

Dana(Rp Miliar)

DanaDisepakati(Rp Miliar)

% Dana yangdisepakati

berbandingusulanJumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)Disepakati 160 46,92% 11.738,8 1.561,9 13,31 %Tidak Disepakati 49 14,37% 2.495,9 - -Dibahas Lebih Lanjut 132 38,71% 102.500,5 - -Total usulan 341 116.735,2 1.561,9

Dari total 674 usulan kegiatan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal, sekitar 341 (50,59%)Usulan yang dibahas, hal ini karena dalam usulan yang diinput oleh Pemerintah Daerah masihbanyak usulan untuk kabupaten non tertinggal.

Dari usulan daerah yang dibahas yaitu 341 usulan, terdapat 160 usulan kegiatan (46,92%) yangdisepakati dalam forum dengan alokasi senilai Rp 1.561,9 Milyar (atau 13,31% dari dana yangdiusulkan), dan 49 usulan kegiatan (14,37%) tidak disepakati.

Sementara 132 usulan kegiatan (38,71%) yang memerlukan pembahasan lebih lanjut (dispute),dimana K/L dan pemerintah daerah sepakat bahwa kegiatan tersebut dibutuhkan untukmendukung pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan tetapi K/L belum dapatmengalokasikan dana karena perlu adanya persyaratan pendukung kegiatan-kegiatan tersebut.

Slide - 19

KeteranganKegiatan Usulan Dana

(Rp Miliar)

DanaDisepakati(Rp Miliar)

% Dana yangdisepakati

berbanding usulanJumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)

Disepakati 107 52,71% 934,38 533,89 57,14%Tidak Disepakati 19 9,36% 343,81 -Dibahas Lebih Lanjut 77 37,93% 700,09 -Total usulan 203 1.978,28 533,89

Dari total 611 usulan kegiatan untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan, sekitar 203 (33,22%)usulan yang dibahas, hal ini karena dalam usulan yang diinput oleh Pemerintah Daerah masihbanyak usulan untuk kecamatan/kabupaten non perbatasan negara.

Terdapat 107 usulan kegiatan (52,71%) yang disepakati dalam forum dengan alokasi senilaiRp 533,89 Milyar (atau 57,14% dari dana yang diusulkan), dan 19 usulan kegiatan (9,36%)tidak disepakati.

Sementara 77 usulan kegiatan (37,93%) yang memerlukan pembahasan lebih lanjut (dispute),dimana K/L dan pemerintah daerah sepakat bahwa kegiatan tersebut dibutuhkan untukmendukung pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan tetapi K/L belum dapatmengalokasikan dana karena perlu adanya persyaratan pendukung kegiatan-kegiatantersebut.

REKAP KESEPAKATAN ANGGARAN PEMBANGUNANPEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

DALAM PRA-MUSRENBANGNAS 2015

Slide - 20

4/28/2015

11

HASIL PEMBAHASANBIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Sebagian besar Kementerian/Lembaga belumdapat memastikan besaran alokasi untuk dapatmengakomodir usulan dari Pemerintah Daerah.Untuk itu, K/L dan Pemda akan membahas lebihlanjut mengenai intervensi yang akan dilakukandi daerah tertinggal pada tahun 2016;

Masih terdapat usulan Pemda tidak tepat padalokus daerah tertinggal sehingga tidak dapatdibahas lebih lanjut.

341

12988

58 38 18 20

50100150200250300350400

K/L Yang Mendapatkan Usulan Paling Banyak UntukPembangunan Daerah Tertinggal

132

92 85

59 52

29 27 27 26 25

020406080

100120140

10 Provinsi Yang Memberikan Usulan Paling BanyakUntuk Pembangunan Daerah Tertinggal

27

2218

119

75 4 4 4

0

5

10

15

20

25

30

10 Provinsi Yang Usulannya Paling Banyak DisepakatiUntuk Pembangunan Daerah Tertinggal

Slide - 21

HASIL PEMBAHASANBIDANG KAWASAN PERBATASAN

401

8862

21 17 12 4 3 2 10

50

100

150

200

250

300

350

400

450

K/L Yang Mendapatkan Usulan Paling Banyak UntukPembangunan Kawasan Perbatasan

224

127114

37 27 19 19 14 10 9

0

50

100

150

200

250

Kalbar Papua NTT Sulut MalukuUtara

Aceh Maluku Kepri Kaltara Riau

10 Provinsi Yang Memberikan Usulan Paling Banyak UntukPembangunan Kawasan Perbatasan

36

22

12 12 115 4

1 1 105

10152025303540

10 Provinsi Yang Usulannya Paling Banyak DisepakatiUntuk Pembangunan Kawasan Perbatasan Sebagian besar Kementerian/Lembaga belum

dapat memastikan besaran alokasi untuk dapatmengakomodir usulan dari PemerintahDaerah. Untuk itu, K/L dan Pemda akanmembahas lebih lanjut mengenai intervensiyang akan dilakukan di kawasan perbatasanpada tahun 2016.

Kebanyakan usulan Pemda tidak tepat padalokus perbatasan negara sehingga tidak dapatdibahas lebih lanjut

Slide - 22

4/28/2015

12

PENUTUP


Pola pembahasan multilateral mendorong upaya pemenuhankebutuhan Lokpri Perbatasan dan Kabupaten Tertinggal secaratuntas dan terintegrasi

Afirmasi untuk lokpri perbatasan dan daerah tertinggal darikementerian/lembaga sangat menentukan percepatanpembangunan daerah pinggiran

Kesiapan antara K/L, Bappenas, dan Pemda harus ditingkatka lagiagar forum pembahasan lebih efektif

Kegiatan yang disepakati akan menjadi bahan penyempurnaanRKP dan Renja K/L, serta RKPD dan Renja SKPD tahun 2016

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT (1/2)

Slide - 24

4/28/2015

13

Aplikasi perlu disempurnakan terutama terkait dengan:

Pemilahan kabupaten/kota agar tidak memasukkankabupaten/kota yang bukan perbatasan dan bukan kabupatentertinggal

Penajaman sasaran nawa cita ketiga membangun daripinggiran menjadi komponen sasaran yang merinci kebutuhanperbatasan negara dan daerah tertinggal agar bisa dipisahkandari kelompok/ nawa cita lainnya

Indikator sasaran kegiatan agar di perjelas agar Pemdamemudahkan pemilihan program/kegiatan dalam membangunkawasan perbatasan dan daerah tertinggal

Pengurutan usulan per kabupaten

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT (2/2)

Slide - 25

TERIMA KASIH


4/28/2015

14

KECAMATAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN 2015 -2019 (1/7)

No. Provinsi Kabupaten/Kota

BatasLokpri

LokpriPenangananTahun 2015

Lokpri Penanganan Tahun2016

Lokpri PenangananTahun 2017


Lokpri PenangananTahun 2019D/L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Aceh Aceh Besar L Pulo Aceh Pulo Aceh Pulo Aceh

2 Sumatera Utara

SerdangBedagai

L Tanjung Beringin Tanjung Beringin Tanjung Beringin Tanjung Beringin Tanjung Beringin Tanjung Beringin

3 Riau Rokan Hilir L Pasir Limau Kapas Pasir Limau Kapas Pasir Limau Kapas Pasir Limau Kapas Pasir Limau KapasL Bangko Bangko BangkoL Sinaboi Sinaboi Sinaboi Sinaboi

Kota Dumai L Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai KotaL Medang Kampa Medang Kampa Medang Kampa Medang KampaL Dumai Timur Dumai Timur Dumai Timur Dumai Timur Dumai TimurL Dumai Barat Dumai Barat Dumai Barat Dumai Barat Dumai BaratL Sungai Sembilan Sungai Sembilan Sungai Sembilan

Bengkalis L Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit BatuL Bantan Bantan Bantan BantanL Rupat Utara Rupat Utara Rupat Utara Rupat Utara Rupat Utara Rupat UtaraL Rupat Rupat Rupat Rupat RupatL Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis

Kep. Meranti L Merbau Merbau Merbau Merbau MerbauL Rangsang Rangsang Rangsang Rangsang RangsangL Pulau Merbau Pulau Merbau Pulau Merbau Pulau MerbauL Tasik Putri Uyu Tasik Putri Uyu Tasik Putri UyuL Rangsang Barat Rangsang Barat Rangsang Barat Rangsang Barat Rangsang Barat Rangsang BaratL Rangsang Pesisir Rangsang Pesisir Rangsang Pesisir Rangsang Pesisir Rangsang Pesisir Rangsang Pesisir

Pelalawan L Kuala Kampar Kuala Kampar Kuala KamparIndragiri Hilir L Kateman Kateman Kateman Kateman Kateman

L Pulau Burung Pulau Burung Pulau Burung Pulau Burung

4 Kepulauan Riau

Karimun L Meral Meral Meral Meral Meral

L Tebing Tebing Tebing Tebing TebingSlide - 27


BatasLokpri






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L Karimun Karimun Karimun Karimun KarimunL Buru Buru Buru BuruL Belat Belat BelatL Kundur Utara Kundur Utara Kundur Utara Kundur UtaraL Kundur Kundur KundurL Moro Moro MoroL Unggar Unggar UnggarL Meral Barat Meral Barat Meral Barat

Kota Batam L Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang Belakang PadangL Batam Kota Batam Kota Batam Kota Batam Kota Batam KotaL Bengkong Bengkong BengkongL Lubuk Raja Lubuk Raja Lubuk Raja Lubuk Raja Lubuk RajaL Nongsa Nongsa Nongsa Nongsa NongsaL Bulang Bulang Bulang BulangL Sekupang Sekupang Sekupang SekupangL Batu Ampar Batu Ampar Batu AmparL Batu Aji Batu Aji Batu Aji

Bintan L Bintan Utara Bintan Utara Bintan Utara Bintan Utara Bintan UtaraL Tambelan Tambelan Tambelan Tambelan Tambelan TambelanL Bintan Pesisir Bintan Pesisir Bintan Pesisir Bintan PesisirL Teluk Sebong Teluk Sebong Teluk Sebong Teluk SebongL Gunung Kijang Gunung Kijang Gunung Kijang

Kep.Anambas

L Jemaja Jemaja Jemaja Jemaja Jemaja

L Jemaja Timur Jamaja Timur Jamaja Timur Jamaja Timur Jamaja TimurL Palmatak Palmatak Palmatak PalmatakL Siantan Siantan Siantan SiantanL Siantan Timur Siantan Timur Siantan Timur Siantan TimurL Siantan Tengah Siantan Tangah Siantan Tangah Siantan TangahL Siantan Selatan Siantan Selatan Siantan Selatan

Natuna L Serasan Serasan Serasan Serasan Serasan


TAHUN 2015 -2019 (2/7)

Slide - 28

4/28/2015

15


BatasLokpri






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L Bunguran Barat Bunguran Barat Bunguran Barat Bunguran Barat Bunguran BaratL Midai Midai Midai Midai MidaiL Pulau Laut Pulau Laut Pulau Laut Pulau LautL Subi Subi Subi SubiL Serasan Timur Serasan Timur Serasan TimurL Bunguran Utara Bunguran Utara Bunguran UtaraL Pulau Tiga Pulau Tiga Pulau TigaL Bunguran Timur

LautBunguran Timur Laut Bunguran Timur Laut

L Bunguran Selatan Bunguran Selatan Bunguran Selatan

5 Kalimantan Barat

Sambas D Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar

Bengkayang D Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi BabangSiding Siding Siding Siding Siding

Sanggau D Sekayam Sekayam Sekayam Sekayam Sekayam SekayamSintang D Ketungau Tengah Ketungau Tengah Ketungau Tengah Ketungau Tengah Ketungau Tengah

D Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau HuluKapuas Hulu D Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana

D Batang Lupar Batang Lupar Batang Lupar Batang Lupar Batang LuparD Embaloh Hulu Embaloh Hulu Embaloh Hulu Embaloh HuluD Puttussibau Utara Puttussibau Utara Puttussibau Utara Puttussibau UtaraD Puttussibau

SelatanPuttussibau Selatan Puttussibau Selatan

6 Kalimantan Timur

MahakamUlu

D Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari

D Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long PahangaiBerau D Maratua Maratua Maratua Maratua Maratua

7 Kalimantan Utara

Malinau D Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan


TAHUN 2015 -2019 (3/7)

Slide - 29


BatasLokpri






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10D Kayan Hilir Kayan Hilir Kayan Hilir Kayan HilirD Bahau Hulu Bahau Hulu Bahau Hulu Bahau HuluD Kayan Selatan Kayan Selatan Kayan Selatan Kayan SelatanD Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu

Nunukan D Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis OgongD Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik TengahD Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat

D/L Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik TimurL Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik

D/L Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik UtaraD Krayan Selatan Krayan Selatan Krayan Selatan Krayan Selatan

D/L Krayan Krayan Krayan Krayan KrayanD/L Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris SimanggarisD/L Tulin Onsoi Tulin Onsoi Tulin Onsoi Tulin Onsoi

8 NusaTenggaraTimur

Kupang D/L Amfoang Timur Amfoang Timur Amfoang Timur Amfoang Timur Amfoang Timur Amfoang Timur

TTU D/L Insana Utara Insana Utara Insana Utara Insana Utara Insana Utara Insana UtaraD Naibenu Naibenu Naibenu Naibenu NaibenuD Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi UtaraD Bikomi Tengah Bikomi Tengah Bikomi Tengah Bikomi TengahD Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi NilulatD Miaomaffo Barat Miaomaffo Barat Miaomaffo Barat Miaomaffo BaratD Mutis Mutis Mutis Mutis Mutis Mutis

Belu D/L Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto TimurD Lasiolat Lasiolat Lasiolat Lasiolat Lasiolat LasiolatD Raihat Raihat Raihat Raihat Raihat RaihatD Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen LamaknenD Lamaknen Selatan Lamaknen Selatan Lamaknen Selatan Lamaknen Selatan Lamaknen Selatan Lamaknen SelatanD Tasifeto Barat Tasifeto Barat Tasifeto Barat Tasifeto Barat Tasifeto BaratD Nanaet Dubesi Nanaet Dubesi Nanaet Dubesi Nanaet Dubesi


TAHUN 2015 -2019 (4/7)

Slide - 30

4/28/2015

16


BatasLokpri






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10D Nanaet Dubesi Nanaet Dubesi Nanaet Dubesi Nanaet Dubesi

Malaka D/L Kobalima Timur Kobalima Timur Kobalima Timur Kobalima Timur Kobalima Timur Kobalima TimurD Malaka Barat Malaka Barat Malaka Barat Malaka Barat Malaka BaratD Kobalima Kobalima Kobalima KobalimaD Malaka Tengah Malaka Tengah Malaka Tengah Malaka TengahD Wewiku Wewiku Wewiku Wewiku

Alor L Alor Selatan Alor Selatan Alor Selatan Alor Selatan Alor SelatanL Alor Barat Daya Alor Barat Daya Alor Barat Daya Alor Barat Daya Alor Barat DayaL Pureman Pureman Pureman PuremanL Mataru Mataru Mataru MataruL Alor Timur Alor Timur Alor TimurL Pantar Tengah Pantar Tengah Pantar TengahL Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara

Rote Ndao L Rote Barat Daya Rote Barat Daya Rote Barat Daya Rote Barat Daya Rote Barat Daya Rote Barat DayaL Rote Selatan Rote Selatan Rote Selatan Rote SelatanL Lobalain Lobalain Lobalain

Sabu Raijua L Raijua Raijua Raijua Raijua

9 SulawesiUtara

KepulauanSangihe

L Tabukan Utara Tabukan Utara Tabukan Utara Tabukan Utara Tabukan Utara

L Marore Marore Marore Marore Marore MaroreL Kandahe Kendahe Kendahe KendaheL Nusa Tabukan Nusa Tabukan Nusa Tabukan

KepulauanTalaud

L Miangas Miangas Miangas Miangas Miangas Miangas

L Nanusa Nanusa Nanusa Nanusa NanusaL Melonguane Melonguane Melonguane Melonguane Melonguane Melonguane

10 Maluku MBD L Pulau-PulauTerselatan

Pulau-PulauTerselatan

Pulau-Pulau Terselatan Pulau-Pulau Terselatan Pulau-Pulau Terselatan Pulau-Pulau Terselatan

L Pulau Leti Pulau Leti Pulau Leti Pulau Leti Pulau Leti


TAHUN 2015 -2019 (5/7)

Slide - 31


BatasLokpri






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L Moalakor Moalakor Moalakor MoalakorL Pulau Lakor Pulau Lakor Pulau Lakor Pulau LakorL Wetar Wetar Wetar Wetar Wetar WetarL Wetar Timur Wetar Timur Wetar Timur Wetar Timur Wetar TimurL Wetar Barat Wetar Barat Wetar Barat Wetar Barat Wetar BaratL Wetar Utara Wetar Utara Wetar Utara Wetar Utara Wetar UtaraL Mdona Hiera Mdona Hiera Mdona HieraL Pulau Masela Pulau Masela Pulau Masela Pulau Masela

MTB L Selaru Selaru Selaru Selaru SelaruL Wertamrian Wertamrian Wertamrian Wertamrian WertamrianL Kormomolin Kormomolin Kormomolin KormomolinL Nirunmas Nirunmas Nirunmas NirunmasL Tanimbar Utara Tanimbar Utara Tanimbar UtaraL Yaru Yaru Yaru

Kep. Aru L Aru TengahSelatan

Aru Tengah Selatan Aru Tengah Selatan Aru Tengah Selatan Aru Tengah Selatan

L Aru Selatan Timur Aru Selatan Timur Aru Selatan Timur Aru Selatan TimurL Pulau-Pulau Aru Pulau-Pulau Aru Pulau-Pulau Aru Pulau-Pulau Aru Pulau-Pulau Aru Pulau-Pulau Aru

11 MalukuUtara

Morotai L Morotai Jaya Morotai Jaya Morotai Jaya Morotai Jaya Morotai Jaya

L Morotai Utara Morotai Utara Morotai Utara Morotai Utara Morotai Utara Morotai UtaraL Morotai Barat Morotai Barat Morotai Barat Morotai BaratL Morotai Timur Morotai Timur Morotai TimurL Morotai Selatan Morotai Selatan Morotai Selatan Morotai Selatan Morotai Selatan Morotai Selatan

12 Papua Supiori L Supiori Barat Supiori Barat Supiori Barat Supiori Barat Supiori BaratL Supiori Utara Supiori Utara Supiori Utara Supiori UtaraL Kep. Aruri Kep. Aruri Kep. AruriL Supiori Timur Supiori Timur Supiori Timur

Keerom D Web Web Web Web WebD Senggi Senggi Senggi Senggi


TAHUN 2015 -2019 (6/7)

Slide - 32

4/28/2015

17


BatasLokpri






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10D Waris Waris Waris WarisD Arso Timur Arso Timur Arso Timur Arso Timur Arso Timur Arso TimurD Towe Towe Towe

Peg. Bintang D Batom Batom Batom Batom BatomD Iwur Iwur Iwur Iwur IwurD Pepera Pepera Pepera Pepera PeperaD Oksomol Oksomol Oksomol OksomolD Tarub Tarub Tarub TarubD Kiwirok Timur Kiwirok Timur Kiwirok TimurD Mufinop Mufinop MufinopD Okbemtau Okbemtau Okbemtau

BovenDigoel

D Mindiptana Mindiptana Mindiptana Mindiptana Mindiptana

D Waropko Waropko Waropko Waropko Waropko WaropkoD Kombut Kombut Kombut Kombut Kombut KombutD Sesnuk Sesnuk Sesnuk Sesnuk SesnukD Ninati Ninati Ninati NinatiD Jair Jair JairD Mondobo Mondobo Mondobo Mondobo Mondobo Mondobo

Merauke D Eligobel Eligobel Eligobel Eligobel EligobelD/L Naukenjerai Naukenjerai Naukenjerai Naukenjerai Naukenjerai NaukenjeraiD Sota Sota Sota Sota Sota SotaD Muting Muting Muting MutingD Ulilin Ulilin Ulilin

13 PapuaBarat

Raja Ampat L Kep. Ayau Kep. Ayau Kep. Ayau Kep. Ayau Kep. Ayau

L Ayau Ayau Ayau AyauJumlah 41 Kabupaten/Kota 187 Lokpri 50 Lokpri 100 Lokpri 150 Lokpri 187 Lokpri 187 Lokpri


TAHUN 2015 -2019 (7/7)

Slide - 33

NO. PROVINSI KABUPATEN NO. PROVINSI KABUPATEN1 NAD Aceh Singkil 31 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan2 Sumatera Utara Nias Barat 32 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara3 Sumatera Utara Nias Utara 33 Nusa Tenggara Timur Belu4 Sumatera Utara Nias 34 Nusa Tenggara Timur Alor5 Sumatera Utara Nias Selatan 35 Nusa Tenggara Timur Lembata6 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 36 Nusa Tenggara Timur Ende7 Sumatera Barat Pasaman Barat 37 Nusa Tenggara Timur Manggarai8 Sumatera Barat Solok Selatan 38 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao9 Sumatera Selatan Musi Rawas 39 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat

10 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 40 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya11 Bengkulu Seluma 41 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah12 Lampung Lampung Barat 42 Nusa Tenggara Timur Nagekeo13 Lampung Pesisir Barat 43 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur14 Jawa Timur Bondowoso 44 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua15 Jawa Timur Situbondo 45 Nusa Tenggara Timur Malaka16 Jawa Timur Bangkalan 46 Kalimantan Barat Sambas17 Jawa Timur Sampang 47 Kalimantan Barat Bengkayang18 Banten Pandeglang 48 Kalimantan Barat Landak19 Banten Lebak 49 Kalimantan Barat Ketapang20 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 50 Kalimantan Barat Sintang21 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 51 Kalimantan Barat Kapuas Hulu22 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 52 Kalimantan Barat Melawi23 Nusa Tenggara Barat Sumbawa 53 Kalimantan Barat Kayong Utara24 Nusa Tenggara Barat Dompu 54 Kalimantan Tengah Seruyan25 Nusa Tenggara Barat Bima 55 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara26 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 56 Kalimantan Utara Nunukan27 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat 57 Kalimantan Timur Mahakam Ulu28 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 58 Gorontalo Boalemo29 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 59 Gorontalo Gorontalo Utara30 Nusa Tenggara Timur Kupang 60 Gorontalo Pohuwato

DAFTAR KABUPATEN TERTINGGALPRIORITAS PENANGANAN TAHUN 2015-2019 (1/2)

Slide - 34

4/28/2015

18

NO. PROVINSI KABUPATEN NO. PROVINSI KABUPATEN

61 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan 92 Papua Pegunungan Bintang62 Sulawesi Tengah Toli-Toli 93 Papua Memberamo Tengah63 Sulawesi Tengah Donggala 94 Papua Biak Numfor64 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 95 Papua Supiori65 Sulawesi Tengah Tojo Una Una 96 Papua Kepulauan Yapen66 Sulawesi Tengah Sigi 97 Papua Waropen67 Sulawesi Tengah Buol 98 Papua Memberamo Raya68 Sulawesi Tengah Banggai Laut 99 Papua Merauke69 Sulawesi Tengah Morowali Utara 100 Papua Asmat70 Sulawesi Selatan Jeneponto 101 Papua Mappi71 Sulawesi Barat Polewali Mandar 102 Papua Boven Digoel72 Sulawesi Barat Mamuju Tengah 103 Papua Nabire73 Sulawesi Tenggara Konawe 104 Papua Intan Jaya74 Sulawesi Tenggara Bombana 105 Papua Deiyai75 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 106 Papua Dogiyai76 Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat 107 Papua Paniai77 Maluku Kab. Maluku Tengah 108 Papua Jayawijaya78 Maluku Kab. Pulau Buru 109 Papua Lanny Jaya79 Maluku Kab. Seram Bagian Barat 110 Papua Yalimo80 Maluku Kab. Seram Bagian Timur 111 Papua Yahukimo81 Maluku Kab. Kepulauan Aru 112 Papua Tolikara82 Maluku Kab. Maluku Barat Daya 113 Papua Puncak83 Maluku Kab. Buru Selatan 114 Papua Puncak Jaya84 Maluku Utara Kab. Halmahera Barat 115 Papua Nduga85 Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 116 Papua Barat Sorong86 Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula 117 Papua Barat Sorong Selatan87 Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan 118 Papua Barat Maybrat88 Maluku Utara Kab. Morotai 119 Papua Barat Tambrauw89 Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu 120 Papua Barat Raja Ampat90 Papua Keerom 121 Papua Barat Teluk Bintuni91 Papua Sarmi 122 Papua Barat Teluk Wondama

DAFTAR KABUPATEN TERTINGGALPRIORITAS PENANGANAN TAHUN 2015-2019 (2/2)

Slide - 35

membangun kawasan perbatasan dan daerah tertinggal

Documents