Pada Pasal 98 ditekankan agar pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air dengan ketentuang peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 99 pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang IUP Operasi produksi atau IUPK Operasi produksi dimana pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang ini dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pertambangan dan dicantumkan dalam perjanjian peggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah

Pada pasal 100 ditekakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencaana yang telah disetujui maka menteri, gubernur, ataupun bupati/walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang denan dana jaminan. Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan pascatambang diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 101).

Pada pasal 102 pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk mengingkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pada pasal 103, pemegang IUP dan IUPK Operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemeganng IUP dan IUPK lainnya dan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada Pasal 104 dijabarkan bahwa pemegang IUP operasi produksi dan IUPK Operasi produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperaasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK. IUP yang diadapat badan usaha adalah IUP Operasi produksi yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota. Namun, pada pasal ini pemegang IUP dan IUPK dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK.

Pada Pasal 105 dijabarkan bahwa bandan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan namun memiliki maksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan, IUP yang dimaksud hanya dapat diberikan 1 kali penjualan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota. Mineral atau batubara yang akan dijual ini akan dikenai iuran produksi dan harus ada penyampaian laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara kepada menteri, gubernur, bupati/walikota.

Pada pasal 106 ditekankan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 107 dijabarkan bahwa kegiatan operasi produksi, badan usahan pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha local yang ada didaerah tersebut sesuai dengan perundang-undangan.

Pada pasal 108 dijabarkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan dalam penyusunannya dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.