Slide 1

EKO SANTOSO, ST, MTsantoso.echo@gmail.com08175756998

UNDANG UNDANG TAMBANG & HUKUM PERBURUHANEko Santoso, ST, MTGaris Garis Besar Program Pengajaran(GBPP)Nama Mata Kuliah: Undang Undang Tambang & Hukum Perburuhan

Nomer Kode/SKS: MPB-318 / 2

Dosen: Adib Mustafa, ST ; Eko Santoso, ST, MT

Deskripsi Singkat:Mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman atas kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan, sejarah perkembangan pertambangan dan UU di Indonesia serta peraturan yang berkenaan dengan ketenaga kerjaanDaftar Pustaka:1. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara3. Undang-Undang Perburuhan

Eko Santoso, ST, MTPanduan Penilaian Akhir

A / DEko Santoso, ST, MTSistem Perkuliahan16 kali pertemuan ( 4 bulan )Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No 12 Tahun 2011

Sejarah Undang-Undang Pertambangan di Indonesia

Zaman Penjajahan BelandaIndonesia Mijn Wet Stbl. 1899Tahun 1910, dirubah dengan menambah beberapa pasalMijn Politie Regelement No. 341 Tahun 1930Zaman Indonesia Merdeka hingga Orde baru1950, Mr. T. Mohhammad Hasan dkk, di DPR mengusulkan mengganti UU Pertambangan Produk Belanda1959, dikeluarkan UU No. 10 tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang ada di indonesia1960, keluar UU No. 37 tentang PertambanganPP No.39- 1960 tentang Pengolahan Bahan GalianPP No. 25-1964 tentang Pengolahan Bahan GalianUU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok PertambanganZaman Reformasi Sampai SekarangUU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraPP No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah PertambanganPP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamsi dan Pascatambangdll,......PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA Undang Undang DasarNegara RI Thn 1945Peraturan Pemerintah (PP)Undang Undang (UU)KEPUTUSAN MENTERI (KEPMEN)Pasal 33 Ayat 2 & 3UU No 11 Thn 1967 Tentang Ketentuan Pokok PertambanganUU No 4 Thn 2009 Tentang Pertambangan Mineral & BatubaraPP No 22 Thn 2010 Tentang Wilayah PertambanganPP No 78 Thn 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

KEPMEN Pertambangan & Energi No 555.K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan UmumPeraturan Daerah (Perda)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.IUP terdiri dari:IUP Eksplorasi : tahapan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.IUP Operasi Produksi : tahapan kegiatan operasi produksiKetentuan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009I. Ketentuan Umum (Psl 1) Pertambangan : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.Mineral : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.Batubara : Endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.Wilayah Pertambangan (WP) : Wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batas administrasi Pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

PERTAMBANGAN(Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral & Batubara)Ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009II. Wilayah Pertambangan (WP)WP terdiri atas :Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) : Bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi.Penetapan WUP oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan PEMDA dan disampaikan ke DPR RI.Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) : Bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.Penetapan WPR oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kab./KotaWilayah Pencadangan Negara (WPN) : Bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.Penetapan WPN oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi nasional

Temukanlah minimal 5 perubahan yang terjadi pada UU No. 11 Tahun 1967 menjadi UU No. 4 Tahun 2009 (Tulis Tangan dan dikumpulkan pada perkuliahan selanjutnya)

TUGAS INo.AspekUU No. 11 Thn 1967UU No. 4 Thn 20091Penggolongan Bahan Galian2Sheet1

Nama MatakuliahManajemen Tambang

Silabus RingkasKuliah manajemen tambang mengajarkan prinsip-prinsip menajemen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertambanagan

Silabus Lengkapkuliah manajemen tambang meberikan pengertian dasar tentang manajemen dan perkembangannya; ciri industri pertambangan dan kerangkan perekonomian nasional; unsur-unsur manajemen; tingkatan manajemen; proses manajemen; perencanaan strategis; aspek organisasi dan sumber daya manusia. semua contoh yang dikaitkan keindustri pertambangan, kemudian dibahas pula beberapa aspek manajemen peralatan dan manajemen sumber daya manusiaDaftar Pustaka1. Siregar, Ali Basyah, Samadhi, TMA Ari, Manajemen, 1th, ITB2. Sloan, Mine Management, Chapman and Hall, LTd., 19833. Hartman., SME Mining Engineering Handbook, 2 edition, Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc., Littleton, Colorado, 19924. K. Jackson and N.L. Frifon, Manajemen 2000, New York, 19945. Gibson, at al., Organization, 5th Ed., Bussiness Publications, Inc., Plano Texas, 1985

Sheet2

Poin PenilaianBobot Nilai (%)UTS40UAS40Tugas-Tugas10Absensi & Attitude10