hukum acara persaingan usaha.ppt [compatibil -...

HUKUM ACARAPERSAINGAN USAHA

Ditha Wiradiputra

Bahan Mengajar Mata Kuliah Hukum Persaingan UsahaFakultas Hukum Universitas indonesia2008

Agenda

PendahuluanDasar HukumKomisi Pengawas Persaingan UsahaProses Hukum di KPPU

[email protected] 2

Proses Hukum di KPPUProses Hukum di Pengadilan NegeriProses Hukum di Mahkamah Agung

Pendahuluan

Latar belakang lahirnya UU No.5/1999Latar belakang perlunya hukum acara tersendiri

terhadap perkara Hukum Persaingan UsahaProses penegakkan Hukum Persaingan Usaha

[email protected] 3

Proses penegakkan Hukum Persaingan Usahasebelum UU No.5/1999

Gambar Proses Penegakkan HukumPersaingan Usaha

PN

MA

Penuntut

PTPT

[email protected] 4

Individu

KPPU

Perdata PidanaUU No.5/99

Penyidik

Agenda

PendahuluanDasar HukumKomisi Pengawas Persaingan Usaha

Proses Hukum di KPPU

[email protected] 5


Dasar HukumUndang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatPeraturan Perundang-undangan yang tidak

bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun1999Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha

[email protected] 6

Pengawas Persaingan UsahaPeraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum KeberatanTerhadap Putusan KPPU

Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenanganan Perkara di KPPU

Agenda



[email protected] 7


Komisi Pengawas Persaingan UsahaUU No.5/1999

[email protected] 8

Mengawasi & menegakkanUU No.5/1999 di Seluruh

Wilayah IndonesiaKPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas (Pasal 35 UU No.5/1999) :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalamPasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yangdapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

[email protected] 9

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai denganPasal 28;

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalamPasal 36;

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitandengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat.


Wewenang (Pasal 36 UU No.5/1999):

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usahatentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat;

2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha danatau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya

[email protected] 10

atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasusdugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatyang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yangditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;

4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentangada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat;

5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini ;


Wewenang (Pasal 36 UU No.5/1999):

6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yangdianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

7. meminta bantuan penyidik untuk meghadirkan pelaku usaha, saksi, saksiahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;

8. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan


8. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya denganpenyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggarketentuan undang-undang ini;

9. mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainguna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10.memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihakpelaku usaha lain atau masyarakat ;

11.memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang didugamelakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12.menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usahayang melanggar ketentuan Undang-undang ini.


KPPU Berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, berupa:

a. Penetapan pembatalan perjanjian;b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkanpersaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;


persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan

posisi dominan;e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha

dan pengambilalihan saham;f. Penetapan pembayaran ganti rugi;g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 dan

setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00.

(Pasal 47 UU No.5/1999)

Agenda






LaporanPemeriksaan pendahuluanPemeriksaan lanjutan

Putusan


PutusanPasca putusan


PemeriksaanPemeriksaan Pemeriksaan

PenyidikanInisiatifKPPU


PendahuluanPemeriksaanPendahuluan

PemeriksaanLanjutan

PembuatanPutusan

PembacaanPutusan

PelaksanaanPutusanPelaksanaanPutusan

Laporan


Sumber Perkara Laporan:1. Setiap orang yg mengetahui terjadinya dugaan

pelanggaran terhadap UU {Pasal 38 ayat (1) UU No.5/1999}


pelanggaran terhadap UU {Pasal 38 ayat (1) UU No.5/1999}

2. Pihak yang dirugikan {Pasal 38 ayat (2) UU No.5/1999}

Inisiatif KPPU {Pasal 40 ayat (1) UU No.5/1999}


Pemeriksaan Pendahuluan:Jangka waktu 30 hari {Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999}

Untuk menetapkan perlu atau tidaknyadilakukan pemeriksaan lanjutan {Pasal 39 ayat (1) UU


dilakukan pemeriksaan lanjutan {Pasal 39 ayat (1) UUNo.5/1999}


Pemeriksaan Lanjutan:Jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang paling

lama 30 hari {Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No.5/1999}

KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku


KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelakuusaha yg dilaporkan {Pasal 39 ayat (2) UU No.5/1999}

KPPU wajib menjaga kerahasian informasi yg diperolehdari pelaku usaha yg dikatagorikan rahasia perusahaan{Pasal 39 ayat (3) UU No.5/1999}

KPPU dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahliatau pihak lain {Pasal 39 ayat (4) UU No.5/1999}


Pemeriksaan Lanjutan:Pelaku usaha dan atau pihak lain yg diperiksa wajib

menyerahkan alat bukti yg diperlukan dalampenyelidikan & pemeriksaan {Pasal 41 ayat (1) UU No.5/1999}


Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, memberikaninformasi atau menghambat proses pemeriksaan {Pasal 41ayat (2) UU No.5/1999}

KPPU dapat menyerahkan kepada penyidik untukdilakukan penyidikan sesuai dgn ketentuan yg berlakuapabila pelaku usaha melanggar ketentuan di atas {Pasal41 ayat (3) UU No.5/1999}


Pemeriksaan lanjutan: Alat bukti pemeriksaan KPPU berupa:Keterangan saksiKeterangan ahli


Keterangan ahliSurat dan atau dokumenPetunjukKeterangan pelaku usaha(Pasal 42 UU No.5/1999)


Putusan:Selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak

selesainya pemeriksaan lanjutan {Pasal 43 ayat (3) UUNo.5/1999}


Harus dibacakan dalam suatu sidang yangdinyatakan terbuka untuk umum dan segeradiberitahukan kepada pelaku usaha {Pasal 43 ayat (4)UU No.5/1999}


Pasca Putusan:Pelaku usaha menerima dan melaksanakan putusan

{Pasal 44 ayat (1) UU No.5/1999}

Pelaku usaha tidak menerima dan mengajukan


Pelaku usaha tidak menerima dan mengajukankeberatan ke PN {pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999}

Pelaku usaha tidak menerima dan tidak jugamengajukan keberatan ke PN maka KPPU menyerahkanputusan kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan{pasal 44 ayat (4) UU No.5/1999}

Agenda





Proses Hukum di PN

Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukanpelaku usaha terlapor kepada PN ditempat kedudukanusaha pelaku usaha tersebut {Pasal 2 ayat (1) PERMANo.3/2005}

Jika Keberatan diajukan lebih dari 1 pelaku usaha untukputusan KPPU yg sama, dan memiliki kedudukan hukum


Jika Keberatan diajukan lebih dari 1 pelaku usaha untukputusan KPPU yg sama, dan memiliki kedudukan hukumyg sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomoryg sama {Pasal 4 ayat (3) PERMA No.3/2005}

Namun jika berbeda tempat kedudukan hukumnya,KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepadaMA untuk menunjuk salah satu PN disertai usulanPengadilan mana yang akan memeriksa keberatantersebut {Pasal 4 ayat (4) PERMA No.3/2005}

Proses Hukum di PN

PN harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 harisejak diterimanya keberatan {Pasal 45 ayat (1) UU No.5/1999}

Ketua PN menunjuk hakim yg sedapat mungkin terdiri dari hakim ygmempunyai pengetahuan yg cukup di bidang hukum persainganusaha {Pasal 5 ayat (1) PERMA No.3/2005}


KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepadaPN yg memeriksa perkara keberatan pada hari persidanganpertama {Pasal 5 ayat (2) PERMA No.3/2005}

Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi {Pasal 5 ayat(3) PERMA No.3/2005}

Proses Hukum di PN

Dalam hal Majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaantambahan maka melalui putusan sela memerintahkankepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan{Pasal 6 ayat (1) PERMA No.3/2005}

Dalam hal perkara dikembalikan sisa waktu pemeriksaan


Dalam hal perkara dikembalikan sisa waktu pemeriksaankeberatan ditangguhkan {Pasal 6 ayat (3) PERMA No.3/2005}

PN harus memberikan putusan dalam waktu 30 harisejak dimulanya pemeriksaan keberatan {Pasal 45 ayat (2)UU No.5/1999}

Agenda





Proses Hukum di MA

KPPU (termohon keberatan) maupun pelakuusaha (pemohon keberatan) dapat mengajukankasasi {Pasal 45 ayat (3) UU No.5/1999}

MA harus memberikan putusan dalam waktu 30


MA harus memberikan putusan dalam waktu 30hari sejak permohonan kasasi diterima {Pasal 45ayat (4) UU No.5/1999}

tambahanSANKSI PIDANA

PIDANA POKOK

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampaidengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnyaRp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.


Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,00 (seratus milar rupiah), atau pidana kurungan pengganti dendaselamalamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampaidengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendahrendahnyaRp.5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah dan setinggi-tingginyaRp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana dendaserendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginyaRp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamya3 (tiga) bulan.

tambahanPIDANA TAMBAHAN

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-UndangHukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:


48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:a. pencabutan izin usahab. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan

pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk mendudukijabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua)tahundan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yangmenyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.


Gambar Proses Hukum Acara Persaingan UsahaSumber: www.kppu.go.id

hukum acara persaingan usaha.ppt [compatibil -...

Documents