perbedaan uu 17 dg uu 25

of 16 /16
1 POKOK-POKOK PERBEDAAN POKOK-POKOK PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN TENTANG PERKOPERASIAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TENTANG PERKOPERASIAN Presented by

Upload: edy-rahardjo

Post on 20-Nov-2014

12.835 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Perbedaan uu 17 dg uu 25

1

POKOK-POKOK PERBEDAANPOKOK-POKOK PERBEDAANUNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN

1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN

20122012TENTANG PERKOPERASIANTENTANG PERKOPERASIAN

Presented by

Page 2: Perbedaan uu 17 dg uu 25

Nama : Edy Purwanto, SEAlamat : Jl. KH Ahmad Dahlan 84 PasarbatangOffice : Dinkop UMKM Kab.BrebesJabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi

Organisasi : 1. Ketua Dewan Pengawas BMT Muamalat 2. Ketua Bidang SDM BDS Inti Mandiri 3. Wakil Bendahara Pengkab PTMSI Brebes 4. Ketua LPM Kel.Pasarbatang - Brebes

Page 3: Perbedaan uu 17 dg uu 25

3

POKOK POKOK PENGATURANPENGATURAN

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG TENTANG PERKOPERASIANPERKOPERASIAN

PPengertian Koperasiengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.(Bab I, Pasal 1)

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.(Pasal 1 angka 1)

Page 4: Perbedaan uu 17 dg uu 25

4

Mengatur nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang disesuaikan dengan keputusan kongres ICA tahun 1995 di Manchester.

Prinsip-Prinsip-Prinsip Prinsip

KoperasiKoperasiPengaturan mengenai Prinsip koperasi belum sesuai dengan keputusan kongres ICA tahun 1995 di Manchester, Inggris (Bab III, Pasal 4 s/d Pasal 5)

POKOK POKOK PENGATURANPENGATURAN

UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANGNO. 25 TAHUN 1992NO. 25 TAHUN 1992

TENTANG TENTANG PERKOPERASIANPERKOPERASIAN

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG TENTANG PERKOPERASIANPERKOPERASIAN

Page 5: Perbedaan uu 17 dg uu 25

5

a. Akta Pendirian koperasi tidak menggunakan akta otentik;

b. Jangka waktu pengesahan palinglama 3 bulan sejak tanggal permintaan.

c. Tidak diatur mengenai penamaan koperasi;

d. Tidak diatur mengenai jangka waktu berdirinya koperasi

e. Tidak diatur mengenai larangan dilakukannya perubahan anggaran dasar pada saat koperasi dinyatakan pailit.

(Bab IV, Pasal 6 s/d Pasal 16)

a. Pendirian koperasi dilakukan dengan akte oleh Notaris/Camat dan status Badan Hukumnya disahkan oleh Menteri;

b. Pengesahan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan.

c. Mengatur tentang pemakaian nama Koperasi;

d. Jangka waktu berdirinya koperasi wajib diatur dalam Anggaran Dasar;

e. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat koperasi dinyatakan pailit, kecuali dengan persetujuan pengadilan.

Pembentukan Koperasi

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANGNO. 25 TAHUN 1992

TENTANG PERKOPERASIAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 6: Perbedaan uu 17 dg uu 25

6

Keanggotaan Koperasi

Syarat Anggota Koperasi dalam AD: 1.WNI, 2.Persamaan kepentingan ekonomi (Bab V Pasal 17 s/d 20)

Ketentuan Syarat untuk menjadi anggota :1. Mampu melakukan tindakan hukum2. Mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi3. Bersedia menggunakan jasa koperasi4. Bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan5. Memenuhi syarat keanggotaan yang ditentukan dalam AD

Tidak mengatur Anggota Luar Biasa

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 7: Perbedaan uu 17 dg uu 25

7

PerangkatOrganisasi

Dalam organisasi koperasi digunakan istilah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas yang mempunyai kedudukan sejajar.(Bab VI, Pasal 21 s/d Pasal 40)

1. Rapat Anggota diatur lebih teknis. 2. Diperkenalkan istilah Pengawas yang diangkat dari anggota dan bertugas mengawasi Pengurus.3. Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 8: Perbedaan uu 17 dg uu 25

8

Dalam modal koperasi diatur mengenai simpanan anggota yang dapat diambil kembali oleh anggota jika keluar dari koperasinya. (Bab VII, Pasal 41 dan Pasal 42)

Modal

1. Diperkenalkan istilah modal koperasi yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi (SMK).

2. SMK tersebut tidak dapat diambil kembali oleh anggota tetapi dapat dialihkan kepada anggota lain.

3. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal

dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak

langsung dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 9: Perbedaan uu 17 dg uu 25

9

a. Belum mengatur jenis koperasi

b. Tidak diatur tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

(Bab VIII, Pasal 43)

a. Setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasi dalam Anggaran Dasar.

b. Jenis Koperasi terdiri dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.

c. Tingkatan dan penggunaan nama Koperasi sekunder diatur oleh Koperasi yang bersangkutan

d. Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah;

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 10: Perbedaan uu 17 dg uu 25

10

a. Koperasi dapat menjalankan usaha simpan pinjam untuk menghimpun dana dan menyalurkan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan anggotanya.

b. Tidak mengatur ijin usaha Simpan Pinjam.

(Bab VIII, Pasal 44)

• KSP wajib memperoleh ijin usaha dari Menteri• Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan: a. menghimpun dana dari Anggota; b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; danc. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.• Dalam ketentuan ini diatur juga tentang:

1) KSP dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam terdiri : Kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas. (Ps. 84)2) Pembinaan, Pemeriksaan dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri;

(Ps. 90 ayat (1)- Dibentuk LPS KSP dan Lembaga Pengawas KSP- KSP wajib menerapkan prinsip kehati-hatian

SIMPANPINJAM

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 11: Perbedaan uu 17 dg uu 25

11

Selisih Hasil Usahadan Dana

Cadangan

Pendapatan bersih koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dibagikan kepada anggota tanpa membedakan SHU tersebut berasal transaksi dari angggota atau bukan anggota. (Bab IX, Pasal 45)

a. Memperkenalkan istilah Selisih Hasil Usaha

sebagai pengganti istilah Sisa Hasil Usaha;

b. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota tidak boleh dibagikan kepada anggota dan wajib digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan peningkatan layanan keanggota.

c. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian SHU.

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 12: Perbedaan uu 17 dg uu 25

12

Tidak rinci mengatur penggabungan dan peleburan koperasi (Pasal 12 ayat (2)

Mengatur mengenai pengabungan dan peleburan dan akibat hukum penggabungan dan peleburan koperasi secara lebih rinci.

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 13: Perbedaan uu 17 dg uu 25

13

Pembubaran Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, Keputusan Menteri.

Cara pembubaran, Penyelesaian

dan hapusnya Badan Hukum

POKOK POKOK PENGATURANPENGATURAN

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG TENTANG PERKOPERASIANPERKOPERASIAN

Page 14: Perbedaan uu 17 dg uu 25

14

a. Mengatur mengenai peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi sesuai otonomi daerah.

b. memberikan atribusi kepada Menteri untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

Page 15: Perbedaan uu 17 dg uu 25

15

SanksiSanksi

Tidak Tidak mengatur mengatur sanksisanksi

POKOK POKOK PENGATURANPENGATURAN

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012NO. 17 TAHUN 2012

TENTANG TENTANG PERKOPERASIANPERKOPERASIAN

Page 16: Perbedaan uu 17 dg uu 25

Terima

Kasih….