perbedaan uu 17 dg uu 25

Download Perbedaan uu 17 dg uu 25

If you can't read please download the document

Post on 20-Nov-2014

12.799 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. 1POKOK-POKOK PERBEDAANPOKOK-POKOK PERBEDAANUNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN DANTENTANG PERKOPERASIAN DANUNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIANTENTANG PERKOPERASIANPresented by

2. Nama : Edy Purwanto, SEAlamat : Jl. KH Ahmad Dahlan 84 PasarbatangOffice : Dinkop UMKM Kab.BrebesJabatan : Kepala Seksi Kelembagaan KoperasiOrganisasi : 1. Ketua Dewan Pengawas BMT Muamalat2. Ketua Bidang SDM BDS Inti Mandiri3. Wakil Bendahara Pengkab PTMSI Brebes4. Ketua LPM Kel.Pasarbatang - Brebes 3. 3POKOKPOKOKPENGATURANPENGATURANUNDANG-UNDANG NO.UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 201217 TAHUN 2012TENTANGTENTANGPERKOPERASIANPERKOPERASIANPPengertian Koperasiengertian KoperasiKoperasi adalah badan usahayang beranggotakan orangseorang atau badan hukumkoperasi dengan melandaskankegiatannya berdasarkanprinsip koperasi sekaligussebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasarkan asaskekeluargaan.(Bab I, Pasal 1)Koperasi adalah badanhukum yang didirikan olehorang perseorangan ataubadan hukum Koperasi,dengan pemisahan kekayaanpara anggotanya sebagaimodal untuk menjalankanusaha, yang memenuhiaspirasi dan kebutuhanbersama di bidang ekonomi,sosial, dan budaya sesuaidengan nilai dan prinsipKoperasi.(Pasal 1 angka 1) 4. 4Mengatur nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yangdisesuaikan dengan keputusankongres ICA tahun 1995 diManchester.Prinsip-Prinsip-PrinsipPrinsipKoperasiKoperasiPengaturan mengenai Prinsipkoperasi belum sesuai dengankeputusan kongres ICA tahun1995 di Manchester, Inggris(Bab III, Pasal 4 s/d Pasal 5)POKOKPOKOKPENGATURANPENGATURANUNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANGNO. 25 TAHUN 1992NO. 25 TAHUN 1992TENTANGTENTANGPERKOPERASIANPERKOPERASIANUNDANG-UNDANG NO.UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 201217 TAHUN 2012TENTANGTENTANGPERKOPERASIANPERKOPERASIAN 5. 5a. Akta Pendirian koperasi tidakmenggunakan akta otentik;b. Jangka waktu pengesahan palinglama3 bulan sejak tanggal permintaan.c. Tidak diatur mengenai penamaankoperasi;d. Tidak diatur mengenai jangka waktuberdirinya koperasie. Tidak diatur mengenai larangandilakukannya perubahan anggarandasar pada saat koperasi dinyatakanpailit.(Bab IV, Pasal 6 s/d Pasal 16)a. Akta Pendirian koperasi tidakmenggunakan akta otentik;b. Jangka waktu pengesahan palinglama3 bulan sejak tanggal permintaan.c. Tidak diatur mengenai penamaankoperasi;d. Tidak diatur mengenai jangka waktuberdirinya koperasie. Tidak diatur mengenai larangandilakukannya perubahan anggarandasar pada saat koperasi dinyatakanpailit.(Bab IV, Pasal 6 s/d Pasal 16)a. Pendirian koperasi dilakukandengan akte oleh Notaris/Camatdan status Badan Hukumnyadisahkan oleh Menteri;b. Pengesahan tersebut diberikandalam jangka waktu paling lama 30hari sejak tanggal permohonan.c. Mengatur tentang pemakaian namaKoperasi;d. Jangka waktu berdirinya koperasiwajib diatur dalam Anggaran Dasar;e. Perubahan Anggaran Dasar tidakdapat dilakukan pada saat koperasidinyatakan pailit, kecuali denganpersetujuan pengadilan.PembentukanKoperasiPOKOKPENGATURANPOKOKPENGATURANUNDANG-UNDANGNO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 6. 6KeanggotaanKoperasiSyarat Anggota Koperasidalam AD:1. WNI,2. Persamaankepentingan ekonomi(Bab V Pasal 17 s/d 20)Ketentuan Syarat untuk menjadianggota :1. Mampu melakukan tindakanhukum2. Mempunyai kesamaankepentingan ekonomi3. Bersedia menggunakanjasa koperasi4. Bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan5. Memenuhi syarat keanggotaanyang ditentukan dalam ADTidak mengatur Anggota Luar BiasaPOKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 7. 7PerangkatOrganisasiDalam organisasikoperasidigunakan istilahRapat Anggota,Pengurus danPengawas yangmempunyaikedudukansejajar.(Bab VI, Pasal 21s/d Pasal 40)Dalam organisasikoperasidigunakan istilahRapat Anggota,Pengurus danPengawas yangmempunyaikedudukansejajar.(Bab VI, Pasal 21s/d Pasal 40)1. Rapat Anggota diaturlebih teknis.2. Diperkenalkan istilahPengawas yangdiangkat dari anggotadan bertugasmengawasi Pengurus.3. Pengurus dipilih dandiangkat oleh RapatAnggota atas usulPengawasPOKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 8. 8Dalam modalkoperasi diaturmengenaisimpanan anggotayang dapat diambilkembali olehanggota jika keluardari koperasinya.(Bab VII, Pasal 41dan Pasal 42)Dalam modalkoperasi diaturmengenaisimpanan anggotayang dapat diambilkembali olehanggota jika keluardari koperasinya.(Bab VII, Pasal 41dan Pasal 42)Modal1. Diperkenalkan istilah modalkoperasi yang terdiri darisetoran pokok dan sertifikatmodal koperasi (SMK).2. SMK tersebut tidak dapatdiambil kembali oleh anggotatetapi dapat dialihkan kepadaanggota lain.3. Hibah yang diberikan olehpihak ketiga yang berasaldari sumber modal asing,baik langsung maupun tidaklangsung dapat diterima olehsuatu Koperasi dan dilaporkankepada Menteri.POKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 9. 9a. Belum mengatur jeniskoperasib. Tidak diatur tentangkegiatan usaha berdasarkanprinsip syariah.(Bab VIII, Pasal 43)a. Setiap koperasi wajibmencantumkan jenis koperasi dalamAnggaran Dasar.b. Jenis Koperasi terdiri dari KoperasiKonsumen, Koperasi Produsen,Koperasi Simpan Pinjam danKoperasi Jasa.c. Tingkatan dan penggunaan namaKoperasi sekunder diatur olehKoperasi yang bersangkutand. Koperasi dapat menjalankan usahaatas dasar prinsip ekonomi syariah;POKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 10. 10a. Koperasi dapatmenjalankan usahasimpan pinjam untukmenghimpun dana danmenyalurkan dari danuntuk anggota koperasiyang bersangkutan dankoperasi lain dananggotanya.b. Tidak mengatur ijin usahaSimpan Pinjam.(Bab VIII, Pasal 44) KSP wajib memperoleh ijin usaha dariMenteri Koperasi Simpan Pinjam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (1)meliputi kegiatan:a. menghimpun dana dari Anggota;b. memberikan Pinjaman kepadaAnggota; danc. menempatkan dana pada KoperasiSimpan Pinjam sekundernya. Dalam ketentuan ini diatur jugatentang:1) KSP dapat membuka jaringanpelayanan simpan pinjam terdiri :Kantor cabang, kantor cabangpembantu, kantor kas. (Ps. 84)2) Pembinaan, Pemeriksaan danpengawas Koperasi SimpanPinjam dilakukan oleh Menteri;(Ps. 90 ayat (1)- Dibentuk LPS KSP dan LembagaPengawas KSP- KSP wajib menerapkan prinsipkehati-hatianSIMPANPINJAMPOKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 11. 11Selisih HasilUsahadanDanaCadanganPendapatan bersihkoperasi disebut denganSisa Hasil Usaha (SHU)yang dapat dibagikankepada anggota tanpamembedakan SHUtersebut berasal transaksidari angggota atau bukananggota. (Bab IX, Pasal 45)a. Memperkenalkanistilah Selisih Hasil Usahasebagai pengganti istilah SisaHasil Usaha;b. Surplus Hasil Usaha yangberasal dari transaksi dengannon anggota tidak bolehdibagikan kepada anggotadan wajib digunakan untukmengembangkan usahakoperasi dan peningkatanlayanan keanggota.c. Dana cadangan dikumpulkandari penyisihan sebagianSHU.POKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 12. 12Tidak rincimengaturpenggabungandan peleburankoperasi(Pasal 12 ayat (2)Tidak rincimengaturpenggabungandan peleburankoperasi(Pasal 12 ayat (2)Mengatur mengenaipengabungan dan peleburan danakibat hukum penggabungandan peleburan koperasi secaralebih rinci.POKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 13. 13Pembubaran Koperasi dilakukanberdasarkan keputusan rapatanggota, jangka waktuberdirinya telah berakhir,Keputusan Menteri.Cara pembubaran,Penyelesaiandan hapusnya Badan HukumPOKOKPOKOKPENGATURANPENGATURANUNDANG-UNDANG NO.UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 201217 TAHUN 2012TENTANGTENTANGPERKOPERASIANPERKOPERASIAN 14. 14a. Mengatur mengenai perananpemerintah dan pemerintah daerahdalam pemberdayaan koperasisesuai otonomi daerah.b. memberikan atribusi kepadaMenteri untuk melaksanakankoordinasi dan pengendalianpemberdayaan koperasiPOKOKPENGATURANUNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2012TENTANG PERKOPERASIAN 15. 15SanksiSanksiTidakTidakmengaturmengatursanksisanksiPOKOKPOKOKPENGATURANPENGATURANUNDANG-UNDANG NO.UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 201217 TAHUN 2012TENTANGTENTANGPERKOPERASIANPERKOPERASIAN 16. TerimaKasih.