hukum administrasi negara tentang pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk menurut uu dan khi (ppt)

26

Upload: shela-natasha

Post on 14-Dec-2015

77 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk

TRANSCRIPT

Page 1: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)
Page 2: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENCATATAN NIKAH,

TALAK, CERAI, DAN RUJUK MENURUT UU DAN KHI

Disusun Oleh:SHELA NATASHA

(1306200330)

II/F-1 – FH UMSU2014

Page 3: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Loading…

Page 4: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

PENCATATAN

PERKAWINAN PERCERAIAN

CERAI TALAK

CERAI GUGAT

RUJUK

Yang akan dibahas...

Page 5: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

PERKAWINAN

Page 6: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

PENGERTIAN PERKAWINANMenurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974,

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencatatan perkawinan diatur di dalam:

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

dan

Pasal 26 Peraturan Menteri

Agama (PMA) Nomor 11 Tahun

2007

Page 7: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Kenapa perkawinan harus dicatatkan sih?

Page 8: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Nah, ini dia jawabannya...

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum; danPerkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Berarti pernikahan seseorang yang tidak dicatatkan sama saja seperti nikah siri dan tidak diakui negara.Hiii.. Kasian dong istri dan anaknya nanti. Gak jelas statusnya.

Page 9: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Tata Cara Pencatatan PerkawinanMenurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang prosesnya adalah sebagai berikut:

Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan istri;

Pelaporan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec;

Data hasil pencatatan wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;

Page 10: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dijelaskan secara lebih spesifik di dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, yaitu:

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat peristiwa nikah

dalam akta nikah.

Akta nikah ditandatangani

oleh suami, istri, wali nikah,

saksi-saksi dan PPN.

Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.

Setiap peristiwa pernikahan

dilaporkan ke kantor

administrasi kependudukan

di wilayah tempat

pelaksanaan akad nikah.

Page 11: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

PERCERAIAN

Page 12: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

PENGERTIAN PERCERAIAN

Perceraian merupakan terputusnya hubungan suami-istri karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami-istri.

Perceraian mengubah status kawin menjadi status janda atau duda, dan membawa akibat-akibat hukum lain seperti pembagian harta bersama (gono-gini), serta hak dan kewajiban terhadap anak.Untuk kejelasan status kawin dan hal-hal lain itulah perceraian penting dicatatkan.

Page 13: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Nah, jika suatu saat perkawinan putus karena perceraian maka hal tersebut perlu dicatatkan juga loh..

Page 14: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Duh, pencatatan perceraian itu gimana lagi tuh tata caranya?

Pening la pala spiderman..

Page 15: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Sebelum tau tata cara pencatatan perceraian, kita harus tau dulu bahwa

perceraian di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Cerai Talak (bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam);

2. Cerai Gugat (bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam

ataupun yang beragama selain Islam).

Page 16: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Pencatatan Cerai Talak

Pencatatan cerai talak diatur di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KHI.

Tata caranya:1. Suami yang akan mentalak istrinya

harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal Istri.

2. Setelah upaya perdamaian gagal, akan ada putusan dari PA berupa izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Page 17: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

3. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

4. Setelah sidang, PA akan membuat beberapa rangkap bukti perceraian untuk disimpan di PA, KUA, serta suami dan istri yang telah bercerai.

Dengan itu, resmilah pencatatan perceraian suami-istri tersebut.

Page 18: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Pencatatan Cerai GugatPencatatan cerai gugat diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (untuk penganut agama selain Islam) dan di Pasal 132 KHI dan seterusnya (untuk penganut agama Islam).

Tata caranya:Langkah 1:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (beragama selain Islam).

Langkah 2:

Setelah upaya perdamaian gagal, putusan perceraian akan dilakukan dalam sidang terbuka.

Langkah 3:

Kemudian Kutipan Akta Nikah akan ditarik dari masing-masing suami istri dan akan keluar bukti perceraian dari Catatan Sipil atau PA dan resmilah pencatatan cerai tersebut.

Page 19: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

RUJUK

Page 20: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Pengertian Rujuk

Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj’i (talak yang pertama/kedua) yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.

Page 21: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Di dalam Islam, jika suami dan istri yang telah bercerai ingin rujuk, maka harus dicatatkan juga.

Page 22: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Rujuk pun perlu dicatat??

Waduh gimana caranya ya?

Go to the next slide to get the answer.

Page 23: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Pencatatan Rujuk

Pencatatan rujuk diatur di dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 169 KHI.

Tata caranya: Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya yang telah setuju untuk dirujuk ke KUA Kecamatan tempat tinggal suami atau istri.

Pegawai Pencatat Nikah akan memeriksa masa iddah dan jenis talak yang dijatuhkan.

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

1.

3.

2.

Page 24: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada PA yang mengurus cerai terdahulu, kemudian kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

Suami-istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing.

4.

6.

5.

Page 25: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

Dengan diurus dan diambilnya Kutipan Akta

Nikah suami dan istri maka telah resmilah

pencatatan rujuk pasangan tersebut di mata

negara dan status perkawinan mereka

dikembalikan lagi seperti semula.

Page 26: Hukum Administrasi Negara Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Menurut UU Dan KHI (PPT)

SELESAI