09/02/2013 1

HUKUM ACARA PENGUJIAN

UNDANG - UNDANG

Mata Kuliah

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSIFakutas Hukum

09/02/2013 2

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KEWENANGAN

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

SEMUA UNDANG-UNDANG DAPAT DIUJI

KEDUDUKAN HUKUM

KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

BERLAKUNYA UU AQUO MERUGIKAN HAK DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

09/02/2013 3

PERSYARATAN KERUGIAN

KONSTITUSIONAL

ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945

BAHWA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON TERSEBUT DIANGGAP OLEH PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH SUATU UNDANG-UNDANG YANG DIUJI

BAHWA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI

ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN BERLAKUNYA UU YANG DIMOHOKAN UNTUK DIUJI

ADANYA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN MAKA KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN AKAN ATAU TIDAK LAGI TERJADI

09/02/2013 4

POKOK PERMOHONAN

DASAR KONSTITUSIONAL, FAKTA DAN

ARGUMENTASI

PEMBENTUKAN – FORMAL

MATERI – MATERIIL

BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

(PASAL 51 UU MK)

09/02/2013 5

PETITUM PENGUJIAN FORMIL

MENYATAKAN:

MENGABULKAN PERMOHONAN

PEMBENTUKAN UU------- TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN PEMBENTUKAN UU BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 1945

UU ---------- TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN

HUKUM MENGIKAT

09/02/2013 6

PETITUM PENGUJIAN MATERIIL

MENYATAKAN:

MENGABULKAN PERMOHONAN

MATERI MUATAN (AYAT, PASAL DAN/ATAU

BAGIAN) BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

MATERI MUATAN (-----------) TIDAK MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

09/02/2013 7

MK BERWENANG

MEMINTA KETERANGAN DAN/ATAU

RISALAH RAPAT TERKAIT DENGAN

PERMOHONAN KEPADA:

MPR

DPR

DPD, DAN/ATAU

PRESIDEN

09/02/2013 8

PIHAK TERKAIT

LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

YANG KEWENANGANNYA LANGSUNG

TERPENGARUH OLEH POKOK PERKARA

TIDAK LANGSUNG

KARENA TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERKAIT

KARENA KEPEDULIAN

(PASAL 13 DAN 14 PMK NOMORR 6 TAHUN 2005)

09/02/2013 9

HAK PIHAK TERKAIT LANGSUNG

MEMBERI KETERANGAN LISAN/TULIS

MENGAJUKAN AHLI DAN/ATAU SAKSI

MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA

AHLI DAN/ATAU SAKSI

MENYAMPAIKAN KESIMPULAN

LISAN/TULIS(PASAL 23 (2) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

09/02/2013 10

TATA CARA MENJADI

PIHAK TERKAIT

DITETAPKAN MK DAN DENGAN PERMOHONAN

PENGAJUAN PERMOHONAN

DIBAHAS UNTUK DISETUJUI ATAU TIDAK

DITETAPKAN DENGAN KETETAPAN KETUA

(PASAL 14 (5) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

09/02/2013 11

PEMERIKSAAN SETEMPAT

HAKIM DAN PANITERA

DAPAT DISERTAI

PEMOHON, PEMERINTAH, DPR, DPD DAN PIHAK

TERKAIT

DILAPORKAN KEPADA RAPAT PLENO

TUJUANNYA DIPEROLEH FAKTA PETUNJUK

BIAYA DIBEBANKAN KEPADA MASING-MASING

(PASAL 15 PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

09/02/2013 12

PEMBUKTIAN

BEBAN

PEMOHON

BILA DIPANDANG

PERLU, PEMERINTAH, DPR, DPD DAN PIHAK

TERKAIT

URUTAN

SETELAH MENDENGAR KETERANGAN

PEMERINTAH, DPR DAN/ATAU DPD

(PASAL 18 PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

09/02/2013 13

KETENTUAN LAIN

PERMOHONAN

PENYAMPAIAN DAN PEMBERITAHUAN PERMOHONAN

DALAM TENGGAT 7 HARI KERJA SEJAK DIREGISTRASIDPR

PRESIDEN

MAHKAMAH AGUNG

KHUSUS KEPADA MA DIBERITAHUKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENGHENTIKAN PENGUJIAN PER-UU-AN DI BAWAH UU AQUO

09/02/2013 14

PUTUSAN DIMUAT DALAM BERITA NEGARA DALAM TENGGAT 30

HARI KERJA

BERLAKU PROSPEKTIF

DISAMPAIKAN KEPADA: DPR

DPD

PRESIDEN

MAHKAMAH AGUNG

MATERI MUATAN YANG PERNAH DIUJI TAK DAPAT DIUJI KEMBALI, KECUALI ALASAN KONSTITUSIONAL YANG BERBEDA

(PASAL 57, 58, 59, DAN 60 UU MK-PMK)

09/02/2013 15

Pengajuan Permohonan

Psl. 29,30&31 UU MK

Lengkap sesuai

(Psl. 29, 30&31 UU MK)

Pemeriksaan kelengkapan

oleh KEPANITERAAN

Psl. 32 (1) UU MK

Belum Lengkap

Tidak melengkapi

Dilengkapi tenggat 7 hari

sejak pemberitahuan diterima

(Psl. 32 (2) UU MK)

Akta Registrasi Perkara

Psl. 32 (3) UU MK

1. Ketetapan Panel (Psl. 28 (4)

2. ketetapan Panitera Pengganti

3. ketetapan Hari Sidang

(Psl 34) UU MK

Pendahuluan oleh Panel

Memeriksa permohonan +

Nasehat Perbaikan

Permohonan

Psl. 39 UU MK

Pembacaan Putusan

/Ketetapan

1. Tidak dapat diterima

2. dikabulkan

3. Ditolak

4. Ditarik Kembali/

Nonkewenangan

Psl. 56 UU MK

Pemanggilan

Sidang

Psl. 38 (2) UU MK

Penyampaian

salinan

putusan

Akta tidak

diregistrasi

Persidangan

1. Pokok Perkara

2. Ket Pemerintah

/DPR/ saksi ahli/

pihak terkait

3. Bukti-bukti

4.Lain-lain Psl. 41 & 42 UU MK

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

DI MK RI

Penyampaian salinan

Putusan

Psl. 59 UU MK

Pemeriksaan

RPH

Laporan

Panel

Psl. 28 (4)

UU MK

RPH

pengam

bilan

Putusan

Psl. 45

UU MK

PEMOHON

Final

Dan

Mengi-

kat

Psl 10

UU MK

16

SEKIAN

TERIMA KASIH