hukum islam - uu perkawinan

7/28/2019 Hukum Islam - UU Perkawinan

1/22

UUPERKAWINAN

UU NO 1 TAHUN 1974


2/22

SEJARAH PEMBENTUKAN

PROSES PANJANG:

UU TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK (UU 22TAHUN 1946)

USULAN MEMBENTUK UU PERKAWINAN SESUAI MENURUTBERBAGAI AGAMA DI INDONESIA

INISIATIF RUU PERKAWINAN YANG BERSIFAT NASIONAL

BANYAK PERTENTANGAN (WARKUM SUMITRO):

FRAKSI KATOLIK MENOLAK RUU YANG TERKAIT DENGANAGAMA, DAN TIDAK MENYETUJUI ADANYA UU PERKAWINANUNTUK UMAT ISLAM

PERMASALAHAN: TIDAK ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN UNTUK UMAT ISLAM

TERDAPAT ORDONANSI PERKAWINAN KRISTEN INDONESIA(HOCI TAHUN 1933)

TELAH BERLAKU HUKUM PERDATA BARAT BAGI ORANG CINA

KRISTEN INDONESIA


3/22

HASIL:

RUU PERKAWINAN YANG BERLAKU SECARA

NASIONAL DENGAN CIRI KHAS SEKULER

PENGAMBILALIHAN PASAL-PASAL DARI BW

TERDAPAT 21 HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUMPERKAWINAN ISLAM, AL:

SAHNYA PERKAWINAN: SAH BILA DILAKUKAN DI HADAPAN

PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN, DICATAT DALAMDAFTAR, DAN DILANGSUNGKAN MENURUT UU INI

PERKAWINAN ANTAR AGAMA: PERBEDAAN KEBANGSAAN,SUKU BANGSA, NEGARA ASAL, TEMPAT ASAL,AGAMA/KEPERCAYAAN DAN KETURUNAN TIDAK MERUPAKANPENGHALANG PERKAWINAN

MASA TUNGGU/ IDDAH ADALAH 306 HARI (=BW)

ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DIAKUIKEDUDUKANNYA

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SAMA DENGAN ANAK KANDUNG

PERADILAN PERKAWINAN DI BAWAH PENGADILAN NEGERI


4/22

AKIBAT:

TERJADINYA PERGOLAKAN

ADANYA KONSENSUS:

HUKUM AGAMA ISLAM DALAM PERKAWINAN TIDAK

AKAN DIKURANGI ATAU DIRUBAH

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN TIDAK AKAN DIKURANGI

ATAU DIRUBAH

HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN ISLAM DAN

TIDAK MUNGKIN DISESUAIKAN AKAN DIDROP

PERUBAHAN SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

MASALAH PERCERAIAN DAN POLIGAMI DIUSAHAKANADANYA KETENTUAN GUNA MENCEGAH

KESEWENANG-WENANGAN

HASIL PERUBAHAN MATERI: TERDAPAT PADA UU

1/1974


5/22

UU PERKAWINAN 1/1974

TERDIRI DARI 14 BAB DAN 66 PASAL:

1. DASAR PERKAWINAN

2. SYARAT PERKAWINAN

3. PENCEGAHAN PERKAWINAN

4. BATALNYA PERKAWINAN

5. PERJANJIAN PERKAWINAN6. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

7. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

8. PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

9. KEDUDUKAN ANAK

10. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK11. PERWALIAN

12. KETENTUAN LAIN

13. KETENTUAN PERALIHAN

14. KETENTUAN PENUTUP


6/22

BEBERAPA AZAS/PRINSIP

HUKUM PERKAWINAN

ISLAM YANG TERTUANGDALAM UU PERKAWINAN

NO. 1 TAHUN 1974

(DAN DIPERKUAT DALAM

KOMPILASI HUKUM ISLAM)


7/22

AZAS 1:

MEMBENTUK KELUARGAYANG BAHAGIA DAN KEKAL


8/22

PENGERTIAN PERKAWINAN:

PASAL 1 UU NO. 1 TAHUN 1974: PERKAWINAN ADALAH

IKATAN BATIN ANTARA SEORANG PRIA DENGAN

SEORANG WANITA SEBAGAI SUAMI ISTRI DENGAN

TUJUAN MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGA)

YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

MENGANDUNG NILAI IBADAH

LIHAT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

PASAL 2 KHI: PERKAWINAN ADALAH AKAD YANG SANGAT

KUAT (MITSQAN GHALIDHAN) UNTUK MENTAATI PERINTAH

ALLAH DAN MELAKSANAKANNYA MERUPAKAN IBADAH

PASAL 3 KHI: PERKAWINAN BERTUJUAN MEWUJUDKAN

KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH, MAWADDAH

DAN RAHMAH


9/22

AZAS 2:

KEABSAHAN PERKAWINANDIDASARKAN PADA AGAMA

DAN KEPERCAYAAN BAGIPIHAK YANG

MELAKSANAKAN

PERKAWINAN DAN HARUSDICATAT OLEH PETUGAS

YANG BERWENANG


10/22

PASAL 2 UU 1/1974

PERKAWINAN ADALAH SAH APABILADILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA

AGAMA SEBAGAI SYARAT SAHNYAPERKAWINAN

SEBELUM UU 1/1974

LIDYA KANDAU DAN JAMAL MIRDAD

SETELAH UU 1/1974 KATON BAGASKARA DAN IRA WIBOWO

NIA ZULKARNAIN DAN ARI SIHASALE

CORNELIA AGATHA DAN SONY LALWANI


11/22

AZAS 3:

MONOGAMI TERBUKA

AN NISSA AYAT 3:

JIKA SUAMI TIDAK MAMPU BERLAKU

ADIL TERHADAP HAK-HAK ISTRI

BILA LEBIH DARI SEORANG MAKA

CUKUP SEORANG ISTRI SAJA


12/22

PASAL 3 AYAT 1 UU 1/1974

AZASMONOGAMI TERBUKABAGI LAKI-LAKI

IZIN UNTUK BERPOLIGAMI DENGAN BEBERAPA

PERSYARATAN

SYARAT:APABILA PA TELAH MEMBERI IZIN(PASAL 3 AYAT 2). PUTUSAN PA DENGAN DASAR

(PASAL 4 AYAT 2):

ISTRI TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI

ISTRI

ISTRI MENDAPAT CACAT BADAN ATAU PENYAKITYANG TIDAK DAPAT DISEMBUHKAN

ISTRI TIDAK DAPAT MELAHIRKAN KETURUNAN

KARENA DIANGGAP RUMAH TANGGA TSB TIDAK

MAMPU MENCIPTAKAN KELUARGA YANG BAHAGIA


13/22

SYARAT UNTUK DAPAT

MENGAJUKAN KE PA

PASAL 4 AYAUT 1:

ADANYA PERSETUJUAN DARI ISTRI/ISTRI-

ISTRI

ADANYA KEPASTIAN BAHWA SUAMIMAMPU MENJAMIN KEPERLUAN-

KEPERLUAN HIDUP ISTRI-ISTRI DAN

ANAK-ABAK MEREKA

ADANYA JAMINAN BAHWA SUAMI AKANBERLAKU ADIL TERHADAP ISTRI-ISTRI

DAN ANAK-ANAK MEREKA


14/22

PASAL 57 KHI:

PERSETUJUAN ISTRI TERTULIS ATAU LISAN

DI MUKA PENGADILAN

ADA ATAU TIDAKNYA KEMAMPUAN SUAMI

UNTUK MENJAMIN KEPERLUAN HIDUPDENGAN MEMPERLIHATKAN:

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN SUAMI

YANG DITTD BENDAHARA TEMPAT BEKERJA

SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN

SURAT KETERANGAN LAIN YANG DITERIMA

PENGADILAN


15/22

AZAS 4:

CALON SUAMI DAN CALON ISTRI

TELAH MATANG JIWA RAGANYA


16/22

AZAS 5:

MEMPERSULIT TERJADINYA

PERCERAIAN


17/22

PASAL 38-40 UU NO. 1 TAHUN

1974 TENTANG PERKAWINAN

PERKAWINAN DAPAT PUTUS KARENA

KEMATIAN, PERCERAIAN DAN ATAU

KEPUTUSAN PENGADILAN

PERCERAIAN HANYA DAPAT DILAKUKANDI DEPAN SIDANG PENGADILAN SETELAH

PENGADILAN BERUSAHA DAN TIDAK

BERHASIL MENDAMAIKAN, DAN ANTARA

SUAMI ISTRI TIDAK AKAN DAPAT HIDUPRUKUN SEBAGAI SUAMI ISTRI.

GUGATAN PERCERAIAN DIAJUKAN KE

PENGADILAN


18/22

ALASAN PERCERAIAN (116

KHI DAN 19 PP 9/1975) SALAH SATU PEMABUK, PEMADAT, PENJUDI DAN

TIDAK DAPAT DISEMBUHKAN

SALAH SATU MENINGGALKAN TEMPAT SELAMA 2

TAHUN BERTURUT-TURUT TANPA IZIN

SALAH SATU DIPENJARA 5 TAHUN ATAU LEBIH BERAT

SALAH SATU MELAKUKAN KEKEJAMAN ATAU

PENGANIAYAAN BERAT YANG MEMBAHAYAKAN

SALAH SATU MENDAPAT CACAT BADAN ATAUPENYAKIT SEHINGGA TIDAK DAPAT MENJALANKAN

KEWAJIBANNYA SEBAGAI SUAMI ISTRI

ANTARA SUAMI ISTRI TERJADI PERSELISIHAN TERUS

MENERUS YANG TIDAK ADA HARAPAN UNTUK RUKUN

KEMBALI


19/22

AZAS 6:

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN

SUAMI ISTRI


20/22

AZAS 7

PENCATATAN PERKAWINAN


21/22

PASAL 63 UU 1/1974

YANG DIMAKSUD DENGAN

PENGADILAN DALAM UNDANG-

UNDANG INI ADALAHPENGADILAN AGAMA BAGI

MEREKA YANG BERAGAMA

ISLAM DAN PENGADILAN UMUMBAGI LAINNYA


22/22

PERMASALAHAN DALAM

PENERAPAN UU PERKAWINAN

PENAFSIRAN YANG BERBEDA TENTANG AGAMA

DAN KEPERCAYAANNYA

1. KEPERCAYAAN MERUPAKAN SATU BAGIAN YANG

MELEKAT DENGAN AGAMA YANG RESMI DIAKUI

2. KEPERCAYAAN SEBAGAI ALIRAN YANG BERADA DI

LUAR AGAMA YANG RESMI DIAKUI

PENAFSIRAN TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN

PERKAWINAN CAMPURAN ADALAH PEKAWINANBERBEDA KEWARGANEGARAAN

PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA

hukum islam - uu perkawinan

Documents