aparat harus jamin keselamatan jemaat

Nomor 1145/II/IV/2021 � April 2021

B u l e t i n

B U L E T I N

6Puan MaharaniMinta KemampuanKorps Brimop TerusDitingkatkan

Pentingnya Politik Kesejahteraan Pertanian Untuk Entaskan Kemiskinan

3

Aparat Harus Jamin Keselamatan Jemaat

W akil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meninjau secara langsung lokasi bom

bunuh diri yang diduga dilakukan oleh jaringan teroris di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. Azis juga mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara dan memberikan semangat serta memberikan bantuan guna meringankan beban keluarga korban salah satu korban luka, yaitu Cosmas Balalembang, yang merupakan petugas keamanan di Gereja Katedral.

“Saya berpesan kepada pimpinan gereja dan jemaat untuk tidak takut dalam melakukan kegiatan ibadah, karena aparat keamanan akan melakukan penjagaan dan menjamin keamanan keselamatan para jemaat,” kata Azis di Makassar, Sulsel, Kamis (1/4).

Lebih lanjut Azis mengucapkan turut prihatin dan duka, serta menaruh simpati dan empati kepada gereja dan para jemaat Gereja Katedral Makassar. Dirinya berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Ia pun mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung, yang merupakan rangkaian kegiatan keagamaan kaum Kristiani.

“Selamat menjalankan serangkaian ibadah bagi para jemaat Gereja Katedral dalam merayakan hari Paskah, Semoga di hari kebangkitan Isa Almasih kedamaian dapat menyertai seluruh umat Kristiani dan aparat keamanan untuk dapat menjaga lingkungan gereja di seluruh Indonesia, terkhusus di Makassar untuk menjamin keamanan dan ketertiban secara maksimal,”

KOM

ISI I

X •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Aparat Harus Jamin

Keselamatan Jemaat

ujar politisi Partai Golkar itu. Azis juga meminta para jemaat

gereja untuk tidak khawatir dan takut dalam menjalankan ibadah. Ia pun meminta masyarakat untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan saling menghormati serta menghargai toleransi umat beragama yang ada di Indonesia, meskipun terjadi perbedaan keyakinan dalam beragama.

“Peristiwa ini dapat dijadikan momentum untuk dapat melakukan introspeksi serta menjadi langkah awal untuk meningkatkan kewaspadaan serta sinergitas dengan masyarakat untuk saling menjaga diri dari tindak pidana terorisme yang dapat

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meninjau Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Mario/Nvl

menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa,” tandas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Terakhir, Azis menambahkan bahwa ancaman kedaulatan negara dan terorisme saat ini bersifat nonmiliter, seperti radikalisme, narkoba dan siber. Oleh karenanya sistem keamanan dan pertahanan yang dilakukan pemerintah harus menempatkan seluruh lapisan dan stakeholder terkait. “Mari jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui wujud nyata dengan memerangi paham radikalisme dan bela negara di tengah pandemi Covid-19,” pesan legislator dapil Lampung II itu. sf

2 Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021 3Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

PENGAWAS UMUMPimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAHDra. Damayanti , M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSIDrs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSISugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTURErman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTOM. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSIGuntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSIRizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno,

S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu

Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho

Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum AlaydrusFOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,

Geraldi Opie, Hasri MentariANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom,

M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa PratamaADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITANPIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFISDito Sugito

PHOTOGRAFER ARTFriederick MunchenIT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.KomPENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIEko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASISiti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,

Handhal Dwi Akbar, Nabila KhairunnisaADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIArif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected]

K etua DPR RI Dr (H.C.) Puan Maharani berkunjung ke Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sebagai

warga kehormatan Brimob, Puan ingin merekatkan silaturahim dan memotivasi pasukan Brimob dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Saya ingin menguatkan silaturahmi dengan Brimob dan meminta Brimob meningkatkan kewaspadaan, mengingat aksi teror yang terjadi baru-baru ini,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Sabtu (3/4).

Puan datang ke Mako Brimob didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Utut Adianto, Kapoksi Komisi I DPR RI Dede Indra Permana, dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus. Kedatangan Puan bersama pimpinan alat kelengkapan dewan itu disambut Komandan Korps Brimob Irjen Pol Anang Revandoko beserta jajarannya.

Dalam kunjungannya, Puan meminta Korps Brimob untuk terus meningkatkan

Puan Maharani Minta Kemampuan Korps Brimob Terus Ditingkatkan

kemampuannya sebagai pasukan elite Polri.Menurut Puan, Brimob harus betul-betul memperkuat Polri dalam menghadapi beragam tantangan ke depan yang dapat semakin beragam. “Membantu atasi aksi terror, terus berlatih agar kemampuan sebagai pasukan elite Polri terus meningkat,” ujar Polisi PDI-Perjuangan itu.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Puan diajak latihan menembak di lapangan tembak Hoegeng Mako Brimob. Puan mencoba senjata laras pendek jenis STI (Strayer Tripp International), dengan jarak tembak dimulai dari 5 meter, 7 meter, bahkan hingga 10 meter.

Setelah itu, Puan yang dianugerahi warga kehormatan Brimob pada 14 November 2020 itu mencoba senjata laras panjang jenis MPI. “Menembak harus kontrol emosi. Karena itu bagus untuk pengendalian diri. Kita harus flat, jangan bernafsu,” ujar legislator dapil Jawa Tengah V itu. ann/sf

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Ketua DPR RI Dr (H.C.) Puan Maharani berkunjung ke Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Foto: Eno/Man


B U L E T I N Parlementaria

Pentingnya Politik Kesejahteraan Pertanian

Untuk Entaskan Kemiskinan

P olitik kesejahteraan sangat relevan digali terutama dalam suasana saat ini. Pandemi Covid-19 telah

merontokkan tata kelola pembangunan dan basis-basis Indonesia terutama perekonomian, sehingga setiap kebijakan dan strategi yang dipilih tidak boleh lepas dari politik kesejahteraan sesuai amanat UUD 1945.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan hal tersebut saat menjadi Keynote Speaker dalam Roadshow Politik Kesejahteraan dengan Tema “Politik Kesejahteraan dan Masa Depan Pembangunan Pertanian” di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/4).

Menurut Gus AMI, sapaan akrabnya, membangun politik kesejahteraan tidak boleh lepas dari sektor pertanian. Mengingat, jika Indonesia ingin mengentaskan kemiskinan tentu harus memperhatikan sektor pertanian. Banyak sekali perjalanan dan teori yang tidak pernah berhenti dalam memperbaiki visi, misi, dan haluan pembangunan.

“Bangsa Indonesia memiliki kesempatan bahwa pascapandemi ini bisa mewujudkan kesejahteraan. Sistem pasar global dan bebas yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia hari ini bisa diatasi jika memiliki pondasi yang kuat. Salah satu pondasi yang harus diperkuat itu adalah pertanian,” kata

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Gus AMI menilai sektor pertanian adalah kekuatan Indonesia, tetapi strategi dan pembangunan pertanian Indonesia masih memerlukan penyempurnaan. “Saat kondisi perekonomian mengalami krisis sektor pertanian menjadi sebuah solusi, ketika kondisi normal sektor pertanian pun harus tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

“Jadi, kemandirian bangsa ini amat sangat bergantung pada sektor pertanian. Ini yang harus terus dikuatkan lagi, sehingga kemandirian pangan kita terjaga sementara ketergantungan import bisa terkurangi,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. cas/sf

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bertukar cenderamata dengan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Foto: Chasabi/Man



sejak awal pandemi Covid-19, seluruh satuan jajaran Kodam IX/Udayana berperan aktif dalam penanganan Covid-19. “Dimulai dari kebijakan PSBB, PPKM, maupun PPKM Mikro, Kodam IX/Udayana menjalankan operasi pendisiplinan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 terutama di ruang-ruang publik seperti pasar, tempat-tempat wisata, mall dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan berkumpulnya orang,” jelas Pangdam Maruli.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan Kodam IX/Udayana mengerahkan 770 Babinsa, 35 Babinpotmar, dan 30 Babinpotdirga di 5 kabupaten/ kota se-Bali. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan, namun juga membantu otoritas daerah dalam melakukan pelacakan Covid-19 di masyarakat. “Kodam IX/Udayana mengamankan dan mendukung program vaksinasi sebagai upaya menumbuhkan kekebalan komunal dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tegasnya. tra/sf

sebagai bagian dari TNI, Kodam IX/Udayana merupakan kompartemen strategis yang mengemban tugas pokok mengamankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI termasuk dari serangan wabah sebagai ancaman nontradisional. “Letak Kodam IX/Udayana sangat strategis, karena wilayah teritorialnya terdiri dari Provinsi Bali, NTB, dan NTT,” ungkap Meutya.

Oleh karena itu, Meutya berharap efektivitas dan kesuksesam vaksinasi di Provinsi Bali akan menjadi ‘game

changer’ pemulihan ekonomi Bali yang berbasis pada pariwisata dan ekonomi kreatif. “Kodam IX/Udayana harus mampu menjadi penangkal sekaligus dapat digerakkan setiap saat untuk menghancurkan seluruh kekuatan musuh serta memulihkan kondisi keamanan nasional,” tandas legislator dapil Sumatera Utara I itu.

Pada kesempatan yang sama, Panglima Kodam IX/ Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak mengatakan

S aat ini di Indonesia masih berjibaku berjuang melawan pandemi Covid-19. TNI sebagai alat negara di tingkat

komando pusat maupun komando teritorial di daerah telah berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal merebak di Tanah Air. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi peran Kodam IX/Udayana yang sangat strategis dalam menyukseskan program vaksinasi nasional Covid-19 di Bali.

“Sejalan dengan penanggulangan Covid-19, program vaksinasi nasional Covid-19 membutuhkan peran TNI termasuk Kodam IX/Udayana di dalamnya untuk menyukseskan program nasional dengan target memvaksinasi 181 juta rakyat Indonesia atau 70 persen dari total populasi” jelas Meutya dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Kodam IX/ Udayana, Bali, Kamis (1/4).

Politisi Partai Golkar ini menuturkan,

Komisi I Apresiasi Kodam IX Udayana Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

PROGRAM VAKSINASI NASIONAL COVID-19 MEMBUTUHKAN PERAN TNI TERMASUK KODAM IX/UDAYANA DI DALAMNYA UNTUK MENYUKSESKAN PROGRAM NASIONAL DENGAN TARGET MEMVAKSINASI 181 JUTA RAKYAT INDONESIAKetua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (tengah) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI

di Kodam IX/ Udayana, Bali. Foto: Tiara/Man

KOM

ISI I

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA



W akil Ketua Komisi I DPR RI Anton Soekartono Suratto mendorong para prajurit yang

berada di Brigade Infanteri-2 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur dapat terus mempertahankan kedaulatan pertahanan kelautan Indonesia dengan terus didorong kesiapan sarana dan prasarana yang berada di Brigif-2 Marinir dan pasukan Marinir-2 Sidoarjo, agar mampu bertempur melawan berbagai ancaman dari musuh.

“Kita mendorong supaya prajuritnya bisa mempertahankan tanah dengan baik, ya tentu karena sarana prasarananya harus dipersiapkan dari segala sisi dengan baik. Jangan kita menggunakan bambu runcing, mereka (musuh) menggunakan nuklir, ya kalahlah perang,” ucapnya usai pertemuan dengan Komandan Brigade Infanteri 2/Marinir Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung beserta jajarannya, di Brigade Infanteri 2/Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (31/3).

Anton pun memperhatikan kesiapan fisik prajurit yang ada, apalagi ada pasukan katak dari marinir yang merupakan pasukan paling hebat Indonesia di dunia. Tentu asupan makanan dan gizinya perlu diperhatikan. Dalam pertemuan itu dipaparkan, kolam renang yang menjadi salah satu fasilitas utama yang ada di Brigif-2 Marinir. sangat penting untuk melatih kesiapan fisik, termasuk latihan lainnya.

“Terus juga fisiknya bagaimana. Kita, kan, punya pasukan katak, pasukan yang paling hebat di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tapi kalau makannya cuma Rp60-70 ribu, apalagi kalau mau latihan kolam renangnya belum ada. Jadi sarana prasarana dan kesejahteraannya kita tingkatkan,”

tuturnya sembari menyatakan bahwa Komisi I DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista.

Senada dengan Anton, Anggota Komisi I DPR RI Bambang Heri Permana juga menyoroti kesiapan alutsista

senjata. Terungkap bahwa peralatan yang ada sangat sedikit dengan kondisi yang saat ini tidak bisa dipakai, karena mengalami kerusakan berat. Belum lagi kondisi rumah dinas prajurit yang tidak sebanding dengan jumlah prajuritnya. Bambang mengusulkan perlu dibentuk matriks yang mengumpulkan setiap kesimpulan dari hasil kunjungan Komisi I ke setiap Brigif soal kondisi yang dialami Brigif, agar nanti dapat langsung dikoordiinasikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan.

“Kita lihat paparan dari Danbrigifnya, peralatan misalnya, ada 25 (unit). Rusak ringan 16, rusak berat misalnya 8. Ternyata semua enggak bisa dipake. Jadi, kan, berarti kesiapan dari alutsista untuk Brigif-2 Marinir ini kurang atau tidak ada. Perumahannya dari 3.000 prajurit, hanya ada 79 rumah. Yang

lain tinggal di luar. Kalau misalnya memerlukan pasukan segera,

maka mengumpulkannya susah banget. Jadi, ini saya minta kepada Menhan atau Kasal akan

kita ajukan. Memang enggak bisa bangun langsung

banyak, tapi ada niat dan bertahap,”

tutupnya. ndy/mh

KOM

ISI I

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA Komisi I Dorong Kesejahteraan Prajurit Brigif-2 Marinir Sidoarjo

KITA MENDORONG SUPAYA PRAJURITNYA BISA MEMPERTAHANKAN TANAH DENGAN BAIK, YA TENTU KARENA SARANA PRASARANANYA HARUS DIPERSIAPKAN DARI SEGALA SISI DENGAN BAIK

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Soekartono Suratto. Foto: Nadya/Nvl



A nggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap agar masyarakat terutama

yang ada di Papua berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan guna menyerap informasi terkait Otsus Papua secara berimbang.

“Sehingga tidak terjadi missed informasi di masyarakat. Kita harapkan masyarakat bisa berpartisipasi tak hanya kontribusi

pikiran, tetapi juga memberikan saran masukan terkait dengan rencana revisi UU Otsus Papua ini,” kata Yan Permenas saat memimpin pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Sorong, Papua Barat, Kamis (1/4).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini melanjutkan, pihaknya juga berharap adanya masukan dari masyarakat terkait Dana Otsus yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Mengingat sektor pendidikan dan kesehatan di Papua saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.

Termasuk juga formulasi penggunaan

DPR Harap Kontribusi Aktif Masyarakat pada Revisi

UU Otsus Papua

dana bantuan studi Otsus, ia berharap agar pemanfaatannya diatur lebih baik lagi. Sehingga bisa lebih akomodatif dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat Papua yang ingin melanjutkan studi.

“Kita mendorong anak Papua yang mempunyai kompetensi dan skill yang baik agar bisa bersaing serta mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk melanjutkan studi. Sehiingga dapat mempersiapkan regenerasi Papua yang berdaya saing dan memiliki SDM yang unggul sesuai yang diharapkan,” pungkas legislator dapil Papua itu. mri/es

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan mitra kerja di Sorong, Papua Barat. Foto: Mentari/Man



A nggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan untuk serta merta menjaga independensi, integritas dan kredibilitas saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur pada Juni 2021 mendatang.

Rifqi, sapaan akrabnya, menekankan agar hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan administratif, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yang menjadi alasan dilakukannya PSU, tidak terulang lagi. “Independensi, integritas, kredibilitas dan netralitas penyelenggara adalah kata kunci yang harus kita jaga bersama,” ungkap Rifqi usai mengikuti Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 bertemu dengan KPU Kalsel di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (30/3).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan, Komisi II DPR RI berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan advis keputusan dari MK di 17 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang akan menyelenggarakan PSU terkait sengketa Pilkada 2020 akan berjalan sesuai rencana.

“PSU ini menjadi pertaruhan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Sebagai mitra kerja, kami di Komisi II DPR RI ingin memastikan kesiapan

seluruh tahapan bisa berjalan dengan baik. Khusus di Kalimantan Selatan, kami bahagia karena dari sisi pendanaan 28 miliar yang dibutuhkan, seluruhnya di-support oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” jelasnya.

Lebih lanjut lagi, legislator dapil Kalsel I ini juga menyinggung masalah kajian hukum yang dimiliki BAWASLU Kalsel, yaitu mengenai bocornya data internal kepada salah satu pasangan calon, yang kemudian dijadikan bukti pelaporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kajian hukum tersebut dianggap tidak senapas dengan hasil pleno Bawaslu Kalsel. Maka dari itu, rapat pleno juga dianggap tidak berdasar sehingga pada akhirnya dilaporkan ke DKPP.

“Saya mempertanyakan kok bisa dokumen yang seharusnya beredar di internal Bawaslu Kalsel kok bocor keluar dan dijadikan barang bukti,” tukas Rifqi sembari menyelidik.

Menurutnya, hal ini menandakan ada indikasi kuat terkait independensi. Sehingga Rifqi meminta agar hal semacam ini terulang lagi. Ia menambahkan, imparsialitas Bawaslu dan KPU Kalsel dipertaruhkan dalam masa-masa seperti ini.

“Kami di Komisi II DPR RI berkepentingan menjaga ini semua, dan seluruh mitra kerja bekerja sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan,” pungkasnya. oji/er

KOM

ISI I

I • D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA KPU dan Bawaslu Kalsel Diharap Jaga Integritas PSU Pilgub Kalsel

PSU INI MENJADI PERTARUHAN KREDIBILITAS LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU BAIK KPU MAUPUN BAWASLU

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda. Foto: Oji/nvl



A nggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengatakan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) di Provinsi Kalimantan Timur perlu dijadikan acuan untuk daerah lain pada Pilkada selanjutnya. Pasalnya, dengan ketegasan mereka, setidaknya ada 11 kasus tindak pidana Pilkada yang mendapatkan tindak lanjut, mulai dari penetapan tersangka sampai vonis di pengadilan.

Sementara, untuk Gakkumdu Kutai Timur, disampaikan Anwar telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana, yakni sebanyak 7 laporan polisi dan telah memproses hukum 13 orang tersangka. Satu hal yang cukup menarik

bagi Anwar terkait penegakan hukum di Kaltim, yakni perihal pelanggaran-pelanggaran Pilkadadi daerah ini bisa divonis setelah 2-3 tahun.

“Saya kira Gakkumdu di Kaltim bisa menjadi role model di Indonesia, dalam rangka upaya untuk kita agar lebih patuh terhadap seluruh aturan, baik itu kepada penyelenggara Pilkada, pemilih dan para kontestan,” kata Anwar saat mengikuti Tim Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 mengunjungi KPU Kaltim di Balikpapan, Kaltim, Selasa (30/3).

Politisi F-Demokrat ini menambahkan, jika semua pihak yang terlibat dalam Pilkada memiliki kepatuhan yang sama, maka bisa dipastikan akan

mengurangi adanya kasus-kasus yang berkelanjutan sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) kedepannya.

“Memang dalam kontestasi, orang pasti berlomba bagaimana caranya bisa menang. Bahkan terkadang ada oknum yang melanggar aturan. Menurut saya pengawasannya perlu diperketat. Seperti yang terjadi di Kaltim pengawasannya sangat bagus. Eksekusinya real, sehingga membuat semua yang terlibat dalam Pilkada ke depan akan berpikir ulang melanggar aturan,” ujarnya.

Legislator dapil Sulawesi Tengah ini menyarankan, kedepannya pengawasan perlu diperkuat terutama di bagian frontline. Perlu dilakukan revisi aturan tentang syarat-syarat menjadi pengawas Ad Hoc, misalnya ada aturan minimal lulusan SMA dan berusia minimal 25 tahun.

“Nah, banyak perkara-perkara di masyarakat terutama di daerah sudah punya banyak pengalaman sejak Orde Baru sebagai penyelenggara Pemilu, tapi bukan tamatan SMA. Sehingga tidak lolos persyaratan, kemudian ada yang sudah tamat SMA tapi rata-rata dari mereka belum berusia 25 tahun. Jadi ini perlu penegasan untuk syarat menjadi pengawas Ad Hoc. Bahkan, kalau perlu di TPS diperbanyak SDM-nya,” tutup Anwar. jk/er

Ketegasan Gakkumdu Kaltim Dapat Dijadikan Acuan

MEMANG DALAM KONTESTASI, ORANG PASTI BERLOMBA BAGAIMANA CARANYA BISA MENANG.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar. Foto: Jaka/nvl



K omisi III DPR RI melaksanakan investigasi dan menjaring informasi terkait penegakan hukum

terhadap pelaku peledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberi apresiasi kepada jajaran Polda Sulsel, Densus 88 Antiteror Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah cepat menangkap sejumlah orang yang berafiliasi dengan terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu.

“Kita menyikapi dengan cepat dan apreasiasi kepada jajaran terkait yang telah menangkap orang-orang yang diduga menjadi bagian dari peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, juga aksi teror

yang terjadi di Mabes Polri kemarin. Ini adalah rangkaian dimana skemanya mirip, tentu sangat disayangkan milenial seperti itu adalah milenial yang gampang di-brainwashed,” kata Sahroni usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan mitra kerja terkait di Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (1/4).

Mengingat metode dilakukan menggunakan metode baru dengan melibatkan pelaku aksi teror berasal dari kalangan milenial, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan bahwa metode pencegahannya bisa dengan melakukan sosialisasi secara masif. “Harus masif dilakukan juga di pesantren-pesantren yang kiranya ada dugaan sebagai tempat yang menyalahi aturan. Kami meyakini saat ini negara kita tetap aman, dan dijaga oleh Polri secara nasional,” imbuh Sahroni.

Peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada Minggu (28/3) kemarin, menimbulkan terganggunya rasa keamanan dalam masyarakat khususnya di Makassar. Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, Sahroni menjelaskan, Komisi III DPR RI berharap instansi terkait dapat bekerja cepat mengidentifikasi pelaku dan afiliasinya. Sehingga bisa dilakukan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, dan siapapun yang hendak merusak keamanan serta kerukunan hidup beragama di seluruh wilayah Indonesia.

“Pendekatannya tentu berbeda, sekarang pelakunya milenial. Pengawasan akan terus dilakukan. Polisi siber juga harus aktif dalam pengawasan di media sosial terutama ada ruang lingkup yang mestinya harus lebih concern. Media sosial ini kan sangat masif di kalangan milenial, maka saya minta Dirsiber Mabes Polri untuk lakukan pengawasan ketat, bekerja sama dengan Kominfo agar sinerginya bersamaan, sama-sama mengawasi secara ketat,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta III itu. alw/sf

KOM

ISI I

II •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Pasca-Aksi Teror, Komisi III

Tinjau Kesiapan BNPT, Densus 88 dan Polda Makassar

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto: Alfi/Man

MEDIA SOSIAL INI KAN SANGAT MASIF DI KALANGAN MILENIAL, MAKA SAYA MINTA DIRSIBER MABES POLRI UNTUK LAKUKAN PENGAWASAN KETAT



M endekati arus mudik pada Idulfitri tahun 2021, Komisi V DPR RI memantau kelancaran

kegiatan pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, melalui kunjungan ini Komisi V DPR RI ingin melihat kondisi riil pelaksanaan kegiatan perjalanan orang melalui transportasi udara ini, termasuk penerapan protokol kesehatan untuk fasilitas pendukung di masa pandemi Covid-19.

Pada kesempatan ini, Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan malalui Otoritas Bandara Juanda agar lebih meningkatkan fungsi utama dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan udara demi meningkatkan penyelenggaraan angkutan orang yang aman, lancar dan selamat.

“Dalam rapat-rapat pengawasan dengan Kemenhub, termasuk Ditjen Perhubungan Udara, Komisi V DPR RI telah menyampaikan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya investasi, meningkatnya angka kemiskinan dan meluasnya pengangguran akibat berkurangnya lapangan kerja,” kata, Lasarus dalam pertemuan di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jatim, Sabtu (3/4).

Selain itu, Komisi V ingin mendengar penjelasan upaya penyelesaian dari permasalahan di Laporan Hasil

Pemeriksaan I BPK RI Tahun 2020 Atas Laporan Keuangan Tahun 2019, dimana disebutkan per 31 Desember 2019 Kantor Otban III masih mencatat nilai tanah yang digunakan untuk meletakkan peralatan bandara berupa approach

light, namun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum mengungkapkan adanya sengketa atas tanah tersebut, padahal telah dimenangkan pihak pengguggat di Mahkamah Agung.

Terkait anggaran, Komisi V dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah sepakat bahwa Kementerian Perhubungan dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan TA 2021 untuk tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program/kegiatan padat karya, sebagaimana rapat kerja pada 25 Januari lalu. Hal tersebut semata-mata ditujukan guna memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

“Oleh karena itu, skema percepatan pencapaian target kegiatan pembangunan di bidang transportasi oleh Kementerian Perhubungan,

sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Perlu diingat, faktor kesehatan menjadi panglima utama dalam penyelenggaraan transportasi pada masa pandemi. Sesuai dengan Surat Edaran 19 tahun 2021 tentang petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi, maka protokol kesehatan harus dilakukan pemantauan yang ketat di bandara. alw/sf

Pastikan Kesiapan Transportasi Jelang Lebaran, Komisi V Tinjau Bandara Juanda

KOM

ISI V

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Alfi/Man



KOM

ISI V

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA Butuh Sinergi Seluruh Pihak Ciptakan Zero ODOL

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim. Foto: Azka/Man

D irektorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan 4 tahap strategi

dalam mengentaskan Over Dimension

Over Loading (ODOL) terhadap truk yang ada di pelabuhan, yakni edukasi dengan cara preventif (melalui sosialisasi/ komitmen), penegakan hukum, membangun terminal barang yang terintegrasi, dan insentif untuk angkutan barang.

Pada penegakan hukum juga akan diciptakan komitmen Zero ODOL yaitu penegasan aturan International Maritime Organization (IMO) atas ODOL pada truk kontainer, pembentukan satgas (task force) normalisasi, penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang masih

melanggar ketentuan, dan penurunan barang serta penundaan perjalanan. Program Zero ODOL akan berlaku pada tahun 2023.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, program yang sudah dijalankan Ditjen Perhubungan Darat sudah cukup baik, namun dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak. Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, dibutuhkan peran semua stakeholder, termasuk juga dengan kepolisian untuk menindak truk-truk kelebihan kapasitas yang melintas di jalan-jalan raya.

“Harus dilakukan secara intensif kebijakan ini. Dan juga untuk pihak pelabuhan bisa lebih tegas lagi tidak menerima truk yang memuat barang

melebihi kapasitas, karena ini semata-semata menyangkut keselamatan bersama,” ungkap Andi Iwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (3/4).

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mengimbau kepada pihak swasta sendiri harus sadar bisa memuat truk-truknya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar permasalahan ODOL bisa terselesaikan.

“Sekuat apapun pemerintah apabila masih ada oknum yang melakukan hal melanggar kebijakan, ini tidak akan pernah terselesaikan untuk masalah ODOL di Indonesia,” tandas Andi Iwan menutup pernyataannya. azk/sf



K omisi V DPR RI meninjau secara langsung progres pembangunan jalur ganda Kereta Api

Mojokerto – Sepanjang, Jawa Timur. Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengatakan, pihaknya mengapresiasi Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atas upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi kereta api pada pandemi Covid-19, serta upaya meningkatkan jalur kereta api menjadi jalur ganda dikarenakan meningkatnya penggunaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.

“Kita sama-sama tahu, pada masa pandemi Covid-19, pada sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat yang sangat merasakan akibatnya, terutama banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, Komisi V DPR RI sangat mengapresiasi Kementerian Perhubungan atas program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur,” kata Sri Rahayu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (3/4).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, program PKT merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak di masa pandemi Covid-19. “Kami menyarankan kepada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar melibatkan masyarakat di area stasiun

atau disepanjang rel kereta api,” saran Sri Rahayu lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, Komisi V DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Kemenhub. Salah satunya, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian agar tetap disiplin melakukan protokol kesehatan bagi pengguna kereta api baik penumpang, staf dan pihak lain yang penerapannya dimulai dari stasiun, gerbong kereta api dan selama perjalanan kereta api, agar masyarakat, khususnya penumpang, merasa tenang dan aman sewaktu menggunakan moda kereta api.

Lebih lanjut Sri Rahayu mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo sedari awal telah mencanangkan pembangunan infrastruktur transportasi, salah

satu yang menjadi fokusnya adalah bidang kereta api, penambahan jalur ganda kereta api di beberapa wilayah, khususnya Jawa Timur, sehingga diharapkan menjadi jawaban untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi kereta api.

Pada APBN 2021, Kemenhub menganggarkan Rp5,9 triliun dengan jumlah tenaga kerja 31.946 orang, dengan anggaran dan penyerapan tenaga kerja sebesar ini. “Kami berharap agar (anggaran) terserap

dengan baik dan peluang kerja bagi

masyarakat yang

terdampak pandemi Covid-19, sehingga

memacu meningkatnya perekonomian daerah dan nasional,” harap legislator dapil Jatim VI itu. man/sf

Komisi V Tinjau ProgresJalur Ganda Kereta Api Mojokerto - Sepanjang

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu. Foto: Andri/Man



KOM

ISI V

I • D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA Progres Tol Pekanbaru-Bangkinang Sesuai Target

P royek jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 kilometer diprediksi akan

segera rampung akhir tahun ini. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Tol Pekanbaru-Bangkinang menilai progres tol ini berjalan sesuai target.

“Komisi VI hari ini melihat langsung progres pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang, sejauh ini sudah berjalan bagus dan sesuai target, rigid

beton-nya juga baik. Tentu kita ingin agar proyek ini segera rampung karena dapat mempermudah akses masyarakat dan mobilitas barang,” kata Arya Bima

di KM 33 Tol Pekanbaru-Bangkinang, Provinsi Riau, Selasa (6/4).

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta agar pihak pengelola memperhatikan kualitas ketahanan jangka panjang dari pembangunan jalan tol tersebut. Arya Bima menilai kondisi tanah yang digunakan untuk membuat tol memiliki karakteristik berbeda, sehingga akan berdampak terhadap kerusakan jalan pada kemudian hari.

“Sesuai info, kondisi tanah di sini memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang biasa dan gambut, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas jalan nantinya. Seperti yang diketahui proyek ini menelan anggaran yang cukup besar, sehingga bisa lebih baik

apabila kondisi jalannya bertahan hingga sekian lama,” sebut legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Diketahui Tol Pekanbaru-Bangkinang melintasi lima kecamatan dan 23 desa di Kabupaten Kampar, Riau, di antaranya, Kecamatan Tambang, meliputi Desa Rimbo Panjang, Kualu Nenas, Sungai Pinang, Kuapan dan Kecamatan Kampar Timur serta Desa Pulau Birandang.

Kemudian proyek jalan tol ini juga melalui Kecamatan Rumbio Jaya, meliputi Desa Bukit Kratai, Naga Beralih, Kayu Aro dan Sawah. Selanjutnya Kecamatan Kampar Utara meliputi Desa Sungai Jalau, Muara Jalai, Sungai Tonang. Terakhir Desa Pasir Sialang di Kecamatan Bangkinang. tn/sf

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI berfoto bersama saat meninjau Tol Pekanbaru-Bangkinang di Riau. Foto: Taufan/Nvl



K omisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal memantau progres

pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin di Sumatera Barat. Jalan Tol Trans Sumatera ini merupakan bagian dari Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau. Proyek jalan tol sepanjang 28 km ini merupakan

tahap pertama pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

“Mengingat kinerja BUMN merupakan salah satu yang

menjadi fokus perhatian Komisi VI DPR RI, kami ingin

mendapatkan gambaran dan penjelasan secara langsung mengenai perkembangan

pelaksanaan pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera, khususnya kegiatan proyek jalan tol di Sumatera Barat oleh PT

Hutama Karya serta permasalahan

dan kendala yang dihadapi, juga upaya penyelesaiannya,” ucap

Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4).

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, melalui Perpres 100/2014 dan Perpres 117/2015 tentang Percepatan

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam rangka pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan ruas Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang merupakan bagian dari 24 ruas yang terdapat pada Jalan Tol Trans Sumatera.

“Salah satunya yakni ruas Pekanbaru–Padang Seksi 1 (Padang–Sicincin) sepanjang 36 km yang dalam proses pembangunannya, ruas tol Padang-Sicincin dihadapkan kendala pembebasan lahan, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol menargetkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar pembangunan ruas Tol Padang-Sicincin dapat terus berlanjut,” ungkap Hekal lebih lanjut.

Dikatakan legislator dapil Jawa Tengah IX itu, guna mempercepat pembangunan Tol Padang-Sicincin, perlu adanya skema yang dilakukan oleh PT Hutama Karya agar proyek dapat terus berjalan, seperti pengajuan penetapan lokasi baru, relokasi trase, hingga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Mengingat Jalan Tol Padang–Sicincin merupakan bagian dari koridor pendukung (feeder) yang berada di koridor Pekanbaru hingga Padang sepanjang 254 km.

“Dengan tetap berjalannya proyek Jalan Tol Trans Sumatera oleh Hutama Karya (Persero), diharapkan dapat membantu untuk menggerakkan roda perekonomian wilayah sekitar Sumatera,” pungkas Hekal. dep/sf

Komisi VI Pantau Progres Pembangunan Jalan Tol

Padang-Sicincin

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Devi/nvl



pasokan gas dengan harga 6 dollar AS per MMBTU sejak 2020 lalu untuk proses produksi baja mereka. Kami ingin mendapatkan data dan informasi teknis tentang implementasi kebijakan harga gas 6 dolar AS per MMBTU untuk Industri tertentu,” ujar Alex Noerdin.

Dari penjelasan Direksi ke PT Ispat Indo, lanjut Alex, diketahui bahwa kebijakan tersebut sangat bermanfaat dan cukup signifikan dengan peningkatan produksi perusahaannya, yakni sekitar 150 persen. Ia menilai kebijakan tersebut sangat tepat untuk menggiatkan pelaku industri Tanah Air, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional setelah hantaman pandemi Covid-19 kurang lebih dua tahun terakhir ini.

K etua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai kebijakan harga gas sebesar 6 dolar Amerika Serikat per

million british thermal units (MMBTU) bagi Industri tertentu, manfaatnya cukup signifikan dengan peningkatan produktifitas industri tersebut. Hal ini disampaikan Alex Noerdin usai pertemuan dengan Direksi PT Ispat Indo, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, dan PLN di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (6/4).

“Kami, Panja Migas sengaja datang ke Sidoarjo, Jawa Timur, khususnya ke PT Ispat Indo yang merupakan produsen baja, salah satu pelaku industri yang sudah menikmati

Politisi Partai Golkar itu mendukung agar kebijakan tersebut tetap dilanjutkan paling tidak hingga tahun 2024. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Dalam Kepmen ESDM 89 itu disebutkan tujuh sektor industri yang memperoleh gas dengan harga khusus 6 dolar AS per MMBTU, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Berdasarkan aturan tersebut, skema harga ini akan berlangsung dari Tahun 2020-2024. ayu/es

KOM

ISI V

II •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Kebijakan Harga Gas

Cukup Signifikan Dengan Peningkatan Produksi Industri

Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin (tengah) saat pertemuan dengan Direksi PT Ispat Indo, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, dan PLN. Foto: Ayu/Nvl



W akil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi

pengembangan, pembangunan dan pengoperasian smelter PT Cahaya Modern Metal Industri (CMMI) yang menjadi bukti keberhasilan pembangunan smelter. Eddy menyatakan, PT CMMI bukti komitmen penambang melakukan hilirisasi smelter nikel menjadi produk ekspor di Indonesia.

PT CMMI patut menjadi percontohan bagi penambang yang masih ragu dalam menjalankan industri smelter. Demikian dipaparkan Eddy usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Mineral dan Batubara (Panja Minerba) Komisi VII DPR RI meninjau smelter PT CMMI, di Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (6/4).

“PT CMMI terus dapat survive dalam beroperasi bahkan di tengah kendala yang terbilang tidak mudah, seperti pembelian bahan baku yang relatif sangat kompetitif masih mampu melakukan ekspansi tahap kedua. PT CMMI merupakan bukti komitmen penambang melakukan hilirisasi smelter nikel menjadi produk ekspor,” ujar Eddy.

Politisi Fraksi PAN tersebut juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan berbagai kemudahan insentif. Di antaranya insentif pembiayaan, insentif bahan bakar yang lebih efisien seperti listrik dan gas sekaligus bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Eddy mengingatkan, pemerintah wajib semakin memperhatikan aspek pengembangan industri mulai dari sektor pembelian bahan baku, transportasi yang lebih ekonomis dan aspek pemrosesan sampai industri hilir berikutnya. Maka, pemerintah diminta memberikan insentif sampai produksi ini berjalan konsisten dan mapan kedepannya.

Eddy juga mengapresiasi keberadaan 93 persen tenaga kerja dari warga negara Indonesia yang diberdayakan PT CMMI. Bahkan, ungkap Eddy, separuh lebih dari tenaga kerja tersebut berasal dari

kawasan penduduk sekitar yaitu Cikande, Serang, Banten yang merupakan wilayah PT CMMI berdiri.

“Komisi VII mengapresiasi 93 persen tenaga kerja yang ada di PT CMMI merupakan anak bangsa. Kedepannya, perlu lebih keberpihakan pemerintah terutama kepada industri yang sudah membangun operasi produksi hilirisasi. Mengingat, artinya sama dengan industrialisasi di dalam negeri semakin terbangun seraya penyerapan tenaga kerja lebih maksimal,” pungkas legislator dapil Jawa Barat III itu. pun/sf

Komisi VII Apresiasi Keberhasilan Hilirisasi Smelter PT CMII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Kunspek Panja Minerba ke PT CMMI. Foto: Puntho/Nvl



KOM

ISI X

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA Komisi X Serap Aspirasi RUU Praktik Psikologi di Unbraw

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cenderamata dengan sivitas akademika Ubraw Malang. Foto: Kresno/Nvl



T im Kunjungan Kerja Spesifik Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi

menyerap aspirasi dari beberapa stakeholder untuk menggali masukan-masukan lebih detail mengenai RUU ini. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Komisi X DPR RI ingin menyerap

masukan lebih detail lebih detail terkait RUU Praktik Psikologi dari perguruan tinggi, lembaga psikologi, lembaga sertifikasi, hingga organisasinya.

Huda ingin RUU Praktik Psikologi ini melampaui berbagai masalah yang selama ini ada, karena itu Tim Panja menghimpun sebanyak-banyaknya pandangan

dan masukan dari berbagai pihak, agar RUU ini komprehensif sebelum ditetapkan menjadi UU. Ada sejumlah rekomendasi yang didapat menyangkut kelembagaan psikologi, mengingat bidang ini sudah terintegrasi dengan kementerian tertentu dan sudah memiliki regulasi.

Di saat yang sama ada juga yang di wilayah nonteknis dan nonklinis yang ingin RUU ini bisa memayungi semuanya. Karena itu sekali lagi, RUU Praktik Psikologi ini akan bermakna kalau konseling sivitasnya bisa terjadi, merangkul semua pihak dan secara operasional di lapangan terjadi harmoni, terjadi keseragaman teman-teman yang menjadi bagian dari stakeholder psikologi ini,” jelas Huda saat memimpin pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Brawijaya (Unbraw), di Malang, Jawa Timur, Senin (5/4).

Terkait syarat dan prasyarat untuk praktik, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, hal ini menjadi bagian yang semoga nanti bisa diatur secara substantif melalui RUU, termasuk di dalamnya substansi tersebut akan dibahas, dan pentingnya kehadiran pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan psikologi pada level pendidikan berbagai jenjang bisa tertuntaskan dengan baik.

“Panja masih punya PR untuk duduk bersama dengan para stakeholder terkait dengan psikologi ini, karena sudah ada yang berjalan, existing, dan sudah ada payung hukumnya, ada regulasi baru yang semoga tidak saling tumpang tindih dan tidak menjadi parsial. Semangatnya adalah komprehensif, untuk menuju ke sana nanti beberapa substansi masalah yang belum ada titik temunya, nanti kita duduk bersama dengan berbagai pihak,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. eno/sf

R ancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi telah masuk Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) Prioritas 2021. RUU ini akan dibahas bersama pemerintah meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, Komisi X DPR RI berupaya menyerap aspirasi dan masukan dari para stakeholder.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Praktik Psikologi

menyerap masukan RUU Praktik Psikologi dari Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, Dekan Fakultas Psikologi UGM, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI dan Perwakilan Kampus Swasta di Balai Senat UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (5/4).

“Psikologi saat ini menjadi persoalan dan isu penting salah satunya di media sosial. Sebab banyak orang yang tidak punya latar belakang psikologi tapi mengaku mampu memberikan materi terkait psikologi. Kami mohon masukan komprehensif

terkait RUU Praktik Psikologi ini,” tandas Dede Yusuf.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa roh dari RUU Praktik

Psikologi ini adalah bagaimana perlindungan terhadap konsumen (masyarakat) itu adalah suatu hal yang paling penting. Psikolog yang melakukan praktik juga mendapat perlindungan sebagaimana profesi lainnya. Dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi profesi yang berwenang dalam penyelenggaraan praktik psikologi.

“Jangan sampai terjadi, maaf ‘kebohongan-kebohongan’ yang mengaku-ngaku sebagai psikolog, tapi nyatanya tidak ada background pendidikan psikologi. Maka diperlukan aturan dan kejelasan mengenai praktik psikologi ini,” tukas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II itu.

Rektor UGM Panut Mulyono berharap melalui pertemuan ini bisa menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan Tim Panja dalam menindaklanjuti RUU agar bisa segera disahkan. Dengan begitu, bisa memberikan jaminan secara hukum terkait praktik psikologi di Indonesia.

“Payung hukum yang menjamin kepastian terhadap praktik profesi psikologi sangat diperlukan. Sebab, dengan adanya undang-undang yang memiliki kekuatan hukum bisa memberikan jaminan akan kualitas layanan, sehingga praktik psikologi lebih kuat dan mantap,” pungkas Panut. oji/sf

Panja RUU Praktik Psikologi Serap Aspirasi di UGM

KOM

ISI X

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Oji/nvl



K etua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan, berdasarkan rilis resmi Badan Pusat

Statistik (BPS) pada 1 Maret 2021, perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Februari 2021 terjadi inflasi sebesar 0,10 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,95 pada Januari 2021 menjadi 106,06 pada Februari 2021.

“Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Februari) 2021 sebesar 0,36 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,38 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran,”

ungkap Dito saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himbara, Pemprov Jawa Timur, serta Bulog, di Surabaya, Jatim, Kamis (1/4).

Dito melanjutkan, khusus di Jatim, juga terjadi kenaikan IHK sebesar 0,22 persen yaitu dari 105,02 pada bulan Januari 2021 menjadi 105,25 pada bulan Februari 2021. Tingkat inflasi tahun kalender Februari 2021 sebesar 0,53 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,16 persen.

“Terkait inflasi, Bank Indonesia bersama instansi lainnya telah membentuk TPID (Tim Pemantau Inflasi Daerah) di daerah-daerah, termasuk di Jawa Timur. Pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, tentunya TPID harus bisa menunjukkan perannya,

mengingat pada momentum ini biasanya terjadi kenaikan harga-harga di masyarakat yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Komisi XI DPR RI berharap BI maupun TPID melaksanakan langkah-langkah yang efektif agar kenaikan harga-harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat. “Insya Allah menghadapi bulan puasa ini tidak terjadi sesuatu yang kita khawatirkan, mudah-mudahan berjalan lancar. Dari hasil pembicaraan tadi, semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan kerja sama dukungan dari pemerintah dan tentunya dari DPR RI,” optimis Dito.

Apabila inflasi dapat terjaga, Dito yakin akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian lebih baik lagi. Legislator dapil Jawa Tengah VIII itu juga menegaskan, guna mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang terjaga.

Sebagaimana keterangan Kantor Perwakilan BI Jatim, bahwa perekonomian Jatim pada triwulan I Tahun 2021 diprakirakan membaik dibandingkan triwulan IV 2020. Dari sisi permintaan, estimasi perbaikan ekonomi Jatim diperkirakan bersumber dari peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi.

Kinerja konsumsi LNPRT juga diperkirakan turut meningkat sejalan dengan mulai berlangsungnya rapat-rapat instansi dan penyelenggaraan acara tatap muka di hotel dengan protokol kesehatan. skr/sf

KOM

ISI X

I • D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA Komisi XI Nilai Perekonomian Jatim Membaik

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto Foto: Singgih/Jk



A nggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten

Lampung Selatan dalam rangka menghidupkan kembali perekonomian rakyat yang sempat mengalami kontraksi akibat pandemi hingga efek pembangunan Tol Trans Sumatera. Menurutnya, langkah-langkah seperti membina UMKM dan melakukan digitalisasi ekonomi merupakan bukti pemerintah berkomitmen pada rakyat.

Hal tersebut diungkapkannya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemkab Lampung Selatan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Bupati Lamsel, Lampung, Kamis (1/4). Menurutnya hal ini merupakan satu aksi yang positif yang dilakukan para pemangku kepentingan di Lamsel, terlebih Indonesia akan memasuki Hari Besar Keagamaan.

“Kami melihat keseriusan Lampung Selatan mengembalikan aktivitas perekonomian-nya yang sempat terdampak akibat pandemi juga inflasi terjadi. Maka itu kami hadir untuk memastikan keamanan aktivitas

ekonominya jelang memasuki Bulan Ramadan dan Idulfitri. Ini waktu yang krusial melihat akan banyak aktivitas belanja bahan pokok di masa ini,” terang Jun, sapaan akrabnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengaku senang melihat keberpihakan pemerintah dan perbankan dalam rangka membina UMKM dengan memberikan partisipasi penuh dalam upaya mengembalikan perekonomian di Lamsel. Untuk itu, ia berharap dengan adanya keseriusan ini, masyarakat

Lamsel dapat merasakan kembali kesejahteraannya seperti di masa sebelum pandemi.

“Mereka juga dalam tahap membuka kembali sektor-sektor produktif. Saya rasa dengan mengembangkan potensi lokal, dalam hal ini pertanian, Lamsel akan segera bangkit dari masa sulitnya satu tahun belakangan. Oleh karena itu, momentum ini harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang populer. Dan

itu sudah diupayakan,” tukas politisi kelahiran Lampung ini. er/sf

Komisi XI Apresiasi Upaya Pemkab Lamsel Hidupkan

Perekonomian Rakyat

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly. Foto: Angga/Man



W akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai mutu pendidikan pesantren

dan madrasah di Cianjur, Jawa Barat, secara umum sudah baik karena didukung oleh kultur pendidikannya yang mayoritas kalangan santri. Meski demikian, tetap perlu ada evaluasi bagi pendidikan di Cianjur, terutama yang berada di perkampungan terkait fasilitas, sarana dan juga akses telekomunikasi.

Hal tersebut disampaikan Diah usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Plt Bupati Cianjur beserta jajaran, Kepala Kemenag Cianjur, Kasubdit Pondok Pesantren serta stakeholder lainnya di Kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat, Kamis (1/4). Pertemuan ini membahas penyelenggaraan mutu pendidikan di madrasah dan pesantren pada masa pandemi Covid-19.

“Dalam proses belajar mengajar, suka tidak suka, fasilitas sarana prasarana menjadi catatan utama problematika dari pendidikan islam di Cianjur, termasuk juga sumber daya manusia dan pengajarnya. Sehingga masih perlu banyak dibantu (oleh pemerintah) untuk memperkuat kualitasnya,” ucap Diah

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, dalam sejarah, madrasah dan pesantren berkembang secara kultural dan alamiah. Khusus di Cianjur, lebih dari 50 persen warganya mengenyam pendidikan di pesantren atau biasa disebut nyantri. Sehingga, pendidikan pesantren itu sudah selayaknya dianggap sebagai

pendidikan formal sebagaimana pendidikan di sekolah umum.

Politisi dapil Jawa Barat III ini menerangkan, bahwa pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah serta lembaga kemasyarakatan. Dimana, figur Kyai dan Santri telah ikut serta dalam membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

“Kita berharap (pendidikan pesantren) membantu untuk

KOM

ISI V

III •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Mutu Pendidikan

Pesantren Cianjur Semakin Baik

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, SUKA TIDAK SUKA, FASILITAS SARANA PRASARANA MENJADI CATATAN UTAMA PROBLEMATIKA DARI PENDIDIKAN ISLAM DI CIANJUR, TERMASUK JUGA SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAJARNYA.

peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di daerah Cianjur. Selama ini, pendidikan pesantren tidak dinilai menjadi pendidikan formal, oleh karena itu ketika kemudian nanti kalau ada formalisasi pendidikan pesantren, kita berharap itu menjadi indikator kenaikan IPM Cianjur,” harap Diah. afr/es

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka bertukar cenderamata dengan Plt Bupati Cianjur. Foto: Arief/Man



KOM

ISI I

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

Ketua BURT Agung Budi Santoso dan Tim Kunker BURT bertukar cenderamata dengan jajaran Direksi RS Manyar Medical Center Surabaya. Foto: Suci/Jk

BURT Pastikan Layanan Kesehatan RS Manyar Medical Center Surabaya

T im Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memastikan pelayanan kesehatan bagi

Anggota DPR RI dan keluarganya di Rumah Sakit Manyar Medical Center (RS Manyar) Surabaya. RS Manyar adalah rumah sakit tipe B Umum yang merupakan salah satu provider Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan pejabat negara lainnya.

“Kami ingin melihat langsung dan memastikan bahwa Jasindo sudah bekerjasama dengan rumah sakit yang akan memberikan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR dan keluarganya. Dan kami juga memastikan pelayanan kesehatan dan fasilitas rumah sakit ini sudah sesuai dan representatif untuk melayani Anggota Dewan dan keluarganya,” terang Ketua BURT Agung Budi Santoso saat memimpin pertemuan Tim Kunker BURT dengan manajemen RS Manyar Medical Center di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (4/4).

Dengan meninjau RS Manyar ini, sambung politisi Partai Demokrat tersebut, artinya meninjau kesiapan Jasindo dan rumah sakit yang menjadi provider Jasindo beserta fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada Anggota DPR dan keluarganya, terutama yang tinggal di wilayah Surabaya.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Anggota BURT, di antara Ribka Tjiptaning (F-PDIP), Endang Maria Astuti (F-Golkar), Tina Nur Alam (F-NasDem) dan Hamid Nuryasin (F-PKS) itu, Agung menjelaskan kenapa RS Manyar yang merupakan RS tipe B menjadi rujukan bagi Anggota DPR dan keluarganya

Anggota Komisi III DPR ini juga menjelaskan bahwa BURT DPR ngin memberikan banyak alternatif pilihan bagi Anggota DPR dan keluarganya yang membutihkan pelayanan medis. “Tentunya kami memberikan banyak alternatif, banyak pilihan kepada Anggota DPR untuk paling tidak cepat

ditangani di pemeriksaan pertama. Nanti setelah itu bisa pindah ke rumah yang tipe A atau pusatnya, silakan saja,” papar legislator dapil Jawa Barat I ini.

Agung mengharapkan kepada Jasindo aktif melakukan pertemuan dengan RS-RS provider-nya untuk mensosialisasikan pemeliharaan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) agar tidak ada kendala saat memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan dan kelaurganya. Dan kepada RS yang ditunjuk, ia berharap harus meng-update database Anggota Dewan dan keluarganya.

“Kta ingatkan kepada pihak rumah sakit dan Jasindo agar sering-seringlah mengadakan pertemuan untuk melakukan sosialisasi. Apalagi sifat Anggota DPR ini yang sering berganti di tengah jalan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW). Database Anggota Dewan harus dengan di-update, supaya dapat memberikan pelayanan yang prima dan paripurna kepada Anggota Dewan dan keluarganya,” pesan Agung. sc/sf



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 @DPR RI@dpr_ri DPR RIDPR RI

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Focus Group Discussion bertema “Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2021). Foto: Ayu/Man

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI diwakili Kepala BK Inosentius Samsul dan disaksikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya melakukan penandatanganan MoU dengan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Foto: Erman/nvl

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah dengan manajemen RS Delta Surya di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (4/4/2021). Foto: Tasya/Nvl

aparat harus jamin keselamatan jemaat

Documents