pedoman penyusunan lk blud buku-1

BUKU IBUKU IBUKU IBUKU I

PEDOMAN TEKNISPEDOMAN TEKNISPEDOMAN TEKNISPEDOMAN TEKNIS

ASISTENSI PENYUSUNAN ASISTENSI PENYUSUNAN ASISTENSI PENYUSUNAN ASISTENSI PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN

(NERACA)(NERACA)(NERACA)(NERACA)

BLUD BLUD BLUD BLUD

DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

2008

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Seri 4

Pedoman Teknis Asistensi BLUD

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, karena dengan rakhmatNya-lah buku Pedoman Teknis Asistensi

Penyusunan Laporan Keuangan bagi BLUD ini dapat disusun. Buku ini

merupakan bagian dari buku seri Pedoman Teknis Asistensi Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) yang disusun oleh Satuan Tugas BLUD Deputi Bidang

Akuntan Negara BPKP.

Pedoman teknis asistensi ini ditujukan kepada para pejabat struktural dan

fungsional yang diberi tugas untuk membantu Rumah Sakit Daerah (RSD).

Namun demikian, pedoman ini dapat juga dijadikan acuan untuk melakukan

asistensi pada SKPD yang menyediakan produk selain jasa pelayanan

kesehatan.

Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan bagi BLUD ini

terdiri dari 3 (tiga) buku,

Buku I : ”Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

(Neraca) BLUD”

Buku II : ”Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

(Laporan Realisasi Anggaran) BLUD”

Buku III : ”Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

(Catatan Atas Laporan Keuangan) BLUD”

Laporan Keuangan Pokok merupakan salah satu persyaratan administratif

bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan (PPK)-BLUD. Laporan Keuangan ini merupakan

dokumen standar tentang penyelenggaraan administrasi keuangan yang harus

diselenggarakan oleh Rumah Sakit Daerah (RSD).

Salah satu bantuan riil kepada RSD agar dapat memenuhi persyaratan

administratif untuk menerapkan PPK-BLUD dan dapat mengimplementasikan

ii

praktek bisnis yang sehat, adalah dengan memberikan asistensi penyusunan

laporan keuangan.

Sangat disadari bahwa buku pedoman ini masih memiliki banyak kekurangan.

Segala masukan, kritik, dan saran dari para pengguna pedoman sangat

diharapkan, agar pedoman ini dapat disempurnakan. Akhir kata, semoga

pedoman teknis ini dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya.

Jakarta, 9 Desember 2008

Deputi Bidang Akuntan Negara

Ardan Adiperdana NIP 060054989

1

Satgas BLUD – Deputi Akuntan Negara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. 1

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….. 3

LATAR BELAKANG............................................................. 3

TUJUAN............................................................................... 4

RUANG LINGKUP

BAB II LANGKAH KERJA.............................................................. 6

LANGKAH KERJA UMUM................................................... 6

LANGKAH KERJA PENYUSUNAN AKUN NERACA ......... 15

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.......................................................... 6

A. PENGERTIAN NERACA ................................................. 21

B. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI ................................... 22

C. STRUKTUR NERACA .......................................................... 22

D. PENYUSUNAN NERACA AWAL ...................................... ... 23

E. ASET LANCAR ..................................................................... 24

KAS ...................................................................................... 10

INVESTASI JANGKA PENDEK ........................................... 13

PIUTANG.............................................................................. 13

PERSEDIAAN ...................................................................... 16

F. ASET TETAP ........................................................................ 22

TANAH ................................................................................. 22

PERALATAN DAN MESIN ................................................... 22

GEDUNG DAN BANGUNAN .............................................. 23

JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI .................................. 23

ASET TETAP LAINNYA ....................................................... 23

KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN .............………………24

G. DANA CADANGAN …..………………………………………… 26

H. ASET LAINNYA ……………………………………………….. 27

2


ASET TAK BERWUJUD ………………………………………. 27

TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN ……………………….. 28

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI (TGR) ……………………………………………. 29

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA …………………….. 30

ASET LAIN-LAIN ……………………………………………….. 32

I. KEWAJIBAN ……………………………………………………. 33

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ……………………………... 33

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG ……………………………. 37

J. EKUITAS DANA ………………………………………………... 39

EKUITAS DANA LANCAR …………………………………….. 40

EKUITAS DANA INVESTASI ………………………………….. 40

EKUITAS DANA CADANGAN ………………………………… 40

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran l : Contoh Neraca

Lampiran ll :Formulir inventarisasi

Lampiran III:Penjelasan tambahan bagi RSD yang telah menyusun Laporan

Keuangan sebelum berlakunya Permendagri No.13/2006

Lampiran IV:Penjelasan tambahan bagi RSD yang telah menyusun

Laporan Keuangan secara utuh sesuai Permendagri

No.13/2006 namun masih dilakukan secara manual

Permendagri No.13/2006

Lampiran V: Penjelasan tambahan bagi RSD yang telah

menyusun Laporan Keuangan secara utuh sesuai

Permendagri No.13/2006 dan telah menggunakan aplikasi

komputer (misal:SIMDA)

3


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan salah satu komponen penting yang

merupakan salah satu persyaratan administratif bagi Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan menerapkan PPK- BLUD.

Sampai saat ini, telah ada beberapa rumah sakit daerah (RSD) yang telah

memanfaatkan BPKP (Perwakilan Provinsi) sebagai fasilitator dalam

menyusun laporan keuangan dan beberapa persyaratan administratif

lainnya dalam rangka penerapan PPK-BLUD. Namun begitu, BPKP Pusat

belum menerbitkan pedoman/ manual yang terkait dengan hal tersebut di

atas sehingga BPKP Perwakilan dalam melakukan kegiatan asistensi

penyusunan laporan keuangan dan dokumen lainnya hanya berdasarkan

ketentuan perundangan yang ada dan referensi yang relevan. Akibatnya,

terdapat kemungkinan keberagaman substansi atas produk yang sama.

Berdasarkan kondisi diatas, Deputi Akuntan Negara, berinisiatif untuk

menyediakan pedoman bagi fasilitator untuk membantu pihak RSD dan

SKPD lainnya dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman teknis ini

merupakan hasil pengembangan atas pedoman serupa yang disusun oleh

satgas BLUD Perwakilan BPKP Jawa Timur.

Akhirnya dengan terbitnya pedoman ini dan dengan fasilitasi yang dilakukan

oleh BPKP, diharapkan pihak RSD dan SKPD lainnya dapat menyusun

laporan keuangan secara mandiri dan berkesinambungan.

B. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi BPKP sebagai Auditor intern pemerintah

yang praktis dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen

4


pemerintah menuju pemerintah yang baik dan bersih, sudah sepantasnya

BPKP memberikan bantuan terhadap Instansi Pemerintah/Pemda/SKPD di

seluruh Indonesia. Salah satu bantuan riil kepada RSD agar dapat

menyusun Laporan Keuangan. Pedoman Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan ini sekaligus merupakan sarana bagi Perwakilan BPKP untuk

menambah wawasan (pola pikir) bagi fasilitator dalam memfasilitasi

penyusunan laporan keuangan RSD dan SKPD lainnya.

C. Ruang Lingkup

Sebagai salah satu syarat administratif bagi disetujuinya suatu RSD

menjadi BLUD yaitu harus dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri

dari :

− Laporan Realisasi Anggaran

− Neraca

− Catatan atas Laporan Keuangan

Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pertama

kali, RSD/SKPD perlu melakukan inventarisasi terhadap aset dan

kewajibannya.

Sesuai pasal 332 Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan laporan keuangan SKPD

dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006. Dengan

demikian sangat dimungkinkan SKPD/RSD sampai saat ini belum

menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu petunjuk teknis ini

diperuntukan bagi SKPD yang belum menyusun laporan keuangan.

Pada saat ini terdapat 4 (empat) asumsi yang menunjukkan posisi suatu

Pemda dalam penerapan Permendagri 13/2006 yang berpengaruh pada

penerapan SAP suatu SKPD yaitu :

5


Asumsi Pertama – Pemda belum sama sekali menerapkan Permendagri

13/2006 sehingga belum ada laporan keuangan yang dihasilkan oleh

SKPD.

Asumsi Kedua – Pemda telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan

kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 namun belum

menerapkan Permendagari 13/2006 sama sekali.

Asumsi Ketiga – Pemda telah menerapkan Permendagri 13/2006 secara

penuh namun sistem laporan keuangannya masih “manual” sehingga

laporan keuangan disentralisasi di Bendaharawan Umum Daerah.

Asumsi Keempat – Pemda telah sepenuhnya menerapkan secara penuh

Permendagri 13/2006 dan telah menerapkan suatu progam aplikasi (mis:

SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangannya.

Terkait ke empat asumsi tersebut di atas, menjadikan keandalan informasi

tentang aset, kewajiban, dan aset bersih dalam laporan keuangan pertama

kali sangat penting dalam membangun sistem akuntansi RSD/SKPD,

karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ini akan

menjadi saldo Awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi pada

periode berikutnya.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Agar

kegiatan asistensi dapat berjalan efektif, perlu menyusun langkah-langkah

yang terstruktur, bertahap, jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan.

Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Menentukan ruang lingkup pekerjaan.

2. Pembentukan tim penyusunan Laporan Keuangan.

3. Memberikan penjelasan kepada tim counterpart yang akan

melakukan penyusunan Laporan Keuangan.

6


4. Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya.

5. Meminta data Laporan Keuangan Pemda yang bersangkutan *).

6. Melaksanakan inventarisasi aset dan kewajiban.

7. Melakukan penilaian aset dan kewajiban sesuai bukti yang ada.

8. Melakukan pengolahan data dan klasifikasi aset dan kewajiban

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

9. Penyusunan neraca.

*) Langkah tersebut di atas dilakukan bila Pemda/SKPD telah memiliki Laporan Keuangan

7


BAB II

LANGKAH KERJA

A. LANGKAH KERJA UMUM

Dalam rangka penyajian neraca awal harus ditentukan satu tanggal yang

menjadi titik tolak untuk penyusunan neraca atau penyesuaian neraca.

Misalnya jika di tentukan tanggal 31 Desember 2007 sebagai titik tanggal

penyusunan atau penyesuaian maka seluruh proses harus didasarkan

pada tanggal 31 Desember 2007. Sebagai contoh, pelaksanaan

inventarisasi dapat dilakukan sepanjang tahun 2008 untuk posisi per 31

Desember 2007. Dengan demikian, pengerjaan neraca dapat dilakukan

sepanjang tahun 2008 untuk posisi per tanggal per 31 Desember 2007.

Mengacu pada langkah tersebut di atas, maka langkah-langkah yang

dapat dilakukan untuk penyajian neraca awal bagi pemda yang akan

menyusun neraca awal atau penyesuaian per 31 Desember 20X7 adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan ruang lingkup pekerjaan

Pada proses ini perlu ditentukan ruang lingkup pekerjaan penyusunan

neraca awal. Hal ini dibutuhkan agar terdapat kejelasan arah

pelaksanaan pekerjaan dan batasan-batasan yang menjadi asumsi

saat penyusunan laporan keuangan.

2. Pembentukan Tim Penyusunan laporan keuangan

Pelaksanaan pekerjaan penyusunan neraca awal harus dilakukan oleh

sebuah tim yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan dengan

8


data-data dalam rangka penyusunan neraca awal. Pembentukan tim

penyusunan neraca ini penting karena diharapkan akan memunculkan

neraca RSD yang memiliki integritas data yaitu lengkap, akurat dan

valid. Kemudian, nilai-nilai yang akan dicantumkan dalam neraca

tersebut membutuhkan pendapat atau pernyataan dari tim yang

kompeten. Misalnya suatu tim dapat terdiri dari bagian keuangan,

bidang akuntansi, bagian perlengkapan yang notabene lebih tahu

kapan, bagaimana dan untuk apa suatu aset tetap digunakan dan

bagian lain yang tekait dengan data-data yang akan disajikan dalam

neraca.

Hasil inventarisasi dan pengamatan yang dilakukan atas aset dan

kewajiban dimaksudkan untuk disajikan dalam neraca sehingga perlu

ada orang yang kompeten di bidang akuntansi khususnya akuntansi

pemerintahan. Komposisi semacam ini akan memungkinkan pekerjaan

dilakukan secara terarah, efektif, dan efisien.

3. Memberikan Penjelasan Teknis Pelaksanaan kepada Tim;

Tim penyesuaian neraca seperti yang disebut sebelumnya berasal dari

berbagai pihak. Latar belakang pengetahuan dan kompetensinya juga

berbeda. Untuk itu perlu adanya penyamaan persepsi tentang

pekerjaan yang dilakukan dan pengaturan mengenai teknis pekerjaan.

Dalam langkah ini juga temasuk penjelasan mengenai formulir yang

digunakan dan mekanisme pengisian formulir. Pemahaman mengenai

lingkup pekerjaan masing-masing juga perlu dijelaskan sehingga

pekerjaan dapat dilakukan dengan baik.

4. Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya

Pada tahap ini tim mulai menyusun dan menyiapkan formulir-formulir

yang akan digunakan mulai dari tahap inventarisasi sampai dengan

9


formulir yang mendukung penyelesaian penyusunan laporan keuangan

tersebut. Hal tersebut mencakup juga prosedur penyajian, langkah-

langkah dan formulir-formulir yang digunakan. Langkah-langkah yang

jelas dan cara pengisian formulir yang lengkap akan menyatukan

persepsi di lapangan sehingga memudahkan proses pelaksanaan

penyesuaian neraca .

5. Meminta data Laporan Keuangan Pemda yang bersangkutan *).

Tahap ini dilaksanakan bila SKPD RSD telah memiliki lapora

keuangan sehingga tidak diperlukan penyusunan dari awal tapi dapat

mengambil data-data laporan keuangan SKPD yang terakumulasi

pada neraca Pemda.

6. Melaksanakan Inventarisasi Aset dan Kewajiban;

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan inventarisasi fisik dan/atau

dokumen. Langkah ini merupakan pengumpulan data untuk keperluan

penyesuaian neraca . Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan

formulir yang telah dipersiapkan. Inventarisasi dapat dilakukan dengan

menginventarisasi dokumen atau fisik. Langkah inventarisasi ini

merupakan tahapan yang memakan waktu yang paling lama dari

seluruh kegiatan penyajian neraca.

Langkah – langkah melakukan inventarisasi asset tetap dapat

digambarkan seperti pada gambar di bawah ini :

10


− Pola penilaian atas aset yang berbentuk tanah

2222

Penilaian Tanah

Pembelian

< 1 th yl?

Pencatatan saldo awal Tanah dalam Neraca

NJOP

Terakhir * Hagan Perolehan

Nilai rata-rata

harga jual beli

Ada

Nilai Pasar?

*) Jika terdapat

alasan untuk

tidak memakai NJOP maka

dapat digunakan

nilai appraisal

dari perusahaan

jasa penilai resmi atau tim

penilai yang

kompeten

TDK

YA

TDK

YA

− Pola penilaian atas aset yang berbentuk Peralatan dan Mesin

Penilaian Peralatan

dan Mesin

Pembelian

< 1 th yl?

Pencatatan saldo awal Peralatan dan Mesin dalamNeraca

Nilai Apraisal* Harga PerolehanHargapasar

peralatansejenis

Ada

Nilai Pasar?

*) Jika haltersebut terlalu

mahal biayanya

dan memakanwaktu lama

karena tingkatkerumitan

perhitungan

yang tinggimaka dapat

dipakai standarharga yang

dikeluarkan oleh

instansipemerintah yang

berwenangdengan

memakai

perhitunganteknis

YA

TDK

YA

TDK

11


− Pola penilaian atas aset yang berbentuk Gedung dan

Bangunan

Penilaian Gedung

Dan Bangunan

Pembelian

< 1 th yl?

Pencatatan saldo awal Gedung dan Bangunan dalam Neraca

NJOP

Terakhir * Harga Perolehan

*) Jika terdapat

alasan untuk

tidak memakai

NJOP maka

dapat digunakan

nilai appraisal

dari perusahaan

jasa penilai resmi atau tim

penilai yang

kompeten

YA

TDK

7. Melakukan Penilaian Aset dan Kewajiban sesuai Bukti yang Ada

(baik dengan Perusahaan Appraisal maupun tidak)

Penilaian asset merupakan suatu hal yang penting dalam penyusunan

neraca RSD, namun apakah harus atau tidak menggunakan

perusahaan penilai adalah suatu hal yang perlu menjadi pertimbanan.

Sebagai contoh dalam hasil audit salah satu badan yang berfungsi

12


sebagai pengawas eksternal pemerintah atas laporan keuangan

Pemda tahun 20XX terungkap bahwa penyajian aset belum wajar

karena belum dilakukan penilaian oleh perusahaan penilai

independen. Pertanyaannya adalah, apakah penilaian aset harus

dilakukan oleh perusahaan penilai yang independen? Kalau ya,

apakah harus seluruhnya atau hanya sebagian saja? Data atau

informasi apa yang dibutuhkan untuk penyajian aset dalam neraca

dan apakah data atau informasi tersebut seluruhnya dapat disajikan

oleh penilai independen?

Unsur-unsur atau pos-pos neraca secara garis besar terdiri dari kas,

persediaan, piutang, investasi, aset tetap, aset lainnya, kewajiban,

dan ekuitas. Perusahaan penilai tidak melakukan penilaian atas

keseluruhan pos yang disebut di atas karena memang tidak

seluruhnya memerlukan penilaian perusahaan penilai. Pos yang

biasanya dilakukan penilaian adalah aset tetap. Untuk menilai

kewajiban dan ekuitas perusahaan penilai bahkan tidak memiliki

kewenangan/kompetensi untuk menentukan nilainya. Oleh karena itu

tidak seluruh pos neraca dapat diperoleh nilainya dengan melakukan

penilaian oleh perusahaan penilai.

Informasi yang dibutuhkan untuk penyajian aset khususnya aset tetap

di neraca adalah mengenai pengklasifikasian aset, nilai, dan umur

ekonomis/manfaat. Pengklasifikasian ini diperlukan agar klasifikasi

aset menurut teknis dan klasifikasi menurut standar akuntansi dapat

cocok. Meskipun Jalan, Jaringan, dan Irigasi digabung dalam satu

pos, rincian masing-masing harus tetap disajikan. Disinilah arti penting

pengklasifikasian jalan menurut pengertian teknis.

Pengklasifikasian seperti ini tidak dapat disajikan oleh perusahaan

penilai karena pengklasifikasian menurut tata cara penilaian berbeda

13


dengan penilaian menurut pihak yang kompeten atau pihak yang

berwenang.

Nilai diperlukan karena akuntan tidak mempunyai keahlian dalam

menetapkan harga aset khususnya aset yang sudah lama diperoleh.

Misalnya nilai untuk bangunan yang sudah diperoleh dua puluh tahun

yang lalu dan masih digunakan sampai dengan saat ini. Contoh

lainnya misalnya, berapa nilai jembatan yang dibangun sejak jaman

Belanda dan sampai saat ini masih berfungsi. Nilai seperti yang

dimaksudkan ini menjadi fokus utama pekerjaan perusahaan penilai.

Untuk aset yang baru diperoleh dapat dinilai dengan nilai perolehan

berdasarkan bukti yang ada dan tidak perlu ada penilaian dari pihak

lain. Misalnya gedung yang baru dibangun satu tahun yang lewat

maka dokumen pendukung bukti perolehan masih ada sehingga dapat

digunakan sebagai dasar penilaian.

Masa manfaat atau umur ekonomis diperlukan untuk menentukan

besarnya penyusutan di masa yang akan datang. Aset tetap kecuali

tanah dan konstruksi dalam pengerjaan harus disusutkan berdasarkan

SAP. Dalam rangka penyusutan harus diketahui masa manfaat aset

yang bersangkutan dan masa manfaat ini hanya dapat ditentukan oleh

pihak yang kompeten. Misalnya, gedung yang diperoleh atau

dibangun sepuluh tahun yang lalu berapa tahun lagi masa

manfaatnya? Jika masa manfaatnya hanya lima tahun lagi maka

penyusutan gedung tersebut dihitung berdasarkan masa manfaat lima

tahun tersebut. Perusahaan penilai tidak kompeten dalam

menentukan masa manfaat atau umur ekonomis seperti ini.

Jadi dari tiga informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan neraca,

hanya satu yang dapat disediakan oleh perusahaan penilai

independen. Buletin Teknis Nomor 2 tidak mewajibkan aset dinilai

oleh perusahaan penilai. Penilaian aset khususnya aset tetap dengan

14


cara appraisal bukan semata-mata dilakukan oleh perusahaan penilai

yang independen. Akan tetapi penilaian dapat juga dilakukan oleh tim

yang berwenang yang kompeten dan harus dipertimbangkan antara

biaya dan manfaat yang diperoleh dari penilaian seperti itu.

8. Pengolahan Data Hasil Inventarisasi;

Data yang diperoleh dari inventarisasi kemudian akan diolah.

Pengolahan data ini berupa penggolongan atau pengelompokan data

hasil inventarisasi sesuai dengan kebutuhan. Data yang tersebar di

setiap formulir harus diklasifikasi menurut ketentuan SPAP sehingga

memudahkan penyusunan neraca . Hasil dari kegiatan ini adalah

tersajinya data menurut penggolongan sesuai SAP.

9. Menyusun Neraca.

Setelah seluruh proses penilaian dilakukan maka akhir dari tahap ini

adalah menyajikan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut

jumlahnya dalam format neraca yang terdapat pada Lampiran I.

Proses penyajian harus didukung dengan seluruh dokumen

pendukung yang menjadi hasil kerja tim secara keseluruhan.

15


B. LANGKAH KERJA PENYUSUNAN AKUN NERACA

1. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Kas

1). Dapatkan rincian saldo bank/kas dan setara kas per tanggal

neraca.

2). Dapatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas per tanggal neraca dari

masing- masing bendahara/pemegang kas (jika ada), jika tidak

ada, dapatkan bukti/ data lain yang menunjukkan posisi kas.

3). Dapatkan rekening koran saldo bank per tanggal neraca.

4). Lakukan rekonsiliasi bank

5). Dapatkan rincian kas yang belum dipertanggungjawabkan per

tanggal neraca

6). Susun rincian saldo kas dan setara kas sesuai pos neraca.

2. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Investasi Jangka Pendek

1). Dapatkan saldo investasi jangka pendek berdasarkan bukti

investasi

2). Jika dipandang perlu, lakukan konfirmasi terhadap pihak yang

menangani investasi jangka pendek tersebut.

3). Susun rincian saldo investasi jangka pendek sesuai pos neraca.

3. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Piutang

1). Dapatkan saldo piutang termasuk piutang pasien umum, pasien

askes, piutang pajak/retribusi, piutang TP/TGR dari seluruh

bagian/instalasi RSD.

2). Jika dipandang perlu, lakukan konfirmasi terhadap pihak ketiga

untuk menguji kewajaran saldo piutang tersebut.

3). Buatlah aging schedule terhadap rincian saldo piutang.

4). Susun rincian saldo piutang sesuai pos neraca.

16


4. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Persediaan.

1). Dapatkan nilai dan jumlah persediaan barang per tanggal neraca

2). Lakukan pemisahan terhadap persediaan barang yang habis pakai

(misalnya ATK, obat dstnya) dengan barang yang tidak habis pakai

(misalnya sapu, sikat dstnya), barang yang masih baik dengan

persediaan yang rusak termasuk barang yang usang dan

kadaluarsa.

3). Dapatkan Berita Acara Opname Fisik barang per tanggal neraca

(jika ada), jika tidak ada, lakukan stock opname bersama dengan

fokus grup dan lakukan penelusuran ke tanggal neraca.

4). Apabila ada selisih antara catatan administrasi dengan fisiknya,

buat rekening tertentu untuk menampung selisih tersebut (misalnya

rekening selisih persediaan), dan minta kepada fokus grup untuk

menelusuri selisih tersebut.

5). Susun rincian saldo persediaan termasuk persediaan yang rusak,

usang dan kadaluarsa sesuai dengan pos neraca.

5. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Aktiva Tetap

1). Dapatkan daftar aset tetap yang ada di RSD, bandingkan dengan

daftar aset tetap RSD yang tercantum di neraca pemerintah daerah

setempat. Jika ada selisih tanyakan ke pihak manajemen dan

counterpart untuk menelusurinya.

2). Cetak daftar aset tetap per ruangan/instalasi sebagai lembar kerja,

bagikan ke masing-masing ruangan/instalasi melalui counterpart

untuk dicocokkan dengan fisiknya.

17


3). Daftar tersebut dipisahkan atau diberi keterangan sumber dana

asal aset tetap tersebut, misalnya APBN, APBD, pendapatan

fungsional, hibah, dll.

4). Setelah masing-masing ruangan/instalasi mencocokkan daftar

tersebut dengan kondisi fisik yang ada, tim counterpart melakukan

inventarisasi dan mencocokkan kembali ke lapangan. Setelah

cocok, lembar kerja ditandatangani bersama antara counterpart

dan kepala ruangan. Hal ini mutlak diperlukan guna menghindari

perselisihan di masa akan datang.

5). Berdasarkan lembar kerja yang sudah ditandatangani bersama

tersebut, dilakukan input data ke software SIMBADA (jika ada)

bersama-sama dengan counterpart.

6). Setelah semua data di input, cetak dan sebarkan lagi ke masing-

masing ruangan/instalasi untuk dicocokkan antara lembar kerja

dengan print out terakhir software SIMBADA. Setelah dicocokkan

oleh kepala ruangan/instalasi, print out tersebut ditandatangani

bersama antara kepala

7). ruangan/instalasi dengan counterpart. Apabila belum cocok, maka

diperbaiki sesuai dengan kondisi fisik sebenarnya.

8). Bandingkan daftar aset tetap hasil inventarisasi dengan rincian

aktiva tetap pada pos neraca pemda pada waktu yang sama.

9). Rekap aktiva tetap per sumber dana dan ada tidaknya berita acara

serah terima barang. Aset tetap yang belum ada serah terimanya

ke RSD dipisahkan dan diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan neraca . Aset tetap yang telah didukung dengan BA

serah terima dikelompokkan sebagai aktiva tetap RSD.

10). Rekap barang-barang yang ada di daftar aset tetap hasil

inventarisasi tetapi tidak ada di rincian neraca pemda. Rekap ini

dicatat sebagai mutasi penambahan aset tetap di Pemda.

18


11). Rekap barang-barang yang tidak ada di daftar aset tetap hasil

inventarisasi tetapi ada di rincian neraca pemda. Rekap ini

diusulkan sebagai penghapusan aset tetap, dan dipindahkan ke

aset lain-lain. Apabila sudah ada persetujuan penghapusannya dari

pejabat yang berwenang, dicatat sebagai pengurang aset tetap di

pemda.

12). Buatlah rekap aset tetap beserta rinciannya setelah dilakukan

pencocokkan dengan rincian aset tetap neraca pemda.

13). Dapatkan hasil revaluasi yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa

penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan

standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain

memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah

yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal

neraca.

14). Jika belum ada hasil revaluasi atas aset tetap yang harus dilakukan

revaluasi, adakan pembicaraan dengan fokus grup, apakah akan

segera dilakukan revaluasi dan tentukan kapan waktu

pelaksanaannya.

6. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Dana Cadangan

1). Dapatkan data-data saldo dana cadangan (jika ada) termasuk

rincian peruntukkannya.

2). Dapatkah Perda yang mengatur dana cadangan beserta

peruntukannya.

3). Buatlah rincian saldo dana cadangan sesuai pos neraca dan

bandingkan dengan data neraca pemda.

19


7. Langkah Kerja Penyajian Rekening Ekuitas Dana:

1). Dapatkan data perhitungan Ekuiras Dana yang merupakan selisih

antara aset dengan seluruh kewajiban.

2). Dapatkan data saldo ekuitas dana, meliputi ekuitas dana lancar,

ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan dan lakukan

perhitungan.

3). Buatlah rincian saldo ekuitas dana sesuai pos neraca dan

bandingkan dengan data neraca pemda, jika ada selisih tanyakan

selisih tersebut dengan pejabat terkait.

8. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Aset Lainnya

1). Dapatkan data-data aset lainnya termasuk rinciannya.(karena

asumsinya menyusun)

2). Dapatkan Perda yang berkaitan dengan pengelolaan BKS, BSK

dan Kemitraan.

3). Buatlah rincian saldo aset lainnya sesuai pos neraca dan

bandingkan dengan data neraca pemda.

9. Langkah Kerja Penyusunan Rekening Kewajiban

1). Dapatkan data-data saldo kewajiban jangka pendek dan jangka

panjang termasuk rinciannya.

2). Lakukan pemisahan terhadap bagian lancar utang jangka panjang

yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3). Buatlah rincian saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

sesuai pos neraca dan bandingkan dengan data neraca pemda.

20


10. Langkah Kerja Penyajian Rekening Ekuitas Dana:

1). Dapatkan data perhitungan Ekuiras Dana yang merupakan selisih

antara aset dengan seluruh kewajiban.

2). Dapatkan data saldo ekuitas dana, meliputi ekuitas dana lancar,

ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan dan lakukan

perhitungan.

3). Buatlah rincian saldo ekuitas dana sesuai pos neraca dan

bandingkan dengan data neraca pemda, jika ada selisih tanyakan

selisih tersebut dengan pejabat terkait.

21


BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. PENGERTIAN NERACA

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang

menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada waktu

tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset,

kewajiban, dan aset bersih.

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi

dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh RSD, dan dapat diukur

dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam

pengertian aset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan aset

tetap.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSD.

Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan

utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara lain utang

perhitungan fihak ketiga.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih RSD yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban RSD.

22


B. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu:

Aset = Kewajiban + Ekuitas

Ekuitas disebut juga Ekuitas Dana yang berbeda dengan ekuitas sektor

komersial. Ekuitas di sektor komersial mencerminkan sumber dari sumber

daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan Ekuitas Dana RSD

merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga persamaan

akuntansinya menjadi:

Aset – Kewajiban = Ekuitas Dana

C. STRUKTUR NERACA

Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan Ekuitas Dana. Aset diklasifikasikan

menjadi lancar dan nonlancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya

yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan

mendatang. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap,

dan aset lainnya.

23


Rumah Sakit Daerah XX

Neraca

Per 1 Januari 200X

(SAP)

ASET

Aset Lancar

Investasi Jangka Panjang

Aset Tetap

Dana Cadangan

Aset Lainnya

Jumlah Aset

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka Panjang

Jumlah Kewajiban

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Cadangan

Jumlah Ekuitas Dana

Jumlah Kewajiban dan

Ekuitas Dana

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D. PENYUSUNAN NERACA

Neraca menunjukkan jumlah-jumlah aset, kewajiban, dan aset bersih pada

tanggal tertentu. Sistem pencatatan yang digunakan selama ini tidak

memungkinkan suatu entitas menghasilkan neraca, oleh karena itu perlu

24


dilakukan pendekatan untuk menentukan jumlah-jumlah yang akan disajikan

dalam neraca.

Kebijakan akuntansi perlu disiapkan untuk penyusunan neraca . Kebijakan

akuntansi ini mencerminkan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam

penyusunan neraca seperti pengertian, pengukuran, dan hal penting

lainnya yang perlu diungkapkan dalam neraca. Kebijakan

akuntansi ini selanjutnya diterapkan secara konsisten, neraca yang disusun

ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SAP .

E. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

• diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan,

atau

• berupa kas

Aset lancar meliputi:

1. kas;

2. investasi jangka pendek;

3. piutang; dan

4. persediaan.

1. KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional RSD. Setiap entitas RSD

25


wajib menyajikan saldo kasnya pada saat menyusun neraca. Uang tunai

terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang

Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum

dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca . Saldo simpanan di bank

yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening

di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan

pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu

investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas

yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau

kurang dari tanggal perolehannya.

Kas RSD mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung

jawab bendahara dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung

jawab selain bendahara (pemegang kas/kasir).

Kas RSD yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara terdiri dari:

1. Saldo rekening kas RSD, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang

ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan

dan pengeluaran;

2. Setara kas, antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara

(SPN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh

bendahara;

3. Uang tunai di bendahara.

Rincian Kas di Kas Bendahara diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

26


Kas RSD yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung

jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang

muka kerja (UYHD/UP) yang belum disetor ke bank per tanggal neraca. Kas

di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara

Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Akun Kas di

Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca RSD harus

mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila

terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang

Kas adalah sebagai berikut:

Kode Akun Uraian Debet Kredit

XXXX Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas

XXX

XXXX Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA

XXX

Ket: Akun SiLPA merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo

rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung

jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan

tugas RSD dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini

mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh

bendahara penerimaan dari setoran penerimaan, potongan pajak yang

belum disetorkan ke kas daerah/negara. Akun Kas di Bendahara

Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang

27


benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta

asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral

pada tanggal neraca.

Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor

seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam ke rekening

bank RSD, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan

yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan. Dalam

keadaan ini, maka saldo Kas di Bendahara Penerimaan juga mencakup

saldo rekening tersebut.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari laporan keadaan kas

bendahara penerimaan. Laporan ini menyajikan saldo kas yang berasal dari

penerimaan yang belum disetor ke bank pada tanggal neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Kas di Bendahara Penerima adalah

sebagai berikut:


XXXX Kas di Bendahara Penerima XXX

XXXX Pendapatan Ditangguhkan

XXX

Ket: Akun Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar

2. INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi RSD dalam investasi yang segera dapat dicairkan disebut dengan

investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain

deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat

berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek diakui

28


berdasarkan bukti investasi. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai

perolehan.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek adalah sebagai

berikut:


XXXX Investasi jangka Pendek XXX

XXXX SiLPA XXX

Ket: Akun SiLPA merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar

3. PIUTANG

Piutang adalah hak atau klaim RSD, termasuk piutang pasien, piutang klaim

askes, piutang pajak/retribusi, piutang lain-lain atas kegiatan yang

dilaksanakan oleh RSD termasuk Bagian Lancar TP dan TGR. Piutang dinilai

sebesar nilai tunai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Khusus

untuk piutang pasien/retribusi, agar terhadap piutang ini yang memiliki

kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jumlah

yang layak. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun

pengelompokan piutang menurut umurnya (aging schedule) harus dibuat

terlebih dahulu sebagai dasar perhitungannya.

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena

perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah, wajib

mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian

tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan

29


Ganti Rugi (TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya

selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam

aset lainnya.

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan

reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar

disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun

berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca

karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam

waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang

akan diterima dalam waktu satu tahun.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:


XXXX Bagian Lancar Tuntutan

Perbendaharaan / Tuntutan

Ganti Rugi

XXX

XXXX Cadangan Piutang XXX

Ket: Akun Cadangan Piutang merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar

Piutang Pajak/Retribusi

30


Piutang pajak/retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) atau

surat ketetapan retribusi (SKR) yang pembayarannya belum diterima.

Piutang pajak/retribusi merupakan salah satu bagian estimasi pendapatan

tahun berikutnya. Dalam penyusunan neraca, SKP/SKR yang

pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak/Retribusi.

Piutang Pajak/Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai

rupiah pajak-pajak/retribusi yang belum dilunasi.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Pajak/Retribusi adalah sebagai

berikut:


XXXX Piutang Pajak/Retribusi XXX



Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan

dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada pegawai, Bagian Lancar

Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang

Pajak/Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar

nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:


XXXX Piutang Lainnya XXX



31


4. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)

yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional RSD

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas)

bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan

apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya

seperti donasi/hibah.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat

dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan

adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Persediaan adalah sebagai berikut:


XXXX Persediaan XXX

XXXX Cadangan Persediaan XXX

Ket: Akun Cadangan Persediaan merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar

Contoh 1:

Pada tanggal 31 Desember 2007 RSD XYZ melakukan inventarisasi fisik

atas persediaan ATK yang dimiliki berupa kertas sebanyak 100 rim. Kertas

tersebut terdiri dari :

− 70 rim dari pembelian tanggal 1 Juni 2007 dengan harga @

Rp25.000,00

− 30 rim dari pembelian tanggal 1 Desember 2007 dengan harga @

Rp30.000,00

32


Nilai persediaan tersebut akan dicantumkan dalam neraca sebesar

Rp3.000.000,00 [100 X Rp30.000,00 ( harga pembelian terakhir)].

Jurnal untuk mencatat persediaan tersebut adalah :


XXXX Persediaan 3.000.000

XXXX Cadangan Persediaan 3.000.000

Contoh 2:

Pada tanggal 31 Desember 2007 RSD membeli buku cetak 3.000 eksemplar

seharga @ Rp. 1.500,00 dengan tujuan untuk diserahkan kepada

masyarakat dan 2.000 eksemplar untuk tujuan koleksi perpustakaan.

Penyajian perolehan buku dimaksud dalam neraca adalah buku cetak 3.000

eksemplar disajikan sebagai Persediaan, sedangkan buku cetak 2.000

eksemplar disajikan sebagai Aset Tetap Lainnya.

Jurnal untuk mencatat persediaan tersebut adalah :


XXXX Persediaan 4.500.000

XXXX Cadangan Persediaan 4.500.000

Jurnal untuk mencatat aset tetap lainnya tersebut adalah :


XXXX Aset Tetap Lainnya 3.000.000

XXXX Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Lainnya

3.000.000

33


F. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional RSD.

Aset tetap terdiri dari :

1. Tanah;

2. Peralatan dan Mesin;

3. Gedung dan Bangunan;

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi;

5. Aset Tetap Lainnya; dan

6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

TANAH

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau

diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional RSD

dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang

digunakan untuk bangunan, jalan, jaringan, instalasi dan bukan merupakan

subyek depresiasi.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Tanah adalah sebagai berikut:


XXXX Tanah XXX

XXXX Diinvestasikan dalam Aset Tetap

XXX

Ket: Akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Investasi

34


PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat angkutan; alat bengkel dan

alat ukur; alat kantor dan rumah tangga; komunikasi, dan pemancar; alat

kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; komputer; alat pengolahan,

dan pemurnian; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan

proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap digunakan.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Peralatan dan Mesin adalah sebagai

berikut:


XXXX Peralatan dan Mesin XXX


XXX


GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli

atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

RSD dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca

meliputi antara lain bangunan gedung; laboratorium; bangunan bangsal; dan

gudang.

Untuk keperluan penyusunan neraca, nilai wajar gedung dan bangunan

adalah harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli atau

dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca .

Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal

neraca , nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan

NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka

35


dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau

membentuk tim penilai yang kompeten.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang

digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan

bangunan yang tercantum dalam neraca , serta jumlah komitmen untuk

akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Gedung dan Bangunan adalah sebagai

berikut:


XXXX Gedung dan Bangunan XXX


XXX


JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Akun ini mencakup jalan, jaringan dan instalasi yang dibangun oleh RSD

serta dikuasai oleh RSD dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan dan

jaringan di neraca antara lain meliputi jalan; bangunan air; instalasi; dan

jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk

pembangunan jalan, jaringan dan instalasi. Tanah yang diperoleh untuk

keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Untuk keperluan penyusunan neraca , nilai wajar jalan, jaringan dan instalasi

ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang

kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis

(yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi

pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari

tanggal neraca.

36



digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan dan

instalasi yang tercantum dalam neraca , serta jumlah komitmen untuk

akuisisi jalan, jaringan dan instalasi apabila ada.

Jurnal untuk mencatat saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi adalah sebagai

berikut:


XXXX Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX


XXX


ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional RSD dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap

lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang

bercorak seni/budaya/olah raga.

Untuk keperluan penyusunan neraca , aset tetap lainnya dinilai dengan

menggunakan nilai wajar jika aset tersebut dibeli pada tanggal neraca.


digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya

yang tercantum dalam neraca , serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset

tetap lainnya apabila ada.

37


Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai

berikut:


XXXX Aset Tetap Lainnya XXX


XXX


KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun

seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang

diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap

dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca ,

dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan ini

adalah akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah

dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal

neraca.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah

diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan

kelompok asetnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang perlu diungkapkan untuk

masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca

antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah

pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

38


Jurnal untuk mencatat saldo awal Konstruksi dalam Pengerjaan adalah

sebagai berikut:


XXXX Konstruksi dalam Pengerjaan

XXX


XXX


G. DANA CADANGAN

Apabila RSD merencanakan akan membangun suatu aset yang memerlukan

dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBD satu

tahun anggaran, maka RSD dapat membentuk dana cadangan. Dana

Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk

kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan

peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk

peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk

pembangunan aset, misalnya pengembangan rumah sakit, investasi

peralatan kedokteran dan kesehatan.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila

terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan harus diungkapkan

dan dirinci menurut peruntukannya.

39


Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.

Jika terdapat hasil-hasil pada periode sebelumnya akan menambah nilai

dana cadangan tersebut. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana

cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Misalnya

dana cadangan tersebut disimpan dalam bentuk deposito maka bunga

deposito yang diperoleh akan dicatat sebagai penambah dana cadangan,

sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan

mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi

deposito.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Dana Cadangan adalah sebagai berikut:


XXXX Dana Cadangan XXX

XXXX Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Dana Cadangan merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana

Cadangan

H. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset RSD yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya antara lain terdiri dari :

1. Aset Tak Berwujud

2. Tagihan Penjualan Angsuran

3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

5. Aset Lain-lain

40


ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud meliputi :

1. Software komputer;

2. Lisensi dan franchise;

3. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan

4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain

berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi

dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat

tertentu.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor

(penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah

suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau

41


sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat

ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak

berwujud.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aset tak

berwujud adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja modal non

fisik (setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir).

Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:


XXXX Aset Tak Berwujud XXX

XXXX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana

Investasi

TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima

dari penjualan aset RSD secara angsuran kepada pegawai RSD atau PNS

lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan

rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Dalam menyusun neraca Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai

nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas RSD

atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

42


Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah

sebagai berikut:


XXXX Tagihan Penjualan Angsuran

XXX


XXX


Investasi

Contoh:

Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-456/BBB/2007 diketahui

bahwa RSD BBB telah menjual rumah dinas kepada para pegawai RSD BBB

dengan harga Rp 500.000.000,00 secara angsuran. Pada akhir Desember

2007, angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar Rp

50.000.000,00.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah

sebagai berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Tagihan Penjualan Angsuran

450.000.000,00


450.000.000,00

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

(TGR)

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak

43


langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara/daerah.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan

perbendaharaan adalah Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP) atau Surat Tanda Setoran (STS). Dokumen mengenai

TP dan TGR dapat diperoleh di bagian keuangan yang mengelola TP dan

TGR dimaksud.

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat

langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum

yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas RSD.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan

ganti rugi adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti setor

berupa STS atau SSBP.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan ganti

rugi adalah sebagai berikut:

44



XXXX Tuntutan perbendaharaan XXX

XXXX Tuntutan ganti rugi XXX


XXX


Investasi

Contoh:

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) nomor SK -

01/SKTM/BBB/2006 diperoleh informasi RSD BBB memiliki piutang kepada

pegawai atas hilangnya aset RSD BBB berupa kendaraan dinas seharga Rp

100.000.000,00 Pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar

tuntutan ganti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan. Sampai dengan

akhir Desember 2007 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh

pegawai tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,00

Jurnal untuk mencatat saldo awal Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan ganti

rugi adalah sebagai berikut:


XXXX Tuntutan ganti rugi 97.000.000,00


97.000.000,00

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

45


Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan

dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga

yang bersangkutan.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS)

dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan

aset RSD oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta

mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian

menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya

kepada RSD setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa

konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh

masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor

kepada RSD sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan

pembayaran oleh RSD. Kalaupun disertai pembayaran oleh RSD,

pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan

pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh RSD kepada pihak

ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada

dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bangun, Kelola, Serah adalah sebagai

berikut:

46



XXXX Kemitraan dengan Pihak Ketiga

XXX


XXX


Investasi

Contoh :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit

Daerah XYZ telah mengikat kerjasama BKS (bangun, kelola, serah) dengan

PT ABC untuk membangun Kantin Rumah Sakit. Total nilai kas/nonkas yang

diserahkan RSD dalam kemitraan tersebut adalah sebesar RP 100.000.000.

Jurnal untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan pola BKS

adalah sebagai berikut:



100.000.000,00


100.000.000,00

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset RSD oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan

aset yang dibangun tersebut kepada RSD untuk dikelola sesuai dengan

tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak

ketiga/investor kepada RSD disertai dengan kewajiban RSD untuk

melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh

RSD ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

47


BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai

aset yang diserahkan RSD ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan

oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bangun, Serah, Kelola adalah sebagai

berikut:



XXX


XXX

XXXX Utang yang Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Panjang

XXX

XXXX Utang Jangka Panjang Lainnya

XXX


Investasi

Contoh :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit

Daerah XYZ telah mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan

PT ABC untuk membangun Apotik. Untuk menyelesaikan pembangunan

apotik tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar Rp.

100.000.000,- sedangkan tanah yang diserahkan oleh RSD untuk

pembangunan apotik tersebut adalah senilai Rp. 50.000.000,- Aset BSK

tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada RSD. RSD

telah memberikan bagi hasil kepada investor sebesar Rp. 5.000.000,- yang

mengurangi nilai utang kemitraan dengan pihak ketiga tersebut.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan

pola BSK adalah sebagai berikut:

48


Kode

Akun

Uraian Debet Kredit


150.000.000,00


150.000.000,00

XXXX Utang yang Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Panjang

95.000.000,00


95.000.000,00

ASET LAIN-LAIN

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran,

Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan

Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan

dari penggunaan aktif di RSD.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Aktiva Lain-Lain adalah sebagai berikut:


XXXX Aktiva Lain-Lain XXX


XXX


Investasi

Contoh :

Berdasarkan catatan di bagian umum & perlengkapan Rumah Sakit Daerah

XYZ diketahui bahwa terdapat aset tetap (peralatan dan mesin) senilai Rp.

50.000.000,- yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak,

tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

49


Jurnal untuk mencatat saldo awal Aktiva Lain-Lain adalah sebagai berikut:


XXXX Aktiva Lain-Lain 50.000.000,00


50.000.000,00

I. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSD.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan

menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau

peraturan perundang-undangan. Praktik yang terjadi selama ini, pada

umumnya kewajiban yang dicatat dalam pembukuan RSD hanya utang yang

berasal dari utang usaha dan pinjaman. Oleh karena itu untuk dapat

menyajikan secara lengkap seluruh utang yang dimilikinya, pada saat

penyusunan neraca pertama kali RSD harus melaksanakan kegiatan

inventarisasi atas seluruh utang yang ada pada tanggal neraca tersebut.

Penyajian utang RSD di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang RSD harus

diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk

memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban RSD, utang

dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, utang dalam mata

uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

50


KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan

dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman

(bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang

bunga, maupun utang perhitungan fihak ketiga (PFK).

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka

panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12

(dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan

dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang, baik pinjaman dari

dalam negeri maupun luar negeri. Akun ini biasanya muncul di unit yang

berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu,

inventarisasi utang ini biasanya dilakukan di satuan kerja pengelola

keuangan.

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang

pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk

bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh

tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Utang Jangka Panjang


51



XXXX Dana yang harus Disediakan utk Utang Jangka Pendek

XXX

XXXX Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

XXX

Ket: Akun Dana yang harus Disediakan untuk Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari

Pos Ekuitas Dana Lancar( sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar)i

Contoh:

Utang RSD yang berasal dari pinjaman pada umumnya berjangka panjang,

artinya periode pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sebagai

contoh Rumah Sakit Daerah Kabupaten XYZ pada tahun 2006 menerima

pinjaman dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp 1.000.000.000,- yang

dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman No. 99/RSD/04/2006.

Pinjaman ini akan dicicil 10% per tahun selama 10 tahun mulai tahun 2007.

Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2006 jumlah utang yang jatuh

tempo pada tahun 2007 sejumlah Rp 100.000.000,- disajikan dalam bagian

lancar utang jangka panjang dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Sisanya sejumlah Rp 900.000.000,- disajikan sebagai utang jangka panjang.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Utang Jangka Panjang


Kode

Akun

Uraian Debet Kredit


100.000.000,00

XXXX Bagian Lancar Utang Jangka Panjang- Pemerintah Pusat

100.000.000,00

52


Utang kepada Pihak Ketiga (accounts payable)

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa

yang belum dibayar sampai dengan saat neraca . Akun ini umumnya dikelola

bagian umum atau bagian lainnya yang melakukan kegiatan perolehan

barang/jasa. Oleh karena itu, inventarisasi utang kepada pihak ketiga

dilakukan di setiap bagian/instalasi.

Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai

dengan kontrak perjanjian dengan Rumah Sakit Daerah, kemungkinan

terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum

dibayar penuh oleh Rumah Sakit Daerah sampai tanggal neraca. Nilai yang

dicantumkan dalam neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga adalah

sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal

neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang kepada Pihak Ketiga adalah

sebagai berikut:



XXX

XXXX Utang kepada Pihak Ketiga

XXX

Ket: Akun Dana yang harus Disediakan untuk Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari

Pos Ekuitas Dana Lancar( sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar)

Contoh:

Pada bulan Desember 2007, Rumah Sakit Daerah XYZ meminta PT ABC

untuk melakukan pemeliharaan gedung Rumah Sakit dengan Surat Perintah

Kerja No. 250/12/RSD/2007 tanggal 1 Desember 2007 dengan nilai

pekerjaan Rp 10.000.000,00. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PT

53


DEF dalam bulan Desember 2007 dan telah diserahterimakan ke Pemda

pada tanggal 28 Desember 2007 dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan No. 260/12/RSD/2007. Terhadap pekerjaan yang telah

diselesaikan tersebut sampai dengan 31 Desember 2007 belum dibayar oleh

Pihak Rumah Sakit.

Berhubung pekerjaan pemeliharaan gedung telah selesai dan telah

diserahterimakan ke Rumah Sakit namun sampai dengan 31 Desember

2007 belum dibayar, berarti bahwa Rumah Sakit mempunyai utang kepada

PT ABC sejumlah Rp 10.000.000,00. Utang kepada Pihak Ketiga pada

umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar

setelah barang/jasa

diterima. Oleh karena itu terhadap utang biaya semacam ini disajikan di

neraca dengan klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang kepada Pihak Ketiga (PT ABC)




10.000.000,00

XXXX Utang kepada Pihak Ketiga

10.000.000,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat RSD belum menyetor

kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah

Membayar Uang(SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun,

potongan PPh pasal 21 dan PFK lainnya. Bagi RSD PFK antara lain terdiri

54


dari potongan/pungutan iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk

pajak pusat.

Pungutan/potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain

(PT Taspen, Bapertarum, PT Askes, dan KPPN) sejumlah yang sama

dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Akun ini umumnya dikelola bagian

keuangan. Oleh karena itu, inventarisasi utang PFK dilakukan di unit

pengelola keuangan.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo

pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan

tanggal neraca. Penerimaan-penerimaan PFK ini sudah termasuk dalam

saldo Kas di Kas Daerah. Dengan demikian RSD harus mengakui adanya

utang PFK.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang PFK dilakukan bersamaan pada

saat membuat jurnal kas (lihat contoh jurnal kas di kas bendahara pada Bab

III tentang Aset Lancar).

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan

dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal neraca.

Utang jangka panjang misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan

merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan RSD dengan

pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan

pemanfaatan aset RSD berupa kas dan/atau non kas oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

55


bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan

aset yang dibangun tersebut kepada RSD untuk dikelola sesuai dengan

tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak

ketiga/investor kepada RSD disertai dengan pembayaran kepada investor

sekaligus atau secara bagi hasil.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Jangka Panjang Lainnya adalah

sebagai berikut:


XXXX Dana yang harus Disediakan utk Utang Jangka Panjang

XXX


XXX

Ket: Akun Dana yang harus Disediakan untuk Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari

Pos Ekuitas Dana Investasi( sebagai pengurang Ekuitas Dana Investasir)

Contoh:

Pada tanggal 12 Pebruari 2005, dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, RSD XYZ telah mengikat kerjasama BSK (bangun,

serah, kelola) dengan ABC untuk membangun Rumah Sakit dengan sistem

bagi hasil melalui kontrak perjanjian No. 123/KSO/1/2005. Untuk

menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit tersebut, investor telah

mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000,00. sedangkan tanah yang

diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan Rumah Sakit

tersebut adalah senilai Rp100.000.000,00. Aset BSK tersebut telah selesai

dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah. Sampai dengan 31

Desember 2007, pemerintah telah membayar bagi hasil kepada investor

sebesar Rp50.000.000,00.

Dari transaksi tersebut terlihat bahwa pada saat penyerahan aset BSK,

timbul utang sebesar dana yang dikeluarkan investor, yaitu sebesar

Rp500.000.000,00. Bagi hasil yang telah dibayar mengurangi jumlah utang,

56


sehingga pada tanggal neraca , utang kemitraan dengan pihak ketiga =

Rp500.000.000,00 – Rp50.000.000,00 = Rp450.000.000,00.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Jangka Panjang Lainnya adalah

sebagai berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Dana yang harus Disediakan utk Utang Jangka Panjang

450.000.000,00


450.000.000,00

J. EKUITAS DANA

SAP menggunakan istilah ekuitas dana sebagai penyeimbang selisih antara

aset dan kewajiban. Ekuitas dana tersebut meliputi:

a) Ekuitas Dana Lancar;

b) Ekuitas Dana Investasi; dan

c) Ekuitas Dana Cadangan.

Dalam bab ini dibahas masing-masing kelompok ekuitas dana. Oleh karena

contoh jurnal sudah diberikan pada saat pembahasan masing-masing

kelompok aset dan kewajiban, maka dalam bab ini tidak diberikan contoh

jurnal.

Ekuitas Dana Lancar

Jumlah ekuitas dana lancar diperoleh dengan cara:

− SiLPA dari selisih antara saldo kas dengan utang PFK.

− Cadangan piutang dari saldo piutang dalam aset lancar.

− Cadangan persediaan dari saldo persediaan dalam aset lancar.

57


− Dana yang masih harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka

pendek dari hutang jangka panjang lainnya dalam kewajiban lancar.

SiLPA merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta

investasi jangka pendek. Cadangan piutang adalah akun lawan yang

dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Selain itu pada kelompok

aset lancar terdapat persediaan. Akun lawan dari persediaan adalah

cadangan persediaan.

Pada sisi kewajiban jangka pendek, selain utang PFK yang merupakan

pengurang SiLPA seperti disebutkan di atas, ada akun kewajiban jangka

pendek lainnya. Akun lawan dari kewajiban jangka pendek lainnya ini adalah

dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan RSD yang tertanam dalam

investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan

kewajiban jangka panjang. Rekening ini terdiri dari:

a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, yang merupakan akun

lawan dari investasi jangka panjang.

b. Diinvestasikan dalam aset tetap, yang merupakan akun lawan dari aset

tetap.

c. Diivestasikan dalam aset lainnya, yang merupakan akun lawan aset

lainnya.

d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang,

yang merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.

58


Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan RSD yang dicadangkan

untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini

merupakan akun lawan dari dana cadangan.

59


BAB IV

PENUTUP

Neraca adalah salah satu produk dari 3 (tiga) produk yang dihasilkan dalam

rangka prasyarat penetapan suatu SKPD RSD menerapkan PPK BLUD.

Mengingat pentingnya Neraca sebagai bagian dari akuntabilitas manajemen

sebuah RSD, pedoman ini telah dibuat se-sederhana mungkin sehingga

diharapkan fasilitator dapat dengan mudah menyelesaikan tugasnya dalam

membantu RSD dalam menyusun Neracanya. Namun begitu, terdapat

kemungkinan bahwa pedoman ini mengandung kelemahan baik karena

substansinya yang kurang mencukupi ataupun menjadi kurang relevan karena

telah terjadi perubahan peraturan perundangan yang mendasari penyusunan

Neraca. Oleh karena itu, diharapkan agar para fasilitator memanfaatkan

pedoman ini sebagai acuan minimal yang perlu diikuti dan fasilitator perlu

mengembangkan kreativitas dan inisiatifnya sehingga dapat membantu

menyusun Neraca sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan

praktik yang ada misalnya Permendagri 13 tahun 2006.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi para fasilitator dalam membantu RSD

menyusun Neracanya.

60


Lampiran I

PROVINSI/KAB/KOTA

N E R A C A

RSD.................

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Jumlah Kenaikan (Penurunan) Uraian

Tahun n Tahun n-1 Jumlah %

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Bndahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang

Piutang retribusi

Piutang Lain-Lain

Persediaan

Jumlah

ASET TETAP

Tanah

Tanah

Peralatan dan Mesin

Alat-Alat Berat

Alat-Alat Angkutan

Alat Bengkel

Alat-Alat Pertanian dan Peternakan

Alat-Alat kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Ukur

Alat-Alat Kedokteran

Alat Laboratorium

61


Alat Keamanan

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

Bangunan Monumen

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air (Irigasi)

Instalasi

Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Buku dan Perpustakaan

Barang Bercorak Kesenian dan kebudayaan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

Jumlah

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uang Muka dari Kas Daerah

62


Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang

Ditangguhkan

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Cadangan Piutang

Cadangan Persediaan

Uang Muka dan Kas Daerah

Jumlah

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

63


Lampiran II

FORMULIR INVENTARISASI

Dapat lihat pada softcopy yang disertakan menyertai pedoman ini

64


LAMPIRAN III

Penjelasan tambahan bagi RSD yang telah menyusun Laporan Keuangan

sebelum berlakunya Permendagri No.13/2006

BAB I

Pendahuluan

pa yang harus dilakukan RSD dalam pengelolaan keuangan di awal

tahun 2007? Neraca awal RSD masihkah perlu dibicarakan? Apakah

penyajian asset dan kewajiban RSD sudah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku?. Timbul pertanyaan apakah RSD yang sudah menyusun neraca

awal sejak tahun 2001 berarti tidak memiliki lagi masalah dengan saldo awal

mereka, apakah demikian?. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab RSD justru

di awal tahun pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang selanjutnya

disebut Permendagri 13, sebagai dasar pengelolaan teknis keuangan di daerah

mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Dengan berlakunya Permendagri

tersebut maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang

sebelumnya merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dinyatakan tidak

berlaku. Permendagri 13 telah ditetapkan sejak pertengahan tahun 2006

sehingga ada waktu bagi RSD untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap

peraturan yang baru tersebut. Akan tetapi apa yang telah dipersiapkan RSD dan

apa yang harus dilakukan mengawali tahun 2007?

Pengelolaan keuangan menurut Permendagri 13 meliputi proses penganggaran,

pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pelaksanaan. Proses ini juga dilengkapi

A

65


dengan formulir-formulir yang digunakan dan akhir seluruh proses diharapkan

RSD dapat menyajikan pertanggungjawaban.

Dalam Permendagri 13 diatur proses akuntansi untuk dapat menghasilkan

laporan keuangan akhir tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran berikutnya.

Proses ini dirancang sedemikian sehingga RSD mampu menghasilkan neraca,

Neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam proses akuntansi

seharusnya diatur mengenai posisi awal laporan keuangan di awal tahun 2007.

Akan tetapi Permendagri 13 tidak mengatur mengenai penyajian posisi awal

keuangan atau neraca awal.

66


BAB II

Penyajian Neraca Awal dan Komponen Laporan

Keuangan RSD

Laporan keuangan RSD yang berupa neraca, Neraca, dan catatan atas laporan

keuangan memberikan gambaran atau informasi keuangan RSD selama satu

periode. Satu periode waktu berarti berada di antara dua posisi waktu. Misalnya

periode satu tahun berada diantara posisi 1 Januari dan 31 Desember.

Neraca menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu, Neraca menunjukkan

penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu, dan catatan atas laporan

keuangan mengungkapkan informasi yang menjelaskan ketiga jenis laporan tadi

ditambah dengan informasi lain.

Berdasarkan pemikiran tersebut, jika sebuah RSD ingin menyajikan laporan

keuangan tahun 2007 maka harus ada atau dapat mengidentifikasi posisi

keuangan per tanggal 1 Januari 2007, penerimaan dan pengeluaran keuangan

selama tahun 2007. Posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2007 dapat

diperoleh dari Neraca yang telah disajikan tanggal 31 Desember 2006. Posisi

keuangan awal periode 2007 dapat disajikan dari neraca per 31 Desember 2006

karena saldo-saldo per 31 Desember 2006 menjadi saldo awal pada tanggal 1

Januari 2007.

Transaksi keuangan selama tahun 2007 berupa penerimaan dan pengeluaran

selama tahun 2007 akan disajikan dalam Neraca akhir tahun 2007. Dari

transaksi keuangan tahun 2007 dan saldo awal akan dapat dihasilkan neraca per

31 Desember 2007. Penjelasan atau pengungkapan atas ketiga laporan tersebut

disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian pada akhir

tahun 2007 dapat disajikan tiga komponen laporan keuangan yaitu Neraca,

Laporan Realisasi Aanggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

67


Penyajian laporan keuangan tahun 2007 dimulai dengan adanya posisi

keuangan awal tahun 2007. Posisi keuangan ini dapat diperoleh dari neraca per

31 Desember 2006. Bagi RSD yang sudah menyusun laporan pertanggung

jawaban secara lengkap untuk tahun anggaran 2006, neraca per 31 Desember

2006 sudah termasuk didalamnya. Artinya, RSD yang sudah memiliki neraca per

31 Desember 2006 akan memiliki posisi awal keuangan tahun 2007.

Pertanyaannya adalah, apakah neraca per 31 Desember 2006 sudah disajikan

dengan benar sehingga dapat digunakan menjadi saldo awal yang benar untuk

penyajian laporan keuangan tahun 2007?

Neraca per 31 Desember 2006 merupakan saldo dari transaksi keuangan

sepanjang tahun 2006 dan saldo awal tahun 2006. Saldo awal tahun 2006

diperoleh dari saldo neraca akhir tahun 2005. Saldo akhir tahun 2005 berasal

dari transaksi sepanjang tahun 2005 dan saldo awal tahun 2005. Saldo awal

tahun 2005 diperoleh dari saldo akhir tahun 2004 demikian seterusnya sehingga

sampai kepada neraca awal atau neraca yang pertama kali dibuat oleh RSD

yang bersangkutan. Dengan kata lain, neraca yang akan dibuat tahun 2007 akan

benar jika neraca awal yaitu neraca yang pertama kali dibuat sudah benar.

Neraca yang pertama kali disusun ini berbeda-beda bagi setiap RSD. Ada yang

sudah menyusun neraca awal sejak tahun 2001 dan ada juga setelah tahun

2001. Akan tetapi tidak ada RSD yang menyusun neraca awal sebelum tahun

2001 karena kewajiban penyusunan neraca diwajibkan sejak tahun 2001

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Akan tetapi

mungkin juga ada RSD yang belum pernah menyusun neraca sama sekali

sampai dengan tahun 2006 .

Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan (SAP). Penyajian posisi keuangan, penerimaan dan pengeluaran,

kas serta pengungkapan lainnya harus sesuai dengan SAP. Posisi awal

keuangan yang telah dituangkan dalam neraca awal juga harus sesuai dengan

SAP. SAP ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 dengan Peraturan Pemerintah

68


Nomor 24 Tahun 2005. SAP ini dinyatakan berlaku untuk pelaporan keuangan

tahun anggaran 2005. Sementara itu sejak tahun 2001 sudah ada RSD yang

menyusun neraca awal dan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran

dalam bentuk yang hampir sama dengan yang dipersyaratkan dalam SAP.

Bagi RSD yang belum menyusun neraca awal, maka Buletin Teknis Nomor 2

dapat diterapkan dengan menyusun neraca awal seperti yang diatur dalam

Buletin Teknis tersebut. Akan tetapi bagi RSD yang sudah menyusun neraca

awal sebelum adanya Buletin Teknis Nomor 2 atau menyusun neraca awal

setelah tahun 2005 tetapi belum menggunakan Buletin Teknis Nomor 2, apa

yang harus dilakukan?

Buletin Teknis Nomor 2 mengatur bahwa untuk RSD yang sudah menyusun

neraca awal harus melakukan penyesuaian menurut Buletin Teknis tersebut.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara melakukan penyesuaian dan

posisi per tanggal berapa dilakukan penyesuaian?.

Sebagaimana disebutkan di atas, sebagian besar RSD sudah menyusun Neraca

Awal (NA) bahkan ada yang sudah menyusun sejak tahun 2001. Bagi RSD yang

sudah menyusun neraca awal timbul pertanyaan:

1. Apakah neraca awal yang telah disusun tersebut dapat digunakan?

2. Atau apakah harus dibuat neraca awal baru?

3. Apakah mungkin neraca awal yang disusun tahun 2001 sudah sesuai

dengan SAP sehingga tidak perlu disesuaikan?

4. Jika neraca awal sudah ada tetapi kemudian dilakukan penyesuaian

bukankah berarti bahwa neraca awal menjadi dua?

Buletin Teknis Nomor 2 sebagai dasar penyusunan neraca awal sesuai SAP

tidak menyatakan bahwa neraca yang telah disusun sebelum terbitnya SAP tidak

dapat digunakan. Bagi RSD yang telah mempunyai neraca yang disusun

sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dapat melakukan koreksi dan perbaikan dengan mengacu pada

69


Buletin Teknis ini. Dengan kata lain neraca awal yang telah ada dapat digunakan

tetapi harus dilakukan koreksi atau perbaikan.

Neraca awal yang telah dikoreksi tidak berarti neraca awal baru akan tetapi

disajikan dengan cara yang baru sesuai dengan acuan yang seharusnya yaitu

SAP. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan neraca awal

ada dua.

1. Saldo-saldo akun dalam neraca awal ditambah/kurang dengan mutasi lalu

diperoleh saldo akhir per tanggal penyesuaian. Misalnya jika sebuah RSD

sudah memiliki neraca awal tahun 2002 maka saldo tahun 2002

ditambah/kurang dengan mutasi tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 maka

akan diperoleh nilai akhir tahun 2006. Kelemahannya, saldo awal tahun

2002 tetap tidak terkoreksi, karena dalam pendekatan seperti ini

sebenarnya tidak ada koreksi terhadap saldo awal. Dalam kondisi seperti

ini tidak perlu Buletin Teknis Nomor 2.

2. Pada akhir tahun 2006, yang dipilih sebagai tanggal penyajian neraca

awal setelah koreksi, dilakukan penyusunan neraca dengan

mengidentifikasi seluruh pos-pos neraca dengan demikian akan dihasilkan

neraca akhir tahun 2006. Saldo-saldo pos yang ada berdasarkan neraca

awal tahun 2002 dan mutasi sampai dengan tahun 2006 akan

dibandingkan dengan saldo yang diperoleh dari neraca yang disusun akhir

tahun 2006 tadi. Selisihnya akan merupakan koreksi. Dengan demikian

akan diperoleh neraca akhir tahun 2006 yang telah mengakomodasi

perbaikan atau koreksi sesuai dengan SAP.

Neraca awal yang disusun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dipastikan tidak sesuai dengan SAP.

Mungkin saja satu atau dua pos telah sesuai dengan SAP apakah itu dapat

dikatakan telah sesuai dengan SAP? Pos atau akun Kas di Kas Daerah yang

disajikan tahun 2001, misalnya, tidak banyak berbeda dengan atau kalau

70


disajikan menurut SAP. Nilai yang dicantumkan adalah nilai nominal. Apakah

karena pos Kas di Kas Daerah penilaiannya sudah sama

dengan SAP dapat dikatakan bahwa neraca awal telah sesuai dengan SAP?

Penyajian neraca awal sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 2 menuntut adanya

penyesuaian. Dari hasil penyesuaian akan diperoleh neraca yang sudah

mengakomodasi persyaratan SAP. Dengan demikian, yang ada adalah neraca

awal dan neraca yang sudah disesuaikan. Dalam kondisi demikian tidak dapat

dikatakan bahwa neraca awal menjadi dua.

71


BAB III

Penentuan Tanggal Penyajian Neraca Awal RSD

Bagi RSD yang sudah menyusun neraca awal sebelum berlakunya SAP wajib

melakukan penyesuaian. Hal ini dilakukan agar neraca awal yang sudah pernah

dibuat menjadi sesuai dengan SAP.

Mekanisme penyusunan neraca awal adalah dengan menentukan tanggal

penyajian neraca awal. Penentuan tanggal berarti menentukan posisi keuangan

yang harus disajikan. Apabila tanggal telah ditentukan maka seluruh proses yang

dilakukan menggunakan tanggal tersebut sebagai titik tolak baik untuk menyusun

neraca awal maupun melakukan penyesuaian.

Apabila mengacu pada Buletin Teknis No. 2, tidak ditentukan tanggal penyajian

neraca awal. RSD bebas menentukan tanggal penyusunan maupun

penyesuaian. Tanggal penyajian ini bisa saja dipilih tanggal 31 Desember 2005

atau tanggal 28 Februari 2006 dan suatu tanggal yang lain. Yang penting

diperhatikan adalah dasar atau alasan yang dapat diterima atas pemilihan

tanggal penyajian dan konsekwensinya.

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu.

Neraca awal sama dengan neraca pada umumnya menunjukkan posisi

keuangan. Pertanyaannya, posisi keuangan neraca awal yang disesuaikan ini

tanggal berapa? Ada beberapa pilihan, tanggal 1 Januari 2006 dapat dipilih

karena merupakan awal tahun anggaran. Salah satu tanggal sepanjang tahun

2006, misalnya tanggal 29 Maret, juga dapat dipilih karena Buletin Teknis Nomor

2 tidak melarang. Pilihan tanggal 31 Desember juga dapat dilakukan karena

memang tanggal tersebut merupakan tanggal penyusunan laporan keuangan

untuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2006.

Jika dipilih penyajian neraca awal tanggal 1 Januari 2006 maka akan ada

pekerjaan penyusunan neraca tersendiri lepas dari penyusunan komponen

72


laporan keuangan lainnya. Demikian juga halnya jika dipilih salah satu tanggal di

antara tanggal selain tanggal 31 Desember 2006.

Penyusunan selain tanggal 1 Januari 2006 dan tanggal 31 Desember 2006

mengakibatkan periode penyajian komponen laporan keuangan lainnya menjadi

tidak satu tahun. Oleh karena itu jika ingin disajikan ketiga komponen laporan

keuangan secara bersamaan dengan tanggal penyesuaian neraca awal maka

tanggal yang dipilih hanya satu yaitu tanggal 31 Desember 2006. Pemilihan

tanggal ini berarti penyesuaian neraca awal mengikuti proses penyusunan

laporan keuangan yang sedang berjalan. Neraca disusun per 31 Desember

2006, penyesuaian neraca awal inipun dapat dilakukan per 31 Desember 2006.

Hal ini dilakukan agar laporan keuangan tahun 2006 telah disajikan sesuai

dengan SAP dan saldo awal tahun 2007 juga sesuai dengan SAP.

Penyesuaian neraca awal per 31 Desember 2006 juga mudah dilakukan karena

datanya masih up to date dan pekerjaan penyesuaian neraca awal dapat

dilakukan bersamaan dengan penyusunan neraca untuk pertanggung jawaban

keuangan tahun anggaran 2006.

73


BAB IV

Mekanisme Penyajian Neraca Awal

Penyusunan dan penyesuaian neraca awal mengandung beberapa

permasalahan yaitu:

1. Inventarisasi fisik atau dokumen;

2. Penyajian neraca sekaligus atau bertahap;

3. Penilaian aset dengan perusahaan penilai (appraisal).

Neraca RSD

RSD wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.untuk disampaikan

kepada kepala daerah untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemda

secara keseluruhan. Dari sisi ruang lingkup, Pemda menyajikan empat

komponen laporan keuangan secara lengkap (laporan aliran kas), sedangkan

RSD hanya menyajikan tiga jenis laporan keuangan yaitu neraca, Neraca, dan

catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan berupa laporan

aliran kas hanya disusun oleh kepala daerah c.q bendahara umum daerah.

Inventarisasi Fisik atau Dokumen

Penyusunan neraca merupakan suatu proses pengumpulan data aset dan

kewajiban untuk dilakukan penggolongan, pengukuran, dan pengungkapan

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Data mengenai aset dapat berupa dokumen yang membuktikan keberadaannya

atau fisik aset yang bersangkutan. Pengumpulan data ini dalam Buletin Teknis

Nomor 2 diistilahkan dengan inventarisasi.

Menurut Buletin Teknis tersebut, inventarisasi dapat dilakukan terhadap

dokumen dan juga fisik. Akan tetapi persoalan yang timbul adalah apakah

inventarisasi harus dilakukan terhadap kedua jenis bukti yang menunjukkan

adanya aset? Dapatkah inventarisasi dilakukan hanya atas dokumen saja?.

74


Seharusnya memang dokumen dan fisik itu menunjukkan hal yang sama. Akan

tetapi untuk membandingkan antara fisik dan dokumen sebenarnya sudah

merupakan prosedur audit yang sudah berada di luar langkah penyajian neraca

awal. Atau kemungkinan lainnya ditentukan prioritas terlebih dahulu. Misalnya

jika dokumen dapat menunjukkan atau memberikan informasi yang lengkap

mengenai aset yang bersangkutan maka tidak perlu dilakukan inventarisasi fisik.

Pilihan lainnya, jika dokumen tidak memberikan informasi yang lengkap maka

terhadap kekurangan informasi tersebut mungkin dapat diperoleh dari

inventarisasi fisik. Misalnya saja untuk menentukan masa manfaat aset yang

bersangkutan dapat dilihat dari dokumen spesifikasi teknis oleh pihak yang

kompeten dan jika informasi yang diperoleh belum cukup maka dapat dilakukan

cara dengan melihat fisiknya.

Atau pilihan lainnya, hanya pihak yang kompeten yang bersangkutan yang

melihat aset dimaksud dan memberikan informasi. Jadi tidak perlu seluruh tim

ikut melakukan inventarisasi setiap jenis aset kalau memang diperlukan infomasi

dengan melihat fisik.

Permasalahan apakah inventarisasi fisik dan atau dokumen ini menjadi penting

dan krusial karena neraca menunjukkan satu titik waktu atau tanggal tertentu

sedangkan inventarisasi tidak mungkin dilakukan dalam satu titik waktu atau satu

hari. Oleh karena itu jika harus dilakukan inventarisasi fisik dan dokumen

sekaligus maka hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

Contoh, akun kas. Jika ditentukan tanggal neraca adalah 1 Januari 2006 apakah

mungkin dilakukan inventarisasi fisik seluruh kas pada saat tersebut dengan

membuat register penutupan kas? Tanggal 1 Januari adalah hari libur sehingga

hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Atau jika pada tanggal 10 Januari 2007

dilakukan penyajian neraca per 31 Desember 2006, apakah mungkin dilakukan

opname fisik kas per tanggal 31 Desember 2006 dengan membuat berita acara

atau register penutupan kas? Inventarisasi fisik tanggal 10 Januari 2007 tidak

mungkin dilakukan untuk posisi 31 Desember 2006, jika pertanyaannya apakah

75


tidak dapat disusun neraca pada tanggal 31 Desember 2006? Maka jawabannya

adalah penyajian neraca per 31 Desember 2006 tetap dapat dilakukan. Data

diperoleh dari dokumen yang menunjukkan posisi kas per tanggal 31 Desember

2006 dan tidak perlu dilakukan inventarisasi fisik kas.

Memang dapat dilakukan opname fisik kas per 10 Januari 2007 kemudian ditarik

mundur ke 31 Desember 2006 tetapi ini sudah memasuki prosedur audit untuk

meyakinkan posisi kas per tanggal 31 Desember 2006 bukan lagi proses

penyusunan neraca itu sendiri.

Contoh lainnya mengenai persediaan. Inventarisasi fisik persis per tanggal

neraca untuk keseluruhan persediaan juga sangat mustahil dilakukan apalagi

jumlah persediaan sangat besar seperti persediaan obat-obatan. Inventarisasi

yang dapat dilakukan untuk menghasilkan saldo akun persediaan bukan

terhadap dokumen-dokumen pembeliannya tetapi dokumen yang menunjukkan

posisi per tanggal tertentu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari dokumen

kartu gudang masing-masing jenis persediaan sehingga dapat diketahui saldo

masing-masing jenis per tanggal 31 Desember. Dalam kondisi demikian apakah

masih dilakukan inventarisasi fisik kemudian ditarik mundur ke tanggal neraca

atau cukup dari catatan kartu gudang. Jika harus diakukan inventarisasi fisik dan

ternyata fisik tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya, informasi mana yang

harus digunakan? Data dari dokumen atau fisik? Atau ditunggu sampai ada

penyelesaian baru disusun neraca?

Contoh berikutnya mengenai aset tetap tanah. Misalnya sertifikatnya sudah ada

dan tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB), nilai jual obyek pajak (NJOP)

juga ada. Apakah perlu diinventarisasi lagi fisiknya dengan mengukur luas tanah

dengan membandingkan luasan yang ada di sertifikat dengan fisiknya? Atau

inventarisasi fisiknya hanya dengan tengak-tengok (observasi) saja tanpa

mengukur? Itu namanya bukan inventarisasi fisik. Untuk mengukur kembali dan

membandingkan ukuran fisik dengan informasi yang ada di sertifikat, misalnya

mengenai luas tanah, tidak mungkin dilakukan. Itu sudah berada di luar

76


kewenangan tim teknis. Bagaimana kalau kita menggunakan dokumen sertifikat

ternyata sertifikat tersebut palsu, apakah tim inventarisasi tidak dipersalahkan

nantinya? Hal tersebut terlalu jauh.

Penyajian aset dalam neraca tidak memberikan jaminan segala-galanya,

walaupun fisiknya ada, dokumen pendukung ada dan dilengkapi dokumen

pendukung asli, tidak menjamin hal tersebut akan bebas dari tuntutan oleh pihak

lain atas aset tersebut dan lain sebagainya. Untuk mengefisienkan waktu dan

tenaga dalam penyusunan neraca untuk pos yang ada dokumen dan fisiknya

sebaiknya digunakan hanya data dari dokumennya saja. Kalaupun dalam

dokumen tersebut ada informasi yang belum tercakup, dapat dimintakan kepada

pihak yang berkompeten dengan membuatkan formulir isian yang kemudian

dikumpulkan untuk penyajian neraca.

Penyusunan Neraca Awal Sekaligus atau Bertahap

Penyusunan naraca awal atau penyesuaian dapat dilakukan secara bertahap.

Hal ini didasari pada pemikiran bahwa untuk menyusun neraca awal memerlukan

waktu yang lama sehingga tidak mungkin dilakukan hanya dalam satu bulan

misalnya. Pengertian bertahap bisa saja pengerjaan dilakukan di unit A terlebih

dahulu kemudian dilakukan di unit B, setelah itu di unit C dan seterusnya. Atau

bisa juga dilakukan penyajian kas terlebih dahulu dibenahi, kemudian mengenai

piutang, selanjutnya mengenai investasi, kemudian aset tetap.

Atau bahkan mungkin karena aset tetap mengandung banyak permasalahan

maka penyajian aset tetap dapat dilakukan secara bertahap dalam neraca.

Misalnya tahun 2006 hanya masalah tanah yang disajikan, tahun 2007 masalah

gedung, tahun 2008 masalah jalan dan jembatan dan seterusnya.

Neraca menunjukkan posisi pada saat tertentu. Jika penyusunan dilaksanakan

secara bertahap, posisi tanggal berapa neraca awal yang sesuai dengan SAP

disajikan? Apakah mungkin, penyesuaian kas dan piutang per 31 Desember

2006 dilakukan sementara penyesuaian untuk investasi dan aset tetap dilakukan

77


per 31 Desember 2007? Atau penyesuaian aset tetap berupa tanah dilakukan

tanggal 31 Desember 2006 sedangkan penyesuaian aset tetap berupa jalan dan

jembatan dilakukan tanggal 30 Juni 2007? Atau kondisi bertahap lainnya, apakah

mungkin unit A menyajikan neraca atau menyesuaikan neraca per 31 Desember

2006 sedangkan unit B tahun 2007 dan unit C tahun 2008? Jika demikian, kapan

neraca awal dapat dikatakan sesuai dengan SAP? Hal tersebut tidak mungkin

dilakukan.

Dalam rangka penyajian neraca awal harus ditentukan satu tanggal untuk

penyusunan neraca atau penyesuaian neraca yang digunakan sebagai titik tolak.

Misalnya jika ditentukan tanggal 31 Desember 2006 sebagai titik penyusunan

atau penyesuaian maka seluruh proses harus didasarkan pada tanggal 31

Desember 2006. Inventarisasi dapat dilakukan sepanjang tahun 2007 tetapi

untuk posisi per 31 Desember 2006. Penilaian aset dapat dilakukan tahun 29 Juli

2007 tetapi untuk posisi per 31 Desember 2006. Dengan demikian, pengerjaan

neraca dapat dilakukan sepanjang tahun 2007 tetapi untuk posisi per tanggal per

31 Desember 2006 sehingga dapat dilakukan penyesuaian neraca per 31

Desember 2006.

78


BAB V

Langkah Kerja

Penyajian neraca awal berbeda bagi yang sudah memiliki atau pernah memiliki

neraca sebelum terbitnya SAP. Bagi RSD yang belum pernah menyusun maka

diperlukan langkah-langkah penyusunan neraca awal. Selanjutnya bagi RSD

yang sudah memiliki neraca awal maka yang diperlukan adalah langkah-langkah

penyesuaian agar neraca yang sudah ada dapat sesuai dengan SAP.

Untuk RSD yang sudah menyusun neraca awal, yang dibutuhkan adalah cara

penyesuaian. Mengacu pada langkah tersebut di atas, maka langkah yang dapat

dilakukan untuk penyajian neraca awal bagi RSD yang sudah menyusun neraca

awal atau penyesuaian per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Penyesuaian Neraca Awal;

Proses penyesuaian neraca awal dimulai dengan pembuatan petunjuk

teknis. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman dan arahan dalam melakukan

penyesuaian. Petunjuk teknis ini merupakan pengejawantahan dari

berbagai peraturan perundangan dalam bentuk langkah konkrit yang

harus dilakukan untuk dapat menghasilkan neraca sesuai dengan

berbagai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, didalam petunjuk teknis

ini harus dimuat prosedur penyajian dan langkahl-angkah termasuk

formulir-formulir yang digunakan. Langkah-langkah yang jelas dan cara

pengisian formulir yang lengkap akan menyatukan persepsi di lapangan

sehingga memudahkan proses pelaksanaan penyesuaian neraca awal.

2. Pembentukan Tim Penyesuaian Neraca Awal;

Pekerjaan penyesuaian neraca awal dilakukan oleh sebuah tim bukan

hanya oleh bagian keuangan. Kemudian, nilai-nilai yang akan

79


dicantumkan dalam neraca membutuhkan pendapat atau pernyataan dari

tim yang kompeten. Oleh karena itu, dalam tim harus termasuk tim yang

kompeten. Selanjutnya, penyesuaian neraca awal menggunakan neraca

awal yang sebelumnya telah melibatkan dan selanjutnya juga akan

melibatkan bagian perlengkapan.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa dalam penyesuaian neraca ini

harus ada tim yang berasal dari bagian keuangan, bagian perlengkapan,

pihak yang kompeten di bidang aset dan pihak yang kompeten di bidang

akuntansi,. Komposisi semacam ini akan memungkinkan pekerjaan

dilakukan secara terarah, efektif, dan efisien.

3. Penjelasan Teknis Pelaksanaan kepada Tim;

Tim penyesuaian neraca awal seperti yang disebut sebelumnya berasal

dari berbagai pihak. Latar belakang pengetahuan dan kompetensinya juga

berbeda. Untuk itu perlu adanya penyamaan persepsi tentang pekerjaan

yang dilakukan dan pengaturan mengenai teknis pekerjaan. Dalam

langkah ini juga temasuk penjelasan mengenai formulir yang digunakan

dan mekanisme pengisian formulir. Pemahaman mengenai lingkup

pekerjaan masing-masing juga perlu dijelaskan sehingga pekerjaan dapat

dilakukan dengan baik.

4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset dan Kewajiban;



penyesuaian neraca awal. Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan

formulir yang telah dipersiapkan. Inventarisasi dapat dilakukan dengan

menginventarisasi dokumen atau fisik. Langkah inventarisasi ini

merupakan tahapan yang memakan waktu yang paling lama dari seluruh

kegiatan penyajian neraca.

80



Data yang diperoleh dari inventarisasi kemudian akan diolah. Pengolahan

data ini berupa penggolongan atau pengelompokan data hasil

inventarisasi sesuai dengan kebutuhan. Data yang tersebar di setiap

formulir harus diklasifikasi sehingga memudahkan penyusunan neraca

awal. Hasil dari kegiatan ini adalah tersajinya data menurut penggolongan

sesuai Buletin Teknis Nomor 2.

6. Pembandingan dan Penyesuaian Data Hasil Inventarisasi dengan

Neraca Awal yang sudah Ada;

Informasi yang disajikan dari hasil pengolahan data sebelumnya

merupakan dasarpenyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan

membandingkan neraca yang telah ada dengan informasi dari hasil

pengolahan data sebelumnya. Pembandingan ini dilakukan agar dapat

dihasilkan koreksi/penyesuaian nilai dari hasil yang diperoleh dengan

neraca yang telah ada sebelumnya.

7. Pembuatan Jurnal Penyesuaian dan Penyajian Aset, Kewajiban, dan

Ekuitas dalam Format Neraca.

Langkah terakhir adalah melakukan koreksi atas neraca yang sudah ada.

Dari langkah sebelumnya telah diperoleh selisih antara pos neraca hasil

inventarisasi dengan yang pos yang telah ada sebelumnya. Selisih ini

akan menjadi koreksi dengan menggunakan jurnal-jural koreksi. Dari

langkah ini akan dihasilkan neraca awal yang sudah dikoreksi. Dari

langkah ini juga akan diperoleh saldo awal baru untuk diikuti selama tahun

2007 untuk dapat dilakukan penyusunan neraca sebagai bagian dari

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2007.

81


BAB VI

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, pekerjaan yang harus dilakukan oleh RSD di awal

tahun adalah penyajian neraca awal. Penyajian dapat berupa penyusunan

neraca awal atau penyesuaian neraca yang telah ada. Penyusunan

dimaksudkan bagi RSD yang belum pernah menyusun neraca sama sekali.

Sedangkan penyesuaian dimasudkan bagi RSD yang sudah memiliki neraca

sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai SAP.

Penyusunan dan penyesuaian ini perlu dilakukan agar saldo awal tahun 2007

telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya saldo

untuk pertanggung jawaban keuangan akhir tahun 2007 juga menjadi sesuai

dengan SAP. Baik penyusunan maupun penyesuaian dilakukan pada satu

tanggal tertentu. Penyusunan atau penyesuaian neraca awal sebaiknya dipilih

tanggal 31 Desember 2006. Penyajian neraca awal tahun 2007 berasal dari

neraca akhir tahun 2006. Dengan demikian penyesuaian yang dilakukan atas

neraca per 31 Desember 2006 akan menghasilkan neraca awal tahun 2007 yang

telah sesuai dengan SAP. Pemilihan tanggal 31 Desember 2006 sebagai titik

penyesuaian juga dimaksudkan agar pertanggungjawaban keuangan tahun 2006

dapat disajikan sesuai SAP.

Penyesuaian per 31 Desember 2006 dapat memenuhi dua tujuan yaitu penyajian

neraca untuk pertanggungjawaban keuangan tahun 2007 dan tahun 2006. Di

samping itu penyesuaian akhir tahun 2006 lebih mudah dilakukan karena data

yang dibutuhkan masih up to date.

Dalam penyajian neraca awal ditemui beberapa permasalahan yaitu apakah:

• Inventarisasi fisik atau dokumen;

• Penyajian neraca sekaligus atau bertahap;

• Penilaian aset harus dengan perusahaan penilai (appraisal).

82


Penyajian neraca tidak harus melalui inventarisasi fisik. Penyajian neraca bukan

audit yang memerlukan langkah pengujian antara dokumen dengan fisik. Oleh

karena itu kalau dokumen sudah lengkap maka dapat digunakan sebagai dasar

penyajian neraca.

Penyajian neraca awal dilakukan pada satu saat (titik waktu) tertentu. Penyajian

seluruh pos neraca disajikan pada tanggal tersebut sehingga tidak dilakukan

secara bertahap.

Selanjutnya mengenai penilaian, Buletin Teknis Nomor 2 tidak mewajibkan

penilaian oleh perusahaan penilai. Bahkan jika menggunakan perusahaan penilai

hanya diperoleh satu informasi dari tiga informasi yang dibutuhkan dari tim yang

kompeten di bidang aset tetap. Oleh karena itu penggunaan tim yang kompeten

yang berasal dari entitas RSD sendiri lebih baik.

Buletin Teknis Nomor 2 mengatur langkah-langkah penyusunan neraca awal

bagi SKPD. Dalam hal penyesuaian, langkah-langkah tersebut perlu dimodifikasi.

Langkah penyesuaian harus diawali dari pembuatan petunjuk teknis sebagai

pedoman dalam penyusunan neraca awal RSD. Pelaksanaan penyajian

dilakukan oleh tim sehingga perlu adanya pembentukan tim yang berasal dari

berbagai pihak yang terkait. Agar ada pemahaman yang sama dalam tim maka

perlu adanya penjelasan mengenai pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan

pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data. Hasil pengolahan data

dibandingkan dengan pos neraca yang sudah ada kemudian dibuatkan jurnal

koreksi. Hasil terakhir dari kegiatan adalah adanya neraca yang sudah dikoreksi

sesuai dengan SAP ditingkat RSD (SKPD).

83


LAMPIRAN IV


secara utuh sesuai Permendagri No.13/2006 namun belum menggunakan

aplikasi komputer

BAB I

Pendahuluan

Saat ini telah banyak Pemda dalam pengelolaan keuangan telah menerapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.namun masih dilakukan

secara manual dalam arti Pemda yang bersangkutan dalam menyusun laporan

keuangannya belum menggunakan suatu aplikasi komputer tertentu.




RSD dapat menyajikan pertanggungjawaban menjadi bagian laporan keuangan

SKPD yang akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan Pemda.



Proses ini dirancang sedemikian rupa sehingga RSD mampu menghasilkan

neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan.

Namun sebagai fasilitator dan bersama counterpart harus melakukan langkah-

langkah yang sedikit berbeda jika belum atau sudah dilakukan dengan

menggunakan program aplikasi terkomputerisasi.

84


BAB II

Mekanisme Penyajian Neraca

Neraca RSD

RSD wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Permendagri 13/2006

untuk disampaikan kepada kepala daerah untuk digabungkan menjadi laporan

keuangan Pemda secara keseluruhan. Jika Pemda telah menyajikan laporan

keuangan sesuai Permendagri dengan cara masih manual tersebut maka

Fasilitator dan counterpart harus mengambil data-data laporan keuangan

tersebut ke Pemda melalui Bendaharawan Umum Daerah (BUD), karena

biasanya laporan keuangan tersebut disentralisasikan ke BUD tersebut. Angka-

angka yang tercantum pada Laporan Keuangan itulah yang menjadi titik tolak

bagi fasilitator dan counterpart dapat meyakini angka-angka yang disajikan telah

sesuai dan layak untuk dimasukkan menjadi angka laporan keuangan RSD.





Dari hasil invetarisasi bila terdapat koreksi terhadap angka-angka yang telah

menjadi angka pada laporan keuangan Pemda maka koreksi tersebut tidak

dimasukkan pada angka neraca yang kita susun namun dikoreksi pada saat

tahun berjalan, mengingat angka neraca RSD telah menjadi angka formal pada

laporan keuangan Pemda, sehingga hasil koreksi baru akan berpengaruh pada

penyajian laporan keuangan tahun depan, bukan tahun dimana laporan

keuangan tersebut disusun untuk memenuhi persyaratan menjadi BLUD.

85


BAB V

Langkah Kerja

Penyajian neraca bagi Pemda/RSD yang telah menerapkan Permendagri

13/2006 namun masih menggunakan cara manual (belum menggunakan aplikasi

komputer) adalah sebagai berikut:


Pada proses ini perlu ditentukan ruang lingkup pekerjaan penyusunan neraca

awal. Hal ini dibutuhkan agar terdapat kejelasan arah pelaksanaan pekerjaan

dan batasan-batasan yang menjadi asumsi saat penyusunan laporan

keuangan.



sebuah tim yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan dengan data-data

dalam rangka penyusunan neraca awal. Pembentukan tim penyusunan

neraca ini penting karena diharapkan akan memunculkan neraca RSD yang

memiliki integritas data yaitu lengkap, akurat dan valid. Kemudian, nilai-nilai

yang akan dicantumkan dalam neraca tersebut membutuhkan pendapat atau

pernyataan dari tim yang kompeten. Misalnya suatu tim dapat terdiri dari

bagian keuangan, bidang akuntansi, bagian perlengkapan yang notabene

lebih tahu kapan, bagaimana dan untuk apa suatu aset tetap digunakan dan

bagian lain yang tekait dengan data-data yang akan disajikan dalam neraca.

Hasil inventarisasi dan pengamatan yang dilakukan atas aset dan kewajiban

dimaksudkan untuk disajikan dalam neraca sehingga perlu ada orang yang

kompeten di bidang akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan. Komposisi

semacam ini akan memungkinkan pekerjaan dilakukan secara terarah,

efektif, dan efisien.

86






yang dilakukan dan pengaturan mengenai teknis pekerjaan. Dalam langkah

ini juga temasuk penjelasan mengenai formulir yang digunakan dan

mekanisme pengisian formulir. Pemahaman mengenai lingkup pekerjaan

masing-masing juga perlu dijelaskan sehingga pekerjaan dapat dilakukan

dengan baik.


Pada tahap ini tim mulai menyusun dan menyiapkan formulir-formulir yang

akan digunakan mulai dari tahap inventarisasi sampai dengan formulir yang

mendukung penyelesaian penyusunan laporan keuangan tersebut. Hal

tersebut mencakup juga prosedur penyajian, langkah-langkah dan formulir-

formulir yang digunakan. Langkah-langkah yang jelas dan cara pengisian

formulir yang lengkap akan menyatukan persepsi di lapangan sehingga

memudahkan proses pelaksanaan penyesuaian neraca .

5. Meminta data Laporan Keuangan Pemda yang bersangkutan

Tahap ini dilaksanakan bila SKPD RSD telah memiliki laporan keuangan

sehingga tidak diperlukan penyusunan dari awal tapi dapat mengambil data-

data laporan keuangan SKPD yang terakumulasi pada neraca Pemda. Pada

tahap ini perlu juga dimintakan Buku Kas Umum baik dari Bendaharawan

Penerima maupun Bendaharawan Pengeluaran.

Data laporan keuangan Pemda untuk yang masih manual biasanya

disentralisasi di Bendaharawan Umum Daerah, sehingga kita dapat meminta

datanya ke BUD.

87





penyesuaian neraca . Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan formulir

yang telah dipersiapkan. Inventarisasi dapat dilakukan dengan

menginventarisasi dokumen atau fisik. Langkah inventarisasi ini merupakan

tahapan yang memakan waktu yang paling lama dari seluruh kegiatan

penyajian neraca.

Langkah – langkah melakukan inventarisasi asset tetap dapat dilihat pada

gambar yang telah disajikan pada Bab II Langkah Kerja di Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan - Neraca

7. Melakukan Penilaian Aset dan Kewajiban sesuai Bukti yang Ada (baik

dengan Perusahaan Appraisal maupun tidak)

Penilaian asset merupakan suatu hal yang penting dalam penyusunan neraca

RSD, namun apakah harus atau tidak menggunakan perusahaan penilai

adalah suatu hal yang perlu menjadi pertimbangan. (dapat dilihat pada

Lampiran III)



data ini berupa penggolongan atau pengelompokan data hasil inventarisasi

sesuai dengan kebutuhan. Data yang tersebar di setiap formulir harus

diklasifikasi menurut ketentuan SAP sehingga memudahkan penyusunan

neraca . Hasil dari kegiatan ini adalah tersajinya data menurut penggolongan

sesuai SAP.

88



Neraca yang sudah Ada;

Informasi yang disajikan dari hasil pengolahan data sebelumnya merupakan

dasar penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan membandingkan neraca

yang telah ada dengan informasi dari hasil pengolahan data sebelumnya.

Pembandingan ini dilakukan agar dapat dihasilkan koreksi/penyesuaian nilai

dari hasil yang diperoleh dengan neraca yang telah ada sebelumnya.


Ekuitas dan Menyusun Neraca.

Setelah seluruh proses penilaian dilakukan maka akhir dari tahap ini adalah

menyajikan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam

format neraca yang terdapat pada Lampiran I. Proses penyajian harus

didukung dengan seluruh dokumen pendukung yang menjadi hasil kerja tim

secara keseluruhan.



inventarisasi dengan yang pos yang telah ada sebelumnya. Selisih ini akan

menjadi koreksi dengan menggunakan jurnal-jural koreksi.

Sebagai catatan bila hasil inventarisasi tidak sesuai dengan angka yang telah

diambil dari Neraca Pemda dan terdapat koreksi, maka hasil koreksi tersebut

tidak langsung digunakan mengoreksi angka neraca yang akan fasilitator

susun namun hanya akan berpengaruh pada periode neraca saat asistensi

dilakukan, sebagai contoh jika kita menyusun Neraca 2007 maka hasil

koreksi atas Neraca 2007 tidak langsung dibebankan pada periode tersebut

namun dikoreksi untuk mempengaruhi periode Neraca 2008.

89


BAB VI

Penutup

Penyajian Neraca RSD dapat berupa asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan dimaksudkan bagi RSD telah menyusun neraca sesuai dengan

Permendagri 13/2006 namun pelaksanaannya belum menggunakan aplikasi

komputer seperti SIMDA.


telah sesuai dengan saldo hasil inventarisasi. Penyesuaian pada tahun berjalan

bertujuan agar misalnya jika kita menyusun Neraca tahun 2007 maka saldo yang

telah terlanjur terakumulasi atau kurang disajikan di tahun 2007 tidak terus

terbawa ketahun-tahun berikutnya. Di samping itu penyesuaian dengan

mengoreksi pada tahun berjalan lebih mudah dilakukan karena data yang

dibutuhkan masih up to date.








penyajian neraca.



secara bertahap.



90





Pelaksanaan penyajian dilakukan oleh tim sehingga perlu adanya pembentukan

tim yang berasal dari berbagai pihak yang terkait. Agar ada pemahaman yang

sama dalam tim maka perlu adanya penjelasan mengenai pekerjaan kemudian

dilanjutkan dengan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data. Hasil

pengolahan data dibandingkan dengan pos neraca yang sudah ada kemudian

dibuatkan jurnal koreksi untuk mengubah saldo tahun berjalan sehingga tidak

terbawa ke tahun-tahun berikutnya.

91


LAMPIRAN V


secara utuh sesuai Permendagri No.13/2006 dan telah menggunakan

aplikasi komputer (misal: SIMDA)

BAB I

Pendahuluan

Saat ini telah banyak Pemda dalam pengelolaan keuangan telah menerapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.namun masih dilakukan

secara manual dalam arti Pemda yang bersangkutan dalam menyusun laporan

keuangannya belum menggunakan suatu aplikasi komputer tertentu.




RSD dapat menyajikan pertanggungjawaban menjadi bagian laporan keuangan

SKPD yang akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan Pemda.



Proses ini dirancang sedemikian rupa sehingga RSD mampu menghasilkan

neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan.

Namun sebagai fasilitator dan bersama counterpart harus melakukan langkah-

langkah yang sedikit berbeda jika belum atau sudah dilakukan dengan

menggunakan program aplikasi terkomputerisasi.

92


BAB II

Mekanisme Penyajian Neraca

Neraca RSD

RSD wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Permendagri 13/2006

untuk disampaikan kepada kepala daerah untuk digabungkan menjadi laporan

keuangan Pemda secara keseluruhan. Jika Pemda telah menyajikan laporan

keuangan sesuai Permendagri dengan menggunakan software/aplikasi komputer

maka Fasilitator dan counterpart dapat mengambil data tersebut langsung ke

komputer RSD atau ke Pemda, Kita dapat melakukan download data-data

tersebut dengan mem-break down laporan keuangan yang telah terakumulasi

tersebut dan mengambil angka-angka yang terkait dengan data RSD saja.

Angka-angka yang tercantum pada Laporan Keuangan itulah yang menjadi titik

tolak bagi fasilitator dan counterpart dapat meyakini angka-angka yang disajikan

telah sesuai dan layak untuk dimasukkan menjadi angka laporan keuangan

RSD.





Dari hasil invetarisasi bila terdapat koreksi terhadap angka-angka yang telah

menjadi angka pada laporan keuangan Pemda maka koreksi tersebut tidak

dimasukkan pada angka neraca yang kita susun namun dikoreksi pada saat

tahun berjalan, mengingat angka neraca RSD telah menjadi angka formal pada

laporan keuangan Pemda, sehingga hasil koreksi baru akan berpengaruh pada

penyajian laporan keuangan tahun depan, bukan tahun dimana laporan

keuangan tersebut disusun untuk memenuhi persyaratan menjadi BLUD.

93


BAB V

Langkah Kerja

Penyajian neraca bagi Pemda/RSD yang telah menerapkan Permendagri

13/2006 dan telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi adalah sebagai

berikut:


Pada proses ini perlu ditentukan ruang lingkup pekerjaan penyusunan neraca

awal. Hal ini dibutuhkan agar terdapat kejelasan arah pelaksanaan pekerjaan

dan batasan-batasan yang menjadi asumsi saat penyusunan laporan

keuangan.



sebuah tim yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan dengan data-data

dalam rangka penyusunan neraca awal. Pembentukan tim penyusunan

neraca ini penting karena diharapkan akan memunculkan neraca RSD yang

memiliki integritas data yaitu lengkap, akurat dan valid. Kemudian, nilai-nilai

yang akan dicantumkan dalam neraca tersebut membutuhkan pendapat atau

pernyataan dari tim yang kompeten. Misalnya suatu tim dapat terdiri dari

bagian keuangan, bidang akuntansi, bagian perlengkapan yang notabene

lebih tahu kapan, bagaimana dan untuk apa suatu aset tetap digunakan dan

bagian lain yang tekait dengan data-data yang akan disajikan dalam neraca.

Hasil inventarisasi dan pengamatan yang dilakukan atas aset dan kewajiban

dimaksudkan untuk disajikan dalam neraca sehingga perlu ada orang yang

kompeten di bidang akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan. Komposisi

semacam ini akan memungkinkan pekerjaan dilakukan secara terarah,

efektif, dan efisien.

94






yang dilakukan dan pengaturan mengenai teknis pekerjaan. Dalam langkah

ini juga temasuk penjelasan mengenai formulir yang digunakan dan

mekanisme pengisian formulir. Pemahaman mengenai lingkup pekerjaan

masing-masing juga perlu dijelaskan sehingga pekerjaan dapat dilakukan

dengan baik.


Pada tahap ini tim mulai menyusun dan menyiapkan formulir-formulir yang

akan digunakan mulai dari tahap inventarisasi sampai dengan formulir yang

mendukung penyelesaian penyusunan laporan keuangan tersebut. Hal

tersebut mencakup juga prosedur penyajian, langkah-langkah dan formulir-

formulir yang digunakan. Langkah-langkah yang jelas dan cara pengisian

formulir yang lengkap akan menyatukan persepsi di lapangan sehingga

memudahkan proses pelaksanaan penyesuaian neraca .

5. Meminta data Laporan Keuangan Pemda yang bersangkutan

Pada tahap ini mirip dengan tahap yang telah dijabarkan pada lampiran

sebelumnya namun perbedaannya adalah kita harus mengambil datanya dari

tempat data tersebut disimpan (men-download), dan yang paling akurat

tentunya data tersebut terlebih dulu kita peroleh dari Pemda, karena angka

Neraca RSD yang terakumulasi tersebut telah menjadi bagian dari bentuk

akuntabilitas Pemda. Bila RSD dapat menyajikan Neraca tersebut melalui

komputer yang ada pada RSD, kita tetap harus meyakinkan terlebih dulu

apakah data yang terdapat pada Neraca di komputer RSD tersebut sama

dengan data Neraca yang ada pada komputer yang ada di Pemda, jika tidak

95


sama kita harus mencari tahu mengapa terjadi perbedaan, apakah

perbedaan tersebut terjadi saat data dikonversi /dikonsolidasi di Pemda atau

telah terjadi perubahan di tingkat SKPD RSD namun belum di-update pada

komputer Pemda.




penyesuaian neraca . Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan formulir

yang telah dipersiapkan. Inventarisasi dapat dilakukan dengan

menginventarisasi dokumen atau fisik. Langkah inventarisasi ini merupakan

tahapan yang memakan waktu yang paling lama dari seluruh kegiatan

penyajian neraca.

Langkah – langkah melakukan inventarisasi asset tetap dapat dilihat pada

gambar yang telah disajikan pada Bab II Langkah Kerja di Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan - Neraca

7. Melakukan Penilaian Aset dan Kewajiban sesuai Bukti yang Ada (baik

dengan Perusahaan Appraisal maupun tidak)

Penilaian asset merupakan suatu hal yang penting dalam penyusunan neraca

RSD, namun apakah harus atau tidak menggunakan perusahaan penilai

adalah suatu hal yang perlu menjadi pertimbangan. (dapat dilihat pada

Lampiran III)



data ini berupa penggolongan atau pengelompokan data hasil inventarisasi

sesuai dengan kebutuhan. Data yang tersebar di setiap formulir harus

diklasifikasi menurut ketentuan SAP sehingga memudahkan penyusunan

96


neraca . Hasil dari kegiatan ini adalah tersajinya data menurut penggolongan

sesuai SAP.


Neraca yang sudah Ada (Neraca Pemda)

Penting disini diingat bahwa Hasil inventarisasi adalah hasiI yang dapat

dipertanggungjawabkan, karena kitalangsung melakukan pengecekkan

terhadap keberadaan suatu asset/kewajiban, namun terlepas dari itu kita

tetap menjadikan angka yang telah disajikan pada Neraca Pemda/RSD

adalah angka yang menjadi titik tolak untuk disajikan pada Neraca yang kita

susun, jadi sebenarnya bila RSD telah menyusun Laporan keuangan

terkomputerisasi akan sedikit mempermudah fasilitator dan counterpart dalam

langkah selanjutnya. Untuk itu informasi yang disajikan dari hasil pengolahan

data sebelumnya merupakan dasar penyesuaian. Penyesuaian dilakukan

dengan membandingkan neraca yang telah ada dengan informasi dari hasil

pengolahan data sebelumnya. Pembandingan ini dilakukan agar dapat

dihasilkan koreksi/penyesuaian nilai dari hasil yang diperoleh dengan neraca

yang telah ada sebelumnya yang kemudian akan kita koreksi pada tahun

berjalan.


Ekuitas dan Menyusun Neraca.

Setelah seluruh proses penilaian dilakukan maka akhir dari tahap ini adalah

menyajikan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam

format neraca yang terdapat pada Lampiran I. Proses penyajian harus

didukung dengan seluruh dokumen pendukung yang menjadi hasil kerja tim

secara keseluruhan.



97


inventarisasi dengan yang pos yang telah ada sebelumnya. Selisih ini akan

menjadi koreksi dengan menggunakan jurnal-jural koreksi.

Sebagai catatan bila hasil inventarisasi tidak sesuai dengan angka yang telah

diambil dari Neraca Pemda dan terdapat koreksi, maka hasil koreksi tersebut

tidak langsung digunakan mengoreksi angka neraca yang akan fasilitator

susun namun hanya akan berpengaruh pada periode neraca saat asistensi

dilakukan, sebagai contoh jika kita menyusun Neraca 2007 maka hasil

koreksi atas Neraca 2007 tidak langsung dibebankan pada periode tersebut

namun dikoreksi untuk mempengaruhi periode Neraca 2008.

98


BAB VI

Penutup

Penyajian Neraca RSD dapat berupa asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan dimaksudkan bagi RSD telah menyusun neraca sesuai dengan

Permendagri 13/2006 namun pelaksanaannya belum menggunakan aplikasi

komputer seperti SIMDA.


telah sesuai dengan saldo hasil inventarisasi. Penyesuaian pada tahun berjalan

bertujuan agar misalnya jika kita menyusun Neraca tahun 2007 maka saldo yang

telah terlanjur terakumulasi atau kurang disajikan di tahun 2007 tidak terus

terbawa ketahun-tahun berikutnya. Di samping itu penyesuaian dengan

mengoreksi pada tahun berjalan lebih mudah dilakukan karena data yang

dibutuhkan masih up to date.








penyajian neraca.



secara bertahap.



99





Pelaksanaan penyajian dilakukan oleh tim sehingga perlu adanya pembentukan

tim yang berasal dari berbagai pihak yang terkait. Agar ada pemahaman yang

sama dalam tim maka perlu adanya penjelasan mengenai pekerjaan kemudian

dilanjutkan dengan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data. Hasil

pengolahan data dibandingkan dengan pos neraca yang sudah ada kemudian

dibuatkan jurnal koreksi untuk mengubah saldo tahun berjalan sehingga tidak

terbawa ke tahun-tahun berikutnya.

TIM PENYUSUN

Pengarah : Ardan Adiperdana

Penanggungjawab : Kasminto

Koordinator : 1. Erwin

2. Zainal Asrul

Tim Kerja : 1. Ramli M. Sihombing

2. Robert Paul

3. Sudarni

4. Neneng Lies Mustika

5. Mujono

6. Dwi Any Haryati

7. Maladi

8. Yuswan Farmanta

9. Sukardi

10. Juli Winarto

11. Kustoro

12. Hisam Wahyudi

pedoman penyusunan lk blud buku-1

Documents