panitia pehyelesaian perselisihan perburuhah dal am …repository.unair.ac.id/12245/1/12.pdf ·...

P~ "PANITIA PEHYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAH

DAL AM SI STEM PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI

< ’

OLEH

MAHtJEL SUJATMOKO

FAKtfLTAS HDKUM ONIVESSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A/1981

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

EMANUEL SUJATMOKO

PAHITIA PENYELESAIAK PERSELISIHAN PERBURUHAH

DAL AM SI STEM PERADILAH DI IN.DON.ESIA

SKRIPSI

DIAJUKAK IJOTOK MELEMGKAPI TUGAS

DAN MEMBKUHI SYARAT-SYARAT UNTUK

MEKCAPAI GELAR SARJAN.A HUKUM

OLEH

EMANUEL SUJATMOKO

Nomor pokok 037610207

Pembimbing pertama Pembimbing kedua

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLAN.GGA

S U R A B A Y A

1981



EMANUEL SUJATMOKO

KATA PENGAKTAR

Dengan mengucap syukur pada Tuhan yang Mahaesa

atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada saya dalam meng-

hadapi kesu litan -kesu litan sehingga berhasilnya saya

menyusuts sk ripsi in i*

Sebagai seorang mahasiswa Fakultae Hukum Univer-

s ita s Airlangga, saya diwajibkaa inembuat karya ilmiah

yang borupa sk r ip s i, untuk melengkapi salah satu syarat

dalanu meraperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

Dalam memilih judul sk rip s i, saya terta rik pada

masalah s i stem peradilam terutama yang menyangkut masalah

peradilan perburuhait yang sering diresahkan pihak buruh

dalam penanganani kasus-kaeus perburuhan.

Saya menyadari tanpa adanya bantuan pihak-pihak

tertentu maka skripsi in i tidak mungkin tersusun.

Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima

kasih kepada :

1 . Bapak R* Djoko Soemadijo,S«H. selaku pembimbing

pertama;

2 . Bapak Mo ch. Rochim SjaiaK&,S.H. selaku pembimbing kedua;

3 # petugas perpustakaart Universitas Airlangga, yang telah

nembantu menyediakan buku-buku dan bahan-bahara la in ;

if. semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan

skripsi in i .

Semoga amal yang telah diberikan kepada saya d ite -

rima oleh Tuhan. yang Mahaesa dan d iberi balasan yang

i i i



EMANUEL SUJATMOKO

setimpal.

Surabaya, September 1981

Penulis

iv



EMANUEL SUJATMOKO

Halaman

KATA PENGANTAR....................................................................... i i i

DAFTAR I SI................................................................................ V

BAB I . PENDAHULUAN.................................................... 1

1 * Permasalahan: Latar Belakang dan

Rumusannya........................................ . . . * 1

2. Penjelasan Judul.................................... 3

3. Alasan, Pemilihan Judul....................... k

k* Tujuan Penulisan.................................... 6

3* H etodologi........... . ................................... 6

5 ,1 . Sumber D a t a . ♦ 6

5*2. Prosedur Pengumpulan D ata...* 7

5 .3 . Analisa Data.................................. 7

6 . Sistematika dan Pertanggungjawaban-

nya............................................... .. 7

BAB I I . PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAK

PERBURUHAN....................................................... 11

1 . Tinjauan H lstorie tentang Peratur-

an Perundang-undangan yang Menyang-

kut Panitia Penyeleeaian P e rse li-

sihan Perburuhan.................................... 11

2* Panitia Penyelesaian Perselieihan

Perburuhan sebagai Badan Peradilan 15

3« Panitia Penyelesaian Pereelisihan

Perburuhan dalant Keadaan Sekarang 1?

BAB I I I . SISTEM PERADILAN DI INDONESIA............... 21

D A F T A R I S I

v



EMANUEL SUJATMOKO

1 * Organisasi Peradilan menurut

Undang-undang nomor lif tahun 1970*. 21

2 * Kemungkinan Hcsistensi Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuh-

an pada Masa Mendatang................. .. 25

BAB IV, KESIMPULAWi DAN SARM*SARAN...................... 29

Kesimpulan............................................... «*•» 29

S a r a m - s a r a n . 31

DAFTAR B AC AAR........................................................................ 33

LAMPIRAN-LAMPIRAM................................................................. 35

Halaman

vi



EMANUEL SUJATMOKO

BAB I

PEKDAHULUAK

1* PeraasalaMn: Latar Belakang dan Rumugannya

Kekuasaani kehakiman yang dimakeud oleh Undang-

undang Dasar 19 *+5 merupakan kekuasaan yang merdeka, a r t i -

nya kekuasaani yang terlepas dari caapur tangan pemerintah

dam pengaruh kekuasaan lainnya* dl dal am menjalankan

tugae uutuk menegakkaa keadilan berdasarkan bukum negara

Republik Indonesia*

Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan peradilan

dilakukan oleh nsebuah Mahkaraah Agung dan Badan-badan

Kehakiman menurut undang-undang* Sedang susunan dan ke-

kuaeaan Badan-badan Kehakiman diatur dengan undang-

undang'1. 1

TJntuk melaksanakan ketentuan di atas t e l ah diun-

dangkan Undang-undang noraor lif tahun 1970 pada tanggal

17 Desember 1970, tentang Ketentuan-ko tentuan Pokok Ee-

kuasaan kehakinan* Penyelenggara dari Kekuasaan kehakiman

dilakukan o leh peradilkn-peradilaa negara dalam lingkung-

an peradila®. umum, peradilan agama, peradilan m ill te r ,

peradilan tata ueaha negara, yang menpunyai tugas pokok

nenerima, memeriksa dan raemutue eetiap perkara yang d i-

ajukan kepadanya.

Peradilan in i merupakan badan peradilan tingkat

pertama dam banding, Mahkaraah Agung merupakan peradilan.

tingkat akh irA asasi bag! putusan badan-badan peradilan

1



EMANUEL SUJATMOKO

z

di tingkat bawahnya.

Bi samping (empat) macam peradilan yang: mempu-

nyai kekuasaan mengadili berdasar Undang-undang nomor lif

tahun 1970, masib terdapat beberapa badan peradilan yang

mempunyai kewenangan mengadili perkara khusus. Sal ah eatu.

di antaranya adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang no-

mor 22 tahun 1957 (Lembaran Eegara 1957 nomor i+2) * Pani

t ia Penyelesaian Perselisihan. Perburufcan in i mempunyai

kewenangam memeriksa, mengadili dan1 memutus sengketa/

perselisihan perbumihan#

Apabila ditin jaundari ketentttannket entuan yang

ditetapkam dalam Undang-undang nomor 12 tahun I 96J+ ten-

tang Pemutusan Hubungam Kerja DI Perusahaan Swasta,Pani

t ia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan lem~

baga adm inistrasi negara yang merupakan bagian dari

pemerintah (ek sek u tif), untuk mengurus pemutuaan hubungan

kerja d i perusahaan swasta# BLla pemutusan dilakukan oleh

pengusaha baik pemutusan hubungan kerja pereeorangan atau

pemutusaB hubungan korja secara besar-besaran* harus

minta i jim pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu--

ruhan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan berfungsi sebagai lembaga pemutus

yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman*

Dalam melaksanakan tugas memutus sengketa/perse-

lis ih a n sebagalmana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1957* Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu-



EMANUEL SUJATMOKO

3

ruhan te r d ir i dari wakil-wakil pemerintah, kalangan bu-

ruh, dan kalangan majikan* Sehingga b ila ditinjaui dari

sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia menimbulkan

permasalahan :

a* apabila d it in ja m dari hubungan hukum yang, bereum-

ber pada perjanjian perburuhan dan perjanjian*

k erja , maka hubungan kerja in i dikuasai dan tun-

duk pada hukum privat (perdata), demikian juga

halnya hukum acaranya diatur oleh HIR, tetap i pe-

nyelesaiam perselisihan perburuhan diatur undang-

undang tersen d iri yang dilaksanakan o leh lembaga

pemutus yang tersen d iri pula;

b* dengan dasar pasal 10 undang-undang nomor Ik tahun

1970, bagaimanakah eksistensi Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan dalam lingkungan peradilan

yang ada dan menurut sistem peradilan dil Indonesia*

2* Pendelasan judul

Suatu aspek hukum perburuhan yang menyangkut pe

nyelesaian perselisihan perburuhan berdasar ketentuan

Undang-undang nomor 22 tahun 1957* pelaksanaannya dilaku

kan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang

dilaksanakan Panitia Penyelesaian P erselisihan Perbu*-

ruhan*

Dimakeud dengan Panitia Penyelesaian adalah

"suatu panitia yang te rd ir i dari wakil-wakil pemerintah,

golongatt majikan, dan golongan buruh yang diangkat dan

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,



EMANUEL SUJATMOKO

k

yamg msempunyai tugas menyeleeaikaa perselisihan perbu-

rubam di da e rail wewenang masing-masing11, 2 sedangkan yang

dlmakeud P ersellsihan Perburuhan adalah "pertentangan

an tar a majlkam atau perkumpulan raajikan d enganj c ei^Lkat

buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak

adanya persesuaian.-pahamj mengenai hubungan k erja , syarat-

syarat k erja dam atau> keadaan p e r b u r u h a n .11,5

Sistem mempunyai pengertian "eekelompok bagian-

bagian (a la t -a la t ) yang bekerja bersama-sama untuk mela-

kukan sesuatun\ yang dimaksud bagian-bagian (a la t -a la t )

adalah badan-badan peradilan eebagalmana dimakeud pasal

10 Undang-undang nomor Ik tahun 1970 te rd ir i dari :

a . peradilan umum;

b . peradilan agama;

c . peradilan m ilite r ;

d. peradilan tata ueaha negara.

Den mabkamah Agung merupakam peradilan tertin gg i/k a sa si

dalam melaksanakan peradilan di Indonesia.

Kata'"dalam" pada judul sk ripsi in i merupakan kata

penghubung pengertia© Panitia Penyelesaian P erselisihan

Perburuhan dengan pengertian Sistem Peradilan EkS. Indone

sia* Sehingga dapat memberi pengertian yang je la s tentang

penulisan sk ripsi in i .

3* Alasan pemilihan .judul

Undang-undang Dasar 19^5 sebagai hukum dasar yang

te r tu lls hanya aemuat .aturan-aturan pokok sa ja , sedangkan

aturaa-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok



EMANUEL SUJATMOKO

5

i tu diserahkan kepada undang-undang,

Beberapa pelaksanaan dari pasal Zk Undang-undang

Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman dibentuklah anta-

ra la in undang-undang ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan kehakiman (Undang-undang nomor Ik tahun 1970)»

Ketentuaift-ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah

merupakan imduk dan kerangka umum yang meletakau dasar

dan azas serta pedomaxt untuk menyelenggarakan peradilan

dl Indonesia*

Adapun Panitig Penyelesaian P erselisihan Perbu-

ruhani merupakan lembaga pemutus yang dibentuk berdasarkan

undang-undang, untuk menyelesaikam sengketa/perselisihan

perburuhan berdasar Undang-undang nomor 22 tahun 1957*

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan

badam yang oempunyai wewenang memeriksa dan merautue

sengketa/perselisihan perburuhan, di la in pihak Panitia

in i mempunyai tugae yang berada di bawah Henteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi*

Dalam melaksanakan tugae eksekutif Panitia Penye

lesa ian P erselisihan Perburuhan telah d iberi wewenang

berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1964 (Lembaran

negara 196*+ nomor 93) > tentang Pemutusan Hubungan Kerja

di Perusahaan swasta*

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam

melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemutus sengketa/

perselisih an perburuhan yang seharusnya dilakukan oleh

badan peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan peme-



EMANUEL SUJATMOKO

6

rintah raaupun pengaruh 1 embaga-1 embaga lainnya.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

dalant'i melaksanakan fungsi peradilan, ada beberapa perma-

salaham yang perlu dibahas sehubungan te lah diundangkan-

qya Itedang-undattg nomor Ik tahun 1970* menetapkan Keten-

tuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiraan yang dilaksanak&n

oleh enopat macain peradilan sebagaimana dimaksud pasal 10

ayat 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970*

Dari uraian di atas saya mencoba membahas Panitia

Penyelesaian P erselisihan Perburuhan sebagai lembaga yang

mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan perbu~

ruhan dalam s i stem peradilan di Indonesia*

if, Tu.iuan penulisan

. Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Bukum saya d i-

wajibkan untuk membuat karya ilm iah yang berupa sk rip s i,

untuk memenuhi syarat memperoleh gelar ear;)ana dalam

bidang ilmu< hukum.

Karya ilm ia V sk r ip s i in i merupakan eebuah sumbang-

an pemlkiran dalam pembangunan hukum naslonal, khususnya

tentang peradilan yang banyak menyangkut masalah kehidup-

an rakyat k e c il (buruh).

5. MetodologL

5.1* Sumber data*

Sumber data guna penulisan skripsi in i dapat dike-

mukakan :

a* data kepustakaan;

b . data lapangan*



EMANUEL SUJATMOKO

7

Data kepustakaanf diperoleh dari usaha mengumpul-

kam bahan-bahan bacaan yang berupa majalah, buku-buku

ilmu pemgetahuan dan bahan-bahan la in yang ada hubungan-

nya dengan penulisan skripsi in i .

Data lapangan diperoleh dari survey (wawancara)

dengan instansi yang ada hubungannya dengan lembaga pemu-

tus perselisihan perburuhan.

5 .2 . Prosedur pengumpulan data.

Untuk pengumpulan data dalam penulisan in i diada-

kan pengolahan data/bahart kepustakaan dan bahan dari in a -

tansi yang ada hubungannya dengan Panitia Penyelesaian

P erselisihan Perburuhan, yang berupa h asil intervew.

5*3. Analisa data.

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalan

penulisan sk rip si in i , metode pembahasan h is to r is dan

metode pembahasan d isk r ip tis an a litis*

Dengan h is to r is dimaksud mengemukakan Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berdasar sejarah

berdirinya menurut undang-undang.

Dimaksud d is k r ip t if adalah memaparkan Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam keadaan seka-

rang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian

menganalien tentang kemungkinan eksistensi Panitia

Penyelesaian P erselisihan Perburuhan di masa akan da tang.

6 . Sistematika dan pertanggungjawabannya

Sistematika pembahasan skripsi in i adalah sebagai

berikut:



EMANUEL SUJATMOKO

a

Pada bab I merupakan pendahuluan penulisan sk ripsi

in i , menguraikan la ta r belakang masalah dan perumuean

masalah dengan menguraikan ten tang kekuasaan kehakiman

menurut ketentuan Undang-undang Dasar 19 *+5, > serta penye-

lenggaraannya dalam lingkungan peradilan. Dan Panitia

Penyelesaiam Perselisihan Perburuhan yang juga merupakan

lembaga pemutus perselisihan perburuhan1 yang berada di

bawah Menteri Tenaga Kerja dan Tranemigrasi.

Selanjutnya dikemukakan mengenai penjelasan judul

yang menguraikan pengertian judul sk ripsi in i sehingga

bisa memberikan pengertian yang dapat memperjelas judul

sk ripsi in i*

Dalam alasan pemilihan judul diuraikan tentang

kekuasaan kehakiman; menurut Undang-undang nomor Ik tahun

1970, yang diselenggarakan oleh empat macam peradilan

(menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor

Ik tahun 1970) dan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan

tertin g g i yang merupakan peradilan tingkat akhir/kasaei.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai

lembaga pemutus perselisihan perburuhan yang melaksanakan

tugas kekuasaan kehakiman, berada di'lm nr ketentuan pas&L

10 ayat 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970 yang masih

menimbulkan permasalahan* Kemudian pada pendahuluan

skripsi in i dimasukkan tujuan penulisan karya ilm iah/

sk r ip s i.

Dari tujuan penulisan, selanjutnya pendahuluan in i

dilengkapi dengan metodologi yang membahas sumber data,



EMANUEL SUJATMOKO

9

prosedur pengumpulan data, analisa data guna pembahasan,

dan pada akhir bab i d diuraikan mengenai sistematika

dalam penyusunan sk ripsi in i .

Bab Il.imembahas Panitia Penyelesaian P erse lis ih -

axa Perburuhan yang merupakan uraian tinjauan h is to r is

peratura® perundang-undangam yang menjadi dasar b e rd ir i-

nya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Kemu-

diaa tinjauam h is to r is in i mengantarkan pada penulisan

selanjutnya tentang Panitia Penyelesaian Persolisihan

Perburuhan sebagai badan peradilam yang mempunyai wewe

nang memutus sengketa/perselisiham perburuhan. Selanjut-

nya penutup bab I I , membahas Panitia Penyelesaiam

P erselisihan Perburuhan sebagai lembaga pemutus, bagai-

mana cara lembaga in i melaksanakan proses mengadili dan

bagaimama putusam panitia in i dijalankan.

Bab I I I membahas sistem peradilan di Indonesia*

mengemukakan organisasi peradilan menurut Undang-undang

nomor Ik tahun 1970, status dan kedudukkan Panitia Penye-

lesa ian Perselisiham Perburuhan dalam sistem peradilan

di Indonesia yang menuju pada kemungkinan eksistensi

Panitia PenyelesaiaB Perselisihan Perburuhan di masa

mendatang.

Bagiam akhir skripsi in i adalah bab IV yang me

rupakan kesimpulan dan saran, b e r is i beberapa kesimpulan

dari keseluruhan pembahasan serta beberapa saran yaag

diajukan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemba-

haruan hukum nasional.



EMANUEL SUJATMOKO

10

1Pasal Zki Umdang-undaitg Dasar 1945*

2Pasal 5 dam paeal 12 , j o , pasal 7,8 dan pasal 13, Undang-undang nomor 22 tahun 1957,

^I b id , . pasal 1 ayat l c ,

Sif,J,S*, Poerwadarminta, Kamue Umum Bahasa Indon esia , cet V, Balai Pustaka, JakarFa7T5757^7™§55^



EMANUEL SUJATMOKO

\ *■BAB II

PANITIA PEKYELESAIAH PERSELISIEAW PEHBURUHAH

1 * fjariauan H istoris tentang Peraturan Perundang-undangan

yang Menyangkut Panitia Penyelesaiam P erselisihan

Perburuhan

Seperti te lah dikemukakan pada Bab Pendahuluan,

bahwa untuk membahas digimakan metode h is to r is yang

mengungkapkan sejarah adanya lembaga pemutus dal aim perse

lis ih a n perburuhan,

Secara kronologis h is to r is lahirnya Panitia Penye-

lesa ian Perselisihan Perburuhan pertama k a li adalah dida-

sarkan pada Staatsblad tahun 1923 nomor 80, tentang Rege-

l in g van de Verzo eningeraad voor de Spoor-en Tramwegen

Op Java en Madura* Pada waktu itu pemerintah Hindia Be-

landa te la h membentuk MDewan Pendamai", yang merupakan

akibat pemogokan buruh kereta api d i Jawa dan Madura*

Staatsblad tahun 1923 nomor 80, secara berturut-

turut diganti dengan Staatsblad tahun 1926 nomor 224,

kemudiam diganti dengan Staatsblad tahun 1937 nomor 31,

dan Staatsblad 1937 nomor 624 tentang fiegeling van de

VerzoeniEgBraad voor de spoor en tramwegen in Indonesia*

Staatsblad in i memberlakukan Dewan Pendamai yang semula

hanya berlakm di Jawa dan Madura diubah untuk diberlakukan

seluruh Indonesia*

Berdasarkan Staatsblad tahun 1937 nomor 624 , maka

susunan keanggotaan MDewan Pendamai11 te r d ir i dari :

T

11



EMANUEL SUJATMOKO

12

seorang ketua yang diangkat oleh Guberrmr Jenderal,

wakil-wakil ketua "Dewan Pendamai" in i te r d ir i dari

orang-orang yang berada di luar perusahaan kereta ap i.

Anggota dari "Dewam Pendamaift te r d ir i dari enam

orang ditunjuk o leh kepala jawatan kereta ap i, enam orang

mewakili dewan Pengurue perueahaan Kereta Api di Indonesia,

dua orang mewakili persatuan pegawai sarjana pada jawatan

tersebut, enam: orang mewakili spoorbond, dua orang wakil

dari Koontsch Kath61ieke Bond van Spoor-ea Tramwegen in

Hederlands-IndiB, dua orang; mewakili buruh kereta api

bag! golongam Bumiputra.

"Dewatt Pendamai*1 mempunyai tugas sebagai perantara

jik a di perusahaan kereta api dan trem te r ja d i ataa akan

ter ja d i perselisih an perburuhan*

Ketentuan yang terdapat pada etaatsblad tahun 1937

nomor 31 p etaatsblad tahun 1937 nomor 62^, masih tetap

berlaku sampai pada saat Indonesia Merdeka« Barm pada

tanggal 20 Oktober 1950, Menteri Perburuhan telah menge-

luarkan sebuah Instruksi nomor PBU 1022-if5/U.^091 ten tang

Cara Penyelesaian P erselisihan Perburuhan* Dengan dike-

luarkannya peraturaru Menteri Perburuhan in i secara yu rid is

sudah tidak diberlakukan la g i staatsblad 1937 nomor 31 -

dan nomor 62^ sejak tanggal 20 Oktober 1950. Instruksi

Menteri Perburuhan tersebut menentukan bahwa :

perselisihan yang b e rs ifa t individual antar buruh dan majikan tentang soa l-soa l yang diatur dalam undang- undang dan peraturan-peraturan perburuhan yang tidak berakibat pemogokan diselesaikgn. o leh kantor daerah jawatan pengurusan perburuhan.5



EMANUEL SUJATMOKO

13

Dari ketentuam di atas te r lih a t suatw kemajuan di bidang

penyelesaian perselisih an perburuhan, pada jaman Hindia

Belanda penyelesaiam perselisihan perburuhan hanya di

bidang perkereta apian saja* Dengam instruksi Menteri

Perburuhan nomor PBtf 1022-45/U#4091f penyelesaian perse

lis ih a n perburuhan telah diperluas yang meliputi segala

bidang yang menyangkut masalah perburuhan di Indonesia*

Penyelesaian perselisihan perburuhan yang berdasar

pada Instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU 1022-45/tf

4091 adalah sebagai berikut : penyelesaian perse-

lisihanL yang b e rs ifa t perantaraan (mediation) atau per-

damaian (co n c ilia t io n ) dan jik a dikehendaki o leh pihak-

pihafc yang b e rs e lis ih , mengadakan pemisahan (a rb r itra -

t io n )" . Penyelesaian perselisih an secara suka re la tidak

dapat mengatasi perselisih an pada saat itu yang leb ih

b e rs ifa t p o l i t i c daripada b e r s ifa t ekonomis.

Berdasarkan Undang-undang Keadaan Perang dan daru-

rat Perang, maka kekuasaan m iliter pusat dengan persetu-

juan. dewan menteri menetapkan peraturan tentang penyele

saian perselisih an perburuhan, dalam bentuk peraturan

kekuasaan m iliter nomor 1 tahun 1951. Peraturan in i seba

gai pengganti Instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU

1022-45/U.4091, mulai sejak ditetapkan pada tanggal 13

Pebruaru 1951*

Peraturan kekuasaan m ilite r in i mengatur larangan

mogok di perusahaan v ita l , dan peraturan penyelesaian

pertikaian perburuhan. yang berbentuk sebuah panitia yang



EMANUEL SUJATMOKO

Ik

susunan keanggotaaimya te r d ir i dari :

Menteri Perburuhan sebagai ketua;

Menteri Perhubungan;

Menteri Keuangan;

Menteri Pekerjaan Umurt, sebagai anggota tetap*

Peraturam kekuasaan m ill ter in i masih dirasakan ada keku-

rangazmya dalam menyelesaikam perselisih an perburuhan

pada saat itu , yang kemudiam peraturan in i diganti dengan

sebuab undang-undang yang ditetapkan/diundangkan pada

tanggal 1? September 1951 adalah Undang-undang Darurat

nomor 16 tahun 1951> tentang Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan*

Undang-undang darurat in i sering mendapat kecaman

dari pihak buruh karena dipandang sebagai peraturan penge-

kangan hak mogok bagi buruh sebab :

1 * pihak yang hendak mtlakukan jfindakan terhadap pihak lainnya harus memberl tahukan maksudnya ltu dengan surat kepada Panitia Daerah* Tindakan itu baru' boleh dilakukan secepat^cepatnya t ig a minggu sesudah pemberitahuan itu diterima oleh Panitia Daerab. Pelanggaran atas ketentuan in i diancam dengan pidanaj

putusan Panitia Pusat yang b e rs ifa t mengikat. harus d itaati* Pelanggaran atas ketentuan in i juga diancam dengan pidana*'

Ketentuam-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang

Darurat nomor 16 tahun 1951» tidak memungkinkan para

burub monekan atau memaksakan kehendaknya dengan cara

pemogokan,

Dari kecaman-kecaman di atas mendorong dicabutnya

Undang-undang Darurat nomor 16 tahun 1951> diganti dengan



EMANUEL SUJATMOKO

15

Umdattigrundang nomor 22 tahun 1957 (lembaran Negara tahun

1957 nomor J+2) tentang Penyelesaian Perselisihan Perbu

ruhan, yang berlaku mulai sejak 1 Juni 1958 sampai

sekarang in i*

2* Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai

Badan Peradilan

Kekuasaan yudikatip atau kekuasaan, negara dalam

bidang kehakiman, yang berfungsi untuk mengawasi dan

mempertahankan hukumi yang te lah ditetapkan dan d ib erla -

kukan oleh negara*

JHamun beberapa sarjana di berbagai negara belum

mendapatkan kesatuan dalam m en di f in i sikan "peradilan" yang

dimaksud sebagai lembaga pelaksana kekuasaan yudikatip•

Dari beberapa d i f in is i yantf te lah dikemukakan para sar-

jana, Rochmad Suraitro menganbil kesimpulan tentang unsur-

unsur yang diperlukan supaya dapat dikatakan adanya badan

peradilan* Unsur-unaur itu adalah :

a* adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umura, yang dapat diterapkan pada suatu per- soalan;

b* adanya suatu perselisihan yang konkrit; c* adanya sekurang-kurangnya dua pihak; d* adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang

mcmutuskan perselisihan.®

Dari unour-uneur yang dikemukakan Rochmat Sumitro, mem-

b eri i s t i la h "peradilan11 dalam a r t i yang luas, sehingga

peradilan dapat dilakukan oleh a rb iter , atau badan yang

dibentuk berdasarkam undang-undang*

Salah satu badan peradilan yang dibentuk berdasar-

kan undang-undang di antaranya adalah Panitia Penyele-



EMANUEL SUJATMOKO

saian P erselisihan Perburuhan, yang mempunyai wewenang

mengadili/memutus perselisihan perburuhan*

Adanya aturan hukumi yang abstrak sebagai salah sa-

tu unsur yang d im ilik i Panitia Penyelesaian1 Perselisihan

Perburuhan) dalam menjalankan fungsinya sebagai badan.

peradilan telah dipenuhi dengan adanya peraturan perun-

dang-undangan tentang perburuhan, baik yang te r tu lis

maupun tidak te rtu lis*

Selanjutnya Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan mempunyai wewenang memutus/menyelesaikan

perselisih an perburuhan yang te r ja d i dalam praktek dan

perselisih an in i harus diajukan pada Panitia Penyelesai

an P erselisihan Perburuhan:* Untuk memutus perselisihan

perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan. Perburuhan

harus memperhatikan bahwa perselisihan in i te r ja d i antara

buruh dengan majikan atau serikat buruh dengan majikan/

gabungan pengusaha*

Adanya aparatur yang berwenang memutus p e r s e li-

sihan perburuhan yang telah diajukan pada Panitia Penye

lesaian Perselisihan Perburuhan, telah dibentuk aparatur

berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957* *

Dengan telah dipenuhinya unsur-unsur yang d iper-

lukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan supa-

ya dapat dikatakan sebagai badan peradilan, maka "Panitia1*

in i mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan

perburuhan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957-

dan Undang-undang nomor 12 tahun 196if*



EMANUEL SUJATMOKO

17

3* P anitia Pegyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam

keadaaix sekarang

"Lembaga peradilan perburuhan sebagai p ila r ketiga

dalam hubungan perburuhan Pancasila, menjadi penting

mengingat kenyataannya bahwa kepentingaa buruh dan pengu-

aaha memang berbeda".^

Peradilan perburuhan yang mempunyai wewenang menye-

lesaikam perselisihan perburuhan, sebagaimana telah d i-

kemukakam pada bagian dua bab in i adalah Panitia Penye

lesaian Perselisihan Perburuhan,

Undang-undang nonor 22 tahun 1957 bagian I I I pasal

12 ayat 1 mengatakan bahwa Panitia Penyelesaian P erse li

sihan Perburuhan Pusat berkedudukan di Jakarta dan

‘te r d ir i dari seorang wakil dari Kementerian Perburuhan

sebagai anggota merangkap ketua. Anggota-anggota te r d ir i

dari :

seorang wakil dari Kementerian Perekonomian;

seorang wakil dari Kementerian Keuangan;

seorang wakil dari Kementerian Pertanian;

lima orang dari kalangam buruh, dan

lima orang dari kalangan majikan (pengusaha),<

Untuk tia p -tia p anggota ditunjuk seorang anggofca pengganti*

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota

P/*P dilakukan oleh "Dewan Menteri11 dengan surat keputus-

an Presiden atas usul Menteri Perburuhan (Menteri Tena

ga Kerja dan Transmigrasi) dan dalam waktu dua tahun

dapat diangkat lagi* Demikian juga dengan susunan keang-



EMANUEL SUJATMOKO

18

gotaan P^D harus mewakili t ig a unsur tersebut dimana

unsur pemerintah diw akili pegawai departemen yang te rse -

but dalam; kepengurusart P4P, wakil dari departemen perbu-

ruham sebagai ketua# Pengnngkatan anggota Panitia Penye-

lesa ian P erselisihan Perburuhan Daerah dilakukan Menteri

Perburuham dengan masa kerja dua tahun,

Ketentuan pasal 1 ayat l c Undang-undang nomor 22

tahun 1957i (tentang perselisihan perburuhan) membedakan

antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan,

Dengam dihapusnya hakim residensi (Undang-undang

nomor 1 tahun 1957 Lembaraxt Negara 1957 nomor 9)>

p erse lisih an hak masuk wewenang Pengadilam negeri, yang

juga masuk wewenang Panitia Penyelesaian P erselisihan

Perburuhan, Hamun keduanya in i mempunyai perbedaan yang

pokok*

1* yang dapat meramtut di muka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuham hanyalah majikan dan organisasi buruh, tidak juga buruh perseorangan, eedang di muka Pengadilan negeri buruh perseorangan dapat mengajukan tuntutannya,

2, Sanksi putusan. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah semata-mata sanksi perdata, sedangkan pihak yang tidak tunduk pada putusan Panitia Penyelesaian P erselisihan Perburuhan dapat pula dikenakan sankdi pidana kurungan selama-lama- nya tiga bulan denda setinggi-tingginya sepuluh 1 ribu rupiah, 1°

Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan kepada

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tidak

dapat diajukan kepada pengadilan negeri,

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan p erad il

an yang menyelesaihait perselisihan perburuhan, Panitia



EMANUEL SUJATMOKO

19

in i dipirapia olehbketua "Panitia11 yang sekurang-kurang-

nya bersidang satu, k a li dalam satu minggu,

Sebelum perselisiham ditangani PJ*D atauP^P secara

yu rid is "penyelesaian perselisihan perburuhan d is e le sa i-

kaxn antara la in dengant cara musyawarah, perantaraan oleh

pejalfcat, a rb itra s i sukarela (yang dalam praktek tidak1*1pernab digunakaa) baru kemudian P4D atau P^P , , , , u.

Tata cara penyelesaiam perselisihan perburuhan,

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berpedoman

pada "Baku® Acara Perdata (H I R ) "^ se p a n ja n g ketentuan

-ketentual* dalam B I R dapat diterapkam untuk raenyelesai-

kan perselisihait perburuhan. B ila hukum acara tersebut

tidak dapat diterapkam untuk menyelesaikan perselisih an ,

Panitia menempuh jalan dengan angket,

Keputusam P^D merupakan keputusan tingkat pertama

yang dalam> jangka ,waktu Ik hari dapat dimintakan banding

pada P^P sebagai peradilan banding dan juga peradilan

tingkat terakhir di lingkungan Panitia Penyelesaiam

Perselisihan Perburuhan, Jika putusan Pi+D tidak diminta

kan) banding pada P^P* pelaksanaani putusan Pi*D BarusI

diraintakaa pada Pengadila® negeri supaya putusan dinyata-

kan dapat dijalankam ( f ia t eksekusi) dan selanjutnya <

dilaksanakam menurut aturan yang biasa untuk menjalankan

suatu keputusan perdata, Demikian juga untuk menjalankan

putusan P^P dapat dijalankan dan mempunyai day a mengikat

terhadap mereka yang b e rse lis ih .



EMANUEL SUJATMOKO

20

5''pasal 1, Instruksi Menteri Perburuhan. nomor P B U 1022-/f5 /U .W i :

6lmam Soepomo. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, c e t . I I , Jamb at am, Jakarta, l9 ?4 , h. li+9 .

? Ib id , h* 146*

^Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pa.iak di Indonesia. ceF-tV, Eresco, Bandung, 19^6, h. 79.

9Sukarno r Pembaharuam Qerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila> ce t . I I , Alumni. Bandung, i 960 , to. 79.

■ Îmam Soepomo, Pengarttar Hukum Perburuhan. ce t ,I I , Jambatam, Jakarta, 197^, h, 79 ,

^•Sukarno, l o c . c i t ,

■^Wawamcara dengan Bapak Abdurracbman, Panitra PZ*D Surabaya, 17 Mei 1981,



EMANUEL SUJATMOKO

SI STUM PERADILAK DI INDONESIA

BAB I I I

1* Organ!sasi Peradilan menurut Undang-undang nomor 14

tahun 1970

Dalam suatu negara yang berdasar atas hukum,

dibuktikan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak

asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang po-

l i t i k , hukumi, ekonomi, dan pendidikan*

Untuk mewujutkan adanya perlindungan hak asasi

manusia dalam bidang hukum perlu adanya peradilan yang

bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu

kekuasaan/kekuatam lainnya*

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan

penjelasan aut&entik menurut hukum tata negara Republik

Indonesia, menyatakan "negara Indonesia berdasar atast

hukum (rcchtstaad) tidak berdasar atas kekuasaan belaka-t

(machtsstaad)"*

Dalam membentuk negara hukum Republik Indonesia,

dibentuklah badan peradilan yang merdeka/bebas berdasar

pada Bab IX pasal 2k Undang-undang Dasar 1945 yang berbu-

nyi sebagai berikut :

Pasal 2k ayat 1 Undang-undang Dasar 1945

kekuasaan kehakiman dilakukan oleic sebuah Mahkamah Agung

dan la in -la in Badan kehakiman menurut undang-undang"*

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945

"Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakiman itu diatur

21



EMANUEL SUJATMOKO

dengan undang-undang"*

Pasal 2k Undang-undang Dasar tersebut di atas hanya me-

ngatur tentang kekuasaan kehakiman terbatas hanya h a l-

hal yang pokok saja dan untuk pengaturan selanjutnya akan

d isera^ an /d iperirtci je la s dalam undang-undang pelaksa-

na dari ketentuan Undang-undang Dasar 19^5*

Sebagai penjelmaam atau pelaksanaan dari pada

pasal 2k Undang-undang Basar 1945* maka diundangkanlafe

undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan

Dal ami Lingkungan Peradilan Umuta dan Mahkamah Agung,

undang-undang nomor 1 tahun 1950mtentang Susunan Kekuasa

an dan Jalamnya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,

undang-undang noraor Ik tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang mengatur ten

tang sistemi peradilan di Indonesia*

Pasal 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

negara hukum. Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970

"Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ter can turn dalam

pasal 1 , diserahkan kepada badan-badan peradilan dan d i-

tetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok meneri-

ma, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya".

Ketentuan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 fedang-undang nomor



EMANUEL SUJATMOKO

23

14 tahum 1970 dapat disimpulkan bahwa untuk terselengga-

ranya negara hukum Republik Indonesia, Kekuasaan keha-

kimam harus merdeka bera rti bebas dari pengaruh kekuasaan

/kekuatam yang la in .

Kekuaeaan^kehakiman dilaksanakan melalui badan.

Peradilatu sesuai dengan keteatuan Undang-undang nomor 14

tahun 1970.

Sietemi peradilan sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-undang nomor 14 tahun 1970, Kekuasaan kehakiman

dilaksanakan melalui empat macam peradilan yang mempunyai

kewenangan mengadili adalah :

1# Peradilan umumt adalah badan peradilan yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum di bidang hukum pidana maupum hukum per data bagi warga negara pada umumnya;

2* Peradilan agama adalah badan peradilan khusus yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum dalam pelaksanaan hukum Islam;

3« Peradilan m iliter adalah badan peradilan yangmempunyai wewenang khusus mengadili sengketa hukum yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasar hukum m ilite r ;

4 . Pradilau tata usaha negara adalah badan peradilan khusus yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum dalam lingkungam administrasi (ta ta usaha) negara.13

Undang-undang in i mengatur adanya empat bentuk badan/

organisasi peradilan yang masing-masing mempunyai l in g -

kungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan

tingkat pertama dan banding.

Dalam: melaksanakan sistem peradilan negara Indo

nesia menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970, menya-



EMANUEL SUJATMOKO

takan balrwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara ter-*

tin gg i yang, merupakan pengadilan tingkat akhir/kaeasUbat-

g i semua lingkungan peradilan eerta melakukan pengawasan

terhadap pengadilan. la in dalam semua lingkungan peradilan*

Ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan

pasal 13 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 , dapat disim-

pulkan bahwa se la in Mahkamah Agung dan badan-badan pera

dilan aeperti tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-

undang nomor 14 tahun 1970, dalam hal-hal tertentu masih

dimungkinkan adanya lembaga pemutus la innya,asal d i-

bentuk berdasarkan undang-undang*

Salah satu lembaga pemutus yang sekarang ada dan

mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa/perselisihan

secara khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang

nomor 22 tahun 1957> adalah Panitia Penyelesaian P e rse li-

sihan Perburuhan, untuk menyelesaikan perselisihan perbu-

ruham yang telah diajukan kepadanya*

Dalami kenyataannya Panitia Penyelesaian P erse li

sihan Perburuhan adalah lembaga yang melaksanakan tugas

kehakiman, yang berada di luar sistem peradilan di Indo

nesia*

Sebagai lembaga pemutus, Panitia Penyelesaian

Per s e l l sihaniPerburuhaiL tidak tunduk di bawah Mahkamah

Agung, baik secara organ isatoris maupuo dalam menjalankan

tugasnya dalam bidang kehakiman* Keputusan P4D atau P4P

tidak dapat dimlntakan kasasi pada Mahkamah Agung, melain-

kan untuk kasasi keputusan Panitia Penyelesaian P e rse li-



EMANUEL SUJATMOKO

sihan Perburuhan harus diajukan pada Menteri Tenega Kerja

dan Transmigrasi sebagai lembaga kasasi*

2m Kemungkinan ik s is ten s i Panitia Penyelesaian P e rse li-

sihan Perburuhan pada Masa Mendatang

Hubungan̂ Perburuhan Pancasila yang dirumuskan se

bagai hubungan antara para pelaku dalam proses produksi

barang dan jasa (buruh,pengusaha, pemerintah) yang d i-

dasarkam pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*

Huburtgam in i ada tig a prinsip atau tridarma yang menda-

sari hubungan perburuhan Pancasila, adalah :

1 . prinsip rumongso handarbeni adalah prinsip merasa ikut merailiki;

2 . prinsip melu harungkepi adalah prinsip ikut meaa- jukaix dan mempertahankam apa yang dirasa sebagai m ilik bersama (prinsip ikut bertanggung jawab);

mulat sariro hangroso wani adalah prinsip mawas d ir l bagi semua pihak pelakw dalam hubungan perburuhan *1 *

Secara t e o r i t is p rin sip -p rin sip hubungan perburuhan

Pancasila melahirkan musyawarah untuk menyelesaikan per-

selisiham yang setiap waktu dapat te r ja d i.

Penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak

pernah digunakan (tidak e fe k t if ) terutama perselisihan

perburuhan yang menyangkut ketentuan-ketentuan Undang-

undang nomor 12 tahun 1964#

Lembaga pemutus untuk penyelesaian perselisihan

perburuhan adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan yang merupakan peradilan yang tidak b erd ir i

sen d iri, melainkan tukuk dan bertanggung jawab pada Men-

25ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga


EMANUEL SUJATMOKO

26

t e r i Tenaga Kerja dan Transraigari yang juga mempunyai

hak nveton̂ -5 terhadap putusan Panitia Penyelesaian Per-

se lis ih a n Perburuhan*♦

Dengan berlakunya pasal 10 Undang-undang nomor 14

tahun 1970, maka secara te o r i , status dan kedudukan Pani

t ia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berada di luar

sistem peradilan di Indonesia, walaupun perselisihan per-

buruhan pada prinsipnya masuk ruang lingkup hukum perdata.

Dengan terbentuknya Panitia Penyelesaian P e rse li

sihan Perburuhan sejak diundangkannya Undang-undang nomor

22 tahun 1957, Mahkamaii Agung tidak mempunyai kekuasaan

terhadap Panitia Penyelesaian P erselisihan Perburuhan,

eehingga masalah in i akam mempengaruhi status dan ek sis-

tensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. dalam

s i stem; peradilan di Indonesia*

Terlepas dari masalah-masalah tersebut fli atas

kehadiran Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

di Indonesia sangat diperlukan bagi Masyarakat (buruh dan

pengusaha) untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan

yang akhir-akjair in i banyak diajukan pada P4D atauP4P«

Dari ketentuan pasal 13 dan pasal 14 ayat 1 Undang-undang

nomor 14 tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga pe

mutus tidak boleh. menolak untuk memeriksa dan mengadili

perselisihan perburuhan yang diajukan dengan dasar hukum

atau tidak dengan dasar hukum, wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya*



EMANUEL SUJATMOKO

2?

Ik sisten si Panitia Penyelesaian Perselisihan Per

buruhan pada masa mendatang tetap dipertahankan mengingat

banyaknya perkara/perselisilian perburuhan yang diajukan

pada P4D maupun P4P dan makin seringnya lembaga in i mela-

kukan persidangan dalam pemeriksaan perselisih an perburuh

an.

^Dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung

nomor 1 tahun 1980, perihal Pelaksanaan putusan-putusan

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memperje-

la s eksistensi Panitia Penyelesaian P erselisihan Perbu

ruhan sebagai lembaga pemutus.

Angka 5 (lim a) huruf b surat edaran Mahkamah Agung

menyatakan bahwa Pengadilan tidak. bertindak selaku hakim

banding terhadap putusan Panitia Penyelesaian P e rse li

sihan Perburuhan yang bersangkutan, maka pengadilan

tidak boleh menilai kebenaran i s i (matorl) dari putusan«

Angka 6 (enam) surat edaran Mahkamah Agung in i me-

nentukan bahwa yang berhak mengajukan f ia t eksekusi ada

lah pihak yang dimenangkan dalam putusan Panitia Penye

lesaian Perselisihan Perburuhan yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Penga

dilan negeri dalam memberikan f ia t eksekusi hanya meru

pakan' lembaga pengesahan terhadap putusan Panitia Penye

lesa ian Perselisihan Perburuhan, supaya putusan itu dapat

segera dijalankan oleh pihak-pihak yang bersengketa*



EMANUEL SUJATMOKO

28

^ p a sa l 10 ayat 1, Undang~undang nomor 14 Th« 1970«

^Sukarno, Pembaharuan Gerakan Buruh Di Indonesia Bam Hubunsam Perburuhan ^ancasila. cet i i* Alumni.Ban Jung, b . ' 68.---------------------

“̂ Memteri Perburuhan dapat membatalkan atau menun- da pelaksanaan suatu putusan P/|P, jik a tindakan demikian in i dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umura sert* melindungi kepentingan negapa. Pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut setelah Menteri Perburuhan berunding dengan Menteri-menteri yang kemen- teriannya mempunyai wakil dalam P4P (pasal 1? ayat 1 dan2 UU nomor 22 tahun 1957)*



EMANUEL SUJATMOKO

K E S I M P U L A B D A H S A B A H

gesim w lan

Sejak ditetapkan Repelita sebagai landasan pern-

bangunan negara Indonesia, maka secara berangsur-angsur

b erd ir ila h beberapa pabrik di berbagai tempat di Indonesia#

Berdirinya pabrik yang begitu pesat membawa pengaruh te r -

serapnya tenaga kerja sebagai salah satu faktor dalam; pro

ses produksi, sehingga menimbulkan kewajibam negara untuk

mengadakan perlindungan terhadap tenaga k erja (buruh)

agar perselisih an perburuhan tidak berlaru t-la ru t yang

te r ja d i antara pihak pengusaha dengan buruh.

Perlindungan oleh negara telah dilakukan dengan

dibentuknya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

yang mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan perburuh-

an.

Secara h is to r is panitia in i te lah beberapa k a li

mengalami perubahan peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar berdirinya Panitia Penyelesaian P erse lis ih

an Perburuhan* Perubahan in i membawa komsekwensi berubah-

nya susunan keanggotaa® Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan yang hampir sama dengan keanggotaan "Dewan

pendamai11 bagi perselisihan perburuhan kereta api dan

trem di Indonesia pada waktu penjajahan Hindi a Belanda

(Stb 1937 nomor 31, Stb 1937 nomor 62k) yang te r d ir i dari

unsur pengusaha (pemerintah), kalangan buruh, dan kalangan



EMANUEL SUJATMOKO

30

pengusaha.

P anitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan se

bagai lembaga pemutus yang memenuhi unsur-unsur peradil

an sebagaimana dikemukakan pada bab I I , mempunyai keve-

nangan memutus sengketa/perselisihan perburuhan berdasar

Undang-undang nomor 22 tahun 1957 dan Undang-undang nomor

12 tahun 1964.

Tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan

dapat dibedakan menjadi dua bidang adalah perselisihan

hak dan perselisihan kepentingan,di mana perselisihan hak

masuk wewenang Pengadilan Negeri, dan perselisihan kepen

tingan masuk wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan#

Untuk menjalankan keputusan panitia in i , pihak

yang dimenangkan harus minta f ia t eksekusi pada Pengadil

an Negeri yang wilayahnya m eliputi pihak-pihak yang b er-

s e l is ih bagi putusan P4Dt untuk putusan P^P f ia t ekseku

s i harus dimintakan pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

Menurut pengalaman dari sejak adanya perselisihan sampai

adanya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu

ruhan dapat memakan waktu bukan hanya berbulan-bulan,

bahkan kadang-kadang sampai satu tahun# Kemudian untuk

mengajukan fia t eksekusil pada pengadilan negeri juga mem-

butuhkan waktu yang tidak sedikit* Dalam tenggang waktu

itulalr yang menjadi bebam yang sering menekan bagi pihak

buruh* Demikian juga dengan kedudukan Menteri Tenaga Ker-

ja dan Transmigrasi dalam hubungan kerja dengan Panitia



EMANUEL SUJATMOKO

31

Penyelesaian P erselisihan Perburuhan sangat menonjol, di

mana Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Menteri Tena

ga Kerja dan Transraigrasi yang juga mempunyai hak veto

terhadap putusan Panitia in i ,

Dalam. sistem peradilan di Indonesia yang diatur

berdasarkan Undang-undang nomor Ik tahun 1970, Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berada di luar s is

tem peradilan di Indonesia* Namun eksistensi Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat berlangsung

terus berdasar pada pasal 13 Undang-undang nomor Ik ta

hun 1970, yang dipertegas dengan. surat edaran Mahkamah

Agung nomor 1 tahun 1980 perihal Pelaksanan Putusan Pani

t ia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Saran-saran

1. Dalam hal sudah d irea lisirn ya pasal 10 ayat 1

Undang-undang nomor Ik tahun 1970, maka Panitia Penyele

saian Perselisihan Perburuhan dapat dipertahankan ek sis-

tensinya sebagai aparatur yang berwenang memutus p e r s e li-

sihan perburuhan* Untuk mempertahankan eksistensi badan

tersebut,sebaiknya keanggotaan Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan mempunyai s i fa t yang permanen

dan dipisahkan kegiatannya dengan Departemen Tenaga Kerja

dam Transmigrasi, sehingga Panitia Penyelesaian P erse li

sihan Perburuhan menjadi badan/lembaga non departemental

yang b erd ir i sen d iri.



EMANUEL SUJATMOKO

32

Maka sudah tentu dasar hukum yang mendasari ber-

dirinya badan/lembaga in i perlu diganti atau diubah men

jad i suatu, badan non departemental, yang di samping se

bagai badan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pemutus

dalam: perselisihan perburuhan, juga membantu Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam masalah pemutusan

hubungan kerja di perusahaan swasta berdasarkan ketentuan

Bndang-undang nomor 12 tahun 1964.

2 . Dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lem

baga pemutus perlu d ir e a lis ir pasal 13 Undang-undang no

mor 14 tahun 1970, di mana Panitia Penyelesaian P e rse li-

sihan Perburuhan merupakan peradilan khusus yang mempu

nyai kekuatan memaksa putusannya tanpa f ia t ekeekusi

Pengadilan Negeri,



EMANUEL SUJATMOKO

d a f t a r b a c a a n

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Symposium Hukum Perburuhan, Binacipta, tanpa tempat,I57tt,

Imam Soepomo, Pengantar Bukum Perburuhan, ce t , I I , Jam- batan, Jakarta, 1980,

_________ . Bukum. Perburuhan BdLdang Hubungan Ker.ia,ceETTTJ Jamb at an, Jakarta, 19? i t

Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Peme- rintahan dan Peracdlan Administrasi Negara/ ce t , I I , Alumni, Bandung, 1970V

Poerwadarminta. W .J.S,, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ce t . Vf Balai Pustaka, Jakarta, 1976,

Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pa.lak di Indonesia, ce t,IV , Eresco, Bandung, 1978,

Sukarno, Pembaharuan Q-erakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila, c e t , I t , Alumni. Bandung.m

Sunarjati Hartono, Apakah The Rule o f Law i t u ? , ce t# III , Alumni, Bandung, 1976.

Suny Ism ail, Mekanisme Demokrasi Pancasila> c e t , I I I ,Aksara Baru, J a k a r ta ,1978*

Utrecht,E, Pengantar Hukum, Administrasi Negara Indonesia, c e t , IV, tanpa t empat, tanpa tahun,

Wantjik Saleh,K, Kehakiman dan Peradilan, Sumber cahaya, Jakarta, 1976#

M A J A L A E

Prisma, nomor I tahun 1981,

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

____________________ , Undang-undang nomor 14 tahun 1970.



EMANUEL SUJATMOKO

3 b

_____________________ , Undang-undang darurat nomor 16 tahun2 2 ?

______________________,_Undang-undang nomor 22 tahun 1957*

_____________________ , Undang-undang nomor 12 tahun 1964.

Menteri Perburuhan, Peraturan Menteri Perburuhan nomor P B U 1022-45/U. 4691," tahun 1956.

Penguasa M ilite r , Peraturan Kekuasaan M iliter nomor I tahun 1951.



EMANUEL SUJATMOKO

KJK30A1. .( aura IUSUK IMII DISELiSAL.A-’l H - . -£aT TAWM i 1974.

PEUUTU3/W HU0UNOAN KERJA.*) I per seu s iha:i pfiicji-.uiiAii *•)

K H L 0 it 1 MASVX P) I 3EL£3AI LENjUH I Ui-AI 1 T.K I pcm.’S D L r. tI 3 t* .l ] T .K . t S o a l 1 T .K . nnko 1 s i s 1 nrika si. i I v k3 \ Bl 3 1 C 'S I 1 e l j ■i& >

\*V*hLli5

YAliG IU3UK NAN uli>. V . ;a .:.-JU f ^ - a AT

TAfrjTI » 197i

1 ;j."JT03Art f?JBL"IOAlt KEIUA 1

X ; ',-AT ' 1975 t •i y ^ fjn

S o a l - 2̂ 13 - 223 - 69 T.K. • 1 0 , ./J - 3>03 - 2493

!E::3BTA:rji 5 JtuJXtra Xen*la'itJL

j:wi - 2 » J *• 1 * i ■*

160C 03314 .-

rn *k k.:x.l£:jai\.! r̂. -LI.V f.ntS ' ' ilA JjA7

it-u^Ue ,

' . t i f a( mt'i iyik ftt ,,tp ) .j.'.'TTcoucTt.-



EMANUEL SUJATMOKO

PCR5UflL«N rfl::G flAt-K L)W O I S t l f .^ K A 'i -r- .J^ii

fAHUH 1 1V76,

d : A A K H I R T A H U N 1 V 7 C i t P t m u t u a a n H u i b u r v p n n K * r j a F B r a a l l a l n a n ^ v . ' .1

S o a l 1 Jftl - 272 . 10rJ rtcauk i A ♦ J ♦ J * -T . K . i n 0 2 7 - Q & 2 G a A ^ U 3 S g l t a j l l ? ♦ I j J i J _ L 3

P H N i f f d v i ' . n x i 1A I A U >j c » y - u s i m

P tH S O A U .f YANG fW 3U K DAII O I S C ir S M K A t i P ' i - k l * * .

TAHUrj I 1^77

i l ^ A ^HIH U ).U :< i y / 7 » P- .u c u - j n H n U -j m K ^ irj <

Su»il I ^16 — 327 ■ Jii'J T .K . : t7v33—* 12 JOO » rjJ-2B

r£r £TfHUI i p w l t a t i K o p * l « ,

f|___i » '

>1- .11 :

• f A T t A r - . . n { L L ~ ' M ; - . t i .

I 'L '- )U

F B F U . A U H YAJJG H A S UK DAH t U S S I . I S A L K . W P v t - l ^ A T

T A h l l N t L 9 f O .

1 psiarru3A:i jrj3tf!GA:t kekja +) i P i;i^ :L13IllA J i-IJi'JFJHA1! * ) I

KETEU.t'JAJI^ U t Q B J •usirc o ) i n n 25AI P I,STn,Tt 1 JPA't ! T .K . I. 1 !Kt:,US 1 i t . 1 U I1 39a 1 t f .K . 1 S oa l 1 T .K . 1 rsl;U I jjla 1 . 1 ! a lii tr kS ! s la 1 r u k i l □1 j 1 1 3 1 Hi* 1

1": r.:#bx*t«n/P®P~ 1 45 1 700 I 34 1 -143 1 . | _ ( - ! - I - t 1 — 1 1 3 1 2 1 z ) re nsaûlc• Isa ta i.

i'c rtftcfc in ^ v i 1 ISO I 5274 1 132 1 4304 1 1 1 1 I 1 1 1 J - 1 t - 1 - 1 1 1«■)

jr;ut* l a l

)J I r .J u s tr t / t 242 I 111E0 1 205 t 9115 1 2 t 1 I 1 1 X I 1 J 1 1 2 1 1 1 2 1 I 1P nbrl-

M U .H .2 2 /Jftnjunan I 30 1 1307 I 34 I 1771 t t - i : i - 1 - 1 | - l - 1 - 1 - 1.Js 1-dfiânâJi 1 20 1 163 1 21 1 47 1 1 - i l i 1 1 - 1 I 1 l 1 J - 1 - 1•o::.utiu£:m I >0 J 439 1 32 P 356 I 1 - i - i - 1 - J 1 - 1 - 1 - 1 - 1vo ta J asc I 53. 1 91 1 45 I 03 1 1 1 - t - i - 1 - 1 1 - t - I - 1 - 1

I W» 1 1D654 1 503 t 16719 1 4 1 ? I 4 1 s i l l 1 1 y i i I i : 4 1

- T U t .\ n.;i in cajeun 1970 i FtrJTU-’A : r-j--:" . ca:i k: : " ja p ^ n n r ja :i ?.r- r‘

i SDAl - r . - ^03 - !Li: uk ,

PERSCALAN YAiJU HAS UK DAH DI3LU_5AiKAJ< P*t FJSAT

PARI JAHUARI fl/d DESDUiLH 1979 .

LJU.U.IP«m utuo«n Hubungan K arja P ora e l i s than I'arburuhnn •) K atarangHaauk * ) S e ie s n i Lcnbur U(jah THH Bonus D ll

S o a l TK Soetl T K Hak o ld Kak S is Hsk S la Mak S la Kuk S la

JParkabuaaji «t8l 31 299 1 1 2 2 _ _ _ „ * )T araaau kP arta*bangan 78 M ? 8 5C 1326 _ - 1 _ _ _ _ _ 1 aiaA tahyang l a l

la r t i ia t r i /P a b r ik 265 5297 213 >t 907 6 k 6 't 2 2 - _ _

m s t . nAN YAW3 MAfiJIC PAM D IS tL tS A lK A H P>v - PUS ATDAl^I JAMli'AHl r i /D PESttUBfcR T > & 0.

. y i

PMUtuaax) Hubungan K «rji 4 ) , P a raallslh in Ptrburjh&n + +] .

Kk ATCAWtUauk £ I, •■bur Upah T.H .J . 3anua I nn l» in -l» ltl

3o«A T.K. S oil T.K Hak. 21« Hak 61* Hck a u H«k S is Halt fi]«

39 533 32 **3̂ m _ .. _ _ „ *) ;'i(i*rj-und«nf

7 k *550 70 3963 1 1 1 - - - - - - -■».12 taNuB V.

. U ifa tttii/P ib rlk 200 2959 233 2165 5 .d ab (-u n d an f

32

panitia pehyelesaian perselisihan perburuhah dal am …repository.unair.ac.id/12245/1/12.pdf ·...

Documents