hukum perburuhan konstitusional · pdf file@ paragon hotel, 28-29 september 2016. pra kata????...

HUKUMPERBURUHAN

KONSTITUSIONALAri Lazuardi / PAKKAR

disampaikan pada Trainers Training “Undang-Undang dan Advokasi Perburuhan” @ Paragon Hotel, 28-29 September 2016

Pra kata????

◦ Mengapa diperlukan hukum perburuhan?

◦ Sejauh mana hukum perburuhan berguna dalam relasi

perburuhan?

◦ Mana lebih efektif, dalam advokasi menggunakan mekanisme

proses hukum murni daripada mekanisme non judisial?

Guna berjalan tujuan dari

pembentukan hukum, maka Pijakan

Konsitusional berbangsa harus

didasari pada satu hal yang sama

PENDAHULUANPROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Antara lain:

• Amandemen UUD 1945

• Penghapusan doktrin

Dwi Fungsi ABRI

• Penegakan hukum, HAM,

dan pemberantasan KKN

• Otonomi Daerah

• Kebebasan Pers

• Mewujudkan kehidupan

demokrasi

Tuntutan Reformasi

• Pembukaan

• Batang Tubuh

- 16 bab

- 37 pasal

- 49 ayat

- 4 pasal Aturan Peralihan

- 2 ayat Aturan Tambahan

• Penjelasan

Sebelum Perubahan

• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

• Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden

• Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir

• Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang

• Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Latar Belakang Perubahan

Menyempurnakan aturan

dasar, mengenai:

• Tatanan negara

• Kedaulatan Rakyat

• HAM

• Pembagian kekuasaan

• Kesejahteraan Sosial

• Eksistensi negara

demokrasi dan negara

hukum

• Hal-hal lain sesuai dengan

perkembangan aspirasi dan

kebutuhan bangsa

Tujuan Perubahan

• Pasal 3 UUD 1945

• Pasal 37 UUD 1945

• TAP MPR No.IX/MPR/1999

• TAP MPR No.IX/MPR/2000

• TAP MPR No.XI/MPR/2001

Dasar Yuridis

• Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

• Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Mempertegas sistem presidensiil

• Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal

• Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Kesepakatan Dasar

• Sidang Umum MPR 1999

Tanggal 14-21 Okt 1999

• Sidang Tahunan MPR 2000

Tanggal 7-18 Agt 2000


Tanggal 1-9 Nov 2001


Tanggal 1-11 Agt 2002

Sidang MPR

• Pembukaan

• Pasal-pasal:

- 21 bab

- 73 pasal

- 170 ayat

- 3 pasal Aturan Peralihan

- 2 pasal Aturan Tambahan

Hasil Perubahan

Source: SYAFRAN

SOFYAN- teori

Konstitusi

Kondisi Saat ini

◦ Gini Koefisien Indonesia: 0,39 (Rilis BPS maret 2016 )

Apa Maknanya???

Pertumbuhan ekonomi naik

manfaat dari pertumbuhan dinikmati 20% masyarakat terkaya.

80 persen penduduk tidak mengalami peningkatan berarti

Gini Rasio DKI Jakarta, JAWA TENGAH, dan Sumatera Utara 2010-2013

3.6

4.44.2

4.5

3.4

3.8 3.8 3.87

3.5 3.53.3

3.54

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2000 2011 2012 2013

Chart Title

DKI Jakarta Jawa Tengah Sumatera Utara

BPS, Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007-2013

Lanjut kondisi

◦ 2,5 juta anak putus sekolah (Unicef 2015)

◦ 70 tahun merdeka, rasio elektrifikasi belum sampai 90 %

◦ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 124 dari 187

negara (UNDP)

◦ 28 juta penduduk Indonesia Miskin (BPS) dan 68 juta rentan miskin

◦Apa relevansinya dengan hukum

perburuhan??

Konsepsi hukum

◦ Hukum yang dicitakan dan hukum yang berjalan

◦ Ius constituendum dan ius constitutum

◦ Definisi:

◦ Paul Scholten dalam Algemeen Deel menyatakan, bahwa hukum itu suatu petunjuk

tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu

perintah.

◦ Grotius: law is a rule of moral action obliging to that which is right

◦ Immanuel Kant; Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki

kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak

bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

◦ E. Utrecht hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang

perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat

dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran

terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu

negara atau lembaga.

◦ Leon Duguit: hukum ialah seperangkat aturan tingkah laku para anggota masyarakat,

dimana aturan tersebut harus diindahkan oleh setiap masyarakat sebagai jaminan dari

kepentingan bersama dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama

terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

◦ Mochtar Kusumaatmadja: hukum tidak hanya sebagai perangkat kaedah dan asas-

asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan mencakup

lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan

Posisi hukum perburuhan?

Publik Privat

Aspek hukum perburuhan

HukumPerburuhan

Perdata

AdministrasiPidana

Definisi hukum perburuhan

◦ Molenaar: mengatur hubungan antara majikan dan buruh, buruh dan buruh, dan

antara penguasa dan penguasa

◦ Levenbach: peraturan yang meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan,

yang pekerjaannya dilakukan dibawah pimpinan

◦ Imam soepomo: himpunan peraturan,tertulis atau tidak, yang berkenaan dengan

suatu kejadian pada saat seorang bekerja pada orang lain secara formal dengan

menerima upah tertentu

Perkembangan hukum perburuhan

◦ Revolusi industri Eropa sekitar akhir abad 18

◦ Pembaruan model perjanjian kerja awal abad 19,

(Perjanjian kerja, trade Union, CBA, Jamsos, Dewan buruh)

Pengaturan regulasi perburuhan di Indonesia◦ Pasca proklamasi sebelum dektrit Soekarno

◦ Masa 1959-1966

◦ Masa orde baru

◦ Masa reformasi awal (BJ Habibie-Gusdur)

◦ Masa Pemerintahan Megawati

◦ Masa Pemerintahan SBY

◦ Masa Pemerintahan Joko dan JK

Sifat dan Hakekat dan tujuan HukumPerburuhan◦ Sama seperti hukum pada umumnya adalah mengatur

◦ Memaksa

◦ Melindungi

◦ Tujuan

Tujuan sesungguhnya legislasi perburuhan adalah untuk meningkatkan kebebasan,

harga diri, dan kepribadian buruh secara individual maupun kolektif, untuk membantuemansipasi manusia (Otto Khan Freud)

Mengapa perlu ada HukumPerburuhan?

Padahal aturan ketenagakerjaan

telah ada dalam KUH Perdata.

Buruh VS Majikan

Hukum Perburuhan menjadikan keadilan lebih bernyawa

Sumber Hukum PerburuhanHukum positif/hard law

•Peraturan perundang-undangan

•Konvensi yg telah diratifikasi dan diundangkan oleh RI

•PKB, PP, PK

•Putusan pengadilan dan Yurisprudensi

Soft law

•Berbagai deklarasi atau Konvensi internasional yang belumdiratifikasi atau diundangkan oleh RI

•Kode etik perusahaan/Code of Conduct

•Doktrin Hukum

Sumber hukum perburuhan Indonesia (pilihan)◦ UUD 1945

◦ Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perburuhan (hak perwakilan perundingan, upah

proses, daluarsa menggugat, pendaftaran BPJS, hak pekerja pkwt yang disamakan

dengan pkwtt, hak upah yang diprioritaskan manakala pailit, penetapan PKWT yang

melanggar UUK ke Pengadilan Negeri)

◦ UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

◦ UU 21/2000 tentangn Serikat Pekerja/Buruh

◦ UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial

◦ UU 7/1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan

◦ UU 1/ 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

◦ UU 3/1951 tentang Pengawasan Perburuhan

Konsep hukum perburuhan Indonesia

UUD 1945 sebagaiAcuan

Formil

UU 2/2004 tentang PHI

HIR dan Rbg

Materiil:

UU 13/2003

UU 21/2000

UU 1/1970

UU 8/1981

UU 3/1951

KUH perdata

Beberapa ulasan hukum dalam UU Ketenagakerjaan

Status kerja

upah

Hak dankesejahte

raanlainnya

Hubungan Kerja(Pasal 50-66 UUK)

PerjanjianKerja WaktuTidakTertentu(PKWTT)

PerjanjianKerja WaktuTidakTertentu

PKWT menjadi PKWTT

1.PKWT tidak dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin;

2.PKWT diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, dan karenanya pekerjaan tersebut tidak sekali selesai.

3.Dalam hal terjadi perpanjangan PKWT, perpanjangan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pekerja/buruh, atau baru diberitahukan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir atau diberitahukan setelah PKWT berakhir

4.Pembaruan PKWT diadakan masih dalam masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya PKWT yang lama; atau pembaruan PKWT dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan melebihi waktu 2 (dua) tahun; atau selama menunggu tenggang waktu lebih 30 (tiga puluh) hari sesungguhnya pekerja/buruh masih tetap dipekerjakan seperti biasa tetapi tanda kehadiran dan upah dibayar tersendiri/ terpisah dari seperti yang biasanya.

Hak PKWT maupun PKWTT

1. Berhak atas upah dan cara pembayaran yang tidak boleh lebih rendah atau tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Berhak atas syarat-syarat kerja sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja

bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Berhak mendapatkan 1 (satu) Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh pengusaha dan

pekerja/buruh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dan

4. Hak-hak lainnya berdasarkan hak yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (lihat Pertimbangan putusan 27/PUU-IX/2011)

Hak pekerja penyandang cacat(Pasal 67 UU 13/2003)◦ Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

◦ sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran

Hak pekerja anak

◦ Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak

◦ Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan

◦ Dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima

belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Cont’d anak

Syarat mempekerjakan anak

izin tertulis dari orang tua atau wali;

perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

keselamatan dan kesehatan kerja;

adanya hubungan kerja yang jelas; dan

menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling

sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan

Hak buruh perempuan

sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulandan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran

Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarangdipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.

Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurutketerangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupundirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul07.00 wajib:

memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuanyang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.

Larangan diskriminasi di tempat kerja

◦ Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam

Deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan,

keturunan atau status lainnya (DUHAM PBB)

Konvensi ILO terkait

◦ Konvensi ILO No. 100/1951 tentang Pemberian upah yang sama bagi pekerja pria dan

wanita untuk pekerjaan yang bernilai sama

◦ Konvensi ILO No. 111 tentang Larangan Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

◦ Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk

Berorganisasi

◦ Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi

dan untuk berunding bersama

◦ Konvensi ILO No. 183/2000 tentang Maternity Protection (Perlindungan Kehamilan)

Pengaturan Non Diskriminasi

1. Pasal 5 UUK: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk

memperoleh pekerjaan.

2. Pasal 6 UUK: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dari pengusaha.

3. Pasal 12 UU 21/2000 tentang SP/SB: Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan

aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

4. Pasal 76, 81, 82, 83 UUK, lihat juga KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang

mempekerjakan/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00

5. Dll tegaskan dalam PKB anda

Cont’d

◦ Hak tidak bekerja karena sakit saat haid pada hari pertama (pasal 81)

◦ Hak mendapatkan istirahat merlahirkan (pasal 82)

Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling

sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan

- berhak untuk menyusui (pasal 83 jo PP ASI)

Waktu kerja

- 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu; atau

- 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu.

Bagaimana jika melebihi waktu

kerja??

◦ Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. (pasal 78 ayat (2)

◦ sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)


Berhak mendapatkan cuti (pasal 79)

sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran

◦

◦ Libur masih bekerja: berhak atas upah lembur

sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)


Hak ibadah (pasal 80)


Pengupahan

Regulasi terkait

◦ UU No 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan

◦ PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

◦ Permenaker 1 tahun 2013 tentang Upah Minimum

◦ Permenaker 13 tahun 2012

◦ dsb

Hak memperoleh upah

◦ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89. (pasal 90)


Hak kesejahteraan (UUD dan UUK)

Berhak Jaminan sosial

Pasal 90

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha

wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran

kemampuan perusahaan.

Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan

kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah

PKB

◦ Salah satu indikator keberadaan dan fungsi serikat

◦ Putusan MK Nomor 115/PUU-VIII/2010 menghilangkan ketentuan pasal 120 ayat (1) dan

(2). Sehingga yang berhak berunding PKB tidak harus serikat 50% + 1

Mengapa Serikat Pekerja

◦ Serikat pekerja/ serikat buruh adalah : organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruhbaik diperusahaan maupun diluar perusahaan , yang bersifat bebas, terbuka, mandiri ,demokratisdan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentinganpekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya (Pasl 1 angka 1 UU No 21/2000 tentang SP)

◦ Tujuan SP sangat mulia, dilihat dari fungsinya:

1. Pihak pembuatan PKB

2. Wakil pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan

3. Sarana menciptakan hubungan industrial harmonis dan berkeadilan

4. Sarana penyalur aspirasi memperjuangkan hak dan kepentingan anggota

5. Perencana dan penanggunjawab pemogokan

6. Wakil pekerja buruh memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan

◦ Faktanya pekerja memerlukan SP

FILOSOFIKEBERADAAN

SERIKAT PEKERJA

desain gambar: Pujianto, LBH FSPMI Jawa Timur

P3PHK- ?

PENYELESAIANPERSELIHAN

PERBURUHAN (P3) DANPHK

Pelatihan PSI, Paragon Hotel 28-29 September 2016

Apa itu PHK?

pengakhiran hubungan kerja karena karena suatu hal tertentu yang

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan

pengusaha.

(Pasal 1 angka 25 UU No 13 tahun 2003/UUK)

Prinsip-Prinsip PHK

1. Pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus

mengusahakan agar jangan terjadi PHK

2. Perundingan para pihak diutamakan

3. Jika tidak ada kesepakatan perundingan, pengusaha hanya dapat memutuskan

hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Pekerja dan Pengusaha tetap melaksanakan kewajiban dan mendapatkan

haknya sebelum ada putusan yg bht

Jenis2 PHK

◦ PHK sukarela

◦ PHK tidak sukarela

Klasifikasi lain (Jenis PHk)

◦ PHK Demi Hukum

◦ PHK atas Putusan Pengadilan

◦ PHk kehendak Buruh

◦ PHK atas kehendak Pengusaha

PHK Demi Hukum

◦ Pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja

◦ Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dalam ketetapan PK, PP, PKB atau

peraturan perundang-undangan.

Kapan usia pensiun? Perjanjian kerja, PP, dan PKB

UU Jamsostek (Kini BPJS)JHT dibayarkan saat 55 tahun

◦ Pekerja atau buruh meninggal dunia

PHK hanya dapat terjadi

Adanya Kesepakatan

Putusan Pengadilan

Keinginan Sang Khalik- pekerja meninggal

PHK atas kehendak Buruh

◦ Buruh mengundurkan diri (tidak perlu mendapatkan penetapan lembaga penyelesaianperselsihan hubungan industrial)

◦ Pengajuan pengunduran diri buruh karena perusahaan melakukan tindakan:

I. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja

II. membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

III. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulanberturut-turut atau lebih

IV. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja

V. memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan

VI. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dankesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan padaperjanjian kerja.

PHK kehendak Pengusaha?

◦ Maksud PHK harus dirundingkan terlebih dahulu

◦ pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

◦ terjadi perubahan status perusahaan

◦ penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan

◦ perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian atau

pailit serta perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi lagi.

PHK terhadap Pelanggaran PK, PP, dan PKB◦ Surat peringatan 1, 2, hingga 3 secara berurutan dengan jangka waktu paling lama 6

bulan kecuali ditentukan lain

PHK atas Putusan Pengadilan

◦ Umumnya berbagai permasalahan yang ada bisa dimasukan ke PHI sebagai upaya

menempuh keadilan bagi para pihak

Larangan PHK (pasal 153 UUK)

Diantaranya

◦ pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selamawaktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

◦ pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya

◦ pekerja menikah;

◦ pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya

◦ pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerjalainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam PK, PP, atau PKB;

◦ pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerjamelakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja ataskesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK, PP, atauPKB;

Larangan pengusaha mem PHK

Karena kesalahan berat (pasal 158 UUK)

Buruh melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik perusahaan

Buruh melakukan penganiayaan terhadap pengusaha di lingkungan kerja, dsb

Putusan MK yang mempengaruhiregulasi perburuhan terkait PHK◦ Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha

untuk memecat sepihak pekerjanya yang dianggap melakukan kesalahan berat.

◦ Pasal 155 ayat (2) tentang upah proses yang kemudian diuji dan dikabulkan

Mahkamah Konstitusi sebagian.

◦ Pasal 164 ayat (3) tentang frase “perusahaan tutup” yang menjadi persyaratan

sebuah perusahaan untuk melakukan PHK yang tidak dapat diartikan sebagai tutup

sementara namun dimaknai sebagai tutup permanen.

◦ Pasal 169 ayat (1) huruf c tentang keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh

dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut atau lebih, pekerja/buruh berhak

mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan Industrial.

◦ Jangka waktu tuntutan bisa lebih dari 2 tahun, pasal 96 UU Ketenagakerjaan

Kewajiban Pengusaha terkait PHK

1. Uang Pesangon

2. Uang penghargaan Masa Kerja

3. Uang penggantian hak

Manakala tidak tercapainya kesepakatanPHK, maka dilakukan

Proses Penyelesaian Perselisihan hubungan

Industrial

Penyelesaian PerselisihanPerburuhan◦ Perundingan Bipartit

◦ Perundingan (mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)

◦ Pengadilan (PHI, Kasasi)

Proses Penyelesaian PHI - 2012 66

Bagan Alur PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL(Berdasarkan UU PPHI No. 2 Tahun 2004)

BIPARTIT

P/B atau

SP/SB

Pengusaha

atau Org.

Pengusaha

Jika SEPAKAT,

buat PB dan

daftar ke PHI.

GAGAL,

catat ke

Disnaker

Pejabat Disnaker tawarka

n alternatif

KONSILIASI

ARBITRASE

MEDIASI

Jika

SEPAKAT,

buat PB dan

daftar ke

PHI.

Jika gagal,

mediator/-konsiliator segera buat ANJURAN TERTULIS

Jika

SETUJU,

buat PB dan

daftar ke

PHI. D

I

T

O

L

A

K

PHI M

ABentuk

Putusan :

Pertama & terakhir

(PKp/PAS), tidak ada

upaya kasasi.

Pertama & dapat

langsung upaya kasasi (PH/PPHK).

Bentuk

putusan

mengikat

dan

inkracht.

30 hari kerja 30 hari kerja

50 hr kerja

30 hr kerja

Penyelesaian di luar pengadilan

1 654c

4a

3

27

4b

Penyelesaian melalui pengadilan

Kelembagaan Penyelesaian PHI danLingkup Kewenangannya

Proses Penyelesaian PHI - 2012 67

No. Lembaga Lingkup Kewenangan Jangka Waktu

1. Bipartit PH, PKp, PPHK, dan PAS. 30 hari kerja.

2. Konsiliasi *) PKp, PPHK, dan PAS. 30 hari kerja.

3. Arbitrase *) PKp, dan PAS. 30 hari kerja.

4. Mediasi *) PH, PKp, PPHK, dan PAS. 30 hari kerja.

5. PHI di tingkat :

a) PN

b) MA

PH, PKp, PPHK, dan PAS.

PH, dan PPHK.

50 hari kerja.

30 hari kerja.

Jadi total jangka waktu paling lama 140 hari kerja.Catatan :

*) Butir 2 s/d 4 ditempuh secara alternatif.

Perbedaannya konsiliasi dan arbitrase bersifat sukarela (voluntary), sedangkan mediasi bersifat wajib (compulsory).

Saya lebih menyesal tidak berbuatdibandingkan perbuatan gagalyang telah saya lakukan

hukum perburuhan konstitusional · pdf file@ paragon hotel, 28-29 september 2016. pra kata????...

Documents