PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJAKELOMPOK 4ALFIAN AMIN S.AUDY DWI PUTRAHOT R. MARTIN S.WULAN NOVIA S.

PERHATIKANYA KAWAN - KAWAN !!!

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALPerselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

JENIS-JENIS PHIA. Perselisihan hakPerselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

B. Perselisihan kepentinganPerselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perombakan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

JENIS-JENIS PHIC. Perselisihan PHKPerselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

D. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruhPerselisihan antara pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerja.

PENYEBAB PHI LAINNYAMenurut Kartasapoetra (1988), yang menjadi pokokpangkal kekurangpuasan pekerja yang mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial, umumnya berkisar pada masalah:a. Pengupahan.b. Jaminan Sosial.c. Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepribadian.d. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaanyang harus diemban.e. Adanya masalah pribadi.

KEBIJAKAN TENTANG PPHIPenyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 136 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan UU (Pasal 136 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003). UU yang sekarang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial UU No. 2 tahun 2004 (Lembaran Negara No.6 tahun 2004).

MEDIA PPHI

BIPATRITPerundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat.

MEDIASIMediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

KONSILIASIKonsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

ARBITRASEArbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PPHI1. Pengusaha2. Perusahaan3. Serikat Pekerja4. Pekerja/Tenaga Kerja/Buruh5. Mediator6. Konsiliator7. Arbiter8. Hakim9. Hakim Ad Hoc10.Hakim Kasasi11.Menteri

ARBITRASE DAN PENGADILAN Arbitrase diatur secara lengkap pada Pasal 29-54 UU No 2 Tahun 2004Pengadilan Hubungan Industrial secara lengkap dibahas pada Pasal 55-110 UU No 2 Tahun 2004

TATA CARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJADASAR HUKUMUNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAANUNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA3. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 & PP NO. 15 TAHUN 2007 TENTANG KETENAGAKERJAAN4. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN

DEFINISI PHKPemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan Pengusaha

MACAM-MACAM PHKMacam-macam PHK menurut ketentuan Kep-150/Men/2000:PHK yang dilakukan atas inisiatif pengusahaPHK yang dilakukan atas inisiatif pekerja

PHK YANG DILAKUKAN ATAS INISIATIF PENGUSAHA

PHK yang dilakukan karena pekerja melakukan kesalahan berat, maka pekerja hanya berhak atas uang ganti kerugianPHK yang dilakukan karena pekerja melakukan kesalahan diluarhuruf a di atas, maka pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian.PHK yang dilakukan bukan karena kesalahan pekerja, tetapi pekerja dapat menerima PHK tersebut, maka pekerja berhak atas 2 x uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kecuali atas kesepakatan para pihak ditentukan lain

d. PHK yang dllakukan karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau karena keadaan memaksa, maka besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian adalah sesuai ketentuan pasal 22, 23 dan 24 Kep/150/2000, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak ditentukan lain.e. PHK yang dilakukan karena perusahaan tutup diluar alasan pada huruf d atau karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja berhak atas 2 x uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak ditentukan lain.f. PHK yang dilakukan karena perubahan status, perubahan kepemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alasan apapun, maka pekerja berhak atas 2 x uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak ditentukan lain

PHK YANG DILAKUKAN ATAS INISIATIF PEKERJAa.PHK yang dilakukan karena pekerja mengundurkan diri, maka pekerja berhak atas ganti kerugianb.PHK yang dilakukan karena perubahan status, perubahan kepemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya dan pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja berhak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak ditentukan lain.

SYARAT-SYARAT PHK1.Setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaanharus mendapatkan izindari P4D untuk pemutusan kerja perorangan dan P4P untuk pemutusan hubungan kerja massal (10 orang pekerja atau lebih pada satu perusahaan dalam satu bulan atau rentetan pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suaru itikad pengusaha untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran)

2.Pengecualian dari ketentuan nomor 1 di atas, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjatanpa izinkepada P4D atau P4P apabila :a.Pekerja dalam masa percobaan.b.Pekerja mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat.c.Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (PP) atau kesepakatan kerja bersama (KKB).d.Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau KKB.e.Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.f.Pekerja meninggal dunia.

PROSEDUR PHKPengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.Setelah diadakan segala usaha dimana pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, maka pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan organisasi pekerja yang bersangkutan yang ada di perusahaan atau dengan pekerja sendiri dalam hal tenaga kerja tersebut tidak menjadi anggota salah satu organisasi pekerja.

3. Bila perundingan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka salah satu pihak atau para pihak mengajukan permintaaan untuk diperantai oleh pegawai perantara sesuai dengan tingkat kewenangannya.4. Dalam hal pemerantaraan dimaksud tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, pegawai perantara harus membuat anjuran secara tertulis yang memuat saran akhir kepada para pihak.

5. Pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelahmendapat izindari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.6. P4D/P4P wajib menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut tata cara yang berlaku. Dalam hal P4D/P4P memberikan izin, maka dapat pula ditetapkan kewajiban pengusaha untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian lainnya.

*