Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU NO. 2/2004

Zenwen Pador Senior Partner ZPP Law Firm www.zpplawfirm.comMuktamar XII GASBIINDO dan Seminar Nasional Perburuhan : Tantangan dan Peluang Buruh Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Graha Insan Cipta, 6 Desember 2014PengertianJenis Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)Mekanisme Penyelesaian PHIPenyelesaian di luar PengadilanPenyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial Upaya Hukum

Pokok bahasanPerselisihan Hubungan Industrial (PHI) ialah pertentangan antara Pengusaha/Gabungan Pengusaha dengan Pekerja atau Serikat Pekerja/Gabungan Serikat Pekerja berhubung tidak adanya persesuaian pendapat mengenai keadaan ketenagakerjaan, hubungan kerja, dan syarat-syarat kerja.Pengertian 1. Perselisihan Hakperselisihan yang timbul karena perbedaan pendapat tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja maupun kebiasaan ditempat kerja. 2. Perselisihan Kepentinganperselisihan yang timbul karena tidak adanya kata sepakat mengenai keinginan untuk mengadakan perubahan perjanjian dan kebiasaan yang berlangsung, akibat belum adanya peraturan atau perjanjian yang mengatur .3. Perselisihan PHK4. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh perselisihan yang timbul antar Serikat Pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian faham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja

Jenis PHI1. Penyelesaian di luar pengadilanBipartitMediasiKonsiliasiArbitrase

2. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan IndustrialMekanisme PPHIIPerundingan antara pekerja/serikat pekerja(SP/SB) dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah untuk mencapai mufakatDiselesaikan paling lama 30 harikerja sejak dimulainya perundingan jika dalam kurun waktu itu belum mencapai kesepakatan/kemufakatan maka BIPARTIT dianggap gagal.Apabila perundingan mendapat kesepakatan maka dibuat PERJAJIAN BERSAMA (PB) yang dutandatangani keduabelah pihak, PB wajib didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 2004 )

Bipartit Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas melakukan Mediasi atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Buruh dan Majikan. Bila telah tercapai kesepakatan dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan mediator Perjanjian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Bila tidak terjadi kesepakatan Mediator mengeluarkan anjuran kepada para pihakBila Para Pihak tidak menerima anjuran, perselisihan diajukan kepada PHI

MediasiPenyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau Serikat Buruh. Kosiliator memangil para pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima permintaan penyelesaian Bila tercapai kesepakatan didaftarkan ke PHIBila tidak tercapai sengketa dilanjutkan ke PHIKonsiliasiPenyelesaian perselisihan melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja dan Majikan didalam suatu perusahaan Para pihak yang bersengketa dapat memilih Arbiter yang mereka sukai seperti yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Putusan Arbiter yang menimbulkan keraguan dapat dimajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri setempat dengan mencantumkan alasan-alasan otentik yang menimbulkan keraguan tersebut. Pengadilan Negeri dapat membuat putusan mengenai alasan ingkar yang tidak dapat diajukan perlawanan terhadap putusan tersebut Bila tercapai perdamaian, arbiter harus membuat Akte Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan seorang Arbiter atau Majelis Arbiter. Akte Perdamaian didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial Arbitrase Salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam hal:Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan;Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atauPutusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan Putusan ArbitrasePengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan : Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentinganDi tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.(Pasal 56 UU No.2 tahun 2004)Pengadilan Hubungan IndustrialHukum acara yang dipakai untuk mengadili sengketa perburuan tersebut adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dilingkungan Pengadilan UmumPemeriksaan Perkara dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Cepat (14 hari) atau Pemeriksaan Biasa (50 hari).Tahapan PemeriksaanPembacaan GugatanJawaban atas Gugatan Tanggapan atas Jawaban (Replik)Tanggapan balik atas Replik (Duplik)Pengajuan Bukti TertulisPengajuan SaksiKesimpulanPutusan Hukum Acara PHITerhadap putusan Verstek dapat diajukan Perlawanan (Verzet)Putusan PHI mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP/SB merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Putusan PHI tentang perselisihan hak dan perselisihan PHK dapat diajukan kasasi ke MA dalam waktu 14 hari setelah putusan Bagi pihak yang hadir terhitung sejak pembacaan putusanBagi Pihak yang tidak hadir terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan

Upaya Hukum Selamat Muktamar, Semoga Bermanfaat .....

Zenwen Pador and Partners Law Firm www.zpplawfirm.comSekian,Terima kasih