penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pn padang

7/28/2019 penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pn padang

1/28

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS

I-A PADANG

Disusun Untuk Memenuhi Nilai Uji Kompetensi Dasar III

Matakuliah Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Disusun Oleh :

RINALDI YUSHAR ROSADI

(E0009291)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013


2/28

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I-A PADANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam,

untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia bekerja, baik pekerjaan

yang diusahakan maupun bekerja pada orang lain. Bekerja pada orang lain

maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang member

perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang

memberikan pekerjaan tersebut.1 Hal ini melahirkan hubungan perburuhan.

Menurut Charles D. Drake dalam Aloysius Uwiyono perselisihan antara

pekerja/buruh karena didahului oleh pelanggaran hukum juga dan dapat terjadi

karena bukan pelanggaran hukum. Perselisihan perburuhan yang terjadi akibat

pelanggaran hukum pada umumnya disebabkan oleh karena:

1.) Terjadi perbedaan paham dalam pelaksanaaan hukum perburuhan. Halini tercermin dari tindakan pekerja/buruh atau pengusaha yang

melanggar suatu ketentuan hukum.

2.) Tindakan pengusaha yang diskriminatif, misalnya jabatan, jenispekerjaan, pendidikan, masa kerja yang sama tapi karena perbedaan

jenis kelamin lalu diperlakukan berbeda. Sedangkan perselisihan

perburuhan yang terjadi tanpa didahului oleh suatu pelanggaran,

umumnya disebabkan oleh:

1H. Zainal Asikin,Pengertian, Sifat dan Hakikat Hukum Perburuhan dalam Dasar-dasar Hukum

Perburuhan, PT. Raja Grasindo Persada, 1993, hal. 1


3/28

a. Perbedaan dalam menafsirkan hukum perburuhanb. Terjadi karena ketidaksepemahaman dalam bentuk perubahan

syarat-syarat kerja.2

Sistem hukum perburuhan yang berkembang dari industrialisasi di Eropa

abad ke-19, yang kemudian diadopsi oleh negara-negara lain di dunia, pada

dasarnya adalah sebuah upaya untuk menertibkan konflik antara majikan dan

buruh kedalam suatu sistem rasionalitas legal. Teori-teori hukum positivis

menekankan peran yang netral dari aturan-aturan dalam memelihara kepentingan-

kepentingan dari semua kelompok kedalam apa yang didefenisikan sebagai

aturan-aturanpermainan (rules of the game). Sementara institusi pengadilan dan

para hakimnya dipandang sebagai wasit atau pengawas dari aturan-aturan

permainan ini.3

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian

perburuhan yang pernah diberlakukan di Indonesia adalah melalui UU Darurat

Nomor 16 Tahun 1951 yakni melalui perantaraan, memberi putusan yang berupa

anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih. Jika usaha Menteri Perburuhan itu

tidak berhasil, perselisihan diserahkan kembali kepada panitia pusat. Cara

penyelesaian perselisihan perburuhan menurut UU No. 22 Tahun 1957 yang

berpegang pada suatu asas musyawarah untuk mufakat dengan berpijak pada

tahap pertama bila terjadi perselisihan penyelesaiannya diserahkan kepada para

pihak yang berselisih. Dalam hal tidak dicapainya perdamaian antara pihak yang

berselisih setelah dicari upaya penyelesaian para pihak maka baru diusahakanpenyelesaiannya oleh Badan Penyelesaian Perburuhan.4

2Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Diluar

Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 41-42.3

Surya Tjandra, Makalah tentang Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, Quo Vadis?

Beberapa Catatan dari Awal Ruang Sidang, disampaikan pada Current Issues on Indonesian Laws

Conference, School of Law, The University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, 28 Februari

2007, hal. 1.4

Zaeni Asyhadie , op.cit, hal. 201


4/28

Di Indonesia, keberadaan pengadilan perburuhan yang dikenal dengan UU

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) telah disetujui dalam

rapat paripurna DPR RI pada tanggal 16 Desember 2003. Tepat sebulan

kemudian, tanggal 14 Januari 2004, UU PHI diundangkan oleh Presiden menjadi

UU No. 2 Tahun 2004, dan akan berlaku secara efektif setahun kemudian.

Spirit UU PHI No. 2 Tahun 2004 ini adalah menjamin penyelesaian

perselisihan industrial menjadi adil, cepat dan murah. Itulah ungkapan yang keluar

dari Menakertrans Erman Suparno dalam peresmian gedung PHI di Padang

Sumatera Barat.5

Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004, maka UU No. 22 Tahun 1957

tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan UU No. 12 Tahun 1964

tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaaan Swasta dinyatakan tidak

berlaku lagi. Ini berarti UU No. 2 Tahun 2004 menghapus sistem penyelesaian

perselisihan melalui P4P/D (Panitia Perselisihan Perselisihan Perburuhan

Pusat/Daerah). Dalam hal ini sistem P4P/D dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat,

tepat, adil dan murah.6

Selain itu pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dirasakan

tidak lagi dapat menampung perkembangan masyarakat dalam penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut7:

1. Penyelesaian perselisihan di lingkungan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah belum diatur dalam ketentuan

tersebut.

5Majalah Nakertrans Edisi 01-Februari 2006 dalam Agung Hermawan, Masih Adakah Keadilan

Bagi Buruh, LBH Bandung, Fikri Print Production, April 2008, hal. 38.6

Della Feby dkk,Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat Buruh, TURC,

Jakarta, 2007, hlm.2.7

MSM Simanihuruk, Tanggungjawab Pemerintah dalam Menegakkan Peraturan dan

Menjalankan Pengawasan atas Putusan Lembaga Penyelesaian dalam Perspektif Pengawasan,

disampaikan padaFocus Group Discussion Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta,

Hotel Cemara, tanggal 23-24 November 2005.


5/28

2. Hak-hak pekerja/buruh secara perorangan ditempatkan sedemikian rupasehingga tidak dapat diakomodir untuk menjadi pihak dalam

perselisihan hubungan industrial.

3. Tidak mengatur perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalamsatu perusahaan.

4. Tidak menjamin rasa keadilan bagi pekerja/buruh dan pengusaha karenapenyelesaian perselisihan yang ditawarkan hanya melalui jalur non

litigasi.

5. Terkesan kuatnya campur tangan Pemerintah, dalam hal:a. Veto Menteri Adanya kewenangan Menteri untuk menunda atau

membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat (P4P) melalui Hak Veto berdampak pada terbentuknya

paradigma masyarakat tentang besarnya campur tangan pemerintah

yang seharusnya dikurangi.

b. Hanya ada Pegawai Perantara di bagian Hubungan Industrial danSyarat- Syarat Kerja yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (tidak

memberikan alternatif pilihan penyelesaian melalui konsiliasi dan

arbitrase)

6. Keanggotaan P4P dan P4D diangkat tanpa seleksi yang menimbulkanasumsi bahwa lembaga P4D dan P4P tidak independen.

PHI merupakan Pengadilan khusus yang berada pada lingkup peradilan

umum atau biasa disebut Pengadilan Negeri.8 Sebagaimana disampaikan oleh

Ketua MA Bagir Manan, pengertian Pengadilan khusus disini bukan hanya dari

obyek perkara yang adalah sengketa perburuhan dalam hubungan perburuhan,

8Pasal 55 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4356.


6/28

tetapi juga dari segi susunan majelis hakim yang terdiri hakim biasa (karir) dan

hakim ad hoc (ahli), cara-cara beracara khusus seperti tidak adanya upaya hukum

banding dan penjadwalan waktu penyelesaian perkara yang terbatas.9

UU No. 2 Tahun 2004 merombak total sistem penyelesaian perburuhan

yang telah ada sebelumnya. UU ini membagi perselisihan industrial menjadi

empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK,

dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Meski pada tahap

awal penyelesaian perselisihan diisyaratkan harus menempuh mekanisme bipartit,

namun pembagian keempat macam perselisihan ini membawa konsekuensi yang

berbeda satu sama lain dalam tahap penyelesaian berikutnya.10

PHI pada PN. Kelas I-A Padang sejak tahun 2006-2010 telah menerima 105

perkara perselisihan hubungan industrial, 101 perkara PHK, 1 perkara perselisihan

hak, 1 perselisihan kepentingan, 2 perkara perlawanan.

Walaupun telah disyaratkan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya

PHK, namun fakta yang terjadi justru sebaliknya. Di PHI pada PN. Kelas I-

APadang, dari 4 (empat) jenis sengketa hubungan industrial, sengketa PHK-lah

yang mendominasi perkara yang masuk.

Didorongnya perselisihan perburuhan ke ranah formal pada sebuah lembaga

penyelesaian perselisihan perburuhan, mau tidak mau memaksa pekerja maupun

pengusaha untuk menempuh jalur tersebut, sehingga perlu untuk mengukur

keefektifan jalur penyelesaian perselisihan perburuhan di lembaga penyelesaian

hubungan industrial dengan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU

No.4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang menyatakan: Peradilan dilakukan

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

9Website Tempo Interaktif, http://www.tempointeractive.com, terakhir dikunjungi 26 Mei 2013

Pk. 13.15 WIB.10

Dela Feby dkk, op.cit, hal.3.


7/28

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha yangdiselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Kelas I-A Padang?

2. Bagaimana efektivitas Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas I-A Padang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial di Sumatera Barat?


8/28

D. Pembahasan

1. Hubungan Industrial dan Perselisihannya

a. Hubungan Industrial

Di Indonesia konsep hubungan Industrial yang dianut adalah Hubungan

Industrial Pancasila (HIP) yang lahir dari hasil Lokakarya Nasional yang

diselenggarakan dari tanggal 4 sampai 7 Desember 1974 dan diikuti oleh wakil

dari organisasi buruh/pekerja, organisasi pengusaha, wakil pemerintah, dan unsur

perguruan tinggi. HIP adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku

dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang

merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945,

yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaaan

nasional Indonesia.11

Hubungan Industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi,

konsultasi musyawarah serta berunding ditopang oleh kemampuan dan komitmen

yang tinggi dari semua elemen yang ada dalam perusahaan. Undang-undang

ketenagakerjaan telah mengatur prinsip-prinsip dasar yang perlu kita kembangkan

dalam bidang hubungan industrial. Arahnya adalah untuk menciptakan sistem dan

kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis,

dinamis, dan berkeadilan.12

Dalam dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial

menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil,

dan murah13. Oleh karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964

tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai

11 Lalu Husni, op.cit, hal 2312 Adrian Sutedi,Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 2313

Landasan menimbang huruf b UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.


9/28

dengan kebutuhan masyarakat, maka lahirlah Undang-undang No. 2 Tahun 2004

Tentang Penyelesaian Perselesihan Hubungan Industrial.

b. Perselisihan Hubungan Industrial.

Perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam sebuah perusahaaan

dalam dunia kerja disebut Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). PHI secara

ringkas dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau

serikat pekerja.14

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) disebutkan

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan

hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

perusahaan.

2. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di lembaga

Penyelesaian Hubungan Industrial

Apabila pada tahap mediasi atau konsiliasi tidak tercapai kesepakatan, maka

salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang berada pada

lingkungan peradilan umum. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan

berwenang, memeriksa dan memutus:

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

14Libertus Jehani,Hak-hak pekerja Bila di PHK, Visi Media, Jakarta, 2006, hal.11


10/28

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Pasal 56 UU PPHI).

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri

dari:

a. Hakim;

b.

Hakim Ad-Hoc;

c. Panitera Muda; dand. Panitera Pengganti.Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (MA)

terdiri dari:

a. Hakim Agung;b. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; danc. Panitera. (Pasal 60 UU PPHI)Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU PPHI (Pasal 57 UU PPHI).

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan

Industrial tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke

Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut

perselisihan hak dan perselisihan PHK dapat langsung dimintakan kasasi ke MA.

Sedangkan menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat

pekerja/SB dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan

terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke MA.


11/28

Secara singkat prosedur pengajuan gugatan dan persidangan di PHI sebagai

berikut15:

a. Gugatan diajukan ke PHI yang daerah hukumnya meliputi tempatdomisili pekerja.

b. Gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasiatau konsiliasi. Jika risalah tidak disertakan Pengadilan wajib

mengembalikan gugatan kepada penggugat.

c. Gugatan harus mencantumkan pokok-pokok persoalan yang menjadiperselisihan beserta identitas para pihak dan dokumen yang menguatkan

gugatan.

d. Apabila perselisihan tersebut menyangkut perselisihan hak/ kepentinganyang diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, pengadilan

hubungan industrial memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan

hak atau kepentingan (Pasal 87 UU PPHI).

e. Apabila proses beracaranya adalah proses cepat sesuai permohonantertulis salah satu pihak maka dalam tujuh hari kerja setelah

permohonanditerima, Ketua PN mengeluarkan penetapan tentang

dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut. Bila permohonan

dikabulkan ketua PN dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah keluar

penetapan menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang

tanpa prosedur pemeriksaan. Tenggat waktu untuk jawaban dan

pembuktian kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi

14 hari kerja (Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPHI).

f. Apabila dengan proses acara biasa, maka dalam waktu paling lama tujuhhari kerja setelah penetapan majelis hakim, Ketua majelis akan

melakukan sidang pertama.

15Libertus Jehani, Op.Cit, hal. 25-26


12/28

g. Apabila dalam sidang pertama secara nyata-nyata pengusaha terbuktitidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah serta hak-hak

lainnya selama menunggu penyelesaian PHK, hakim Ketua sidang

segera menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan pengusaha untuk

membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja

yang bersangkutan.

h. Apabila pengusaha mengabaikan putusan sela tersebut maka hakimketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan

Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan sela tersebutpun tidak dapat

diadakan upaya perlawanan atau upaya hukum (Pasal 96 UUPPHI).

i. Selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang pertama Majelis Hakimmemberikan putusannya.

j. Putusan Majelis Hakim tentang perselisihan kepentingan danperselisihan antar pekerja dalam satu perusahaan bersifat final.

Sedangkan putusan Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial

mengenai perselisihan hak dan PHK mempunyai kekuatan hukum yang

tetap apabila dalam waktu 14 hari kerja tidak diajukan permohonan

kasasi oleh pihak yang hadir atau 14 hari kerja setelah putusan diterima

oleh pihak yang tidak hadir.

3. Prosedur PHK Oleh Pengusaha

PHK yang dilakukan oleh Pengusaha harus memenuhi syarat-syarat yang

telah ditentukan oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam

ketentuan Pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan:

a. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan

hubungan kerja.


13/28

b. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja

wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh

atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan

tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

c. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sementara ketentuan Pasal 152 UU No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan mengisyaratkan:

(1)Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secaratertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

disertai alasan yang menjadi dasarnya.

(2)Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatditerima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat

(2).

(3)Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapatdiberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah

dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan

kesepakatan.

PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat 3 batal demi

hukum (Pasal 155 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya selama

belum adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial


14/28

(Pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Pengusaha

dapat melakukan penyimpangan selama proses PHK berlangsung dengan

menjatuhkan skorsing pada pekerja/buruh dengan tetap membayar upah beserta

hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh (Pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk di PHI pada PN. Kelas

I-A Padang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Gambaran Umum Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

tahun 2006-2010 di PHI pada PN. Kelas I-A Padang

No. Tahun

Jenis PerselisihanTidak Termasuk Jenis

Perselisihan

Jumlah

PHK Hak KepentinganAntar SP/SB Dalam Satu

PerusahaanPerlawanan Terhadap Sita

1 2006 19 - 1 - - 20

2 2007 16 - - - 2 18

3 2008 29 1 - - - 30

4 2009 19 - - - - 19

5 2010 18 - - - - 18

Jumlah Total = 105

Sumber: PHI pada PN. Kelas I-A Padang

Dari tabel-tabel diatas tampak bahwa perkara PHK sangat dominan dengan

jumlah 101 perkara, 98 perkara PHK dilakukan oleh Pengusaha secara sepihak, 2

kasus PHK yang diminta oleh Pekerja/buruh dengan alasan Pengusaha melanggar


15/28

ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf C UU No. 13 tahun 2003 yang yang pada

intinya menyatakan karena pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu

yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih,

pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga PPHI dan 1 perkara PHK

yang diajukan Pengusaha.

Dari 105 perkara tersebut, 6 diantaranya masih diperiksa di Mahkamah

Agung Republik Indonesia (MARI) yaitu 1 (satu) perkara tahun 2008 atas nama

Ermawati Cs berhadapan dengan YSO Adabiah (masih dalam proses Peninjauan

Kembali), 4 (empat) perkara tahun 2009 yaitu Khairul Bakri CS berhadapan

dengan PT. Basko Minang Plaza (masih dalam proses Peninjauan Kembali),

Hendri Marizal CS berhadapan dengan PT. Basko Minang Plaza (masih dalam

proses Peninjauan Kembali), Mohd. Ihsan berhadapan dengan Yayasan RS Islam

(Yarsi) Sumbar (masih dalam proses Peninjauan Kembali), Firsta Cs berhadapan

dengan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (masih dalam proses

Peninjauan Kembali), 1 (satu) perkara tahun 2010 yaitu Tisna Refianti berhadapan

dengan PT. BPR Sungai Puar (masih dalam proses kasasi).16

Adapun alasan-alasan PHK yang dilakukan oleh Pengusaha dari kasus-

kasus yang masuk di PHI pada PN. Kelas I-A Padang adalah:

1. Ada rasa suka dan tidak suka;2. Pengusaha kurang memahami UU No. 13 tahun 2003 dan UU No. 2

tahun 2004;

3. Pekerja dianggap melanggar disiplin kerja;4. Efisiensi;5. Tanpa ada kesalahan;6. Tidak harmonis lagi hubungan kerja;

16Data PHI pada PN. Kelas I-A Padang pertanggal 13 Juli 2011


16/28

7. Ketidakpuasan pengusaha;8. Dikualifikasikan mengundurkan diri oleh perusahaan;9. Tidak menjalankan tugas;10.Pekerja melakukan kejahatan diperusahaan;Dari 10 (sepuluh) alasan diatas, jika ditarik secara umum, maka hanya 2

alasan PHK dengan penetapan yang sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan alasan efisiensi dan alasan pekerja/buruhmelanggar disiplin kerja/peraturan perusahaan/perjanjian bersama. Sedangkan

alasan PHK tanpa penetapan ada 2 yaitu pekerja/buruh mangkir dan melakukan

tindak pidana. Alasan-alasan lain yang mengemuka sama sekali bukanlah alasan-

alasan sebagaimana maksud UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PHK dengan alasan efisiensi yang dilakukan pengusaha tidak dilakukan

tertulis. PHK dengan alasan efisiensi membawa konsekwensi pengusaha harus

membayar uanga pesangon 2 kali lipat kepada pekerja/buruh. Sehingga menjadi

hal yang bisa dimaklumi kenapa kemudian pengusaha enggan untuk membuat SK

PHK secara tertulis, apalagi didalam SK PHK dicantumkan perusahaan mem-

PHK karena sedang melakukan efisiensi.

Pengusaha biasanya akan membantah dengan keras jika dianggap telah

melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Didalam praktek pengusaha biasanya

melakukan PHK sepihak, tanpa terlebih dahulu meminta penetapan ke lembaga

PPHI, namun justru pihak pekerja yang dominan mengajukan gugatan ke PHI

pada PN Kelas I-A Padang. Tercatat hanya 2 kasus PHK yang diajukan oleh

Pengusaha dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2010.

Pekerja/buruh yang menempuh jalur sampai ke PHI pada PN. Kelas I-A

Padang mempunyai berbagai macam alasan, antara lain:

1. SK berhenti tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;


17/28

2. Merasa tidak ada kesalahan;3. Tidak diberi tugas/jadwal.4. Menuntut hak dan mengembalikan nama baik.5. Pekerja merasa dirugikan dan dibodoh-bodohi.6. Diberhentikan secara lisan tanpa ada uang pesangon karena dianggap

melakukan kesalahan berat;

7. Gaji tidak dibayar oleh Pengusaha diiringi dengan tidak boleh masukkerja.26

8. Menuntut hak dan kepastian hukum.Dari perkara yang masuk di PHI pada PN. Kelas I-A Padang, lamanya

proses sampai dilaksanakannya putusan bervariasi. Jika terjadi perdamian, perkara

perselisihan hubungan industrial di PHI pada PN Kelas I-A Padang bisa selesai

dalam waktu sangat singkat, yaitu 6 hari. Sedangkan jika tidak, maka bisa

memakan waktu bertahun-tahun. Sebagai contoh perkara No. 27/G/2008/

PHI.PDG, mendaftarkan gugatan sejak tanggal 5 September 2008 dan sidang

pertama tanggal 16 September 2008 sampai saat ini masih menunggu hasil

putusan peninjauan kembali yang baru diajukan pengusaha pada tanggal 3 Maret

2011. Demikian juga dengan Firsta Cs yang 3 kali mengajukan gugatan, dengan 2

kali membayar panjar biaya perkara karena nilai gugatannya diatas Rp. 150 juta.

Gugatan pertama pada tanggal 22 Februari 2008, gugatan kedua pada tanggal 29

Agustus 2008, kedua gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pada

gugatan ke-3 yang diajukan pada 23 Desember 2009, Firsta Cs memenangkan

gugatannya. Perkara inipun saat ini masih dalam pemeriksaan peninjauan kembali

yang dilakukan pengusaha pada tanggal 8 Maret 2011.


18/28

4. Efektivitas PHI pada PN. Kelas I-A Padang dalam penyelesaian

perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan asas sederhana, cepat

dan biaya ringan.

Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman menyatakan

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya

penjelasan pasal 4 ayat 2 menyebutkan yang dimaksud dengan sederhana adalah

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan

efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biayaperkara yang dapat

terpikul oleh rakyat Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian

perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan,

pengertian cepat diartikan berkaitan dengan proses beracara yang dapat

dilaksanakan secepat mungkin. Kemudian Pasal 5 ayat (2) menyatakan

Pengadilan membantu pencari keadilan dengan berusaha mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan.

Praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI pada PN.

Kelas I-A Padang secara teori memang menciptakan kepastian hukum, namun jika

dihubungkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka

masih banyak kekurangannya.

Secara umum praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI

pada PN. Kelas I-A Padang jika dihubungkan dengan asas peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tahap pra pendaftaran gugatanKarena proses penyelesaian perselisihan di PHI pada PN Kelas I-A

Padang sudah masuk ke ranah hukum formil, maka para pihak biasanya

mengajukan secara tertulis. Walaupun gugatan dapat diajukan secara

lisan (Pasal 144 R.bg hanya memperbolehkan gugatan lisan diajukan

hanya oleh orang yang tidak dapat menulis, tidak dapat diajukan oleh


19/28

kuasanya), namun dari seluruh gugatan perkara perselisihan yang

masuk di PHI pada PN Kelas I-A Padang, semuanya diajukan secara

tertulis. Bagi seorang buruh, untuk memformulasikan gugatan bukanlah

persoalan yang gampang, walaupun berlatarbelakang pendidikan

sarjana hukum. Proses ini dianggap jauh dari sederhana oleh para

buruh, bahkan sangat menyulitkan. Hal ini bisa diatasi dengan

membayar jasa seorang advokat, namun hal tersebut juga tidaklah

menjamin, karena walaupun telah didampingi Advokat masih saja

perkara yang gugatannya tidak dapatditerima (NO/Niet van Onkelijke).

NO-nya perkara tersebut bukanlah karena masalah substansi, hal yang

seharusnya tidak perlu terjadi.

b. Tahap pendaftaran gugatanGugatan yang telah disusun oleh penggugat kemudian didaftarkan ke

PHI pada PN Kelas I-A Padang dengan dibubuhi materai Rp. 6000,-.

Biasanya gugatan difotokopi sekian rangkap (minimal 6 rangkap)

dengan melampirkan risalah mediasi/konsoliasi maupun anjuran

mediator/konsiliator. Untuk gugatan yang nilai ganti ruginya dibawah

Rp. 150 juta, maka tidak akan dikenakan biaya, namun jika nilai ganti

ruginya melebihi Rp. 150 juta, maka penggugat harus mengeluarkan

biaya. Bagi seorang buruh hal ini sangat memberatkan, sehingga

mereka cenderung untuk memecah gugatannya menjadi 2 atau lebih

gugatan. Hal ini malah menimbulkan masalah baru, proses menjadi

tidak sederhana. Disamping itu belum tentu putusannya akan sama pula.

c. Tahap persidangan (pembacaan gugatan sampai putusan)Pada tahap ini para pihak akan hadir dipersidangan 2 kali seminggu.

Untuk pihak-pihak berperkara yang berdomisili di Kota Padang, biaya

yang dikeluarkan untuk transportasi jauh lebih sedikit daripada mereka

yang berdomisili di luar Kota Padang. Disamping adanya biaya


20/28

transportasi yang lebih, jarak tempuh yang jauh juga menjadi sebuah

hal yang terasa sangat memberatkan buruh/pekerja.

Proses beracara selanjutnya adalah acara jawab menjawab, setelah

gugatan dibacakan, maka tergugat akan mengajukan jawaban. Tahap ini

adalah salah satu tahap yang menentukan, karena jawaban tersebut bisa

saja berdampak gugatan penggugat dinyatakan NO. Setelah jawaban,

acara selanjutnya adalah replik dan duplik. Bagi pekerja/buruh yang

tidak didampingi Advokat maka hal ini akan terasa menyulitkan. Hal

iniberimpilikasi kepada pertimbangan putusan karena hakim akan sulit

membuat pertimbangan hukum untuk membuat putusannya.

Selanjutnya para pihak akan mengajukan alat-lat bukti tertulis sebagai

salah satu pembuktian. Pada agenda ini bukti-bukti yang akan diajukan

terlebih dahulu difotokopi, diberi materai dan stempel di kantor pos.

Kemudian dilegalisir dibagian kepaniteraan PHI pada PN Kelas I-A

Padang. Setelah itu diperlihatkan kepada majelis hakim untuk

dicocokkan dengan yang aslinya. Pada proses ini juga ada biaya yang

harus dikeluarkan oleh para pihak, walaupun telah digariskan tidak

dikenakan biaya untuk gugatan yang nilai gantiruginya kurang dari Rp.

150 juta. Para pekerja/buruh sering kesulitan dalam proses ini,

disamping karena tidak mempunyai sistim dokumentasi yang baik,

mereka juga bingung akan mengajukan bukti tertulis yang dapat

mendukung dalil-dalil positanya.

Kalupun ada mereka juga bingung tentang cara pengajuan ke

persidangan walaupun telah diberi arahan oleh majelis hakim.

Demikian juga pada saat pengajuan saksi, pekerja buruh juga akan

kesulitan untuk menghadirkan saksi, kalaupun ada, mereka juga

kesulitan untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan kepada saksi.


21/28

Selajutnya para pihak akan mengajukan kesimpulan terhadap seluruh

rangkaian proses persidangan secara tertulis. Walaupun tidak

diwajibkan untuk menyerahkan kesimpulan, namun bagi pihak yang

membuat, proses ini juga terasa menyulitkan.

Walaupun telah digariskan bahwa perkara yang disidangkan harus

diputus 50 hari kerja sejak persidangan pertama, namun faktanya di PHI

pada PN Kelas I-A Padang masih ada perkara yang diputus melebihi

waktu tersebut. Belum lagi jika ada upaya hukum sampai dengan

Peninjauan Kembali, sebuah perkara bisa memakan waktu bertahun-

tahun untuk memperoleh sebuah kepastian hukum.

d. Tahap eksekusiSetelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka pihak yang

dimenangkan akan mengajukan eksekusi. Jika eksekusi bisa dilakukan

secara damai, maka hal tersebut tidaklah akan berlangsung rumit,

sebaliknya jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan

eksekusi, maka proses selanjutnya akan rumit.

Berikut ini pendapat para pihak berkaitan dengan efektivitas PHI dalam

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial:

1. Basrul Efendi, Juru sita PHI pada PN Kelas I-A PadangKeberadaan PHI lebih menguntungkan bagi pekerja dari segi waktu

karena jangka waktunya ditentukan. Dari segi biaya, nilai gugatannya

yang kurang dari Rp.150.000,-biaya ditanggung oleh negara. Di PHI

nilai kompensasi lebih banyak menguntungkan pekerja. Di P4D dan

P4P justru sebaliknya, nilai kompensasi pesangon lebih banyak

menguntungkan pengusaha.


22/28

2. Hendri Marizal, Pekerja.Secara subtansi bisa menyelesaikan persoalan, Cuma untuk jangka

waktu terlalu lama, apalagi kalau ada upaya hukum. Tentu akan

berdampak terhadap nilai uang/pesangon. Kalau nilai Rp. 20 jt hari ini

tentu tidak akan sama dengan nilai 20 juta dua tahun yang akan datang.

Jadi harapannya agar bisa dikenakan denda.

3. Dwi Gusnayati, Pekerja.Dari segi waktu lama, apalagi ada upaya hukum. Ada biaya yang harus

dikeluarkan, biaya leges, biaya sumpah dan biaya bolak-balik sidang,

tapi demi harga diri semuanya tidak ada masalah.

4. Desmon Ramadhan, Kuasa Hukum PengusahaDari segi waktu agak lama, soal biaya misalnya harus ada biaya untuk

HRD yang mewakili pengusaha, terlebih jika pengusaha menggunakan

jasa advokat. Sementara jika menggunakan sistem yang lama P4D, bisa

satu-dua kali sidang putus.

5. Amiruddin, Kuasa Hukum Pengusaha.Dari segi waktu cukup efektif karena ada jangka waktu 50 hari harus

diputus, dari segi biaya juga karena nilai gugatan dibawah Rp. 150 juta,

ditanggung negara. Secara umum hakimnya cukup fair karena

memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak.

6. Firsta, Pekerja.Dari segi waktu tidak efektif apalagi kalau ada upaya hukum,

keindependenan hakim adhoc tidak terjaga, karena lebih condong

memihak dari unsur mana hakim tersebut berasal, yang terlihat dari

pertanyaaan-pertanyaan yang dilontarkan, tapi yang menguntungkan

proses di Pengadilan ini lebih transparan ketimbang waktu P4D.


23/28

7. Alvian, Pekerja.Dari segi waktu agak lama dan agak berbelit-belit, kadang pihak datang,

terus tidak datang.

8. Bambang Irawan, Pekerja.Dari segi waktu agak lama, tidak perlu ada daluarsa untuk mengajukan

gugatan terhadap perkara PHK, karena merugikan pekerja.

9.

Adri, Hakim Adhoc PHI pada PN Kelas I-A Padang

Keberdaaan PHI sudah efektif, tapi pemahaman pekerja dan pengusaha

masih kurang, misalnya soal biaya

10.Amjelvis, Hakim Adhoc PHI pada PN. Kelas I-A PadangDari segi waktu, cukup efektif karena ada jangka waktu misalnya 50

hari di PHI, 30 hari di MA. Jadi waktunya lebih cepat dari P4D/P4P.

Tapi seharusnya MA memprioritaskan kasus yang masuk, setelah PHI

ada, baru dilanjutkan dengan kasus limpahan P4D/P$P. Ada kasus yang

NO, seharusnya ini tidak terjadi karena menurut saya kadang bukanlah

hal yang substansi sehingga seharusnya ada proses dismisal proses.

11.Masri, Hakim Adhoc PHI pada PN. Kelas I-A PadangDari segi waktu cepat dan efektif walaupun kadangkala ada kendala

misalnya soal barang yang akan dieksekusi, buruh /pekerja tidak tahu

sehingga tidak bisa dieksekusi.

12.Syahrial Yakub, Hakim Adhoc PHI pada PN. Kelas I-A PadangDari segi aturan waktu cukup efektif, di PHI 50 hari, di MA 30 hari.

Tapi dalam praktek selesainya perkara bisa 1-2 tahun. Kelebihan lain di

PHI kepastian hukum didapat, di P4D/P4P kepastian hukum sulit

didapat.


24/28

13.Rusdi Zein, Kuasa Hukum Pengusaha.PHI tidak efektif karena prosesnya lama, biaya yang harus dikeluarkan

juga tinggi. Seharusnya Penyelesaian hubungan indusrial kembali pada

cara yang lama, melalui mekanisme P4D/P4P, dengan catatan hak veto

menteri dihilangkan. Pada P4D/P4P terdapat semua komponen, dari

pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dari segi biaya lebih murah karena

tidak ada biaya untuk hakim dan biaya lain. Waktu pemeriksaan lebih

cepat, paling lama 2 kali sidang. Selain itu, jika kita berbicara soal

sengketa maka yang paling menonjol yang harus dikedepankan adalah

aspek keadilan bagi buruh dan pengusaha.

Ada beberapa hal berkaitan dengan efektivitas PHI pada PN. Kelas I-A

Padang jika dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

yaitu:

1. Proses penyelesaian perselisihan di PHI pada PN. Kelas I-A Padangyang mengacu pada hukum acara bukanlah sebuah proses yang

sederhana. Seluruh rangkaian proses sejak membuat dan mendaftarkan

gugatan sampai adanya proses eksekusi bahkan sampai pelelangan

menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang berpekara, terutama pihak

pekerja. Bahkan majelis hakim yang memeriksa perkara-pun merasa

kesulitan ketika akan membuat pertimbangan-pertimbangan putusan jika

yang berperkara sama sekali tidak didampingi oleh kuasa hukum. Disisi

lain, penyelesaian perselisihan di PHI pada PN. Kelas I-A Padang lebihterasa transparan, putusannyapun cenderung sesuai dengan peraturan-

perundangan (berkaitan dengan uang pesangon), berbeda dengan P4D

yang terasa lebih sederhana tapi tidak transparan dan putusannya lebih

banyak menguntungkan pengusaha.

2. Walaupun penyelesaian perselisihan di PHI pada PN. Kelas I-A Padangsecara teori dibatasi oleh UU PPHI selama 50 hari kerja sejak sidang

pertama harus diputus dan ditingkat MA diputus 30 hari kerja sejak ada


25/28

permohonan, namun pada prakteknya masih ada perkara yang diputus

lebih dari 50 hari kerja sejak sidang pertama. Disamping itu, jika ada

upaya hukum, proses administrasi di PHI pada PN. Kelas I-A Padang

dan MA berkaitan dengan pengiriman dan pendaftaran berkas perkara

memakan waktu lebih lama. Jika perkara sampai pada upaya Peninjauan

Kembali, maka akan memakan waktu bertahun-tahun.

3. Dalam teori untuk nilai gugatan di bawah Rp. 150 juta tidak akandikenakan biaya, namun prakteknya masih ada biaya-biaya yang harus

dikeluarkan para pihak. Untuk nilai gugatan diatas Rp. 150 juta, pihak

yang mengajukan akan dikenakan biaya. Untuk menghindari hal ini,

maka biasanya pihak yang mengajukan gugatan akan memecah

gugatannya menjadi 2 atau lebih jika hal tersebut memungkinkan. Hal

ini menandakan bahwa biaya berperkara di Pengadilan bagi sebagian

orang terutama pekerja masih mahal apalagi jika menggunakan jasa

advokat.


26/28

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Perselisihan antara pengusaha dan pekerja disebabkan karena didahului olehpelanggaran hukum dan dapat terjadi karena bukan pelanggaran hukum.

Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dilakukan dengan upaya

bipartit, jika tidak berhasil maka dilanjutkan dengan upaya mediasi,

konsialiasi atau Arbitrase. Jika upaya mediasi dan konsiliasi gagal, maka

salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan

Industrial dan melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung. Dalam

praktek di PHI Padang, dari empat perselisihan yang menjadi kewenangan

Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perselisihan yang dominan adalah

PHK. Dari total 105 kasus yang masuk sejak tahun 2006 hinggatahun 2010,

101 adalah perselisihan PHK, 1 perselisihan kepentingan, 1 perkara

perselisihan hak, 2 perkara perlawanan. Dari 101 kasus tersebut, 2 kasus PHK

yang diminta oleh Pekerja dengan alasan Pengusaha melanggar ketentuan

Pasal 169 Ayat (1) huruf C UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

99 perkara PHK dilakukan oleh Pengusaha secara sepihak dan tanpa ada

penetapan dari lembaga PHI yang berakibat PHK batal demi hukum. PHI

pada PN Kelas I-A Padang justru terjebak dan menjadi lembaga yang

mensyahkan PHK yang tidak sah;

2. Bahwa efektivitas PHI pada PN Kelas I A Padang dalam menyelesaikanperselisihan hubungan industrial belum maksimal karena faktor sumber dayamanusia baik dari pekerja, pengusaha dan fungsionaris pengadilan, aturan

hukum yang tidak jelas dan tegas terutama dalam UU No. 2 tahun 2004

tentang PHI;


27/28

b. Saran

1. Jika pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat lagi dihindarkan, agarpengusaha dalam mem-PHK pekerja benar-benar menjalankan ketentuan

Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu

dengan meminta penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian

Perselisihan perburuhan. Jika telah ada penetapan, dapat dipastikan tidak akan

terlalu banyak perkara yang akan masuk ke PHI, karena sudah dapat

dipastikan pula penetapan tersebut akan mencantumkan hak dan kewajiban

pengusaha maupun pekerja, termasuk uang pesangon.

2. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai lembaga yangmemiliki kewenangan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial perlu dikaji ulang, karena PHI tidak mampu melaksanakan asas

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu perlu membuat

mekanisme yang dapat memenuhi asas tersebut.


28/28

F. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi,Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Della Feby dkk,Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat

Buruh, TURC, Jakarta, 2007.

Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan

& Diluar Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Libertus Jehani,Hak-hak pekerja Bila di PHK, Visi Media, Jakarta, 2006.

Simanihuruk, MSM, Tanggungjawab Pemerintah dalam Menegakkan Peraturandan Menjalankan Pengawasan atas Putusan Lembaga Penyelesaian dalam

Perspektif Pengawasan, disampaikan pada Focus Group Discussion

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hotel Cemara,

tanggal 23-24 November 2005.

Surya Tjandra, Makalah tentang Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia,

Quo Vadis? Beberapa Catatan dari Awal Ruang Sidang, disampaikan pada

Current Issues on Indonesian Laws Conference, School of Law, The

University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, 28 Februari 2007.

Surya Tjandra dan Jafar Suryomenggolo, Makalah tentang Sekedar Bekerja?

Analisis UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Indusrtial: Perspektif Buruh, Jakarta, 19 Maret 2004.

Majalah Nakertrans Edisi 01-Februari 2006 dalam Agung Hermawan,

Masih Adakah Keadilan Bagi Buruh, LBH Bandung, Fikri Print Production, April

2008, hal. 38.

Zainal Asikin, Pengertian, Sifat dan Hakikat Hukum Perburuhan dalam Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grasindo Persada, 1993.

Website Tempo Interaktif, http://www.tempointeractive.com, terakhir dikunjungi

26 Mei 2013 Pk. 13.15 WIB.

UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pn padang

Documents