HUKUM PERBURUHAN

(ARBEIDSRECHT)

By

HANI SUBAGIO, SH, KN.

SILABUS HUKUM PERBURUHAN:

PENGANTAR

RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN

SUMBER HUKUM PERBURUHAN

ORANG DAN BADAN YANG BERSANGKUTAN

HUBUNGAN KERJA

PERJANJIAN KERJA

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

KESEHATAN KERJA

KEAMANAN KERJA

JAMINAN SOSIAL

HUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL

DAFTAR PUSTAKA:

1. HUKUM PERBURUHAN BIDANG HUBUNGAN KERJA

- PROF. IMAN SOEPOMO, SH.

2. PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN

- PROF. IMAN SOEPOMO, SH.

3. KOMPILASI HUKUM PERIKATAN

– PROF. MARIYAM DARUS B, SH.

4. SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN – M. YAHYA HARAHAP, SH.

5. DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN – ZAINAL ASIKIN, SH.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mendapat kuliah Hukum Perburuhan,

mahasiswa meningkat kemampuan dan

pengetahuan bidang perburuhan, mengerti dan

memahami hak dan kewajiban, wewenang dan

tanggung jawab dalam hubungan kerja, sehingga

mahasiswa berkemampuan dan berpengalaman

dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu

pengetahuannya pada lapangan pekerjaan.

HUKUM PERBURUHAN

Adalah Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang

berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada

orang lain dengan menerima upah.

Beberapa hal penting:

1. Himpunan peraturan

2. Bekerja atau melakukan kerja pada orang lain

3. Dengan menerima upah

4. Soal-soal yang berkenaan

Tujuan Hukum Perburuhan:

Pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan

pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan

melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak

terbatas dari pihak majikan.

Peraturan perundang-undangan

Tujuannya: Menciptakan kedudukan buruh yg layak bagi

kemanusian, baik yuridis dan ekonomis maupun

sosiologis.

Dilaksanakan dgn 4 jalan:

1. Diadakan ketentuan-ketentuan yg sifatnya mengatur,

yaitu memberi aturan mengenai berbagai soal yg akan

berlaku bila kedua belah pihak, buruh dan majikan, tidak

mengadakan aturan sendiri.

2. Ketentuan-ketentuan yg bersifat memaksa, apabila no. 1

ada penyimpangan.

3. Perlindungan yg sifatnya antara mengatur dan memaksa,

yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis atau peraturan

perusahaan.

4. Perlindungan bagi pihak buruh yg lemah ekonominya

dalam bentuk kekuasaan pengadilan.

ASAS HK PERBURUHAN

ASAS KETERPADUAN MELALUI KOORDINASI FUNGSIONAL LINTAS SEKTORAL PUSAT DAN DAERAH

PEKERJA/BURUH---PENGUSAHA---PEMERINTAH

SIFAT HK PERBURUHAN

� PERDATA (PRIVAT)

� PUBLIK

RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN

1.MASA PERBUDAKAN

- Budak tidak mempunyai hak apapun

- Yang dimiliki adl kewajiban melakukan pekerjaan

- Fasilitas bukan suatu keharusan, tapi kebaikan

- Tidak ada aturan perburuhan

- Hapus tahun1860

2. MASA PEKERJAAN RODI

- Dibagi 3 golongan:

a. Rodi Guvernemen

b. Rodi Pembesar/pribadi

c. Rodi Desa

- Awalnya pembagian kerja (gotongroyong)

- Lebih berat dari perbudakan

- Hapus tahun 1880

t

3. MASA POENALE SANKSI

- Koeli Ordonantie

- Ancaman Pidana didalam

hubungan perdata

- Berpihak kepada pengusaha

- Bertentangan dengan asas hukum

- Hapus tahun 1942

PENEGAKAN HUKUM:

KEPASTIAN HUKUM

KEADILAN

KEMANFAATAN

SUMBER HUKUM

PERBURUHAN:

1. UNDANG-UNDANG

2. PERATURAN LAIN

3. KEBIASAAN

4. PUTUSAN

5. PERJANJIAN

6. TRAKTAT

UNDANG-UNDANG:- UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan

- UU No.12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan

Kerja di Perusahaan Swasta

- UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja

- UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan.

- UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh

- UU No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan

Peraturan Lain:

- Peraturan Pemerintah

- Keputusan Presiden

- Keputusan Menteri

Faktor pentingnya KEBIASAAN:

1. Pembentukan UU Perburuhan tidak dapat

mengikuti perkembangan soal-soal

perburuhan.

2. Peraturan yang lama (Jaman Hindia

Belanda) tidak sesuai lagi dengan rasa

keadilan masyarakat.

Peraturan : Mengatur yang seharusnya

berlaku.

Putusan : Menetapkan yang sebenarnya

berlaku

ORANG DAN BADAN YG BERSANGKUTAN:1. BURUH DAN MAJIKAN2. ORGANISASI BURUH3. ORGANISASI MAJIKAN4. PENGUASA5. PENGAWAS

PEKERJA: sangat luas, dgn/tanpa hubungan kerja.KARYAWAN: orang yg melakukan karya (pekerjaan)TENAGA KERJA: semua orang yg mampu bekerja, baik sudah/belum punya

pekerjaan.

PENGUSAHA: orang yg menjalankan usaha (entreprenaur)

Tujuan Organisasi Buruh: alat yg utama bagi buruh melindungi dan memperjuangkan kedudukan yg baik.

PENGUASA = NEGARADiminta atau tidak mengambil bagian dalam mengatur mengenai hubungan

kerja, demi keadilan, kesejahteraan dan ketertiban.

HUBUNGAN KERJA

Hubungan antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yg mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Perjanjian Kerja adalahPerjanjian antara buruh/pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja: (Pasal 51 (1) UU 13/2003)- Tertulis- Lisan

Semua biaya yg timbul menjadi kewajiban majikan/pengusaha.

PERJANJIANSuatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yg memberi kekuatan hak pada satu pihak dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Ada 4 Hal:• Hubungan Hukum.• Bidang Hukum Kekayaan• Adanya Hak (kreditur)• Adanya kewajiban (debitur)

Obyek Perjanjian adalah “Prestasi”, dapat berupa;1. Memberikan sesuatu,2. Melakukan sesuatu,3. Tidak melakukan sesuatu.

Syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer):

1. Kesepakatan

2. Kecakapan

3. Sesuatu hal tertantu

4. Sebab yang halal

1 & 2 = syarat subyektif, apabila tdk dipenuhi dapat dibatalkan

3 & 4 = syarat obyektif, apabila tdk dipenuhi batal demi hukum

Perjanjian sebagai undang-undang bagi yg membuatnya (pasal

1338 KUHPer)

= Asas Kebebasan Berkontrak

UNDANG-UNDANG

UU karena pernyataan para pihak

1. Perbuatan menurut hukum

2. Perbuatan melawan hukum

b. Hanya UU saja ( kewajiban ortu ke anak, kewajiban memelihara

ortu, dsb)

Syarat Perjanjian Kerja = syarat perjanjian

pada umumnya

(Pasal 52 (1) = Pasal 1320 KUHPer)

1. Kesepakatan kedua belah pihak

2. Kecakapan para pihak

3. Pekerjaan yang diperjanjikan

4. Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan

perundang-undangan.

1 & 2 dilanggar dapat dibatalkan

3 & 4 dilanggar batal demi hukum

Perjanjian Kerja minimal memuat:

1.Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha

2.Nama, jenis kelamin, umur dan alamat buruh

3.Jabatan atau jenis pekerjaan

4.Tempat pekerjaan

5.Besarnya upah dan cara pembayaran

6.Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan

kewajiban buruh dan majikan.

7.Mulai dan jangka waktu berlakunya

perjanjian kerja

8.Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

9.Tanda tangan para pihak dalam perjanjian

kerja

Catatan:

- Dibuat rangkap 2

- 5 & 6 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan

Perusahaan, Peraturan Kerja Bersama dan UU

BENTUK DAN ISI PERJANJIAN

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

(Pasal 1338 (1) KUHPer)

Asal tidak bertentangan dengan;

Undang-undang

Ketertiban Umum

Kesusilaan

PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertetu

(PKWTT)

Kategori Pekerjaan PKWT:

Pekerjaan yang sekali selesai atau

sementara sifatnya

Pekerjaan yg diperkirakan selesainya tidak

lebih dari 3 tahun

Pekerjaan yg bersifat musiman

Pekerjaan yg berhubungan dgn produk

baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yg masih dlm percobaan atau

penjajagan

Jangka Waktu PKWT

PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui

Diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun

Pembaharuan perjanjian bisa diadakan setelah tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya perjanjian semula untuk jangka waktu paling lama 2 tahun

PERJAJIAN KERJA BERAKHIR

PEKERJA MENINGGAL DUNIA

BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU

PERJANJIAN KERJA

PUTUSAN PENGADILAN

KEJADIAN YG DITENTUKAN DLM

PERJANJIAN, PERATURAN

PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN

KERJA BERSAMA

PERATURAN PERUSAHAAN (PP)

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan

Wajib bagi perusahaan yg punya pegawai min 10 orang

Disusun oleh majikan/pengusaha

Jangka waktu berlaku 2 tahun dan wajib diperbaharui

Berlaku sejak disahkan Menteri atau pejabat yg ditunjuk

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

(PKB)

Perjanjian yg antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha/serikat pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak

satu perusahaan hanya satu PKB

masa berlaku 2 th dpt diperpanjang 1 th

PK tidak boleh bertentangan dengan PKB

PKB tidak boleh bertentangan dgn UU

berlaku sejak ditandatangani

UPAH: (UU No.13/2003)

Hak pekerja/buruh yg diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yg ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya

atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah

atau akan dilakukan.

PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Jumlah penerimaan atau pendapatan

pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga

mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan

keluarganya secara wajar (makanan, minuman,

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,

rekreasi, jaminan hari tua).

PRINSIP PENGUPAHAN

� Hak menerima upah timbul karena hubungan

kerja

� Tidak boleh diskriminasi

� NO WORK NO PAY

� Komponen upah; upah pokok dan tunjangan

tetap

� Tuntutan pembayaran upah daluwarsa dalam 2

tahun sejak timbulnya hak.

Upah berdasarkan nilainya:* Upah nominal: jumlah yg berupa uang* Upah riil: banyaknya barang yg dapat dibeli dgn jumlah uang itu

Upah berdasarkan bentuknya:

� Upah berupa uang

� Upah berupa barang (termasuk pengobatan, perumahan, pengangkutan dsb)

(Ps 12 PP 8/1981 Maks 25 %)

Upah minimum

Upah bulanan terendah yang terdiri dari

upah pokok termasuk tunjangan tetap

Penetapan upah minimum

PerMenaker No. PER-01/MEN/1999

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

3. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan

4. Kondisi pasar kerja

5. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

BULAN :

DAERAH :

N

O KEPERLUAN MUTU JENIS

KONSUMS

I

SEBULAN

HARGA

NILAI

SEBULAN (Rp)SATUAN Rp

I MAKANAN & MINUMAN

1 Beras Kw. Sedang 12.99 kg 1kg

2 Sumber Protein

a. Daging Kw. Sedang 0.75 kg 1kg

b. Ikan Segar idem 1.20 kg 1kg

c. Telur Ayam idem 1.00 kg 1kg

3 Kacang-kacangan idem 1.50 kg 1kg

4 Gula idem 1.50 kg 1kg

5 Minyak goreng idem 1.80 kg 1kg

6 Sayuran idem 7.20 kg 1kg

DAFTAR ISI KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM UNTUK PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN

DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

7 Buah-buahan psg/pepaya 7.50 kg 1kg

8 Sumber Karbohidrat 6.00 kg 1kg

9 The Kw. Sedang 0.30 kg 1kg

10 Kopi idem 0.50 kg 1kg

11 Bumbu-bumbuan 15% dari nilai Kel. I

II PERUMAHAN & FASILITAS

12 Sewa Rumah Tipe 21 1/2

13 Dipan/Tempat ttidur No.3/polos 1/36

14 Kasur dan Bantal Kain Strip 1/24

15 Seprei dan sarung bantal Katun 2/12

16 Meja dan Kursi 1meja/4kmr 1/36

17 Piring makan Kw. Sedang 4/24 1lusin

18 Gelas minum idem 4/24 1lusin

19 Sendok dan Garpu idem 1/24 1lusin

20 Ceret Aluminum idem 1/24 1buah

21 Wajan Alumunium idem 1/24 1buah

22 Panci email idem 2/12 I buah

23 Kompor minyak tanah idem 1/24 1buah

24 Minyak tanah Eceran 10 liter 1 liter

25 Ember plastik Kw. Sedang 1/12 1buah

26 Tikar plastik Kw. Sedang 1/24 1 buah

27 Listrik 450 watt

28 Bohlam 3 @ 25 watt Philips 6/12 1buah

29 Air 1800 liter

30 Sabun cuci ekonomi 1.50 kg 1kg

III SANDANG

31 Celana panjang/rok Tretek/ktn 3/12 1buah

32 Kemeja tangan pendek/blus tetoron 3/12 1buah

33 Kaos Oblong/BH Kw. Sedang 3/12 1buah

34 Celana dalam idem 4/12 1buah

35 Sarung/kain panjang idem 1/12 1buah

36 Sepatu idem 2/12 1psg

37 Sandal jepit Karet 2/12 1psg

38 Handuk Mandi Kw. Sedang 2/12 1buah

IV ANEKA KEBUTUHAN

39 Transport umum 1buah

40 Sarana Kesehatan

a. Pasta Gigi Ciptadent 2 buah 1buah

b. Sabun Mandi Lifeboy 2 buah 1buah

c. Sikat Gigi Manful 2/12 1buah

41 Pangkas rambut 1 kali 1 bulan

42

Pendidikan/Pelatihan/Kursus/

Koran/bacaan 1 kali 1 bulan

43 Rekreasi: Radio & Hiburan 1 kali 1 bulan

UPAH LEMBUR

Upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja/buruh karena telah melakukan pekerjaan atas

permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja atau istirahat mingguan

dan hari besar.

Kriteria pekerja staf

yg tidak berhak lembur

� Menduduki jabatan struktural di organisasi perusahaan

� Memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang terhadap kebijakan perusahaan

� Mendapat upah yg lebih tinggi dari pekerja lain

� Mendapat fasilitas lebih dari pekerja lain

SISTEM PEMBERIAN UPAH

� Sistem upah jangka waktu

� Sistem upah potongan

� Sistem upah permufakatan

� Sistem skala upah berubah

� Sistem upah indeks

� Sistem pembagian keuntungan

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

UPAH

� Denda 5 % per hari keterlambatan, untuk hari keempat sampai kedelapan

� 1 % perhari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan seterusnya maksimal 50 % upah

Teori upah:

Teori upah hukum alam

Teori upah hukum besi

Teori persediaan upah

Teori upah etika

Teori upah sosial

KEAMANAN KERJA

Mengatur dan memelihara ruang, alat dan perkakas, ditempat melakukan pekerjaan, sehingga buruh/pekerja terlindungi dari bahaya yang mengancam keselamatan, kehormatan dan dan harta bendanya. (Pasal 1602 w KUHPer)

Tujuan pengaturan keamanan kerja adl mempertinggi produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat

Keamanan kerja ===== kewajiban majikan

Sanksi mengganti kerugian yang menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaan

UU no.13 th 2003 pasal 86 diatur mengenai hak buruh untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja

2. Moral dan kesusilaan

3. Perlakuan yg sesuai dgn harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama

KESEHATAN KERJA

Tujuannya:1. Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi tenaga

buruh oleh majikan;2. Buruh melakukan pekerjaan yg layak bagi kemanusiaan;3. Buruh dpt melakukan pekerjaan yg membahayakan

jiwanya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja

Tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

Larangan mempekerjakan anak;

1. Usia anak adl kurang dari 16 tahun.

2. Dapat dikecualikan anak berumur 13 - 15

th, mllk pekerjaan ringan, tdk

mengganggu perkembangan dan

kesehatan fisik, mental dan sosial, syarat:

atas ijin orang tua, maks 3 jam sehari,

lingkungan kerja hrs dipisahkan dgn

pekerja dewasa, dapat upah sesuai dgn

ketentuan.

Perlindungan buruh perempuan;

►Dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan dibawah 18 th antara pukul 23.00 – 07.00

► Pekerja/buruh yg sedang hamil pada pukul 23.00-07.00

► Pengusaha hrs menyediakan angkutan antar jemput

► Pengusaha hrs menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja

Pekerja/buruh perempuan selain berhak waktu istirahat yg sama dgn

►Cuti hamil, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

►Cuti haid, hari I dan II haiid.

►Waktu menyusui pada jam kerja.

Waktu Kerja

1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau

2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Lebih dari waktu kerja syaratnya

1. Ada persetujuan pekerja/buruh ybs; dan

2. Paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.

Waktu Istirahat:

1. Istirahat antara jam kerja, min 0,5 jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus dan tidak termasuk waktu kerja.

2. Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dlm 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

4. Istiirahat panjang min 2 bulan pada tahun ke-7 dan ke-8bagi pekerja/buruh yg telah bekerja 6 tahun terus-menerus. (hanya untuk perusahaan tertentu).

JAMINAN SOSIAL

Memberikan pembayaran atas upah pada waktu-waktu buruh/pekerja di luar kesalahannya, tidak melakukan pekerjaan.

Prinsip hubungan kerja:

NO WORK NO PAY

Buruh tidak bekerja tidak mendapatkan upah.Pengusaha tidak wajib membayar upah kecuali:

� Buruh sakit shg tdk dpt bekerja.� Buruh wanita sakit pada hari I dan II masa haidnya

shg tdk dpt melakukan pekerjaan.� Buruh menikah, menikahkan, menghitankan,

nmembaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran, suami/istri/anak atau menantu/orang tua/mertua/anggota dlm 1 rumah meninggal dunia.

� Buruh menjalankan kewajiban negara.� Buruh menjalankan ibadah agamanya.� Pengusaha tidak mempekerjakan.� Buruh melaksanakan hak istirahat.� Buruh melaksanakan kegiatan serikat pekerja.� Buruh malaksanakan tugas pendidikan perusahaan.

Jika pekerja sakit terus menerus sampai 12 bulan:

� 100% dari upah untuk 3 bulan pertama

� 75 % dari upah untuk 3 bulan kedua

� 50 % dari upah untuk 3 bulan ketiga

� 25 % dari upah untuk 3 bulan keempat

Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti;

� Fasilitas kesehatan

� Fasilitas ibadah

� Fasilitas olahraga

� Pelayanan keluarga berencana

� Tempat penitipan anak

� Perumahan

� Fasilitas rekreasi

Buruh dapat menumbuhkan usaha-usaha produktif di perusahaan seperti koperasi karyawan.

Usaha produktif adl kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah.

PEMUTUSAN HUBUNGAN

KERJA

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu

hal tertentu yg mengakibatkan berakhirnya

hak dan kewajiban antara buruh dan

majikan

Ada 4 jenis PHK:

� PHK oleh majikan/pengusaha

� PHK oleh buruh/pekerja

� PHK putus demi hukum

� PHK oleh lembaga peradilan

PHK dilarang: (UU 13/2003)

1. Sakit tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut

2. Memenuhi kewajiban negara

3. Menjalankan ibadah agamanya

4. Buruh menikah

5. Buruh hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui

6. Buruh punya pertalian saudara atau perkawinan kecuali telah diatur dlm PK, PP atau PKB

7. Buruh menjadi anggota atau pengurus SP

8. Buruh melaporkan majikan ke polisi krn tindak kejahatannya

9. Perbedaan SARA

10.Buruh sakit karena kecelakaan kerja

Majikan dapat melakukan PHK setelah

ijin Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Ijin tidak diperlukan bila:

• Dalam masa percobaan

• Mengundurkan diri

• Mencapai usia pensiun

• Meninggal dunia

PHK karena kesalahan berat:

1. Penipuan, pencurian, pengelapan milik perusahaan

2. Keterangan palsu

3. Mabuk, narkoba di lingkungan perusahaan

4. Perbuatan asusila atau perjudian di perusahaan

5. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha

6. Membujuk berbuat langgar UU

7. Ceroboh atau sengaja merusak milik perusahaan

8. Ceroboh atau sengaja sehingga teman atau pengusaha dalam keadaan bahaya

9. Membocorkan rahasia perusahaan

10. Melakukan perbuatan pidana yg diancam penjara 5 tahun

Hak buruh apabila terkena

PHK:

1. Uang pesangon; dan atau

2. Uang penghargaan masa kerja

3. Uang penggantian hak yg seharusnya

diterima

Perhitungan pesangon:

1. Masa kerja < 1 th, 1 bulan upah

2. Masa kerja 1 th tapi < 2 th, 2 bulan upah

3. 2 th tapi < 3 th, 3 bulan upah

4. 3 th tapi < 4 th, 4 bulan upah

5. 4 th tapi < 5 th, 5 bulan upah

6. 5 th tapi < 6 th, 6 bulan upah

7. 6 th tapi < 7 th, 7 bulan upah

8. 7 th tapi < 8 th, 8 bulan upah

9. 8 th atau lebih, 9 bulan upah

Perhitungan uang penghargaan

masa kerja:

1. Masa kerja 3 th tapi < 6 th, 2 bulan upah

2. Masa kerja 6 th tapi < 9 th, 3 bulan upah

3. Masa kerja 9 th tapi < 12 th, 4 bulan upah

4. Masa kerja 12 th tapi < 15 th, 5 bulan upah

5. Masa kerja 15 th tapi < 18 th, 6 bulan upah

6. Masa kerja 18 th tapi < 21 th, 7 bulan upah

7. Masa kerja 21 th tapi < 24 th, 8 bulan upah

8. Masa kerja 24 th atau lebih, 10 bulan upah

Uang penggantian hak yg

seharusnya diterima meliputi:

1. Cuti tahunan yg belum diambil dan belum gugur

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh diiterima bekerja

3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja

Komponen upah yg digunakan

sebagai dasar perhitungan:

� Upah pokok

� Segala macam bentuk tunjangan yg bersifat tetap yg diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.Contoh:

– Tunjangan anak

– Tunjangan istri

– Tunjangan beras

– Tunjangan pendidikan, dll

Kalau upah buruh harian, maka

penghasilan sebulan adl 30x sehari

Kalau upah buruh borongan, maka upah

sehari adalah rata-rata perhari selama 12

bulan terakhir, tapi minimun UMP/K.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:

Perbedaan pendapat yg mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan

Perselisihan Perburuhan:

1. Perselisihan Hak (Rechtsgeschil)

2. Perselisihan Kepentingan (Belangengeschil)

Perselisihan Hak:

Perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi

prestasi (dlm hubungan kerja), atau menyalahi ketentuan.

Perselisihan Hak antara:

Majikan vs Buruh

Lembaga Penyelesaiannya:

• Pengadilan Negeri – Lingkup Perdata

• LPPHI – Lingkup Pidana

Perselisihan Kepentingan:

Adanya perbedaan pendapat tentang syarat-syarat kerja dan/atau

keadaan perburuhan.

Perselisihan Kepentingan antara:

Majikan vs Serikat Buruh

Lembaga Penyelesaiannya:

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)

Maksud perselisihan kepentingan diserahkan kepada LPPHI ADL:

Para pihak dgn “kekuatannya” masing-masing duduk bersama

menyelesaikan segala perselisihan yg timbul dengan musyawarah

dan mufakat.

Kekuatan yg dimaksud adl:

1. Pemogokan (STRIKE)

2. Perlambatan Pekerjaan (SLOW DOWN)

3. Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)

Mogok Kerja

Adl tindakan pekerja/buruh yg diirencanakan dan dilaksanakan

secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk

menhentikan atau memperlambat pekerjaan.

Syarat mogok kerja:

- Dilakukan scr sah, min 7 hari sebelum mogok memberitahukan

pada pengusaha dan instansi terkait.

- Tertib, tidak melanggar hukum.

- Damai, menghormati hak pekerja yg tidak ikut mogok; tidak

mengganggu jalannya produksi perusahaan; tidak mengganggu

kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang

lain.

- Sebagai akibat gagalnya perundingan.

Mogok kerja yg dilakukan scr sah, tertib dan damai, pengusaha dilarang:

1. Mengganti pekerja/buruh yg mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar

perusahaan, atau

2. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada

pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh selama dan sesudah melakukan

mogok kerja.

Perlambatan Kerja

Adl mogok kerja dalam bentuk menahan atau memperlambat hasil produksi atau hasil

kerja.

Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)

Adl tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk

menjalankan pekerjaan.

Syarat LOCK OUT:

- Dilaksanakan stelah gagalnya perundingan.

- Bukan merupakan tindakan balasan.

- Dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku.

- Tidak boleh untuk perusahaan yg melayani kepentingan umum dan/atau

membahayakan keselamatan jiwa manusia.

TERIMA KASIH …….

PERTANYAAN ?