MENGUPAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA

MENGUPAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARADisusun Oleh :Shintia Suci P.D(06)Ihda Lutfiatur R(16)Ratu Adila (26)

Kekuasaan negaraSecara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan sesorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan tindakan yang dikehendaki atau di pertahankannya.

Tiga macam kekuasaan negara menurut John Locke : Legislatif, yaitu membuat aturanEksekutif, yaitu melaksanakan aturanFederatif, yaitu mengatur urusan ln, perang,damaimengadili termasuk salah satu tugas eksekutif

Tiga macam kekuasaan negara menurut Montesquie :Legislatif, yaitu membuat undang-undangEksekutif, yaitu melaksanakan undang-undangYudikatif, yaitu mengawasi peraturan (mengadili)Teori ini dikenal dengan teori Trias Politica. Setiap fungsi terpisah satu sama lain

Kekuasaan KonstitutifKekuasaan mengubah dan menetapkan UUDMPRPasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Pemisahan kekuasaan (separation of powers)Pemisahan kekuasaan negara berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya.

Pembagian kekuasaan (divisions of powers)kekuasaan negara dibagi dlm beberapa bagian, dan diantara bagian itu ada koordinasi atau kerjasam

Pembagian kekuasan di Indonesia (UUD RI Tahun 1945)HORIZONTALEksekutifLegislatif KonstitutifYudikatifEksaminatifMoneterVERTIKALProvinsiKabupaten/Kota

6

Kekuasaan Legislatif Membentuk UUDPRPasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk UUDPD Pasal 22D (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yg berkaitan dgn otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sda & sde lainnya, serta yg berkaitan dg perimbangan keuangan pusat dan daerah

Kekuasaan EksekutifMenjalankan UU & menyelenggarakan pemerintahan negaraPresidenPasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Kekuasaan YudikatifMenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanMA, MKPasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA & badan peradilan yg berada di bawahnya dlm lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK

Kekuasaan Eksaminatif / inspektifMenyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaraBPKPasal 23 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri

Kekuasaan MoneterMenetapkan dan melaksanakan bebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistim pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiahBank IndonesiaPasal 23 D UUD NRI Tahun 1945 negara memiliki suatu bank sentral yg susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dlm UU

Pembagian kekuasaan secara VertikalPasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yg diatur dengan UUHubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi

Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat

Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara RI dan Lembaga Pemerintah Non-KementerianKewenangan Presiden RI sebagai Kepala NegaraKewenangan Presiden RIsebagai Kepala PemerintahanMemegang kekuasaan yg tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10).Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian dgn negara lain dgn persetujuan DPR (Pasal 11 (1)).Membuat perjanjian internasional lainnya dgn persetujuan DPR (Pasal 11 (2)).Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 (1)).Mengajukan RUU kpd DPR (Pasal 5 ayat 1).Membentuk suatu dewan pertimbangan yg bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kpd presiden (Pasal 16).

Wewenag presiden RI menurut UUD tahun 1945

Presiden Republik Indonesia dibantu oleh :seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui Pemilu.kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden

Klasifikasi Kementrian Republik Indonesia Kementerian negara dibentuk atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) No. 47 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa menteri yang bertindak sebagai pimpinan sebuah kementrian diangkat oleh Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden RI.

Dasar hukum kementrian negaraPasal 17 UUD NRI Tahun 1945 :Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU.UU RI No.39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial.Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara.

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesiajumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu :Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturKementerian yang menangani urusan pemerintahanKementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,

TRANSPARANSI KASUS CENTURYKecurigaan ICW tersebut ditimbulkan ketidak transparan lembaga penjamin simpanan dalam mengucurkan dana kepada bank century yang sekarang berganti nama menjadi bank permata. pengucuran dana penyelamatan Bank Century terus berlanjut walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengatakan penyelamatan terhadap bank kecil itu telah sesuai dengan peraturan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank. Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

Kasus Bank Century telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada bank kecil yang mendapatkan dukungan besar dari otoritas keuangan dan bank sentral. Menurut mantan wakil presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proses bailout bank tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dari Sri Mulyani saat kebijakan itu diambil. Adalah aneh, seorang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai driving force dalam kebijakan ekonomi tidak mengetahui dan tidak dilapori. Ketidaktahuan Wapres menjadi bukti bahwa transparansi menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan dalam isu bailout ini. Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu, Audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas. Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatas namakan penyelamatan ekonomi.

TERIMAKASIH