Makalah

MAKALAH SISTEM POLITIK INDONESIA

Abdul Majid

10561 2012 02

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas terselesainya makalah ini, selawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi.Muhammad Swa.

Makalah ini kami susun dengan tujuan agar memudahkan kita dalam proses belajar mengajar, guna menambah wawasan bagi rerkan-rekan sehingga kita semua mampu untuk berfikir agar menjadi lebih maju.

Terima kasih kepada Bapak selaku dosen pembimbing kami, terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini, masih jauh dari ke sempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun tetap kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

 

 

 

 

Penulis

 

 

BAB I

SISTEM POLITIK INDONESIA

1. A. SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.

Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.

2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.

4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.

6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.

Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:

1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.

2. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.

1. B. PROSES POLITIK DI INDONESIA

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

v             Masa prakolonial

v             Masa kolonial (penjajahan)

v             Masa Demokrasi Liberal

v             Masa Demokrasi terpimpin

v             Masa Demokrasi Pancasila

v             Masa Reformasi

Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :

Penyaluran tuntutan Pemeliharaan nilai

Kapabilitas Integrasi vertikal Integrasi horizontal Gaya politik Kepemimpinan Partisipasi massa Keterlibatan militer Aparat negara Stabilitas

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :

           Masa prakolonial (Kerajaan)

           Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi

           Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan

           Kapabilitas – SDA melimpah

           Integrasi vertikal – atas bawah

           Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan

           Gaya politik – kerajaan

           Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan

           Partisipasi massa – sangat rendah

           Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang

           Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah

           Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

           Masa kolonial (penjajahan)

           Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi

           Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham

           Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah

           Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis

           Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi

           Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)

           Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat

           Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada

           Keterlibatan militer – sangat besar

           Aparat negara – loyal kepada penjajah

           Stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

           Masa Demokrasi Liberal

           Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani

           Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi

           Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial

           Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

           Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator

           Gaya politik – ideologis

           Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928

           Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta

           Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil

           Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai

           Masa Demokrasi terpimpin

           Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas

           Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah

           Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju

           Integrasi vertikal – atas bawah

           Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,

           Gaya politik – ideolog, nasakom

           Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik

           Partisipasi massa – dibatasi

           Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan

           Aparat negara – loyal kepada negara

           Masa Demokrasi Pancasila

           Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi

           Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM

           Kapabilitas – sistem terbuka

           Integrasi vertikal – atas bawah

           Integrasi horizontal – nampak

           Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan

           Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI

           Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

           Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

           Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)

           Stabilitas stabil

           Masa Reformasi

           Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi

           Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi

           Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah

           Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

           Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)

           Gaya politik – pragmatik

           Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi

           Partisipasi massa – tinggi

           Keterlibatan militer – dibatasi

           Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah

BAB II

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian.

Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik.

1. KRITIK DAN SARAN

Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “ SISTEM POLITIK INDONESI ”.

Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami.

Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa/i berfikir aktif dan kreatif.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Mata Kuliah yang disajikan oleh Penulis, mengasisteni Dr. Fisher Zulkarnaen, M.Sc. Berisi ringkasan materi dan informasi nilai yang diperoleh mahasiswa.

Name: Uwes Fatoni

Location: Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Staf Pengajar Fakultas Dakwah UIN SGD Bandung sejak tahun 2002. di kutip dan di edit seperlunya dari internet pada tanggal 12 Desember 2008.